Upload
jansen-gunardi
View
177
Download
31
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KAB.TUBAN NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL: 2014 AGUSTUS009AA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 PENDAHULUAN
1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan pemerintah disusun untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan
Keuangan bertujuan umum karena laporan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Dalam hal ini yang dimaksud
pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak-pihak yang
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. Adapun
laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun juga untuk menyajikan informasi
yangbermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan membuatkeputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun
politik antara lain :
a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan perode berjalan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran.
b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah mendanai seluruh kegiatannya serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d) Menyediakan informasi mengenai perubahan realisasi keuangan apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode anggaran.
Untuk menghindari kesalahpahaman, Laporan Keuangan harus disertai dengan Catatan atas
Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan
Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan
Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Oleh karena itu, Catatan atas Laporan
Keuangan harus dapat memuat aspek-aspek yang memadai dan lengkap agar menjadi suatu sumber
informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan bagi pengguna umum.
Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan yang memadai antara lain:
a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;
d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang
dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan;
g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
h) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
i) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
k) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
l) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
m) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
n) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
o) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
p) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
q) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
3
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5165);
r) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
s) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
t) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
u) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
v) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
w) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
x) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4614);
y) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4693);
z) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
aa) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
bb) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
cc) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
dd) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
ee) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
ff) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
gg) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 tahun 2010);
hh) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
jj) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
kk) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
4
ll) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
mm) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
nn) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
oo) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
pp) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
qq) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
rr) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
ss) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
tt) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah
kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daeah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
uu) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
vv) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
ww) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
xx) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
yy) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
zz) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
aaa) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
bbb) Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Tuban;
ccc) Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor
31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.
ddd) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12.Tahun 2013 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
eee) Peraturan Bupati Tuban Nomor37.Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
1.2.1. SistematikaPenulisan Atas Catatan Laporan Keuangan.
Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan 2013 disajikan dengan sistematika sebagai berikut
:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporankeuangan,
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan danSistematika penulisan
catatan atas laporan keuangan
BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan
Pencapaian target kinerja APBD
5
BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerjakeuangan
dalam pencapaiantarget yang telah ditetapkan
BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basisakuntansi
yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basispengukuran yang mendasari
penyusunan laporan keuangan, Penerapankebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalamStandar Akuntansi Pemerintahan
BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing
pospospelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dankewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual ataspendapatan danbelanja serta
rekonsiliasinya dengan penerapan basiskas, untuk entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual
BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PPKD
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalambagian
manapun dari Laporan Keuangan
BAB VII : PENUTUP
Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.
6
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD
2.1 GAMBARAN UMUM DAERAH
a) KONDISI GEOGRAFIS DAERAH
(1) Letak Geografis
Secara administratif Kabupaten Tuban termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur
yang berada di pantai utara Pulau Jawa, dengan koordinat 111o 30 sampai dengan 112o 35
Bujur Timur dan 6o 40 sampai dengan 7o 18 Lintang Selatan. Beberapa wilayah yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban adalah :
- Laut Jawa di sebelah utara.
- Kabupaten Lamongan di sebelah timur.
- Kabupaten Bojonegoro di sebelah selatan, dan
- Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah) berada disebelah barat.
Jarak dari ibukota Propinsi Jawa Timur sekitar 103 km ke arah barat.
Luas wilayah Kabupaten Tuban yang berupa daratan seluas 183.994.562 Ha yang
terbagi menjadi 20 kecamatan, 311 desa dan 17 kelurahan. Memiliki pantai sepanjang 65 km
yang membentang dari arah timur sampai barat yaitu dari Kecamatan Palang sampai Kecamatan
Bancar. Sedangkan luas wilayah lautan seluas 22.608 km2.
Daerah administratif Kabupaten Tuban terbagi dalam Kecamatan Plumpang, Widang,
Singgahan, Rengel, Soko, Senori, Bangilan, Bancar, Parengan, Merakurak, Palang, Jatirogo,
Jenu, Tuban, Tambakboyo, Montong, Semanding, Kenduruan, Kerek dan Grabagan.
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Timur
7
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Tuban- Propinsi Jawa Timur
(2) Geologi
Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur utara yang
memanjang pada arah barat timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagaian besar
Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan yang umumnya berupa
batuan karbonat dan perbukitan kapur.
Dilihat dari susunan litologi, Kabupaten Tuban tersusun dari batuan sedimen yang kaya akan
sumberdaya alam berupa bahan tambang galian mineral bukan logam dan batuan diantaranya : pasir
silica, clay, ball clay, phospat, dolomit dan trass serta golongan A berupa minyak bumi.
Secara geologi terdapat 3 (tiga) jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tuban yaitu :
- Mediteran merah kuning berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung, terdapat
di Kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Palang, Jenu, Sebagian Tambakboyo, Widang,
Plumpang dan Merakurak.
- Aluvial berasal dari endapan di daerah daratan dan cekungan, terdapat di kecamatan Tambakboyo,
Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, Parengan, Singgahan, Senori dan Bangilan.
- Grumosol, berasal dari endapan batuan didaerah bergelombang, terdapat di kecamatan Bancar,
Jatirogo dan Senori.
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kabupaten Tuban
8
(3) Topografi
Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 5 - 182 meter diatas permukaan
laut (dpl). Bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 15 meter diatas permukaan laut,
bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 500 meter. Daerah
yang berketinggian 0 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan
daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong,
Parengan dan Grabagan.
Gambar 2.4 Peta Ketinggian Kabupaten Tuban
(4) Iklim
Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering dengan variasi agak kering sampai
dengan sangat kering meliputi areal seluas 174.298,06 Ha (94,73%) dari luas wilayah Tuban,
sedangkan sisanya kurang lebih 9.696,51 Ha (5,27%) merupakan Kawasan yang cukup basah.
Akibat letak astronomisnya, wilayah Kabupaten Tuban termasuk dalam iklim tropis. Sedangkan
akibat letak geografisnya, memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau,
dengan curah hujan kategori sedang. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari sebesar
292,88 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 1,24 mm.
b) KONDISI DEMOGRAFIS
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tuban tahun 2013 sekitar 2,50% dengan jumlah
penduduk sejumlah 1.288.975 jiwa berdasarkan hasil registrasi pada tanggal 31 Desember 2013.
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (sex ratio)
tercatat 100,02. Angka tersebut menjelaskan bahwa di Kabupaten Tuban pada tahun 2012 jumlah
penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan.
Berdasarkan kelompok umur, Komposisi penduduk Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut
:Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Tuban per kecamatan adalah sebagai berikut:
9
Grafik 2.1
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Berdasarkan Hasil Regristasi 31 Desember 2013
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Tuban, diketahui bahwa penduduk
Kabupaten Tuban didominasi oleh penduduk usia muda atau dewasa, yakni mengelompok pada usia
15-49 tahun. Namun jika diamati pada piramida penduduk, penduduk berusia di bawah 15 tahun masih
terlihat membesar, terutama pada kelompok usia 5-14 tahun, yang lebih besar dibandingkan dengan
penduduk yang berusia 0-4. Hal tersebut menunjukkan jumlah angkatan kerja yang besar.
