BULETIN TEKNIS NO. 06BULETIN TEKNIS NO. 06

AKUNTANSI PIUTANGAKUNTANSI PIUTANG

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2013

TRAINING OF TRAINERS TRAINING OF TRAINERS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 20STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 201010

BULETIN TEKNIS NO. 06BULETIN TEKNIS NO. 06

AKUNTANSI PIUTANGAKUNTANSI PIUTANGBULETIN TEKNIS NO. 06BULETIN TEKNIS NO. 06

AKUNTANSI PIUTANGAKUNTANSI PIUTANG

LATAR BELAKANG

PSAP 01 paragraf 43 antara lain menetapkan bahwa Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan antara lain Piutang Pajak dan Piutang Bukan Pajak

Dalam praktik terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak pemerintah yang dapat menambah kekayaan bersih pemerintah.

PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG

Timbulnya karena ada tunggakan pungutan pendapatan yang merupakan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan:

A. Pungutan Pendapatan Negara (pajak, PNBP, valas)B. Perikatan (pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan,

pemberian fasilitas/jasa, transaksi dibayar dimuka)C. Transfer antar pemerintahan (DAU, DAK, DBH)D. Kerugian negara/daerah (TP/TGR)

PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA

IDENTIFIKASI/JENIS:1. Piutang Pajak (Pemerintah Pusat, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota)2. Piutang PNBP (pungutan Pemerintah Pusat Sumber

Daya Alam, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya mis. valas)

3. Piutang Retribusi (pungutan pemda karena pemberian ijin jasa umum/usaha)

4. Piutang PAD Lainnya (bunga, divestasi BUMD, TGR, denda dll)

PENGAKUAN

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau2. Telah diterbitkan surat pebagihan dan telah

dilaksanakan penagihan.

PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA

PENGUKURAN: Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi, berdasarkan surat

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi, berdasarkan setiap

tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi, berdasarkan setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan Pajak.

Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk piutang yang tidak diatur dalam UU tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur Pemerintah.

PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

IDENTIFIKASI/JENIS:1. Pemberian pinjaman piutang pemerintah, penerusan

pinjaman, dana bergulir.2. Penjualan pemindahtanganan barang milik negara dengan

penjualan, pertukaran, hibah, PMP, dan angsuran.3. Kemitraan Bangun Serah Kelola, Bangun Kelola Serah.4. Pemberian fasilitas/jasa penyewaan gedung, rumah dinas,

alat-alat berat, dsb

PENGAKUAN:Kriteria pengakuan piutang:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

2. Jumlah piutang dapat diukur;3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan

penagihan;4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

PENGUKURAN:1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang

dikeluarkan dari kas negara/daerah atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar.

2. Piutang dari penjualan dinilai berdasarkan naskah perjanjian penjualan yang belum dibayar; apabila ada potongan harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Piutang yang timbul dari kemitraan dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Piutang pemberian fasilitas/jasa dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan dikurangi dengan uang muka yang diterima kalau ada.

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

JENIS TRANSFER DASAR PELAKSANAAN

1 Dana Alokasi Umum PMK.04/PMK.07/2008

2 Dana Bagi Hasil PMK 04/PMK.07/2008

3 Dana Alokasi Khusus PMK 04/PMK.07/2008

4 Dana Otonomi Khusus PMK 04/PMK.07/2008

5 Transfer Lainnya PMK 04/PMK.07/2008

6 Bagi Hasil dari Propinsi PP Nomor 65/2001

7 Bantuan Keuangan Propinsi

Diatur masing-masing Provinsi

8 Transfer antar Daerah Diatur masing-masing Pemda

PIUTANG DANA ALOKASI UMUM

DAU berasal dari ketentuan UU 33/2004 tentang PKPD (sebesar 26 % dari penerimaan dalam negeri menurut APBN harus menjadi DAU).

Rincian DAU menurut daerah penerima ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden tersebut bersifat pre-calculated, sehingga tidak ada utang-piutang yang timbul dari DAU.

PIUTANG DANA BAGI HASIL

Terdiri dari bagi hasil pajak dan SDA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemda maupun dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Dicatat sebesar nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Alokasi definitif tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan

PIUTANG DANA ALOKASI KHUSUS

DAK adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

PIUTANG DANA OTONOMI KHUSUS

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada Provinsi NAD dan Papua untuk membantu mendanai program/kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Jumlah piutang yang diakui Pemda NAD/Papua adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat

PIUTANG TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

PENGUKURAN:1. DAU (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar jumlah yang

belum diterima (sesuai rincian Perpres), dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke provinsi/kabupaten/ kota.

2. DBH sebesar jumlah yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

3. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI

IDENTIFIKASI/JENIS:1. Tuntutan Perbendaharaan (TP)2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

PENGAKUAN: 1. Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak – penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara damai2. Penyelesaian melalui Pengadilan, harus ada surat ketetapan dari instansi

berwenang.

PENGUKURAN:Disajikan sebagai Aset Lainnya untuk nilai yang diatas 12 bulan dan sebagai

Aset Lancar untuk nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan.

PENGHAPUSAN PIUTANG

Piutang harus terjaga sesuai “net realizable value”, dengan cara melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang bukan penghapusan piutang. Pencatatan Penyisihan Piutang:

Debet EDL – Cadangan PiutangKredit Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

PEMBERHENTIAN PIUTANG

Terdiri dari:1. Pelunasan dengan pembayaran tunai;2. Penghapusbukuan (write-off) dan

Penghapustagihan (write- down).

PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

Kebijakan intern manajemen dalam keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dan ekuitas dapat lebih realistis.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan (pindah ke ektrakomptabel)

Akuntansi:Debet: EDL – Cadangan PiutangDebet: Penyisihan Piutang Tak TertagihKredit: Piutang

PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

Harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu misalnya apabila upaya-upaya penagihan sendiri gagal, harus diserahkan penagihannya melalui KPKN/L

K/L yang menyerahkan piutang tak tertagih tetap mencatat jumlah piutangnya, dan diberikan penjelasan pada CALK kalau diserahkan penagihannya kepada KPKN/L.

TERIMA KASIH