Buletin Kawasan Edisi 26-2010

  • Published on
    23-Dec-2016

  • View
    217

  • Download
    3

Transcript

  • PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

    b u l l e t i nK a w a s a n

    Publ ikas iDIREKTORAT KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH BAPPENAS

    E D I S I 2 6 . 2 0 1 0 ISSN 1693-6957

    POTRET

    Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

    Konsep Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Tingkat Komunitas

    Bencana Wasior, Merapi dan MentawaiRehabilitasi dan Rekonstruksi

    Pascabencana

  • Dari reDaksiDaftar isi

    Bencana yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai wilayah Indonesia telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga bagi semua pihak baik pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat luas termasuk masyarakat yang terkena bencana. Berbagai institusi/lembaga baik lokal, nasional maupun internasional telah turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam membantu penanganan korban bencana.

    Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan jelas menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar aksi tanggap darurat sesaat setelah bencana terjadi, akan tetapi meliputi proses mitigasi (prabencana) dan rekontruksi-rehabilitasi (pascabencana). Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan prioritas yang proporsional terhadap ketiga tahap penanggulangan bencana tersebut, khususnya pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi.

    Dengan adanya rangkaian bencana yang dialami dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan kini dirasakan tidak lagi memadai dan sangat disadari bahwa kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

    Berdasarkan kenyataan di atas maka Redaksi Bulletin Kawasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, Edisi 26 Tahun 2010 kali ini mengangkat tema Potret Pananggulangan Bencana di indonesia sebagai laporan utama.

    Dalam rubrik fokus diulas mengenai berbagai penanganan bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Rubrik Opini, menampilkan tulisan mengenai penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang disampaikan oleh Ahyudin. Selain itu terdapat tulisan Petrasa Wacana yang mengulas tentang bencana ekologi sebagai dampak perubahan iklim global dan upaya peredaman risiko bencana.

    Selanjutnya Rubrik Daerah menampilkan mengenai Sejarah pengetahuan PRBBK di Indonesia; studi kasus NTT, dan mengulas upaya penanggulangan bencana di Provinsi Aceh.

    Pada rubrik Potret, pembaca diajak melihat sisi lain dari bencana Wasior, Mentawai dan Merapi. Terakhir pada Rubrik Pustaka menampilkan resensi buku terbitan Bakornas PB, dan sebuah buku terbitan Bina Swadaya Konsultan yang mengajak kita melihat secara dekat upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh komunitas masyarakat.

    Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca, semoga bermanfaat..!

    b u l l e t i nK a w a s a n

    PELINDUNG: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H. Pohan. PENANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN REDAKSI: Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi. DEWAN REDAKSI: Rohmad Supriyadi, Samsul Widodo, Sutiman, Kuswiyanto, Hermani Wahab, Moris Nuaimi, Aruminingsih, Diah Lenggogeni, Rayi Paramita, Andri Narti Mardiah. REDAKTUR: Pringgadi Kridiarto, Rahman Nidi, Yelda Rugesty, Samantha Prakosa Jati. KONTRIBUTOR: Ahyudin, Petrasa Wacana, Jonatan A Lassa, Asmadi Syam, Priyantono Djarot Nugroho. EDITOR: Prof. Dr. Ir. M. Ikhwanuddin, M.Sc. KESEKRETARIATAN DAN DISTRIBUSI: M. Fadholi, Okta. TATA LETAK: Agung Cahyanto.

    ALAMAT REDAKSI Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310

    Telp. 3926249, 3101984, Faks. (021) 3926249, Situs: http://kawasan.bappenas.go.id.

    Redaksi menerima tulisan dari pembaca dengan panjang tulisan maksimal 5 halaman pada kertas ukuran A-4.

    Redaksi berhak mengubah maupun mengedit tulisan.

    fokus Potret Penanggulangan Bencana di

    Indonesia ---1

    Konsep Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Tingkat Komunitas --- 8

    Opini Ahyudin, Penanganan Bencana Berbasis

    Masyarakat ----12

    Petrasa Wacana, Bencana Ekologi Sebagai Dampak Perubahan Iklim Global dan Upaya Peredaman Risiko Bencana---15

    Daerah Sejarah Pengetahuan PRBBK di

    Indonesia: Studi Kasus NTT --- 19 Penanggulangan Bencana di Provinsi

    Aceh ----- 22

    Potret BencanaWasior,Mentawaidan Merapi ---27 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

    Pascabencana --- 30

    Pustaka Pengenalan Karakteristik Bencana dan

    Upaya Mitigasinya di Indonesia ----30

    Menata Asa dari Reruntuhan Gempa: Pengalaman Pendampingan Pelaku Industri Mikro Korban Gempa

    Jogjakarta ---- 32

  • 1 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    FOKUS

    Potret Penanggulangan Bencana Di indonesia

    Beberapa tahun terakhir keseharian kita senantiasa diwarnai berbagai berita kejadian bencana seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, longsor, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya. Dampak bencana pun dirasakan semakin parah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kerusakan lingkungan yang parah, meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, rendahnya tingkat kesiapsiagaan dan mitigasi serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Sementara itu, perkembangan teknologi media yang berdampak pada pergerakan arus informasi, sehingga peristiwa bencana yang terjadi dapat menarik perhatian jutaan penduduk dunia hanya dalam hitungan jam.

    Posisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, menyebabkan ratusan ribu penduduk telah menjadi korban bencana dalam satu dekade terakhir. Walaupun respon secara cepat dan reaktif terhadap bencana telah diupayakan seoptimal mungkin, namun dampak psikologis dan sosio-ekonomi jangka panjang berpengaruh pada komunitas masyarakat yang terkena bencana dalam waktu relatif lama.

    Pengalaman menangani bencana yang terjadi di Aceh, Nias, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Bengkulu serta beberapa daerah lainnya telah mengalami perkembangan seiring dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan pascabencana termasuk pemulihan ekonomi dan kepercayaan masyarakat.

    Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari kebijakan pembangunan nasional dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selain itu, penanggulangan bencana merupakan tangung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

    Pada masa lalu bencana seringkali dipandang sebagai suatu kejadian yang terjadi secara acak, dimana respon reaktif hanya dibutuhkan ketika bencana terjadi. Namun, fakta sejarah dan bukti empiris membuktikan bahwa banyak peristiwa bencana yang berulang dan terjadi secara periodik di suatu wilayah tertentu. Walaupun sulit memprediksi waktu dan skala intensitas suatu kejadian dengan tepat di masa depan, namun Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan suatu tindakan pencegahan yang berdampak positif dalam kaitannya dengan upaya mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Hingga saat ini, manajemen bencana seringkali hanya sebatas respon reaktif jangka pendek, namun kurang berorientasi pada tindakan proaktif kesiapsiagaan serta upaya mitigasinya.

    Berkaitan dengan hal di atas dalam Bulletin Kawasan Edisi

    Bangunan Fisik yang Rusak Parah Akibat Bencana Tanah Longsor

    Sum

    ber

    : Doc

    BN

    PB

  • 2 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    ini membahas mengenai upaya penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Papua Barat, dan Jawa Tengah.

    Provinsi Aceh sebagaimana kita ketahui dalam beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana alam bahkan yang terbesar dan tercatat dalam sejarah peradaban manusia adalah bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004. Sementara Provinsi Sumatra Barat memiliki catatan penting dalam penanganan bencana gempa bumi di Indonesia. Wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami gempa bumi. Papua Barat salah satu wilayah di bagian timur Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam besar juga menyimpan potensi bencana alam yang besar, seperti banjir bandang di Wasior yang terjadi pada awal Oktober

    2010. Sementara Jawa Tengah DIY adalah daerah yang memiliki potensi ancaman bencana gunung Merapi yang selalu aktif dan secara periodik terus mengalami erupsi. Sementara disisi lain karakteristik dan kultur masyarakat jawa yang unik dalam menghadapi bahaya gunung Merapi kerap menjadi perbincangan di tingkat nasional dan dunia internasional.

    Penanggulangan Bencana Provinsi aceh

    Sejarah penanggulangan bencana di Aceh telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya. Bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 merupakan kejadian besar terakhir yang tercatat di samping bencana-bencana skala yang lebih kecil seperti banjir, abrasi, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan kebakaran. Bencana tersebut memberikan dampak negatif terhadap hasil pembangunan dan proses pembangunan yang sedang berlangsung.

    Kombinasi dari keadaan geografis, geologis, dan aspek pembangunan menyebabkan Aceh memiliki sejarah bencana yang kompleks. Kendati telah terjadi bencana besar tsunami, Aceh masih tetap berpotensi terjadi bencana

    yang sama atau timbul bencana baru. Secara hidro-meteorologis, Aceh telah mengalami bencana banjir, kekeringan, abrasi-sedimentasi, dan angin puting beliung. Sampai saat ini, belum tercatat Aceh menjadi lintasan badai siklon tropis, namun demikian, terjadinya perubahan iklim global dapat menyebabkan daerah ini sebagai lintasan utama badai siklon tropis.

    Kesenjangan antar wilayah, antar kelompok masyarakat dan perbedaan sosial ekonomi di kabupaten/kota di Aceh dapat menimbulkan konflik sosial. Ini terbukti dengan adanya konflik sosial di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara dan Aceh Timur. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1946 dan menyebabkan hampir seluruh kabupaten yang ada di Aceh dengan kerugian materil dan non materil yang cukup besar.

    Sebagai akibat mobilitas penduduk, Aceh juga berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), bencana biologis berupa wabah dan penyakit epidemik menular. Hampir di semua kabupaten/kota dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini pernah mengalami kasus-kasus yang berpotensi KLB, wabah atau epidemi penyakit seperti diare, campak, malaria, HIV/AIDS, Avian Influenza (flu burung) dan H1N1 (flu Meksiko).

    Terjadinya bencana di Aceh tidak lepas dari belum cukup baiknya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti penggungulan hutan, pencemaran lingkungan, dan penggalian tambang merupakan indikasi penurunan daya dukung lingkungan terutama di kabupaten Aceh Besar, Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tamiang. Turunnya kualitas lingkungan dapat menjadi salah satu potensi ancaman bencana sehingga harus segera diatasi.

    Potensi ancaman di Aceh diprediksikan tidak akan berkurang secara signifikan dalam tahun-tahun ke depan. Bencana ini berpotensi mengancam kehidupan seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan

    Evakuasi Korban Bencana Oleh Relawan Penanggulangan Bencana

    FOKUSSu

    mb

    er: D

    oc B

    NPB

  • 3 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    upaya menyeluruh penanggulangan bencana terutama yang terkait dengan pengurangan risiko bencana (PRB), sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi segenap warganya. Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

    Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penanganan bencana yang dilakukan di Aceh saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain paradigma penanganan bencana masih bersifat parsial, reaktif, sektoral dan kurang terpadu. Disamping itu, upaya-upayanya masih terfokus pada pemerintah. Pada bagian lain, seyogyanya perubahan sistem pemerintahan dengan semakin dilibatkannya organisasi nonpemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan memerlukan perubahan mendasar dari sistem penanganan bencana. Harapannya adalah agar tidak terjadi penanganan yang tumpang tindih. Latar belakang ini menjadikan Penanganan Bencana di Aceh memerlukan Badan khusus. Dengan Peraturan Gubernur Nomor: 102 Tahun 2009 lahirlah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada tanggal 21 Juni 2009.

    Besarnya potensi bencana yang dapat melanda Aceh maka, BPBA mempunyai tugas yang berat dalam penanggulangan bencana.

    Penanggulangan Bencana Provinsi sumatera Barat

    Sejak tahun 2007, rakyat Sumatera Barat disibukkan oleh kejadian bencana alam yang datang silih berganti, mulai dari gempa bumi, longsor, ancaman letusan gunung berapi, banjir hingga tsunami. Bencana alam yang melanda Sumatera Barat merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, karena memang kondisi alam dan letak Sumbar yang rawan terhadap bencana. Suka tidak suka masyarakat harus mempersiapkan diri untuk terbiasa dengan bencana dan dapat melakukan antisipasi jika musibah itu terjadi.

    Pemerintah Sumatera Barat dengan penduduk lebih dari 4,6 juta jiwa telah mengantisipasi terjadinya bencana dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui satu program pengelolaan dan penanganan dampak bencana pada 2010 melakukan pemetaan daerah rawan bencana alam. Program ini didanai dari APBD 2010 sebesar Rp320 juta.

    Kegiatan dalam program ini meliputi: Pertama, pemetaan distribusi penduduk di sekitar Gunung Tandikat, dengan dana Rp75 juta (Gunung Tandikat berada dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam dengan tinggi 2.430 meter diatas permukaan laut), yang lokasinya dekat dengan Kota Bukittinggi dan Padang Panjang. Gunung berapi dengan tipe Stratovolcano ini kini berstatus normal aktif. Kedua, melakukan pemetaaan pergerakan tanah di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam dengan anggaran Rp80 juta. Ketiga, pemetaan mikrozonasi daerah Lubuk Sikaping dan sekitarnya melalui kegiatan dengan dana Rp75 juta. Keempat, kegiatan monitoring aktivitas Gunung berapi di Sumbar (Gunung Merapi, Gunung Tandikat dan Gunung Talang) dengan anggaran Rp50 juta.

    Sedangkan kegiatan pemantauan dan evaluasi bencana geologi di Sumbar disediakan anggaran Rp40 juta. Daerah pesisir pantai Sumbar dinilai paling berisiko terhadap bencana gelombang tsunami. Sebanyak 534.878 jiwa warga terdata bermukim pada zona merah tsunami, seperti di kawasan pesisir Kota Padang, Pariaman, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai. Data tersebut berdasarkan penelitian sejumlah pihak terkait ditingkat nasional.

    Warga yang bermukim di zona merah tsunami terbesar berada di Kota Padang mencapai 380.402 jiwa, kemudian Pesisir Selatan (36.980), Pasaman Barat (29.649), Pariaman (25.029), Padang Pariaman (24.861), Agam (20.644) dan Kepulauan Mentawai (17.313).

    Hasil penelitian menunjukkan Sumbar merupakan daerah dengan risiko dan potensi tsunami tinggi dengan frekuensi setiap 200 tahun. Selain itu, majalah National Geographic Indonesia Edisi I menyebutkan Padang mempunyai potensi risiko

    FOKUS

    Relawan Asing Turut Membantu Korban Tsunami Aceh

    Sumber: http://antasari.net

  • 4 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    tertinggi di dunia jika terjadi tsunami ditinjau dari jumlah penduduk yang berada di pesisir pantai. Tingginya risiko ini disebabkan letak geografis daerah ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan dilalui lempeng Indo Australia-Eurasia yang aktif bergerak empat hingga enam sentimeter per tahun. Pergerakan lempeng itu jika bertumbukan atau mengalami patahan dapat memicu terjadinya gempa bumi yang berpotensi diikuti gelombang tsunami seperti yang terjadi di Kepulauan Mentawai Oktober 2010 yang merenggut ratusan jiwa penduduk dan menghancurkan sarana dan prasarana fisik daerah tersebut. Kini masa tanggap darurat telah usai, dilanjutkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

    Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa tengah

    Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Berbagai ancaman bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah longsor, gelombang tinggi, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, epidemi, wabah, kegagalan teknologi maupun kerusuhan sosial. Daerah rawan banjir dan kekeringan berada di sepanjang pantai utara dan pantai selatan Jawa diantaranya Kabupaten Brebes, Pekalongan, Kendal, Demak, Kudus, Pati, Blora, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Surakarta. Daerah rawan longsor berada di daerah yang mempunyai kemiringan wilayah tinggi seperti di Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Temanggung, Cilacap, Pekalongan, Wonosobo, Karanganyar dan Purworejo. Daerah rawan bencana gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi (di Magelang), Gunung Slamet (di Pemalang),

    Gunung Sindoro dan Sumbing (di Temanggung dan Wonosobo), Gunung Lawu (di Karanganyar), pegunungan Dieng (di Banjarnegara). Kerentanan sosial baik karena keragaman agama dan sosial-budaya serta fanatisme kelompok hampir berada di semua daerah di Jawa Tengah.

