10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Definisi Pajak

Soemitro (1990:5) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16

Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa

terdapat lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.

2) Pajak dipungut oleh negara.

3) Pajak bersifat dapat dipaksakan.

4) Tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan pembayar pajak.

5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

11

2.1.2 Teori Psikologi

Menurut teori psikologi Erard dan Feinsten (1994) yang dikutip

Chaizi Nasucha menyatakan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh rasa

bersalah, rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran beban pajak yang

mereka tanggung dan kepuasan atas layanan publik yang diberikan

pemerintah. Bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang

meliputi pembenahan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi

informasi, manajemen sumber daya manusia, dan penerapan good

governance juga merupakan salah satu bentuk pembaruan pelayanan yang

diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak guna untuk meningkatkan

kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pelayanan yang baik tentunya akan

mendorong motivasi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya.

2.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak seperti yang

dinyatakan oleh Mardiasmo (2011:3-4), antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan

perlindungan tersebut.

12

2) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat

dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu

kewajiban.

3) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan

menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan

kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh

masyarakat lebih diutamakan.

2.1.4 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1-2) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu

fungsi penerimaan dan fungsi mengatur.

1) Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

13

2.1.5 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak seperti yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2011:5)

dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1) Menurut golongannya

(1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

(2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak

Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

(1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

(2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak

Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut lembaga pemungutannya

(1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya :

Pajak Pertambahan Nilai.

14

(2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak

Daerah dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran,

dan Pajak Hiburan.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan terdapat tiga asas pemungutan

pajak, diantaranya yaitu:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya,

baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari

luar negeri.

2) Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan

tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu negara.

15

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo

(2011:7) adalah sebagai berikut:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

(1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

(2) Wajib pajak bersifat pasif.

(3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

(1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

(2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

(3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

16

3) With Holding System

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Pengertian Wajib Pajak sebagaimana diterangkan dalam Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 yaitu

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. Undang-Undang Pajak Penghasilan menerangkan

bahwa setiap subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki

penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun

akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagi orang pribadi

yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, maka

kepadanya berlaku kewajiban perpajakan.

17

2.1.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak (2011)

tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menerangkan bahwa:

1) Hak Wajib Pajak:

(1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak

(2) Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksaan

(3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding & peninjauan kembali

(4) Hak-hak Wajib Pajak lainnya:

a. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

b. Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran

c. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

d. Hak Untuk Pengurangan pph Pasal 25

e. Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

f. Hak Untuk Pembebasan Pajak

g. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

h. Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah

i. Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

2) Kewajiban Wajib Pajak:

(1) Kewajiban mendaftarkan diri

(2) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan

pajak

(3) Kewajiban dalam hal diperiksa

(4) Kewajiban memberi data.

18

2.1.10 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sophar Lumbantoruan dalam Harahap (2004), yang dimaksud

dengan administrasi perpajakan adalah cara-cara dan prosedur pengenaan

dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang untuk melakukannya.

Modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan

perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola

pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat

menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang

profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Nasucha (2004)

berpendapat bahwa reformasi (modernisasi) administrasi perpajakan

adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara

individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis,

dan cepat.

2.1.11 Modernisasi Administrasi Perpajakan di Indonesia

Sejak tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau

reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi (DJP,

2007). Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang

transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi

teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah

pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para

Wajib Pajak. Palda dan Hanousek (2002) menyatakan bahwa kemauan

19

wajib pajak untuk membayar pajak sebagian besar diperngaruhi oleh

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perasaan senang dan

puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu

motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat

meningkatkan penerimaan negara.

Tujuan modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan

kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat,

dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk

mewujudkan itu, maka program reformasi adminsitrasi perpajakan perlu

dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi:

1) Modernisasi struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang

berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan

pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai

pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai

pelaksana implementasi kebijakan.

(1) Kantor pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disusun berdasarkan

fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. KP DJP

dalam perencanaan mendatang dirancang sebagai pusat analisis

dan perumusan kebijakan atau hanya menjalankan tugas dan

pekerjaan yang bersifat non operasional. Saat ini struktur KP DJP

20

terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu direktorat yang menangani

kegiatan rutin (1 sekretariat + 9 direktorat), dan direktorat yang

menangani pengembangan/transformasi (3 direktorat). Selain itu

telah dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen

dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, dan

hubungan masyarakat (public relations), serta beberapa

subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan,

kepatuhan internal, dan transfer pricing.

(2) Kantor Operasional

a. Untuk mempermudah Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak

yang ada yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib Pajak cukup datang ke

satu kantor saja dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau

menyelesaikan permasalahan perpajakannya.

b. Struktur organisasi berbasis fungsi diterapkan pada KPP

dengan sistem administrasi modern untuk merealisasikan

debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan

terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis.

c. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib

Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO - Large Taxpayers

Office), KPP Madya (MTO – Medium Taxpayers Office), dan

21

KPP Pratama (STO - Small Taxpayers Office). Strategi dan

pendekatan terhadap Wajib Pajak diharapkan dapat disesuaikan

dengan karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga

hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

d. Khusus di kantor operasional, adalah posisi baru yang disebut

Account Representative, yang mempunyai tugas mengawasi,

memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib

Pajak, serta menginformasikan peraturan perpajakan yang baru.

e. KPP tidak lagi melakukan penanganan penyelesaian upaya

hukum bagi Wajib Pajak berupa permohonan keberatan,

banding, dan gugatan. Hal tersebut didasarkan pada

pertimbangan bahwa keberatan, banding, dan gugatan oleh

Wajib Pajak diajukan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan

oleh tim pemeriksa pajak di KPP. Penanganan penyelesaian

keberatan sepenuhnya dilakukan oleh unit kantor vertikal di

atas KPP yaitu Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pusat DJP.

2) Modernisasi proses bisnis dan teknologi informasi serta

komunikasi

Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program

modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,

terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal.

Tujuan dari modernisasi proses bisnis adalah:

22

(1) Pelaksanaan full automation diharapkan akan menciptakan

suatu proses bisnis yang efisien dan efektif karena proses

administrasi menjadi lebih cepat, mudah, akurat, dan paperless,

sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak,

baik dari segi kualitas maupun waktu.

(2) Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat

mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan

Wajib Pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya

KKN.

(3) Fungsi pengawasan internal diharapkan akan lebih efektif

dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat

mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang

ada.

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan

dokumentasi Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap

kegiatan di seluruh unit DJP (DJP, 2007). Pada akhir tahun 2007,

sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil

diidentifikasikan, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas

dan pekerjaan bagi para pegawai. Selain dari SOP, perbaikan

proses bisnis juga dilakukan dengan penerapan e-system dengan

dibukanya fasilitas e-filling (pengiriman Surat Pemberitahuan

secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan Surat

Pemberitahuan dalam media digital), e-payment (fasilitas

23

pembayaran online untuk Pajak Bumi dan Bangunan), dan e-

registration (pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak) secara online

melalui internet. Semua fasilitas itu dibuat guna memudahkan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk

sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan

dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). Salah satu

fitur penting sistem tersebut adalah case management dan

workflow system yang digunakan untuk menyajikan informasi dan

memonitor waktu dan status tahapan pekerjaan sejak mulai

diterima (case-open) sampai selesai (case-close). Sistem informasi

manajemen internal seperti Sistem Kepegawaian, Keuangan dan

Aset, Sistem Pelaporan, dan Key Performance Indicator (KPI) juga

terus dikembangkan.

Pada kegiatan penegakan hukum, dikembangkan program

pemeriksaan berbasis analisis risiko (risk analysis), sehingga

sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan

berdasarkan skala prioritas dengan membuat segmentasi risiko

yang dihadapi. Untuk menerapkan keadilan bagi seluruh Wajib

Pajak dan besarnya potensi yang dapat digali, maka DJP

meluncurkan program penggalian potensi Wajib Pajak non-filer,

yaitu Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT. DJP juga

mengembangkan sistem yang dapat menghimpun berbagai data

dari pihak ketiga yang terkait dengan tugas DJP dalam

24

menghimpun penerimaan negara, yang dinamakan Third Party

Data Project. DJP saat ini juga tengah mengembangkan dan

melaksanakan program Debt Management Project untuk

mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas fungsi penagihan.

3) Modernisasi manajemen sumber daya manusia (SDM)

Modernisasi manajemen sumber daya manusia merupakan

langkah penting yang perlu dilakukan karena secanggih apapun

struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu

organisasi yang ada, tidak akan dapat berjalan dengan optimal

tanpa didukung sumber daya manusia yang memiliki integritas dan

profesionalisme. Pembenahan dan perbaikan perlu dilakukan pada

sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan

rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka

dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Sejalan

dengan keinginan untuk berubah serta memperbaiki citra dan

meningkatkan kinerja, reformasi dibidang Sumber Daya Manusia

(SDM) merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan

DJP, yang mendukung sistem administrasi perpajakan modern

melalui SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Tahapan yang

dilakukan DJP adalah sebagai berikut:

(1) DJP melakukan pemetaan kompetensi (competency mapping)

terhadap seluruh pegawai DJP guna mengetahui distribusi

kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Meskipun program

25

mapping ini masih terbatas mengidentifikasikan ”soft

competency”, tetapi hasil program tersebut menjadi informasi

yang membantu DJP dalam merumuskan kebijakan

kepegawaian yang lebih tepat.

(2) Dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan

kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban

kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan job grade dari

masing-masing jabatan tersebut.

(3) Evaluasi dan analisis beban kerja dari masing-masing jabatan

dimanfaatkan untuk pengembangan sistem pengukuran kinerja

pegawai. Parameter lain yang juga digunakan untuk mengukur

kinerja pegawai DJP adalah pengukuran hasil pelaksanaan

Standard Operating Procedure (SOP) untuk seluruh proses

pekerjaan. Secara bersamaan dilakukan penilaian terhadap

seluruh pegawai secara objektif dan konsisten, sekaligus

standar kompetensi jabatannya melalui proyek assessment

center. Selisih (gap) antara hasil penilaian pegawai dengan

standar kompetensi jabatan yang didudukinya dijadikan dasar

perancangan program capacity building (termasuk pendidikan

dan pelatihan) yang lebih fokus dan terarah.

26

(4) Keseluruhan tahapan pengukuran kinerja tersebut nantinya

akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, antara

lain sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang

lebih jelas, adil, dan akuntabel.

Sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka

akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas khususnya dari

segi produktivitas dan profesionalisme. Nyata terlihat bahwa

perbaikan remunerasi bukan merupakan satu-satunya variabel yang

berpotensi meningkatkan kinerja pegawai. Remunerasi hanya

merupakan bagian dari program reformasi birokrasi yang

sebelumnya harus didahului dengan perbaikan diberbagai bidang

untuk mendapatkan peningkatan efektifitas dan akuntabilitas

sistem manajemen SDM.

Besarnya skala perbaikan sistem dan manajemen SDM

membuat langkah ke depan yang perlu dipikirkan adalah

menciptakan arsitektur SDM DJP yang antara lain mempunyai ciri-

ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab,

profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen

perubahan, serta berbasis kompetensi dan kinerja.

Langkah awal untuk memperbaiki dan menyempurnakan

sistem manajemen SDM DJP telah dilakukan yaitu dengan analisis

jabatan dan evaluasi jabatan sebagai dasar atau fondasi bagi

pengelolaan SDM. Hasil dari analisis dan evaluasi jabatan tersebut

27

akan dijadikan dasar baik bagi pengelolaan SDM selanjutnya yaitu

untuk perencanaan pegawai, seleksi pegawai, pengembangan

pegawai, sistem pengukuran kinerja, reward management, dan pola

karir pegawai.

4) Modernisasi good governance

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa menerapkan

prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang baik dalam

pelaksanaan tugasnya. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan

terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance yang

mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi

masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang

kompeten.

Prinsip berwawasan kedepan diwujudkan melalui

penyusunan Visi dan Misi DJP. Visi dan Misi DJP tersebut

selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana strategis untuk periode

lima tahunan. Rencana strategis ini menjadi acuan dalam

penyusunan rencana kerja tahunan di lingkungan DJP.

Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat

dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya

dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan

layanan masyarakat, dan pemanfaatan website. DJP juga membuka

diri terhadap masukan dan kritik dari stakeholders, guna

28

meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi

perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam memenuhi kewajiban sekaligus sebagai alat

kontrol bagi DJP dalam pelaksanaan tugasnya.

Perubahan juga ditandai dengan diterapkannya Kode Etik

bagi pegawai DJP. Bagi pegawai DJP, Kode Etik memberikan

panduan tentang bagaimana mereka mengelola situasi dan

mengambil sikap atau pilihan yang tepat dalam melaksanakan

tugasnya. Penerapan Kode Etik tersebut diharapkan dapat

membangkitkan kesadaran dan memotivasi pegawai untuk menjadi

aparatur DJP yang bersih, profesional serta menjunjung nilai-nilai

moral dan etika.

2.1.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Brown dan Mazur dalam Marti, dkk (2010) menyatakan kepatuhan

pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan

mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam

pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam

melaporkan. Kepatuhan dalam Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai

kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak

mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku (Devos, 2009).

29

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan

terhadap perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pemenuhan

kewajiban wajib pajak (Marti, dkk, 2010). Nasucha (2004) dalam

penelitiannya juga menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat

diidentifkasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,

kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),

kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Marziana, dkk (2010) menyatakan kepatuhan pajak yaitu sejauh

mana Wajib Pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan di

negara mereka. Dorasamy (2011) juga berpendapat bahwa kepatuhan

berfokus pada penjangkauan dan program pendidikan untuk meningkatkan

tingkat kesadaran dan pemahaman diantara pembayar pajak. Terdapat dua

macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni:

1) Kepatuhan formal adalah Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara

formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material adalah Wajib Pajak secara substantive atau

hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi

dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada

Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif

pajak (Rahayu, 2010:140)

30

2.1.13 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.74/PMK.03/2012 untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yang

meliputi:

(1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun

Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun

sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu

dilakukan tepat waktu;

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam

tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November

tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan

tidak berturut-turut;

(3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum

tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa

Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan

(4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak

lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

Masa Pajak berikutnya.

31

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau

menunda pembayaran pajak. Maksudnya, dengan tidak mempunyai

tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah

keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum

penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Maksudnya, laporan

keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan

keuangan pemerintah adalah laporan keuangan yang dilampirkan

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib

disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir

tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.14 Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 yaitu:

1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:

32

(1) Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka /dilakukan

tindakan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan;

(2) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu

jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;

(3) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu

jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun

kalender; atau

(4) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan

penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan memberitahukan

secara tertulis kepada Wajib Pajak.

3) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut

penetapannya tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan

kelebihan pembayaran pajak.

4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan

Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sesuai dengan contoh format

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

33

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh Struktur Organisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak

Struktur organisasi berdasarkan fungsi merupakan penerapan

dalam sistem administrasi perpajakan modern. Berkaitan dengan teori

psikologi bahwa modernisasi dibidang struktur organisasi merupakan

bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbarui jalur

penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya

Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala kegiatan

perpajakannya sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan akan

dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Hasil penelitian Setiana, dkk (2010) tidak dapat membuktikan

adanya pengaruh yang signifikan antara modernisasi struktur organisasi

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh

penelitian Nurfanani dan Herawati (2013) dan Rapina, dkk (2011) yang

menunjukkan bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti

pembentukan organisasi berdasarkan fungsi seperti adanya bagian

pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan akan memudahkan Wajib Pajak

dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan

meningkat. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H1: struktur organisasi berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

34

2.2.2 Pengaruh Business Process dan Teknologi Informasi serta

Komunikasi pada Kepatuhan Wajib Pajak

Business process dan teknologi informasi serta komunikasi

merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Berkaitan dengan teori psikologi bahwa bentuk pelayanan yang diberikan

DJP kepada masyarakat dengan penggunaan teknologi informasi yang

diterapkan pada kantor-kantor pajak seperti e-SPT, pembayaran secara

online, juga pelaporan pajak elektronik akan memudahkan Wajib Pajak

dalam melakukan pelaporan, pembayaran dan pendaftaran, sehingga

dengan bentuk pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi

kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Hasil penelitian Candra, dkk (2013) tidak dapat membuktikan

adanya pengaruh antara pelayanan yang memanfaatkan teknologi

informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dibuktikan

oleh penelitian Palupi (2010) membuktikan bahwa teknologi informasi

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga

dibuktikan oleh penelitian Nurfanani dan Herawati (2013) yang

menunjukkan bahwa modernisasi business process dan teknologi

informasi serta komunikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib

Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H2: business process dan teknologi informasi serta komunikasi

berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

35

2.2.3 Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia pada Kepatuhan Wajib

Pajak

Standar kualitas pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak

akan terpenuhi apabila sumber daya manusianya (fiskus) dapat

melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, disiplin

dan transparan. Berkaitan dengan teori psikologi bahwa manajemen

sumber daya manusia merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat

yang dibuat DJP dengan meningkatkan kualitas fiskus atau aparatur pajak.

Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang

akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tidak melakukan

penggelapan pajak atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Seorang wajib pajak yang puas atas pelayanan yang

diberikan fiskus cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya

sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan

dengan bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan

sukarela Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Nurfanani dan Herawati (2013)

membuktikan terdapat pengaruh positif antara modernisasi manajemen

sumber daya manusia terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan

pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H3: manajemen sumber daya manusia berpengaruh pada kepatuhan

Wajib Pajak.

36

2.2.4 Pengaruh Good Governance pada Kepatuhan Wajib Pajak

Good governance merupakan program pemerintahan yang bersih

dan berwibawa. Pelaksanaan good governance bercirikan adanya kode etik

pegawai Dirjen Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

01/KMK.03/2007. Berkaitan dengan teori psikologi bahwa good

governance merupakan bentuk pelayanan yang diberikan DJP kepada

masyarakat dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan

tugasnya. Membangkitkan kesadaran dan memotivasi aparatur pajak untuk

menjadi aparatur DJP yang bersih, adil, dan jujur, serta menjunjung nilai-

nilai moral dan etika merupakan langkah awal DJP dalam memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wajib Pajak akan merasa aman

untuk melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus takut pembayaran

pajak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga diharapkan

dengan bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan

sukarela Wajib Pajak.

Hasil Penelitian Sofiyana, dkk (2014) tidak dapat membuktikan

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kode etik pada kepatuhan

Wajib Pajak. Hasil yang berbeda tunjukan oleh Penelitian Nurfanani dan

Herawati (2013), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari

modernisasi good governance pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan

pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H4: good governance berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.