CATATAN AKHIR TAHUNLINGKUNGAN HIDUP 2019

Banda Aceh 2 Januari 2019

PEMANFAATAN HUTAN & LAHAN

TABELPEMANFAATANRUANGPADAKAWASANHUTANACEH

PERTAMBANGAN

ENERGY KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH

RAKYAT MELAWAN TAMBANG & HTI

PERHUTANAN SOSIAL

BENCANA EKOLOGIS

KERANGKA PAPARAN

KESIMPULAN

Konservasi Daratan 1.057.628 ha

Hutan Lindung 1.794.350 ha

Hutan Produksi Terbatas 145.384 ha

Hutan Produksi 551.073 ha

Hutan Produksi Konversi 15.378 ha.

3.563.813 ha

Perk Besar(32%)

385.435 Ha

Perk Rakyat(68%)

810.093 Ha

Perk. Sawit348.568,90 Ha

9IUPHHK-HTI258. 649 Ha

28IUP

62.112 Ha

4IUPHHK-HA252. 550 Ha

31%

53%

11%2%3%

TABEL KERUSAKAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2019

HL HP HPT HPK AK

KawasanHutan Luas(Ha)HutanLindung 112.704HutanProduksi 193.143

HutanProduksiTerbatas 39.511HutanProduksiKonversi 7.751

AreaKonservasi 9.715Total 362.824

TABELPEMANFAATANRUANGPADAKAWASANHUTANACEH

PERTAMBANGAN

Sampai tahun 2019 data Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral logam dan batubara di Aceh sebanyak 28 IUP yang tersebar di delapan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam

Aceh Besar2%

Pidie0%

Aceh Barat35%

Nagan Raya34%

Abdya2%

Aceh Selatan4%

Kota Subulussalam

9%

Aceh Tengah14%

Grafik Persentase Luas IUPMineral Logam dan Batubara di Aceh

Aceh Besar

Pidie

Aceh Barat

Nagan Raya

Abdya

Aceh Selatan

Kota Subulussalam

Aceh Tengah

Lanjutan...

E R TAM BA NG A NE m a s I l e g a lP

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUANPertambangan mineral bukan logam dan batuan atau Galian C, berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sampai tahun 2019 mencapai 252 IUP di seluruh Aceh

21,83%

14,29%

9,92%

6,75%

6,75%

6,75%

6,35%

5,95%

5,56%

3,97%

3,17%

1,59%

1,59%

1,59%

1,19%

0,79%

0,40%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Aceh Tamiang

Bireuen

Aceh Besar

Aceh Barat

Aceh Jaya

Bener Meriah

Pidie

Aceh Tenggara

Aceh Utara

Abdya

Naga Raya

Aceh Selatan

Aceh Timur

Subulussalam

Aceh Tengah

Singkil

Gayo Lues

Grafik Persentase Jumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Aceh

Content Here

Content Here

Content Here

57,56%

3,94%

11,87%

0,83% 0,62% 0,07% 0,04% 2,11% 0,01%

14,87%

2,36%5,72%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

PLTA PLTM PLTP PLTS PLTBm PLTBn PLTBg PLTBio Hybrid (PLTBm

+ PLTS)

PLTGU PLTG PLTU

Grafik Persentase Potensi EnergiJenis Kapasitas (MW)PLTA 4025,1PLTM 275,69PLTP 830PLTS 57,7

PLTBm 43,3PLTBn 5PLTBg 3PLTBio 147,6

Hybrid (PLTBm + PLTS) 0,5PLTGU 1040PLTG 165PLTU 400Total 6992,89

Tabel Potensi EnergiENERGI

KEMENANGAN LINGKUNGAN ATAS PROYEK ENERGI

Pada 11 Maret 2019, WALHI Aceh Menggugat Gubernur Aceh atas penerbitan Keputusan Gubernur Aceh Nomor522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian IPPKH dalam rangka pembangunan PLTA Tampur-I (443 MW)seluas 4.407 hektare atas nama PT KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten AcehTimur, Provinsi Aceh tanggal 09 Juni 2017.

