248
BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR: 188/ 25 /409.06/KPTS/20219 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR BUPATI BLITAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN

BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR: 188/ 25 /409.06/KPTS/20219 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

SALINAN

Page 2: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

-2-

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Page 3: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

-3-

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 615);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Rapublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019

Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi

Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2019 Nomor 15/E, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 53);

15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 56/D);

Page 4: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

-4-

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2019 tentang

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019

Nomor 64/E) ;

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15

Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Berita

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 57/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

BLITAR.

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU meliputi ruang lingkup jenis pelayanan perizinan, non

perizinan, legalisasi surat izin dan pengisian laporan kegiatan

penanaman modal (LKPM) online sebagai berikut :

a. Izin Usaha; dan

b. Izin Komersial / Izin Operasional.

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Page 5: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …
Page 6: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

1

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 188/ 25 /409.06/KPTS/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BLITAR

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

1. STANDAR PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik.

2 Persyaratan 1. Pelaku Usaha Perseorangan:

a. KTP;

b. NPWP (tidak dipersyaratkan bagi kategori

usaha mikro dan kecil);

c. Email;

2. Pelaku Usaha Non Perseorangan:

a. KTP Direktur;

b. NPWP Direktur dan NPWP Badan Usaha/

Badan Hukum;

c. Akta Pendirian terdaftar di AHU/SK Kementrian

Hukum dan Ham;

d. Email;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

A. Pemohon dapat mengakses secara mandiri

melalui laman oss.go.id, dengan prosedur:

1. Buka link OSS v1.1 melalui https://oss.go.id;

2. Klik tombol Daftar/Masuk, kemudian pilih

Daftar;

3. Lengkapi data dalam form registrasi;

4. Isi captcha dan klik tombol Submit;

Page 7: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

2

5. Buka email yang didaftarkan untuk

mengaktivasi akun OSS dan klik tombol

Aktivasi;

6. Buka email kembali untuk mendapatkan

username dan password yang dikirimkan oleh

sistem OSS; dan

7. Klik tombol Daftar/Masuk, masukkan

username dan password kemudian pilih

Masuk atau Login.

B. Apabila Pemohon tidak dapat mengakses secara

mandiri dapat dilakukan pendampingan oleh

petugas layanan, dengan prosedur;

1. Pemohon mengambil nomor antrian;

2. Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan

serta persyaratan;

3. Petugas layanan membantu akses oss.go.id;

4. Kebenaran isian data merupakan tanggung

jawab pemohon;

5. Petugas mencetak/print hasil NIB, Izin Usaha

dan/atau Izin Komersial/Operasional.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

NIB dan Izin Usaha OSS 1 jam

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha dan/atau

Izin Komersial/Operasional dari Sistem OSS.

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

Page 8: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

3

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab. go.

id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Papan Pengumuman;

14. Jalan landing bagi penyandang disabilitas

15. TV;

16. Tempat Sampah;

17. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

2. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

3. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office

Page 9: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

4

11 Jumlah Pelaksana 1 Orang Kepala Bidang

3 Orang Kepala Seksi

5 Orang Operator

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan di

antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

Page 10: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

5

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 11: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

6

2. STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin lokasi;

2 Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. Pernyataan dan permohonan pemenuhan

komitmen izin lokasi;

3. Peta/skesta yang memuat koordinat batas letak

lokasio yag dimohon;

4. Proposal rencana kegiatan usaha;

5. Surat pernyataan luas tanah yang sudah

dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha

lainya yang merupakan 1 (satu) grup;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan izin

lokasi disertai pertimbangan teknis pertanahan

dalam rangka persetujuan izin lokasi dengan cara

disampaikan secara langsung di kantor Dpmptsp;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

5. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin lokasi dengan digital

elektronik;

6. Pengefektifan Izin lokasi dalam system OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

2 hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Lokasi yang telah efektif dari Sistem OSS

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar

Page 12: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

7

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go. id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Peta/Koordinat batas lokasi yang di mohon;

14. Rencana penggunaan pemanfaatan tanah;

15. Pernyataan letak dan luas tanah yang sudah di

kuasai pemohon;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK) izin lokasi;

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 13: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

8

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan di

antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keamanan

dan keselamatan pemohon;

Page 14: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

9

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalahan

yang ditemukan, melaporkan kepada atasan dan

segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 15: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

10

3. STANDAR PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri LHK Nomor 22 tahun 2018

tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria

Pelanyanan Perizinan Terintegrasi Secara

Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Izin

Lingkungan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. NIB dan Izin Lingkungan dari OSS;

4. Komitmen dokumen amdal atau UKL - UPL;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan Izin

Lingkungan dengan cara mengunggah secara

online dalam Aplikasi FAST – DS atau

disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

5. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dengan

digital elektronik;

6. Pengefektifan Izin Lingkungan dalam system OSS;

7. Untuk sektor pertambangan Izin Lingkungan

dapat diterbitkan setelah papan pengumuman

yang dipasang di lokasi pertambangan dalam

waktu 3 (tiga) hari kerja tidak ada saran pendapat

dan tanggapan terhadap kegiatan tersebut dari

masyarakat.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

14 (Empat Belas) hari

Page 16: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

11

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Lingkungan yang telah efektif dari Sistem OSS

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.

id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

Page 17: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

12

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

2. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

3. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan di

antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

Page 18: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

13

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keamanan

dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalahan

yang ditemukan, melaporkan kepada atasan dan

segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 19: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

14

4. STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang

Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8

Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan IMB bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);

4. Dokumen rencana teknis;

5. Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa;

6. Analisis Mengenai Dampak lingkungan / UPL -

UKL / SPPL;

7. Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah/

Sertipikat;

8. Foto copy KTP Pemohon;

9. Surat perjanjian pemanfaatan tanah (diajukan

apabila pemohon bukan pemilik tanah);

10. Surat tidak keberatan dari pemilik tanah

(diajukan apabila pemilik tanah bukan pemilik

bangunan yang diajukan);

11. NIB dan IMB dari OSS (Bagi Sektor Usaha,

sedangkan IMB non berusaha seperti rumah,

tempat ibadah, kantor tidak dipersyaratkan);

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan IMB

dalam bentuk file PDF dengan cara mengunggah

secara online di simbg.pu.go.id atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

Page 20: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

15

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Petugas DPMPTSP melakukan penghitungan tarif

retribusi berdasarkan data-data hasil

pemeriksaan Dinas Teknis;

8. Pemohon melakukan pembayaran retribusi IMB

pada rekening kas daerah IMB;

9. Pemohon menyampaikan bukti pembayaran

kepada petugas DPMPTSP;

10. Kepala Dinas menandatangani SKRD IMB;

11. Petugas mengunggah SKRD dan menerbitkan/

mencetak IMB.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

IMB 30 hari.

5 Biaya/Tarif Biaya di Hitung berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

6 Produk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan/Izin Mendirikan

Bangunan dari SIMBG dengan tanda tangan

elektronik

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

Page 21: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

16

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab. go.

id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

Page 22: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

17

pelaksanaan pelayanan di front officel

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan di

antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keamanan

dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalahan

yang ditemukan, melaporkan kepada atasan dan

segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 23: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

18

5. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik;

2. Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang

Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa

Konstruksi Nasional;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. NIB;

4. Izin Usaha jasa kontruksi dari OSS;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. SBU;

e. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan;

f. SKT/SKA;

g. KTA;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan IUJK

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 24: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

19

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen IUJK dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan IUJK dalam system OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah berlaku efektif

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.

id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

Page 25: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

20

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan di

antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

Page 26: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

21

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keamanan

dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 27: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

22

6. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun

2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang

Perdagangan.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Perdagangan;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

komitmen dalam bentuk file PDF kepada petugas

front office;

2. Selanjutnya front office mengupload komitmen

melalui sistem OSS dan secara otomatis Surat Izin

Usaha Perdagangan berlaku efektif.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Perdagangan yang telah berlaku efektif

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

Page 28: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

23

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.

id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook : Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Papan Pengumuman;

14. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

15. TV;

16. Tempat Sampah;

17. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 29: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

24

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan di

antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keamanan

dan keselamatan pemohon;

Page 30: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

25

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah-

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 31: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

26

7. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permen Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019

Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin

Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

3. Permen Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin

Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikusakan;

3. NIB;

4. Izin Usaha Industri dari OSS;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

e. Memiliki akun sistim informasi industri

nasional (SIINAS);

f. Surat Keterangan tidak berlokasi dikawasan

industri ;

g. Menyampaikan data industri;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau

disampaikan secara langsung di kantor

DPMPTSP;

Page 32: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

27

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan

digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

20 (Dua Puluh) Hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri yang berlaku efektif

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

Page 33: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

28

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

Page 34: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

29

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan, melaporkan

kepada atasan dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 35: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

30

8. STANDAR PELAYANAN IZIN KIOS/LOS PASAR/PENGGUNAAN PELATARAN

PASAR

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18

Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan

Kios/Los PAsar Kabupaten Blitar;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2

Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan Daftar Ulang bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. NIB dan Izin Usaha;

4. Buku Pemegang Hak Penggunaan Los Pasar Kab.

Blitar;

5. KTP;

6. Surat Keterangan Daftar Ulang dari Instansi

Terkait (Perpanjangan, Penggantian, Pemindah

tanganan);

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

disampaikan secara langsung di Kantor

DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

5. Kepala Dinas menandatangani registrasi daftar

ulang;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

1 (satu) Hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Kios/Los Pasar/Penggunaan Pelataran

Pasar

Page 36: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

31

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 37: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

32

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

Page 38: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

33

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayana n menginventaris per

masalahan yang ditemukan, melaporkan

kepada atasan dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 39: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

34

9. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMASANGAN PAPAN REKLAME, IKLAN,

SPANDUK DAN BALIHO

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;

2. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Reklame;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Foto copy KTP pemohon;

4. Foto copy teks reklame, iklan, spanduk, baliho

yang akan dipasang (berupa gambar atau

tulisan);

5. Daftar lokasi yang direncanakan;

6. Slip nota pembayaran dari Dinas Pendapatan

Daerah;

7. Komitmen Pemasangan Jenis Reklame

Permanen:

a. NIB dan Izin Usaha Periklanan dari OSS;

b. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

c. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

d. Surat Sewa apabila lokasi bukan Hak Milik;

e. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam

Sengketa;

f. Dokumen Lingkungan;

8. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau

disampaikan secara langsung di kantor

DPMPTSP;

Page 40: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

35

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan

digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 Jam;

SK Penerbitan Izin Reklame Tidak Permanen 1 Hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Pemasangan Papan Reklame, Iklan,

Spanduk dan Baliho

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

Page 41: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

36

Dan/Atau Fasilitas 3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

Page 42: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

37

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha

akan di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 43: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

38

10. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PERIKANAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 543 /MEN-

KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan

Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang di kuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Perikanan dari OSS;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampai

kan langsung di Kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan

digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

Page 44: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

39

4 Jangka Waktu

Pelayanan

17 (Tujuh belas) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan yang berlaku efektif

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

Page 45: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

40

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

Page 46: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

41

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 47: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

42

11. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PETERNAKAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45

Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha terintegrasi Secara Elektronik

Bidang Pertanian;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Peternakan dari OSS;

5. Komitmen:

- keterangan mengenai jenis komuditas,

galur, dan lokasi usaha peternakan;

6. Semua persyaratan dalam bentuk

hardcopy dan softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam Aplikasi FAST – DS (I-

mobilv2) atau disampaikan secara langsung

di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 48: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

43

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan

digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

17 (Tujuh belas) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Perternakan yang berlaku

efektif

7 Penanganan Pengaduan,

Saran Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP; https: // dpmptsp.

blitarkab. go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

Page 49: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

44

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office

berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada

apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat

Jam 12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waktu

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu memberikan kompensasi yang

berupa Surat Izin Usaha akan di antar ke

alamat pemohon;

Page 50: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

45

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda

2 dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala

dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan, melaporkan

kepada atasan dan segera mencarikan

solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesai

kan melalui inovasi pelayanan.

Page 51: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

46

12. STANDAR PELAYANAN IZIN APOTIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara

Elektronik sektor Kesehatan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang di kuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Kartu Tanda Penduduk;

5. Surat Perjanjian Apoteker dan Pemilik Sarana

Apotek ( PSA);

6. Surat Pernyataan Apoteker tidak terlibat

dengan Undang Undang Kefarmasian

(bermaterai);

7. Surat Rekomendasi IAI (Ikatan Apoter

Indonesia);

8. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);

9. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);

10. Ijasah Apoteker;

11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL);

13. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS ( i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

Page 52: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

47

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

teknis selaku PD Teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin SIA;

9. Pengefektifan Izin SIA;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja dengan berkas benar dan

lengkap

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan SIA (Surat Ijin Apotik)

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP KabupatenBlitarJalan

Veteran No. 10 – Blitar

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected]

5. Telp (0342) 801665

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go. id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1.Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

Page 53: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

48

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dankomunikatif;

2. MemahamiStandarOperasionalProsedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodic melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

Page 54: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

49

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

danRoda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 55: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

50

13. STANDAR PELAYANAN IZIN LABORATORIUM

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

sektor Kesehatan;

2 Persyaratan Baru dan Perapanjangan Ijin Laboratorium :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan

denah bangunan yang diusulkan;

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Surat Pernyataan kesanggupan penanggung

jawab teknis;

5. Surat Pernyataan kesanggupan masing –

masing tenaga teknis;

6. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti program

pemantapan mutu;

7. Daftar Sumber Daya Manusia kesehatan dan

perizinannya;

8. Data kelengkapan bangunan & prasarana;

9. Data kelengkapan peralatan;

10. Isian Instrumen Self Asesment sesuai klasifikasi

yang meliputi Bangunan dan

Prasarana, Peralatan dan Kemampuan

Pemeriksaan);

11. Sertifikat Pelatihan Teknis dan Manajemen

Laboratorium Kesehatan bagi penanggung

jawab atau Surat Pernyataan Kesanggupan

Mengikuti Pelatihan;

12. Izin Operasional/Komersial Laboratorium Klinik

dari OSS yang belum efektif;

Page 56: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

51

13. Berkas tersebut rangkap 2 (dua) dan dimasuk

kan kedalam map Berwarna Hijau;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses

verifikasi kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Operasional

Komersial;

9. Pengefektivan Izin Operasional Laboratorium;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

1 Bulan

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Laboratorium

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

Page 57: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

52

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan/Ata

u Fasilitas

1.Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

Page 58: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

53

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 59: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

54

14. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO OBAT

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara

Elektronik sektor Kesehatan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang di kuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha;

4. Surat Pernyataan tidak menjual obat keras

(daftar G) dan Narkoba;

