Contoh kasus tentang usaha budidaya ikan.

Seorang janda, Nyonya Karpiati, 45th di Desa Tambak Agung, Rembang,

Jawa Tengah, menghadapi proses hukum dan penegak hukum dalam

mempertahankan haknya. Kendati telah memenangkan perkara sampai ke Mahkamah

Agung, Karpiati sampai kini belum mendapatkan kembali tanahnya seluas 7.000 m2,

yang dikuasai lawannya beperkara, Haji Ali Munzi. Menurut dia, tanah berupa

tambak garam di Desa Tambak Agung, Rembang, Jawa Tengah, itu dikuasai Haji Ali

sejak 1981. Haji Ali, hanyalah penyewa tambaknya sejak suaminya masih hidup,.

Pada waktu 1977, ia diminta suaminya membubuhkan cap jempol pada kertas segel

kosong untuk perjanjian sewa-menyewa tanah dengan Haji Ali. Selama lima tahun,

Haji Ali berhak memakai tambaknya pada setiap musim kemarau dengan sewa Rp

110 ribu. Selama musim hujan tambak itu tetap dikerjakan Karpiati bersama

suaminya untuk beternak ikan. Sistem sewa begitu berjalan sampai suaminya

meninggal, 1980.

Masalah muncul ketika Karpiati menjanda. Tiba-tiba ia disodori surat segel

yang dulu diberinya cap jempol oleh Haji Ali. Ternyata, isi segel itu bukan sewa-

menyewa tanah, melainkan jual-beli. Haji Ali menuntut Karpiati menyerahkan

sertifikat tanah itu. Tentu saja, ia menolak. Haji Ali memang menggugat Karpiati ke

Pengadilan Negeri Rembang. Hakim Parwoto, yang mengadili perkara itu, Juli 1981,

memutuskan bahwa tambak itu milik Haji Ali. Karena itu, Karpiati harus

menyerahkan sertifikat tanahnya, dan membayar ganti rugi kepada penggugat Rp 1

juta. Karpiati menolak putusan itu, dan menyatakan banding. Ketika perkaranya

masih dalam proses banding, 1981 itu, Karpiati didatangi petugas kepolisian saat

mengerjakan tambaknya. Ia dipanggil kepala Polsek Kaliori, waktu itu, Letda Nasran,

dan diminta menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Haji Ali. Ternyata, di tingkat

banding, 1983, ia dimenangkan. Menurut Pengadilan Tinggi, surat segel jual-beli

yang diajukan Haji Ali sebagai bukti diragukan kebenarannya. Sebab, pada segel itu

tertempel meterai 1978, padahal perjanjian itu terjadi 1977. Berdasarkan itu, Karpiati

kembali mengerjakan tambaknya. Tapi lagi-lagi ia didatangi petugas Polsek. Bersama

kedua pekerjanya, ia dipanggil ke kantor polisi oleh kepala Polsek, waktu itu, Letda

Santosa. Nasib baik baginya, Mahkamah Agung, akhir 1984, mengukuhkan putusan

pengadilan tinggi Berdasarkan keputusan itu, ia datang ke ketua Pengadilan Negeri

Rembang Soekardi untuk meminta tambaknya dikembalikan.

Sumber:

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1985/07/27/HK/mbm.19850727.HK3931

2.id.html

Sesuai dengan UUBHP ( UU No. 16 / 1964 ) bahwa sewa-menyewa dan

gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak

selama jangka waktu terbatas atau keperluan penggaraman rakyat, setelah ada ijin

dari Asisten Wedana / Kepala Kecamatan yang bersangkutan.