Fenomena ini merupakan indikasi bahwa penanganan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten
Tuban pada anak balita semakin baik, sehingga tingkat kematian pada anak balita menjadi lebih rendah
serta tingkat kelahiran relatif tinggi. Disamping itu angka harapan hidup penduduk perempuan lebih
tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki.
c) KONDISI EKONOMI
1) Potensi Unggulan Daerah
Kabupaten Tuban merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam
dengan topografi dan struktur tanah yang beraneka ragam, sehingga memberikan peluang bagi
Kabupaten Tuban untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi unggulan guna
meningkatkan perekonomian yang sangat diperlukan dalampelaksanaan otonomi daerah. Melalui
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak, efisien dan efektif akan berdampak
pada optimalnya kontribusi sumberdaya alam bagi perekonomian masyarakat dan dunia usaha
serta bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kabupaten Tuban memiliki potensi
unggulan yang memungkinkan untuk dikembangkan diantaranya :
(1) Potensi Pertambangan
Kabupaten Tuban kaya akan potensi bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan
jenis yang bervariasi meliputi : batu kapur, pasir kwarsa, dolomit, phosphat, clay, pasir silika
dan kalsium. Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan tersebut banyak dimanfaatkan
oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Indonesia dan PT. Holcim sehingga mampu
memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Adapun potensi bahan galian Golongan C tersebut diantaranya :
(a) Batu Gamping (CaCO3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan
cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo,
Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama
Laki-laki (jiwa) Laki-laki (jiwa)
70.000 60.00050.000 40.000 30.000 20.000 10.000
10
adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan
bangunan, cat dan lain-lain.
(b) Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa
Kecamatan meliputi : Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
(c) Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah
Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan,
Palang, Montong dan Widang.
Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan
kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat
plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu
merah, genting dan lain-lain.
(d) Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut
ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat,
plastik, kertas dan pembuat semen soral. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang,
Semanding dan Rengel.
(e) Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan
sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia
lainya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
(f) Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk
industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang.
Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan
kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi. Kegiatan ekplorasi
dan eksploitasi telah dilaksanakan oleh Job Petrochina dan Pertamina EP Cepu.
(2) Potensi Pertanian
Meskipun sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan lahan kering, akan tetapi
dengan berbagai upaya pembangunan infrastruktur irigasi baik teknis, setengah teknis maupun
non teknis, lahan pertanian tersebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk berbagai jenis
produk unggulan diantaranya :
(a) Padi, Kabupaten Tuban menjadi salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa
timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup
signifikan dengan jumlah produksi 530.154 ton atau dengan nilai produksi sebesar
2.120,62 milyar rupiah pada tahun 2013. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan pangan beras
penduduk Kebupaten Tuban sehingga terjadi surplus yang dapat memberikan konstribusi
terhadap peningkatan ketersediaan pangan nasional.
(b) Kacang Tanah, merupakan potensi yang cukup besar di Kabupaten Tuban dengan luas
areal tanam yang mencapai rata-rata 29.455 Ha setiap tahunnya dengan total produksi
sebesar 51.988 tonatau dengan nilai produksi sebesar 504,28 milyar rupiah pada tahun
2013. Keunggulan Kacang Tuban diantaranya rasanya yang renyah dan gurih dengan
kandungan minyak yang tinggi dan tahan didaerah alkalis.
(c) Jagung, dengan luas areal tanam pada tahun 2013 mencapai 100.341 Ha. dengan jumlah
produksi 450.780 ton atau dengan nilai produksi sebesar 1.307,27 milyar rupiah.
(3) Potensi Perikanan dan Kelautan
Wilayah pantai Kabupaten Tuban yang membujur sepanjang 65 km dari arah barat di
kecamatan Bancar sampai ke timur di kecamatan Palang merupakan modal yang cukup besar
bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu,
Tambakboyo dan Bancar.
Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai
nilai ekonomis tinggi diantaranya : ikan teri, ikan asin, trasi, rajungan dan tepung ikan.
Produksinya banyak di ekspor ke negara Jepang, sedangkan sentra usahanya banyak dijumpai
di Kecamatan Palang, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Budidaya perikanan darat lainnya yang
11
banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba.
Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele.
Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak
udang.
(4) Potensi Pariwisata
Potensi pariwisata yang menonjol dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian
masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban diantaranya adalah :
(a) Pemandian Bektiharjo
Pemandian Bektiharjo berada di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding berjarak 5 km
selatan Kota Tuban. Ciri khas Kolam Pemandian Bektiharjo adalah adanya sumber mata
air alami dengan debit air yang cukup besar, suasana kawasan wisata yang sejuk sekaligus
dihuni satwa kera. Disamping dimanfaatkan sebagai kawasan obyek wisata, sumber mata
air tersebut juga dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan air bersih serta mengairi lahan
pertanian di wilayah Kecamatan Semanding.
(b) Goa Akbar
Goa Akbar terletak di Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding berada di sebelah
selatan Kota Tuban. Goa Akbar menjadi salah satu obyek wisata andalan karena
mempunyai pesona keindahan ruangan-ruangan dalam goa yang terhubung oleh lorong-
lorong panjang dengan relief batu-batu alam, dengan stalagtit dan stalagmit yang beraneka
ragam memberikan pesona keindahan yang menawan ditunjang dengan adanya sungai
bawah tanah yang mengalir jernih menambah keindahannya.
(c) Goa Ngerong
Goa Ngerong terletak di Desa Rengel Kecamatan Rengel berjarak 35 km di sebelah
selatan pusat kota Tuban. Daya tarik wisata Goa Ngerong karena memiliki sungai bawah
tanah yang mengalir dari dalam goa. Ciri khas lainnya adalah di kawasan Goa Ngerong
menjadi habitat alami ribuan ikan dan kelelawar yang bergelayutan di dalam dan di mulut
goa.
(d) Obyek Makam Sunan Bonang dan Ibrahim Asmoro Qondi
Makam Sunan Bonang berlokasi di pusat kota tepatnya di Kelurahan Kutorejo di sebelah
barat aloon-aloon Kota Tuban. Sunan Bonang merupakan salah satu Wali sembilan
penyebar agama Islam di Jawa yang makamnya setiap hari banyak diziarahi pengunjung
dari berbagai daerah.
Disamping makam sunan Bonang terdapat juga tempat wisata religi lainya yaitu makam
Ibrahim Asmoroqondi. Ibrahim Asmoroqondi merupakan Ayah dari Sunan Ampel,
lokasinya terletak di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang + 5 km kearah timur kota Tuban.
(e) Obyek Wisata Pantai
Kabupaten Tuban juga memiliki obyek wisata pantai dengan panorama laut dan sunrise
yang indah serta dapat digunakan bersantai dengan keluarga di sore hari sambil bermain di
pinggir laut mencari kerang. Obyek wisata pantai tersebut terdapat di Pantai Panyuran di
Kecamatan Palang dan Pantai Sowan di Kecamatan Tambakboyo.
Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan
prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan,
sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke
Kabupaten Tuban. Disamping itu di berbagai tempat obyek wisata juga telah dimanfaatkan
sebagai tempat pemasaran produk unggulan Kabupaten Tuban seperti hasil kerajinan industri
kecil batik Tuban, tenun gedog, makanan khas Tuban maupun souvenir lainnya.
Sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan lainnya adalah tersedianya berbagai
akomodasi pendukung diantaranya hotel berbintang, hotel kelas melati sampai losmen
12
sederhana yang ditunjang restoran dan rumah makan yang menyediakan berbagai masakan
kuliner khas kota Tuban dengan cita rasa tersendiri.
