Contoh Soal Uts Akuntabilitas Keuangan

8/18/2019 Contoh Soal Uts Akuntabilitas Keuangan

1/16

Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan

Usulan Pertanyaan untuk Ujian Tengah Semester

Disusun oleh :

Shela Nur 13/347646/EK/19418

Tri Kartika Dewi 13/347666/EK/19429

Sulistyowati 13/34770/EK/19444

Universitas Gadjah Mada

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Yogyakarta

2016


2/16

BAB I : Pengantar Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan

1. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie dibuat keputusan untuk melepaskan wilayah Timor

Timur dari NKRI. Kemudian B.J Habibie dimintai keterangan dan diminta untuk mengahadap ke

MPR untuk menjelaskan kebijakan yang telah ditempuhnya tersebut. Dalam pemerintahan, ilustrasidiatas disebut sebagai ...

a. Stewardship

b. Pertanggungjawaban

c. Transparansi

d. Pertanggungjelasan

e. Semua jawaban salah

2. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya

dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan, disebut sebagai…

a. Stewardship

b. Pertanggungjawaban

c. Transparansi

d. Pertanggungjelasan


3. Fungsi akuntanbilitas dalam proses perencanaan dan anggaran pada pengelolaan keuangan daerah,

antara lain sebagai berikut, kecuali

a. Sebagai bentuk partisipasi publik

b. bentuk proses kebijakan publik dengan sistem up-down planning

c. kehati-hatian pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD sangatlah diperlukan dalam menentukan prioritas daerah

d. sinkronisasi antara Pemda dan DPRD atas penetapan APBD



3/16

4. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan bunyi UUD 1945

pasal......

a. Pasal 33 ayat 1

b. Pasal 33 ayat 2

c. Pasal 33 ayat 3

d. Pasal 33 ayat 4


5. Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah

pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan

kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan disebuta. negara demokrasi

b. negara hukum

c. negara federal

d. negara liberal

e. semua jawaban salah

6. Kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan

hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk

meminta jawaban dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang

berkewajiban lainnya disebut

a. Pertanggungjawaban

b. Pertanggungjelasan

c. Transparansi

d. Stewardship



4/16

BAB II : Keuangan Negara UU NO 17 Tahun 2003

1. Kapan Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,yang disertai

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD…

a. Minggu terakhir bulan Maret tahun anggaran

b. Minggu terakhir bulan Desember tahun sebelumnya

c. Minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya

d. Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya


2. Berikut beberapa syarat terjadinya penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan

keadaan yang dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan

perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan,kecuali …

a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi,antarkegiatan, dan antarjenis belanja

d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan


3. Berapa batas maksimal defisit anggaran yang diperbolehkan?

a. 2% dari PDB

b. 3% dari PDB

C 4 % dari PDB.

d. 5% dari PDB


4. Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di

Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan, yang merupakan salah satu komponen belanja

pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD sebagai bentuk pemerataan

kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Disebut sebagai...

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/APBNhttps://id.wikipedia.org/wiki/APBDhttps://id.wikipedia.org/wiki/APBDhttps://id.wikipedia.org/wiki/APBDhttps://id.wikipedia.org/wiki/APBNhttps://id.wikipedia.org/wiki/APBNhttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


5/16

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Perimbangan

c. Dana Alokasi Umum

d. Dana Alokasi Khusus


5. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialikasikan ke Daerah berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, disebut

sebagai…

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Perimbangan

c. Dana Alokasi Umum

d. Dana Alokasi Khusus


6. Jumlah pinjaman maksimal daerah yaitu…

a. 30% dari Produk RegIonal bruto

b. 40% dari Produk Domestik bruto

c. 50% dari Produk Domestik bruti

d.

60% dari Produk Regional Bruto

e. Semua Jawaban salah

7. Diantara pendapatan daerah berikut, manakah yang termasuk pendapatan daerah provinsi ?

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2.Pajak Hotel

3. Pajak Kendaraan di Atas Air

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air

a. 1,2,3,4

b. 2,3,4,5

c. 1,3,4,5

d. 1,3, dan 4 saja



6/16

BAB III : Definisi Keuangan Negara

1. Terkait dengan keuangan negara, negara memiliki hak sebagai berikut, kecuali :

a Hak untuk menarik pajak.

b. Hak untuk menarik iuran.

c. Hak untuk mencetak uang.

d. Hak untuk melakukan pinjaman paksa.


