Critical Review Reklamasi Pantai

  • Published on
    08-Jan-2016

  • View
    224

  • Download
    1

DESCRIPTION

Mengkritisi seputar kegiatan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengambil studi kasus di pantai Jakarta.

Transcript

<p>ARTIKEL UTAMA(Sabtu, 17 Desember 2011)12 Pantai di Indonesia Diuruk, Siapa yang Menikmati?Oleh : Andi Saputra detikNews12 Pantai di Indonesia terus diuruk (reklamasi) oleh pemerintah. Mereka berdalih untuk mengatasi ledakan penduduk, serta membangun sektor ekonomi. Namun hal ini dibantah keras oleh perwakilan masyarakat."Di atas lahan reklamasi yang dibangun adalah apartemen, tempat wisata, resort dan real estate kelas atas. Jadi mengatasi apa?" kata aktivis lingkungan, Slamet Daroyni saat berbincang dengan detikcom, Sabtu, (17/12/2011).Menempati peringkat pertama, kerusakan paling tinggi adalah Pantai Jakarta. Dalam catatan Institut Hijau Indonesia, dalam menguruk Pantai Jakarta dibutuhkan dana Rp 3.499 triliun untuk menguruk lahan seluas 2700 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Dari dana tersebut hanya memberikan nilai ekomomi tambah sebesar Rp 572 triliun."Jadi proyek ini merugi. Belum lagi ribuan nelayan tergusur dan lingkungan tercemar," tandas Slamet.Hal ini karena tidak dilibatkannya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan tata ruang di wilayah Jakarta Utara. Khususnya nelayan dan masyarakat pesisir."Ironisnya, hanya birokrat dan pengusaha yang dilibatkan. Hal ini nampak dari 75 persen peserta yang hadir dalam Focus Grup Discuccion (FGD) dalam menyusun Perda Tata Ruang. Yaitu pejabat kelurahan, kecamatan, kotamadya, dan konsultan," cetus Slamet.Menyusul setelah reklamasi pantai Jakarta yaitu Pantai Manado, Sulawesi Utara. Di Pantai Manado, 225 keluarga kehilangan tempat tinggal dan 750 jiwa kehilangan mata pencahariannya. Setelah itu disusul Balikpapan sebanyak 535 nelayan hilang mata pencahariannya dan 1.044 keluarga teracam diusir dari tempat tinggalnya."Yang menikmati hasil reklamasi adalah para developer dan pemerintah pun pasang badan," beber Slamet.Guna mengoreksi kebijakan ini, ribuan nelayan akan menyomasi Presiden SBY. Saat ini tandatangan ribuan nelayan Indonesia timur telah terkumpul. Adapun nelayan di Indonesia barat akan selesai menandatangi petisi di awal tahun. Petisi saat ini masih beredar di Indonesia bagian barat."Rencananya awal tahun, Januari 2012 kami akan mengirimkan petisi penolakan reklamasi ke SBY," tandas Slamet.</p> <p>CRITICAL REVIEWPenolakan terhadap Reklamasi PantaiProgram reklamasi pantai seringkali mengundang kontroversi bagi sebgaian besar masyarakat. Secara umum, lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya reklamasi dibandingkan dengan dampak positif yang diberikan. Hal tersebut akan menjadi sempit apabila dipandang dari salah satu sudut pandang saja. Reklamasi pantai apabila dipandang dari sudut pengembangan wilayah, merupakan suatu langkah alternatif untuk mengembangkan wilayah pesisirPada kasus di atas, seorang aktivis lingkungan memprotes keras adanya reklamasi pantai akibat dampak yang ditimbulkan, yaitu ribuan nelayan tergusur dan lingkungan tercemar. Adanya reklamasi pantai dianggap tidak tepat sasaran karena lebih mengakomodasi masyarakat kelas atas dibandingkan dengan penduduk nelayan setempat. Selain kasus di atas, banyak berita yang menunjukkan bahwa reklamasi yang dilakukan di Indonesia, khususnya Jakarta, menyalahi aturan yang berlaku. Sehingga merusak lingkungan dan merugikan kehidupan social yang ada di pesisir tersebut.Pada hakikatnya reklamasi bertujuan untuk memberi nilai tambah pada suatu lahan sehingga menjadi lebih bermanfaat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya aspek-aspek lain yang ada di dalam kawasan pesisir itu sendiri sering dilupakan, terutama mengenai lingkungan. Ketika terjadi pembangunan pada suatu kawasan, maka akan mengorbankan habitat atau tempat tinggal dari suatu ekosistem yang ada. Akibatnya berdampak pada penolakan dari penghuni ekosistem tersebut. Tak hanya dari manusia, alam pun juga melakukan resistensi. Penduduk asli pesisir didukung dengan para aktivis lingkungan melemparkan protes keras akan hilangnya kesempatan bagi mereka untuk mencari nafkah seperti sedia kala. Penyebab hilangnya kesempatan melaut ini juga didukung oleh tercemarnya perairan yang menjadi habitat hidup biota laut yang menjadi sasaran tangkap para nelayan. Lebih dari itu, wilayah pesisir disekitarnya pun juga beresiko terkena bencana banjir akibat pendangkalan yang terjadi pada dasar laut yang terkena sedimentasi. Begitu banyaknya pengaruh yang ditimbulakn oleh proses reklamasi, mengusik berbagai kalangan untuk menyerukan protes terhadap kebijakan reklamasi. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2011, bahwa Gerakan Anti Reklamasi (Gerasi) mengajukan somasi kepada Presiden SBY terkait kebijakan reklamasi pantai di Jakarta Utara yang dinilai merugikan banyak pihak.</p> <p>Pemahaman mengenai Reklamasi PantaiSecara umum, reklamasi lahan didefinisikan sebagai proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Untuk itu, reklamasi bertujuan untuk meningkatkan manfaat dari suatu kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik. Biasanya kawasan baru tersebut dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek wisata. Sementara itu, definisi reklamasi pantai berdasarkan teori perencanaan kota, ialah salah satu langkah dari pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh negara atau kota besar yang mengalami kendala keterbatasan lahan akibat laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sehingga kebutuhan akan lahannya pun turut meningkat pesat. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pemekaran ke daratan, sehingga memerlukan daratan baru. Alternatif lainnya berbentuk pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun (Djakapermana, 2010).</p> <p>Reklamasi Dianggap Perlu DilakukanBerdasarkan informasi yang didapat pada situs web Indonesian Land Reclaimation and Water Management Institute (ILWI), dalam skala yang lebih besar, membuat lahan dinilai jauh lebih murah dan lebih mudah dibandingkan dengan membebaskan lahan. Untuk itu, langkah reklamasi pantai adalah cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menjawab kebutuhan lahan yang terus meningkat akibat ledakan penduduk besar-besaran, sementara tata guna lahan di daratan terus dibatasi dan pembebesan lahan lebih menimbulkan permasalahan sosial yang lebih parah. Adanya penolakan masyarakat, sekalipun itu kelompok minoritas, seringkali membuat proses proyek menjadi semakin berlarut-larut. Maka dari itu, reklamasi adalah solusi untuk meminimalisir permasalahan sosial yang ditimbulkannya.Apabila dilihat dari sudut pandang ini, reklamasi merupakan suatu langkah yang positif untuk mengatasi masalah penataan kota yang lain. Namun hal ini sering kali disalahgunakan oleh pelaksana proyek dan disalahartikan oleh masyarakat awam. Disalahgunakan dalam arti, para pelaksana proyek reklamasi mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan reklamasi namun mengabaikan aspek-aspek penting, seperti lingkungan, demi memperoleh keuntungan semata. Pelaksanaan reklamasi memang dilakukan oleh pihak swasta, yang berkonotasi mengutamakan pemasukan dari proyek pembangunan tersebut. Untuk itu dibangunlah kawasan elit, seperti apartemen atau hotel, agar pemasukan yang didapat lebih banyak. Hal ini wajar, mengingat pihak swasta memang menutamakan profit oriented. Bahkan keuntungan tersebut juga akan menjadi input bagi pemasukan daerah. Akan tetapi lingkungan alam dan social lebih menuntut untuk diperhatikan karena tanpa adanya daya dukung lingkungan yang sesuai, proyek reklamasi tersebu tidak dapat berjalan. Selain itu, masyarakat pesisir yang berada pada kawasan tersebut juga lebih dulu menempati dan memahami kondisi lingkungan alam di sana. Sehingga kurang tepat apabila kedua aspek ini dilupakan dalam proses reklamasi.