    Upaya penanggulangan bencana meliputi: pengurangan risiko bencana, pemaduan kegiatan penanggulangan bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

    Peran BPBD Provinsi dalam penanggulangan bencana adalah sebagai koordinator, pelaksana, serta komando. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Dalam tahap pra bencana dan situasi tidak terjadi bencana, fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan prabencana, meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak semata hanya oleh BPBD tetapi juga harus didukung oleh instansi yang terkait. Dalam situasi terjadi bencana, BPBD berperan sebagai koordinasi, pelaksana, dan komando seluruh kegiatan penanggulangan bencana. Rencana operasi tanggap darurat harus dilaksanakan dan diawasi sehingga dapat tercapai kinerja penanggulangan bencana yang handal, tangguh, dan terkoordinasi. Sedangkan pada tahap pascabencana BPBD menjalankan fungsi koordinasi, sedangkan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan sesuai fungsi yang menjadi tanggung jawab

    FOKUS

    Kerusakan Akibat Gempa Sumatera Barat

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    ww

    w.p

    rimai

    ronl

    ine.

    com

  • 5 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    instansi tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing.

    Isu strategis penanggulangan bencana di Jawa Tengah berdasarkan hasil analisis risiko terbagi dalam 3 tingkatan :

    1. Tingkat risiko tinggi adalah banjir dan kekeringan;

    2. Tingkat risiko menengah adalah gempa bumi, erupsi gunung api, tanah longsor, angin topan dan atau puting beliung dan bencana lingkungan.

    Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Batang, Brebes, Pekalongan dan Wonogiri). Terhadap BPBD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati masih memerlukan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri agar dapat berjalan efektif.

    Dalam penyelenggaraan bersama penanggulangan bencana, setiap daerah perlu mempersiapkan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang terdiri dari :

    1. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

    a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.

    b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

    c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau sumber bahaya.

    d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

    e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

    2. Mitigasi (Risk Reduction)

    Tindakan yang harus dilakukan adalah:

    a. Pelaksanaan penataan ruang

    b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan

    c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

    3. Pengalihan (Risk Transfer)

    Tindakan yang dilakukan adalah mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain (asuransi) dengan tujuan:

    a. Menyediakan perlindungan asuransi bencana

    b. Sebagai jaring pengaman sosial

    c. Membebaskan atau mengurangi kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya rekonstruksi pascabencana

    FOKUSSu

    mb

    er: h

    ttp

    ://an

    tofic

    tion.

    blo

    gsp

    ot.c

    om/

    Evakuasi Korban Meninggal Akibat Letusan Gunung Merapi, Jawa Tengah

    3. Tingkat risiko rendah adalah tsunami, abrasi, biologi, konflik sosial dan kegagalan teknologi.

    Sampai saat ini kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 20 kabupaten/kota, dimana 3 kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Kabupaten Cilacap, Tegal dan Kota Semarang) sedangkan lainnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Kabupaten Kudus, Rembang, Pati, Demak, Wonosobo, Purworejo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen,

    2. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)

    3. Rencana Kontinjensi (Renkon);

    4. Rencana Operasi (Renop);

    5. Rencana Pemulihan (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

    Strategi yang ditempuh dalam rangka penanggulangan bencana di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

    1. Pencegahan (Risk Avoidance)

    Dilakukan melalui tindakan-tindakan:

  • 6 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    d. Menghemat dana penanggulangan bencana

    e. Pemberdayaan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

    4. Kesiapsiagaan

    Tindakan yang dilakukan adalah :

    a. Penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

    b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini

    c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar

    d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.

    e. Penyiapan lokasi evakuasi

    f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana

    g. Penyediaan dan penyiapan lahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.

    Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Jawa Tengah dan sekaligus wujud dan peran serta Jawa Tengah dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional. RPB Provinsi Jawa Tengah akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Sebagai dokumen rencana yang merupakan pertimbangan dalam melaksanakan

    rencana pembangunan, maka RPB ini merupakan salah satu masukan penting bagi, instansi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam membuat ataupun melakukan revisi terhadap rencana strategis di Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

    Kaidah-kaidah pelaksanaan RPB Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

    1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat umum dan dunia usaha mengacu pada RPB Provinsi Jawa Tengah maupun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014

    2. SKPD berkewajiban menyusun rencana strategis yang berperspektif pengurangan risiko bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPB Provinsi Jawa Tengah maupun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;

    3. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan RPB Provinsi Jawa Tengah maupun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;

    FOKUS

    4. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah dengan Rencana Strategis SKPD yang berkaitan dengan isu kebencanaan;

    5. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

    6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Strategis SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJM-D) maupun dokumen rencana yang bersifat nasional seperti Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010-2012.

    Simulasi Bencana Sebagai Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa dan Tsunami

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    nasi

    onal

    .viv

    anew

    s.com

  • 7 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    membangun kembali infrastruktur daerah dan kepercayaan masyarakat setempat.

    Diharapkan pasca tanggap darurat pemerintah dapat lebih fokus dalam upaya merekonstruksi fisik kota yang 80 persen hancur, berikut mengaktifkan kembali fungsi-fungsi pemerintahan kota. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama merehabilitasi fungsi-fungsi kota dan memulihkan mental para pengungsi dari trauma pascabencana. (*)

    *) Diolah dari berbagai sumber.

    Berbagai Elemen Masyarakat Ikut Terlibat dalam Penanganan Korban Bencana

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    nasi

    onal

    .viv

    anew

    s.com

    FOKUS

    Penanggulangan Bencana Papua Barat

    Pulau Papua sebagai daerah paling timur dari Negara Kesatuan RepubIik Indonesia (NKRI) merupakan daerah yang kaya sumber daya alam baik pertambangan, pertanian, kehutanan, pariwisata dan perikanan dengan populasi penduduk yang sedikit. Tidak ada yang membayangkan sebelumnya bahwa pulau ini berada dalam intipan bencana yang dapat terjadi setiap saat, baik berupa gempa bumi, longsor, banjir, atau lainnya. Namun, informasi tentang Papua selalu datang terlambat, bencana banjir bandang di Wasior beberapa waktu lalu telah menegaskan kepada kita semua bahwa hampir semua wilayah di Indonesia termasuk Pulau Papua menyimpan potensi bencana alam yang besar.

    Pada awal Oktober 2010 bencana banjir bandang telah meluluhlantahkan Kota Wasior salah satu ibu kota Kecamatan di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Dalam peristiwa itu dilaporkan sedikitnya 90 orang tewas, 64 orang dinyatakan hilang, dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Korban hilang diduga tertimbun lumpur setinggi 2-3 meter atau terseret banjir ke laut.

    Ditengah minimnya infrastruktur perhubungan dan komunikasi di Papua karena masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Pemerintah berupaya mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menanggulangi dampak bencana banjir bandang di Wasior tersebut. Presiden telah memberikan bantuan senilai Rp 2 miliar, Pemerintah juga mengirimkan bala bantuan melalui darat dan udara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengerahkan kapal-kapalnya ke Teluk Wondama. Walaupun kapal-kapal tersebut baru tiba beberapa jam kemudian

    dan dikerahkan untuk mengangkut bantuan, itupun masih terjendala karena hancurnya sarana jalan.

    Kurangnya informasi mengenai bencana di Wasior menyebabkan perhatian kita sebagai masyarakat kepada saudara-saudara kita di ujung timur tersebut tidak sebesar perhatian kita ke daerah lain. Minimnya sarana komunikasi menjadi kendala, mestinya kita tidak membiarkan warga Papua menanggulangi kesulitan dan penderitaannya sendiri. Kita harus menunjukkan solidaritas sesama masyarakat kepada warga Papua. Selanjutnya Pemerintah harus segera merekonstruksi Kota Wasior, dengan bekal pengalaman di Aceh melalui pentahapan rekonstruksi daerah bencana mulai tahap tanggap darurat hingga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

    Sebagian besar bangunan di Kota Wasior rata dengan tanah, yang masih berdiri seperti rumah tinggal, toko, kantor, hotel, sekolah, masjid, gereja, jalan dan jembatan umumnya mengalami kerusakan. Sekitar 80 persen infrastruktur di wilayah itu rusak parah. Pemerintah dan pemerintah daerah tak cukup hanya mengirimkan bantuan sandang dan pangan, namun harus berupaya

  • 8 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    kONseP kesiaPsiaGaaN terHaDaP BeNCaNa Di tiNGkat kOMUNitas

    Evakuasi Korban Meninggal yang Tertimbun Bangunan Runtuh Akibat Gempa

    Aktivitas Relawan Penanggulangan Bencana Pascabencana

    Terbentuknya masyarakat yang siapsiaga dalam menghadapi bencana merupakan hal penting bagi negara seperti Indonesia. Berbagai faktor seperti : letak geografis, Indonesia yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, misalnya : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, kekeringan, kebakaran, banjir dan sebagainya. Sebagai negara yang rawan bencana, masyarakat Indonesia harus mengetahui dan mempelajari cara hidup di tengah bahaya. Membangun budaya ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan mencegah dampak bencana memerlukan intervensi yang inovatif, tepat, ekonomis, logis yang berorientasi pada manusia dan kebutuhannya.

    Visi dari pembangunan ketahanan masyarakat perlu diintegrasikan ke dalam visi pembangunan bangsa. Seperti yang telah dialami di Aceh dan Yogjakarta, bencana dapat menimbulkan dampak yang serius pada komunitas sekitar dan bahkan pada negara, baik dalam ruang lingkup struktur sosial maupun perkembangan ekonomi. Karena bahaya tidak dipandang sebagai prioritas sosial hingga saat bencana datang melanda, prioritas tersebut ditempatkan pada hal-hal lain seperti penghidupan

    dan ekonomi dalam agenda pemerintahan dan masyarakat, sehingga dengan mengintegrasikan risiko-risiko bahaya ke dalam agenda pembangunan kita telah melakukan suatu tindakan yang mengandung nilai strategis.

    Pembangunan berkesinambungan harus dilakukan melalui pendekatan yang dapat mengurangi terjadinya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana. Konferensi Dunia tentang Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2005 menghasilkan Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015, dengan tema Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana menekankan bahwa berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana seyogyanya terintegrasi secara sistematis dalam kebijaksanaan, perencanaan program pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Konferensi tersebut mengadopsi 5 (lima) prioritas tindakan sebagai berikut:

    1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya.

    FOKUSSu

    mb

    er: D

    oc B

    NPB

    Sum

    ber

    : Doc

    BN

    PB

  • 9 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    2. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini.

    3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan.

    4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar.

    5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan.

    Konferensi dunia mengenai upaya pengurangan risiko bencana (PRB) juga menetapkan bahwa dalam pendekatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, organisasi negara, bagian/regional, dan internasional berikut pelaku lainnya yang terkait harus memperhitungkan aktivitas-aktivitas kunci dalam bentuk 5 (lima) prioritas tindakan yang harus mengimplementasikan prioritas tersebut, setepat mungkin, sesuai situasi dan kondisi serta kapasitas masing-masing.

    Kelima prioritas tindakan tersebut memerlukan komitmen dari para pelaku dan pihak terkait, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah, organisasi internasional, warga masyarakat, sektor swasta, dan komunitas ilmuwan. Komunitas ilmuwan dapat menawarkan landasan yang terpercaya melalui penelitian tentang bahaya dan bencana, juga melalui informasi relevan yang dihasilkan berkaitan dengan risiko-risiko, sebab dan akibat dan cara-cara untuk menanggulangi bencana.

    RPJMN 2010-2014 telah menetapkan arah kebijakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai perioritas pembangunan nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi istrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko

    bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan banana, pengurangan risiko bencana dan peningaktan sumber daya manusia.

    kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana

    Pengalaman dalam menangani berbagai bencana dalam beberapa tahun terakhir ini telah dirasakan pentingnya meningkatkan kesiapsiagan masyarakat, bukan saja

    pada tingkatan pemerintahan, tetapi juga pada tingkatan komunitas yang langsung merasakan bencana itu, terutama sebelum bantuan atau pertolongan datang dari instansi, badan-badan pertolongan atau lembaga penanganan bencana yang resmi.

    FOKUS

    Pengertian komunitas dapat didekati dengan definisi dari McMillan & Chavis (1986) sebagai berikut:

    community is defined as a feeling that members have a

    belonging, a feeling that members matter to one another and to the

    group, and a shared faith that members need will be met through their commitment to be together

    Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Banjir

    tindakan-tindakan yang memungkinkan

    pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat,

    komunitas dan individu untuk mampu

    menanggapi situasi bencana secara cepat

    dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan

    kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana

    penanggulangan bencana, pemeliharaan sumberdaya

    dan pelatihan personil.

    Pada realitasnya, di masyarakat masih banyak terdapat berbagai penafsiran yang berbeda terhadap konsep kesiapsiagaan. Dalam kajian pengembangan kerangka penilaian kesiapsiagaan masyarakat ini, digunakan suatu konsep atau pengertian dari Nick Carter (1991).

    Sum

    ber

    :htt

    p://

    bm

    p.or

    .id

    Mengajarkan Kesiapsiagaan Bencana Sejak Dini

    Sumber: http://merapi.combine.or.id

  • 10 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    sifat kesiapsiagaan

    Terkait dengan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan suatu komunitas selalu tidak lepas dari aspek-aspek lainnya dari kegiatan pengelolaan bencana (tanggap darurat, rehab-rekon, pencegahan dan mitigasi). Untuk menjamin tercapainya suatu tingkat kesiapsiagaan tertentu, diperlukan berbagai langkah persiapan pra-bencana. Keefektifan dari kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat dari implementasi kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Pada saat pelaksanaan rehab-rekon pascabencana, juga harus dibangun mekanisme kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

    Selain itu perlu diperhatikan sifat kedinamisan dari suatu kondisi kesiapsiagaan suatu komunitas. Tingkat kesiapsiagaan suatu komunitas dapat menurun setiap saat dengan berjalannya waktu dan dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial-budaya, politik dan ekonomi dari suatu masyarakat. Karena itu

    diperlukan agar selalu memantau dan mengetahui kondisi kesiapsiagaan masyarakat dan melakukan usaha-usaha untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan tersebut.