2. Tindakan atau kefaitan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa lain yang membawa akibat

pengeluaran negara, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari...

a. Menteri keuangan

b. Presiden

c. DPR

d. Direktorat jenderal Anggaran


3. Berikut beberapa fungsi kementerian keuangan republik indonesia, kecuali :

a. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruhunsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;


4. Fungsi TEPPA yaitu :

a.

untuk mengevaluasi dan mempercepatan realisasi belanja daerah dan perkembangan

pengadaan barang/jasa daerah

b. Memberikan gambaran mengenai pengelolaan anggaran belanja daerah, baik provinsi maupunkabupaten.

c.

Melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama satu periode anggaran

d. Untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan anggaran


7/16


5. Penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan

bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Beberapa penerimaan di

bawah ini, mana yang bukan termasuk PNBP?

a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;

b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah


6. Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, disebut

dengan istilah

a. SILPA

b. Surplus

c.Defisit

d.SiLPA

e.Semua jawaban salah

7. SILPA yang angkanya negarif, berarti bahwa…

a. pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran

b. pembiayaan netto melebihi anggaran belanja

c. Pembiayaan netto sama dengan anggaran belanja

d. Pembiayaan netto lebih besar dibanding realisasi anggaran belanja



8/16

BAB IV : Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

1. Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah. . . .

a. DAU dan laba BUMN

b. BPHTB dan Cukai

c. DAK dan pendapatan migas

d. Retribusi dan bea masuk


2. Hal yang berhubungan dengan APBN:

1. pembiayaan pembangunan rupiah

2. pembiayaan proyek

3. dana perimbangan

4. dana alokasi umum

5. belanja pegawai

6. dana alokasi khusus

Yang merupakan belanja/pengeluaran daerah adalah ...

a. 2, 4, 5

b. 1, 2, 5

c. 3, 4,6

d. 4, 5, 6


3. Yang dikategorikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah . . .

a. Dana alokasi umum, pajak daerah, pajak darurat

b. Pajak daerah, dana alokasi khusus , hibah

c. Pajak daerah, retribusi, dana bagi hasil

d. Retribusi daerah, pajak daerah, dana bagi hasil



9/16

4. Perhatikan pernyataan-pernyataan terkait dengan APBN berikut ini. Pernyataan yang tidak sesuaimenurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah ....

a. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal31 Desember.

b. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah

mata uang Rupiah.

c. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangansesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

d. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur dalam Peraturan

pemerintah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.


5. Dalam penyusunan APBN, terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN. Berikut ini merupakan asumsi dasar yang digunakan pemerintah dalam

menyusun APBN, kecuali :

a. Suku bunga bank umum;

b. kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC;

c. pertumbuhan ekonomi;

d. inflasi;


6. Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.

2) Penyusunan rancangan perda APBD.

3) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

5) Penetapan APBD

6) Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Urutan yang tepat dalam penyusunan APBD adalah :

a. 1, 2, 3, 4, 5, 6

b. 1, 3, 2, 4, 6, 5

c. 3, 1, 6, 4, 2, 5

d.

3, 4, 1, 6, 2, 5


http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Tahun_Anggaran&action=edit&redlink=1http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Mata_uang&action=edit&redlink=1http://www.wikiapbn.org/artikel/Menteri_Keuanganhttp://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Perundangan-undangan&action=edit&redlink=1http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Perundangan-undangan&action=edit&redlink=1http://www.wikiapbn.org/artikel/Menteri_Keuanganhttp://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Mata_uang&action=edit&redlink=1http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Tahun_Anggaran&action=edit&redlink=1


10/16

BAB V : Pelaksanaan APBN dan APBD - Penatausahaan

1. Dalam Penatausahaan Anggaran, terdapat 2 prosedur pengeluaran kas yakni ...

a. Prosedur pengeluaran kas-langsung dan kas-uang persediaan

b. Prosedur pengeluaran kas-langsung dan kas-tidak langsung

c. Prosedur pengeluaran kas-kecil dan kas-langsung

d.Prosedur pengeluaran kas-ganti uang dan kas-persediaan


2. Berikut ini yang merupakan dokumen atau bukti transaksi yang disyaratkan dalam prosedur

akuntansi pengeluaran kas SKPD yakni ...