</p> <p>Komponen-Komponen pada Kawasan PeisisrPesisir merupakan wilayah yang unik baik dari segi ekosistem maupun penduduknya. Karena pada pesisir menjadi titk pertemuan antara daratan dan lautan, maka lingkungan pesisir memiliki karakteristik yan unik dari segi biologis, ekologis, dan geologis di mana menjadi lingkungan tempat tinggal bagi kehidupan darata dan lautan, termasuk diantaranya adalah kehidupan manusia. Proses reklamasi pantai sudah tentu melibatkan pembangunan fisik di dalamnya. Proses pembangunan fisik ini umumnya akan bersinggungan dengan masalah sosial, terlebih lagi permasalahan lingkungan. Menurut Djakapermana (2010), dampak negatif pada lingkungan dari adanya reklamasi meliputi dampak fisik seperti perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, perubahan rejin air tanah, peningkatan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir. Sedangkan, dampak biologis berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan penurunan keaneka ragaman hayati.Berdasarkan atas kajian ekologi, dibentuklah suatu studi mengenai dampak lingkungan, yang didasarkan pada beberapa pemikiran, diantaranya bahw setiap kegiatan pembangunan dapat dipastikan akan melakukan perubahan terhadap lahan. Melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) inilah, keaadalaan ekologi suatu wilayah menjadi lebih diperhatikan apabila akan dilakukan suatu pembangunan fisik.Menurut pandangan Raharjo Mursid (2007), pengelolaan lingkungan dapat dilakukan apabila telah dilakukan kajian secara meneyeluruh, yaitu dengan mengintegrasikan antara lingkungan fisik alami, manusia dan siste sosialnya. Tiga komponen lingkungan ini sering dikenal dengan istilah ABC, yaitu Abiotik, Biotik dan Culture. Komponen A dan B menjelaskan tentang kesatuan lingkungan alami, sementara komponen C menjelaskan kaitan tentang kegiatan manusia.GAMBAR 1.DIAGRAM KONSEP DASAR PEMAHAMAN LINGKUNGAN SECARA HOLISTIKPenting untuk Dicermati integrasi antar Ketiga Komponen ini</p> <p>Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Melakukan ReklamasiSebagai upaya menanggulangi dampak dari pelaksanaan proyek reklamasi tersebut, diperlukan suatu manajemen lingkungan. Untuk itu, sebelum melakukan reklamasi, perlu dilakukan AMDAL terlebih dahulu. Hal ini mengingat, kawasan pesisir rentan akan ketidakseimbangan ketiga komponen seperti yang telah dijelaskan di atas. Belum lagi apabila dihadapkan dengan munculnya perubahan, ketidakpastian, dan kompleksitas. Bakti Satiawan dalam Mursid Rharjo (2007) menjabarkan ketiga tantangan dalam mengintegrasikan ketiga komponen dasar lingkungan sebagai berikut: PerubahanPerubahan ini terjadi pada struktur dan komponen lingkungan alam tanpa disadari manusia. Untuk itu perlu dilakukan pemahaman terhadap perubahan alam sehingga manusia dapat mempengaruhi dan mengarahkan perubahan yang ada. KompleksitasTerdapat banyak faktor yang berada di luar pemahaman manusia. Hal ini menyebabkan adanya perubahan lingkungan sehingga muncul keterbatasan bagi manusia dalam melakukan perubahan pada lingkungan alam.</p> <p> KetidakpastianPerubahan lingkungan terjadi begitu dinamik dan di luar prediksi manusia. Sehingga manusia perlu berhati-hati dan tepat dalam melakukan pengelolaan lingkungan.LESSON LEARNEDBerdasarkan review mengenai reklamasi di atas, beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran ialah: Proses pelaksanaan reklamasi sering menimbulkan konflik karena reklamasi pantai sering kali disalahgunakan oleh pelaksana proyek dan disalahartikan oleh masyarakat awam. Dalam proses reklamasi perlu diperhatikan tiga komponen lingkungan, yaitu Abiotik, Biotik dan Culture (ABC), yang harus terintegrasi dengan baik. Dalam menanggapi permasalahan reklamasi pantai, perlu dipandang secara meluas berdasarkan faktor-faktor yang saling mempengaruhi, sehingga tidak memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan tidak timpang sebelah.</p> <p>DAFTAR PUSTAKAArtikel UtamaSaputra, Andi. 2011. 12 Pantai di Indonesia Diuruk, Siapa yang Menikmati?. (http://news.detik.com/read/2011/12/17/153711/1793530/10/12-pantai-di-indonesia-diuruk-siapa-yang-menikmati, diakses pada 22 Oktober 2012).Sumber-Sumber LainRaharjo, Mursid. 2007. Memahami AMDAL. Graha Ilmu. Yogyakarta.Djakapermana, Ruchyat D. 2010. Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan. (http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&amp;idart=267, diakses pada 22 Oktober 2012).Alza. 2012. Gerasi Desak SBY Hentikan Membahas RPP Reklamasi Pantai. (http://bangka.tribunnews.com/2012/05/03/gerasi-desak-sby-hentikan-membahas-rpp-reklamasi-pantai , diakses pada 23 Oktober 2012)._______, 2011. Reklamasi dan Pengembangan Lahan . (http://pengendalianbanjir.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1128&amp;Itemid=388 , diakses pada 23 Oktober 2012).</p>