BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN …

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR 362 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NATUNA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (5)

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menyatakan

bahwa Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

(SAPD) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Standar Operasional dan

Prosedur (SOP) Pelaksanaan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga

Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Okan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik




Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Indonesia Nomor 5234);


Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum





Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503);


Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik




Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,


Nomor 4576);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


Nomor 4578);


Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor

310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2013 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2013 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan tugas

bagi para pejabat pelaksana dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

1

6

8

B

A

D

A

N

P

E

N

G

E

L

O

L

A

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Nomor SOP 01

Tanggal Pembuatan 17 Oktober 2016

Tanggal Revisi 15 November 2016

Tanggal Pengesahan 22 Desember 2016

Disusun Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Disahkan Oleh Bupati Natuna

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna; dan

7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah.

1. Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah; 2. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 5. Bendahara Penerimaan SKPD; 6. Bendahara Pengeluaran SKPD; 7. Pengelola Barang; dan 8. Pengguna Barang.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Meja, Kursi, Komputer, ATK, Kalkulator, dan Bukti-bukti Transaksi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Buku Jurnal Transaksi, Buku Besar Rekening, dan Laporan Keuangan

2

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Ket. Persyaratan/ Perlengkapan Ouput Waktu

Anggaran SKPD

1. PPK-SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) yang kemudian

dijadikan dasar untuk pencatatan jurnal anggaran oleh PPK-SKPD.

PPK-SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)

Jurnal transaksi anggaran Buku besar rekening

anggaran Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) SKPD

1 Jam Optional

Pendapatan SKPD

2. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD), pengguna anggaran menerbitkan dokumen penetapan pajak daerah berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) dan dokumen penetapan retribusi daerah berupa Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKP-R) atau Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) yang akan didistribusikan kepada wajib pajak dan PPK-SKPD sebagai dasar pencatatan jurnal piutang pajak dan kemudian diposting ke dalam buku besar piutang pajak.

Pengguna Anggaran PPK-SKPD Wajib Pajak (WP)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKP-R) atau Surat Pemberitahuan Retribusi

Daerah (SPRD)

Jurnal transaksi piutang pajak

Buku besar piutang pajak Neraca SKPD Laporan Operasional (LO)

SKPD

45 Menit

3. Wajib Pajak (WP) atau Wajib Retribusi melakukan penyetoran sesuai dengan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) atau

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKP-R) atau Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) ataupun tanpa ketetapan kepada bendahara penerimaan SKPD dan kemudian akan dilakukan penyetoran oleh bendahara penerimaan SKPD ke kas daerah, berdasarkan dokumen transaksi tersebut dilakukan analisa oleh PPK-SKPD untuk dijurnal dan diposting ke buku besar.

Wajib Pajak (WP) Bendahara

Penerimaan SKPD PPK-SKPD

Pihak Bank

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD)

Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

Surat Tanda Setoran (STS)

Jurnal transaksi Buku besar

Neraca SKPD Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) SKPD

1 Hari

3



Beban dan Belanja SKPD

4. Untuk beban dan belanja yang pembayarannya menggunakan mekanisme

LS, PPK-SKPD sudah dapat melakukan pengakuan beban berdasarkan amprah gaji untuk beban pegawai dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan untuk beban barang dan jasa serta beban belanja modal. Setelah dilakukan proses penatausahaan untuk pembayaran beban, PPK-SKPD melakukan pencatatan atas pelunasan utang tersebut sesuai dengan SP2D-LS ke dalam jurnal transaksi serta posting ke buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD. Terkait dengan transaksi belanja modal, harus dilakukan koordinasi dengan pengelola barang dan pengguna barang serta bidang aset untuk inventarisasi barang milik daerah.

BUD/ Kuasa BUD PPK-SKPD

Bendahara Pengeluaran SKPD

PPTK Pengelola Barang Pengguna Barang Pihak Ketiga

Amprah gaji Berita Acara Serah Terima

(BAST) Pekerjaan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) – LS

Jurnal transaksi Buku besar

Laporan Operasional (LO) SKPD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD

Kartu Inventaris Barang (KIB)

1 Hari

5. Sedangkan untuk beban dan belanja yang pembayarannya menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), PPK-SKPD dapat melakukan pencatatan apabila SP2D-UP telah diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD dan pada saat bendahara pengeluaran SKPD menyerahkan bukti-bukti transaksi yang kemudian akan dilakukan penjurnalan

serta posting ke buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD.