    Usaha Peningkatan kesiapsiagaan

    Dalam mengembangkan kesiapsiagaan masyarakat, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, yaitu :

    1. Perencanaan dan organisasi : adanya arahan dan kebijakan, perencanaan penanganan situasi darurat yang tepat dan selalu diperbaharui (tidak tertinggal), struktur organisasi penanggulangan bencana yang memadai

    2. Sumberdaya : inventarisasi dari semua organisasi sumberdaya secara lengkap dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

    3. Koordinasi : penguatan koordinasi antar lembaga atau organisasi

    serta menghilangkan friksi dan meningkatkan kerjasama antar lembaga/organisasi terkait

    4. Kesiapan : unit organisasi penanggulangan bencana harus bertanggung jawab penuh untuk memantau dan menjaga standar kesiapan semua elemen.

    5. Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat : perlu adanya pelatihan yang memadai dan adanya kesadaran masyarakat serta ketersediaan informasi yang memadai dan akurat.

    Dalam mendukung usaha-usaha peningkatan kesiapsiagaan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut :

    1. Kebijakan dan Peraturan (produk hukum) yang memadai.

    2. Instansi/Unit Penanggulangan Bencana yang permanen dan bersifat spesialis untuk memantau dan menjaga tingkat kesiapsiagaan.

    3. Identifikasi, kajian dan pemantauan bentuk ancaman bencana (sumber, kemungkinan korban, kerugian, gangguan layanan, gangguan kegiatan ekonomi/sosial).

    4. Perencanaan keadaan darurat (contingency planning), melibatkan berbagai organisasi sumberdaya, kejelasan tugas dan tanggung jawab.

    5. Pemanfaatan sumberdaya (perlu inventarisasi semua sumberdaya yang ada secara up to date).

    elemen Penting Dalam kesiapsiagaan

    Dalam mengembangkan dan memelihara suatu tingkat kesiapsiagaan, berbagai usaha perlu dilakukan untuk menciptakan elemen-elemen penting berikut ini :

    FOKUS

    Bagan Sistem Peringatan Dini Bencana

    Sumber: http://www.gkj-sarimulyo.com

  • 11 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    1. Kemampuan koordinasi semua tindakan (adanya mekanisme tetap koordinasi)

    2. Fasilitas dan sistim operasional

    3. Peralatan dan persediaan kebutuhan dasar atau supply

    4. Pelatihan

    5. Kesadaran masyarakat dan pendidikan,

    6. Informasi

    7. Kemampuan untuk menerima beban yang meningkat dalam situasi darurat/krisis.

    sistem Peringatan Dini

    Sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka bencana yang ditimbulkan dapat diperkecil dampak negatifnya.

    FOKUS

    Seberapa besar peringatan dini dapat mengurangi dampak bencana akan sangat bergantung pada beberapa faktor, misalnya:

    1. Ketepatan peringatan

    2. Jarak waktu yang tersedia antara keluarnya peringatan sampai datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana

    3. Seberapa siap perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk kemampuan

    4. Masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut dan melakukan tindakan antisipasi secara tepat. (*)

    *) Diolah dari berbagai sumber.

    Sumber: http://www.technologyindonesia.com

    Sumber: http://netsains.com

    Gambar Sistem Peringatan Dini Bencana

    Tsunami Early System for Indonesia

  • 12 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat

    Ada tiga kata kunci yang wajib hadir dalam formula penanganan bencana. Ketiganya menjadi jaminan atas keberhasilan dalam menangani bencana apapun. Tiga kata kunci itu adalah : Cepat, Total dan Tuntas. Jika setiap pihak yang terlibat dalam upaya menangani bencana melandaskan aktivitasnya pada tiga hal tersebut, niscaya para korban bencana dapat segera diselamatkan dan dipulihkan.

    Kendati demikian, faktor-faktor yang menjadi landasan formula penanganan bencana yang cepat, total, dan tuntas merupakan

    keniscayaan atau konsekuensi dari dua hal ideal. Pertama, ketepatan memahami paradigma bencana dan penanganannya. Kedua, ketepatan dalam strategi penanganan bencana.

    Paradigma Penanganan Bencana

    Mari kita awali dengan mencermati paradigma yang pertama, yakni Paradigma Ideologi Bencana dan Penanganannya. Dalam sudut pandang ini, kita tidak dapat melepaskan kaitan antara bencana dan negara. Bencana, apapun jenisnya, harus diletakkan dalam perspektif kenegaraan. Bencana

    dan penanganannya merupakan persoalan bangsa dan negara. Sebab, risiko bencana dalam skala besar, pastilah memiliki dampak sistemik yang bisa mengancam eksistensi bangsa dan negara.

    Paradigma ini juga menempatkan bencana sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan masyarakat dan rakyat secara luas. Inti dari fungsi manajemen negara adalah menjaga eksistensi rakyat, menjaga kesejahteraan masyarakat. Maka, sudah selayaknya jika upaya menangani bencana harus menjadi ukuran harga diri dan martabat

    Oleh: Ahyudin (*)

    Barak Pengungsian Sementara Korban Bencana

    OPINISu

    mb

    er: D

    oc B

    NPB

  • 13 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    negara. Artinya, sukses tidaknya menangani bencana menjadi ukuran kinerja manajemen negara.

    Nilai dan esensi Bencana

    Di sisi lain, setiap bencana memiliki nilai dan esensi yang membawa berjuta hikmah di dalamnya. Bencana adalah peristiwa kemanusiaan. Sebab, bencana menyebabkan risiko kemanusiaan yang luar biasa. Namun, bencana sekaligus juga sebagai anugerah kemanusiaan. Sebab, bencana juga dapat membangkitkan rasa kemanusiaan manusia, membangkitkan fitrah kemanusiaan, dan menjadi momentum bersatunya manusia.

    Bencana juga merupakan modal sosial yang luar biasa. Ia mampu menggelorakan solidaritas kemanusiaan. secara spontan, masif, dan menerobos semua sekat yang tak tertandingi oleh peristiwa apapun. Tak ada momentum sehebat bencana yang mampu menggelorakan dan membangkitkan kepedulian. Dengan demikian, secara hakiki, bencana sesungguhnya merupakan stimulan Ilahiyah. Stimulasi yang diberikan Tuhan yang Maha Esa agar manusia memiliki momentum untuk bangkit menjadi kuat. Tugas kita adalah meresponsnya dengan baik, amanah, jujur dan profesional. Hasil akhirnya adalah keseimbangan dan harmoni. Keseimbangan hubungan

    manusia dengan Tuhannya dan keseimbangan hubungan manusia dengan manusia lainya. Memang selalu ada hikmah di balik musibah.

    Bencana Dalam Perspektif Manajemen

    Sekarang mari kita cermati paradigma kedua, yakni Paradigma Strategi Penanganan Bencana. Dalam perspektif manajemen, menangani bencana adalah sebuah disiplin manajemen. Menangani bencana adalah sebuah rangkaian aktivitas berkesinambungan di atas perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan strategis dalam koridor TDM (Total Disaster Management). Maka, konten dan lingkup penanganan bencana haruslah terintegerasi, mulai dari manajemen pencegahan sampai manajemen rekontruksi.

    Secara komprehensif, lingkup manajemen penanganan bencana mencakup aktivitas pencegahan,

    mitigasi, perencanaan kesiapsiagaan, emergency, rehabilitasi, dan rekontruksi. Dengan demikian, menangani bencana bukanlah sekadar kegiatan teknis, seremonial, dan parsial.

    Masyarakat sebagai inti Pertahanan Bencana

    Masyarakat adalah inti pertahanan dan subjek utama penanganan bencana. Kita tak bisa memandang masyarakat sekadar sebagai kelompok rentan risiko. Meskipun secara objektif mereka memang rentan risiko bencana lantaran kemiskinan dan kebodohan struktural masyarakat kita secara umum, pada kenyataanya harus diakui bahwa masyarakatlah pahlawan sesungguhnya dalam penanganan bencana. Bukan yang lain. Bukan pula pemerintah.

    Kepedulian masyarakat secara umum adalah sumber energi dan modal sosial yang besar artinya untuk mendukung penanganan bencana. Untuk itu, perlu gerakan

    edukasi kepedulian masyarakat secara lebih serius: terkonsep, intensif dan memiliki target yang terukur. Jika ini kita lakukan, percayalah, hasilnya akan mampu mewujudkan kepedulian menjadi kultur masyarakat. Kepedulian akan menjadi sistem jaminan sosial masyarakat.

    Kepedulian bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan

    Kiri: Korban Jiwa Akibat Bencana Bisa Berkurang Jika Masyarakat Siap Menghadapi Bencana

    Atas: Pemetaan Daerah Rawan Bencana Oleh Masyarakat

    Kanan: Fasilitator Memberikan Pelatihan Bencana Kepada Masyarakat

    OPINI

    Sumber: http://antaratv.wordpress.com Sumber: http://www.mpbi.orgSumber: http://pmicilegon.org

  • 14 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    sosial kemanusiaan, termasuk bencana. Bahkan, kepedulian akan melahirkan sebuah peradaban baru. Masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat lokal (local society) korban bencana secara khusus, sesungguhnya merupakan inti pertahanan bencana. Ancaman bencana sesungguhnya mirip dengan serangan musuh terhadap bangsa dan negara. Maka secara alamiah, sistem pertahanan terbaik adalah sistem pertahanan masyarakat semesta. Jadi, masyarakat adalah subjek utama penanganan bencana.

    Secara ideal, masyarakat seharusnya menjadi sumberdaya utama penanganan bencana, pihak lainya termasuk pemerintah sebagai support (regulator). Sedang pemerintah mesti memiliki peran untuk mengkoridori dan mendorong agar masyarakat bisa menjadi subjek utama penanganan bencana. Bukan menempatkanya sebagai objek. Formula penanganan bencana secara cepat, total, dan tuntas hanya mungkin diwujudkan jika masyakarat mampu menjadi subjek.

    kendala

    Sayangnya, upaya menuju ke arah itu masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala pertama adalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Pengetahuan yang minim tentang bencana dan penanganannya juga menjadi persoalan tersendiri. Begitu pula dengan budaya masyarakat (pasrah, nrimo, mudah puas dan mental inferior).

    Di sisi lain, frekuensi bencana juga menjadi kendala. Sejumlah wilayah menjadi langganan beragam jenis bencana (banjir bencana). Meski sangat mungkin masyarakat mampu membangun rumah tahan gempa, namun tak selalu bangunan tersebut tahan bencana lainya seperti banjir dan kebakaran. Sungguh,

    menangani bencana di negeri ini ibarat menegakkan benang basah. Bagai menggarami lautan. Kekuatan yang menciptakan bencana lebih banyak dan lebih hebat daripada yang berupaya mengatasinya. Ego sektoral dalam penanganan bencana juga masih teramat kuat. Banyak pendekatan program penanganan bencana yang menempatkan masyarakat lokal sebagai objek belaka. Parahnya, pendekatan proyek juga digunakan dalam penanganan bencana. Sejumlah pihak juga mempolitisasi bencana. Menjadikan penanganan bencana sekadar gerakan seremoni. Sekadar pentas pameran kebajikan.

    Banyak pula model implementasi program yang secara tidak langsung menciptakan ketergantungan masyarakat. Sebagian kebijakan penanganan juga kurang tepat, tidak bervisi kemanusiaan, tidak produktif sehingga menyakiti perasaan masyarakat. Belum lagi soal penyalahgunaan hak-hak korban bencana (misalnya, korupsi dana bencana).

    strategi dan solusi

    Program penanganan bencana, semestinya memenuhi sejumlah kriteria. Ia harus strategis. Bukan sekadar bagi-bagi sembako. Bukan pula sekadar aksi emergency karitatif. Program penanganan bencana seharusnya berorientasi kemandirian masyarakat. Maka, ia harus mampu menstimulans berbagai pihak untuk terlibat. Manfaatnya juga harus berdampak massal, memiliki multiplier effect dan berkesinambungan.

    Di sisi lain, program penanganan bencana juga harus unik dan merupakan terobosan baru. Di samping juga menyesuaikan dengan kearifan dan potensi lokal. Untuk itu, penanganan bencana harus ditangani dalam persfektif manajemen. Berbasis perencanaan

    strategis dan pengelolaan secara reguler. Karena program penanganan bencana pada dasarnya merupakan program milik masyarakat dan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat harus dilibatkan secara total, mulai dari tahap perencanaan program hingga implementasi dan pengembangannya.

    Terhadap masyarakat korban bencana, gunakanlah komunikasi persuasif. Jangan menggurui masyarakat, tetapi kembangkanlah model pendampingan. Yang tak kalah penting adalah mengembangkan budaya kerelawanan masyarakat. Dengan demikian, resources program penanganan bencana bisa menggerakan unsur relawan. Pola hubungan dengan masyarakat pun bukan lagi hubungan subjek dan objek. Maka, kelembagaan penanganan bencana dapat dihadirkan pada tingkat komunitas masyarakat. Pendidikan kebencanaan juga bisa diimplementasikan sampai pada level komunitas masyarakat. Untuk itu, sinergi antar pihak terkait harus dijalin. Sebab menangani bencana memerlukan kekuatan kebersamaan.

    Penutup

    Bencana adalah stimulan dan pesan Ilahiyah agar kita bertakwa. Meresponsnya dengan cepat dan profesional adalah amal saleh kita. Jika bencana adalah tantangan, maka tantangan sesungguhnya adalah modal besar agar kita bangkit menjadi kuat. Kekuatan dan ketangguhan masyarakat dan bangsa ini menghadapi bencana adalah peluang besar untuk menjadikan bangsa kita sebagai bangsa besar, kuat, mandiri, dan terhormat. Sesunguhnya Allah SWT lebih mencintai hamba dan bangsa yang lebih kuat. (*)

    *) Presiden ACT Foundation (Yayasan Aksi Cepat Tanggap

    OPINI

  • 15 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    Bencana ekologi sebagai Dampak Perubahan iklim Global dan Upaya Peredaman risiko BencanaOleh Petrasa Wacana

    Abstrak

    Pemanasan global menjadi isu utama di dunia, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh di dunia di abad 21, hal ini berdampak pada terjadinya kenaikan suhu di bumi, yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan dalam siklus bumi, kenaikan suhu permukaan dan perubahan musim yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim berdampak pada terjadinya bencana alam dimana-mana mulai dari badai topan, badai siklon tropis, banjir, endemic, kekeringan, El Nino, kelaparan, tsunami dan berbagai bencana lainnya yang mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem yang berdampak pada terjadinya bencana ekologis. Bencana terjadi akibat adanya faktor-faktor ancaman (hazard) berupa fenomena alam akibat pemanasan global dan adanya kerentanan (vulnerability) di dalam suatu masyarakat dalam menerima risiko bencana, untuk itulah perlu dilakukan upaya-upaya peredaman risiko bencana (disaster risk reduction) yang merupakan suatu kegiatan manajemen bencana untuk mengurangi risiko bencana dari dampak perubahan iklim global mulai dari sebelum bencana terjadi (mitigasi dan kesiaapsiagaan), saat terjadi bencana (emergency response) dan setelah terjadi bencana (recovery and rencana strategis).

