TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf

7/22/2019 TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf

1/57

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

LAPORAN STUDI LAPANGAN

TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN


2/57


3/57


4/57


5/57

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah,

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Studi

Lapangan ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam terindah terhatur kepada

junjungan Rasulullah Muhammad SAW semoga kita termasuk orang yang mendapat

pertolongan beliau diyaumulakhirnanti.

Laporan Studi Lapangan ini disusun disusun guna memenuhi sebagian dari

persyaratan dinyatakan lulus dari Program Diploma III Akuntansi Pemerintah Sekolah

Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2012. Begitu banyak pihak-pihak yang membantu

dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Studi Lapangan ini

d B ik Ol h k it li i i ik t i k ih li


6/57

5. Bapak Kusmanadji Ak., MBA Selaku Direktur Sekolah Tinggi AkuntansiNegara, Bapak Fadlil Usman, Ak., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akun

Pendidikan Ajun Akuntan, serta seluruh dosen yang telah mencurahkan berbagai

ilmu dan wawasan kepada penulis selama tiga tahun menjalani perkuliahan di

STAN.

6. Bapak Beta Andri Uliansyah SST., M. Acc. selaku dosen pembimbing.Terimakasih atas semua kesabaran, waktu, dan pemikiran yang diberikan untuk

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Laporan Studi

Lapangan ini.

7. Bapak Drs. Totong Sutama, Ak. atas penilaian yang diberikan atas LaporanStudi Lapangan ini serta ilmu yang telah diberikan pada saat penulis berada di

k l 2D S k l h Ti i Ak t i N


7/57

Dalam penulisan Laporan Studi Lapangan ini penulis menyadari masih banyak

kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu penulis menerima secara terbuka

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga

Laporan Studi Lapangan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa STAN pada khususnya

dan masyarakat akademik pada umumnya.

Tangerang Selatan, Juli 2012

Penulis


8/57

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN .................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN STUDI LAPANGAN ................... iii

HALAMAN PERNYATAAN LULUS ............................................................ iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN


9/57

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ...................................... 102. Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Asahan atas Piutang ........................... 12

E. Neraca Pemrintah Kabupaten Asahan per 31 Desember 2011........ 12F. Pengakuan Piutang

Tuntutan Perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan ......... 13

G. Pengukuran PiutangTuntutan Perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan ......... 14

H. Penyajian dan Pengungkapan PiutangTuntutan Perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan ......... 15


10/57

1. Tinjauan Terhadap Pos Piutang.............. 242. Tinjauan Terhadap Pengidentifikasian

Piutang Tuntutan Perbendaharaan 26

3. Tinjauan Terhadap PengakuanPiutang Tuntutan Perbendaharaan 27

4. Tinjauan Terhadap PengukuranPiutang Tuntutan Perbendaharaan 29

5. Tinjauan Terhadap Penyajian dan PengungkapanPiutang Tuntutan Perbendaharaan 31

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 36B S 37


11/57

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sisa Uang Persediaan (UP)

Kegiatan Tahun Anggatan 2005-2007.. 14

Tabel III.1 Komposisi Piutang Lancar..... 24

Tabel III.2 Komposisi Piutang Lain Lain 25

Tabel III.3 Rincian Realisasi Kegiatan

Sekretariat Daerah Tahun 2007 30

Tabel III.4 Tinjauan Pengungkapan

Piutang Tuntutan Perbendaharaan 34


12/57

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Pengakuan Piutang Tuntutan Perbendaharaan 22

Gambar III.2 Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca. 23

Gambar III.3 Pengakuan Piutang

Tuntutan Perbendaharaan dan Aset Lainnya.. 28

Gambar III.4 Penyajian Piutang

Tuntutan Perbendaharaan di Neraca per 31 Desember... 32


13/57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan Tanggal 31 Desember 2011

Lampiran II Rincian Saldo Kas yang Belum Disetor ke Kas Daerah Tahun 2011

Lampiran III Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Asahan


14/57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangTata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan salah satu

kondisi yang ingin dicapai Republik Indonesia saat ini. Salah satu indikator

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan keuangan negara

yang akuntabel serta transparan. Dalam hal ini Indonesia telah melakukan reformasi

di bidang pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan berlakunya paket

Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara, yang terdiri dari Undang-Undang


15/57

2

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu pos yang dimuat dalam Neraca

Laporan Keuangan Pemerintah adalah adalah Piutang Tuntutan Perbendaharaan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan

bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau

melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan

negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Walaupun telah ada aturan yang jelas

mengenai tuntutan perbendahaan, dalam pelaksanaannya pengelolaan dan

penatausahaan piutang perbendaharaan sering terjadi banyak kendala antara lain tidak

dilakukannya pembebanan perbendaharaan, tidak ada penyajian, dan pengungkapan

yang memadai atas piutang tuntutan perbendaharaan yang terjadi, serta masih banyak

i t t t t b d h tid k d t dit ih b bk


16/57

3

B. Tujuan Penulisan Laporan Studi LapanganAdapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Laporan Studi

Lapangan ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, penyajian dan pelaporan piutangtuntutan perbendaharaan di DPPKA Kabupaten Asahan dengan SAP.

2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan ProgramDiploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintah Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara.

3. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman materi yang telahdidapat dan dipelajari dalam proses perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan

sektor publik.

C R Li k P b h


17/57

4

mempelajari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan,

yang berupa buku-buku literatur, media cetak, literatur ilmiah, situs-

situs internet maupun peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berguna untuk

memperoleh pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk

memberikan tinjauan atas permasalahan yang dibahas.

2. Metode Penelitian Lapangan.Metode penelitian lapangan terdiri dari 2 metode, yaitu sebagai berikut.

a. Metode review dokumen, yaitu melihat dan membaca dokumen yang ada yangberkaitan dengan pembahasan permasalahan.

b. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dan fakta di lapangan dengancara melihat atau mengamati secara langsung peristiwa, keadaan, serta proses

b k i d b k di li i k di dij dik d


18/57

5

Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kabupaten Asahan

keadaan dan fakta yang terkait dengan pengakuan, penyajian serta

pengungkapan piutang tuntutan perbendaharaan di Kabupaten Asahan.

BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan beberapa landasan teoritis terkait dengan

permasalahan yang akan dibahas serta tinjauan atas data dan fakta

yang telah diperoleh mengenai pengakuan, penyajian serta

pengungkapan piutang tuntutan perbendaharaan terhadap peraturan dan

standar terkait dengan menerapan teori dan pengetahuan yang penulis

miliki dan membahas permasalahan yang ada.

BAB IV PENUTUP

B b i i b i i i l d i i i d b b b l d


19/57

BAB II

DATA DAN FAKTA

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Pemerintah Kabupaten Asahan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Asahan

adalah lembaga teknis daerah yang merupakan perubahan dari BPKD sesuai dengan

Keputusan Bupati Asahan Nomor 27 Tahun 2008. Instansi ini merupakan gabungan

dari 3 (tiga) unit kerja yang mandiri, yaitu (1) Dinas Pendapatan, (2) Bagian

Keuangan, dan (3) Subbag Perlengkapan pada Bagian Umum dibawah naungan


20/57

7

B. Struktur Organisasi DPPKA Pemerintah Kabupaten AsahanStruktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan dan Aset

Pemerintah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut.

1. Kepala DinasKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Asahan

mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan dan bidang pendapatan, bidang

keuangan dan aset serta melaksanakan pemungutan daerah Kabupaten Asahan.

2. SekretarisSekretaris mempunyai tugas sebagaimana unsur pembantu untuk melaksanakan

sebahagian tugas dan fungsi Kepala DPPKA dalam mengkoordinasikan pelaksanaan

pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan,ketatalaksanaan dan

h k k h h b k l k k i


21/57

8

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepala Bidang

Penetapan dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu: Kepala Seksi Pendataan / Penetapan,

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Seksi Legalisasi Surat-surat

Berharga.

4. Kepala Bidang PenagihanKepala Bidang Penagihan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian

tugas Kepala DPPKA di Bidang Penagihan yang berkaitan dengan Pajak Daerah,

Dana Perimbangan/Bagi Hasil dan Penerimaan Lainnya serta Restitusi.

