• Home

  • Documents

  • BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan...
40

BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan

  • Upload
    lythuy

  • View
    227

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 2: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 3: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 4: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 5: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 6: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 7: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 8: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 9: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 10: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 11: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 12: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 13: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 14: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 15: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 16: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 17: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 18: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 19: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 20: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 21: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 22: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 23: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 24: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 25: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 26: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 27: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 28: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 29: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 30: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 31: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 32: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 33: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 34: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 35: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 36: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 37: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 38: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 39: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan
Page 40: BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG · PDF filedengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan

Bultek 09 Akuntansi Aset Tetap

Bultek 09 Akuntansi Aset Tetap

Documents
bultek 02 KSAP

bultek 02 KSAP

Documents
Bultek PENYUSUTAN

Bultek PENYUSUTAN

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2021. 4. 14. · BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.122, 2021 KEMENKEU. Panitia Urusan Piutang Negara. Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2021. 4. 14. · BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.122, 2021 KEMENKEU. Panitia Urusan Piutang Negara. Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah

Documents
Bultek 01 - Neraca Awal Pusat

Bultek 01 - Neraca Awal Pusat

Documents
Bultek 01 neraca

Bultek 01 neraca

Documents
Bultek 13 Akuntansi Hibah

Bultek 13 Akuntansi Hibah

Documents
Bultek SAP Nomor 11 ATB

Bultek SAP Nomor 11 ATB

Documents
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011

Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011

Documents
TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf

TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf

Documents
Akuntansi Perpajakan Utang Piutang...PENGAKUAN UTANG PIUTANG PAJAK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA

Akuntansi Perpajakan Utang Piutang...PENGAKUAN UTANG PIUTANG PAJAK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA

Documents
Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerahinspektorat.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Bultek-02... · 40 Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU 22

Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerahinspektorat.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Bultek-02... · 40 Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU 22

Documents
Bultek 14 Akuntansi Kas

Bultek 14 Akuntansi Kas

Documents
16 Slide Bultek 06 Akuntansi Piutang

16 Slide Bultek 06 Akuntansi Piutang

Documents
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN PERSERO PASCA …repository.unair.ac.id/30900/1/1. HALAMAN DEPAN.pdf · BUMN Persero untuk mengelola piutang macet berdasarkan ... Peraturan Pemerintah

SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN PERSERO PASCA …repository.unair.ac.id/30900/1/1. HALAMAN DEPAN.pdf · BUMN Persero untuk mengelola piutang macet berdasarkan ... Peraturan Pemerintah

Documents
· PDF fileI. Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Piutang Jangka Panjang berupa Piutang Tuntutan

· PDF fileI. Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Piutang Jangka Panjang berupa Piutang Tuntutan

Documents
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI … · Uraian ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Piutang Retribusi

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI … · Uraian ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Piutang Retribusi

Documents
Bultek 16 Piutang Akrual

Bultek 16 Piutang Akrual

Documents
Manajemen Piutang Pemerintah

Manajemen Piutang Pemerintah

Documents
Bultek 13 Akuntansi Hibah1 - Media Pembelajaran Kami Standar Akuntansi Pemerintahan ... organisasi internasional, pemerintah daerah, ... keuangan negara khususnya pelaporan LK pada

Bultek 13 Akuntansi Hibah1 - Media Pembelajaran Kami Standar Akuntansi Pemerintahan ... organisasi internasional, pemerintah daerah, ... keuangan negara khususnya pelaporan LK pada

Documents
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - ftp.gunadarma.ac.idftp.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1.perbendaharaan.go.id/... · Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 ... Piutang

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - ftp.gunadarma.ac.idftp.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1.perbendaharaan.go.id/... · Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 ... Piutang

Documents
Bultek 7 ok

Bultek 7 ok

Documents
Bantuan Pemerintah - ust.ac.id · PDF filedan penanggulangan kemiskinan dalam Bultek 10 ... mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial/bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal

Bantuan Pemerintah - ust.ac.id · PDF filedan penanggulangan kemiskinan dalam Bultek 10 ... mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial/bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal

Documents
Bultek Akuntansi Utang

Bultek Akuntansi Utang

Documents
4. Penyisihan Piutang pada Pemerintah Daerah

4. Penyisihan Piutang pada Pemerintah Daerah

Documents
BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG - jabarprov.go.idinspektorat.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/02/...Memperhatikan kondisi akuntansi piutang yang sangat luas cakupan, macam, dan

BULTEK NO. 6 AKUNTANSI PIUTANG - jabarprov.go.idinspektorat.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/02/...Memperhatikan kondisi akuntansi piutang yang sangat luas cakupan, macam, dan

Documents
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG - medan.bpk.go.id · 1 SISTEM AKUNTANSI PIUTANG Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG - medan.bpk.go.id · 1 SISTEM AKUNTANSI PIUTANG Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah

Documents
Scanned by CamScanner · Piutang Lainnya-Klaim Jasa I-QE2an ke BPJS Plutang Lalnnya Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan ... Mutasi Kuranq. Aset Lainnya ... Ekuitas

Scanned by CamScanner · Piutang Lainnya-Klaim Jasa I-QE2an ke BPJS Plutang Lalnnya Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan ... Mutasi Kuranq. Aset Lainnya ... Ekuitas

Documents
Bultek 13 Akuntansi Hibah1 - inspektorat.jabarprov.go.id

Bultek 13 Akuntansi Hibah1 - inspektorat.jabarprov.go.id

Documents
PROSEDUR PENCATATAN PIUTANG PENERIMAAN …publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/10887/1/... · Pinjaman atau hibah dari Pemerintah Pusat kepada ... Piutang dari Pendapatan

PROSEDUR PENCATATAN PIUTANG PENERIMAAN …publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/10887/1/... · Pinjaman atau hibah dari Pemerintah Pusat kepada ... Piutang dari Pendapatan

Documents