2) Perkembangan Industri
Kabupaten Tuban memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan
perekonomian daerah, diantaranya adalah letaknya yang strategis di jalur arteri SurabayaJakarta,
memiliki akses ke perairan Laut Jawa, memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah.
Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi
pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban. Pada gilirannyamampu menjadii pendorong
peningkatan perekonomian masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga
kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti
perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainya. Bagi perekonomian daerah
peningkatan kegiatan industri dan investasi memberikan konstribusi bagi pertumbuhan
perekonomian daerah sebagaimana terangkum dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
sedangkan bagi keuangan kaerah dapat memberikan kontribusi berupa pajak dan retribusi daerah.
Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan
sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas . 12.832 Ha yang terdiri dari :
Kawasan peruntukan industri besar
Kawasan peruntukan industri menengah
Kawasan peruntukan industri kecil mikro
Adapun rencana kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tuban, meliputi wilayah :
(a) Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah :
Kecamatan Tambakboyo
Kecamatan Kerek
Kecamatan Merakurak
Kecamatan Jenu
Kecamatan Soko
(b) Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah :
Kecamatan Bancar
Kecamatan Grabagan
Kecamatan Widang
Kecamatan Semanding
Kecamatan Plumpang
Kecamatan Rengel
Kecamatan Jatirogo
Kecamatan Palang
(c) Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di
seluruh wilayah Kabupaten Tuban.
Penjelasan atas kawasan industri di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
(1) Industri Besar
Beberapa Industri besar yang ada di Kabupaten Tuban antara lain :
PT. Semen Indonesia Tbk. terletak di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten
Tuban, berdiri sejak tanggal 7 Agustus 1957 di Gresik merupakan BUMN pertama yang
menjual sahamnya ke publik.
PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama ( PT. TPPI) terletak di Desa Tasikharjo dan
Remen di Kecamatan Jenu. Industri ini merupakan industri Olefins dan Aromatik yang
menghasilkan produk ethylene, ortho-xylene, paraxylene dan bahan kimia lainnya.
PT. Inti Kalsium Indonesia, berada di Desa Wadung Kecamatan Jenu yang bergerak di
bidang industri pengolahan kalsium.
PT. Gasuma Federal Indonesia, berada di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko yang bergerak
dibidang pengolahan gas flare.
PT. Holcim Indonesia, merupakan industri semen yang berdiri di Kecamatan Tambakboyo.
Dengan memanfaatkan potensi-potensi alam yaitu bahan baku batu kapur yang tersedia di
wilayah industri tersebut.
13
PT. Pertamina, TTU BBM, berada di Kecamatan Jenu, pembangunan Terminal Transit
Utama BBM yang akan mensuplai kebutuhan BBM nasional.
(2) Industri Kecil
Sentra-sentra industri kecil tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban.
Beberapa jenis komoditas yang dihasilkan oleh sentra-sentra industri kecil antara lain :
- Sentra Industri Kecil Batik Tulis dan Tenun Gedog
Sentra industri ini banyak berkembang di Kecamatan Kerek, Tuban, Jenu, Merakurak,
Semanding dan Palang. Kerajinan batik dan tenun gedog yang memiliki ciri khas batik
pesisiran di Kabupaten Tuban memiliki banyak sekali motif asli Tuban yang sebagian sudah
dihakpatenkan. Pemasaran batik tulis dan tenun gedog di obyek-obyek wisata di Kabupaten
Tuban maupun ke berbagai daerah tujuan wisata di Indonesia. Sektor usaha industri kecil
khususnya sektor industri batik gedog telah menorehkan bukti keberhasilannya di even tingkat
Nasional karena pada tahun 2010 batik gedog di kecamatan kerek mendapat anugerah Piagam
Penghargaan Tingkat Nasional dari Presiden Republik Indonesia.
- Sentra Kerajinan Meubel Jati
Kerajinan meubel berbahan baku kayu jati berkembang di hampir semua wilayah di
Kabupaten Tuban, dikarenakan Kabupeten Tuban dikenal sebagai daerah penghasil kayu jati
yang cukup besar. Sentra kerajinan meubel jati dan gembol tunggak jati berada di Kecamatan
Jatirogo, Montong, Kenduruan dan Bangilan. Jenis kerajinan yang dihasilkan berupa beraneka
macam perabot rumah tangga, maupun berupa souvenir ukiran dan bubut.
- Sentra Kerajinan Gerabah
Sentra kerajinan gerabah atau yang dikenal dengan tembikar terdapat di Kecamatan Rengel,
Tuban dan Bangilan. Berkat pembinaan dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban,
produk kerajinan gerabah Tuban tidak kalah kualitasnya dibandingkan produk sejenis dari
daerah lain. Berbagai jenis gerabah yang dihasilkan dipasarkan di Kabupaten Tuban maupun
ke daerah-daerah tujuan wisata lain di Indonesia.
- Sentra Kerajinan Anyaman Bambu
Sentra kerajinan anyaman bambu berkembang di Kecamatan Merakurak dan Soko.
- Kerajinan Sangkar Burung
Sentra pengrajin sangkar burung berada di Kecamatan Soko, dengan jenis produksi sangkar
burung perkutut dan burung kicauan, Prospek pasar yang cukup besar baik untuk memenuhi
permintaan pasar lokal maupun dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia.
- Industri kecil jagung goreng dan aneka keripik.
Sentra home industri jagung goreng (marning) dan aneka keripik berkembang di Kecamatan
Jatirogo. Oleh-oleh khas Jatirogo ini memiliki keunggulan rasanya yang gurih dan renyah.
Pemasaran camilan ini selain di wilayah Kabupaten Tuban juga ke daerah-daerah lain di Jawa
Timur. Keripik gayam adalah salah satu produk unggulan khas Kabupaten Tuban yang tidak
didapati di daerah lain. Daerah yang menjadi sentra penghasil gayam adalah Kecamatan
Merakurak.
2) Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kondisi perekonomian Kabupaten Tuban pada tahun 2013 secara umum menunjukkan suatu
peningkatan dibanding keadaan pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya beberapa kebijakan
pemerintah yang lebih mengedepankan pada perekonomian rakyat, diantaranya sektor Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) mendapat perhatian yang lebih. Kebijakan pemberian pinjaman lunak
dengan tingkat suku bunga kredit yang rendah bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UKM)
tersebut. Program pemerintah lainnya seperti PNPM Mandiri, juga berperan dalam menstabilkan daya
beli masyarakat berpenghasilan rendah sehingga kondisi perekonomian di tahun 2013tetap stabil.
14
Namun demikian harus tetap diwaspadai kecenderungan kenaikan harga minyak dunia dan
ancaman krisis global serta turunnya nilai rupiah dengan meningkatkan kemandirian perekonomian
masyarakat dan terus menggali potensi ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Tuban.
(1) Struktur Ekonomi Kabupaten Tuban
Kondisi ekonomi suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang
ekonomi.
Angka PDRB merupakan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-
unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu, sehingga perkembangan nilai PDRB
merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan pada suatu daerah.