BUD/ Kuasa BUD PPK-SKPD Bendahara

Pengeluaran SKPD

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) – UP

Faktur pembelian Berita Acara Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan (BA-PHP) Kuitansi Surat Setoran Pajak (SSP) Bukti pembayaran pajak ke

rekening kas negara (untuk pajak pusat) ataupun ke rekening kas daerah (untuk pajak daerah)

Jurnal transaksi Buku besar Neraca SKPD Laporan Operasional (LO)

SKPD Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) SKPD

1 Hari

4



6. Terkait belanja barang bahan habis pakai dan bahan material, PPK-SKPD harus melakukan pencatatan pada kartu persediaan barang dengan ketentuan:

Menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang penyimpanannya dan penggunaannya terkait dengan pihak ketiga, misalnya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai untuk pasien ataupun hewan/ tanaman/ barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga. Metode perpetual mengharuskan untuk melakukan pencatatan di setiap pengambilan barang

persediaan pada kartu persediaan barang sehingga senantiasa menunjukkan data persediaan yang up to date.

Menggunakan metode periodik untuk persediaan yang hanya digunakan oleh internal, misalnya alat tulis kantor. Untuk mengetahui jumlah persediaan pada waktu tertentu, harus dilakukan stock opname persediaan.

PPK-SKPD Pengelola Barang Pengguna Barang

Faktur pembelian Kartu persediaan Bukti permintaan

pengambilan barang

persediaan


SKPD

1 Hari

7. Untuk transaksi yang memiliki masa manfaat melewati tahun anggaran berjalan, harus dilakukan penyesuaian di akhir periode pelaporan, misalnya beban jasa yang

masa manfaat belum sepenuhnya diterima sehingga dicatat sebagai beban jasa dibayar di muka.

Pengguna Anggaran PPK-SKPD

Surat perjanjian penggunaan jasa

Bukti transaksi pendukung


SKPD

1 Hari

8. Apabila terjadi kelebihan pembayaran atas transaksi UP/GU sebelum periode pelaporan berakhir maka dilakukan pengembalian ke kas di bendahara pengeluaran SKPD melalui mekanisme kontra pos dan diteruskan penyetoran ke kas daerah melalui Surat

Pengguna Anggaran PPK-SKPD Bendahara

Pengeluaran SKPD

Kuitansi Surat Setoran Pengembalian

Belanja (SSPB)

Jurnal transaksi Buku besar Neraca SKPD Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) SKPD

1 Hari

5



Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk sisa dana UP/GU diakhir tahun anggaran sedangkan untuk kelebihan pembayaran atas transaksi LS, dilakukan pengembalian

ke kas di bendahara pengeluaran SKPD untuk diteruskan penyetoran ke kas daerah melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

6

FLOW CHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

No. Aktivitas

Pelaksana

Pengguna Anggaran

PPK-SKPD Bendahara Penerimaan

SKPD Wajib Pajak/Retribusi Bank

1. Pendapatan SKPD: Pengguna Anggaran menyerahkan SKP-D

dan/atau SKRD kepada Wajib Pajak/ Retribusi dan PPK-SKPD serta bendahara penerimaan SKPD

WP/Retribusi melakukan pembayaran

sesuai dengan SKP-D dan/atau SKRD ataupun tanpa ketetapan kepada bendahara penerimaan SKPD

Bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pembayaran dari WP/Retribusi ke kas daerah

Salinan dokumen transaksi dibendahara

penerimaan SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD untuk dilakukan penjurnalan, posting buku besar, dan penyusunan laporan keuangan SKPD

SKP-D

SKRD SKP-D

SKRD

SKP-D

SKRD

SKP-D

SKRD

Uang

SPP-D/

TBP

Uang

SPP-D/

TBP

SPP-D/

TBP

STS

STS

SPP-D/

TBP

Penjurnalan

Posting

Buku Besar

Kertas

Kerja

Lap. Keu.

7

No. Aktivitas

Pelaksana

BUD/Kuasa BUD Pengguna Anggaran PPK-SKPD Bendahara Pengeluaran

SKPD Pengelola

Barang

2. Beban dan Belanja SKPD: Bukti-bukti transaksi yang telah jatuh

tempo yang telah diterima maupun disiapkan oleh bendahara pengeluaran

SKPD

Berdasarkan bukti-bukti transaksi tersebut, bendahara pengeluaran SKPD menyiapkan proses penatausahaan untuk pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU ataupun mekanisme LS

Berdasarkan dokumen penatausahaan keuangan yang telah diverifikasi oleh BUD/ Kuasa BUD, diterbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran

Salinan bukti transaksi pengeluaran kas

dari bendahara pengeluaran SKPD disampaikan ke PPK-SKPD untuk dilakukan penjurnalan, posting buku besar, penyusunan kertas kerja dan laporan keuangan SKPD

Ya

Ya

Tidak

Tidak

SP2D UP/GU/TU diserahkan

ke Bendahara Pengeluaran SKPD sedangkan untuk SP2D LS hanya salinannya

Bukti

Transaksi

Jatuh Tempo

Bukti

Transaksi

Jatuh Tempo

Dokumen

Penatausahaan

Keuangan

Verifikasi

Dokumen

Penatausahaan

Keuangan

(ditandatangani)

Dokumen

Penatausahaan

Keuangan

(diperbaiki)

SP2D SP2D

Ke Pihak Ketiga

untuk SP2D LS

Bukti Transaksi

Pengeluaran

Kas

Penjurnalan

Posting

Buku Besar

Kertas

Kerja

Lap. Keu.

Dokumen

Penatausahaan

Keuangan

Verifikasi

Seluruh

transaksi

yang terkait

dengan

belanja

modal

dikoordinasi

kan dengan

pengelola

barang di

SKPD

8

B

A

D

A

N

P

E

N

G

E

L

O

L

A


Nomor SOP 02






SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD








7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah; 2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Pengguna Anggaran; 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD); 4. Bendahara Pengeluaran SKPKD;


1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Meja, Kursi, Komputer, ATK, Kalkulator, dan Bukti-bukti Transaksi


1. Laporan keuangan PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


9


Ket Persyaratan/ Perlengkapan Ouput Waktu

ANGGARAN

1. PPK-SKPKD menerima dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD (DPA-SKPKD) yang kemudian dijadikan dasar untuk pencatatan

jurnal anggaran oleh PPK-SKPKD.

PPK-SKPKD Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPKD)

Jurnal transaksi anggaran

Buku besar rekening anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPKD

1 Jam Optional

PENDAPATAN

2. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD (DPA-SKPKD), pengguna anggaran menerbitkan dokumen penetapan pajak daerah berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) yang akan didistribusikan kepada wajib pajak. Atas dasar dokumen tersebut, PPK-SKPKD mencatat jurnal piutang pajak dan kemudian diposting ke dalam buku besar piutang pajak.

Pengguna Anggaran

PPK-SKPKD Wajib Pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD)

Jurnal transaksi piutang pajak

Buku besar piutang pajak

Neraca SKPKD Laporan Operasional

(LO) SKPKD

45 menit

3. Wajib Pajak (WP) melakukan penyetoran sesuai dengan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) ataupun tanpa ketetapan ke kas daerah, berdasarkan dokumen transaksi tersebut dilakukan analisa oleh PPK-SKPD untuk dijurnal dan diposting ke buku besar.

PPK-SKPKD Wajib Pajak dan

atau Pihak Ketiga

Pihak Bank

Surat Tanda Setoran (STS) Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

Bukti Setor atas Surplus Penjualan Aset Tetap

Bukti Setor atas Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Bukti Penerimaan Hibah

Jurnal Transaksi Buku Besar

Neraca SKPKD Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) SKPKD

1 hari

10



4. Pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi berdasarkan PMK/SK Gubernur melakukan penyaluran dana ke daerah-daerah dan Pemerintah Daerah menerima

bukti pembayaran berupa Nota Kredit.

Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi

PPK-SKPKD

Nota Kredit Jurnal transaksi Buku besar Neraca SKPKD Laporan Operasional

(LO) SKPKD


1 hari

BEBAN dan BELANJA SKPKD

5. Beban dan belanja yang pembayarannya menggunakan mekanisme LS, PPK-SKPKD sudah dapat melakukan pengakuan beban berdasarkan SP2D. Setelah dilakukan proses penatausahaan untuk pembayaran beban, PPK-SKPKD melakukan pencatatan atas pelunasan utang sesuai dengan SP2D-LS ke dalam jurnal transaksi serta posting ke buku besar.

BUD/Kuasa BUD

PPK-SKPKD Bendahara

Pengeluaran SKPKD

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - LS

Jurnal Transaksi Buku Besar Laporan Operasional

(LO) SKPKD Laporan Realisasi


1 hari

6. Sedangkan untuk beban dan belanja yang pembayarannya menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), PPK-SKPKD dapat melakukan pencatatan apabila

SP2D-UP telah diterima oleh bendahara pengeluaran SKPKD dan pada saat bendahara

pengeluaran SKPKD menyerahkan bukti-bukti transaksi yang kemudian akan dilakukan penjurnalan serta posting ke buku besar.

PPK-SKPKD Bendahara

Pengeluaran SKPKD

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - LS

Kuitansi

Jurnal Transaksi Buku Besar Neraca Laporan Operasional

(LO) SKPKD


1 hari

11



PEMBIAYAAN

7. PPK-SKPKD menerima SP2D LS untuk pengeluaran pembiayaan

atas investasi jangka panjang dan atau investasi jangka pendek. Kemudian PPK-SKPKD melakukan pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan SP2D-LS ke dalam jurnal transaksi serta posting ke buku besar.

BUD/Kuasa BUD

PPK-SKPKD Bendahara

Pengeluaran SKPKD

Pihak Bank Investee

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Sertifikat Investasi

Jurnal Transaksi Buku Besar

Neraca SKPKD Laporan Operasional

(LO) SKPKD Laporan Realisasi


12

FLOW CHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

No. Aktivitas

Pelaksana

Pengguna Anggaran

PPK-SKPKD Pemerintah Pusat/

Pemerintah Provinsi Wajib Pajak / Pihak

Ketiga Bank

13

1.

Pendapatan SKPKD: Pengguna Anggaran menyerahkan SKP-D

dan/atau SPPD kepada Wajib Pajak dan PPK-SKPKD

WP melakukan pembayaran sesuai dengan SKP-D dan/atau SPPD ataupun tanpa ketetapan

No. Aktivitas

Pelaksana

Pengguna Anggaran

PPK-SKPKD Pemerintah Pusat/

Pemerintah Provinsi Wajib Pajak / Pihak

Ketiga Bank

SKP-D

/SPPD SKP-D/

SPPD

SKP-D

/SPPD

Uang SPP-D/ TBP/

Bukti Setor

Surplus

STS STS

a

14

Pemerintah Pusat dan atau pemerintah

provinsi menyalurkan dana ke pemerintah

daerah

No. Aktivitas

Pelaksana

BUD/Kuasa BUD PPK-SKPKD Bendahara Pengeluaran

SKPKD Bank

PMK/ SK

Gubernur

Nota

Kredit

Penjurnalan

Posting

Buku Besar

Kertas

Kerja

Lap. Keu.

a

15

2.

Beban dan Belanja SKPKD Bukti-bukti transaksi yang telah diterima

maupun disiapkan oleh bendahara pengeluaran SKPKD

Salinan bukti transaksi pengeluaran kas

dari bendahara pengeluaran SKPKD dan SP2D LS disampaikan ke PPK-SKPKD untuk dilakukan penjurnalan, posting buku besar, penyusunan kertas kerja dan laporan keuangan SKPKD

No. Aktivitas Pelaksana

Bukti

Transaksi

SP2D LS

SP2D UP SP2D UP

Uang Penjurnalan

Posting

Buku Besar

Kertas

Kerja

Lap. Keu.

16

BUD/ Kuasa BUD Pengguna Anggaran

PPK-SKPKD Bendahara Pengeluaran

SKPKD Investee Bank

3.

Pembiayaan

Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat

bukti-bukti transaksi untuk investasi

Pemerintah Daerah

Investee menerima SP2D LS atas investasi

yang diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD

PPK-SKPKD melakukan penjurnalan atas

bukti SP2D LS dan Sertifikat Inventasi

kemudian memposting ke buku besar,

menyusun kertas kerja dan laporan

keuangan

Bukti

Transaksi

SP2D LS

Uang SP2D LS

Sertifikat

Investasi

Penjurnalan

Posting

Buku Besar

16

6

8

B

A

D

A

N

P

E

N

G

E

L

O

L

A


Nomor SOP 03






SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH








7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah.

1. Kepala Daerah; 2. Sekretaris Daerah; 3. Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah; 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 5. Fungsi akuntansi SKPKD.


1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Meja, Kursi, Komputer, ATK, Kalkulator, dan Bukti-bukti Transaksi


1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


17



1. BUD/ Kuasa BUD menerima nota kredit dan nota debet atau bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas lainnya dari bank yang akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan

dan pengeluaran kas dan diposting ke buku besar kas untuk membuat Laporan Arus Kas.

BUD/ Kuasa BUD Bank

Nota Kredit Nota Debet Bukti transaksi penerimaan

kas dan pengeluaran kas

lainnya

Jurnal transaksi Buku besar Laporan Arus Kas (LAK)

1 Hari

2. Fungsi akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melakukan konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan SKPD (yang telah disampaikan ke PPKD) dan laporan keuangan PPKD.

PPKD Fungsi akuntansi

SKPKD

Laporan keuangan SKPD Laporan keuangan PPKD

Laporan keuangan konsolidasi

2 Minggu

3. Laporan keuangan yang sudah dikonsolidasi disertai dengan laporan keuangan

Perusahaan Daerah, diserahkan oleh fungsi akuntansi SKPKD kepada PPKD untuk diotorisasi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, laporan keuangan tersebut diserahkan kepada Sekretaris Daerah yang kemudian akan diteruskan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudit beserta Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah, wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah Sekretaris Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Fungsi akuntansi SKPKD

Laporan keuangan konsolidasi Surat Pernyataan Kepala

Daerah

Laporan Keuangan Unaudit

3 Hari

18

FLOW CHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No. Aktivitas

Pelaksana

Fungsi Akuntansi SKPKD

BUD/ Kuasa BUD PPKD Sekretaris Daerah Kepala Daerah

1.

2.

BUD/ Kuasa BUD melakukan pencatatan atas bukti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diterima dari bank

Fungsi akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi laporan keuangan

Bukti

Transaksi

Penjurnalan

Posting ke

Buku Besar

Kertas

Kerja

Laporan

Arus Kas

Lap.Keu.

SKPD

Lap.Keu.

PPKD

Konsolidasi

LKPD

19

No. Aktivitas

Pelaksana

Fungsi Akuntansi SKPKD

PPKD Sekretaris Daerah Kepala Daerah BPK

3. Perusahaan Daerah menyerahkan laporan keuangan ke fungsi akuntansi SKPKD untuk dijadikan lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

PPKD mengotorisasi LKPD beserta laporan

keuangan perusahaan daerah dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah meneruskan LKPD kepada Kepala Daerah

Kepala Daerah menandatangani LKPD dan membuat Surat Pernyataan atas LKPD

Kepala Daerah menyerahkan LKPD (Unaudit) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan

BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD,

pemeriksaan diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya LKPD

BPK menyerahkan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Daerah

LKPD

Lap.Keu.

Perusda

Perusahaan

Daerah

LKPD

Lap.Keu.

Perusda

Otorisasi LKPD

Lap.Keu.

Perusda

LKPD

Lap.Keu.

Perusda

Ditandatangani

Surat Pernyataan

Kepala Daerah

LKPD

(Unaudit)

LKPD

(Unaudit)

Pemeriksaan

LHP LHP

Documents

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN …