BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN ...arsip.jdih.blitarkab.go.id/upload/420/PERBUP_NO_84_TAHUN...BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 84 TAHUN 2020

BUPATI BLITAR

PROVINS! JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati

Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar dipandang tidak sesuai

sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar;

Mengingat

-2-

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

-3-


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah



Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Menetapkan

-4-

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1117);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 17);

10. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Togas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 69/D);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016 KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 69

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Acara

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 69/D) diubah

sebagai berikut:

-5-

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan

kebijakan dan pedoman teknis di bidang anggaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai

fungsi :

a. merumuskan prosedur penyusunan rancangan

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

rancangan perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah;

b. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis penyusunan anggaran;

c. mengoordinasikan pengendalian penyusunan

anggaran;

d. mengoordinasikan penyusunan dokumen kebijakan

umum anggaran, plafon prioritas anggaran

sementara, kebijakan umum perubahan anggaran

dan plafon prioritas anggaran sementara perubahan;

dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan.



Pasal 11

( 1) Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kebijakan

dan penyusunan pedoman teknis di bidang anggaran.

-6-


pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai

fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan

perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja

daerah pada dinas daerah;

d. memverifikasi rencana kerja dan anggaran / rencana

kerja dan anggaran perubahan satuan kerja

perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan

anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran satuan kerja perangkat daerah pada dinas

daerah;

e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen

pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan

perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah

pada dinas daerah;

f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;

g. menyajikan informasi keuangan daerah yaitu

anggaran pendapatan dan belanja daerah;

h. menyusun dokumen kebijakan umum anggaran dan

kebijakan umum perubahan anggaran;

1. menyusun dokumen plafon prioritas anggaran

sementara dan plafon prioritas anggaran sementara

perubahan;dan

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

-7-



Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas


dan penyusunan pedoman teknis dibidang anggaran.


pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Anggaran II

mempunyai fungsi :





perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan dan

Bagian lingkup Sekretariat Daerah;


daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Badan dan Bagian lingkup Sekretariat

Daerah;

d. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran

/ rencana kerja dan anggaran perubahan satuan

kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan


anggaran satuan kerja perangkat daerah pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan

dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;




pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Badan dan Bagian lingkup Sekretariat Daerah;


pelaksanaan tugas;

g. menyajikan

perubahan

daerah;

-8-

informasi

anggaran

keuangan

pendapatan

daerah yaitu

dan belanja





perubahan;dan


Kepala Bidang.



Pasal 13

(1) Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas


dan penyusunan pedoman teknis di bidang anggaran.


pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Anggaran III

mempunyai fungsi:





perencanaan anggaran daerah pada Inspektorat dan

Kecamatan;


daerah pada Inspektorat dan Kecamatan;

d. melaksanakan verifikasi rencana kerja dan anggaran

/ rencana kerja dan anggaran perubahan satuan

kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan


anggaran satuan kerja perangkat daerah pada

Inspektorat dan Kecamatan;

-9-




pada Inspektorat dan Kecamatan;


pelaksanaan tugas;

g. menyajikan informasi keuangan daerah yaitu

perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan

belanja daerah;





perubahan;dan


Kepala Bidang.



Pasal 20

(1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan

kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis,

melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian dibidang pengelolaan kas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai

fungsi :

a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan kas

Daerah;

b. melaksanakan pelayanan proses pencairan dana

satuan kerja perangkat daerah atau pihak ketiga;

c. melaksanakan administrasi secara tertib atas

penerimaan dan pengeluaran daerah ke dalam buku

kas, koreksi dan validasi rekapitulasi penenmaan

harian dan penerimaan bulanan;

-10-

d. melaksanakan pengelolaan dana transfer dari pusat,

provinsi dan lainnya;

e. melaksanakan administrasi realisasi penyerapan dan

evaluasi pertanggungjawaban anggaran transfer dana

dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,

koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja

perangkat daerah penerima dana transfer;

f. mengadakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, propinsi terkait dengan

pelaksanaan penggunaan dana transfer;

g. mengadakan perhitungan sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya dana transfer;

h. membuat laporan dan mengirimkan penggunaan

dana transfer;

1. membuat surat pengajuan pencairan dana transfer

dari pusat maupun dari provinsi sesuai ketentuan;

J. melaksanakan administrasi terhadap semua jenis

penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, baik

berupa uang tunai maupun surat berharga;

k. meneliti, mengoreksi dan memvalidasi serta

menyediakan buku kas umum Daerah untuk

ditandatangani kuasa bendahara umum daerah;

1. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi atas

penenmaan dan pengeluaran keuangan dengan

satuan kerja perangkat daerah terkait rekonsiliasi

laporan penerimaan bulanan seluruh satuan kerja

perangkat daerah unit penghasil;

m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah, menyusun Keputusan

Bupati tentang penunjukkan pejabat pengelola

keuangan untuk satuan kerja perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah, penetapan besaran

uang persediaan, dan besaran anggaran kas per

tribulan dalam 1 ( satu) tahun anggaran pada satuan

kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah;

-11-

n. rnelakukan rekonsiliasi pernbukuan kas dengan bank

ternpat penyirnpanan uang daerah, koreksi dan

validasi laporan rekonsiliasi bank;

o. rnerancang penerirnaan dan penyetoran penerirnaan

pajak dan bukan pajak ke kas negara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, koreksi dan validasi

rekapitulasi penyetoran pajak satuan kerja perangkat

daerah dan pihak ketiga di lingkungan Pernerintah

Daerah ke Kas Negara;

p. rnernvalidasi bukti lunas bayar surat perintah

rnernbayar yang dibuat satuan kerja perangkat

daerah dan validasi surat bukti setoran bukan pajak

satuan kerja perangkat daerah di lingkungan

Pernerintah Daerah;

q. rnelaksanakan penernpatan uang daerah, pengelolaan

dan penatausahaan investasi jangka pendek daerah,

koordinasi dalarn pengelolaan penernpatan deposito

pada Bank Jatirn, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI

dan Bank BTN sesuai petunjuk;

r. rnernbuat laporan realisasi penerirnaan bunga harian

investasi jangka pendek (deposito) kepada Bupati

rnelalui Sekretaris Daerah setiap tribulan;

s. rnenyusun dan rnenyediakan laporan kas pos1s1

harian untuk divalidasi bendahara urnurn daerah dan

Kuasa bendahara urnurn daerah dan disediakan

kepada Sekretaris Daerah;

t. rnelaksanakan koordinasi dengan Subbid lainnya di

BPKAD;

u. rnenyiapkan surat penyediaan dana untuk

pengendalian pelaksanaan anggaran kas pada satuan

kerja perangkat daerah; dan

v. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

-12-

6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Desemb er 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 84 / D

Documents

BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN ...arsip.jdih.blitarkab.go.id/upload/420/PERBUP_NO_84_TAHUN...BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 84 TAHUN 2020