Gambaran besaran angka PDRB Kabupaten Tuban selama tahun 2012 dan tahun 2013
adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.1
Perkembangan Nilai Agregat PDRB selama Tahun 2012 2013 (Juta Rupiah)
No Uraian 2012*) 2013**) Pertumbuhan (%)
I. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
1. PDRB ADHB (Juta RP.) 24.050.412,30 27.537.373,30 14,75
2. Pendapatan Regional (Juta Rp) 20.833.027,93 23.156.360,06 11,15
3. Pendapatan Regional Perkapita ADHB (Rp) 18.522.247,85 20.487.104,66 10,61
II. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
1. PDRB ADHK (Juta Rp.) 9.636.933,44 10.324.322,57 7,13
2. Pendapatan Regional (Juta Rp) 8.793.443,35 9.343.938,42 6,26
3. Pendapatan Regional Perkapita ADHK (Rp) 7.818.082,80 8.271.859,97 5,80
III Penduduk pertengahan tahun 1.130.290 1.130.290 0,49
Sumber : BPS Kabupaten Tuban
Catatan : *) Angka diperbaiki **) Angka Sementara
Dari tabel tersebut terlihat bahwa angka PDRB, baik ADHB maupun ADHK, dari
tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan, untuk PDRB ADHB dari
24.050.412,30 juta rupiah pada tahun 2012 meningkat 14,75% mejadi 27.537.373,30juta
rupiah pada tahun 2013. Sedangkan PDRB ADHK dari 9.636.933,44 juta rupiah pada tahun
2012 meningkat 7,13% menjadi 10.324.322,57 juta rupiah di tahun 2013.
Untuk mengetahui peranan ekonomi sektoral PDRB selama tahun 2012 dan 2013
dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.2
Peranan Ekonomi Sektoral dalam PDRB Kabupaten Tuban ADHB Tahun 2012 2013 (%)
No Sektor 2012*) 2013**) Pertumbuhan
(%)
1 Pertanian 26,70 25,36 (5.02)
2 Pertambangan dan Penggalian 18,72 19,79 5.72
3 Industri Pengolahan 22,60 22,37 (1.02)
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 3,11 3,15 1.29
5 Konstruksi 0,54 0,58 7.41
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 16,43 16,77 2.07
7 Pengangkutan dan Komunikasi 2,05 2,09 1.95
8 Keuangan, Real Estate & Jasa
Perusahaan
5,16 5,24
1.55
9 Jasa-Jasa 4,68 4,64 (0.85)
PDRB dengan Migas 100 100 0
Sumber : BPS Kabupaten Tuban Catatan : *) Angka diperbaiki **) Angka Sementara
15
Dari tabel tersebut terlihat bahwa peranan ekonomi sektoral dalam pembentukan
angka PDRB menunjukkan keadaan yang beragam, terdapat beberapa sektor yang
mengalami peningkatan namun terdapat pula beberapa sektor yang mengalami penurunan.
Dua sektor ekonomi yang tetap memberikan sumbangan peranan paling besar
dalam pembentukan angka PDRB adalah sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan
masing-masing sebesar 26,70% dan 22,60% pada tahun 2012 serta 25,36% dan 22,37% pada
tahun 2012, walaupun kedua sektor tersebut mengalami penurunan peranan dalam
pembentukan PDRB bersama sektor jasa-jasa.
Sektor ekonomi yang mengalami peningkatan peranan terbesar dalam
pembentukan PDRB adalah sektor konstruksi yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,54%
kemudian meningkat menjadi 0,58% pada tahun 2013 atau sebesar 7,41%. Hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan di sektor konstruksi masih merupakan bagian terbesar
kebijakan dalam peningkatan infrastruktur guna mendongkrak perekonomian daerah.
Peningkatan peran sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan indikasi
bahwa sektor ini masih tetap menjadi primadona dalam peningkatan produksi yang secara
potensi Kabupaten Tuban memiliki sumberdaya alam galian yang sangat besar.
Selain peningkatan terdapat pula beberapa sektor yang mengalami penurunan
peran dalam pembentukan angka PDRB.Dua sektor yang mengalami penurunan peranan
pada Tahun 2013 adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa-jasa. Penurunan di
sektor Industri Pengolahan sebesar 1,02% dan 0,85% di sektor Jasa-jasa. Penurunan peran
ini bukan berarti dua sektor tersebut mengalami penurunan secara kuantitas akan tetapi lebih
kepada keterbandingan terhadap peningkatan pada sektor-sektor lainnya.
(a) Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB
merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, yang mana apabila
sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar dan sektor tersebut mempunyai tingkat
pertumbuhan yang tinggi maka sektor tersebut akan menjadi lokomotif dari pertumbuhan
ekonomi secara total.
Secara umum perekonomian Kabupaten Tuban pada tahun 2013 mengalami
pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2012 yakni dari 6,27
menjadi 7,13 pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional,
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban lebih tinggi dibandingkan dengan laju
pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,68%.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dari masing-masing sektor pada tahun
2012-2013 terlihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban
Berdasarkan PDRB Tahun 2012 2013 (%)
No. Sektor 2012*) 2013**) Pertumbuhan
(%)
1 Pertanian 4,21 1,76 (58.19)
2 Pertambangan dan Penggalian 3,62 13,29 267.13
3 Industri Pengolahan 6,64 6,05 (8.89)
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 8,89 8,38 (5.74)
5 Konstruksi 15,15 15,35 1.32
6 Perdag, Hotel dan Restoran 10,31 9,34 (9.41)
7 Pengangkutan dan Komunikasi 9,97 9,19 (7.82)
8 Keuangan, Real Estate & Jasa
Perusahaan
9,30 8,70
(6.45)
9 Jasa-Jasa 6,26 6,23 (0.48)
Laju Pertumbuhan ekonomi 6,27 7,13 13.72
Sumber : BPS Kabupaten Tuban
Catatan : *) Angka diperbaiki **) Angka Sementara
16
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban yang
diukur dari PDRB pada tahun 2013 akibat kondisi yang cukup stabil pertumbuhan
perekonomian di Kabupaten Tuban secara umum dari seluruh sektor ekonomi bergerak
cukup melambat sehingga hanya mampu mencapai angka 3,11%, hal ini dikarenakan
beberapa tahun sebelumnya perekonomian di Kabupaten Tuban cukup mengalami
pertumbuhan yang sangat signifikan, sehingga pada suatu saat akan mengalami suatu
kondisi perekonomian yang cukup stabil, namun pada tahun 2012 kondisi perekonomian
kembali menunjukkan peningkatan, hingga pertumbuhan ekonominya mencapai angka
7,30%.
Pertumbuhan ekonomi ini tak terlepas dari peran masing-masing sektor
pendukungnya yang mana dari ke 9 (sembilan) sektor yang ada, sektor pertanian
menunjukkan penurunan pertumbuhan yang cukup besar yakni -34,58% dari tahun 2011.
Hal ini disebabkan antara lain karena semakin berkurangnya lahan pertanian produktif,
disamping itu cuaca yang panas dengan kemarau yang lebih panjang dan curah hujan yang
rendah sehingga membuat petani kesulitan mendapatkan air terutama untuk pertanian sawah
tadah hujan. Sektor lain yang juga mengalami penurunan yaitu Sektor Keuangan, Persewaan
dan Jasa Persahaan walaupun penurunan pertumbuhannya sangat kecil jika dibandingkan
dengan tahun 2011.
Disamping penurunan pertumbuhan, seluruh sektor ekonomi selain sektor
pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Persahaan tetap mengalami peningkatan
pertumbuhan. Sektor-sektor ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan 3 terbesar
yaitu sektor kontruksi, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengangkutan dan
komunikasi dengan peningkatan pertumbuhan berturut-turut sebesar 16,05%, 13,32% dan
12,27%.