    Kata kunci : Pemanasan global, perubahan iklim, risiko bencana, ancaman, kerentanan, disaster management.

    i. PeNDaHULUaN

    Pemanasan global telah terjadi semenjak abad 20, mulai dari awal revolusi industri di negara-negara eropa. Pemanasan global memberikan dampak terhadap perubahan iklim global sebagai akibat dari efek rumah kaca dan pemenuhan emisi gas CO2 yang dapat mengakibatkan perubahan kondisi suhu global dan siklus metereologi dan geologi, yang mengakibatakan bencana alam. Bencana itu berupa kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es di kutub, terjadinya El Nino, banjir akibat faktor cuaca yang tidak menentu yang sering diikuti dengan bencana longsor, badai tropis, dan badai siklon. Risiko bencana yang ditimbulkan adalah berupa hilangnya keberfungsiaan masyarakat, korban, kerugian material, kerusakan fisik dan kerusakan lingkungan. Dalam dua dekade ini telah terjadi pertumbuhan penduduk di dunia yang sangat pesat. Kebutuhan akan pemenuhan hidupnya mengakibatkan bertambahnya

    pasokan emisi gas dan efek rumah kaca di bumi yang tidak seimbang dengan daya tampung wilayahnya. Kondisi ini akan meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi permasalahan serius bagi dunia. Bencana ekologis akan terjadi apabila keseimbangan antara makluk hidup dan tempat tinggalnya tidak terpenuhi, sehingga menjadi suatu ancaman (hazard) yang

    dapat mengakibatkan risiko bencana apabila ada kerentanan (vulnerability) di dalam suatu lingkungan masyarakat dalam menerima ancaman. Selain itu juga pemanasan global terjadi akibat dari kegiatan ekploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya alam yang menjadi bagian dari siklus keseimbangan alam.

    Peneliti Pusat Studi Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta

    Banjir Bandang di Wasior, Papua Akibat Kerusakan Lingkungan

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    ww

    w.s

    ecto

    redw

    in.n

    et

    OPINI

  • 16 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    Konferensi internasional tentang pemanasan global di Jepang tahun2005 menghasilkan Kyoto Protokol yang menjadi landasan dan kerangka kerja bagi seluruh negara-negara di dunia untuk menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim. Akhir-akhir ini bencana sering terjadi mulai dari tsunami, gempa, badai, banjir, longsor, erupsi gunungapi, kekeringan dan lainnya, hal ini harus menjadi suatu pemikiran bersama dalam mengatasinya dan menyelesaikan permasalahan ini. Bencana yang selalu terjadi silih berganti tanpa mengenal waktu dan wilayah. Kondisi alam yang tidak seimbang dan perubahan siklus iklim yang tidak sesuai mengakibatkan bencana tidak dapat diprediksi secara pasti. Hilangnya keseimbangan lingkungan akibat kerusakan alam yang tidak stabil menjadi sesuatu yang harus diatasi oleh semua pihak. Bencana menjadi semakin meluas di mana-mana sehingga perlu tindakan penanganan secara konprehensif. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dilaksanakan dengan manajemen bencana dan rencana aksi pengurangan risiko bencana berupa: (1) mitigasi; (2) manajemen kesiapsiagaan dan manajemen krisis; (3) kedaruratan (emergency response); dan (4) pemulihan dan rencana aksi.

    ii. PeMBaHasaN

    1. Perubahan iklim dan Bencana ekologis

    Perubahan iklim global yang diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer bumi sebagai efek rumah kaca (greenhouse). Kegiatan industri, penggunaan minyak bumi dan batubara, serta kebakaran hutan juga merupakan penyumbang emisi gas CO2 di dunia yang mengakibatkan perubahan pada lingkungan dan tataguna lahan (landuse). Adanya ketidakseimbangan antara energi yang diterima dengan energi yang dilepaskan ke udara

    dan terjadi perubahan tatanan pada atmosfir dapat mempengaruhi siklus iklim menjadi tidak seimbang. Sebagai akibatnya terjadi perubahan temperature yang sangat signifikan di atmosfer. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim di dunia menjadi tidak stabil, apabila pemananasan global terus bertambah setiap tahunnya dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap percepatan ancaman yang seperti badai siklon tropis, air pasang dan banjir, kenaikan temperature ekstrim, tsunami, kekeringan dan El Nino yang dapat menimbulkan risiko bencana pada sistem ekologis.

    Bencana ekologis merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami ganguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara manusia, makluk hidup dan kondisi alam. Alam sebagai tempat tinggal dan segala sesuatu yang memberikan keseimbangan lingkungan, bencana ekologi sering terjadi akibat akumulasi krisis ekologi yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya pengurusan alam yang mengakibatkan kolapsnya tata kehidupan manusia, kondisi ini juga dipercepat dengan dampak yang dilakukan oleh kegiatan manusia dalam mengelola lingkungan sehingga mempengaruhi pemanasan global di bumi yang berujung pada terjadinya bencana-bencana dimana-mana, pengaruhuh utama dari pemanasan global terhadap terjadinya bencana adalah perubahan suhu udara yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan perubahan musim yang tidak seimbang dan memicu percepatan siklus geologi dan metereologi.

    Meningkatnya suhu udara dari waktu ke waktu rata-rata pertahun mencapai 1,4 5,8 derajat celcius hingga tahun 2100 yang dapat mempengaruhi kenaikan muka air laut mencapai 88 meter, pemanasan suhu global di udara memberi dampak

    terhadap keseimbangan energi dalam suatu wilayah hingga mengaklibatkan kekeringan berkapanjangan, menurunnya produktifitas pertanian, rusaknya suatu ekosistem dan tatanan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Badai siklon tropis merupakan fenomena badai yang terjadi akibat system tekanan udara rendah pada daerah tropis yang menjadi sebuah ancaman (hazard) yang dapat menimbulkan bencana, badai siklon tropis dapat menghancurkan wilayah yang dilewatinya memiliki diameter antara 20 150 kilometer, dan dapat mengakibatkan banjir akibat naiknya masa air dilaut dan di daratan yang terbawa oleh angin dengan kekuatan yang tinggi. Beberapa tahun terakhir banjir merupakan fenomena yang biasa terjadi di berbagai negara ada yang diakibatkan oleh rusaknya fungsi hutan sebagai pengatur siklus air, tata kelola lahan yang tidak baik, kondisi morfologi dan adanya air pasang laut, yang tidak mengenal batas wilayah dan waktu, hal ini dipengaruhi juga dengan kondisi cuaca yang tidak menentu dimana musim hujan tidak lagi pada siklusnya, siklus hidrologi menjadi tidak seimbang antara evaporasi, prefipitasi, infiltrasi dan daya dukung lahan terhadap air permukaan, kondisi musim yang tidak stabil diakibatkan oleh adanya perubahan iklim global di bumi sehingga sulit untuk di prediksi secara pasti. Jumlah populasi yang sangat tinggi menjadi faktor-faktor penentu terjadinya bencana, perlu di ingat bahwa sustu ancaman (hazard) akan menjadi bencana apabila menimbulkan dampak yang sangat besar dan luas, yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat serta aset-aset kehidupan yang ada meliputi manusia, fisik (infrastruktur), ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya alam.

    Dampak yang terbesar akibat dari perubahan iklim di dunia adanya bencana El Nino, merupakan bencana kekeringan yang terjadi yang terjadi akibat meningkatnya suhu dari rata-rata suhu normalnya sehingga terjadi perubahan musim yang sangat signifikan,

    OPINI

  • 17 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    hal ini berdampak pada kondisi lahan dan mempengaruhi produktifitas pertanian untuk menghasilkan dapat berdampak pada rusaknya satu ekosistem, tatanank kehidupan manusia, dan kerusakan ekologi. Selain itu dapat mempengaruhi ketersediaan sumberdaya air baik yang ada di permukaan maupun yang ada di bawah permukaan, menjadi fenomena sosial ketika banyak terjadi kekeringan, berkurangnya daya tahan pangan dan hilangnya keberfungsiaan lahan. Bencana ekologi terjadi akibat adanya akumulasi dari seluruh rangkaian proses yang di akibatkan oleh pemanasan global di dunia.

    2. Upaya Peredaman risiko Bencana

    Bencana (disaster) merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektifitas atas komponen ancaman (hazard) yaitu berbagai isu-isu pemanasan global yang mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan (vulnerability) suatu komunitas memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga ada hubungan antara tiga faktor diatas untuk menjadi suatu bencana (Paripurno, 2000). Dalam konfrensi dunia tentang pengurangan risiko bencana di jepang (World Confrence on Disaster Reduction, Kobe, Japan 2005), dengan mengacu pada United Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC) bencana dan perubahan iklim menjadi isu utama karena memliki hubungan atas terjadinya berbagai bencana di

    dunia dan menghasilkan rencana aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action 2005 - 20015), dari hasil konfrensi ini, pengurangan risiko bencana diimplementasikan sampai ke tingkat komunitas dimana setiap negara didorong untuk memiliki rencana aksi sebagai upaya peredaman risiko bencana. Selain itu upaya-upaya peredaman risiko bencana telah dilakukan dengan adanya Kyoto Protokol tahun 2005, sebagai kerangka kerja untuk setiap Negara-negara di dunian melakukan rencana aksi pengurangan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dunia dari pemanasan global yang dapat mengakibatkan bencana ekologis.

    Bencana ekologis menjadi ancaman bagi setiap negara sehingga perlu adanya tindakan preventif dalam mereduksi risiko bencana yang akan ditimbulkan, perubahan iklim dalam waktu yang sangat lama tidak terbatas pada aspek-aspek

    iklim dan lingkungan, pengurangan emisi gas CO2 di udara menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan pengurangan dampak pemanasan global di dunia. Pencegahan dan pengelolaan lingkungan harus dimulai secara dini untuk menilai risiko dan kondisi alam yang tidak stabil terhadap ancaman bencana ekologis.

    Pengurangan risiko bencana meliputi tahapan sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana, pada tahapan sebelum bencana manajemen risiko dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan atau mitigasi, merupakan upaya terpadu yang dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana, mitigasi dapat dilakukan denganpenilaian risiko bencana berdasarkan atas analisa ancaman (hazard) yang diakibatkan perubahan iklim global, mengenal ancaman untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana, khususnya bencana ekologis, dari faktor-faktor di atas kemudian dilakukan penilaian terhadap kerentanan (vulnerability) dalam suatu komunitas untuk menerima dampak ancaman sehingga dapat mengetahui tingkat risiko bencana. Mitigasi dapat dilakukan dengan melakukan du pendekatan antara lain pendekatan structural yang mengacu pada infrastruktur yang mendukung pengurangan pengaruh pemanasan global dan risiko bencana, serta pendekatan non structural dengan pendekatan masyarakat sebagai perancang dan perencana suatu tindakan mitigasi bencana. Ancaman adalah sesuatu yang dapat mengkibatkan terjadinya bencana baik secara alamiah (natural disaster) maupun akibat ulah manusia itu sendiri (man-made disaster). Atas penilaian risiko bencana dapat dijadikan tolak ukur suatu rencana strategis dalam membangun suatu kesiapsiagaan dalam satu komunitas untuk menghadapi risiko bencana, sistem peringatan dini harus dimiliki sebagai tanda yang dapat memberikan informasi adanya ancaman risiko bencana. Risiko bencana merupakan hubungan antara komponen-komponen ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kemampuan (capacity) dalam mengelola ancaman.

    Semakin tinggi nilai ancaman dan nilai kerentanan maka risiko bencana semakin tinggi, untuk mengurangi risiko bencana perlu melakukan peningkatan nilai

    Gejala Perubahan Iklim Global: Gelombang Tinggi Air Laut

    Ilustrasi Pemanasan Global Pada Bumi

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    ww

    w.te

    chno

    logy

    indo

    nesi

    a.co

    m

    Sumber: http://anggeh.student.umm.ac.id

    OPINI

  • 18 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    kerentanan (vulnerability) menjadi kapasitas (capacity) dengan melakukan penguatan kapasitas di dalam masyarakat dalam mengelola lingkungan, mengenal ancaman, mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya bencana dalam lingkungan (disaster ecology).

    Upaya kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan melakukan suatu rencana aksi yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan risiko bencana. Rencana aksi harus meliputi upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan laju perubahan iklim di setiap negara, meliputi 3 isu yang harus di perhatikan : (1) pengurangan risiko bencana; (2) perubahan iklim global dan (3) pembangunan berkelanjutan, yang menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam mengelola ancaman bencana alam (natural disaster). Saat terjadinya bencana di suatu wilayah perlu dilakukan penanganan cepat (emergency response) untuk memberi jaminan keselamatan, kesehatan dan hak-hak dasar kepada seluruh komponen yang terlanda tanpa terkecuali, dalam masa krisis pemulihan cepat terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dilakukan secara terencana dan terpadu sehingga dapat ditangani dengan cepat. Proses pemulihan (recovery) menjadi bagian dari upaya peredaman risiko bencana dimana

    dalam perencanaan suatu program pemulihan harus memiliki unsur-unsur terhadap pengurangan risiko bencana, berguna bagi keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan aman dari risiko bencana.

    iii. kesiMPULaN

    1. Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global di dunia memberikan dampak terhadap terjadinya bencana-bencana alam yang merupakan bencana ekologis, dimana terjadi hilangnya keseimbangan ekologi seperti badai siklon tropis, air pasang dan banjir, kenaikan temperature ekstrim, endemic, tsunami, kekeringan dan El Nino. Hal ini berdampak pada kondisi lingkungan disekitarnya.

    2. Bencana merupakan akumulasi dari faktor-faktor alam yang telah mengalami ganguan keseimbangan dimana ada suatu kerentanan (vulnerability) pada suatu wilayah yang terkena dampak sehingga menurunnya daya tangkal masyarakat dalam menerima risiko bencana, seringkali bencana yang terjadi silih berganti dalam satu waktu yang sama (bencana kembar).

    3. Upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan tahapan manajemen bencana yang meliputi pencegahan dan mitigasi; kesiapsiagaan; manajemen emergensi,

    pemulihan dan rencana aksi yang dapat berimplikasi terhadap pengurangan risiko bencana.

    4. Upaya peredaman risiko bencana merupakan upaya terpadu dan terencana yang dilakukan dalam manajemen bencana sehingga dapat diimplementasikan ke dalam pengeloalaan lingkungan yang berbasis pengurangan risiko bencana, dengan mengurangi efek pemanasan global yang saling berhubungan antara pengurangan risiko bencana, pengurangan global warming dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

    iV. Daftar PUstaka

    1. Freites, C, 2005. Perceived Changein Risk of Natural Disasters caused by Global Warming. International Science Journal Climate Reserch, Volume 1, 2005, pp 34-38.

    2. Helmer, M and Hilhorst,D, 2006. Natural Disasters and Climate Change. Journal of Disasters, Volume 30, Number 1, Mar 2006, pp 1-4.

    3. Jonatan, A, 2001.Public Healt Risk Assesment Linked to Climaic and Ecologycal Change. Journal Human and Ecological Risk Assesment, Volume 7, Number 5, September Oktober 2001, pp 373-385 (13)

    4. Schipper, L and Pelling, M, 2006. Disaster Risk, Climate Change and International Development: Scope for, and Challenges to, Integration. Journal of Disasters, Volume 30, Number 1, Maret 2006, pp 19-38.