Saat ini sedang dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi TUN Medan

PTUN Banda Aceh Kabulkan Gugatan WALHISidang Putusan 28 Agustus 2019

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian IPPKH dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas ± 4.407 Ha atas nama PT. KAMIRZU di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh tanggal 09 Juni 2017 beserta perubahannya.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa beserta perubahannya

Gerakan RakyatTOLAK TAMBANG PT. EMM

GUGATAN TINGKAT I

UPAYA BANDING

UPAYA KASASI

Gugatan Ditolak Banding Ditolak Belum Keluar Putusan

Gugatan Rakyat Cabut Izin OP PT. EMM

Gugatan Pemerintah Aceh (26/9/19)Judisial Review ke Mahkamah AgungPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang PertambanganMineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu PintuKepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Gugatan Ditolak (28/10/19) Pemerintah Aceh Tidak Merelease.Gagal upaya hukum ini sudah diprediksi oleh tim penyelesaian kasus PT.EMM, namun pemerintah Aceh tetap memilih upaya JR dalam memenuhijanji mahasiswa 11 April 2019. Seharusnya, terkait persoalan inipemerintah Aceh melakukan gugatan lembaga negara atas perampasankewenangan.

Persoalan PT. EMM Belum Selesai, Menjadi IndikatorKegagalan Plt. Gubernur Aceh dalam menjagakewenangan dan kekhususan Aceh terkait pengelolaanSumber Daya Alam di Aceh

DPRA Jangan DiamPada 6 November 2018, DPRA melakukan paripurna khusus terkait peroslan PT. EMM, memutuskan:

1.Menyatakan bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diaturdalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.2.Merekomendasikan kepada Kepala BPKM RI untuk mencabut/membatalkan izin Nomor 66/1/IUP/PMA/2017tanggal 19 Desember 2017 yang diberikan kepada PT. EMM untuk melakukan eksploitasi di KecamatanBeutong dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya serta Kecamatan Celala danKecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.3.Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk melakukanupaya hukum terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017.

• Sejauh mana DPRA melakukan pengawasan atas hasil paripurna tersebut?• Apakah DPRA pernah meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Aceh atas tindaklanjut hasil paripurna

tersebut?• Apa sikap DPRA kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat yang tidak menindaklajuti keputusan politik tersebut?

Diamnya DPRA juga menjadi indikator kegagalan dalam menjagakewenangan dan kekhususan Aceh terkait pengelolaan Sumber Daya Alam diAceh

Gerakan RakyatTOLAK TAMBANG GAYO

PT. Linge Mineral Resource (LMR) Sedang Melakukan Studi AMDAL untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Kehadiran PT. LMR di Linge, Aceh Tengah mendapatkan Penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Sampai hari ini, Pemerintah Aceh belum memberikan sikap atas aspirasi masyarakat, sehingga suara penolakan dan perlawanan terus disuarakan oleh masyarakat, LSM, OKP/ORMAS bersama MAHASISWA.

Gerakan Rakyat TOLAK PT. RPPI

Pemerintah Aceh Tidak Memberikan Respon dan Sikap atas Aspirasi masyarakat Aceh Utara

PERLUASANWILAYAH KELOLA RAKYAT

28.203 HaHingga Desember 2019

Upaya memperkuat pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam melalui skema Perhutanan Sosial

7.877 JiwaMasyarakat Terdampak Langsung

Berada di:4 KabupatenoNagan RayaoBener MeriahoGayo LuesoAceh Selatan5 KecamatanoPermataoBukitoMeukekoBeutong Ateuh

BanggalangoDabun Gelang9 DesaoKepiesoBalee PurnamaoBener PepanyioWaq Pondok SayuroBalee RedelongoJambo PapeunoBlang MeurandehoBlang TeumungoBurni Pasee

BENCANA EKOLOGI

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH YANG tidak PRO LH DAN WARGA SEKITAR

1. Tim penyelesaian sengketa PT. EMM yang dibentuk melalui SK Plt. Gubernur Aceh No.180/821/2019 tanggal 15 April 2019 tidakberjalan sebagaimana diharapkan, sampai akhir 2019 tim tersebut tidak pernah mengunjungi lapangan dan duduk diskusidengan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang karena alasan warga hanya menerima Plt Gubernur yang datang bukan tim

2. Upaya Judisial Review Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang PendelegasianWewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu PintuKepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke Mahkamah Agung, hanya sebatas untuk menyenangkan hatimahasiswa (pendemo) karena upaya tersebut jauh hari sudah diprediksikan dan disampaikan kepada ketua tim olehpengacara/ WALHI Aceh ditolah oleh Mahkamah Agung.

