tEIi{BARANTAHI.'N

DAERAH KABUPATEN PATI2OO4 NOMOR 5 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOI}TOR 3 TAHUN 2OO4

TENf,ANGPERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMOR 5 TAHUN 2OO1

TENTANG TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN, PEIA}TTIIfiN DAN PEMBERHENTIAN

KEPALA DESA

DENGAN NAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Merrinrhang

BUPATT PATI

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten patiNomor 5 Tuhon 3001 tentang Tata CaroPeocalonan, Pernilihan, Pelantikan danFernberherrtian lfup6la Desa yang diundangkandalam I-embararr f)aeralr Kabrrpaten pati

2:10

b.

pada tanggal l8 Mei 2001 Nomor 73, telahdilaksanahan sebagai pedoman pcngaturanpelaksanaan tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan,darf p,emberhentian Kepala Desa;

bahwa berdasarkan evaluasi terhadappelaksanaran ftrafuran Daerah Kabupaten FatiNomor 5 Tahun zWL tersebut ditemui beberapapermasalahan sehingga dipandang perlubeberapa pasal disesuaikan;

bahwa berdasarkan Pasal 72 PeraturanPemerintah Nomor 76 Thhun 2001 tentangPedoman Umum Pengaturan Mengenai Desifurafumn Daerah yang rnengatrrrmengenai Desaperlu diadakan penyesuaian;

bahwa unluk rnaksud perubahan sebagaimanadimaksud,htrruf b dan c tersebut diatas perluditetapkan dengan kraturan Daerah.

Undang-undang Nomor f3 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatendalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah( Berita Negara Tahun 1950 hUndang-undang Nomor I Tahun 1974 tentangFokok-pokok l{epegawaian ( l-enrbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor3041 hUndang-undang Nomor 22 Tahun tg9D tentiangPemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun L999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

d.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

-23t

5.

8 Tahun L974 tentang Pokok-pokokKepegawaian { Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Nomor 3890 h

Undang'undang Nomor 22 Tahun 2003tentang Susunan dan Kedudukan MaielisPermusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Detran krwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003'Nomor 92, Tambahan LembaranNegara Nomor q0321;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000''Nomor 54, Tambahan NegaraNomor 3952l:Peraturan Pemerintah Nomor 76 llahun 2001tentang Pedoman Umum Fengaturan MengenaiDesa { Lernbaran Negara Republik IndonesiaThhun 2001 Nomor 142, Tambahan LembaranNegara Nomor 4155 );Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999tentang Tehnik Penyusunan PeraturanPerundang-urndangan dan Bentuk RancanganUndang-undang, Rancangan Peraturanhrnerin&h dan RancengEn Keputusan Presiden( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 70 );Keputusan Mentieri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor I Tahun 2001 ientang PedomanBagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Meniadi

6.

7,"

8.

9.

- z:32 -

ttapala ry* ahu Diptlth I Diangkat Menjadtfurarqgl€i D*sa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor 4Tahun 2001 tentang Badan perwakilan D;r;( Lembaran Daerah Kabupaten Fati lhhun Z00fNornor 72 !;

" ffix'lHr?i:'fi1,["H,:"813: $:ff:fpemllihan, Felaritikan dan pemberhentianIt€pah Desa { L"embanan Daerah Kabupaten patiTahun 2O0L Nomor 73 !.

Dengan pensctufuan

DEN'AN PERflIAKilAN RAT(YAT DAERAH KABUPATEN PATI

idenetapkan

HEIIUTUSKAN z

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATITENTANG PERUBAHAN ATAS PENNTUNNiiDAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5IIHqN 20Sr TENTANG rArA CARAPENCALON&N, PE}TILIHAN, PJr.ENriiqAiiDAI.IffifiEpAIADESA.

hrrltSebcrapa ketentuan dalam peraturan Daerahl{abupaten hti Nerpr 5. Tahun 2001 tentang'lbraCara Pencalonan, Pemilihan, pelantika,i a"nkmberhentian lbpala Deia { Lembaran DaerahIbbupten Fati Tahun Anl Nomor 23 ) diubahee@bi trerflrut:

- 23:t -

Pasal 14

A. Pasal 14 ayat (l) huruf e dan pasal 14 ayat (3)diubah serta ditambah I (satu) ayat baru yakniayat (4), sehingga keseluruhan pasal 14berbunyi sebagai berikut :

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desaadalah Penduduk Desa Warga NegaraIndonesia yang memenuhi syarat :

a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;b. setia dan taat kepada pancasila dan

Undang-Undang dasar 1 945;c. berpendidikan sekurang-kurangnya

Sekolah Lanjutan Tinglat periama(SLTP) dan atau berpendidikan yangsederajat;

d. terdaftarsebagai penduduk dan bertempattinggal di desa yang bersangkutansekurang-kurangnya Z (dua) tahunterakhir dengan tidak terputus-putus,dibuktikan dengan KK dan KTp;

e, tidak pemah terlibat langsung atau tidaklangsung dalam suatu kegiatan yangmengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.3O.S/PKI danatau kegiatan organisasi terlarang;

f. berumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun setinggi-tingginya55 (lima puluh lima) tahun;

g sehal jasrnai d,an rohani dibuktikandengan surat keterangan clokterpemerintahl

234

h.

J.

l.

nyata-nyata tidak terganggu jiwalingatannya dibuktikan dengan suratketerangan dokter;

tidak pemah dihukum dengan ancamanminimal5 (lima) tahun penjara;

tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan Keputusan Fengadilanyang telah mempunyai kehuatan hukumtetap;

k. mengenai daerahnya dan dikenali olehmasyarakat desa setempat;

l. bersedia dicalonkan menjadi KepalaDesa.

(2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dariFegawai Negeri SipiVTNVFolri dan perangkat

Desa yang mencalonkan diri sebigaiKepala Desa selain harus memenuhipersyaratan sebagaimana d,inral.aud ayat (1)Fasal ini juga harus memiliki surat ijin dariatasan atau pejabat yang b*nruenang.

(3) Bagi Pegawai Negeri SipiVTNI/POLRI yangterpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa,wajib mengajukan permoholan pembebasandari jabatan organik sesuai ketentuanperafu ran perundang-undangan yang berlaku.

(4) BaSi Perangkat Desa yang terpilih dandiangkat menjadi Kepala Desa wajibmengundurkan diri dari jabatan PerangkatDesa.

B. Pasal 25 ditambah I (satu) ayat baru yakrriayat (3), sehingga keseluruhan Pasal25 berbunyisebagaiberikut :

-23s-

Pasal 25

(1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suaraPanitia Pemilihan Kepala Desa terlebihdahulu mengesahhan rapat pelaksanaanp€mungutan suara.

(2) Fada saat penghitungan suara dilaksanakanoleh Fanitia Pemilihan, hams dihadiri paracalon, kecuali yang berhalangan sebagaimana,dimakud Fasal 15 Peraturan Daerah ini danharus tetap berada ditempat, serta disaksikanoleh masing-masing saksi dari calon lfupalaDesa dan Panitia Pengawas sampai selesaidilaksanakannya penghitungan suara.

(3) Apabila para calon yang hadir pada saatpenghitungan suara sebagaimana dimahudayal (21 Pasal ini meninggalkan tempat,calon yang bersangkutan dinyatakan gugurdan penghitungan suara tetap dilaksanalnnserta hasil penghitungan suara dinyatakansah.

C. Fasal 34 diubah sehingga keseluruhan hsal 34berbunyi sebagai berikut :

Fasal 34

(U Masa jabatan Kepala Desa selarna l0{sepuluh} tahun terhitung seiak tanggalPelantiltan'

{2) Apabila masa jabatan Kepala Desasebagaimana dimakeud ayal (l) Pasat initelah berakhir, Kepala Desa yangbersangkutan tidak dapal dicalolrkan atau

.236 .

mencalonkan diri kernbali pada periodeberikutnya.

D. Pasal 40 ayat (B), (10) diubah dan ayat (9)dihapus sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyisebagai berikut:

Fasal 4O

Pertanggungjawaban dan laporanpelaksanaan tugas ssbqaimana dimaksudPasal 39 ayat (2) Feraturan Daerah inidisampaikan sekurang-kurangnya sekalidalam 1 (satu) tahun Ming lambat 3 (tiga)

bulan setelah akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimanadimaksud ayat (1) Fasal ini, dilaksanakandalam rapat BPD yang dihadiri sekurang-kumngnya 2f3 darljumlah arggota BPD.

Pertanggungiawaban Kepalb Desa diterima,apabila disetujui sekurang-kurangnya 1/2ditambah I (satu) dari jumlah anggota BPDyang hadir.

Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolakapabila tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya 2B dari iumlah anggota BPDyang hadir sebagaimana dirnaksud ayat (2)Fasal ini.

Apabila pertanggungjawaban Kepala Desaditolak, maka Kepala Desa harus melengkapilmenyempurnakan dalam jangka waktu

(1)

(21

(3)

(4)

,;ir.,-i

{s)

-237-

paling lambat 30 (tiga puluh) hari dandisarnpaikan kembali kepada BPD.

(6) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa

yang telah disempumakan dan dilengkapidalam jangka waktu sebagaimana dimakudayat (5) hsal ini, BPD melakukan penilaianatas pertanggungjawaban yang telahdisempurnakan dan dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)_ hari-setelahpertanggungjawaban tersebut diterimaBPD.

(7) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desayang telah disempumakan dan dilengkapidapatditerima BP-D, maka l{epala Desa tetapmelakanakan tugas lebih lanjut.

(8) Apabila pertanggungiawaban Kepala Desayang telah disempurnakan ditolak danatau Kepala Desa tidak melcngkapilme nyempurnakan pertanggungjawabandalam jangka waktu sebagaimana dimaksudayat i5)

-Pasal ini, BPD mengusulkanpemeriksaan kepada Bupati.

(9) Dihapus.

(10) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bupatiakan memberikan sanksi administrasiapabila Kepala Desa melakukanpenyimpangan sesuai ketenluan Fasal 35ayar {l} dan Fasal 37 (1} Femturan Daerahini.

E. fiasaf 46 ayat (2) darr ayat (3) dihapus sehinggakeseluruhan Pasal 46 berbtrnyi sebagai berikut :

-238-

Pasal 46

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas danwewenangnya harus bersikap dan bertidak adil,tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan

kepada masyrakat.

H Diantara Fasal46 dan 47 disisipkan 1 {satu) pasal

baru yaitu Pasal 46A yang berbunyi sebagaiberikut:

Facal 46 A

(1) Kepala Desa yang menjadi anggota MPR,DPR, DPD, DPRD ProPinsi, DPRDKabupaten, KPU Ptlsat, KP{.J Propinsi, KRJKabupaten, Panwaslu Pusat, PanwasluPropinsi dan Panwaslu Kabupaten wajibmengundurkan diri dari jabatannya.

I (2) Tata laksana sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini diatur lebih lanjut dengan KeputusanBupati.

G. Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat baru yakniayat (3) sehingga keseluruhan Pasal48 berbunyisebagai berikut:

Fasal 4t(1.) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana

dimaksud 6 ayat (1) Peraturan Daerahini yang terbukti rnelanggar Fasal 6 ayat {2},(3), Paml 7 ayat (U, Pasal 17 ayat (1), (3),

Pasal 19 ayat (1), (2), Pasal 21, Pasal 22ayat {4}, (6), Pasal 23 ayat l2l, (41, (7), Pasal

24 agal (2), Pasal 26 ayat (1), {2), Pasal 27

-239-

ayat (1), (2), (3)Feraturan Daerah lnidiancarnpidarra kurungan selama-lamanya 6 (enaml

bulan atau denda sebanyah'bafryaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atausanksi administratif sesuai ltetentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi Bakal Calon, Calon Kepala Desa danKepala Desa yang melanggar ketentuanPasal 46 dan hsal 47 krahrran daerah inidiancam pidana kurungan selama-lamanya6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 {lima jutarupiah) dan atau sanksi administratif sesuaiketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(3) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadiKepala Desa, apabila melanggar Pasal 14ayat (4) Peratumn Daerah ini, Bupati tidakakan mengesahkan Keputusan BadanPerwakilan Desa tentang PengangkatanKepala Desa terpilih.

H. Fasal 50 diubah sehingga Pasal 50 keseluruhanberbunyi sebagai berikut :

Fasal 5O

(1) Kepala Desa yang menjabat berdasarkanPeraturan Daerah-Tingkat I Jawa TengahNomor 7 Tahun 1983 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa pada saatberlakunya Peraturan Daerah ini, dapatmencalonkan kernbali untuk I (satu) kalimasa jabatan berikutnya.

-240-

tzt Kepala Desa yang telah dipilih atau telahmenjabat berdasarkan Peraturan daerahKabupaten Pati Nomor 5'lbhun 2001 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa pada saatmulai ber{akunya Peraturan daerah ini, tetapmenjalankan tugas sampai masa jabatannyaberakhir dan disesuaikan menjadi 10(sepuluh) tahun berdasarkan PeraturanDaerah ini.

Penyesuaian masa jabatan Kepala Desasebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal iniditetapkan oleh Badan Perwaki'lan Desasetelah mendengarkan aspirasi masyarakatDesa setempat.

(3)

(4) Kepala Desa sebagairnana dimaksudayat (2) Fasal ini tidak dapat mencalonkankembali untuk I (satu) l*ali' rnasa jabatanberikutnya.

(5) Kepala Desa yang telah menjabat pada saatmulai berlakunya Peraturan Daerah inimelaksankan fugasn wgwenarg, kewajibandan tanggung jawab berdasarkan Peraturandaerah ini.

(6) Tata laksana sebagaimana dimaksudayat (2) dan (3) Fasat ini diatur hbih lanjurdengan Keputusan Bupafi

-241

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap srang rnengetahuinya, memerintahkanpertgundangan Peraturan daerah ini denganp€nempatannya dalarn Lembaran DaerahKabupaten Fati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 8 Juni 2004

BUPAN PATI

td.

TASIMANDiundangkan di htipada tanggal8 Juni 2W4

SEI{RETAIIIS D. AERAH KABUPATEN PATI

ttd.

ET PRAWNQ

LEMBARA}I DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2W NOMOR 5 SERI E

-242 -

PENJELASAN

ATAS

PERATT,'RAN DAERAH KABUPATEN PATINOMOR 3 TAHT,'N 20p,4

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHI.JN 2OO1

TENXANG TATA CARA PENCALONAN,PEMILIHAN, PEI.ANTIKAN DAhI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENUEIASAN UMUM

Pengafuran penyelenggaraan pemerintahandesa berdasarkan Undang-undang Nomor 22Thhun 7999 tentang Pemerintahan Daerah,menyatakan bahwa landasan pemikiranPemerintahan Desa adalah keanekaragaman,partisipasi, otonomi daerah, demokratisasi danpemberdayaan masyarakat.

Desa sebagai satu kesaluan masyarakalhukum mempunyai kewenangan unlukmerrgatur dan mergunrs kepentingan masyarakalsetempat berdasarkan asal usul dan adat istiadalsetempal yang diahui dalam system pemerintahannasiorral,

243.

Desa memiliki kewenangan unfuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakatnyaterkait dengan hal ini peran dan kedudukanKepala Desa sebagai pimpinan tertinggi desabenar-benar diharapkan guna mencapaikesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mewuiudkan Kepala Desa sesuaiharapan tersebut diatas, unsur yang menunjangterwr.ljudnya hal dimaksud, salah satu adalahadanya peraturan tentang proses pencalonan,pemilihan, pelantiltan dan pemberhentian KepalaDesa.

Sebagaimana kita ketahui pengaturan tentangpencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Fatidiatur dalam peraturan Daerah Nornor 5Tahun 2001 yangditetapkarr tanggat 19 Mei 2001dan diundangkan dalarn l-embaran daerah padatanggal 18 Mei 2001.

Dasar penyusunan Ferda Nomor 5Tahun zml saat ltu dengan lteputusan MenteriDalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentangPedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,nam{rn dengan telah diterbitkannya PeraturanPembrintah Nomor 76 Tahun 2001 yangdidalamnya memuat amanat yakni dalamPasal 72 yang menyebutkan bahwa Peraturan

Daerah yang mengatur mengenaidesa, diadakanpenyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintahini.

Berdasarkarr amanat dimaksud danberdasarkan aspirasi masyarakat serta

-2M

memperhatikan kondisi yang ada, dalampelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2001 selama kurun waktu 3 (tiga) tahunditemui beberapa permasalahan/kendala yangrnemerlukan penyesuaian antara harapan yangdiinginkan yakni terwujudnya ketertibanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa dengankenyataan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, makaPernyataan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Felantikan dan Pemberhentian l{epalaDesa perlu diubah dengan Feraturan Daerah

II. PENJEI.ASAN PASAL DEMI PASAT

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf e

Ketentuan ini disusun dertganrnenghilangkan kalimat "(dibuktikandengan keputusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukumtetap)", hal ini didasari bahwa dalampelaksanaan selama ini mengalamihambatan/yakni sulit bagi calqnkepada desa memperoleh bukti tidakpernah terlibat langsung atau tidaklangsung dalam suatu kegiatan yang

mengkhianati Pancasila dan ataukegiatan organisasi terlarang serta

-245-

ketentuan petsyarAbn bulrti tersebuttidak sesuai dengan Urdang-UrudangNornor 22 Tahun 1999.

Ayat {3}

Berdasarkan Kepufusan Menieri DalernNegeri Nomor 8 Tahun 2ffi1 dinyabkanbahwa bagi Fegawai Negeri SipiE/TNUPOLRI yang terpilih dan ditetapkanmenjadi l{epala Desa dibebaskan unhrksementana dari firbatan organlknya sehmameniadi l&pala Desa tanpa kehilanganstahrsnya sebqai ftgawai Ne$ri Sipit.

Ayat (4)

Ketentuan ini merupakan ketentuantambahan {ayat baru} untukmengantisipasi perangkat desa yangterpilih dan diangkat meniadi KepalaDesa diwaiibkan mengundu*an airi natersebut ag*r tidak terjadi rangkapjababn.

hsal25

Ayat (3)

Xetentuan ini merupakan letentuantambahan sebagai upaya antisipasiterhadap calon yang hadir padasaat penghitungan suara agar tetapberada ditempat sehingga menjaminh**agsungan dan kepastian proferpefshitut€an suara. Dan apabila calonrnminggancan hnpat, hril perghitungrrr*rea etry rdr dan fdak bba dlgunaftan

-246-

: ::,:.

il:l:lr r'

sebagai alasan menyatakan proses danpenghitungan suara tidd< sah.

Fasal34Cukup ielas

hsal 40Avat (8)

Ketentuan ini disusun dengan': pertimbangan bahwa dalam Pasal 20Peraturah Pemerintah Nomor 76

,seba$ai alasan Pemberhentian.Disamping itu perlu dipahami bahwapertan$gun$jawaban Kepala Desa

-., ,' ,, : sifahyaptogr€$s kinerja Pemerintahan' ,, .. , . , D€3i-::1 : :, r;..

, ,PaSal 'M,.. ,r: :i';' :

Cukup jelas

Pasal 48Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan antisipasi agartidak rangkhp,iabatan perangkat desasekaligus sebqsai Kepala Desa.

Pasal 50'' . CukuP,ielas'

j tr' r .l

TAIIBAHAN I EMBARAN DAEHAHKABUPATEN PATI

NOMOR I

Pasal 32

Cukup jelas

-247 -