    5. Thomas Mitchell, 2007. An Operational Framework for Mainstreaming Disaster Risk. The ISME Journal, Volume 1, September 2007, pp 567-584.

    6. Van Aalst and Marteen, K, 2006. The Impacts of Climate Changes on The Risk Natural Disaster. Journal of Disaster, Volume 30, Number 1, Maret 2006, pp 5-18 (14). (*)

    OPINI

    Kerusakan Daerah Aliran Sungai Sebagai Salah Satu Bencana Ekologi

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    ww

    w.k

    abar

    indo

    nesi

    a.co

    m

  • 19 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    DAERAH

    seJaraH PeNGetaHUaN PrBBk Di iNDONesia: stUDi kasUs Ntt

    Tulisan:

    JONATAN A. LASSA: Anggota MPBI, Kandidat Phd di United Nations University (Unu), Jerman.

    Secara etis, praktek pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) diasumsikan mendahului kesadaran menggunakan kerangka kerja PRBBK. Misalkan, kerangka kerja PRBBK dengan model Cruch yang terkenal dalam buku At Risk (Oleh Piers Blaikie et. al.) secara original, inspirasinya lahir dari Nepal, yang kemudian dikonseptualisasi dan di promosikan secara internasional dari para ahli di Inggris. Selanjutnya kerangka kerja Crunch bergerak sebagai pengetahuan yang berjalan melintasi banyak tempat dan waktu hingga tiba dan digunakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar awal tahun 2000-an ketika pengetahuan itu didapatkan dari para peserta training PRBBK di Asian Disaster Preparedness Centre di Bangkok 1998-2002.

    Kerangka PRBBK selalu berangkat dengan kepercayaan bahwa ada kapasitas lokal yang bisa digunakan dalam mengurangi risiko bencana yang perlu dikenali oleh pihak luar dan pengambil kebijakan. Tulisan ini meneropong praktek PRBBK dari sisi risiko kegempaan dan penggunaan kerangka kerja PRBBK di NTT.

    Tidak ditemukannya bukti tertulis yang memadai terkait sejarah mitigasi dan pengetahuan kerangka kerja PRBBK di NTT terutama sejak sistem Bakornas diperkenalkan pada tahun 1979. Ketika sistim UNDRO (United Nations Disaster Relief Organization) diberlakukan, Indonesia pernah mendapatkan bantuan penguatan kapasitas melalui lembaga bernama National Centre for Disaster Management pada tahun 1986 [1] namun tidak diketahui bagaimana Departemen Sosial sebagai host mentransmisikan pengetahuan-pengetahuan pengelolaan risiko bencana ke daerah, sebelum kemudian lembaga tersebut kehilangan pengaruh akibat sekretariat host penanganan bencana dipindahkan ke Menkokesra di tahun 1990, sebagai perubahan kebijakan tahun 1979 dan ketika era IDNDR (International Decade for Natural Disaster Reduction) secara formal dimulai.

    Yang pasti, jauh sebelum Pusat Studi Mitigasi ITB didirikan tahun 2003 [2], ITB

    Proses Evakuasi Korban Bencana Longsor di Jawa Barat

    Sum

    ber

    : Doc

    BN

    PB

  • 20 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    sudah sejak era UNDRO secara parsial telah menjadi semacam knowledge hub pengetahuan mitigasi gempa dan mitigasi georisk lainnya. Tepatnya tahun 1979-1980, Lembaga Misi SVD di Sikka mengirimkan seorang staff ke untuk berguru di Lembaga Pengawasan Bangunan Universitas Kristen Petra, Surabaya selama setahun. Kemudian dilanjutkan di akhir tahun 1980 di Institut Teknologi Bandung untuk kursus singkat bangunan (termasuk materi tahan gempa), yang sekembalinya, kemudian melatih tukang-tukang lokal melalui lembaga

    Pusat Studi Mitigasi Unwira secara formal didirikan paska Gempa/Tsunami 1992 yang secara internal dimungkinkan oleh kembalinya beberapa tenaga pendidik Fakultas Teknik Unwira yang telah menempuh pendidikan master di Institute Teknologi Bandung dan Asian Institute of Technology, Bangkok. Sejarah studi bencana di NTT yang dilakukan oleh inisiatif lokal dapat ditelusuri kembali pada embrio Pusat Studi Mitigasi, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, tepatnya tahun 1987 (Lihat Hendrikus Rani 1987 Penilaian Gempa

    yang lebih resilient terhadap gempa. Reaksi serupa mirip dengan reaksi ilmuan-ilmuan Jepang paska gempa Nobi 1891 yang mulai meragukan bangunan-bangunan teknologi Eropa dan mendapati rumah-rumah disain arsitek tradisional Jepanglah yang lebih bertahan menghadapi gempa, walau sempat diremehkan oleh para arsitektur barat, terutama Inggris.

    Namun disayangkan, inovasi lokal ini tidak dikenali di luar Unwira, terutama kalangan LSM. Sebagai salah satu peserta matakuliah Mitigasi Gempa Unwira 1996, penulis menjumpai di tahun 2002 bahwa LSM-LSM spesialis bencana seperti PMPB Kupang tidak memiliki informasi yang memadai terkait perkembangan penelitian dan inovasi rumah tahan gempa di Unwira, walaupun secara geografis hanya berjarak 3km antara kantor PMPB Kupang dan Perpustakaan Unwira Kupang. Simbiosis Mutualisme tertunda, bahkan hingga kini. Sebagai oto kritik penulis, PMPB-Kupang kemudian lebih berorientasi pada sumber-sumber pengetahuan dari luar (kontra-PRBBK). Divergensi praktisi lokal vs ilmuan lokal ini ini memberikan indikasi terkait efek bola salju yang tersendat dalam penyebarluasan pendekatan PRBBK di NTT.

    Yang terjadi justru sebaliknya. Dari analisis derajat jaringan PRBBK di NTT dalam 20 tahun terakhir, terlihat bahwa pengetahuan PRBBK secara historis mengalami berbagai momentum. Sebaliknya, misalkan PMPB Kupang, sejak tahun 1998 mengirimkan staff ke ADPC Bangkok, tahun 1999 dan 2000 secara berturut-turut mengirimkan staff ke training PRBKK oleh ADPC di Manila, Filipina. Sedangkan LSM seperti Pikul, sejak 1998 juga sudah mengirimkan staff divisi Disaster Management ke ADPC Bangkok. Hal yang sama terjadi di tahun 2002 dan 2004. Secara sistimatis, Yayasan Pikul pernah memiliki Strategic Planning Program Disaster Management sejak tahun 2000 dan Strategic Planning Disaster Management di Indonesia

    DAERAH

    misi lokal baik di Flores (Ende, Sikka) hingga Bali dan Nusa Tenggara Barat. [3] (Sebagai tambahan, sejarah lisan pertukangan di NTT, selalu muncul dari pusat-pusat pelatihan tenaga misi seperti di Maumere dan Ende untuk Pulau Flores, serta Kefa dan Belu untuk Pulau Timor.) Setelah peristiwa gempa 1992 yang melanda Ende dan Sikka di Pulau Flores, Lembaga Misi SVD kembali mendapatkan suntikan pengetahuan terkait mitigasi gempa dari berbagai sumber termasuk Pusat Studi Mitigasi Unwira dan Universitas Katolik Atmajaya Jogjakarta, khususnya Arsitek Vernakuler yakni Romo Mangunwijaya.

    Alor Pantar 1987 Laporan Penelitian Pusat Studi Gempa Unwira).

    Peristiwa Gempa/Tsunami 1992 memberikan pembelajaran yang kuat terkait pentingnya pengetahuan lokal dalam menghadapi gempa. Misalkan di Ende, statistik rumah rusak parah/total adalah sebagai berikut: 79% rumah permanen, 8% untuk rumah semi permanen dan 2% untuk rumah sementara (berdinding kayu). Fakta ini membangkitkan gugatan pada rumah-rumah modern di Flores dan merupakan sebuah penemuan kembali pada kapasitas rumah bermaterial lokal dan berbasis pengetahuan lokal

    Konfrerensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Bermasis Komunitas

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    ww

    w.m

    pb

    i.org

  • 21 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    Timur 2002-2005. Hal ini kemudian diikuti oleh berbagai training PRBBK di Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2003 oleh berbagai fasilitator dari PMPB Kupang dan Yayasan Pikul, di mana penulis adalah co-fasilitator dalam kurun waktu April-November 2003.

    Pembelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa investasi pada PRBBK terutama pada penciptaan knowledge hub dengan visi jangka panjang memberikan hasil yang positif namun tidak linear. Namun seperti PMPB Kupang, awalnya tidak di disain secara sistimatis untuk menjadi knowledge hub terbukti dengan masih terjadinya asimetrik informasi terutama ketidak tahuan lembaga-lembaga donor yang kemudian secara highcost menggunakan lembaga-lembaga yang berbasis di Jawa dan Bali untuk menjadi fasilitator di daerah-daerah perbatasan NTT. Pembelajaran penting lainnya yang bisa dipetik adalah bahwa berbagai penguatan kapasitas beberapa pemerintah daerah di NTT yang baru saja mengalami reformasi regulasi penanganan bencana, mampu dilakukan oleh LSM-LSM di NTT, sebagai misal Flores Institute for Institutional Development (FIRD), PMPB Kupang dan sebagainya yang perlahan mampu berperan sebagai fasilitator.

    Munculnya praktik PRBBK Indonesia dan munculnya tokoh seperti Dr. Eko Teguh Paripurno

    DAERAH

    yang dianugerahi UNISDR Sawakawa Laureate 2009, merupakan cluster-cluster pengetahuan PRBBK yang perlu dihubungkan dalam jaringan-jaringan PRBBK Indonesia dan menarik melihat ulang terminologi awal di era 1990an terkait PRBBK. Hal ini untuk menjawab tantangan Kepala BNPB di Konferensi PRBBK Agustus 2008 terkait proyek mencari PRBBK yang Indonesia tulen. (*)

    *) Tulisan ini merupakan work in progress dari riset pengetahuan PRBBK penulis di Indonesia termasuk NTT. Komentar, saran dan pertanyaan silahkan dikirimkan pada email: jonatan.lassa at gmail.com.

    Pustaka :

    1) Wong Arthur (1986) Strengthening Disaster Preparedness and Disaster Management in Indonesia First Technical Report for Project INS/82/020 Government of Indonesia UNDP/UNDRO - USAID Project. Dated November 1986.

    2) Tahun 1979, staff SVD Maumere dimaksud detraining oleh beberapa ahli bangunan di Unkris Petra Surabaya seperti Benny Lumantara yang kemudian menjadi ahli seismic design Indonesia. Sumber: telp. Interview, Br. Wens Bataona 28 Sept 2010; Dr. Budi Kleden, personal communication, 27 July 2009. Penulis juga mewawancarai tiga orang tukang berbeda di Sikka terkait penguatan kapasitas yang diterima dari lembaga misi, dan bagaimana para tukang kemudian berperan sebagai knowledge transmitter terkait penguatan tulangan beton untuk mencegah keretakan akibat tekanan gaya geser gempa pada tembok bangunan rumah permanen.

    3) Lihat Gregory Clancey (2006) Earthquake Nation: The Cultural Politics of Japanese Seismicity 1868-1930. University of California Press: London.

    4) Lihat http://pmb.itb.ac.id/ [akses 20 Sept 2010].

    Peta Kejadian Bencana di Provinsi NTT

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    geos

    pas

    ial.b

    npb.

    go.id

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    geos

    pas

    ial.b

    npb.

    go.id

    Peta Index Rawan Bencana NTT

  • 22 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    DAERAH

    POtret PeNaNGGULaNGaN BeNCaNa Di PrOViNsi aCeH Oleh: Drs. asmadi syamkepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana aceh

    Latar BeLakaNG

    Aceh secara geografis terletak di khatulistiwa di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Letak Aceh yang juga berdekatan dengan garis khatulistiwa juga menyebabkan Aceh memiliki kondisi iklim yang khas dengan musim hujan dan kemarau yang panjang. Karena itu, Aceh rawan terhadap bencana-bencana hidro-meteorologis. Dari kondisi geologis, Aceh berada pada pertemuan 2 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan Aceh sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam. Lempeng Eurasia yang bertumbukan langsung dengan lempeng Indo Australia membentuk tunjaman lempeng tektonik yang melintas dari barat pulau Sumatera melalui sebelah Selatan pulau Jawa hingga ke Nusa Tenggara. Kondisi pertemuan lempeng tersebut menyebabkan Aceh berpotensi terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor dan tsunami.

    Di sisi demografi, Aceh memiliki penyebaran populasi yang tidak merata dengan keanekaragaman suku dan budaya. Selain hal itu, Aceh memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun belum didukung oleh sistem eksplorasi yang optimal yang memadukan antara konsep tata ruang yang mendukung pengurangan risiko bencana dan sisi manfaat bagi masyarakat Aceh. Pembagian akses dan kontrol atas pengelolaan dan hasil

    sumber daya alam antara laki-laki dan perempuan juga belum seimbang.

    Pengalaman penanggulangan bencana yang terjadi di Aceh telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh dan juga Indonesia pada umumnya. Bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 merupakan kejadian besar terakhir yang tercatat di Aceh di samping bencana-bencana lain dengan skala dampak yang lebih kecil seperti banjir, abrasi, Kejadian Luar Biasa (KLB), dan kebakaran lahan/pemukiman. Kejadian bencana-bencana tersebut di Aceh memberikan dampak negatif terhadap hasil pembangunan yang sudah dicapai atau yang sedang berlangsung di Aceh.

    Kendati telah pernah terjadi bencana besar tsunami, Aceh masih berpotensi terjadi pengulangan bencana yang sama atau timbulnya jenis bencana baru. Secara hidro-meteorologis, Aceh telah mengalami bencana banjir, kekeringan, abrasi-sedimentasi, dan puting beliung. Hingga saat ini, belum ada catatan Aceh menjadi lintasan badai siklon tropis. Namun demikian, akibat terjadinya perubahan iklim global dapat saja menjadikan Aceh sewaktu-waktu menjadi daerah lintasan utama badai siklon tropis.

    Kesenjangan antara wilayah, antar kelompok masyarakat dan perbedaan sosial ekonomi di beberapa kabupaten/kota yang ada di Aceh dapat menimbulkan konflik yang juga merupakan salah satu bencana sosial.