3. Pembentukan tim revisi Qanun RTRWA melalui SK 600/1010/2019 tidak berjalan maksimal, sampai akhir tahun 2019 tim belumjuga membahas hal-hal yang substantif untuk menuju revisi RTRWA.

4. Pembatalan/penghentian kebijakan moratorium tambang dan moratorium izin penanaman modal perkebunan kelapa sawitmenjadi tolak Plt. Gubernur Aceh tidak pro terhadap lingkungan dan membuka perluas perkebunan baru jenis sawit dantambang

Kesimpulan WALHI 1. Sampai akhir Tahun 2019, kegiatan perambahan, ilegal logging, tambang emas ilegal, galian bebatuan dan tanah keruk (c) ilegal,

pencemaran limbah, investasi berbasis kawasan hutan (tambang dan proyek energi), dan ekspansi perkebunan, merupakan faktorpenyebab kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada bencana ekologis di Aceh.

2. Pemerintah Aceh belum mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapasawit

3. Pemerintah Aceh tidak melanjutkan kebijakan moratorium tambang dan moratorium perkebunan sawit menjadi indikator Plt. GubernurAceh tidak pro terhadap isu lingkungan hidup

4. Pemerintah Aceh belum mampu menertibkan pertambangan emas ilegal di Aceh5. Belum selesainya Persoalan PT. EMM Menjadi Indikator Kegagalan Plt. Gubernur Aceh dan DPRA dalam memperjuangkan aspirasi

rakyat dan menjaga kewenangan serta kekhususan Aceh terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh.6. Aceh merupakan daerah rawan bencana, untuk itu harus dikedepankan keseimbangan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan

sesuai fungsi ruang, daya tampung, daya dukung serta bentuk pembangunan disesuaikan ruang tanpa harus mengubah fungsi hutan7. Masyarakat yang berada di lingkungan industri batubara, semen, PLTU, dan pabrik kelapa sawit masih menyuarakan protes terkait

persoalan pencemaran limbah8. Kemenangan WALHI dalam gugatan izin PLTA Tampur harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah Aceh untuk taat dan patuh

terhadap ketentuan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan Aceh.9. Sampai tahun 2019, WALHI Aceh telah memfasilitasi terbitnya izin Hutan Desa seluas 28.203 ha di 4 kabupaten di Aceh yang terdampak

langsung terhadap 7.877 jiwa yang dibantu KLHK10. Revisi qanun Aceh no 19 tahun 2013 tentang RTRWA merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh

pemerintah Aceh.

KADERISASI PEDULI LINGKUNGAN

Kegiatan Sekolah Lingkungan Hidup (SLA) merupakan sekolah rakyat yang digagas oleh WALHI Aceh sebagai wadah pembentukan kader-kader peduli dan cinta lingkungan di Aceh.

Sekolah Lingkungan Aceh

Materi Pembelajaran/ Silabus yang akan diberikan kepada siswa Sekolah

Lingkungan Aceh terdiri dari :Pendidikan Kewalhian

Pendidikan Lingkungan HidupFiqh Ekologi dan Etika Lingkungan

Hak Atas LingkunganSumber Daya Alam

Persampahan dan Kesehatan LingkunganKonservasi

Reforma AgrariaIzin Lingkungan

Politik dan Gerakan LingkunganHukum Lingkungan

Kebijakan Anggaran LingkunganJurnalisme LIngkungan

KebencanaanGender dan Lingkungan

Ekonomi Alternatif Berbasis Lingkungan

Thank You