(b) Tingkat Perkembangan Harga
Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat
dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan
harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga
barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan
penurunan harga barang dan jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan Indeks Harga
Implisit tersebut sebenarnya adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya
meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.
Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Tuban, berdasarkan PDRB selama
tahun 2012 dan tahun 2013dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.4
Perkembangan Tingkat Inflasi/Deflasi Kabupaten Tuban
Berdasarkan PDRB Tahun 2012 - 2013 (%)
No Sektor 2012*) 2013**) Prtumbuhan
(%)
1 Pertanian 10,34 9,50 -8,12
2 Pertambangan dan Penggalian 1,86 5,51 196,24
3 Industri Pengolahan 5,10 6,07 19,02
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,90 7,09 273,16
5 Konstruksi 4,64 7,24 56,03
6 Perdag, Hotel dan Restoran 3,68 6,49 76,36
7 Pengangkutan dan Komunikasi 3,59 8,69 142,06
8 Keu, Persewaan dan Jasa Persh, 5,63 7,70 36,77
9 Jasa-Jasa 3,33 3,50 5,11
PDRB 5,60 6,88 22,86
Sumber : BPS Kabupaten Tuban Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
17
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tuban pada tahun
2013 dimana sebagai dampak kenaikan harga BBM, Listrik dan Gas, seluruh sektor
ekonomi mengalami inflasi yang besar. Demikian juga apabila dibandingkan dengan tingkat
inflasi pada tahun 2013 kecuali sektor pertanian yang mengalamipenurunan pertumbuhan
inflasi, seluruh sektor mengalami kenaikan pertumbuhan inflasi yang besar.
Apabila disandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka
7,13% pada tahun 2013 dengan tingkat inflasi sebesar 6,88%, maka didapatkan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tuban hanya
sebesar 0,25%. Selebihnya dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai pada tahun
2013 tersebut terserap untuk mengeliminir dampak terjadinya tingkat inflasi harga-harga
barang.
(c) Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan seberapa besar tingkat
pembangunan SDM yang telah dilaksanakan dan pencapaian keberhasilan yang dapat diraih.
Pembangunan SDM di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun semakin membaik ditunjukkan
dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai indikator SDM
dalam MDGs. IPM meningkat dari 69,18% pada tahun 2012 menjadi 69,51% pada tahun
2013. Pembangunan pendidikan dan kesehatan menempati posisi penting dalam
pembangunan yang diupayakan melalui peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan
pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan keadilan yang lebih merata, perhatian
khusus terus diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam memperoleh
pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, anak-anak berusia 7
15 tahun diberi kesempatan yang luas untuk menempuh pendidikan dasar dan dilanjutkan
dengan perintisan dan penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun.
Demikian pula masyarakat yang tidak mampu diberi kemudahan untuk memperoleh
pelayanan kesehatan melalui berbagai program terutama melalui program pelayanan
pengobatan gratis di Puskesmas dan RSUD Dr. R. Koesma bagi masyarakat miskin.
(d) Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tuban dari waktu ke waktu
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penghitungan Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja, Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2012 tingkat pengangguran
terbuka sebesar 3,51%,pada tahun 2013 telah meningkat menjadi 4,33%. Pengangguran
terbuka (open unemployment) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke
atas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja
(jobless). Penurunan tingkat pengangguran ini selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
yang semakin meningkat dan bertambahnya lapangan kerja sebagai dampak positif
meningkatnya volume penanaman modal di Kabupaten Tuban.
(e) Tingkat Kemiskinan
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2012 menurut data BPS
adalah sebesar 18,78%. Pada Tahun 2013 persentase jumlah rumah tangga miskin
menunjukkan angka 18,00%. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa upaya upaya
pembangunan bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan,
pendidikan, dan kesehatan yang ditunjang dengan program-program pemberdayaan
masyarakat telah menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan oleh seluruh stakeholder di
Kabupaten Tuban.
18
2.2. VISI DAN MISI
a) V I S I
Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 - 2016, Visi Pemerintah Kabuapaten
Tuban untuk Tahun 2011 2016 adalah :
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tuban Yang Lebih Maju, Religius, Sejahtera dan
Bermartabat dalam Tata Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih .
Pada visi tersebut terdapat 6 kata kunci yaitu lebih maju, religius, sejahtera, bermartabat,
kreatif, bersih dengan penjabaran sebagai berikut :
(1) Lebih Maju, ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-
hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan
manusia.
(2) Religius, yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam
kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban
dan produktivitas tinggi.
(3) Sejahtera, adalah keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi
sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dalam situasi lingkungan yang aman dan
damai
(4) Bermartabat, mengandung arti bahwa masyarakat di dalam kehidupannya telah dapat
menghargai dan menghormati sistem nilai yang berlaku dan sekaligus menjadi landasan moral
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(5) Kreatif, yaitu suatu keadaan yang mampu memanfaatkan peluang dan tantangan,
mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam serta
percepatan pembangunan secara berkelanjutan.
(6) Bersih, sebagai perwujudan tata pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan mampu
memberikan satisfied public services (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan
pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti.
2. M I S I
Guna mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban. Misi
Pemerintah Kabupaten Tuban untuk Tahun 2011 2016 adalah :
(1) Meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkeadilan.
(2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kesejahteraan sosial.
(3) Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing global berbasis pertanian,
perdagangan, industri, pariwisata serta jasa secara berkelanjutan.
(4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam semua aspek kehidupan.
(5) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta
menumbuhkan wira usaha baru.
(6) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berdaya guna, optimalisasi
pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup serta konsistensi perencanaan tata ruang yang
berkelanjutan.
(7) Meningkatkan kemandirian generasi muda, perempuan dan kesetaraan gender serta
perlindungan anak.
(8) Merevitalisasi proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah melalui reformasi birokrasi dan
penguatan otonomi desa demi terciptanya tata pemerintahan yang bersih, inovatif, kreatif dan
efisien berbasis pelayanan publik.
(9) Meningkatkan kualitas demokrasi yang bermartabat dan bermoral sebagai bentuk perwujudan
pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM).
2.3. KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan keuangan merupakan bagian unsur yang amat penting di dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah baik aspek kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan
pembiayaan daerah, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan pelayanan
19
yang baik dan optimal kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
a) Kebijakan Pendapatan
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokan atas
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kebijakan umum Anggaran dibidang Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah sesuai potensi dan
kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan Undang Undang yang berlaku dengan tetap
mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah, sehingga dari sektor Pendapatan Asli
Daerah Kebijakan Umum dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 masih tetap diarahkan
pada :
- Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
- Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang
terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview
peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat
meningkatkan potensi pendapatan daerahsesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengupayakan meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan
konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
(BHPBP).
- Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Pelaksanaan Penegakan Hukum (Law Enforcement) terhadap penunggak Pajak;
- Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD;
- Ekstensifikasi kegiatan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan;
- Peningkatan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran,
baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional
yang dilakukan Inspektorat Daerah.
Untuk Kebijakan peningkatan Pendapatan dari Dana Perimbangan masih terus
meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Provinsi dalam rangka penghitungan Bagi Hasil Pajak, Bukan Pajak dan Dana Perimbangan yang
lain.
b) Kebijakan Belanja Daerah.
Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan
secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian
pelayanan umum.
Sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) huruf b PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 yang diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah dalam satu tahun Anggaran dan tidak
diperoleh pembayarannya kembali ke Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Belanja
Daerah untuk penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan Pelayanan Dasar,
Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang layak serta mengembangkan Sistem
Jaminan Sosial.
20
Belanja Daerah menurut Kelompok Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung, dengan rincian :
Belanja Tidak Langsung, menurut jenisnya terdiri :
- Belanja Pegawai;
- Bunga;
- Subsidi;
- Hibah;
- Bantuan Sosial;
- Belanja Bagi Hasil;
- Bantuan Keuangan: dan
- Belanja Tidak Terduga.
Belanja Langsung, menurut jenisnya terdiri dari :
- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa; dan
- Belanja Modal.
Belanja Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan, guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing
SKPD.
Seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2013 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2013, maka dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 pengalokasian belanja daerah
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan skala prioritas dengan menfokuskan pada program
program dan kegiatan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik.
Memperhatikan kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak diikuti
dengan peningkatan perolehan pendapatan daerah maka akan sulit mendorong naiknya tingkat belanja
daerah yang semakin meningkat setiap tahun.
Dengan memperhatikan potensi pendapatan dan kondisi kebutuhan belanja tersebut maka
jumlah anggaran belanja daerah pada masing masing satuan kerja, berupa program dan kegiatan
ditentukan dengan tersedianya dana. Disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai
prinsip efisien dan efektif, Pemerintah Daerah juga mengutamakan pada aspek sinkronisasi program
dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2013, maka
Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diarahkan pada :
- Penyesuaian target Pendapatan Daerah dengan realisasi Pendapatan Tahun berjalan;
- Mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai PMK
Nomor 42/PMK.07/2013 dan PMK Nomor 101/PMK.07/2013;
- Mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan petunjuk teknis Tahun Anggaran
2013;
- Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2013 sesuai
dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2013;
- Mengalokasikan kembali Sisa Bantuan Keuangan, DBHCHT dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Petunjuk Teknis;
- Adanya penambahan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/10865/202/1012;
- Pemenuhan Belanja Langsung sesuai tahapan yang tertuang dalam RKPD Tahun Anggaran 2013;
- Penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD Tahun
2013 sampai dengan Semester I, serta memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2012 yang masih
dapat dimanfaatkan;
21
- Pemenuhan prioritaskebutuhan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah guna membiayai
program dan kegiatan yang tertuang pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Anggaran;
- Prioritas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran.
Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Perubahan
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diarahkan pada :
- Adanya tambahan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Memenuhi Kebutuhan Belanja Tidak Langsung khususnya Belanja Pegawai;
- Pergeseran dan penambahan terhadap Program/Kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah
sesuai dengan perkembangan dan skala prioritas;
- Adanya peningkatan terhadap pencapaian target kinerja Program/Kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan prioritas daerah;
- Melanjutkan penyelesaian pembiayaan terhadap program/kegiatan yang masuk DPAL tahun
anggaran sebelumnya;
- Adanya pergeseran dan penyesuaian terhadap Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar,
Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pertanian sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013;
- Adanya kegiatan baru sesuai yang tertuang dalam KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun 2013.
c) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
Pembiayan daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Pada dasarnya dalam bagian pembiayaan tidak terdapat adanya permasalahan utama, karena
terjadinya defisit anggaran berupa selisih kurang antara pendapatan dan belanja salah satunya dapat
ditutup.
Surplus Pembiayaan netto yang merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah harus dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan diarahkan untuk :
- Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Penerimaan Pembiayaan diarahkan untuk
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi Belanja
Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- Pembentukan Dana Cadangan sekaligus pembahasan Raperdanya untuk pengadaan tanah jalan
lingkar dan pembangunan gedung paviliyun RSUD dr. R.Koesma, sesuai pasal 63 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2.4. Pencapaian Target Kinerja APBD
Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tuban
bersama dengan DPRD menetapkan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten
Tuban tahun 2013 dan selanjutnya dijabarkan dalam PPAS/PPA.
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tuban tahun 2013sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan anggaran pendapatan daerah tersebut dengan
memperhatikan :
- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan.
22
- Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersediannya penerimaan
dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau
tidak mencukupi kridit anggarannya.
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD dan melalui rekening Kas
Umum Daerah.
Sedangkan dalam penyusunan AnggaranBelanja Pemerintah Kabupaten Tuban telah berupaya
mengalokasikan anggaran secara adil dan merata agar seluruh masyarakat tanpa diskriminasi,
khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, karena itu penganggaran belanja daerah dengan
memperhatikan :
- Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator kinerja yang ingin
dicapai.
- Penetapan prioritas kegiatan dan memperhitungkan beban kerja, serta standar harga yang
rasional.
- Sinkronisasi dengan berbagai kebijakan pemerintah.
Penyusunan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun tersebut secara periodik dapat
diharapkan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Tabel-tabel berikut ini menggambarkan Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Kabupaten
Tuban Tahun anggaran 2013 sebagai berikut :
TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PER SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2013
SKPD ANGGARAN REALISASI KURANG/(LEBIH) %
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
113.763.257,47 159.074.634,27 45.311.376,80 139,83
Dinas Kesehatan 6.969.959.889,30 8.459.481.005,87 1.489.521.116,57 121,37
RSUD Dr. R. Koesma 48.333.348.255,63 42.023.742.792,45 (6.309.605.463,18) 86,95
Dinas Pekerjaan Umum 4.771.295.943,66 6.245.380.728,25 1.474.084.784,59 130,89
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
172.158,03 232.128,38 59.970,35 134,83
Dinas Perhubungan 1.652.553.851,37 1.757.814.573,60 105.260.722,23 106,37
Badan Lingkungan Hidup 459.229.565,41 890.459.261,55 431.229.696,14 193,90
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
187.282.985,23 551.243.048,24 363.960.063,01 294,34
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja 216.399.281,55 216.860.646,36 461.364,81 100,21
Dinas Perekonomian dan Pariwisata 5.787.695.079,05 5.863.492.629,56 75.797.550,51 101,31
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
28.202,36 445.040,51 416.838,15 1.578,03
Satuan Polisi Pamong Praja 4.413,25 21.614,16 17.200,91 489,76
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0,00 36.538,74 36.538,74 0,00
Sekretariat Daerah 1.601.515.922,07 1.667.812.638,88 66.296.716,81 104,14
Sekretariat DPRD 831.542,86 2.613.585,19 1.782.042,33 314,31
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.415.408.867.566,15 1.457.695.878.388,31 42.287.010.822,16 102,99
Badan Kepegawaian Daerah 49.368,30 126.848,97 77.480,67 256,94
Inspektorat 0,00 2.559.393,80 2.559.393,80 0,00
Kecamatan Tuban 477,09 30.844,30 30.367,21 6.465,09
Kecamatan Merakurak 0,00 3.864,32 3.864,32 0,00
Kecamatan Semanding 0,00 7.992,16 7.992,16 0,00
Kecamatan Palang 1.982.000,00 1.987.072,64 5.072,64 100,26
Kecamatan Jenu 118,61 5.028,99 4.910,38 4.239,94
Kecamatan Bancar 0,00 4.090,70 4.090,70 0,00
Kecamatan Jatirogo 0,00 4.193,18 4.193,18 0,00
Kecamatan Bangilan 0,00 4.832,68 4.832,68 0,00
Kecamatan Grabagan 0,00 2.685,90 2.685,90 0,00
Kecamatan Senori 0,00 4.785,56 4.785,56 0,00
23
Kecamatan Kenduruan 0,00 5.138,54 5.138,54 0,00
Kecamatan Montong 102,59 2.253,50 2.150,91 2.196,61
Kecamatan Kerek 2.031.090,00 2.035.488,62 4.398,62 100,22
Kecamatan Tambakboyo 0,00 1.772,36 1.772,36 0,00
Kecamatan Singgahan 0,00 2.095,81 2.095,81 0,00
Kecamatan Parengan 0,00 2.822,74 2.822,74 0,00
Kecamatan Soko 0,00 4.972,65 4.972,65 0,00
Kecamatan Rengel 400.000,00 0,00 (400.000,00)
-
Kecamatan Plumpang 0,00 3.310,05 3.310,05 0,00
Kecamatan Widang 0,00 2.424,64 2.424,64 0,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Keluarga Berencana
33.388,56 101.370,89 67.982,33 303,61
Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi
25.583,51 54.402,43 28.818,92 212,65
Dinas Pertanian 91.856.315,47 96.118.228,69 4.261.913,22 104,64
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
232.333.049,71 231.993.228,91 (339.820,80) 99,85
Dinas Pertambangan dan Energi 12.369,48 39.229,07 26.859,59 317,14
Dinas Perikanan dan Kelautan 132.592.047,00 146.456.254,14 13.864.207,14 110,46
JUMLAH 1.485.964.263.823,71 1.526.016.153.880,56 40.051.890.056,85 102,70
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan sebesar
Rp1.485.964.263.823,71 terealisir sebesar Rp1.526.016.153.880,56 melebihi dari target sebesar
Rp40.051.890.056,85 atau 102,70%, dengan demikianpencapaian target pendapatan daerah telah berhasil
karenaperencanaan anggaran pendapatan yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan telah dapat dicapai.
Pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, dilakukan
pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah
propinsi maupun dengan tingkat pusat sebagaimana kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan, sehingga target minimal dapat dicapai.
Namun demikian juga masih terdapat adanya realisasi pendapatan di SKPD yang tidak ada anggaran,
pendapatan tersebut merupakan penerimaan Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya tidak
direncanakan antara lain :
TABEL 2.6
PENDAPATAN PER SKPD
YANG TIDAK ADA ANGGARANNYA TA. 2013
SKPD ANGGARAN REALISASI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 36.538,74
Inspektorat 0,00 2.559.393,80
Kecamatan Merakurak 0,00 3.864,32
Kecamatan Semanding 0,00 7.992,16
Kecamatan Bancar 0,00 4.090,70
Kecamatan Jatirogo 0,00 4.193,18
Kecamatan Bangilan 0,00 4.832,68
Kecamatan Grabagan 0,00 2.685,90
Kecamatan Senori 0,00 4.785,56
Kecamatan Kenduruan 0,00 5.138,54
Kecamatan Tambakboyo 0,00 1.772,36
Kecamatan Singgahan 0,00 2.095,81
Kecamatan Parengan 0,00 2.822,74
Kecamatan Soko 0,00 4.972,65
Kecamatan Plumpang 0,00 3.310,05
Kecamatan Widang 0,00 2.424,64
JUMLAH
2.650.913,83
24
Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pendapatan daerah Pemerintah
Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2013 antara lain :
- Keterbatasan tenaga/personil dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang pada Tahun
Anggaran 2013 ini merupakan tahun pertama Pajak Bumi dan Bangunan P2 dikelola langsung oleh
Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Masih terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang cukup tinggi sebesar
Rp7.695.828.095,00 sebagian besar merupakan tunggakantahun 2002-2012 karena pengalihan dari
Kantor Pajak Pratama Tuban ke Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Belum tertibnya proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terutama yang lewat notaris,
sehingga nama yang tercantum pada SPPT dengan pemilik yang sah berbeda dan wajib pajak yang
tercantum pada SPPT tidak mau membayar karena merasa tanah dan bangunan tersebut telah dijual.
- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam melakukan penyetoran
langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Keterbatasan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Belum adanya juru sita, sehingga pelaksanaan penagihan mentok/berhenti sampai dengan surat
peringatan/tidak ada tindak lanjut penyitaan dan lelang.
Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga
konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya
sebagai berikut :
- Optimalisasi tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Pangunan P2.
- Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar pencapaianpendapatan lebih
optimal.
- Meningkatkan koordinasi dengan para notaris dengan harapan setiap ada proses pengalihan hak agar
Pihak Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan informasi.
- Perlu dilakukan pendekatan secara konsisten baik melalui sosialisasi maupundialog kepada wajib
pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaranmasyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi.
- Penggalian sumber PAD yang baru perlu dioptimalkan untuk meningkatkancapaian pendapatan di
masa yang akan datang, namun tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan tingkat
perekonomian masyarakat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan kepada personil khususnya yang terkait pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah.
- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yangmelanggar peraturan,
meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atauretribusi yang tidak dan atau terlambat membayar
kewajibannya.
TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH
PER SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2013
SKPD ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG) %
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
717.263.024.213,00 678.316.390.016,00 (38.946.634.197,00) 94,57
Dinas Kesehatan 87.646.347.209,00 83.702.447.529,00 (3.943.899.680,00) 95,50
RSUD Dr. R. Koesma 78.678.414.677,00 68.416.261.736,63 (10.262.152.940,37) 86,96
Dinas Pekerjaan Umum 251.928.494.925,00 238.713.105.233,00 (13.215.389.692,00) 94,75
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.644.285.691,00 8.210.538.054,00 (433.747.637,00) 94,98
Dinas Perhubungan 9.557.595.937,00 9.181.989.348,00 (375.606.589,00) 96,07
Badan Lingkungan Hidup 3.927.207.986,00 3.500.754.004,00 (426.453.982,00) 89,14
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10.423.284.754,00 9.342.065.033,00 (1.081.219.721,00) 89,63
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja 8.872.003.276,00 8.323.622.016,00 (548.381.260,00) 93,82
Dinas Perekonomian dan Pariwisata 31.908.208.306,35 30.877.302.007,00 (1.030.906.299,35) 96,77
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
5.962.586.350,00 5.526.200.555,36 (436.385.794,64) 92,68
Satuan Polisi Pamong Praja 4.513.363.220,00 3.952.141.995,00 (561.221.225,00) 87,57
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.462.516.878,00 1.671.597.307,00 (790.919.571,00) 67,88
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
9.532.711.216,00 9.198.754.446,00 (333.956.770,00) 96,50
25
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 769.271.890,00 760.322.177,00 (8.949.713,00) 98,84
Sekretariat Daerah 51.880.987.766,00 46.065.487.832,00 (5.815.499.934,00) 88,79
Sekretariat DPRD 29.714.312.443,00 23.571.861.554,44 (6.142.450.888,56) 79,33
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
158.265.748.489,70 139.512.359.568,69 (18.753.388.921,01) 88,15
Badan Kepegawaian Daerah 6.707.344.477,00 5.803.527.415,00 (903.817.062,00) 86,52
Inspektorat 4.128.801.502,00 3.665.206.585,00 (463.594.917,00) 88,77
Kecamatan Tuban 9.382.986.436,00 9.036.282.754,00 (346.703.682,00) 96,30
Kecamatan Merakurak 1.741.381.650,00 1.605.559.135,00 (135.822.515,00) 92,20
Kecamatan Semanding 3.321.103.990,00 3.088.031.174,00 (233.072.816,00) 92,98
Kecamatan Palang 2.495.727.236,00 2.313.613.721,00 (182.113.515,00) 92,70
Kecamatan Jenu 1.889.067.674,00 1.767.140.713,00 (121.926.961,00) 93,55
Kecamatan Bancar 1.710.857.024,00 1.585.237.552,00 (125.619.472,00) 92,66
Kecamatan Jatirogo 1.943.074.634,00 1.798.953.291,00 (144.121.343,00) 92,58
Kecamatan Bangilan 1.450.006.770,00 1.368.537.636,00 (81.469.134,00) 94,38
Kecamatan Grabagan 1.420.485.706,00 1.343.976.766,00 (76.508.940,00) 94,61
Kecamatan Senori 1.688.943.419,00 1.559.934.765,00 (129.008.654,00) 92,36
Kecamatan Kenduruan 1.522.954.100,00 1.384.175.719,00 (138.778.381,00) 90,89
Kecamatan Montong 1.411.680.054,00 1.316.095.870,00 (95.584.184,00) 93,23
Kecamatan Kerek 1.630.346.715,00 1.508.963.800,00 (121.382.915,00) 92,55
Kecamatan Tambakboyo 1.701.503.077,00 1.590.317.940,00 (111.185.137,00) 93,47
Kecamatan Singgahan 1.506.349.890,00 1.383.537.578,00 (122.812.312,00) 91,85
Kecamatan Parengan 1.806.490.823,00 1.692.636.388,00 (113.854.435,00) 93,70
Kecamatan Soko 1.877.302.847,00 1.761.128.171,00 (116.174.676,00) 93,81
Kecamatan Rengel 1.709.983.241,00 1.589.642.767,00 (120.340.474,00) 92,96
Kecamatan Plumpang 1.973.713.419,00 1.833.698.121,00 (140.015.298,00) 92,91
Kecamatan Widang 1.738.357.343,00 1.630.203.153,00 (108.154.190,00) 93,78
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Keluarga Berencana
15.746.916.360,00 15.092.009.982,00 (654.906.378,00) 95,84
Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi
3.869.262.223,00 3.679.700.406,00 (189.561.817,00) 95,10
Dinas Pertanian 27.941.417.657,00 22.057.890.863,00 (5.883.526.794,00) 78,94
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
14.157.079.589,00 13.585.563.901,00 (571.515.688,00) 95,96
Dinas Pertambangan dan Energi 4.459.696.646,00 4.227.816.725,00 (231.879.921,00) 94,80
Dinas Perikanan dan Kelautan 13.494.617.263,00 11.715.357.609,00 (1.779.259.654,00) 86,82
JUMLAH 1.606.377.816.992,05 1.489.827.940.912,12 (116.549.876.079,93) 92,74
Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan tingkat kinerja Belanja Daerah di seluruh
SKPD dapat dinyatakan cukup baik hal ini digambarkan dari realisasi program dan Kegiatan tersebut
tidak adayang melebihi plafon anggaran dan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat digunakan
sesuai dengan anggarannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan,
sasaran hasil dan manfaat yang dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran dapat dicapai.Namun
demikian pada tahun anggaran yang akan datang tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- SKPD masih perlu mencermati lagi proses penganggaran, agar sesuai dengan tujuan, sasaran yang
diharapkan, tidakterjadi double anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telahdirencanakan dapat
direalisasikan secara optimal baik secara fisikmaupun realisasi keuangan.
- Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga ditahun mendatang tidak terjadi
lagi penyerapan anggaran yangmenumpuk di akhir tahun bahkan tidak terdapat pekerjaan-pekerjaan
yangtidak dapat diselesaikan sampai tahun anggaran berakhir.
- Perlu adanya sinkronisasi antara kemajuan fisik pekerjaan dengan realisasi keuangan, dan dilakukan
upaya dikarenakan kurang tertibnya administrasikeuangan baik oleh SKPD maupun pihak ketiga
pemenang lelang dapat menghambat penyerapan anggaran.
- Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang sumber dananya dibiayai dari Pemerintah Pusat maupun
Propinsi agar lebih diperhatikan karena pelaksanaan pekerjaantersebut berpengaruh pada
persyaratan-persyaratan penerimaan dana yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Provinsi yang mengalokasikan.
Sedangkan untuk dapat melihat target kinerja berdasarkan urusan baik Pendapatan, Belanja
Tak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana tabel berikut :
26
TABEL 2.8
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG) %
1 2 3 4 5
PENDAPATAN 1.485.964.263.823,71 1.526.016.153.880,56 40.051.890.056,85 102,70
Urusan Wajib 1.485.507.470.042,05 1.525.541.546.939,75 40.034.076.897,70 102,69
Pendidikan 113.763.257,47 159.074.634,27 45.311.376,80 139,83
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
113.763.257,47 159.074.634,27 45.311.376,80 139,83
Kesehatan 55.303.308.144,93 50.483.223.798,32 (4.820.084.346,61) 91,28
Dinas Kesehatan 6.969.959.889,30 8.459.481.005,87 1.489.521.116,57 121,37
RSUD Dr. R. Koesma 48.333.348.255,63 42.023.742.792,45 (6.309.605.463,18) 86,95
Pekerjaan Umum 4.771.295.943,66 6.245.380.728,25 1.474.084.784,59 130,89
Dinas Pekerjaan Umum 4.771.295.943,66 6.245.380.728,25 1.474.084.784,59 130,89
Perencanaan Pembangunan 172.158,03 232.128,38 59.970,35 134,83
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
172.158,03 232.128,38 59.970,35 134,83
Perhubungan 1.652.553.851,37 1.757.814.573,60 105.260.722,23 106,37
Dinas Perhubungan 1.652.553.851,37 1.757.814.573,60 105.260.722,23 106,37
Lingkungan Hidup 459.229.565,41 890.459.261,55 431.229.696,14 193,90
Badan Lingkungan Hidup 459.229.565,41 890.459.261,55 431.229.696,14 193,90
Kependudukan dan Catatan Sipil 187.282.985,23 551.243.048,24 363.960.063,01 294,34
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
187.282.985,23 551.243.048,24 363.960.063,01 294,34
Sosial 216.399.281,55 216.860.646,36 461.364,81 100,21
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja 216.399.281,55 216.860.646,36 461.364,81 100,21
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.787.695.079,05 5.863.492.629,56 75.797.550,51 101,31
Dinas Perekonomian dan Pariwisata 5.787.695.079,05 5.863.492.629,56 75.797.550,51 101,31
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
32.615,61 503.193,41 470.577,80 1.542,80
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
28.202,36 445.040,51 416.838,15 1.578,03
Satuan Polisi Pamong Praja 4.413,25 21.614,16 17.200,91 489,76
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0,00 36.538,74 36.538,74 0,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
1.417.015.678.187,67 1.459.373.106.524,49 42.357.428.336,82 102,99
Sekretariat Daerah 1.601.515.922,07 1.667.812.638,88 66.296.716,81 104,14
Sekretariat DPRD 831.542,86 2.613.585,19 1.782.042,33 314,31
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.415.408.867.566,15 1.457.695.878.388,31 42.287.010.822,16 102,99
Badan Kepegawaian Daerah 49.368,30 126.848,97 77.480,67 256,94
Inspektorat 0,00 2.559.393,80 2.559.393,80 0,00
Kecamatan Tuban 477,09 30.844,30 30.367,21 6.465,09
Kecamatan Merakurak 0,00 3.864,32 3.864,32 0,00
Kecamatan Semanding 0,00