    Ratapan Duka Seorang Ibu PascaBencana Tsunami Aceh, Tahun 2004

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    ww

    w.h

    ong.

    web

    .id

  • 23 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    DAERAH

    Ini sudah terbukti dengan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara dan Aceh Timur. Sejarah mencatat bahwa konflik sudah mulai terjadi di Aceh sejak sejak tahun 1946. Konflik ini tidak hanya terjadi di dalam 1 kabupaten di Aceh tetapi hampir terjadi di seluruh kabupaten yang ada di Aceh dengan kerugian materil dan non materil yang cukup signifikan.

    pengrusakan hutan, pencemaran air, udara dan tanah dan terjadinya penggalian tambang merupakan indikasi penurunan kualitas lingkungan di beberapa kabupaten/kota seperti Aceh Besar, Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tamiang. Turunnya kualitas lingkungan dapat merupakan salah

    semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam dan non alam selalu berpotensi mengancam kehidupan seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Aceh maka diperlukan suatu upaya menyeluruh dalam upaya penanggulangan bencana, baik ketika bencana itu terjadi, sudah terjadi, maupun bencana yang berpotensi di masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh dalam melindungi segenap warga dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas korban bencana. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

    Penanganan bencana yang telah dilakukan di Aceh saat ini cenderung belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain paradigma penanganan bencana yang bersifat parsial, reaktif, sektoral dan kurang terpadu. Disamping itu, upaya-upaya tersebut masih berfokus pada upaya pemerintah. Pada bagian lain, perubahan pada sistem pemerintahan serta semakin terlibatnya organisasi nonpemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan memerlukan

    Selain potensi bencana alam, Aceh juga berpotensi terhadap terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan variasi jenis penyakit beragam dan frekuensi yang meningkat. Wabah dan penyakit epidemik menular baik pada hewan dan pada manusia mengakibatkan kerugian dan atau permasalahan lainnya. Hampir semua kabupaten/kota dalam 10(sepuluh) tahun terakhir pernah mengalami kasus-kasus yang berpotensi KLB, wabah atau epidemi penyakit seperti diare, campak, malaria, HIV/AIDS termasuk Avian Influenza (flu burung) dan H1N1 (flu Meksiko).

    Terjadinya bencana di Aceh tidak terlepas dari masih belum cukup baiknya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti

    satu potensi ancaman yang harus diperhitungkan sedini mungkin.

    Potensi ancaman bencana di Aceh diprediksikan tidak akan berkurang secara signifikan dalam tahun-tahun ke depan. Pada dasarnya

    Dalam Sekejab Gelombang Tsunami Menyapu Semua Harta Benda

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    kata

    kam

    idot

    com

    .wor

    dpre

    ss.c

    om

    Kapal Nelayan Terseret Hingga Ke Daratan Oleh Gelombang Tsunami

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    ww

    w.c

    pf.n

    avy.

    mil

  • 24 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    perubahan mendasar pada sistem penanganan bencana. Harapannya adalah agar tidak terjadi upaya yang tumpang tindih atau terhindar dari jurang dalam upaya penanganan bencana di Aceh.

    fUNGsi BaDaN PeNaNGGULaNGaN BeNCaNa aCeH (BPBa)

    Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah sebagai berikut :

    1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penangganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, baik sebelum bencana, saat tanggap darurat maupun saat pascabencana secara adil, setara dan bermartabat

    2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan

    3. Menyusun, menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana

    4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

    5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya

    6. Penggorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh

    tUJUaN DiBeNtUkNYa BaDaN PeNaNGGULaNGaN BeNCaNa aCeH (BPBa)

    Sedangkan tujuan daripada dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah sebagai berikut:

    1. Melindungi segenap warga masyarakat Aceh dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko

    2. Membangun system penanggulangan bencana yang handal

    3. M e n y e l e n g g a r a k a n penangganan dan Pengurangan Risiko Bencana secara terencana, terarah, terpadu, terkoordinasi serta menyeluruh

    rUaNG LiNGkUP

    Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) ini mempunyai ruang lingkup wilayah Aceh. Di dalamnya memuat kebijakan dan program-program dalam rangka pengurangan ancaman bahaya, pengurangan kerentanan dan penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana yang bersifat dinamis dalam jangka waktu 2010-2012. Adapun penjabaran

    DAERAH

    Rapat Konsolidasi Pembentukan BPBDSu

    mb

    er:

    http

    ://w

    ww

    .mp

    bi.o

    rg

    Tsunami Aceh diambil dari Foto Satelit

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    blo

    gdet

    ik.c

    om

  • 25 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    pelaksanaannya berdasarkan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan di daerah.

    POLa kOOrDiNasi BaDaN PeNaNGGULaNGaN BeNCaNa aCeH

    Pola Koordinasi dimaksud meliputi koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintahan Aceh yang meliputi :

    1. Dinas Sosial Provinsi Aceh,

    Pola koordinasi yang dilakukan dengan dinas ini meliputi koordinasi mengenai logistik dan peralatan bencana yang bisa dikerahkan bila sewaktu-waktu terjadi bencana, koordinasi ini hanya dengan dengan memerintahkan kepada SKPA tersebut untuk mengerahkan potensi-potensi yang dimiliki, baik personil Tagana maupun Dapur Umum Lapangan (Dunlap) bisa dikerahkan berbarengan dengan bahan makanan siap saji, bila ada titik pengungsian warga yang terkena bencana

    2. Dinas Kesehatan Aceh

    Pola koordinasi yang dilakukan meliputi hasil dari kajian cepat dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang apabila membutuhkan penanganan medis dan adanya korban jiwa maupun luka-luka baru dilakukan pengerahan dari siaga kesehatan Aceh

    3. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh

    Pola koordinasi dengan SKPA ini meliputi pengerahan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum, seperti dampak bencana terjadi putusnya jalan dan jembatan, sehingga memerlukan pengerahan alat berat kelapangan

    DAERAH

    4. Dinas Pengairan Aceh

    Koordinasi dengan SKPA ini meliputi koordinasi dari analisis dampak bencana terutama akibat dari mengecilnya sungai akibat ditutup lumpur atau karena rusaknya drynase akibat meluapkan sungai, jadi pola koordinasi dengan Dinas Pengairan sering terjadi bila pra dan pascabencana

    5. Basarnas, PMI, Pramuka, Pemadam Kebakaran

    Badan ini bukan merupakan SKPA, tapi merupakan komponen penting dalam melaksanakan kegiatan baik Pra, saat maupun pascabencana. Pola koordinasi yang dibangun adalah pola menurut tupoksi masing-masing dilapangan, terlebih bila ada korban jiwa yang hilang atau

    Pembangunan Kembali Pemukiman Penduduk Pasca Tsunami Aceh

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    ww

    w.d

    w-w

    orld

    .de

    Kegiatan Trauma Healing Anak-anak Korban Bencana

    Sum

    ber

    : htt

    p://

    ww

    w.k

    oran

    -jaka

    rta.

    com

  • 26 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    meninggal dunia. Koordinasi ini penting karena Basarnas mempunyai perlengkapan dan tenaga skill yang terampil dalam menyelamatkan korban, Palang Merah mempunyai skill yang penting dalam menekan angka korban yang lebih besar, pemadam kebakaran mempunyai peralatan yang cukup bila terjadi bencana di tempat-tempat tertentu, jadi kesemua badan baik SKPA maupun non SKPA diatas mempunyai korelasi yang sangat penting dalam penanganan bencana, baik sebelum, saat dan sesudah bencana.

    BaDaN PeNaNGGULaNGaN BeNCaNa aCeH seBaGai sOLUsi PerMasaLaHaN BeNCaNa Di DaeraH

    Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bukan saja sebagai alternative pemecahan masalah kebencanaan di Aceh, tetapi lebih dari itu, karena dengan adanya badan ini arus politisir barang bantuan pemerintah kepada rakyat bisa dihindari minimal diperkecil. Selama ini penanggulangan bencana dilakukan oleh Satkorlak/Satlak dan ketuanya pasti pejabat public yang dipilih rakyat melalui partai politik dan bukan dari kalangan professional. Oleh

    karena itu paradigma penanganan bencana sudah mulai berubah dari paradigm politik keparadigma professional sesuai dengan bidang masing-masingnya, semoga

    kOMitMeN PeMeriNtaH DaeraH DaLaM MeNaNGaNi BeNCaNa seBaGai PriOritas UtaMa DaLaM MeNGUraNGi DaMPak BeNCaNa

    Badan Penanggulangan Bencana Aceh masih seumur jagung, tetapi tugas yang akan diemban sangat besar dan berat dan tuntutan masyarakat terhadap badan inipun sangat besar terutama dalam pengurangan risiko bencana dan dalam menguraangi danpak bencana. Kejadian dilapangan sering terjadi adalah bila setelah selesai penanganan bencana alam akan diiringi dengan timbulnya bencana social baru, hal ini lumrah karena managemen penanggulangan bencana yang salah. Oleh karena itu pemerintah Aceh dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) akan mempersiapkan diri dalam membantu pemerintah sesuai dengan tuntutan UU No. 24 Tahun 2007 untuk lebih memposisi diri dalam profesionalisme dalam penanggulangan bencana terutama bencana alam dan bencana sosial, dan alokasi

    anggaran utnuk penangganan bencana tersebut bisa kita katakana besar, seperti dana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang mencapai Rp. 200 milyar pertahun dan diharapkan untuk BPBA memperoleh dana yang besar pula dalam melaksanakan kegiatan kebencanaan di Aceh terutama pra bencana.

    MODeL PereNCaNaaN PrOGraM PB YaNG DikeMBaNGkaN PeMeriNtaH MeLaLUi BPBa saat iNi

    Berbicara model tentu saja tidak terlepas dari kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mengurangi risiko bencana, mitigasi bencana dan penanganan bencana serta pemberdayaan social korban bencana, keempat hal tersebut merupakan satu-kesatuan yang sangat erat hubungannya dalam pengembangan model-model yang harus dikembangkan dan harus sesuai dengan bentuk bencana yang terjadi. Model perencanaan ini pula yang harus bisa dikembangkan sebagai model/konsep penanggulangan bencana dimana masyarakat bisa dipolakan sebagai pelaku/pelaksana penanggulangan bencana itu sendiri, seperti adanya kurikulum disekolah dengan kebencanaan, adanya desa siaga bencana, adanya relawan Tagana, Dasipena dan lain-lain. (*)

    AnggotaTNI Berdoa Di Atas Puing-Puing Markas Mereka Yang Tersapu Tsunami

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    blu

    esko

    mer

    sial

    .blo

    g

    DAERAH

  • 27 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    POTRE T

    Andai saja tidak ada bencana banjir bandang yang memakan banyak korban dan merusak sarana umum, tidak banyak masyarakat di Indonesia, terutama di luar Provinsi Papua yang mengenal nama Wasior sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Akibat kerusakan hebat tersebut, Wasior bagaikan daerah mati karena semua sarana dan prasarana umum tidak berfungsi.

    meyakini bahwa penebangan hutan dan pembangunan yang tak terencana di wilayah hulu merupakan penyebab utama bencana tersebut.

    Tidak hanya di Wasior tapi kondisi kawasan serapan air dan hutan pada sejumlah daerah di Indonesia, sudah memprihatinkan yang disebabkan banyak faktor sehingga potensi bencana ekologi bisa terjadi. Kalau ekosistem hutan tidak stabil karena banyak

    Sudah saatnya diletakkan landasan kesadaran bahwa nilai ekologi hutan juga sangat penting dikelola secara baik. Sebab, satu sisi hutan yang diekploitasi secara besar-besaran mungkin akan memberikan jumlah keuntungan ekonomi yang besar untuk jangka pendek. Namun, dampaknya juga menimbulkan kerugian jangka panjang karena biaya untuk restorasi hutan jauh lebih besar jumlahnya. Masih terus diberikannya Hak Penguasaan Hutan (HPH) oleh Pemerintah apakah itu membuka lahan perkebunan atau pengambilan kayu jelas menjadi ancaman bencana yang semakin tinggi. Sebab, perusahaan pemegang HPH tersebut bisa saja melakukan penebangan kayu diluar areal yang telah ditentukan karena mengejar keuntungan yang lebih besar.

    Dampak pemanasan global di satu sisi akan membuat kondisi air akan banyak tersedot, dan sisi lain bisa menimbulkan potensi curah hujan tinggi. Selain itu, di daerah aliran sungai (DAS) sudah banyak yang rusak, sehingga bencana banjir dan longsor berpotensi terjadi. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan ekosistem kawasan hutan dan DAS, tak hanya memikirkan untuk pemasukan bagi daerah semata. (*)

    Pemukiman Penduduk di Wasior Yang Rusak Akibat Banjir Bandang

    Hutan dan Sungai Di Wasior

    Banjir bandang yang melanda Kota Wasior di Papua Barat telah menyebabkan ratusan orang tewas dan hilang. Tak terkira kerugian material yang ditimbulkan olehnya. Peristiwa yang penuh duka ini juga memicu perdebatan terkait peran ulah manusia sebagai penyebab bencana alam. Bagi kelompok pencinta lingkungan hidup respon pemerintah terhadap bencana wasior sangat mengecewakan karena tidak menyinggung tentang penanggulangan penyebab bencana banjir itu sendiri. Padahal mereka

    gangguan dan ditambah dengan tingginya curah hujan, dampaknya akan menimbulkan bencana seperti di Wasior yang potensinya sulit untuk dihindari. Bilamana terjadi gangguan terhadap hutan dan telah mempengaruhi ekosistemnya maka berpotensi pada terjadinya bencana ekologi. Jadi, hutan yang rusak akan mempengaruhi kadar oksigen di alam, mengurangi kadar air yang tersimpan di tanah, dan mengurangi kekuatan struktur tanah yang rentan bergeser.

    WasiOr BeNCaNa ekOLOGi ?

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    blu

    esko

    mer

    sial

    .blo

    gSu

    mb

    er:

    http

    ://b

    logd

    etik

    .com

  • 28 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    POTRE T

    Gunung merapi merupakan petunjuk arah bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya, gunung yang terletak di sebelah utara kota Yogya ini sangat indah terlihat dari kejauhan. Kepulan asap merapi yang senantiasa muncul, apabila pagi langit cerah terlihat putih diantara birunya warna gunung, hal ini sering menginspirasi banyak orang dalam mengekpresikan perasaannya.

    Bagi warga yang tinggal di sekitar lereng Merapi, munculnya Wedhus Gembel (awan panas) dipandang tidak sebagai musibah atau bencana semata. Kemunculan itu sebagai pertanda bila penguasa Merapi menurut kepercayaan masyarakat di sekitarnya hendak punya hajat. Saat Merapi punya gawe. Tidak semua warga menyambutnya dengan rasa takut, namun sebagian justru bersuka cita, bahwa berkah Merapi (pasir dan batu) sebentar lagi akan mengalir turun. Hal itu sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, bila Merapi punya gawe berarti pemerintah juga punya pekerjaan tambahan seperti membuat barak pengungsian lengkap dengan dapur umum hingga posko kesehatan, mengevakuasi hingga merelokasi korban bencana.

    Suatu keyakinan apabila Merapi sudah punya gawe, warga akan mendapatkan berkah bukanlah suatu yang sepenuhnya keliru. Berkah yang bersifat langsung memang ada yaitu berupa jutaan meter kubik pasir Merapi yang turun memenuhi hulu-hulu sungai. Pasir-pasir yang ada di aliran

    sungai di Merapi diambil untuk dijual oleh para penambang ke berbagai proyek baik skala kecil, maupun proyek besar seperti membangun gedung bertingkat, jalan, jembatan hingga perumahan dan tidak hanya disekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta saja bahkan hingga ke Jakarta.

    Para penduduk disekitar sungai Gendol yang merupakan salah satu sungai yang dilewati lahar dingin merapi apabila aktifitasnya meningkat mereka senang, artinya akan ada kiriman pasir dari Merapi. Bencana meletusnya Merapi selain memuntahkan awan panas juga membawa bebatuan, pasir dan kerikil yang dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bangunan dan menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar

    penduduk di sekitar aliran sungai Gendol.

    Penduduk di sepanjang kali Gendol banyak yang berprofesi sebagai pengumpul pasir dan kerikil untuk dapat membiayai hidup dan menyekolahkan anaknya, ada juga pengusaha angkutan pasir seiring dengan meningkatnya permintaan akan bahan bangunan, warung-warung penyedia makanan bagi para penggali pasir serta para sopir yang mengangkut dari luar kota Yogya, ekonomi justru tumbuh pascabencana terjadi.

    Pada saat terjadi bencana meletusnya gunung merapi akhir Oktober 2010 lalu yang menelan ratusan korban jiwa, berbagai media khususnya televisi memberitakan bahwa masyarakat di sekitar kali Gendol banyak yang nekat dan membandel tanpa ada rasa takut untuk segera menambang pasir mengalir dari puncak merapi, padahal kondisi saat itu sangat berbahaya. Untuk menghindari risko yang lebih besar terhadap keselamatan jiwa mereka aparat kepolisian dan TNI bahkan harus mengevakuasi secara paksa para penambang pasir tersebut. (*)

    Sum

    ber

    : h

    ttp

    ://p

    endh

    ijogj

    a.b

    logs

    pot

    .com

    Sum

    ber

    : h

    ttp

    ://re

    gion

    al.k

    omp

    asia

    na.c

    om

    BerkaH DiBaLik BeNCaNa MeraPi

    Abu Vulkanik Merapi Akan Mendatangkan Kesuburan Lahan Pertanian

    Terjangan Awan Panas Merapi Menghanguskan Hutan dan Pemukiman Penduduk

  • 29 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    POTRE T

    Gempa berskala 7,2 Skala Richter (SR) yang mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tanggal 26 Oktober 2010 telah mengakibatkan tsunami. Walaupun bencana tersebut tidak sebesar bencana tsunami di Aceh tahun 2004 silam, namun tsunami Mentawai juga menelan banyak korban meninggal dunia. Banyaknya korban ini karena sebagian besar penduduk setempat mengira bahwa gempa yang sebelumnya mengguncang Mentawai tidak akan berpotensi tsunami. Ternyata kemudian tsunami setinggi 30 meter menerjang seluruh daerah Mentawai. Mentawai sendiri merupakan daerah kepulauan terpencil yang berada di tengah laut, sehingga ketika tsunami itu menerjang mentawai tersapu ombak. Ratusan jiwa melayang, ribuan orang harus tinggal di pengungsian karena rumah mereka hilang dan mengalami rusak berat akibat terjangan tsunami.

    Letak geografis Mentawai yang berada di tengah laut mengakibatkan sulitnya pemerintah dan kelompok relawan dalam melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan. Cuaca yang buruk juga menyebabkan sulitnya penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, pakaian dan kebutuhan lainnya bagi korban tsunami, bahkan pada awal tanggap darurat Mentawai bantuan terpaksa disalurkan dengan cara melemparkan dari udara dengan menggunakan helikopter dan pesawat TNI.

    Banyak pihak menilai pemerintah lamban dalam menangani bencana di Mentawai. Pemerintah dianggap cenderung lebih berfokus pada bencana merapi yang secara kebetulan terjadi pada saat yang

    hampir bersamaan dengan bencana Mentawai.

    Semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana gempa dan tsunami Mentawai harus lebih sigap dalam menyalurkan mendistribusikan bantuan dan harus pula tepat sasaran. Langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mentawai, bersama pemerintah Provinsi Sumatra Barat adalah melakukan invetarisasi kebutuhan korban gempa dan tsunami yang berada di pengungsian.

    Mereka butuh uluran tangan kita semua untuk bisa bangkit dan menata kembali hidup mereka yang porak poranda pascabencana melanda. Bukan hanya bantuan saat berada di pengungsian saja yang dibutuhkan, mereka jauh lebih membutuhkan bantuan untuk kehidupan mereka setelah keluar dari pengungsian. Mereka sudah kehilangan sanak saudara dan tempat tinggal. Rumah mereka sudah tidak mungkin ditempati lagi karena mengalami rusak berat, maka dari itu mereka pasti lebih membutuhkan tempat

    Sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana gempa dan tsunami yang melanda Mentawai, maka pemerintah daerah yang harus bisa mengkoordinasi langkah-langkah yang mesti dilakukan. Setelah mendapat berita tsunami seharusnya pemerinta lebih tanggap dalam menangani bencana, seluruh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menangani bencana ini harus dengan segera melakukan tindakan yang untuk mengevakuasi para korban.

    tinggal yang aman untuk mereka tempati setelah keluar dari tempat pengungsian. Pemerintah harus bisa merelokasi para korban ke tempat yang lebih aman dan menjamin penghidupan yang lebih baik bagi para korban untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka ke depannya. Terutama menghilangkan perasaan trauma yang mungkin di alami oleh para korban. (*)

    Kondisi Mentawai yang Rusak Parah Akibat Gempa dan Tsunami

    Sum

    ber

    : h

    ttp

    ://p

    epito

    ku.c

    om

    tsUNaMi MeNtaWai YaNG sUNYi...

  • 30 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    reHaBiLitasi DaN rekONstrUksi PasCaBeNCaNa

    Kegiatan tanggap darurat merupakan respon pertama yang dilaksanakan sesaat setelah kejadian bencana dalam rangka melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana, serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Demikian halnya dengan tiga kejadian bencana yang menimpa Wasior, Mentawai dan Merapi dipenghujung tahun 2010.

    Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat pascabencana banjir bandang di Kabupaten Teluk Wondama dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan Kementerian/Lembaga, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Pelaksanaan tanggap darurat ditetapkan sampai dengan akhir bulan Oktober 2010. Berdasarkan data dan informasi dari posko BNPB, bencana banjir bandang Wasior telah mengakibatkan 161 orang korban meninggal dunia, 97 orang mengalami luka berat, dan 3.374 orang mengalami luka ringan. Selain itu, bencana tersebut juga telah menimbulkan pengungsian penduduk baik yang masih berada di Kabupaten Teluk Wondama maupun pengungsi yang keluar dari kabupaten bahkan keluar dari wilayah Provinsi Papua Barat.

    Berbagai bantuan berupa peralatan dan logistik kebutuhan korban bencana disampaikan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Sedangkan untuk penanganan pengungsi korban

    bencana yang kehilangan tempat tinggal, Pemerintah melalui BNPB telah mengalokasikan pendanaan bagi pembangunan 93 unit barak pengungsi termasuk pembangunan prasarana permukiman sementara, yang diselesaikan bersamaan dengan berakhirnya kegiatan tanggap darurat bencana.

    Selanjutnya pelaksanaan tanggap darurat pascabencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sampai dengan akhir bulan November 2010. Lamanya kegiatan tanggap darurat di Mentawai disebabkan keterbatasan akses terhadap wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana yang sebagian besar hanya dapat diakses melalui laut, selain itu juga kondisi cuaca ekstrim diperairan dan keterbatasan akses komunikasi di Kepulauan Mentawai juga menjadi hambatan dalam proses tanggap darurat yang dikoordinasikan oleh BNPB.

    Bencana gempa dan tsunami Mentawai mengakibatkan 486 jiwa korban meninggal dunia dan 49 jiwa mengalami luka-luka. Selain itu untuk penanganan pengungsi BNPB bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) telah mempersiapkan pembangunan 512 unit huntara di Pagai Utara, Sipora dan Sikakap dan 516 unit huntara di Pagai Selatan.

    Sedangkan untuk penanganan pascabencana erupsi Gunung Merapi serta adanya bencana sekunder berupa banjir lahan dingin yang terjadi di wilayah

    Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta, Presiden RI telah memberikan arahan bahwa pelaksanaan tanggap darurat pasca erupsi Gunung Merapi sepenuhnya berada di bawah komando BNPB yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, termasuk relawan dan masyarakat. Berbagai upaya tanggap darurat telah dilaksanakan baik berupa penyaluran bantuan berupa kebutuhan sehari-hari namun juga terhadap penanganan psikotraumatik terhadap korban bencana yang berada di pengungsian.

    Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh posko tanggap darurat BNPB sampai dengan 7 Desember 2010, kejadian erupsi Gunung Merapi telah mengakibatkan 369 jiwa meninggal dunia dan 179 jiwa mengalami luka-luka. Untuk pengungsi data yang dihimpun oleh posko sampai dengan diturunkannya status Gunung Merapi dari status awas menjadi waspada mencapai 21.995 jiwa yang tersebar di 112 titik lokasi pengungsian di kedua Provinsi tersebut. Walaupun ancaman erupsi telah berangsur-angsur menurun, namun masih terdapat ancaman bencana berupa banjir lahar dingin yang mengancam, untuk itu BNPB bersama-sama dengan para pemangku kepentingan masih terus bersiaga terutama dengan memperhatikan wilayah-wilayah dibantaran sungai serta infrastruktur disekitar aliran sungai berupa jembatan yang sangat rentan terhadap ancaman banjir lahar dingin tersebut.

    POTRE T

    Kejadian bencana telah mengakibatkan korban jiwa, serta hilangnya harta benda, termasuk hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun selama ini. Sebagai tindaklanjut penanganan pascabencana setelah tanggap darurat, dalam rangka mengembalikan kondisi wilayah pascabencana serta membangun kembali kearah yang

    lebih baik (build back better) diperlukan sebuah perencanaan yang komperhensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat yang mengacu kepada prinsip-prinsip perencanaan pemulihan yang meliputi beberapa hal:

    1. Perencanaan pemulihan yang menyeluruh;

    2. Tidak terjadi penundaan proses pemulihan;

    3. Pemulihan sektor ekonomi segera dilaksanakan setelah pemulihan fisik prasarana;

    PereNCaNaaN reHaBiLitasi DaN rekONstrUksi

  • 31 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    4. Proses pemulihan mempertimbangkan risiko dimasa datang;

    5. Proses pemulihan merupakan proses untuk membantu individu dan masyarakat menata kembali kehidupan dan mata pencaharian;

    6. Pemulihan akan berjalan efektif jika tersedia pendanaan, pendampingan dan pengawasan yang memadai terhadap seluruh proses pemulihan;

    7. Optimalisasi penggunaan sumber daya lokal wilayah pascabencana;

    8. Kecepatan pemulihan juga tergantung pada kepemimpinan dan kemampuan pemerintah daerah; dan

    9. Komitmen politik turut mendorong keberlangsungan proses pemulihan.

    Sedangkan kedudukan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang merupakan komitmen bersama pemangku kepentingan, merupakan dokumen pelengkap dari dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun. Untuk itu dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus dipaduserasikan dengan dokumen RPJPN/D dan RPJMN/D, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan (RKP/RKPD, Renja K/L dan Renja SKPD).

    Selanjutnya pelaksanaan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan melalui proses perencanaan yang meliputi: Pertama ; Penilaian kerusakan dan kerugian, sebagai input utama dari penilaian kebutuhan dan penyusunan rencana aksi pemulihan yang dilaksanakan untuk menilai dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana,

    termasuk dampak kemanusiaan yang terjadi, serta penilaian terhadap risiko pascabencana; Kedua ; Penilaian kebutuhan pascabencana, sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian kerusakan yang dilaksanakan untuk menilai kebutuhan pendanaan yang dibagi kedalam kebutuhan pemulihan awal sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, kebutuhan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan jangka menengah, dan kebutuhan rekonstruksi jangka panjang; dan Ketiga ; Penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, yang memuat secara lengkap tentang kebijakan pemulihan, pelaksanaan, kelembagaan, pendanaan, termasuk kerangka pengawasan dan strategi pengakhiran dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kedudukannya dalam proses perencanaan dan pembangunan reguler.

    POTRE T

    Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat telah selesai disusun dan telah dilaporkan kepada Wakil Presiden RI. Pelaksanaan pemulihan pascabencana di Kabupaten Teluk Wondama direncanakan selesai dalam kurun waktu 2 tahun anggaran sampai dengan 2012.

    Hasil penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana sebagai input utama penyusunan penilaian kebutuhan dan penyusunan rencana aksi didapatkan, bahwa kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir bandang Wasior mencapai Rp. 280 miliar yang didominasi oleh kerusakan sektor perumahan dan permukiman masyarakat yang mencapai Rp. 107,43 miliar. Dengan memperhatikan kondisi wilayah terkena bencana yang merupakan kawasan DAS dengan

    tingkat kerawanan bencana yang tinggi, maka salah satu kebijakan pemulihan yang diambil adalah dengan rencana relokasi masyarakat ke daerah yang lebih aman dengan tetap memperhatikan kebutuhan akses masyarakat terhadap matapencaharian serta akses terhadap layanan dasar.

    Dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan maka terdapat dua skema pelaksanaan pemulihan yaitu: (1). Rehabilitasi dan rekonstruksi in-situ yang dikhususkan kepada wilayah-wilayah yang masih aman terhadap ancaman bencana, serta bagi masyarakat asli Wasior dengan memperhatikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana; (2). Pelaksanaan relokasi masyarakat

    ke wilayah yang aman dari ancaman bencana dengan memperhatkan kebutuhan terhadap layanan dasar dan perekonomian masyarakat. Total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi pascabencana Wasior mencapai Rp. 370,35 miliar yang direncanakan

    PereNCaNaaN reHaBiLitasi DaN rekONstrUksi

    reNCaNa aksi reHaBiLitasi DaN rekONstrUksi PasCaBeNCaNa BaNJir BaNDaNG WasiOr

    Sumber: Doc Act

    Pembangunan Hunian Sementara (Huntara)Bagi Korban Bencana

  • 32 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    dialokasikan melalui pendanaan APBN. APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

    Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi pascabencana banjir bandang di Kabupaten Teluk Wondama, diintegrasikan dengan pelaksanaan pengurangan risiko bencana dengan prisnsip-prinsip yang meliputi: (1).

    kebutuhan terhadap percepatan pembangunan wilayah Kepulauan Mentawai yang mencapai Rp. 644 miliar. Adapun kebijakan pelaksanaan pemulihan: (1). Sektor perumahan meliputi: Pembangunan rumah berbasis masyarakat (BLM Plus), sekaligus sebagai stimulan pemulihan ekonomi masyarakat, Opsi Material Bangunan Rumah: Menggunakan baja ringan atau Menggunakan material kayu, Pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman ditargetkan selesai dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, Memperhatikan aspek legalitas kepemilikan lahan dan pendirian bangunan sesuai peraturan yang berlaku; (2). Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur lainnya, dilaksanakan melalui kebijakan sektoral; (3). Dalam rangka perbaikan kondisi wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai secara menyeluruh, maka diperlukan upaya percepatan pembangunan sektor strategis di Kepulauan Mentawai.

    Khusus kebutuhan percepatan pembangunan wilayah kepulauan mentawai direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012-2013 dengan memperhatikan: (1). Ruang lingkup percepatan pembangunan meliputi pulau siberut (rawan gempa dan tsunami), dan pulau-pulau yang

    POTRE T

    terdampak tsunami 25 oktober 2010: pagai utara, pulau sipora dan pulau pagai selatan; (20> Strategi percepatan pembangunan meliputi pembangunan infrastruktur jalan raya/jalan poros pada masing-masing pulau, pembangunan baru airstrip di pulau pagai utara dan peningkatan airstrip di sipora, pagai selatan dan siberut, pembangunan dermaga untuk transportasi antar pulau; (3). Dengan pendekatan mitigasi, penduduk kawasan pesisir pulau siberut dipindahkan ke area yang lebih tinggi; (4). Jumlah kebutuhan sementara pembangunan infrastruktur vital untuk percepatan pembangunan adalah Rp. 644 miliar; serta (5). Jumlah penduduk pulau siberut yang akan direlokasi akan dikonfirmasikan oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan yang diperlukan bagi relokasi permukiman.

    Dalam rangka mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta percepatan pembangunan diperlukan kerangka perencanaan pembangunan yang diarahkan kepada: (1). Revisi rtrw provinsi sumatera barat, yang mengakomodasi fungsi pkw dan pkl di wilayah kabupaten kepulauan mentawai; (2). Rencana penanggulangan bencana kabupaten mentawai,sebagai pedoman kegiatan

    Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dan percepatan pembangunan pascabencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Sampai dengan saat ini proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai masih terus berlangsung dan ditargetkan selesai pada pertengahan bulan Desember 2010. Kebijakan umum pemulihan pascabencana Mentawai tidak hanya sekedar mengembalikan kepada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana 25 Oktober 2010, namun sekaligus akan mengupayakan perbaikan kondisi wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai secara menyeluruh.

    Hasil penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang disusun dibawah koordinasi Bappenas dan BNPB bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat, mencapai Rp. 348,92 miliar, yang didominasi oleh kerusakan dan kerugian sektor perumahan yang mencapai Rp. 115,82 miliar. Selanjutnya hasil penilaian kebutuhan pemulihan sementara sampai dengan 3 Desember 2010 mencapai Rp. 1,09 triliun termasuk

    Menyusun analisis dan peta risiko bencana tsunami, gempa, pergerakan tanah, banjir tingkat provinsi dan kabupaten; (2). Melengkapi RTRW Provinsi Papua Barat 2008 2028 yang baru mengakomodasi kawasan rawan bencana; (3). Penyusunan RTRW Kabupaten Teluk Wondama yang berbasis mitigasi bencana, termasuk pertimbangan alur sungai purba; (4). Menyusun Rencana Rinci Kawasan

    berbasis mitigasi bencana; (5). Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat provinsi dan kabupaten yang disinkronkan dengan RPJMD; (6). Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) tingkat provinsi dan tingkat kabupaten; serta (7). Pengembangan data dan informasi bencana yang diintegrasikan dengan sistem data dan informasi bencana (DIBI) BNPB.

    reNCaNa aksi reHaBiLitasi DaN rekONstrUksi DaN PerCePataN PeMBaNGUNaN PasCaBeNCaNa MeNtaWai

  • 33 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    POTRE TSu

    mb

    er:

    http

    ://na

    sion

    al.v

    ivan

    ews.c

    om

    Tinjauan dan Pemberian Bantuan Oleh Pemerintah kepada Korban Bencana Alam

    pra bencana, ketika terjadi bencana dan pascabencana; (3). Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB), sebagai upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana; (4). Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan analisis risiko bencana; (5). Rencana detil tata ruang daerah permukiman

    baru, sebagai pedoman penetapan zoning pemukiman baru dan perijinan; serta (6). pengintegrasian RAD PRB kedalam RPJMD, RKPD dan RK-SKPD.

    Untuk penanganan pascabencana erupsi Gunung Merapi, saati ini masih dalam masa tanggap darurat sehingga proses perencanaan pemulihan pascabencana belum dapat dilaksanakan sampai dengan

    berakhirnya tanggap darurat. Namun demikian upaya-upaya pemulihan awal telah dilaksanakan melalui realokasi pendanaan dari berbagai sumber yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat dan padat karya dalam rangka memulihkan kehidupan perekonomian masyarakat yang terkena dampak bencana.

    Rencana pendanaan pemulihan pascabencana melalui mitra Pemerintah, merupakan salah satu skim pendanaan pemulihan yang dimungkinkan digunakan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah, yang dilaksanakan melalui mekanisme dana perwalian The Indonesian Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR), yang dibangun bersama antara Pemerintah RI bersama-sama dengan Bank Dunia dan badan-badan PBB yang diwakili oleh UNDP. Sedangkan pemanfaatan dana IMDFF-DR tersebut diantaranya adalah :

    1. Project investment dan technical assistance termasuk new-stand alone project, co-financing proyek baru, pendanaan pengurangan risiko bencana, tambahan pendanaan untuk komponen baru dalam proyek yang sedang berjalan

    2. Perluasan proyek atau kegiatan yang sedang dilakukan (scale-up) oleh implementing partner baik dari sisi cakupan wilayah, besaran kegiatan yang ada, cakupan jumlah penduduk yang dijangkau dan bentuk-bentuk perluasan lainnya;

    3. Dukungan pada program pemerintah baik sektoral maupun multisektor yang menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi;

    4. Pembangunan dan pengembangan kapasitas (capacity development), pengkajian kebutuhan paska bencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proyek;

    5. Pembentukan dan operasional sekretariat termasuk kegiatan appraisal teknis proposal;

    6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang didanai IMDFF-DR termasuk kegiatan evaluasi eksternal;

    7. Audit oleh auditor independen atau yang disepakati oleh Steering Committee (SC).

    Sebagai penutup, bahwa beberapa hal terkait pelaksanaan penanggulangan bencana yang perlu diperhatikan adalah: Pertama, Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan swasta; Kedua, dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, perencanaan aksi pemulihan disusun melalui koordinasi antara Pemerintah dan pemerintah daerah, dengan dukungan masyarakat; Ketiga, Konsistensi perlu dibangun sejak tahapan penilaian, perkiraan kebutuhan, penyusunan rencana induk/aksi, pelaksanaan, dan pengendalian rehabilitasi-rekonstruks; dan Kempat, Pemerintah Provinsi diharapkan dapat pro-aktif dalam setiap proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan K/L terkait sesuai dengan kebutuhan pemulihan. (*)

    PeNDaNaaN PeMULiHaN PasCaBeNCaNa MeLaLUi Mitra PeMeriNtaH

  • 34 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    PeNGeNaLaN karakteristik BeNCaNaDaN UPaYa MitiGasiNYa Di iNDONesia

    PUSTAK A

    Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara berlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan, dimana akan terjadi serta besaran kekuatannya. Sedangkan beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung api, tsunami dan anomali cuaca masih dapat diramalkan sebelumnya. Meskipun demikian kejadian bencana selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi. Kejutan terebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan k e s i a p s i a g a a n m e n g a h a d a p i ancaman bahaya.

    Dengan adanya Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggungan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Tahap awal dalam upaya ini adalah mengenal/

    mengidentifikasi terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.

    Buku ini mencoba membantu kita untuk menambah pengetahuan mengenai pengenalan akan karakteristik bahaya dan bencana yang terjadi di Indonesia serta mengenal beberapa strategi mitigasi yang perlu dilakukan guna mengurangi dampak bencana atau dengan kata lain mengurangi risiko bencana.

    kualitas sumberdaya alam (vulnerability)

    3. Kurangnya informasi/peringatan dini (early warning) yang menyebabkan ketidakpastian

    4. Ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya

    Melalui buku ini kita juga dapat melihat adanya pergeseran konsep penanggulangan bencana yang mengalami pergeseran

    paradigma dari konvensional menuju ke holistik. Pandangan k o n v e n s i o n a l menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terelakkan dan korban harus segera mendapatkan p e r t o l o n g a n , sehingga fokus

    dari penanggulangan bencana lebih bersifat bantuan (relief ) dan kedaruratan (emergency). Paradigma yang berkembang saat ini adalah paradigma pengurangan risiko bencana yang merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam implementasinya kegiatan pengurangan risiko bencana nasional akan disesuaikan dengan rencana pengurangan risiko bencana pad tingkat regional dan internasional. Dalam paradigma ini

    Siklus Mitigasi Bencana

    Dalam pengenalan dampak bencana paling tidak ada interaksi empat faktor utama yang menyebabkan bencana menimbulkan banyak korban dan kerugian yang besar yaitu :

    1. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (hazards)

    2. Sikap atau prilaku yang mengakibatkan penurunan

    Sumber: http://semanticisland.blogspot.com

  • 35 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    PUSTAK A

    masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana dan berupaya mengadopsi dan mempertahankan kearifan lokal (local wisdom), dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang di masyarakat.

    Sebagai tindak lanjutdalam menghadapi perubahan paradigma tersebut pada bulan Januari 2005 bertempat di Kobe-Jepang, telah diselenggarakan Konfrensi Penguruangan Bencana Dunia (Word Confrence on Disaster Reduction) yang menghasilkan beberapa substansi dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian jiwa, social, ekonomi dan lingkungan.

    Substansi dasar tersebut yang selanjutnya merupakan lima prioritas kegaitan untuk tahun 2005-2015 yaitu :

    1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat

    2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini

    3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat

    4. Mengurangi faktor-faktor penyebeb risiko bencana

    5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif. (*)

    Judul Buku : Pengenalan karakteristik Bencana

    dan Upaya Mitigasi di indonesia

    edisi ii

    Penulis : tim Bakornas PB

    Penerbit : Direktorat Mitigasi,

    Lakhar BakOrNas PB

    Sosialisasi Peta Rawan Bencana Merupakan Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana

    Sumber: http://kanvaso.com

  • 36 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    PUSTAK A

    Bencana, baik karena dinamika alam maupun yang disebabkan kesalahan manusia selalu saja menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, seperti hilangnya nyawa, harta benda, rusaknya tatanan sosial ekonomi masyarakat hingga hancurnya sarana dan prasarana fisik. Selain itu, bencana selalu saja meninggalkan kerusakan pada sisi psikologis korban, seringkali para korban bencana tidak mampu untuk bangkit sendiri dari keterpurukan pascabencana sehigga perlu uluran tangan dari pihak lain yang menolong, mendampingi dan memberdayakan mereka kembali.

    Begitu pula yang terjadi di Yogyakarta, gempa besar yang meluluhlantahkan berbagai bangunan dan menelan ratusan korban jiwa manusia beberapa tahun yang lalu, juga telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Aktifitas ekonomi masyarakat terpukul dan perekonomian daerah pun seketika terganggu. Usaha masyarakat baik yang bersakala besar maupun kecil banyak yang berhenti beroperasi akibat rusaknya sarana dan prasarana. Perasaan sedih, kehilangan dan trauma juga berperan besar dalam

    membuat terhentinya aktivitas usaha produktif.

    Beberapa tahun telah berlalu sejak malapetaka (gempa) itu terjadi, sekarang ini masyarakat korban gempa Yogyakarta telah banyak berubah dan berbenah.

    Japan International Coorporate Agency (JICA) dalam melakukan pendampingan pada pelaku industri mikro korban gempa Yogyakarta. Dalam buku ini dijelaskan tentang agenda-agenda pendampingan yang dilakukan sejak dari terpuruknya kondisi psikologis para korban hingga mampu kembali bangkit dan berdaya. Selain itu, buku ini juga memuat faktor-faktor kunci baik internal maupun eksternal yang menjadi penentu keberhasilan upaya transformatif ini.

    Proses perjalanan percepatan pemulihan industri kecil pasca gempa ini memang tidak mudah. Ada berbagai hal yang perlu menjadi sasaran dan fokus sehingga program dapat berhasil. Adapun beberapa agenda yang harus diselesaikan antara lain pemulihan korban dari trauma gempa, inisiasi dan pengembangan kelembagaan masyarakat, peningkatan keterampilan dan pengelolaan keuangan, pengembangan jejaring antar lembaga masyarakat serta dengan pemangku kepentingn dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa kegiatan yang perlu dijalankan secara berbarengan atau stimultan supaya terjadi proeses saling mendukung satu sama lain.

    Namun bukanlah hal yang mudah untuk melakukan

    Pengalaman Pendampingan Pelaku Industri Mikro Korban Gempa Yogyakarta

    Penulis : Tim Binaswadaya

    Penerbit : Bina Swadaya

    Uluran tangan dari berbagai pihak, sedikit banyak telah membantu mereka untuk bangkit dan berdaya kembali.

    Buku ini merupakan ikhtiar Bina Swadaya untuk merekam pengalamannya bekerjasama dengan

    M E N ATA A S A D A R I R E R E N T U H A N G E M PA

  • 37 EDISI NOMOR 26 TAHUN 2010 BULLETIN KAWASAN.

    Pengalaman Pendampingan Pelaku Industri Mikro Korban Gempa Yogyakarta

    PUSTAK A

    pendekatan bagi masyarakat korban bencana, akibat tragedi yang menimpa dan menghancurkan semua yang dimiliki, mereka (korban) bisa menjadi sangat peka dan perasa. Dalam situasi ini pendekatan kepada masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kesabaran agar tidak disalahpahami. Apalagi yang dilakukan Bina Swadaya bersama JICA adalah bersifat transformatif bukan karitatif yang sekadar membagi dan memberi lalu semuanya selesai, tetapi lebih dari itu yakni bagaimana mendampingi mereka dan memberikan pemahaman bahwa bencana bukan akhir dari segalanya, meratpi keterpurukan tidak salah namun berupaya bangkit dari ketidakberdayaan akibat bencana ini jauh lebih penting.

    Industri Kerajinan Rakyat yang Berusaha Pulih PascaBencana Gempa Jogja

    Sum

    ber

    : ht

    tp://

    mes

    halre

    .wor

    dpre

    ss.c

    om/2

    008/

    07/1

    1/Su

    mb

    er:

    http

    :/htt

    p://

    mag

    netc

    enda

    na.b

    logs

    pot

    .com

    Industri Rumah Tangga sebagai Sektor Ekonomi yang Paling Cepat Pu;ih Dari Bencana

    *****

    M E N ATA A S A D A R I R E R E N T U H A N G E M PA

  • PUSTAKAGALERI

    Sum

    ber:

    Doc

    BN

    PB

    Sum

    ber:

    Doc

    BN

    PB

    Sum

    ber:

    Doc

    AC

    T

    Ketika Bencana itu datang, waktu serasa

    berhenti, berharap uluran tangan-tangan yang tidak kenal lelah bahu

    membahu berpacu melawan waktu menyelamatkan

    yang masih hidup, mengobati yang terluka dan mengubur mereka

    yang telah tiada.

    Alam, jika dimanfaatkan secara arif dan bijak akan mendatangkan manfaat

    yang besar bagi kehidupan manusia, namun ketika

    keseimbangan alam terganggu, ia bisa

    menjadi sangat murka dan mendatangkan

    bencana dahysat pada manusia.

    Bencana bukan akhir dari segalanya, mari

    bangkit menatap masa depan yang cerah. Duka

    mereka adalah derita kita, senyuman mereka

    kebahagian kita.