5. Kartu Tanda Penduduk (Foto Copy);

6. Ijasah Asisten Apoteker;

7. Surat Pernyataan Asisten Apoteker dengan

Pemilik Sarana;

8. Surat Ijin kerja Asisten Apoteker;

9. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis

Kefarmasian (STRTTK);

10. Denah Lokasi;

11. Izin Mendirikan Bangunan;

12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL);

13. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

Page 60: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

55

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Izin Toko Obat

dengan Digital Elektronik;

9. Pengefektivan Izin Toko Obat;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja dengan ketentuan berkas benar

dan lengkap.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Toko Obat

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan/

Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10.Sarana Bermain anak;

Page 61: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

56

11.Air minum dalam dispencer;

12.Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 62: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

57

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 63: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

58

15. STANDAR PELAYANAN IZIN KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN, RAWAT INAP

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara

Elektronik sektor Kesehatan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan dari Perorangan atau Badan

Hukum bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha;

4. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku;

5. Pas Foto Ukuran 3x4 dengan latar belakang

merah sebanyak 2 lembar;

6. Ijin Klinik Asli apabila akan mengajukan

perpanjangan masa perizinan Klinik;

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

8. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

9. Foto Copy Dokumen SPPL/UKL-UPL;

10. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter

Penaggung Jawab;

11. Foto Copy Surat Ijin Praktik Dokter Penanggung

Jawab;

12. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi

gambar umum klinik, peralatan dan akomodasi

tenaga kesehatan (SIP dan SIK) jenis pelayanan

serta sketsa bangunan dalam skala;

13. Daftar tarif pelayanan;

14. Denah lokasi tempat sarana pelayanan

kesehatan;

15. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy pdf;

Page 64: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

59

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan

bermateri bisa mengupload/mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile

v2) atau disampaikan secara langsung ke

DPMPTSP;

2. NIB dapat diakses secara mandiri dan bisa

melalui pendampingan di kantor DPMPTSP;

3. Untuk mendapatkan Izin Operasional Klinik

Rawat Jalan yang berlaku efektif, Pelaku

Usaha yang telah memiliki NIB wajib memenuhi

Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pelayanan

perizinan terintegrasi secara elektronik;

4. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah

berkas permohonan disampaikan;

5. Dinas Kesehatan, melakukan verifikasi dan

visitasi untuk kesesuaian terhadap standar

penyelenggaraan klinik rawat Jalan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

6. Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Dinas Kesehatan

mengeluarkan notifikasi persetujuan atau

penolakan kepada Lembaga/sistem oss;

7. Hasil Visitasi disampaikan secara Elektronik ke

DPMPTSP;

8. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

9. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Operasional

Komersial Klinik Rawat Jalan;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan

dengan persyaratan benar dan lengkap.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Operasional Komersial

Page 65: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

60

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian secara langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan/Ata

u Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 66: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

61

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada

apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha

akan di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman

3. Area kantor di lengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

Page 67: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

62

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 68: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

63

16. STANDAR PELAYANAN IZIN KLINIK UTAMA RAWAT INAP

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

sektor Kesehatan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan dari Perorangan atau Badan

Hukum;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha;

4. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku;

5. Pas Foto Ukuran 3x4 dengan latar belakang

merah sebanyak 2 lembar;

6. Ijin Klinik Asli apabila akan mengajukan

perpanjangan masa perizinan Klinik;

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

8. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

9. Foto Copy Dokumen SPPL / UKL-UPL;

10. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter

Penaggung Jawab;

11. Foto Copy Surat Ijin Praktik Dokter

Penanggung Jawab;

12. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi

gambar umum klinik, peralatan dan akomodasi

tenaga kesehatan (SIP dan SIK) jenis pelayanan

serta sketsa bangunan dalam skala;

13. Daftar tarif pelayanan;

14. Denah lokasi tempat sarana pelayanan

kesehatan;

15. Surat kuasa dan fotokopy KTP penerima kuasa

bagi pemohon yang pengurusan Izinnya melalui

pihak lain.

16. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy pdf;

Page 69: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

64

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan

bermateri bisa mengupload/mengunggah secara

online dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau

disampaikan secara langsung ke DPMPTSP;

2. NIB dapat diakses secara mandiri dan bisa

melalui pendampingan di kantor DPMPTSP;

3. Untuk mendapatkan Izin Operasional Klinik

Rawat Inap yang berlaku efektif, Pelaku Usaha

yang telah memiliki NIB wajib memenuhi

Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pelayanan

perizinan terintegrasi secara elektronik;

4. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada angkat (3) harus

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah

berkas permohonan disampaikan;

5. Dinas Kesehatan, melakukan verifikasi dan

visitasi untuk kesesuaian terhadap standar

penyelenggaraan klinik rawat inap sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

6. Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Dinas Kesehatan mengeluarkan

notifikasi persetujuan atau penolakan kepada

Lembaga/sistem oss;

7. Hasil Visitasi disampaikan secara Elektronik ke

DPMPTSP;

8. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

9. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Operasional

Komersial Klinik Rawat Inap;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan

dengan persyaratan benar dan lengkap.

5 Biaya/Tarif Gratis

Page 70: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

65

6 Produk Pelayanan Surat Izin Operasional Komersial

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan/

Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

Page 71: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

66

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodic melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

Page 72: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

67

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keaman

an dan keselamatan pemohon

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 73: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

68

16. STANDAR PELAYANAN IZIN RUMAH SAKIT KLAS C DAN D

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

sektor Kesehatan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang di kuasakan;

3. NIB ( Nomor Induk Berusaha);

4. Ijin Mendirikan Rumah Sakit;

5. Profile Rumah Sakit;

6. Isian Instrumen Self Assesment sesuai klasifikasi

Rumah Sakit yang meliputi SDM, Bangunan

sarana dan prasarana, peralatan;

7. Gambar design;

8. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

9. Izin Mendirikan Bangunan;

10. Dokumen Lingkungan SPPL – UKL –UPL;

11. Daftar Sumber Daya Manusia;

12. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis;

13. Daftar kesediaan farmasi dan alat kesehatan;

14. Berita acara hasil Uji Fungsi peralatan

kesehatan disertai berkas pemanfaatan dari

instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan;

15. Dokumen Administrasi dan manajemen;

16. Sertifikat Akredidasi Rumah Sakit (untuk

perpanjangan atau kenaikan kelas);

17. Ijin Operasional sebelum perubahan;

18. Surat Pernyataan Penggantian Badan Hukum

dan atau nama Rumah Sakit;

19. Perubahan Akta Notaris : Berkas tersebut diatas

dimasukan Map sebanyak 2 (dua) rangkap;

Page 74: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

69

20. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Untuk mendapatkan Izin Operasional Rumah

Sakit yang berlaku efektif, Pelaku Usaha yang

telah memiliki NIB wajib memenuhi Komitmen

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pelayanan perizinan

terintegrasi secara elektronik;

2. Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan;

3. Dinas Teknis, melakukan verifikasi dan visitasi

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan

pemenuhan Komitmen;

4. Visitasi sebagaimana dimaksud pada angka 3

dilakukan oleh tim dari Dinas Teknis untuk

kesesuaian terhadap standar penyelenggaraan

Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

5. Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana

dimaksud pada angka 4, Dinas Teknis

mengeluarkan notifikasi persetujuan atau

penolakan kepada Lembaga/sistem OSS dalam

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari

sejak dilakukan visitasi;

6. Hasil Visitasi disampaikan secara Elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Operasional

Komersial Rumah Sakit;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja dengan ketentuan berkas benar

dan lengkap.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Ijin Operasional Komersial Rumah Sakit

Page 75: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

70

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 76: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

71

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada

apelpagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaans esuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung ata umedia social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

Page 77: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

72

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 78: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

73

17. STANDAR PELAYANAN IZIN OPTIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

sektor Kesehatan;

2 Persyaratan 1. Surat permohoan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

5. Denah Lokasi;

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL);

8. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan Visitasi

lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Izin Optik dengan

Digital Elektronik;

9. Pengefektivan Izin Usaha OPTIK;

Page 79: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

74

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja dengan ketentuan berkas benar

dan lengkap.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Usaha OPTIK

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

Page 80: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

75

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodic melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00)

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

Page 81: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

76

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 82: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

77

19. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

sektor Kesehatan;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Akta Pendirian jika berbadan Hukum;

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

8. Proposal Teknis yang dilengkapi :

a. Peta Lokasi;

b. Daftar ketenaga kerjaan berdasarkan

Pendidikan;

c. Daftar Produk Alat Kesehatan yang akan

dijual;

d. Foto copy Ijin Edar Produk Kesehatan;

9. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP

atau mandiri online;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi Perijinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan verifikasi untuk

penerbitan berita acara layak/tidak untuk

disetujui rekomendasinya;

Page 83: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

78

6. Dinas Kesehatan meng-upload rekomendasi ke

DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perijinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menadatangani persetujuan melalui

Digital Signature;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (hari) kerja setelah pengajuan berkas lengkap dan

benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Toko Alat Kesehatan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

Page 84: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

79

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodic melakukan

pengawasan dan memberika arahanp ada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

Page 85: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

80

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 86: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

81

19. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN/PEMAKAIAN ASSET DAERAH

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Foto copy KTP pemohon;

4. Proposal Acara;

5. Bukti Bayar;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Hasil pemeriksaan Dinas Teknis disampaikan

kembali secara elektronik ke DPMPTSP;

6. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

7. Kepala Dinas menandatangani penerbitan SK

sewa gedung secara elektronik.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Penerbitan SK 3 hari.

5 Biaya/Tarif Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

6 Produk Pelayanan Surat Izin Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

Page 87: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

82

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 88: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

83

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

Page 89: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

84

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan, melaporkan

kepada atasan dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 90: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

85

21. STANDAR PELAYANAN IZIN WARNET

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3

tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet

(WARNET).

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. Dokumen Lingkungan;

5. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

komitmen;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

5. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

penerbitan izin usaha WARNET manual;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

NIB OSS 30 menit;

5 (lima) hari kerja setelah pengajuan berkas lengkap

dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Izin Warnet

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

Page 91: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

86

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Papan Pengumuman;

14. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

15. TV;

16. Tempat Sampah;

17. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 92: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

87

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keaman

an dan keselamatan pemohon;

Page 93: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

88

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 94: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

89

22. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR

CABANG PEMBANTU DAN KAS KOPERASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha

Simpan Pinjam Koperasi.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;

4. Komitmen:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

c. Dokumen Lingkungan;

5. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy pdf;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobil v2) atau

disampaikan secara langsung di kantor

DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 95: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

90

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja setelah pengajuan berkas lengkap

dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang

Pembantu dan Kas Koperasi

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

Page 96: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

91

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Page 97: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

92

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 98: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

93

23. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor

5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha

Simpan Pinjam Koperasi.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;

5. Komitmen:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

c. Dokumen Lingkungan

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS.

Page 99: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

94

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja setelah pengajuan berkas lengkap

dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

Page 100: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

95

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

Page 101: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

96

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 102: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

97

24. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG SYARIAH,

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH DAN KANTOR KAS KOPERASI

SYARIAH

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha

Simpan Pinjam Koperasi.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

c. Dokumen Lingkungan

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobil v2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 103: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

98

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pembukaan Kantor cabang Syariah, Kantor

Cabang Pembantu Syariah dan Kantor Kas Koperasi

Syariah

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

Page 104: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

99

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

Page 105: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

100

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 106: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

101

25. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI SYARIAH

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha

Simpan Pinjam Koperasi;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;

5. Komitmen:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobil v2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6.Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

Page 107: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

102

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja setelah pengajuan berkas lengkap

dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Syariah

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

Page 108: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

103

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 109: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

104

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman

3. Area kantor dilengkapi CCTV

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keaman

an dan keselamatan pemohon

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 110: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

105

26. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun

2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Budidaya Holtikultura dari OSS;

5. Komitmen :

-Sertifikat Kompetensi Produksi yang dilaksanan

oleh sub urusan pengawasan dan sertifikasi

benih;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor Dpmptsp;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

Page 111: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

106

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

7 (tujuh) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Budidaya Hortikultura

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

Page 112: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

107

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

Page 113: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

108

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 114: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

109

27. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun

2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan dari OSS;

5. Komitmen:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

e. untuk proses produksi tanaman pangan berupa

rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa

genetika dari komisi keamanan hayati;

f. untuk penanganan pasca panen keterangan

jaminan bahan baku, rekomendasi keamanan

hayati produk rekayasa genetika dari komisi

keamanan hayati;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan

Page 115: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

110

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

16 (enam belas) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

Page 116: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

111

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 117: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

112

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 118: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

113

28. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun

2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Budidaya Perkebunan dari OSS;

5. Komitmen:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi

e. rencana kerja pembangunan kebun serta

fasilitasi pembangunan gedung masyarakat

sekitar.

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy

dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor Dpmptsp;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 119: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

114

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Budidaya Perkebunan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected]

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

Page 120: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

115

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

Page 121: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

116

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi keaman

an dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 122: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

117

29. STANDAR PELAYANANIZIN PENDIRIAN LEMBAGA TK DAN PAUD

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2 Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Akta Pendirian Lembaga;

4. NPWP Lembaga;

5. Foto Copy KTP;

6. Data Tenaga Pendidikan dan Peserta didik;

7. Kurikulum Pendidikan;

8. Peta lokasi;

9. Semua persyaratan dalam bentuk

hardcopy dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 123: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

118

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan

Satuan Non Formal;

9. Pengefektifan Izin Penyelenggaraan Satuan Non

Formal;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (hari) kerja setelah berkas lengkap dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1.Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermainanak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

Page 124: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

119

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 125: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

120

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 126: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

121

30. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT (PKBM)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2 Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Akta Pendirian Lembaga / Yayasan;

4. NPWP Lembaga;

5. Foto Copy KTP;

6. Data Tenaga Pendidikan dan Peserta didik;

7. Kurikulum Pendidikan;

8. Peta lokasi;

9. Foto Copy Kepemilikan Lahan;

10. Foto copy IMB;

11. Susunan Pengurus;

12. ADART;

13. Program jangka panjang / jangka pendek;

14. Rencana Induk pengembang sekolah;

15. Daftar calon tenaga pendidikan;

16. Ijazah Tenaga Pendidikan (dilegalisir);

17. Kurikulum Program KBM;

18. Daftar Sarana Prasarana;

19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL);

20. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari

Yayasan/lembaga;

21. Semua persyaratan dalam bentuk

hardcopy dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS ( i-mobile v2) atau bisa

Page 127: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

122

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Lembaga Latihan

Kerja;

9. Pengefektifan Izin Lembaga Latihan Kerja;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (hari) kerja setelah berkas lengkap dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasarana dan

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

Page 128: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

123

/Atau Fasilitas 3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermainanak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

Page 129: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

124

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 130: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

125

31. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN

PELATIHAN (LKP)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2 Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Akta Pendirian Lembaga / Yayasan;

4. NPWP Lembaga;

5. Foto Copy KTP;

6. Data Tenaga Pendidikan dan Peserta didik;

7. Kurikulum Pendidikan;

8. Peta lokasi;

9. Foto Copy Kepemilikan Lahan;

10. Foto copy IMB;

11. Susunan Pengurus;

12. ADART;

13. Program jangka panjang / jangka pendek;

14. Rencana Induk pengembang sekolah;

15. Daftar calon tenaga pendidikan;

16. Ijazah Tenaga Pendidikan (dilegalisir);

17. Kurikulum Program KBM;

18. Daftar Sarana Prasarana;

19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL);

20. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari Yayasan/

lembaga;

21. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF;

Page 131: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

126

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS ( i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Lembaga Latihan

Kerja;

9. Pengefektifan Izin pendirian lembaga kursus

dan pelatihan;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (hari) kerja setelah berkas lengkap dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin pendirian Lembaga kursus dan Pelatihan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

Page 132: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

127

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

Page 133: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

128

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggudan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 134: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

129

32. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SD

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2 Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Akta Pendirian Lembaga;

4. NPWP Lembaga;

5. Foto Copy KTP;

6. Data Tenaga Pendidikan dan Peserta didik;

7. Kurikulum Pendidikan;

8. Peta lokasi;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program

atau Satuan Pendidikan;

Page 135: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

130

9. Pengefektifan Izin Pendirian Program atau Satuan

Pendidikan;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (hari) kerja setelah berkas lengkap dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian secara langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

Page 136: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

131

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

Page 137: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

132

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 138: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

133

33. STANDAR PELAYANANIZIN PENDIRIAN LEMBAGA SMP

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018

Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2 Persyaratan 1. Surat permohonan bermaterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Akta Pendirian Lembaga.

4. NPWP Lembaga;

5. Foto Copy KTP;

6. Data Tenaga Pendidikan dan Peserta didik;

7. Kurikulum Pendidikan;

8. Peta lokasi;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampai

kan secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 139: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

134

8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program

atau Satuan Pendidikan;

9. Pengefektifan Izin Pendirian Program atau Satuan

Pendidikan;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (hari) kerja setelah berkas lengkap dan benar

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan/Ata

u Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

Page 140: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

135

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 141: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

136

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 142: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

137

34. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN (IUA)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor Pm 88 Tahun 2018

Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;

5. Komitmen:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

s. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

c. Dokumen Lingkungan;

6. Semua persyaratan dalam bentuk

hard copy dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 143: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

138

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Usaha Angkutan (IUA)

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Papan Pengumuman;

Page 144: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

139

14. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

15. TV;

16. Tempat Sampah;

17. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 145: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

140

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 146: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

141

35. STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor Pm 88 Tahun 2018

Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;

5. Komitmen:

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

c. Dokumen Lingkungan;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

Page 147: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

142

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Trayek

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

Page 148: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

143

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

Page 149: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

144

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 150: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

145

36. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri LHK Nomor 102 TAHUN 2018

tentang Tata cara perizinan pembuangan air

limbah melalui pelayanan perizinan berusaha

secara elektronik;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Pembuangan air dari OSS

5. Izin lingkungan defisitif

6. Persyaratan Pemenuhan Komitmen;

7. Izin Komersial operasinal dengan komitmen dan

pernyataan pemenuhan komiteman yang

ditandatangani membidangi urusan lingkungan

dilengkapi dokumen teknis yang terdiri dari :

I. pembuangan Air Limbah ke air permukaan:

a. kajian pembuangan Air Limbah ke air

permukaan;

b. informasi mengenai tata letak industri

keseluruhan dan penandaan unit yang

berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;

c. neraca air dan Air Limbah yang

menggambarkan keseluruhan sistem yang

berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;

d. informasi mengenai deskripsi sistem IPAL;

e. informasi yang menjelaskan upaya yang

dilakukan dalam melakukan pengelolaan

Air Limbah;

f. informasi uraian penanganan kondisi

darurat Pencemaran Air;

g. prosedur operasional standar tanggap

darurat IPAL; dan

Page 151: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

146

h. pakta integritas;

II.Dokumen Teknis untuk pemanfaatan Air

Limbah secara aplikasi ke tanah :

a. informasi mengenai produksi;

b. neraca massa air dan Air Limbah;

c. rencana pengelolaan Air Limbah;

d. rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan

Air Limbah ke tanah; dan

e. pakta integritas;

8. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksa an lapangan;

6. Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen

disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Notifikasi

Persetujuan pemenuhan komitmen Air Limbah

dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Air Limbah dalam system OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

25 (Dua Puluh Lima) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar

Page 152: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

147

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 153: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

148

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

Page 154: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

149

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 155: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

150

37. STANDAR PELAYANAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (TPS LB3)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri LHK Nomor 95 tahun 2018

tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin

Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Penyimpanan Sementara limbah B3 dari

OSS;

5. Pernyataan pemenuhan komitmen:

a. Keterangan tentang lokasi;

b. Jenis limbah B3 yang dikelola;

c. Sumber, karakteristik dan kode limbah B3

yang dikelola;

d. Lay out dan design konstruksi lokasi

bangunan pengelolaan limbah B3;

e. Uji kualitas lingkungan;

f. Uraian pengelolaan limbah B3;

g. Diagram air proses pengelolaan limbah B3

yang dilengkapi dalam bentuk narasi;

h. Jenis dan Spesifikasi peralatan pengelolaan

limbah B3;

i. Klasifikasi pengendalian pencemaran apabila

menghasilkan polutan pencemar lingkungan;

j. perlengkapan system tanggap darurat;

k. tata letak saluran drainase untuk menyimpan

limbah B3 fasa air;

l. asuransi pencemaran lingkungan hidup;

Page 156: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

151

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan

6. Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen

disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Notifikasi

Persetujuan pemenuhan komitmen Limbah B3

dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Limbah B3 dalam system OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

10 (Sepuluh) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

Page 157: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

152

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

Page 158: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

153

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 159: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

154

38. STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN RUMAH TANGGA

(PIRT)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai izin produksi

makanan atau minuman ;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha;

4. Foto Copy KTP;

5. Pas Foto 3x4 pemilik usaha rumahan 3 lembar;

6. Surat Keterangan Domisili;

7. Denah Lokasi dan bangunan;

8. Surat Keterangan Puskesmas atau dokter untuk

pemeriksaan kesehatan dan sanitasi;

9. Surat izin usaha dari OSS;

10. Data Produk makanan atau minuman yang

diproduksi;

11. Sampel hasil produksi makanan atau minuman

yang diproduksi;

12. Label makanan yang akan dipakai pada produk

makanan minuman yang diproduksi;

13. Menyerahkan hasil uji laboratorium yang disaran

kan oleh Dinas kesehatan, mengikuti penyuluh

an keamanan pangan (sertifikat penyuluhan

pangan);

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan SPP-IRT yang

memuat informasi :

a. Nama Jenis Pangan;

b. Nama Dagang;

c. Jenis Kemasan;

d. Berat Bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl);

Page 160: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

155

e. Bahan Baku dan bahan lainnya yang

digunakan;

f. Tahapan produksi;

g. Nama, alamat, kode pos dan no telp Nama

Pemilik;

h. Nama penanggung jawab informasi tentang

masa simpan (kedaluarsa);

i. Informasi tentang kode produksi;

2. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

3. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

4. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

5. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

6. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

Visitasi lapangan;

7. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan

secara elektronik ke DPMPTSP;

8. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

9. Kepala Dinas menandatangani persetujuan

penerbitan Sertifikat Produksi Pangan;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima ) hari kerja

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas

di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

Page 161: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

156

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma StandarProsedurdanKriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

Page 162: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

157

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 163: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

158

39. STANDAR PELAYANAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik

Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata

Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga

Pelatihan Kerja;

2 Persyaratan 1. Mengisi Permohonan bermaterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Scan Akta Pendirian Perusahaan;

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

5. Foto ukuran 4x6 (3) Lembar;

6. NPWP Lembaga;

7. Scan Surat Keterangan Domisili LPK;

8. Scan Tanda Bukti kepemilikan atau sewa

sarana (IMB) dan fasilitas sarana;

9. Profile LPK, Struktur Organisasi;

10. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan

peninjauan lapangan;

6. Hasil Tinjau Lapangan sebagai dasar untuk

diterbitkan rekomendasi disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

Page 164: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

159

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Izin LPK dengan

Digital Elektronik;

9. Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) hari kerja

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian secara langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

8 Sarana Dan

Prasaranadan

/Atau Fasilitas

1.Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

Page 165: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

160

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodic melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

Page 166: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

161

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 167: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

162

40. STANDAR PELAYANAN IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun

2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian;

3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang

Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha dari OSS;

5. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy PDF; 3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau bisa

disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP ;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

5 (lima) Hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Page 168: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

163

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

Page 169: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

164

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

Page 170: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

165

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 171: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

166

41. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGECER OBAT HEWAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun

2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. Izin Usaha Obat Hewan dari OSS;

4. Komitmen;

a. Pernyataan memiliki atau menguasai sarana

/peralatan dan tempat penyimpanan obat

hewan yang terjaga mutunya;

b. pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan

dan apoteker sebagai penanggungjawab

teknis bagi importir dan eksportir;

c. Pembayaran bukti PNPB;

d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

e. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

f. Dokumen Lingkungan;

g. Izin Lokasi;

5. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

Page 172: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

167

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha Obat Hewan dalam

sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

16 (Enam Belas) Hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pengecer Obat Hewan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

Page 173: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

168

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 174: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

169

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan;

Page 175: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

170

42. STANDAR PELAYANAN IZIN RUMAH POTONG HEWAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun

2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Rumah Potong Hewan dari OSS;

5. Komitmen :

a. Dokter Hewan Sebagai Pelaksana dan

Penanggung jawab teknis;

b. Pemeriksa daging;

c. Juru Sembelih Halal bagi komoditas yang

dipersyaratkan;

d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

e. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

f. Dokumen Lingkungan;

g. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy PDF;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

Aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

Page 176: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

171

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital

elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

dalam sistem OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

7 (hari) Kerja

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Rumah Potong Hewan

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

Page 177: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

172

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 178: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

173

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampai

kan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris permasalah

an yang ditemukan, melaporkan kepada atasan

dan segera mencarikan solusi.

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 179: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

174

43. STANDAR PELAYANAN IZIN JAGAL KIOS DAGING DAN LOS DAGING

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 15 Tahun 2011

tentang Izin Jagal, Kios Daging dan Pemasukan

Daging

2 Persyaratan A. Penerbitan izin jagal :

1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Foto copy KTP 2 (dua) lembar;

5. Foto berwarna ukuran 4 X6 3 (tiga) lembar;

6. Surat pernyataan mentaati segala peraturan

yang berlaku dalam penyediaan daging dan

jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal

(ASUH);

7. Memiliki juru sembelih muslim yang dibina

oleh Dinas Peternakan dan/atau MUI

Kabupaten Blitar (kecuali hewan babi).

B. Penerbitan Izin kios daging

1. Surat Permohonan bermeterai;

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Foto copy KTP 2 (dua) lembar;

5. Foto berwarna ukuran 4 X6=3 (tiga) lembar;

6. Foto copy SIUP yang diligalisir;

7. Foto copy izin HO dan IMB yang diligalisir

(kecuali lokasi milik pasar);

8. Surat pernyataan mentaati segala peraturan

yang berlaku dalam penyediaan daging dan

jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal

(ASUH);

C. Penerbitan Izin Pemasukan Daging :

1. Surat Permohonan bermeterai;

Page 180: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

175

2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Foto copy KTP 2 (dua) lembar;

5. Foto berwarna ukuran 4 X6=3 (tiga) lembar;

6. Surat keterangan dari RPH asal atau surat

keterangan pemasukan bahan asal hewan

(SKPBAH) untuk daging dari luar provinsi atau

surat rekomendasi dari Dinas Peternakan

Provinsi Jawa Timur untuk daging impor;

7. Surat pernyataan mentaati segala peraturan

yang berlaku dalam penyediaan daging dan

jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal

(ASUH);

Komitmen :

a. Dokter Hewan Sebagai Pelaksana dan

Penanggung jawab teknis;

b. Pemeriksa Daging;

c. Juru Sembelih Halal bagi komoditas yang

dipersyaratkan;

d. Izin Mendirikan Bagungan (IMB);

e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

f. Dokumen Lingkungan;

g. Izin Lokasi;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online dalam

aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau disampaikan

secara langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik

ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

Page 181: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

176

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin

Operasional dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin jagal, kios daging dan

pemasukan daging dalam sistim OSS;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

3 (tiga) hari

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Izin jagal, kios daging dan pemasukan daging

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG;

Page 182: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

177

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

Page 183: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …
Page 184: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 1 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR: 188/ 25 /409.06/KPTSP/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

1. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

08 Tahun 2020 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik di Bidang Perdagangan.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

5. Izin Operasional Tanda Daftar Gudang;

6. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi

7. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

Page 185: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 2 -

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dan Izin Operasional dengan

digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dan Izin

Operasional dalam sistem OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 Jam;

Pengefektifan Izin Operasional 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Gudang (TDG);

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyempaian langsung kepada Petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900

7. Website DPMPTSP;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar

8 Sarana Dan

Prasarana Dan/Atau

Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

Page 186: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 3 -

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK);

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00);

Page 187: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 4 -

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman

3. Area kantor dilengkapi CCTV

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 188: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 5 -

2. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehaan.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha ( NIB);

4. Foto Copy KTP;

5. Surat Keterangan Lokasi Praktek;

6. Surat Pengantar Penyehat Tradisional dari

Puskesmas;

7. Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan

Caabang Perkumpulan Para Pemijat Penyehatan

Indonesia.

8. Semua persyaratan dalam bentuk hard copy dan

softcopy PDF

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara on line dalam

aplikasi FAST-DS ( i-mobile v2);

2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi

atas berkas permohonan;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis selaku PD teknis;

5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan Visitasi

lapangan;

6. Hasil visitasi diguanakan sebagai dasar

mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan

STPT dan disampaikan secara elektronik ke

DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani Surat Tanda

Daftar Penyehat Tradisional (STPT );

4 Jangka Waktu 5 ( lima ) hari kerja dalam keadaan berkas lengkap

Page 189: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 6 -

Pelayanan dan benar.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Surat Tanda Daftar Usaha Penyehat Tradisional

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotakpengaduan, saran danmasukan yang telah

di sediakan di tempatlayanan;

4. email :[email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar.

8 Sarana, Prasarana

dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi SIMBG.

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK).