a. SP2D, STS, SPM, Nota Kredit Bank

b. SKP-D, SPD, SPM, Bukti Transfer

c. SKP-D, STS, SKR, Surat Perintah Pemindahbukuan

d. SP2D, SPD, SPM, Bukti Tanda Terima Barang/Jasa



11/16

3. Ilustrasi diatas merupakan mekanisme pencairan dan pembayaran menggunakan pendekatan LS.

Istilah yang tepat untuk mengisi gambar yang kosong adalah ...

a. i) pejabat pengguna anggaran, ii) Bank dan iii) Bendahara Pengeluaran

b. i) Bendahara Pengeluaran, ii) pejabat pengguna anggaran dan iii) Bank

c. i) pejabat pengguna anggaran, ii) Kepala SKPD dan iii) Bendahara Pengeluaran

d. i) Kepala Daerah, ii) Kepala SKPD dan iii) Bendahara Pengeluaran


SPM


12/16

4. Ilustrasi diatas merupakan mekanisme pencairan dan pembayaran menggunakan pendekatan GU.

Istilah yang tepat untuk mengisi dokumen yang tepat adalah ...

a. i) SPM - UP, ii) SPP- UP , iii) SP2D

b. i) SPM - UP, ii) SP2D, iii) SPP - LS

c. i) SPM - UP, ii) SP2D, iii) SPP - UP

d.i) SPM - UP, ii) SPP- LS, iii) SP2D


5. Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam ...

a. UU Nomor 15 Tahun 2004

b. PP Nomor 60 Tahun 2008

c. UU Nomor 15 Tahun 2006

d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006


6. Berikut ini yang bukan tugas dari Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah ...

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya

c. melakukan verifikasi SPP

d. menyiapkan laporan keuangan SKPD


i

ii

iii


13/16

BAB VI : Pertanggungjawaban APBD - Akuntansi Pemerintah

1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD selambat-lambatnya ..... bulan setelah tahun anggaran berakhir

a. 2 bulan

b. 3 bulan

c. 6 bulan

d. 12 bulan


2. Dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan keuangan setidak-tidaknya

memuat beberapa hal, kecuali:

a. Laporan realisasi APBD

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Laporan Laba Rugi BUMD


3. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada ....

a. Gubernur

b. DPRD

c. BPKD

d. Bupati



14/16

4. Informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan suatu entitas pemerintahan meliputi

beberapa hal di bawah ini kecuali :

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

c. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan

d. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yangdihadapi dalam pencapaian target


5. Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebut...

a. Laporan Operasional

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

c. Laporan realisasi anggaran

d. Laporan arus kas


6. Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan adalah

a. Laporan Operasional

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

c. Laporan realisasi anggaran

d. Laporan arus kas



15/16

BAB VII : Pemeriksaan Laporan Keuangan UU No 15 Tahun 2004

Berikut ini merupakan seperangkat Laporan Keuangan pemerintah:

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

II.

Laporan Perubahan SAL (LP SAL)

III. Neraca

IV. Laporan Operasional (LO)

V. Laporan Arus Kas (LAK)

VI. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VII. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1. Laporan keuangan apa saja yang perlu disusun oleh pemerintah ketika masih menggunakan basis kas

menuju akrual ?

a. I,II,III,IV

b. I,III,V,VII

c. II,,III,IV,VI,

d. I,III,IV,V,


2. Menurut UU No. 15 Tahun 20004, Hasil pemeriksaan berupa laporan hasil pemeriksaan atas kinerja

memuat . . .

a. Opini

b. Simpulan

c. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi

d. Opini, kesimpulan, dan rekomendasi


3. Dalam SAP berbasis akrual, disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memuat

karakteristik kualitatif guna memenuhi tujuannya. Berikut ini empat karakteristik yang merupakan

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas

yang dikehendaki, kecuali...

a. Relevan

b. Andal

c. Dapat disebarluaskan


16/16

d. Dapat dibandingkan


4. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan

terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang

relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.. Yang

tidak termasuk hal-hal yang menimbulkan kendala dalam informasi dan laporan keuangan

pemerintah adalah . . .

a. Materialitas

b. Pertimbangan biaya dan manfaat

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

d. Waktu pelaporan


5. Laporan atas ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya

dalam satu periode pelaporan disebut . . .

a. LPE

b. LO

c. Neraca

d. CALK


6. Berikut ini merupakan empat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, kecuali. . .

a. Masyarakat

b. Organisasi keuangan dunia

c.Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman

d. Pemerintah


Documents

Contoh Soal Uts Akuntabilitas Keuangan