Kepala Seksi Pajak Daerah Kepala Seksi Dana Perimbangan / Bagi Hasil dan

Penerimaan Lainnya Kepala Seksi Restitusi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepala Bidang

P ih dib l h 3 K l S k i i K l S k i P j k D h K l S k i


22/57

9

6. Kepala Bidang Aset dan InvestasiKepala Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana

sebahagian tugas Kepala DPPKA Kabupaten Asahan di Bidang Aset dan Investasi

yang berkaitan dengan Pencatatan, Pelaporan, Analisa Kebutuhan Barang Daerah,

Pemeliharaan dan Penghapusan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Kepala Bidang Aset

dan Investasi dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu: Kepala Seksi Pencatatan dan

Pelaporan, Kepala Seksi Analisa Kebutuhan Barang Daerah, dan Kepala Seksi

Pemeliharaan dan Penghapusan.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi DPPKA Kabupaten Asahan

dapat dilihat pada lampiran III.

C T P k k d F i DPPKA P i h K b A h


23/57

10

b. Menyusun keuangan APBD dan kebijakan pengelolaan APBD.c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

d. Melaksanakan fungsi bendaharawan umum.e. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD.

f. Melaksanakan pengadaan dan pengurusan Aset Pemerintah Kabupaten Asahan.g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.D. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas

l d i k i iliki i b i b ik


24/57

11

di lingkup Pemerintah Kabupaten Asahan berjumlah 83 unit yang terdiri dari: 17

Dinas, 8 Badan, 3 Kantor, 3 Sekretariat, dan 25 Kecamatan, 25 Cabang Dikjar, 1

Inspektorat, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah.

Sebagai entitas pelaporan maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD

Pemerintah Kabupaten Asahan, terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Unsur yang

mencakup dalam LRA terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

b. Neracad l h l k jik i i k i d


25/57

12

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentan kebijakan akuntansi

yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan

oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan

penyajian laporan keuangan secara wajar.

2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan atas PiutangPemerintah Kabupaten Asahan mengklasifikasikan piutang menjadi Piutang

Pajak/Retribusi dan Piutang Lainnya.

a. Piutang Pajak/RetribusiPiutang Pajak/Retribusi dicatat sebesar nilai nominalnya berdasarkan surat

ketetapan pajak/retribusi yang telah terbitnamun pembayarannya belum diterima

sampai tanggal neraca.


26/57

13

Silaupiasa, Piutang Lain-lain, dan Persediaan.

2. Investasi Jangka Panjang, meliputi Investasi Nonermanen dan Investasi Permanen.3. Aset Tetap, meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,

Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

4. Aset Lainnya, meliputi Tagihan Pemberian Pinjaman Kepada PDAM TirtaSilaupiasa, dan Aset lainnya.

5. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).6. Ekuitas Dana Lancar, meliputi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),

Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan

Sewa Dibayar di Muka.

7. Ekuitas Dana Investasi, meliputi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang,


27/57

14

Pengakuan tersebut baru dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2011. Surat Keputusan

Pembebanan atas kerugian negara yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri

Kisaran kepada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten

Asahan periode 2007 hingga saat ini belum juga dikeluarkan oleh Bupati Asahan.

G. Pengukuran Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Pemerintah KabupatenAsahan

Piutang TP di DPPKA Pemerintah Kabupaten Asahan dicatat berdasarkan nilai

nominal sebesar Rp170.790.875,00 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran

sebagai kerugian Negara berdasarkan Surat Putusan No. 545/Pid.B/2008/PN-Kis

sebesar Rp170.790.875,00. Rincian nilai tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada


28/57

15

Dari tabel II.1 diatas Kerugian sebesar Rp170.790.875,00 berasal dari realisas i

kegiatan MTQ sebesar Rp120.997.500,00 dan Festival Nasyid sebesar

Rp71.372.000,00 dengan total Rp192.349.500,00 namun berdasarkan keputusan

pengadilan hanya sebesar Rp170.790.875,00 yang termasuk sebagai kerugian negara.

Sisa dana dari kegiatan pembinaan iman dan taqwa sebesar Rp31.732.500,00 dan

festival nasyid sebesar Rp30.870.000,00 disita oleh Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai

barang bukti.

H. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaan di DPPKAKabupaten Asahan

Pada bagian aset di Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per 31 Desember yang

telah diaudit oleh BPK, piutang tuntutan perbendaharaan sebesar Rp170.790.875,00


29/57

16

Pekerjaan Umum. Untuk lebih jelasnya rincian sisa UP tersebut dapat dilihat di

lampiran II mengenai kas di bendahara pengeluaran.


30/57

BAB III

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori1. Piutanga. Pengertian Piutang

Warren Reeve dan Fess (2005:404) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

piutang adalah sebagai berikut: Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang

terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Rusdi

Akbar (2004:199) menyatakan bahwa pengertian piutang adalah: piutang meliputi


31/57

18

b. Jenis PiutangBedasarkan Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No. 06, piutang dikelompokkan

berdasarkan peristiwa yang menimbulkannya. Berikut ini merupakan klasifikasi

piutang berdasarkan peristiwa yang menimbulkannya:

1) Pungutan Pendapatan Negara/DaerahTimbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena

adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi

lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan

pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan

Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah. Pendapatan

pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan


32/57

19

4) Kerugian Negara/DaerahPiutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh

atasan langsung kepada orang, pegawai negeri bendahara ataupun pegawai negeri

yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melanggar hukum

mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh

BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum

mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut

sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

1. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)


33/57

20

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat

dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila

penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses

pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM)

dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan

Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang

akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok

aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur

pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah


34/57

21

diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, serta dalam Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang

dinyatakan bahwa pegawai negeri bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau

pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban

yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara, wajib mengganti

kerugian tersebut.

c. Pengakuan Piutang Tuntutan PerbendaharaanPeristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung


35/57

22

ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan 1 dilunasi di atas 12 (duabelas) bulan berikutnya.

e. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaan1) Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca

Setelah diketahui jenis, pengakuan, dan pengukurannya, sebelum disajikan

terlebih dahulu dilakukan pencatatan atas pengakuan piutang tuntutan seperti pada

gambar III.1 berikut.

Gambar III.1

Pengakuan Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No Kode Akun Uraian Debit Kredit

1 Pengakuan Tagihan


36/57

23

Gambar III.2

Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca

ASET KEWAJIBAN

Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek XXXX

. Kewajiban Jangka Panjang XXXX

Piutang Pajak XXXXPiutang PNBP XXXX EKUITAS DANA

Piutang Transfer XXXX Ekuitas Dana Lancar

Bagian Lancar TGR XXXX Cadangan Piutang XXXX

Penyisihan Piutang tak Tertagih Ekuitas Dana Investasi XXXX

Aset Lainnya Diinvestasikan dalam AsetLainnya

XXXX

Tuntutan Perbendaharaan XXXX

2) Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaaan di NeracaDi samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang tuntutan

perbendaharaan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi

dimaksud dapat berupa:


37/57

24

B. Pembahasan1. Tinjauan Terhadap Pos Piutang

Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per

31 Desember Tahun 2011 dimasukkan kedalam kelompok piutang lancar tepatnya

pada bagian piutang lain-lain. Piutang lancar merupakan hak Pemerintah Kabupaten

Asahan yang akan diterima di masa mendatang dalam jangka satu tahun. Piutang

tersebut terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang transfer, belanja dibayar

dimuka, bagian lancar pinjaman kepada PDAM Tirta Silaupiasa, piutang bunga,

piutang PDAM Silaupiasa, dan piutang lain-lain. Rincian piutang tersebut dapat

dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel III.1


38/57

25

piutang lain-lain yang mencakup 8,88% piutang lancar Pemerintah Kabupaten Asahan

dengan jumlah Rp2.467.607.445,00. Selanjutnya piutang lancar urutan ketiga ialah

Piutang PDAM Silaupiasa yang mencakup 7,69% piutang lancar, sedangkan

selebihnya merupakan piutang dengan persentase dibawah 3% yang terdiri dari

piutang pajak 1,27%, piutang retribusi 2,73%, belanja dibayar dimuka 0,26%, bagian

lancar pinjaman kepada PDAM Silaupiasa 1,19% dan piutang bunga sebesar 0,08%

dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp1.534.151.754,00.

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa piutang lain-lain yang merupakan

tempat dimasukkannya piutang tuntutan perbendaharaan merupakan piutang dengan

komposisi kedua terbesar dari seluruh piutang lancar yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Asahan. Adapun komposisi dari piutang lain-lain dapat dilihat pada


39/57

26

Rp170.790.875,00 sedangkan yang piutang penjualan kendaraan menempati urutan

ketiga dengan komposisi 5,61% piutang lain-lain sebesar Rp138.350.000,00.

Piutang tuntutan perbendaharaan yang menempati posisi kedua dalam piutang

lain-lain dengan jumlah Rp170.790.875,00 jika dibandingkan dengan keseluruhan

total piutang lancar piutang tuntutan perbendaharaan akan mencakupi 0,61% dari

seluruh piutang lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Walaupun

hanya mencakup 0,61% dari total piutang lancar, piutang tuntutan perbendaharaan

menempati urutan ketujuh dari total piutang lancar dan posisinya masih berada diatas

piutang bunga dan belanja dibayar dimuka pada Neraca Pemerintah Kabupaten

Asahan per 31 Desember 2011.

2. Tinjauan Terhadap Pengidentifikasian Piutang Tuntutan Perbendaharaan


40/57

27

kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. Piutang Tuntutan PerbendaharaanTuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan

Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu berdasarkan pengidentifikasian yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan SAP dengan menyajikan piutang atas

kerugian negara tersebut sebagai pitang tuntutan perbendaharaan karena kerugian


41/57

28

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2008 sampai

dengan tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Asahan tidak melakukan pengakuan atas

piutang tuntutan perbendaharaan yang yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri

Kisaran sebagai kerugian Negara tersebut. Kerugian negara tersebut masih disajikan

sebagai kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp254.952.000,00 pada Neraca

Pemerintah Kabupaten Asahan per 31 Desember 2011 sebelum diaudit oleh BPK.

Sisa dari kas di bendahara pengeluaran yang tidak diakui sebagai kerugian negara

sebesar Rp84.161.125,00 selanjutnya dimasukkan kedalam aset lainnya didalam

neraca. Pencatatan atas pengakuan piutang tuntutan perbendaharan dan aset lainnya

tersebut dapat dilihat pada gambar III.3 berikut.

Gambar III.3


42/57

29

berwenang. Penyelesaian piutang tuntutan perbendaharaan yang terjadi di Pemerintah

Kabupaten Asahan dilakuksn melalui proses pengadilan. Oleh karena itu dokumen

sumber yang digunakan dalam pengakuan piutang tuntutan perbendaharaan ialah

Surat Putusan No. 545/Pid.B/2008/PN-Kis dari Pengadilan Negeri Kisaran.

Pengakuan piutang tuntutan perbendaharaan seharusnya dilakukan pada tahun 2008

berdasarkan Surat Putusan No. 545/Pid.B/2008/PN-Kis. Bupati asahan seharusnya

segera membentuk TPKN dan memantau penyelesaian kerugian tersebut sehingga

pengakuan tuntutan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang

berlaku. Namun pengakuan piutang tuntutan perbendaharaan belum dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Asahan sejak tahun 2008 hingga 2011. Setelah BPK

mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2011 diketahui


43/57

30

dimasukkan kedalam piutang tuntutan perbendaharaan (jangka panjang). Dengan

pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan akan diketahui nilai yang termasuk

piutang jangka panjang dan nilai yang termasuk bagian lancar piutang. Oleh karena

itu pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan sangat tergantung ketetapan

mengenai jangka waktu pelunasan di dokumen sumber saat pengakuannya.

Pengakuan Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang tidak dilakukan sejak tahun

2008 hingga tahun 2011 mengakibatkan pengukuran atas Piutang tersebut juga tidak

mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Pada tahun 2012

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas lapoan keuangan pemerintah kabupaten

asahan pemerintah kabupaten asahan menyajikan piutang tuntutan perbendaharaan

berdasarkan nilai nominalnya sebesar Rp 170.790.875,00


44/57

31

perbendaharaan hingga saat ini seluruh nilainya masih disajikan sebagai piutang

lancar di Neraca per 31 Desember. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten

Asahan belum melakukan pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan tersebut

sehingga belum dapat menentukan bagian piutang jangka panjang maupun bagian

lancar dari piutang perbendaharaan tersebut karena belum ada surat ketetapan

mengenai jangka waktu pelunasan piutang tersebut.

Jika ditinjau berdasarkan Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No. 06 yang

menyatakan bahwa pengukuran piutang tuntutan perbendaaraan dilakukan sesuai

dengan pengakuannya maka pengukuran atas piutang tuntutan perbendaharaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan sudah tepat dikarenakan belum adanya

pengakuan yg jelas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan atas piutang


45/57

32

Pengakuan atas piutang tuntutan perbendaharaan yang belum dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Asahan tentu saja menyebabkan piutang tuntutan

perbendaharaan tidak disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per 31

Desember Tahun 2011 sebelum di audit BPK. Namun setelah dilakukan pemeriksaan

oleh BPK Pemerintah Kabupaten Asahan memperbaiki Neracanya sehingga piutang

tuntutan perbendaharaan disajikan sebagai bagian lancar piutang tuntutan

perbendaharaan seluruhnya di bagian aset lancar dan juga berpasangan dengan

cadangan piutang di bagian ekuitas dana lancar. Untuk lebih jelasnya penyajian

piutang tuntutan perbendaharaan dapat dilihat pada gambar III.4 berikut ini.

Gambar III.4

Penyajian Piutang Tuntutan Perbendaharaan di Neraca per 31 Desember


46/57

33

Dari gambar III.4 diatas dapat diketahui bahwa seluruh piutang tuntutan

perbendaharaan sebesar Rp170.790.875,00 dimasukkan ke bagian piutang lain-lain

dalam neraca dan disajikan sebagai piutang lancar. Cadangan Piutang sebesar

Rp27.718.265.332,94 termasuk didalamnya cadangan piutang atas tuntutan

perbendaharaan sebesar Rp170.790.875,00. Oleh karena belum adanya jangka waktu

pelunasan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten asahan atas piutang tersebut

maka penyajian piutang tuntutan perbendaharaan seluruhnya dijadikan piutang lancar

dalam neraca. Sisa UP Sekretariat Daerah yang tidak termasuk kerugian daerah

sejumlah Rp84.161.125,00 masuk kedalam aset lainnya yang berjumlah

Rp2.348.890.861,00 serta dimasukkan ke dalam pos diinvestasikan dalam aset lainnya yang

berjumlah Rp3.115.805.021,00 di bagian ekuitas dana investasi di neraca.


47/57

34

Tabel III.4

Tinjauan Pengungkapan Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No Pengungkapan Keterangan

1 Kebijakan akuntansi Sudah

2 Saldo menurut umur Belum

3 Penjelasan atas penyelesaian piutang Belum4 TGR/TP yang masih dalam proses penyelesaian Sudah

5 Barang/uang yang disita oleh Negara/daerah

sebagai jaminan.Sudah

Dari tabel III.4 di atas dapat diketahui bahwa dalam CaLK pemerintah Kabupaten

Asahan telah diungkapkan mengenai kebijakan akuntasi yang digunakan. Piutang

tuntutan perbendaharaan dicatat sesuai dengan nilai nominal pada dokumen sumber

saat pengakuan baik berupa SKTJM maupun surat keputusan instansi lain yang

berwenang. Uang barang bukti yang disita oleh kejaksaan berupa sisa dana dari


48/57

35

Asahan adalah saldo menurut umur piutang serta penjelasan atas penyelesaian

piutang. Saldo menurut umur piutang berguna untuk mengetahui tingkat kolektibilitas

piutang tersebut sehingga dapat diketahui mana piutang yang kemungkinan besar

dapat ditagih dan mana piutang yang kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

Penjelasan mengenai penyelesaian piutang menjelaskan bagaimana proses

penagihan piutang apakah masih pada Pemerintah Kabupaten Asahan atau sudah

diserahkan penagihannya ke KPKNL. Tanpa adanya penjelasan tersebut dapat terjadi

kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan piutang tuntutan

perbendaharaan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam CaLK sudah cukup

memadai karena kebijakan akuntansi sudah diungkapkan, barang bukti yang disita


49/57

BAB IV

PENUTUP

A. SimpulanDari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil simpulan

sebagai berikut.

1. Identifikasi piutang tuntutan perbendaharaan yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Asahan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Asahan telah dapat menentukan piutang yang termasuk

piutang tuntutan perbendaharaan merupakan piutang yang timbul karena


50/57

37

4. Penyajian piutang tuntutan perbendaharaan yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Asahan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Asahan per 31 Desember

2011 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah kabupaten

Asahan menyajikan piutang perbendahaan sebagai bgian dari piutang lain-lain

dalam bagian asset lancar serta bepasangan dengan akun cadangan piutang pada

ekuitas dana lancar.

5. Pengungkapan mengenai piutang tuntutan perbendaraharan yang dilakukan olehPemerintah Kabupaten Asahan telah cukup memadai meskipun masih ada sedikit

kekurangan dalam pengungkapan piutang tuntutan perbendaharaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Pemerintah Asahan telah


51/57

38

B. SaranDari uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya

menunjukkan bahwa akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan di Pemerintah

Kabupaten Asahan telah dilaksanakan dengan cukup baik, hanya saja di bagian

pengakuan dan pengungkapan yang dilakukan masih ada beberapa hal yang perlu di

perbaiki berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis. Oleh karena

itu, penulis mencoba memberikan saran-saran mengenai langkah-langkah yang dapat

diupayakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan pelaksanaan

akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan di Pemerintah Kabupaten Asahan di masa

mendatang. Saran yang diusulkan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Asahan hendaknya segera menetukan jangka waktu


52/57

39

4. Pemerintah Kabupaten Asahan hendaknya melakukan peninjauan terhadap kas dibendahara pengeluaran yang ada pada 17 SKPD yang hingga akhir tahun 2011

belum disetor kembali ke kas daerah karena hal tersebut telah menyalahi aturan

mengenai pengelolaan kas, selain itu dengan banyaknya kas pada SKPD

Pemerintah Kabupaten Asahan yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah

mengindikasikan adanya potensi kerugian negara pada seluruh SKPD tersebut.


53/57

40

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Rusdi. 2004. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: UMP AMP YPKN.

Warren, Reeve dan Fees. 2005. Pengantar Akuntansi Edisi 21. Jakarta: Penerbit

Salemba Empat.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2008. Buletin Teknis Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

________________. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.


54/57


55/57


56/57

RINCIAN SALDO KAS YANG BELUM DISETOR KE KAS DAERAH

No Uraian 2011 (Rp) 2010 (Rp)

1 Dinas Pendidikan 83.929.497,00 410.780.410,00

2 UPT Disdik Kec. Pulau Rakyat 4.750.000,00 4.125.000,00

3 UPT Disdik Kec. Tanjung Balai 450.000,00 669.40,001

4 UPT Disdik Kec. Air Joman 260.000,00 0,00

5 UPT Disdik Kec. Setia Janji 0,00 14.184.595,00

6 UPT Disdik Kec. Tinggi Raja 0,00 1.080.000,00

7 UPT Disdik Kec. Rawang Panca Arga 0,00 90.000,00

8 UPT Disdik Kec. Sei Kepayang Timur 2.978.300,00 3.858.900,00

9 UPT Disdik Kec. Aek Songsongan 2.535.000,00 9.739.220,00

10 Dinas Kesehatan 42.754.120,00 88.949.586,00

11 RSUD H. Abdul Manan Simatupang 0,00 15.598.399,00

12 Dinas PU 0,00 26.635.218,00

13 Lingkungan Hidup 25.000,00 0,0014 Kantor Kependudukan Capil 0,00 4.716.540,00

15 Dinas Sosial 0,00 14.915.522,00

16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 15.583.331,00

17 Dispora 0,00 19.326.753,00

18 Sekretariat Daerah 1.486.345.386,00 5.100.000,00

19 Sekretariat DPRD 0,00 700.068.863,00

Lampiran II


57/57

STRUKTUR ORGANISASI DPPKA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Lampiran III

Documents

TINJAUAN TERHADAP AKUNTANSI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.pdf