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

Page 190: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 7 -

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodic melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waku yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

diantar ke alamat pemohon.

13 Jaminan

Keamanan Dan

Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan menyampaikan

laporan kepada kepala dinas;

Page 191: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 8 -

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan, melaporkan

kepada atasan dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan menyelesaikan

melalui inovasi pelayanan.

Page 192: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 9 -

3. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA JASA MAKAN DAN MINUMAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard copy

dan softcopy PDF

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan

dengan cara mengunggah secara online

dalam aplikasi FAST – DS (I-mobilv2) atau

disampaikan secara langsung di kantor

DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas

Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 193: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 10 -

8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan

pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan

digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minuman

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang

telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

Page 194: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 11 -

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada

apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat

Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waku yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

memberikan kompensasi yang berupa Surat

Izin Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

Page 195: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 12 -

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel dan

rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan evaluasi

kinerja harian dan mingguan dan

menyampaikan laporan kepada kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan, melaporkan

kepada atasan dan segera mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 196: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 13 -

4. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 197: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 14 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

Page 198: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 15 -

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 199: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 16 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 200: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 17 -

5. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA JASA PRAMUWISATA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 201: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 18 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

Page 202: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 19 -

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 203: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 20 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 204: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 21 -

6. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 205: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 22 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

Page 206: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 23 -

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 207: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 24 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 208: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 25 -

7. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR WISATA TIRTA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 209: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 26 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Wisata Tirta

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

Page 210: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 27 -

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 211: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 28 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 212: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 29 -

8.STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA JASA INFORMASI

PARIWISATA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS (I-

mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 213: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 30 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi

Pariwisata

7 Penanganan Pengaduan,

Saran Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

Page 214: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 31 -

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai

waku yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 215: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 32 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 216: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 33 -

9. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA JASA KONSULTAN

PARIWISATA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 217: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 34 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan

Pariwisata

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

Page 218: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 35 -

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 219: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 36 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 220: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 37 -

10. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA SPA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 221: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 38 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Spa

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

Page 222: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 39 -

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 223: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 40 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 224: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 41 -

11. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA DAYA TARIK WISATA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 225: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 42 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

Page 226: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 43 -

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 227: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 44 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 228: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 45 -

12. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA JASA

PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,

KONFERENSI DAN PAMERAN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

Page 229: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 46 -

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan

Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi

dan Pameran

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

Page 230: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 47 -

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15. Jalan landing bagi penyandang

disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Page 231: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 48 -

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 232: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 49 -

13. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA KAWASAN PARIWISATA

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 233: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 50 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

Page 234: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 51 -

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 235: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 52 -

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan

Roda 2 dan Roda 4 yang aman dan

nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang

nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu

milik pemohon yang tertinggal di kantor

akan dikembalikan melalui pengumuman

secara langsung atau media social yang

dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin

mingguan maupun bulanan melalui apel

dan rapat staf;

2. Kepala Bidang pelayanan melakukan

evaluasi kinerja harian dan mingguan

dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana pelayanan menginventaris

permasalahan yang ditemukan,

melaporkan kepada atasan dan segera

mencarikan solusi;

4. Menemukan permasalahan dan

menyelesaikan melalui inovasi pelayanan.

Page 236: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 53 -

14. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PENYELENGGARAAN

KEGITAN HIBURAN DAN REKREASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Pariwisata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan bermaterai;

2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;

3. Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. Izin Usaha Tanda Daftar Usaha

Pariwisata;

5. Komitmen:

a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi);

c. Dokumen Lingkungan;

d. Izin Lokasi;

6. Semua persyaratan dalam bentuk hard

copy dan softcopy PDF.

3 Sistem, Mekanisme Dan

Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas

persyaratan dengan cara mengunggah

secara online dalam aplikasi FAST – DS

(I-mobilv2) atau disampaikan secara

langsung di kantor DPMPTSP;

2. Petugas front office melakukan verifikasi

kelengkapan berkas;

3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan

validasi;

4. Berkas diteruskan secara elektronik ke

Dinas Teknis;

5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan

lapangan;

6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara

elektronik ke DPMPTSP;

7. Kepala Bidang Perizinan melakukan

verifikasi;

Page 237: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 54 -

8. Kepala Dinas menandatangani

Persetujuan pemenuhan komitmen Izin

Usaha dengan digital elektronik;

9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem

OSS.

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Izin Usaha OSS 1 jam;

Pengefektifan Izin Usaha 5 hari.

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan

Kegitan Hiburan dan Rekreasi.

7 Penanganan

Pengaduan, Saran Dan

Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada

Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten

Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada

petugas di loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan

yang telah di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA no. 1. 087864091127

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ;

https://dpmptsp.blitarkab.go.id/

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar.

8 Sarana Dan Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Aplikasi FAST DS;

14. Papan Pengumuman;

Page 238: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

- 55 -

15.Jalan landing bagi penyandang disabilitas;

16. TV;

17. Tempat Sampah;

18. Tempat Cuci Tangan.

9 Kompetensi Pelaksana 1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur

(SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan

Kriteria (NSPK).

10 Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan

harian melalui sarana CCTV dan secara

insidentil memastikan pelayanan di front

office berjalan dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan

pada apel pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan

dan memberikan arahan untuk

kelancaran pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan di front office.

11 Jumlah Pelaksana 3 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30 -15.30

(Istirahat Jam 12.00-13.00)

Jumat : Jam 08.00 -15.00 (Istirahat Jam

11.00-13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan

perundang-undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam

proses penerbitan izin usaha sesuai waku

yang telah ditentukan, maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin

Usaha akan diantar ke alamat pemohon.

Page 239: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …
Page 240: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

1

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 188/ 25 /409.06/KPTS/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BLITAR

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

1. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT IZIN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tentang Tata

Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

2 Persyaratan 1. Membawa SK Ijin Asli;

2. Membawa Fotocopy SK Ijin sebanyak maksimal

10 lembar;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan legalisir dengan dilengkapi

persyaratan;

2. Penandatangan legalisir oleh Kepala Dinas atau

Sekretaris Dinas;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

1 jam

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Legalisasi Surat Izin

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

Page 241: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

2

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami ketentuan tata naskah dinas;

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Sekretaris melakukan pengawasan dan memberi

kan arahan untuk kelancaran pelayanan;

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian mengawasi

secara langsung pelaksanaan pelayanan;

11 Jumlah Pelaksana 2 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30 (Istirahat Jam

12.00-13.00);

Page 242: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

3

Jumat : Jam 08.00-15.00 (Istirahat Jam 11.00-

13.00);

4. Produk Layanan di jamin peraturan perundang-

undangan;

5. Apabila terjadi keterlambatan dalam proses

penerbitan izin usaha sesuai waktu yang telah

ditentukan, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan

kompensasi yang berupa Surat Izin Usaha akan

di antar ke alamat pemohon;

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parker kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

4. Apabila terdapat barang atau sesuatu milik

pemohon yang tertinggal di kantor akan

dikembalikan melalui pengumuman secara

langsung atau media social yang dimiliki;

5. Terdapat petugas piket yang mengawasi

keamanan dan keselamatan pemohon;

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Kepala Dinas melakukan evaluasi rutin mingguan

maupun bulanan melalui apel dan rapat staf;

2. Sekretaris melakukan evaluasi kinerja harian dan

mingguan dan menyampaikan laporan kepada

kepala dinas;

3. Pelaksana menginventaris permasalahan yang

ditemukan, melaporkan kepada atasan dan

segera mencarikan solusi;

Page 243: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

4

2. STANDAR PELAYANAN PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN

MODAL (LKPM) ONLINE

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal;

2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal;

2 Persyaratan 1. Pelaku Usaha harus memiliki Hak Akses;

2. Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam angka

1 diperoleh Pelaku Usaha setelah mendaftar NIB

melalui sistem OSS;

3 Sistem, Mekanisme

Dan Prosedur

SISTEM PENGISIAN LKPM ONLINE

a. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha

untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi

dengan nilai investasi lebih dari Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib

melakukan LKPM;

b.1. Bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi antara

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta Rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap

6 (enam) bulan (semester);

2. Bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi antara

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)

sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar Rupiah) wajib menyampaikan LKPM

setiap 3 (tiga) bulan (triwulan); dan

3. Bagi Pelaku Usaha dengan nilai investasi lebih

dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Rupiah) wajib menyampaikan LKPM setiap 3

(tiga) bulan (triwulan).

c. Periode pelaporan LKPM sebagai berikut :

1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat

tanggal 10 bulan April tahun yang

bersangkutan;

Page 244: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

5

2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat

tanggal 10 bulan Juli tahun yang

bersangkutan;

3. Laporan triwulan III disampaikan tanggal 10

bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan

4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat

tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya;

d. Pengisian LKPM Online bagi pelaku usaha dalam

Tahap Kontruksi ( Belum Komersial) :

1. Masuk ke lkpmonline.bkpm.go.id atau

oss.go.id lalu masukkan ID pengguna dan

kode akses;

2. Pada menu LKPM pilih “Tahap

kontruksi/Belum komersial”lalu klik “Tambah

LKPM baru”;

3. Klik izin yang akan dilaporkan. Lalu klik

lanjut;

4. Pada menu realisasi investasi input data

realisasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

5. Masuk pada kontak perusahaan dan input

data petugas yang bertanggung jawab

melakukan pengisian LKPM lalu klik kirim

LKPM;

6. Untum melihat status LKPM dapat di cek di

menu pencarian LKPM di beranda;

e. Pengisian LKPM Online bagi pelaku usaha yang

sudah tahap produksi (Sudah Komersial) :

1. Masuk ke lkpmonline.bkpm.go.id atau

oss.go.id lalu masukkan ID pengguna dan

kode akses;

2. Pada menu LKPM pilih “Tahap produksi sudah

komersial”lalu klik “Tambah LKPM baru”;

3. Klik izin yang akan dilaporkan. Pelaku usaha

menyampaikan LKPM per-proyek dan klik

lanjut;

Page 245: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

6

4. Pada menu realisasi investasi input data

realisasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

5. Diisi realisasi produk barang/jasa dan

pemasaran selama periode pelaporan klik

lanjut;

MEKANISME DAN PROSEDUR PENDAMPINGAN

1. Pelaku usaha (wajib lapor lkpm) datang ke

dpmptsp menemui petugas pendamping (LKPM

Online) di tempat/counter khusus

pendampingan (LKPM Online);

2. Petugas melakukan pendampingan pengisian

(LKPM Online) bersama pelaku usaha (wajib

lapor lkpm);

3. Pelaku usaha dipandu petugas masuk pada

aplikasi LKPM Online atau melalui OSSv1.1

dengan syarat telah memiliki hak akses berupa

ID pengguna (username) dan kode akses

(password) dari BKPM;

4. Pelaporan (LKPM Online) dari pelaku usaha yang

dilakukan melalui OSSv1.1 dapat langsung

diproses jika pada awal pendaftaran perizinan

pelaku usaha dahulu sudah melalui OSSv1.1;

5. Pelaporan (LKPM Online) dari pelaku usaha yang

awal pendaftaran perizinannya dahulu melalui

OSSv1.0 tidak dapat melaporkan pelaksanaan

kegiatan usahanya melalui akun OSSv1.1

sebelum melakukan migrasi data perizinan (dari

OSSv1.0 ke OSSv1.1);

6. Migrasi data perizinan dari OSSv1.0 ke OSSv1.1

dapat dilakukan secara mandiri (online);

7. Jika ditemui kendala/masalah dalam pengisian

(LKPM Online), petugas segera mencari solusi

dan penyelesaian saat itu;

8. Jika belum ditemukan jawaban atau solusi

dalam permasalahan pengisian (LKPM Online),

petugas segera menyampaikan kepada pelaku

Page 246: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

7

usaha (wajib lapor lkpm) dan akan

diinformasikan perkembangannya melalui telpon

atau pesan whatssap;

9. Petugas segera melapor pada Kepala Bidang dan

akan diteruskan pada Kepala DPMPTSP terkait

kendala/permasalahan pengisian (LKPM Online)

untuk dicarikan jawaban/solusi bersama.

10. Pendampingan (LKPM Online) selesai;

4 Jangka Waktu

Pelayanan

Senin s/d Kamis : jam 07.30 wib – 15.30 wib;

Jum’at : jam 08.00 wib – 15.00 wib;

Jam 11.00 wib – 13.00 wib (istirahat);

5 Biaya/Tarif Gratis

6 Produk Pelayanan Pelatihan dan pendampingan pengisian LKPM Online

7 Penanganan

Pengaduan, Saran

Dan Masukan

1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan

Veteran No. 10 – Blitar;

2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di

loket/counter pengaduan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah

di sediakan di tempat layanan;

4. email : [email protected];

5. Telp (0342) 801665;

6. Via WA No. 1. 087864091127;

2. 085330429900;

7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.

go.id/;

8. Instagram: @dpmptspkabblitar;

9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;

8 Sarana Dan

Prasarana

Dan/Atau Fasilitas

1. Ruang Tunggu;

2. Tempat Duduk;

3. Mesin Antrian;

4. Komputer;

5. Meja Layanan;

6. Printer;

7. Jaringan WIFI;

8. Alat Tulis;

9. Ruang Laktasi;

Page 247: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …

8

10. Sarana Bermain anak;

11. Air minum dalam dispencer;

12. Pendingin ruangan (AC);

13. Grup Whatssap penanaman modal DPMPTSP;

9 Kompetensi

Pelaksana

1. Ramah dan komunikatif;

2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Memahami system OSS;

4. Memahami Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK);

5. Memahami teknis pengisian LKPM Online;

10 Pengawasan

Internal

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan harian

melalui sarana CCTV dan secara insidentil

memastikan pelayanan di front office berjalan

dengan baik;

2. Kepala Dinas secara periodik melakukan

pengawasan dan memberikan arahan pada apel

pagi dan rapat staf;

3. Kepala Bidang melakukan pengawasan dan

memberikan arahan untuk kelancaran

pelayanan;

4. Kepala Seksi mengawasi secara langsung

pelaksanaan pelayanan;

11 Jumlah Pelaksana 4 Orang (3 kasi dan 1 staf)

12 Jaminan Pelayanan 1. Petugas layanan kompeten;

2. Tempat Layanan Nyaman;

3. Waktu Pelayaan sesuai jam kerja;

Senin – Kamis : Jam 07.30-15.30;

(Istirahat Jam 12.00-13.00);

Jumat : Jam 08.00-15.00;

(Istirahat Jam 11.00-13.00);

13 Jaminan Keamanan

Dan Keselamatan

1. Tersedianya Tempat parkir kendaraan Roda 2

dan Roda 4 yang aman dan nyaman;

2. Ruang Tunggu dan ruang layanan yang nyaman;

3. Area kantor dilengkapi CCTV;

Page 248: BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN …