Upload
vuphuc
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI GUNUNGKIDUL
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten
Gunungkidul, merupakan salah satu bidang pemerintahan yang
wajib dilaksanakan;
b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki
peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan
kesehatan masyarakat sehingga rumah sakit dituntut untuk
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14,
dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 205 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 172 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
Pasal 1
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten
Gunungkidul digunakan sebagai standar dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Pasal 2
Rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juli 2010
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
MOHAMAD JOKO SASONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 09
SERI E.
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kesehatan merupakan salah satu bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten. Dalam rangka
otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat di daerahnya. Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan
masyarakat mempunyai karakteristik dan organisasi yang komplek, berbagai jenis
tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama
lainnya. Sejalan dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran, perlu diimbangi oleh tenaga kesehatan yang memadai dalam
rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar. Dalam melaksanakan
profesionalisme pelayanan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk menjamin
peningkatan mutu pelayanan yang lebih terbuka ( transparan) dan lebih bertanggung
jawab (akuntabel) sehingga memberikan pelayanan yang prima, terjangkau dan sesuai
standar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk
menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum serta dalam
rangka memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit wajib menyusun
Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu
upaya untuk mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan atau kegiatan
minimal yang harus dilakukan rumah sakit yang bertujuan agar kebutuhan dasar
masyarakat dibidang kesehatan umumnya dan pelayanan kesehatan rujukan/rumah
sakit tidak terabaikan, tersedianya pelayanan yang terjangkau dan berkesinambungan,
tersedianya pelayanan yang bermutu dan memenuhi standar, melindungi hak asasi
masyarakat di bidang kesehatan serta sebagai akuntabilitas rumah sakit kepada
pemerintah daerah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah
Sakit.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman
tentang Definisi operasinal, indikator kinerja, ukuran atau rujukan, target, cara
perhitungan/rumus/pembilang dan penyebut/standar/satuan pencapaian kinerja, dan
sumber data.
C. PENGERTIAN UMUM
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Wonosari adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten
Gunungkidul.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Jenis pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit
Umum Daerah Wonosari Gunungkidul kepada masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul
yang selanjutnya disebut dengan SPM RSUD Wonosari adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi teknis tentang
tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada
masyarakat.
9. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan
yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif / kualitatif
yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau
standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang
harus dicapai.
D. PENGERTIAN KHUSUS
1. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit
kepada masyarakat.
2. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan
kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk,
serta pihak lain, tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik
profesi yang telah ditetapkan.
3. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis
dan mutu palayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan,
keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan
hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
4. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi
dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada
pelanggan.
5. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan
yang terjadi dari waktu kewaktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang
digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau
standar yang telah ditatapkan sebelumnya.
6. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang
harus dicapai.
7. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
8. Frekwensi pengumpulan data adalah frekwensi pengambilan data dari sumber data
untuk tiap indikator.
9. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator
kinerja yang dikumpulkan.
10. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus
indikator kinerja.
11. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus
indikator kinerja.
12. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar
kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
II. PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM
Dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait
dari unsur-unsur kesehatan dan instansi terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar
tim penyusunan.
2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.
3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan
atau prosedur teknis.
4. Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif
maupun kuantitatif.
5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.
6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang
tersedia.
7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggunggugatkan kepada publik.
8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan,
kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.
III. LANDASAN
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
7. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Akuntabilitas Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / MENKES/PER/VII/2008 tentang Standart
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / MENKES / SK / II /2008 tentang Standart
Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Rumah Sakit Umum
Daerah Wonosari;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 205 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Rumah
Sakit Umum Daerah Wonosari.
IV. A. JENIS-JENIS PELAYANAN DI RSUD WONOSARI
Jenis pelayanan RSUD Wonosari meliputi :
1. Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari :
a. Pelayanan Gawat Darurat;
b. Pelayanan Rawat Jalan;
c. Pelayanan Rawat Inap;
d. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
e. Pelayanan Intensif;
f. Pelayanan Bedah Sentral; dan
g. Pelayanan Transfusi darah.
2. Pelayanan Penunjang dan Logistik terdiri dari :
a. Pelayanan Radiologi;
b. Pelayanan Farmasi;
c. Pelayanan Gizi;
d. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik;
e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
f. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
g. Pelayanan Ambulan dan Kereta Jenazah;
h. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
i. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
j. Pelayanan Loundry; dan
k. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
3. Pelayanan Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
a. Pelayanan GAKIN;
b. Pelayanan Rekam Medik; dan
c. Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SETIAP JENIS PELAYANAN,
INDIKATOR NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN.
NO JENIS
PELAYANAN INDIKATOR NILAI
BATAS
WAKTU
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5
1 Gawat Darurat 1 Kemampuan menangani live
saving dewasa dan anak
100 % 5 tahun
2 Pemberian Pelayanan
bersertifikat PPGD/ATLS/
BCLS/ACLS
100 % 5 tahun
3 Waktu tanggap pelayanan
dokter di UGD < 5 menit
100 % 1 tahun
4 Kepuasan pelanggan > 70 % 5 tahun
5 Kematian pasien < 24 jam < 2/1000 1 tahun
2 Rawat Jalan 1 Dokter pemberi pelayanan di
poliklinik spesialis
100 % 4 tahun
2 Waktu tunggu di rawat jalan
< 60 menit
100 % 5 tahun
3 Kepuasan pelanggan > 90% 5 tahun
3 Rawat Inap 1 Jam visite dokter spesialis
08.00 – 14.00 tiap hari kerja
100 % 2 tahun
2 Kejadian pulang paksa < 5 % 1 tahun
3 Kepuasan pelanggan > 90 % 1 tahun
4 Bedah Sentral Waktu tunggu operasi elektif < 2 hari 3 tahun
5 Persalinan dan
Perinatologi
1 Pemberi pelayanan
persalinan dengan penyulit :
Tim PONEK yang terlatih
100 %
1 tahun
2 Kemampuan menangani
BBLR 1500 gr – 2500 gr
100 % 1 tahun
6 Intensif 1 Rata-rata pasien yang
kembali ke perawatan
intensif dengan kasus yang
sama < 72 jam
< 3 % 1 tahun
2 Pemberian pelayanan 60 % 5 tahun
bersertifikat ICU/ICCU/
PICU/NICU
1 2 3 4 5
7 Radiologi 1 Waktu tunggu pelayanan
thorax foto
< 3 jam 1 tahun
2 Pelaksana expeertasi dokter
spesialis Radiologi
100 % 1 tahun
8 Laboratorium
dan patologi
klinik
1 Waktu tunggu hasil
pelayanan laboratorium
kimia darah dan darah rutin
< 140
menit
1 tahun
2 Tidak adanya kesalahan
pemberian hasil pemeriksaan
laboratorium
100 % 5 tahun
9 Rehabilitasi
medik
Kejadian drop out pasien
terhadap pelayanan
rehabilitasi medik yang
direncanakan
< 50 % 1 tahun
10 Farmasi 1 Waktu tunggu pelayanan
obat racikan 120 menit
100 % 1 tahun
2 Waktu tunggu pelayanan
obat jadi 60 menit
100 % 5 tahun
3 Tidak adanya kesalahan
pemberian obat
100 % 5 tahun
11 Gizi 1 Ketepatan waktu pemberian
makanan kepada pasien
> 90 % 4 tahun
2 Sisa makanan yang tidak
termakan oleh pasien
< 20 % 5 tahun
3 Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian diet
100 % 5 tahun
12 Tranfusi Darah Kebutuhan darah bagi setiap
pelayanan transfusi
100 % 5 tahun
13 Pelayanan
GAKIN
Pelayanan terhadap pasien
GAKIN yang datang ke RS
pada setiap unit pelayanan
100 % 5 tahun
14 Rekam Medik Kelengkapan pengisian
rekam medik 24 jam setelah
selesai pelayanan
100 % 5 tahun
15 Pengelolaan Pengelolaan limbah padat
infeksius sesuai dengan
100 % 1 tahun
limbah aturan
1 2 3 4 5
16 Administrasi
dan Manajemen
1 Ketepatan waktu pengusulan
kenaikan pangkat
100 % 1 tahun
2 Ketepatan waktu pengusulan
kenaikan gaji berkala
100 % 1 tahun
3 Ketepatan waktu
penyusunan laporan
keuangan
100 % 1 tahun
17 Ambulance/kere
ta jenazah
1 Waktu pelayanan
ambulance/kereta jenazah
24 jam 1 tahun
2 Kecepatan memberikan
pelayanan ambulance/kereta
jenazah di rumah sakit
<30 menit 1 tahun
18 Pemulasaran
jenazah
1 Waktu tanggap (response
time) pelayanan
pemulasaran jenzah
< 2 jam 1 tahun
19 Pelayanan
pemeliharaan
sarana rumah
sakit
1 Kecepatan waktu
menanggapi kerusakan alat
< 80 % 1 tahun
2 Ketepatan waktu
pemeliharaan alat
100 % 1 tahun
20 Pelayanan
Laundry
1 Tidak adanya kejadian linen
yang hilang
100 % 4 tahun
2 Ketepatan waktu penyediaan
linen untuk ruang rawat inap
100 % 5 tahun
I. PELAYANAN GAWAT DARURAT
1. Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat
1 JUDUL Kemampuan menangani life saving di Gawat
Darurat
2 DIMENSI MUTU Keselamatan
3 TUJUAN Tergambarnya kemampuan Rumah Sakit dalam
memberikan pelayanan Gawat Darurat
4 DEFINISI OPERASIONAL Life saving adalah upaya penyelamatan jiwa
manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan sekali
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan
life saving di Gawat Darurat
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang datang ke Gawat
Darurat yang membutuhkan pelayanan life saving
9 SUMBER DATA Rekam Medik di Gawat Darurat
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Kepala Instalasi Gawat Darurat
2. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS/ BTLS/
ACLS/ PPGD
1 JUDUL Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang
bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD
2 DIMENSI MUTU Kompetensi teknis
3 TUJUAN Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat oleh tenaga
kompeten dalam bidang kegawat daruratan
4 DEFINISI OPERASIONAL Tenaga Kompeten pada gawat darurat adalah tenaga
yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/ BTLS/
ACLS/ PPGD
5 FREKUENSI
PENGUMPULAN DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan sekali
7 NUMERATOR Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/
PPGD
8 DENOMINATOR Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawat
daruratan
9 SUMBER DATA Kepegawaian
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Kepala Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit
3. Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat
1 JUDUL Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat
Darurat
2 DIMENSI MUTU Keselamatan dan Efektifitas
3 TUJUAN Terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsif
dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat
4 DEFINISI OPERASIONAL Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat
adalah sejak pasien itu datang sampai mendapat
pelayanan dokter
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan sekali
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak
kedatangan semua pasien yang di sampling secara
acak sampai dilayani dokter
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang di sampling (minimal
n=50)
9 SUMBER DATA Sample
10 STANDAR 5 menit terlayani setelah pasien datang
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Kepala Instalasi Gawat Darurat
4. Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat
1 JUDUL Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat
2 DIMENSI MUTU Kenyamanan
3 TUJUAN Terselenggaranya pelayanan gawat darurat yang
mampu memberikan kepuasan pelanggan
4 DEFINISI OPERASIONAL Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi
pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan sekali
7 NUMERATOR Jumlah Kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien
Gawat Darurat yang di survey
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien Gawat Darurat yang di survei
(minimal n=50)
9 SUMBER DATA Survei
10 STANDAR 70 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Gawat Darurat
PENGUMPUL DATA
II. PELAYANAN RAWAT JALAN
1. Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis
1 JUDUL Pemberi pelayanan di klinik spesialis
2 DIMENSI MUTU Kompetensi tehnis
3 TUJUAN Tersedianya Pelayanan klinik oleh tenaga spesialis
yang kompeten
4 DEFINISI OPERASIONAL Klinik spesialis adalah klinik pelayanan rawat jalan
yang dilayani oleh dokter spesialis. (untuk rumah
sakit pendidikan dapat dilayani oleh dokter PPDS
sesuai dengan special privilege yang diberikan).
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan
7 NUMERATOR Jumlah hari buka klinik spesialis yang dilayani oleh
dokter spesialis dalam waktu satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam satu
bulan
9 SUMBER DATA Register rawat jalan poliklinik spesialis
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Kepala Instalasi Rawat Jalan
2. Waktu Tunggu di Rawat Jalan
1 JUDUL Waktu tunggu di Rawat Jalan
2 DIMENSI MUTU Akses
3 TUJUAN Tersedianya jenis pelayanan rawat jalan spesialistik
pada hari kerja di setiap Rumah Sakit yang mudah
dan cepat diakses oleh pasien
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai
pasien mendaftar sampai dilayani oleh dokter
spesialis
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan
yang disurvei
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei
9 SUMBER DATA Survey Pasien Rawat Jalan
10 STANDAR 60 menit
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Kepala Instalasi Rawat Jalan
3. Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan
1 JUDUL Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan
2 DIMENSI MUTU Kenyamanan
3 TUJUAN Terselenggaranya pelayanan rawat jalan yang
mampu memberikan kepuasan pelanggan
4 DEFINISI OPERASIONAL Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi
pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan sekali
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien
rawat jalan yang disurvei
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey
(minimal n=50)
9 SUMBER DATA Survei
10 STANDAR 90 %
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Kepala Instalasi Rawat Jalan
III. INSTALASI RAWAT INAP
1. Jam Visite Dokter Spesialis
1 JUDUL Jam Visite Dokter Spesialis
2 DIMENSI MUTU Akses, kesinambungan pelayanan
3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian tenaga medis terhadap
ketepatan waktu pemberian pelayanan
4 DEFINISI OPERASIONAL Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter
spesialis setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan
waktu kepada setiap pasien yang menjadi
tanggungjawabnya, yang dilakukan antara 08.00 s/d
14.00
5 FREKUENSI
PENGUMPULAN DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiap tiga bulan
7 NUMERATOR Jumlah visite dokter spesialis antara jam 08.00 s/d
14.00 yang di survei
8 DENOMINATOR Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang
disurvei
9 SUMBER DATA Survei
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Kepala Instalasi Rawat Inap/ Komite Medik
2. Kejadian Pulang Paksa
1 JUDUL Kejadian Pulang Paksa
2 DIMENSI MUTU Efektivitas, kesinambungan pelayanan
3 TUJUAN Tergambarnya penilaian pasien terhadap efektivitas
pelayanan rumah sakit
4 DEFINISI OPERASIONAL Pulang paksa adalah pulang atas permintaan pasien
atau keluarga pasien sebelum diputuskan boleh
pulang oleh dokter
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan
7 NUMERATOR Jumlah pasien pulang paksa dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam satu bulan
9 SUMBER DATA Rekam Medis
10 STANDAR Maksimum 5 %
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Ketua Komite Mutu
3. Kepuasan Pelanggan Rawat Inap
1 JUDUL Kepuasan Pelanggan pada Rawat Inap
2 DIMENSI MUTU Kenyamanan
3 TUJUAN Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap mutu
pelayanan rawat inap
4 DEFINISI OPERASIONAL Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh
pelanggan terhadap pelayanan rawat inap
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari yang
disurvei (dalam prosen)
8 DENOMINATOR Jumlah total pasien yang di survey (n minimal 50)
9 SUMBER DATA Survei
10 STANDAR 90 %
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Ketua Komite Mutu
IV. PELAYANAN BEDAH SENTRAL
Waktu tunggu operasi elektif
1 JUDUL Waktu tunggu operasi elektif
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan penanganan antrian
pelayanan bedah
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu
mulai dokter memutuskan untuk operasi yang
terencana sampai dengan operasi mulai dilaksankan
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu operasi yang
terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam
satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang dioperasi dalam bulan tersebut
9 SUMBER DATA Rekam medis
10 STANDAR 2 hari
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Bedah Sentral
V. PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI
1. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
1 JUDUL Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
2 DIMENSI MUTU Kompetensi tehnis
3 TUJUAN Tersedianya pelayanan persalinan dengan penyulit
oleh tenaga yang kompeten
4 DEFINISI OPERASIONAL Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
adalah Tim PONEK yang terdiri dari dokter Sp.OG,
dengan dokter umum, bidan dan perawat yang
terlatih (asuhan persalinan dengan penyulit)
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Tersedianya tim dokter Sp.OG, dokter umum, bidan,
dan perawat terlatih
8 DENOMINATOR Tidak ada
9 SUMBER DATA Kepegawaian dan rekam medis
10 STANDAR Tersedia
11 PENANGGUNG JAWAB Komite Mutu
2. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
1 JUDUL Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
2 DIMENSI MUTU Keselamatan dan efektivitas
3 TUJUAN Tergambarnya kemampuan rumah sakit dalam
menangani BBLR
4 DEFINISI OPERASIONAL BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan
1500 gr – 2500 gr
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah BBLR 1500 gr – 2500 gr yang berhasil
ditangani
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh BBLR 1500 gr – 2500 gr yang
ditangani
9 SUMBER DATA Rekam Medis
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Komite Medik
VI. PELAYANAN RAWAT INTENSIF
1. Rata-rata pasien yang kembali ke paerawatan intensif dengan kasus yang sama <
72 jam
1 JUDUL Rata-rata pasien yang kembali ke paerawatan
intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
2 DIMENSI MUTU Efektivitas
3 TUJUAN Tergambarnya keberhasilan perawatan intensif
4 DEFINISI OPERASIONAL Pasien kembali ke perawatan intensif dari ruang
rawat inap dengan kasus yang sama dalam waktu <
72 jam
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah pasien yang kembali ke perawatan intensif
dengan kasus yang sama < 72 jam dalam 1 bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif
dalam 1 bulan
9 SUMBER DATA Rekam Medis
10 STANDAR Maksimum 3 %
11 PENANGGUNG JAWAB Komite Medik
2. Pemberi Pelayanan bersertifikat ICU/ICCU/PICU/NICU
1 JUDUL Pemberi pelayanan bersertifikat ICU/ICCU
/PICU/NICU
2 DIMENSI MUTU Kompetensi teknis
3 TUJUAN Tersedianya Pelayanan Intensif dengan tenaga
yang kompeten
4 DEFINISI OPERASIONAL Pemberi Pelayanan Intensif adalah dokter
spesialis anestesi dan dokter spesialis sesuai
dengan kasus yang ditangani, perawat D 3 dengan
sertifikasi perawat mahir ICU
5 FREQUENSI PENGUMPULAN 1 (satu) bulan
DATA
6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah tenaga dokter spesialis anestesi dan
spesialis yang sesuai dengan kasus ysng
ditangani, perawat D3 dengan sertifikasi perawat
mahir ICU/ICCU/PICU/NICU yang melayani
perawatan intensif
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang
melayani perawatan intensif
9 SUMBER DATA Kepegawaian dan ICU
10 NILAI 60 %
11 PENANGGUNG JAWAB Tim Diklat
VII. PELAYANAN RADIOLOGI
1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
1 JUDUL Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
2 DIMENSI MUTU Efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan radiologi
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto adalah
tenggang waktu mulai pasien di foto sampai dengan
menerima hasil yang sudah diekspertisi
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan
thorax foto dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang di foto thorax dalam bulan
tersebut
9 SUMBER DATA Rekam medis
10 STANDAR Maksimum 3 jam
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Radiologi
2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen
1 JUDUL Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen
2 DIMENSI MUTU Kompetensi tehnis
3 TUJUAN Pembacaan dan verikasi hasil pemeriksaan rontgen
dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan
ketepatan diagnosis
4 DEFINISI OPERASIONAL Pelaksana ekspertisi rontgen adalah dokter spesialis
radiologi yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan pembacaan foto rontgen/ hasil
pemeriksaan radiologi. Bukti pembacaan dan
verifikasi adalah dicantumkannya tanda tangan
dokter spesialis radiologi pada lembar hasil
pemeriksaan yang dikirim kepada dokter yang
meminta
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi
oleh dokter spesialis radiologi dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pemeriksaan foto roentgen dalam
satu bulan
9 SUMBER DATA Register di instalasi radiologi
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Radiologi
VIII. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
1 JUDUL Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
4 DEFINISI OPERASIONAL Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah
pelayanan pemeriksaan laboratorium rutin dan kimia
darah. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
untuk pemeriksaan laboratorium adalah tenggang
waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan
menerima hasil yang sudah diekspertisi
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan
laboratorium pasien yang disurvei dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang
disurvei dalam bulan tersebut
9 SUMBER DATA Survei
10 STANDAR Maksimal 140 menit (manual)
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Laboratorium
2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
1 JUDUL Tidak adanya kesalahan pemberian hasil
pemeriksaan laboratorium
2 DIMENSI MUTU Keselamatan
3 TUJUAN Tergambarnya ketelitian palayanan laboratorium
4 DEFINISI OPERASIONAL Keselahan penyerahan hasil laboratorium adalah
penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah seluruh pasien yang diperiksa di
laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah
penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam
satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam
bulan tersebut
9 SUMBER DATA Rekam Medis
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Laboratorium
IX. REHABILITASI MEDIK
Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan
1 JUDUL Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan
rehabilitasi yang direncanakan
2 DIMENSI MUTU Kesinambungan pelayanan dan efektivitas
3 TUJUAN Tergambarnya kesinambungan pelayanan rehabilitasi
sesuai yang direncanakan
4 DEFINISI OPERASIONAL Drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang
direncanakan adalah pasien tidak bersedia
meneruskan program rehabilitasi yang direncanakan
5 FREKUENSI PENGUMPULAN 3 bulan
DATA
6 PERIODE ANALISIS 6 bulan
7 NUMERATOR Jumlah seluruh pasien yang drop out dalam 3 bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi
medik dalam 3 bulan
9 SUMBER DATA Rekam medik
10 STANDAR < 50 %
11 PENANGGUNG JAWAB Petugas Rehabilitasi Medik
X. PELAYANAN FARMASI
1. Waktu tunggu pelayanan obat racikan 120 menit
1 JUDUL Waktu tunggu pelayanan obat racikan 120
menit
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah
tenggang waktu mulai pasienmenyerahkan resep
sampai dengan menerima obat racikan
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 (satu) bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat
racikan pasien yang disurvey dalam satu bulan
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah pasien dengan obat racikan yang disurvey
dalam bulan tersebut
9 SUMBER DATA Survey
10 NILAI 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Farmasi
2. Waktu tunggu pelayanan obat jadi 60 menit
1 JUDUL Waktu tunggu pelayanan obat jadi 60 menit
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tunggu pelayanan obet jadi adalah
tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep
sampai dengan menerima obat jadi
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 (satu) bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah kumulatif waktu tungu pelayanan obat
jadi pasien yang disurvey dalam satu bulan
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah pasien dengan obat jadi yang di suevey
dalam bulan tersebut
9 SUMBER DATA Survey
10 NILAI 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Farmasi
3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
1 JUDUL Tidak adanya kejdian kesalahan pemberian
obat
2 DIMENSI MUTU Keaelamatan dan kenyamanan
3 TUJUAN Tergambarnya kejajian kesalahan dalam
pemberian obat
4 DEFINISI OPERASIONAL Kesalahan pemberian obat meliputi :
1. Salah dalam memberikan jenis obat
2. Salah dalam memberikan dosis
3. Salah orang
4. Salah jumlah
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 (satu) bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang
disurvey dikurangi jumlah pasien yang
mengalami kesalahan pemberian obat
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang
disurvey
9 SUMBER DATA Survey
10 NILAI 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Farmasi
XI. PELAYANAN GIZI.
1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
1 JUDUL Ketepatan waktu pemberian makanan kepada
pasien
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, akses, kenyamanan
3 TUJUAN Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi
4 DEFINISI OPERASIONAL Ketepatan waktu pemberian makanan kepada
pasien adalah ketepatan penyediaan makanan
pada pasien sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Setiap 3 bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah pasien rawat inap yang disurvey yang
mendapat makanan tepat waktu
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvey
9 SUMBER DATA Survey
10 NILAI 90 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Gizi
2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
1 JUDUL Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
2 DIMENSI MUTU Efektifitas dan efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya efektifitas dan efisiensi pelayanan
4 DEFINISI OPERASIONAL Sisa makanan adalah porsi makanan yang tersisa
yang tidak dimakan oleh pasien dengan ketentuan
:
- Sisa lebih dari ½ posri tidak habis
- Sisa kurang dari ¼ porsi habis
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Setiap 3 bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah kumulatif porsi sisa makanan pasien yang
di survey
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah pasien yang di survey
9 SUMBER DATA Ruang Rawat Inap, Instalasi Gizi
10 NILAI <>
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala Instalasi
Gizi
3. Ketepatan pemberian diet khusus pasien rawat inap
1 JUDUL Ketepatan pemberian diet khusus pasien rawat
inap
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, akses
3 TUJUAN Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi
4 DEFINISI OPERASIONAL Adalah ketepatan pemberian makanan kepada
pasien rawat inap yang sesuai dengan permintaan
ruangan
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Setiap 3 bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah pasien rawat inap dengan diet khusus
yang sesuai permintaan
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh pasien rawat inap yang mendapat
diet khusus
9 SUMBER DATA Survey
10 NILAI 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Gizi
XII. PELAYANAN TRANFUSI DARAH
Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap kebutuhan
1 JUDUL Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap
kebutuhan
2 DIMENSI MUTU Keselamatan dan kesinambungan pelayanan
3 TUJUAN Tergambarnya kemampuan Bank Darah Rumah
Sakit dalam menyediakan kebutuhan darah
4 DEFINISI OPERASIONAL Adalah terpenuhinya permintaan darah bagi setiap
pasien yang membutuhkan
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 (satu) bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah permintaan kebutuhan darah yang dapat
dipenuhi
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah seluruh permintaan darah
9 SUMBER DATA Bank Darah
10 NILAI 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Rawat Inap
XIII. PELAYANAN PASIEN GAKIN
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
1 JUDUL Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang
ke RS pada setiap unit pelayanan
2 DIMENSI MUTU Akses
3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap
masyarakat miskin
4 DEFINISI OPERASIONAL Pasien Keluarga Miskin (GAKIN) adalah pasien
pemegang kartu askeskin
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah pasien GAKIN yang dilayani rumah sakit
dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pasien GAKIN yang datang ke
rumah sakit dalam 1 bulan
9 SUMBER DATA Register pasien
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Direktur Rumah Sakit
XIV. PELAYANAN REKAM MEDIK
Kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan
1 JUDUL Kelengkapan pengisian rekam medik 24
jam setelah selesai pelayanan
2 DIMENSI MUTU Kesinambungan pelayanan dan keselamatan
3 TUJUAN Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam
kelengkapan informasi rekam medik
4 DEFINISI OPERASIONAL Rekam medik yang lengkap adalah, rekam
medik yang telah diisi lengkap oleh dokter
dalam waktu 24 jam setelah selesai
pelayanan rawat jalan atau setelah pasien
rawat inap diputuskan untuk pulang, yang
meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana
asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut,
dan resume.
5 FREKUENSI PENGUMPULAN DATA 1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah rekam medik yang diisi lengkap
setelah 24 jam pasien dinyatakan pulang
yang disurvey dalam 1 bulan
8 DENOMINATOR Jumlah rekam medik yang disurvey dalam 1
bulan
9 SUMBER DATA Survey
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Koordinator Instalasi Rekam Medik &
Kepala Seksi Pelayanan Medik
XV. Pengolahan limbah
Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
1 JUDUL Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai
dengan aturan
2 DIMENSI MUTU Keselamatan
3 TUJUAN Tergambarnya mutu penanganan limbah
padat infeksius di rumah sakit
4 DEFINISI OPERASIONAL Limbah padat berbahaya adalah sampah
padat akibat proses pelayanan yang
mengandung bahan-bahan yang tercemar
jasad renik yang dapat menularkan penyakit
dan/atau dapat mencederai, antara lain :
1. Sisa jarum suntik
2. Sisa Ampul
3. Kasa bekas
4. Sisa jaringan
Pengolahan limbah padat berbahaya harus
dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman
yang berlaku
5 FREKUENSI PENGUMPULAN DATA 1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai
dengan Standar Prosedur operasional yang
disepakati internal rumah sakit
8 DENOMINATOR Jumlah total proses pengolahan limbah
padat yang diamati
9 SUMBER DATA hasil pengamatan
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Koordinator IPSRS
XVI. ADMINISTRASI MANAJEMEN
1. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
1 JUDUL Ketepatan waktu pengusulan kenaikan
pangkat
2 DIMENSI MUTU efektivitas, efisiensi, kenyamanan
3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap
tingkat kesejahteraan pegawai
4 DEFINISI OPERASIONAL Usulan kenaikan pangkat pegawai dilakukan
dua periode dalam satu tahun yaitu bulan April
dan Oktober
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
satu tahun
6 PERIODE ANALISIS satu tahun
7 NUMERATOR Jumlah pegawai yang diusulkan tepat waktu
sesuai periode kenaikan pangkat dalam satu
tahun
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya
diusulkan kenaikan pangkat dalam satu tahun
9 SUMBER DATA Sub Bag Kepegawaian
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Tata Usaha
2. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala
1 JUDUL Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji
berkala
2 DIMENSI MUTU efektivitas, kenyamanan
3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian rumahsakit terhadap
kesejahteraan pegawai
4 DEFINISI OPERASIONAL Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaiji
secara periodik sesuai peraturan keperawaian
yang berlaku (UU No 8/1974, UU No 43/1999
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
Satu tahun
6 PERIODE ANALISIS Satu tahun
7 NUMERATOR Jumlah pegawai yang mendapatkan SK
kenaikan gaji berkala tepat waktu dalam satu
tahun.
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya
memperoleh kenaikan gaji berkala dalam satu
tahun.
9 SUMBER DATA Sub Bag Kepegawaian
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Tata Usaha
3. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
1 JUDUL Ketepatan waktu penyusunan laporan
keuangan
2 DIMENSI MUTU Efektivitas
3 TUJUAN Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan
rumahsakit
4 DEFINISI OPERASIONAL Laporan keuangan meliputi realisasi anggaran
dan arus kas
Laporan keuangan harus diselesaikan sebelum
tanggal 10 setiap bulan berikutnya
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
tiga bulan
6 PERIODE ANALISIS tiga bulan
7 NUMERATOR Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan
sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya
dalam tiga bulan
8 DENOMINATOR Jumlah laporan keuangan yang harus
diselesaikan dalam tiga bulan
9 SUMBER DATA Sub Bag Keuangan
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Sub Bagian Keuangan & Program
XVII. AMBULANCE/ KERETA JENAZAH
1. Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah
1 JUDUL Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah
2 DIMENSI MUTU Akses
3 TUJUAN Tersedianya pelayanan ambulance/kereta jenazah
yang dapat diakses setiap waktu oleh
pasien/keluarga pasien yang membutuhkan
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah
adalah ketersediaan waktu penyediaan
ambulance/kereta jenazah untuk memenuhi
kebutuhan pasien/keluarga pasien
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap bulan
6 PERIODE ANALISIS Tiga bulan sekali
7 NUMERATOR Total waktu buka (dalam jam) pelayanan
ambulance dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah hari dalam bulan tersebut
9 SUMBER DATA Instalasi gawat darurat
10 STANDAR 24 jam
11 PENANGGUNG JAWAB
PENGUMPUL DATA
Penanggung jawab ambulance/kereta jenazah
2. Kecepatan memberikan pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah di Rumah Sakit
1 JUDUL Kecepatan memberikan pelayanan
Ambulance/ Kereta Jenazah di Rumah Sakit
2 DIMENSI MUTU Kenyamanan, keselamatan
3 TUJUAN Tergambarnya ketanggapan rumahsakit dalam
menyediakan kebutuhan pasien akan
ambulance/ kereta jenazah
4 DEFINISI OPERASIONAL Kecepatan memberikan pelayanan
ambulance/kereta jenazah adalah waktu yang
dibutuhkan mulai permintaan ambulance/kereta
jenazah diajukan oleh pasien/keluarga pasien di
rumahsakit sampai tersedianya
ambulance/kereta jenazah. Maksimal 30 menit
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah
yang tepat waktu dalam 1 bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta
jenazah dalam satu bulan
9 SUMBER DATA Catatan penggunaan ambulance/ kereta jenazah
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Penanggungjawab Ambulance
XVIII. Pemulasaran Jenazah
Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenzah
1 JUDUL Waktu tanggap pelayanan pemulasaran
jenzah
2 DIMENSI MUTU Kenyamanan
3 TUJUAN Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap
kebutuhan pasien akan pemulasaran jenazah
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah
adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien
dinyatakan meninggal sampai dengan jenazah
mulai ditangani oleh petugas
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Total kumulatif waktu pelayanan pemulasaran
jenazah pasien yang diamati dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Total pasien yang diamati dalam satu bulan
9 SUMBER DATA Hasil pengamatan
10 STANDAR < 2 jam
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi pemulasaran jenazah
XIX. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
1 JUDUL Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat
2 DIMENSI MUTU Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan
3 TUJUAN Tergambarnya kecepatan dan ketanggapan
dalam
4 DEFINISI OPERASIONAL Kecepatan waktu menanggapi alat yang rusak
adalah waktu yang dibutuhkan mulai laporan
alat rusak diterima sampai dengan petugas
melakukan pemeriksaan terhadap alat yang
rusak untuk tindak lanjut perbaikan, maksimal
dalam waktu 15 menit harus sudah ditanggapi
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
Setiap saat
6 PERIODE ANALISIS 1 bulan
7 NUMERATOR Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi
kurang atau sama dengan 15 menit dalam satu
bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam
satu bulan
9 SUMBER DATA Catatan laporan kerusakan alat
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Koordinator IPSRS
2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat
1 JUDUL Ketepatan waktu pemeliharaan alat
2 DIMENSI MUTU Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan
3 TUJUAN Tergambarnya ketepatan dan ketanggapan dalam
pemeliharaan alat
4 DEFINISI OPERASIONAL Waktu pemeliharaan alat adalah waktu yang
menunjukkan periode pemeliharaan/ service
untuk tiap-tiap alat sesuai ketentuan yang
berlaku
5 FREKUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 bulan
7 NUMERATOR Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan
(service) tepat waktu dalam satu bulan
8 DENOMINATOR Jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan
pemeliharaan dalam satu bulan
9 SUMBER DATA Register pemeliharaan alat
10 STANDAR 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Koordinator IPSRS
XX. PELAYANAN LAUNDRY
1. Tidak adanya kejadian linen hilang
1 JUDUL Tidak adanya kejadian linen yang hilang
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, dan efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya pengendalian dan mutu pelayanan
linen
4 DEFINISI OPERASIONAL Pelayanan linen adalah pelayanan pencucian dan
perawatan bagi linen
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 (satu) bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah linen yangmasuk ke Instalasi lain dikurangi
linen yang hilang
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah linen yang masuk ke Instalasi linen
seluruhnya
9 SUMBER DATA Instalasi Linen
10 NILAI 100 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Sanitasi
2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
1 JUDUL Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang
inap
2 DIMENSI MUTU Efektifitas, dan efisiensi
3 TUJUAN Tergambarnya pengendalian dan mutu pelayanan
linen
4 DEFINISI OPERASIONAL Adalah ketepatan penyediaan linen sesuai dengan
ketentuan waktu yang ditetapkan yaitu jam 08.00
WIB s/d 13.00 WIB kecuali hari libur
5 FREQUENSI PENGUMPULAN
DATA
1 (satu) bulan
6 PERIODE ANALISIS 3 (tiga) bulan
7 NUMERATOR ( PEMBILANG) Jumlah hari kerja dalam satu bulan dengan
penyediaan linen tepat waktu
8 DENOMINATOR ( PENYEBUT ) Jumlah hari kerja dalam satu bulan
9 SUMBER DATA Instalasi Linen
10 NILAI 90 %
11 PENANGGUNG JAWAB Kepala Instalasi Sanitasi
TAHAPAN PENCAPAIAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR PENERAPAN SPM
NO JENIS
PELAYANAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA KETERANGAN
NO URAIAN SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving dewasa
dan anak
% 80 80 90 95 100 100
2. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang
bersertifikat yang masih berlaku
ATLS/BTLS/PPGD
% 80 85 90 95 100 100
3. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat
Darurat
menit < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
4. Kepuasan Pelanggan % 50 60 65 70 70 80
5. Kematian pasien < 24 jam < per seribu 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000 2/1000
2 Rawat Jalan 1. Dokter pemberi Pelayanan di poliklinik
spesialis
% 85 85 90 100 100 100
2. Waktu tunggu di rawat jalan menit 120 120 9 0 60 60 60
3. Kepuasan Pelanggan % 50 50 75 75 90 90
3. Rawat Inap 1. Jam visite dokter spesialis 08.00 – 14.00 tiap
hari kerja
% 85 100 100 100 100 100
2. Kejadian pulang paksa % < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
3. Kepuasan pelanggan % > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Bedah Sentral (Bedah
saja)
1. Waktu tunggu operasi elektif hari 3 hari 3 hari < 2 hari < 2 hari < 2 hari < 2 hari
5. Persalinan dan
Perinatologi
1 Pemberi pelayanan persalinan dengan
penyulit
Tim PONEK yang terlatih
%
100
100
100
100
100
100
2 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr –
2000 gr
% 100 100 100 100 100 100
6. Intensif 1. Rata-rata pasien yang kembali ke
perawatani intesip dengan kasus yang sama
< 72 Jam
% < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
2. Pemberi pelayanan Unit Intensif
a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis
sesuai kasus yang ditangani
b. 100 % perawat minimal D3 dengan
sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)
%
%
50
25
100
50
100
75
100
90
100
100
100
100
7. Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto jam < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
2. Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad % 100 100 100 100 100 100
8. Lab.Patologi Klinik 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
kimia darah dan darah rutin
menit 140 140 140 140 140 140
2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil
pemeriksaan laboratorium
% 80 90 90 90 100 100
9. Rehabilitasi Medik 1. Kejadian Drop out pasien terhadap
pelayanan Rehabilitasi Medik yang
direncanakan
% < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Farmasi 1. Waktu tunggu pelayanan
a. Obat Jadi
b. Obat racikan
menit
menit
60
120
60
120
50
100
40
80
30
60
30
60
2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian
obat
% 80 85 90 95 100 100
11. Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian makanan
kepada pasien
% 75 80 85 90 > 90 > 90
2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh
pasien
% 50 45 40 30 20 < 20
3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian
diet
% 75 80 85 90 100 100
12 Transfusi darah 1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan
transfusi
% 0 50 75 90 100 100
13. Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang
datang ke RS pada setiap unit pelayanan
% 75 80 85 90 100 100
14. Rekam Medik 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam
setelah selesai pelayanan
% 50 60 75 90 100 100
15 Pengelolaan Limbah 1. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai
dengan aturan
% 100 100 100 100 100 100
16 Administrasi dan
Manajemen
1 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan
pangkat
% 100 100 100 100 100 100
2 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji
berkala
% 100 100 100 100 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Ketepatan waktu penyusunan laporan
keuangan
% 100 100 100 100 100 100
17 Ambulance/kereta
jenazah
1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta Jenazah Jam 24 24 24 24 24 24
2. Kecepatan memberikan pelayanan
ambulance/kereta jenazah di rumah sakit
menit < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30
18 Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap (response time) pelayanan
pemulasaraan jenazah
jam < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
19. Pelayanan
pemeliharaan sarana
rumah sakit
1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan
alat
% < 80 < 80 < 80 < 80 < 80 < 80
2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat % 50 60 80 90 100 100
3. Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang
digunakan dalam pelayanan terkalibrasi
tepat waktu sesuai dengan ketentuan
kalibrasi
% 50 60 80 90 100 100
20 Pelayanan Laundry 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang % 85 85 90 100 100 100
2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk
ruang rawat inap
% 70 80 85 90 100 100
V. PENUTUP
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada hakekatnya merupakan bentuk-
bentuk pelayanan kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana
pelayanan kesehatan. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ini diharapkan dapat digunakan
sebagai pedoman evaluasi kinerja pelayanan dan pengukuran perubahan yang terjadi.
Sebagai pedoman Standar Pelayanan Minimal di RSUD Wonosari yang bertujuan
meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan sumberdaya, sarana maupun prasarana.
Dalam jangka panjang diharapkan pelayanan di RSUD Wonosari yang selama ini telah
berlangsung dapat ditingkatkan dan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagai
pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Wonosari, 20 Juli 2010
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO