Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI BLITAR
PBRATURAlf BUPATI BLITAR
ROMOR I TAHUlf 2014
TERTARG
PBIIBBlfTUKAlf U1'1T PBLAKSAIIA TBKlllS DDIAS KBS'SIIATAII
KABUPATBR BUTAR
Menimbang:
Mengingat:
DEIIGAII RABIIAT TUIIAII YAllO MAHA BSA
BUPATI BLITAR,
a. bahw� dalam rangka mengoptiroaUran pelayanan
kesehatan dalarn mendukung penyelenggaraan
pembangunan kesehatan cliperlukan adanya kebijakan
dan langkah-langkah strategis, cliantaranya dengan
penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana clirnaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 197 4 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890) ;
- 2 -
�- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lem.baran Nega.i..-a
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Unda.ng-Undang Nomor 32 Ta.hun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82);
8. Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- 3 -
11. Peraturan Pemerintah Repuhlik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Uru.san Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi da..-"l.
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Nega.ra. Republik Indonesia. Ta.hun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 7 41) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Mentari Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
15. Permenkes 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasa.r
Puskesmas;
16. Permenkes 267 /Menkes/SK/111/2008 tentang Pedoman
Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah ;
1 7. Permenkes 971 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi
Pejabat Struktural Kesehatan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun
2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Blitar
(Lemba.ran Daerah Kabupaten Blita.r Tahun 2008 Nomor
9/ E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten
Blita.r Tahun 2008 Nomor 3 / D) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012 (Lemba.ran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 5/B);
Menetapkan
- 4 -
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Ta.bun 2008 tentang
Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar ;
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar.
MEM U T U SKA N :
PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PEMBENTIJKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BLITAR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Bupati adalah Bupati Blitar;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar ;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Blitar;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Ka bu paten
Blitar;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD
Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
yang terdiri dari UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka menduk:ung kelancaran pelaksanaan tugas
pokok.
- 5 -
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
( 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar;
(2) UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPI' Puskesmas,
dan;
b. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Lab Kes
(3) Nama UPT Puskesmas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri
dari:
a. UPT Puskesmas Kanigoro ;
b. UPT Puskesmas Sutojayan ;
c. UPT Puskesmas Garum
d. UPT Puskesmas Wlingi ;
e. UPT Puskesmas Selopuro ;
f. UPT Puskesmas Doko ;
g. UPT Puskesmas Gandusari ;
h. UPT Puskesmas Talun ;
i. UPT Puskesmas Kesamben ;
j. UPT Puskesmas Binangun ;
k. UPT Puskesmas Boro ;
1. UPT Puskesmas Nglegok;
m. UPT Puskesmas Kademangan ;
n. UPT Puskesmas Panggungrejo;
o. UPT Puskesmas Wates;
p. UPT Puskesmas Bakung ;
q. UPT Puskesmas Wonotirto ;
r. UPT Puskesmas Srengat;
s. UPT Puskesmas Sanankulon;
t. UPT Puskesmas Ponggok ;
u. UPT Puskesmas Bacem ;
v. UPI' Puskesmas Udanawu;
w. UPI' Puskesmas Wonodadi;
x. UPI' Puskesmas Slumbung.
- 6 -
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
( 1) UPT Puskesmas dan UPT Lab Kes adalah unsur pelaksana teknis
operasional dan penunjang Dinas Kesehatan
(2) UPT Puskesmas dan UPT Lab Kes dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Puskesmas mempunyai tugas:
a. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi um.um, administrasi
keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan
operasional ;
b. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional bidang
kesehatan diwilayah kerjanya ;
c. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan
masyarakat;
d. pelaksana koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program
Puskesmas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 5
UPf Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas
a. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum, administrasi
keuangan, administrasi kepegawaian dan monitoring evaluasi kegiatan
· operasional ;
b. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis operasional pelayanan
laboratorium kesehatan ;
c. pelaksanaan tugas lain yang_ diberikan oleh Kepala Dinas.
- 7 -
Pasal 6
(1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi
sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan,pusat
pemberdayaan masyarakat. dan memberikan pelayanan kesehatan dasar
strata pertama ;
(2) UPT Lab Kes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi
sebagai penunjang penegakan diagnose. menjadi pusat rujukan
Laboratorium Kesehatan dan laboratorium klinik di Kabupaten Blitar.
BABV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
Susunan Organisasi UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. Kepala UPTD ;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagi.an Tata
Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta
petunjuk pelaksanaan tugas ;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib melaksanakan
pengawasan melekat ( waskat) dan pembinaan disiplin PNS dilingkungan
kerjanya.
- 8 -
BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
(1) Kepala UPID dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPf Dinas
Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan
Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kriteria Kepala UPT Dinas Kesehatan dipersyaratkan harus mempunyai
Ijasah Sarjana (S 1) Bidang Kesehatan yang didalam kurikulum
pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat
(3) Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala UPI' Dinas Kesehatan tidak harus
dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan
oleh tenaga fungsional.
BAB VIII
ANGGARAN
Pasal 11
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan operasional, UPT Dinas Kesehatan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 12
(1) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas, dan UPf Laboratoriwn
Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan H merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
(2) Daftar Nama, Ko<le, Fasilitas Perawatan dan Wilayah Kerja UPT
Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam La.mpiran III ;
(3} Pengaturan terhadap pembagian tugas dan fungsi Petugas Pelayanan pada
masing-masing UPT Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut denganKeputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- 9 -
BAB IX
PENtm.JP
Pasal 13
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 32
Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar dinyatakan dicabut dan tidak berlalru lagi ;
Pasa114
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan ;
A.f!J1r setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn
Blitar.
Diundangkan di Blitar
�::::=t�� tanggaJ ff p I ...
Ditetapkan di Blitar,
padatanggal ... .....
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTAR TAHUN 2014 NOMOR .,,.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
ttd
PALAL ALI SANTOSO
BUPATI BLITAR
ttd
HERRY NOEGROHO
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
( UPf PUSKESMAS )
KEPALA UPI' PUSKESMAS
KELOMPOK JABATAN SUBBAG TATA USAHA
FUNGSIONAL
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR
NO MOR ) TAHUN �O 14
TANGGAL : M M.-itlll 11N
:
BUPATI BLITAR
ttd
HERRY NOEGROHO
10
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BLITAR
NO MOR ) TAHUN �O 14
TANGGAL : M M.-itlll 11N
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
( UPI' LABKES )
KEPALA UPI' LABORATORIUM
KESEHATAN
KEWMPOK JABATAN SUBBAG TATA USAHA FUNGSIONAL
BUPATI BLITAR
ttd
HERRY NOEGROHO
NO
1
1
2
3
4
5
11
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR ) TAHUN 2014
TANGGAL Mi. !II ...
DAFTAR NAMA UPrD PUSKESMAS, KODE PUSKESMAS FASILITAS PERAWATAN DAN WILAYAH KERJA
DALAM KABUPATEN BLITAR
NAMA UPI'D
KECAMATAN PUSKESMAS
WILAYAH KERJA PUSKESMAS
DANKODE PEMBANTU KETERANGAN
PUSKESMAS
2 3 4 5 6
KANIGORO KANIGORO KEL. KANIGORO GAPRANG NON P 3505080201 KEL. SATRIYAN PAPUNGAN PERAWATAN
OS. SAWENTAR MINGGIRSARI
OS. TLOGO SAWENTAR
OS. GOGODESO
OS.GAPRANG
DS. KUNINGAN
DS. PAPUNGAN
DS. MINGGIRSARI
DS.KARANGSONO
DS. JATINOM
OS. BANGGLE
SUTOJAYAN SUTOJAYAN KEL. KEMBANGARUM KAULON PERAWATAN
P 3505060101 KEL.SUTOJAYAN PANOANARUM
KEL. SUKOR&JO
KEL. JINGGLONG
DS. PANDANARUM
OS.KAUWN
DS.JEGU
DS. KALIPANG
DS. KEOUNGBUNDER
DS.SUMBER&JO
OS. BACEM
GARUM GARUM KEL. TAWANGSARI SIDODADI NON
P 3505160201 KEL. SUMBERDIREN KARANGR&JO PERAWATAN
KEL. BENCE TINGAL
KEL.GARUM
DS. POJOK
DS. TINGAL
OS.SWROK
DS.KARANGR&JO
DS. SIDODADI
WUNGI WIJNGI KEL. BERU BALEREJO NON
P 3505140201 KEL. WIJNOI TEOALASRI PERAWATAN
KEL.BABADAN
KEL.KLEMUNAN
KEL. TANOKIL
OS.BALEREJO
OS. NOADIRENGOO
OS. TEGALASRI
DS. TEMBALA.NO
SEWPURO SEWPURO DS.SELOPURO POPOH PERAWATAN
P 3505100201 OS.MANDESAN
OS. MRONJO
OS. TEGAI.REJO
OS. JAMBEWANGI
OS.POPOH
DS.PLOSO -
12
1 2 3 4 5 6 6 DOKO DOKO OS. SURU SLOROK PERAWATAN
P 3505130201 OS. PLUMBANGAN RESAPOMBO
DS. DOKO PLUMBANGAN
OS. SUMBERURIP DOKO
DS. JAMBEPAWON
DS.OENENGAN
DS. SLOROK
OS. RESAPOMBO
DS. KAL1MAN1S
OS. SIDOREJO 7 GANDUSARI OANDUSARI DS. GANOUSARI • NGARINGAN PERAWATAN
P 3505150201 OS. TAMBA 'AN SUKOSEWU
OS. NGARINGAN
DS.GADUNOAN
DS. SUKOSEWU
DS.KOTES
DS.BUTUN
OS. SUMBERAOUNG
OS. OONDANO
8 SLUMBUNG DS. KRISIK SOSO NQN P 3505,150202 DS. SLUMBUNG KRISIK PERAWATAN
OS.SOSO
OS. SEMEN
OS. TULUNGREJO
9 TALUN TALUN KEL. BA.JANG TUMPANG PERAWATAN P 3505090101 KEL. TALUN BA.JANG
KEL. KAWERON KENDALREJO
KEL. KAMULAN BENDOSEWU
DS. JAJAR
OS. BENDOSEWU
DS.JEBLOG
OS. TUMPANG
DS. PASIRHARJO
OS. KENOALREJO
DS.JABUNG
OS. SRAGI
OS. WONOREJO
OS.DUREN
10 KESAMBEN KESAMBEN DS. KESAMBEN PAGERWOJO ' PERAWATAN
P 3505110101 OS.JUGO KEMIRIGEDE
OS. PAGERGUNUNG
OS. PAGERWOJO
OS. SIRAMAN
OS. BUMIREJO
DS. TAPAKREJO
DS.TEPAS
OS. KEMIRI GEDE
DS, SUKOANYAR
11 BINANGUN BINANGUN OS. BINANGUN NGEMBUL PERAWATAN
P 3505050101 OS. NGADRI NGADRI
DS. SAMBIGEDE KEDUNGWUNGU
OS. BIROWO
OS. SALAMREJO
OS. NGEMBUL OS, SUMBERKEMBAR
OS. TAWANGREJO
OS. R&JOSO
DS. UMBULOAMAR
OS. KEDUNGWUNGU
13
1 2 3 4 5 6
12 SEWREJ0 B0RO DS.BORO SELOREJ0 PERAWATAN
P 3505120201 DS. SELOREJ0 POHGAJIH
DS. BANJARSARI SELOREJO
DS. POHGAJIH
OS. AMPELGAING
DS. 0LAK ALEN
DS.NGREC0
OS. SIDOMULY0
DS. SUMBERAGUNG
OS.NGRENOENG
13 NGLEGOK NGLEGOK KEL. NGLEG0K SUMBERASRI PERAWATAN
P 3505170101 DS. NGORAN JIWUT
DS.PENATARAN BANGSRI
DS. KEDAWUNG
DS. MODANGAN
OS. JIWUT
OS. BANGSRI
OS. SUMBERASRI
DS.KEMLOKO
0S.KRENCENG
DS.OAYU
14 KADEMANGAN KADEMANGAN KEL. KADEMANGAN MARON PERAW,1 TAN
P 3505070101 OS. SURUHWADANG SURUH WADAN0
DS. SUMBERJA11 OAWUHAN
OS.MARON
DS. DAWUHAN
DS. PANOGUNGOUWET
OS. KEBONSARI
OS. BENO0SARI
DS.JIMBE
DS.DARUNGAN
OS. PAKISAJI
OS. PLOS0REJ0
OS. PLUMPUNGREJ0 ,
OS. REJ0WINAN0UN '
OS. SUMBERJ0
15 PANGGUNGREJ PANGGUNGREJO OS. BUMIAYU SERANO NPN
0 P 3505030201 OS. PANGGUNGREJ0 KAIJGAMBIR �RAWATAM
OS. MARGOMULY0 MAROOMULY0 :
DS. SERANO KALITENGAH
DS. SUMBERSIH PANGGUNGASRI
DS. KALIGAMBIR
DS. KALITENGAH :
DS.BALEREJ0
OS. SUMBERAGUNG
OS. PANGGUNGASRI
16 WATES WATES OS. TULUNGREJ0 TUGUREJ0 1 �RAWATAN
P 3505040201 OS. RIN0IN RE.JO PURW0REJ0
DS. SUMBERARUM RINOINREJO
DS. SUK0REJO
DS. WATES
OS. MO.JORE.JO
DS. PURWOREJ0
DS. TU0UREJO
17 BAKUN0 BAKUNG DS.BAKlJNG nJMPAK KEPUH PERAWATAN
P 3505010201 OS. 11.JMPAK KEPUH SIDOMULYO
OS. TUMPAKOYOT LORE.JO
OS. PLANDIREJO PLANDIREJO
OS. BULULAWANG
DS. SIDOMULYO
0S.NGREJ0
DS. PULEREJ0
DS.LOREJ0
DS.KEDUNGBANTENG
D!-: �nonAnr
1 2 3
18 WONOTIRTO WONOTIRTO
P 3505020201
19 SRENGAT SRENGAT
P 350520010 I
..
20 SANANKULON SANAN KULON
P 3505180201
21 PONGGOK PONOOOK
P 3505190101
22 BACEM
P 3505190202
23 UDANAWU UDANAWU
P 350522020 l
14
4
DS. WONOTIRTO
DS. NOENI
DS. NGADIPURO
OS. TAMBAKREJO
OS.GUNUNGGEDE
OS. PASIRAMAN
DS. KAUGRENJENG
OS. SUMBERBOTO
KEL. SRENGAT
KEL. OANDONG
KEL. KAUMAN
KELTOOOGAN
OS. KARANGGAYAM
OS.MARON
DS. NOAGUK
OS.KANOANGAN
DS.SELOKAJANG
DS. WONOREJO
DS. DERMOJAYAN
OS.KER.JEN
DS. PURWOKERTO
OS.BAGELENAN
OS. PAKISREJO
DS.KENDALREJO
DS. SANAN KULON
DS. SUMBER
DS. SUMBERINGIN
DS.SUMBEREJO
DS. JEDING
DS.GLEDUG
DS. BENDOWULUNG
DS. BENDOSARI
DS. TUUSKRIYO
OS. PURWOREJO
DS. PLOSOARANG
DS.KALIPUCUNG
DS.PONGGOK
DS.POJOK
DS.KEBUNDUREN
DS.MALIRAN
DS.BENOO
OS.KARANGBENDO
OS. KAWEDUSAN
OS. LANGON
OS. OADAPLANGU
OS. JATILENGER
DS.BACEM
OS. CANDIREJO
OS. SIDOREJO
DS. GEMBONGAN
OS. RINGINANYAR
DS. JATI
OS.BAK.UNG
OS. SLEMANAN
DS. MANOUNAN
OS. RINGINANOM
OS. SUMBERSARI
DS. BENDOREJO
DS. TEMENGGUNGAN
DS.TUNJUNG
DS. BESUKI
DS.KARANOOONDANG - - --
5 6
NOENI PERAWATAN
TAMBAKREJO
NGADIPURO
OUNUNGGEOE
WONOREJO PERAWATAN
SELOKAJANG
KARANGGAYAM
PURWOREJO NON
SUMBER PERAWATAN·
SUMBERINOIN
DADAPLANGU PERAWATAN
KARANGBENOO
SlDOREJO NON
PERAWATAN
TEMENGGUNGAN PERAWATAN
BAKUNG
RINOINANOM
SLEMANAN
15
1 2 3 4 5 6
24 WONOOADI WONOOADI OS. WONOOADI KUNIR PERAWATAN
P 3505210201 OS. PIKATAN SALAM
OS. KOWMAYAN
OS. GANOEKAN
OS.SALAM
OS.JATEN
OS. REJOSARI
OS.KALIBOTO
OS.KEBONAGUNG
OS. KUNIR
OS. TAWANGREJO
BUPATI BLITAR
ttd
HERRY NOEGROHO
