Buletin Kawasan Edisi 22-2008

b u l l e t i n P u b l i k a s iD I R E K T O R A T K A W A S A NK H U S U S D A N D A E R A HT E R T I N G G A LD E P U T I P E N G E M B A N G A NR E G I O N A L D A N O T O N O M ID A E R A HB A P P E N A S

ISSN 1693-6957E D I S I 22 • 2 0 0 8

FORUM KERJASAMAEKONOMI SUB REGIONAL

PPPPPeran KESR dalam Pengembangan Kawasaneran KESR dalam Pengembangan Kawasaneran KESR dalam Pengembangan Kawasaneran KESR dalam Pengembangan Kawasaneran KESR dalam Pengembangan KawasanMMMMManfaat KESR bagi Provinsi Kalimantan Timuranfaat KESR bagi Provinsi Kalimantan Timuranfaat KESR bagi Provinsi Kalimantan Timuranfaat KESR bagi Provinsi Kalimantan Timuranfaat KESR bagi Provinsi Kalimantan TimurPPPPPeluang dan Tantangan Kerjasama Perdagangan Internasional bagi Indonesiaeluang dan Tantangan Kerjasama Perdagangan Internasional bagi Indonesiaeluang dan Tantangan Kerjasama Perdagangan Internasional bagi Indonesiaeluang dan Tantangan Kerjasama Perdagangan Internasional bagi Indonesiaeluang dan Tantangan Kerjasama Perdagangan Internasional bagi Indonesia

Menangkap Peluang Perdagangandan Investasi melalui

E D I S I N O M O R 2 2 T A H U N 2 0 0 8 B U L L E T I N K A W A S A N 1

F O K U S

Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) dalamMendorong Pengembangan Ekonomi Kawasan

Ditinjau dari Perspektif Kebijakan dan Implementasi

PENDAHULUANAdanya Kerjasama Ekonomi Sub

Regional (KESR) dilatarbelakangi olehperkembangan proses integrasi ekono-mi regional yang dimulai dengan TradePreference Arrangement (TPA), FreeTrade Area (FTA), Customs Union (CU),Common Market, Economic Unionhingga Monetary Union. Forum KESRitu sendiri mempunyai pengertian seba-gai forum kerjasama ekonomi yangmencakup daerah geografis berdekatanyang melintasi batas dua, tiga, atau lebihnegara. Awalnya forum KESR didasar-kan atas pengalaman negara-negaratentang permasalahan di masing-masing negara yang mempunyai dam-pak terhadap negara lain di sekitarnya.Bagi Indonesia, sangat penting mela-kukan koordinasi melalui forum KESR,karena forum ini bertujuan menciptakanperdagangan sebagai strategi kunci daripemerintah untuk membangun sosialdan ekonomi wilayah yang kurang ber-kembang, terpencil, dan di perbatasanmelalui pengembangan zona investasiyang berorientasi dan terintegrasi kepasar regional dan internasional. Seba-gai contoh, upaya Indonesia untuk me-nyelesaikan dampak penyakit menulardi Sarawak dan Kalimantan Barat ber-kembang menjadi upaya kerjasamadalam mengatasi masalah-masalahkesenjangan perekonomian antara Indo-nesia dengan berbagai negara, sepertiSiangpura, Malaysia, Thailand, Filipina,dan Australia. Contoh lainnya adalahpengentasan masalah gejolak sosialdan penyelundupan di Provinsi NusaTenggara Timur dengan Timor Lesteyang harus diselesaikan melaluikoordinasi dan kerjasama antarnegara.

Forum KESR juga dikembangkansebagai bentuk antisipasi terhadappengaruh globalisasi yang semakingencar oleh karena pesatnya perkem-bangan di bidang transportasi, teleko-

munikasi, dan teknologi. Secara spasial,globalisasi mempengaruhi pembangu-nan nasional baik secara langsung mau-pun tidak langsung. Dari sisi perdagang-an dunia, globalisasi merupakan per-kembangan dari hasil teknologi, pasar,dan keuangan, yang kemudian menjadiindikator keterkaitan wilayah/daerahdalam konteks jaringan perdaganganekonomi dunia. KESR mempengaruhiperkembangan ekonomi daerah sekitardan menjadi bagian dari pembangunannasional dan kerjasama ekonomi dilintas batas (perbatasan).

Bagi Indonesia, KESR dalam jang-ka panjang diharapkan dapat mendo-rong pengembangan aktifitas ekonomidi wilayah-wilayah perbatasan sehinggamengubah karakteristik perekonomianwilayah yang pada awalnya hanya meng-andalkan sumberdaya alam tanpa pem-rosesan lebih lanjut menjadi pemroses-an tingkat tinggi, serta aktivitasnyakegiatan jasa dan perdagangan.

KESR dibangun atas dasar en-lightened self interest yang bertitik tolakdari pengakuan adanya kepentinganbersama. Dibentuknya kerjasama eko-nomi antar negara ini sangat erat kaitan-nya dengan kepentingan ekonomimasing-masing negara untuk memper-cepat arus masuk investasi dengan sek-tor swasta sebagai pendorong utama.Pada tahap selanjutnya, KESR sangattergantung pada daya tarik kawasansebagai daerah untuk berinvestasi.

DASAR HUKUMDasar hukum implementasi

pengembangan KESR adalah Keppres184 Tahun 1998 tentang TimKoordinasi dan Sub Tim KoordinasiKerjasama Ekonomi Sub Regional.Tim Koordinasi KESR beranggotakan :(1) Menteri Negara Koordinator BidangEkonomi, Keuangan, dan Industri seba-

gai Ketua ; (2) Menteri Pariwisata, Senidan Budaya, sebagai Anggota merang-kap Ketua Sub Tim Koordinasi untukKerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura; (3) Menteri Pertambangandan Energi, sebagaia Anggota merang-kap Ketua Sub Tim Koordinasi untukSegitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT); (4)Menteri Kehutanan dan Perkebunan,sebagai Anggota merangkap Ketua SubTim Koordinasi untuk Wilayah Pertum-buhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA); (5)Menteri Perindustrian dan Perdagang-an, sebagai Anggota merangkap KetuaSub Tim Koordinasi untuk SegitigaPertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT); (6) MenteriPerhubungan, sebagai Anggotamerangkap Ketua Sub Tim Koordinasiuntuk Wilayah Pertumbuhan Indonesia-Australia; (7) Menteri Keuangan, sebagaiAnggota; (8) Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal, sebagai Anggota; 9) MenteriNegara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional, sebagaiAnggota; 10) Menteri Negara Riset danTeknologi/Kepala Badan Pengkajiandan Penerapan Teknologi, sebagaiAnggota.

Tim Koordinasi KESR bertugas: (1) Menyusun dan merumuskan kebi-jaksanaan guna mendorong pertum-buhan ekonomi KESR; (2) Melakukanpembicaraan dan perundingan baik bi-lateral maupun multilateral denganPemerintah Malaysia, Thailand, BruneiDarussalam, Filipina, Singapura, danAustralia mengenai hal-hal yangberkaitan dengan KESR; (3) Mengaju-kan saran dan pertimbangan kepadaPresiden bagi pengembangan KESR;(4) Melaporkan perkembangan KESRkepada Presiden.

E D I S I N O M O R 2 2 T A H U N 2 0 0 8 B U L L E T I N K A W A S A N2

F O K U S

Sub Tim Koordinasi KESRWilayah Tertentu bertugas : (1) Menyu-sun dan merumuskan kebijakan gunamendorong KESR wilayah tertentu; (2)Melakukan pembicaraan dan perun-dingan baik bilateral maupun multila-teral dengan pemerintah yang terlibatdalam KESR wilayah tertentu; (3)Melaporkan perkembangan KESR wila-yah tertentu serta saran dan pertim-bangan kepada Tim Koordinasi KESR.

Untuk menunjang pelaksanaantugasnya, Ketua Tim Koordinasi dapatmembentuk Tim Pelaksana KESR dimasing-masing wilayah pertumbuhandan pengembangan. Sementara itu,dalam rangka menunjang kelancarantugas di bidang administrasi, Ketua TimKoordinasi membentuk SekretariatNasional KESR. Selanjutnya, untuk me-nunjang kelancaran pelaksanaanprogram-program sektoral tertentu antar-wilayah-wilayah pertumbuhan dan peng-embangan, Menteri yang bertanggungjawab terhadap sektor terkait dapatmembentuk Kelompok Kerja.

Pelaksanaan koordinasi KESR didaerah menjadi tanggung jawab Guber-nur yang bersangkutan. Dalam melaksa-nakan koordinasi KESR, Gubernur ber-tugas : (a) Memberikan kemudahan danmeningkatkan pelayanan umum di dae-rahnya; (b) Mendorong kegiatan promosiusaha; (c) Mendorong dunia usahanasional untuk meningkatkan kerjasamadengan pengusaha-pengusaha darinegara-negara yang terlibat dalamKESR dan mitra usaha asing lainnya; (d)Meningkatkan kerjasama di bidanginvestasi, pariwisata, pertambangan danenergi, pertanian, kehutanan dan perke-bunan, industri dan perdagangan,perhubungan, infrastruktur, lingkunganhidup, sumber daya manusia, jasa, dankegiatan ekonomi lainnya di wilayahKESR; (e) Melaporkan perkembanganKESR di daerahnya kepada Ketua TimKoordinasi.

Gubernur mengikutsertakan : (a)Badan Perencanaan PembangunanDaerah Tingkat Provinsi; (b) Badan Koor-dinasi Penanaman Modal Daerah; (c)Kantor Wilayah Departemen dan Dinas

Provinsi; (d) Kamar Dagang dan IndustriProvinsi; dan (e) Perguruan Tinggi.

Seperti yang tercantum dalamLampiran Keppres 184/1998, adapunsusunan Tim Pelaksana KoordinasiKESR di wilayah-wilayah pertumbuhandan pengembangan dapat dilihat padaTabel.

PERMASALAHANForum KESR diperlukan untuk men-

dukung pertumbuhan ekonomi nasio-nal dan untuk mempercepat pemera-taan ekonomi di kawasan sub regional,melalui peningkatan arus investasi danperdagangan dengan memberikankemudahan bagi investasi, memperting-gi nilai komparatif (secara internasional)produk ekspor, menekan biaya transpor-tasi dan transaksi, serta mengurangibiaya produksi dan distribusi sehinggamencapai nilai ekonomis.

Menurut Staf Ahli Menko Perekono-mian Bidang Investasi dan Kemitraan,yang diwawancarai oleh Tim RedaksiBulletin Kawasan, kesuksesan pengem-bangan kegiatan ekonomi di wilayah-

Tabel Susunan Tim Pelaksanaan KESR di Wilayah Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah Pertumbuhan dan Pengembangan

Komponen SITC IMT-GT BIMP-EAGA IMS-GT AIDA

Ketua Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya

Menteri Pertambangan dan Energi Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Menteri Perhubungan

Sekretaris Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Asisten Menko Perekonomian Bidang Sumberdaya Alam

Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Kelembagaan

Asisten Menko Perekonomian Bidang Peningkatan Ekspor

Asisten Menko Perekonomian Bidang Industri dan Jasa

Anggota Pejabat dari : - Dep PU - Depdagri - Dep Kehakiman dan : - Gubernur NTB - Gubernur Sumbar - Gubernur Sulut - Gubernur Sulsel - Gubernur Jateng - Gubernur DI Yogyakarta

Pejabat dari : - Deperindag - Dep PU - Dephutbun - Depnaker - Deptan - Depkeu - Dephub - Depdagri ; - Dep Kehakiman - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BPN - Kemenneg LH/Bapedal dan : - Gubernur DI Aceh - Gubernur Sumut - Gubernur Sumbar - Gubernur Riau

Pejabat dari : - Deperindag - Dep PU - Dep Pertambangan dan

Energi - Depnaker - Deptan; - Depkeu - Dephub - Depdagri - Dep Kehakiman; - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BPN - Kemenneg LH/Bapedalda dan : - Gubernur Sulut - Gubernur Sulteng - Gubernur Sulsel - Gubernur Sultra - Gubernur Kalbar - Gubernur Kaltim - Gubernur Kalsel - Gubernur Kalteng - Gubernur Maluku - Gubernur Irian Jaya

Pejabat dari : - Deparsebud - Dep Pertambangan dan Energi - Dephutbun - Deptan - Dephub - Depnaker - Depnaker - Dep PU - Depdagri - Dep Kehakiman - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BPN - Kemenneg LH/Bapedalda dan : - Gubernur Sumbar - Gubernur Riau - Gubernur Jambi - Gubernur Bengkulu - Gubernur Sumsel - Gubernur Lampung - Gubernur Kalbar

Pejabar dari : - Deparsebud - Deperindag - Dep Pertambangan dan

Energi - Dephutbun - Depnaker - Dep PU - Depdagri - Dep Kehakiman - Dephub - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BPN - Kemenneg LH/Bapedalda dan : - Gubernur Sulut - Gubernur Sulteng - Gubernur Sulsel - Gubernur Sultra - Gubernur Kalbar - Gubernur Kaltim - Gubernur Kalsel - Gubernur Kalteng - Gubernur Maluku - Gubernur Irian Jaya - Gubernur Bali - Gubernur NTB - Gubernur NTT

Sumber : Lampiran Keppres 184/1998


F O K U S

wilayah pertumbuhan yang terlibatdalam forum KESR sangat tergantungpada peran sektor swasta sebagai pelakulangsung penggerak pertumbuhan eko-nomi, dan peran pemerintah khususnyapemerintah daerah sebagai pihak yangmenyediakan fasilitas pendukung dankoordinasi dalam peningkatan investasisektor swasta, misalnya memberikandukungan fasilitasi dan regulasi sektorproduksi yang meliputi pengembanganinvestasi, perdagangan, industri,pertanian, pariwisata, serta sektor-sektorpendukung yang meliputi pengembang-an sumberdaya manusia, mobilitastenaga kerja/buruh, jaringan komuni-kasi, dan pengembangan sumberdayaenergi (bahan bakar, listrik).

Peran sektor swasta yang diharap-kan untuk mendorong pertumbuhanekonomi, ternyata belum optimal, karenasecara umum kemampuan perekono-mian Indonesia untuk menambah pro-duksi sesuai dengan permintaan pasarluar negeri dalam waktu cepat dandalam jumlah tertentu sangatlah terba-tas, dan umumnya kegiatan ekonomidalam negeri belum dikelola secaramodern sehingga produktifitasnya masihrendah.

Dalam RPJMN 2004-2009 daftarpermasalahan struktural industri di Indo-nesia, masih tingginya kandungan imporbahan baku, bahan antara, dan kompo-nen untuk seluruh industri yang berkisarantara 28-30% antara Tahun 1993-2002. Kemudian, lemahnya pengua-saan dan penerapan teknologi karenaindustri di Indonesia lebih banyak yangbersifat “industri rakitan”. Masalah struk-tural lainnya adalah rendahnya kualitasSDM industri yang menyebabkan ren-dahnya produktifitas industri. Selain itu,belum terintegrasinya pelaku usahaskala UKM di Indoneisa dalam satumata rantai pertambahan nilai denganindustri-industri skala besar, serta kurangsehatnya iklim persaingan usaha karenabanyak subsektor industri yang bero-perasi dalam kondisi “monopoli dan oli-gopoli”. Beban para pelaku industrimakin berat akibat kenaikan tarif danpajak, kenaikan harga BBM, tarif listrik,telepon, angkutan dan harga bahan bakubelakangan ini. Semua masalah terse-but menjadikan iklim usaha yang cende-

rung mengurangi daya saing produknasional. Pada akhirnya, menyebabkanproses mulitplier effect tidak dapatberjalan sebagaiman yang diharapkan.

Permasalahan yang ditemukan olehdaerah-daerah yang terlibat dalamKESR meliputi :1. Beberapa pengalaman dalam

pertemuan internasional, delegasiIndonesia relatif kurang siap deng-an program-program dan proyekyang ingin diusulkan. Sering usu-lan-usulan kegiatan dalam KESRIMT-GT tidak berasal dari Indone-sia melainkan dari Malaysia danThailand. Tampaknya keduanegara tersebut lebih siap dalamhal ini.

2. Kurangnya koordinasi antar mas-ing-masing anggota delegasisebelum dan selama pelaksanaansidang. Dalam pertemuan-perte-muan KESR IMT-GT delegasiIndonesia sering mengalamimiss-communication dan miss-understanding dalam pembahas-an berbagai program/proyek yangakan diusulkannya. Hal ini berbedasekali dengan anggota delegasidari Malaysia atau Thailand yangselalu terlebih dahulu mengkoor-dinasikan berbagai program/pro-yek yang akan diusulkan olehdelegasi mereka. Disamping itu,peran pemerintah pusat ataupemerintah daerah lebih dominandibandingkan dengan peransektor swasta terutama UKM,akibatnya swasta enggan terlibatsecara aktif dalam KESR IMT-GT.

3. Hambatan komunikasi terutamamasalah bahasa dalam pertemu-an-pertemuan KESR IMT-GT.Disampaikan oleh wakil Kadinbahwa wakil dari daerah seringmengalami masalah dalam me-mahami apa yang sesungguhnyadibicarakan dalam pertemuan-pertemuan KESR. Akibatnyapengiriman delegasi ke pertemu-an-pertemuan KESR IMT-GTmenjadi tidak optimal karena wakilyang hadir dalam pertemuan terse-but kurang memahami apa sub-stansi yang dibicarakan dalampertemuan-pertemuan tersebut.

4. Masalah fokus terhadap pem-bangunan wilayah dalam KESRIMT-GT, yang diperluas menjadi10 provinsi, sehingga fokus peme-rintah menjadi berkurang karenabanyaknya daerah yang harusditangani. Seperti Aceh, memper-soalkan mengenai tidak adanyaakses keluar dari Provinsi NAD kewilayah lain di Indonesia atau kenegara lain di luar Indonesia. Saatini, hanya Medan dan Riau yangmemiliki akses ke luar wilayahnegara Indonesia. Aceh sebagaipintu masuk di Pulau Sumateradiharapkan juga memiliki aksestersebut dalam rangka mendorongpertumbuhan ekonominya melaluipengembangan PelabuhanCalang sebagai salah satu pintumasuk ke Provinsi NAD yangsayangnya hanya sebagai pela-buhan laut dan tidak dikem-bangkan sebagai pelabuhanpenyeberangan dari Aceh dan kewilayah-wilayah lain di luar Aceh.Meski telah melalui perjalananpanjang dalam kerjasama KESRini, faktanya Aceh masih tertinggaldari daerah-daerah lain yang jugatermasuk dalam KESR IMT-GT.

5. Komitmen pemerintah pusat untukmendorong pemerintah daerahdalam implementasi program/pro-yek dalam rangka mendukungKESR IMT-GT belum optimal,sehingga daerah belum dapatsecara langsung menikmati apayang diharapkan dari kerjasamaIMT-GT. Komitmen dan kebijakanpemerintah pusat dan daerah yangmemprioritaskan pembangunanwilayah perbatasan yang berorien-tasi pembangunan kesejahteraandisamping keamanan, seperti diwilayah perbatasan Kalimantandan Papua, belum optimal diupa-yakan, seperti berikut ini :a) Pendekatan keamanan (secu-

rity approach) yang diterapkandalam penanganan Kelom-pok Kerja (Pokja) SosekMalindo di wilayah Kaliman-tan dan Joint Border Commit-tee (JBC) RI-PNG yang terkaitdengan Provinsi Papua,


F O K U S

belum diupayakan saling me-nunjang dan melengkapidengan pendekatan pem-bangunan kesejahteraansebagai dasar pengembang-an kerjasama ekonomi sub-regional seperti BIMP-EAGA.

b) Penanganan Pokja SosekMalindo dan JBC RI-PNGselama ini ternyata belummenciptakan suatu keterkait-an/’interface’ yang terpadudengan program pengem-bangan kawasan KESRBIMP-EAGA, yang sebenarnyasangat relevan untuk dikem-bangkan secara integratif dansaling mendukung denganPokja Sosek Malindo danJBC RI-PNG. Selama ini, pe-nanganan kerjasama peng-embangan Wilayah Perbatas-an dengan KESR beradapada instansi kementeriankoordinator yang berbeda,walaupun instansi yang terli-bat atau terkait di dalamnyarelatif sama, maka upaya un-tuk menerpadukan dan salingmelengkapi di antara kedua-nya masih belum dapatterwujud dan terkesan penge-lolaannya masih parsial.

c) Dengan masih ditemuinya ke-rancuan dan ketidakterpadu-an di atas, maka sangat diper-lukan suatu upaya untuk lebihmeningkatkan dayaguna danhasil guna kedua upaya kerja-sama yang sifatnya bilateraldan sub regional tersebut, yai-tu melalui pendekatan pro-gram pengembangan kawa-san khusus yang meliputipengembangan kawasancepat tumbuh (KESR), kawa-san perbatasan antarnegara(Pokja Sosek Malindo danJBC RI-PNG), dan kawasanandalan prioritas (KAPET).

d) Belum ada penyusunan suatumasterplan yang terpadu da-lam rangka pengembangankawasan perbatasan tersebut,sehingga beberapa upayayang telah disepakati di dalam

pengembangan kawasanperbatasan antarnegara, khu-susnya di Kalimantan denganPokja Sosek Malindonya dandi Papua dengan Joint BorderCommittee (JBC) RI-PNG,belum optimal ditangani se-cara lintas sektoral dan lintassumber pembiayaan.

PELUANG PENGEMBANGANProses inovasi dan difusi teknologi

merupakan proses yang penting bagikemajuan sosial ekonomi. Pada masaglobalisasi dan dunia informasi seka-rang, kerjasama antar negara-negaraatau kawasan dapat dilakukan denganbaik dibandingkan dengan beberapadekade sebelumnya. Informasi mengalirmelalui internet, pergerakan manusia,dan komoditas melalui perdaganganbisnis dan masuk-keluarnya modalmelalui foreign direct investment (FDI).Jika semua peluang itu dikelola denganbaik akan membantu mentransfer ilmupengetahuan dan teknologi untukmeningkatkan produktifitas kawasandalam waktu yang singkat.

Dalam usaha mengembangkanekonominya, banyak negara berkem-bang berusaha menaikkan tingkatkemakmuran masyarakatnya melaluipembangunan sektor industri. Malaysiamerupakan contoh negara yang dapatmelepaskan diri dari struktur eksporyang hanya terdiri dari beberapa bahanmentah saja, dimana ekspor manufakturmerupakan komponen ekspor yangterpenting. Berbeda halnya dengan yangterjadi di Indonesia dimana komponenekspornya masih terdiri dari bahanmentah dan komposisi bahan mentahini sangat terbatas dan hanya terdiri daribeberapa produk unggulan saja jikadibandingkan dengan potensi produk-produk unggulan yang masih belumterkelola dengan baik.

Untuk itu Indonesia seharusnyamampu memanfaatkan peluang-peluang dalam peningkatan kerjasamaantar negara yang terlibat dalam IMT-GT dan BIMP EAGA antara lain berupalokasi yang sangat strategis pada posisiperdagangan regional dan internasional,yang jika dikelola dengan optimal akanmampu mendukung perkembangan be-

berapa sektor-sektor utama kerjasamapembangunan IMT-GT yang meliputiinfrastruktur, pengembangan SDM,perdagangan, industri dan investasi, per-tanian dan perikanan serta pariwisata.

Peluang kerjasama ekonomi regio-nal dengan negara-negara tetanggadalam mengembangkan suatu kawasansangat terbuka luas, seperti : (a) Kawa-san Timur Indonesia bagian utara deng-an Filipina bagian selatan dan Malaysiabagian timur, dalam kerangka KESRBIMP-EAGA seperti Provinsi KalimantanTimur - Kalimantan Barat dengan Malay-sia bagian Timur dan Brunei Darussa-lam; (b) Antara Kawasan Timur Indone-sia bagian timur dengan Papua Nuginidan negara-negara di Kepulauan Pasifik,dalam kerangka kerjasama ekonomiregional Arafura; (c) Antara KawasanTimur Indonesia bagian selatan denganAustralia bagian utara, dalam kerangkakerjasama ekonomi regional AIDA.

Penetapan KAPET Tahun 1996 dibeberapa provinsi, jika dikaitkan denganpemanfaatan forum KESR ini, maka per-lu dipertimbangkan keterkaitan pengem-bangan KAPET tersebut dalam kontekspengembangan KESR tersebut. Masa-lahnya, bahwa KAPET belum dapatdikembangkan secara optimal, meskimemiliki peluang yang terbuka luasdalam KESR karena posisinya yangstrategis. Oleh karena itu, ke depan inirencana pengembangan KAPET yangcukup berpeluang seperti Sanggau diKalimantan Barat, KAPET SASAMBA diKalimantan Timur, KAPET Manado-Bitung di Sulawesi Utara, dan KAPETBiak di Papua dapat diarahkan untukmenumbuhkembangkan dayasaing dankompatibilitas dengan wilayah mitrakerjasamanya yang ada di negaratetangga, sepanjang dikelola secaratepat dan optimal.

IMPLEMENTASI DAN STRATEGIPENGEMBANGAN KESR

Pelaksanaan KESR dalam lingkupASEAN telah dibangun sejak disepakati-nya kerjasama SIJORI (Singapura–Johor–Riau) pada awal tahun 1990 yanglalu menunjukkan pertumbuhan yangcukup pesat. Pesatnya pertumbuhankerjasama BIMP-EAGA awalnya hanyamelibatkan tiga provinsi di wilayah KTI


F O K U S

(Kalbar, Kaltim, dan Sulut), kemudiandiikuti oleh seluruh provinsi di wilayahKTI hanya dalam waktu dua tahunsetelah ditandatanganinya perjanjiankerjasama BIMP-EAGA Tahun 1994.Melalui kerjasama yang dilakukan telahbanyak kesepakatan yang dicapai yangdiwujudkan dalam berbagai kegiatanoperasional melibatkan pemerintah danswasta dari negara-negara yang terlibatdalam kerjasama. Dalam pertemuanketiga IMT-GT bertambah enam provin-si baru di Thailand Selatan sehinggaIMT-GT beranggotakan 32 negara bagi-an dan provinsi dari seluruh Sumatera,kecuali dua negara bagian Malaysia dan14 provinsi di Thailand Selatan. Selainitu, KESR juga dikembangkan dalambentuk :• Kerjasama di bidang sosial ekono-

mi daerah perbatasan Malaysia(Sarawak dan Sabah) dengan Indo-nesia (Kalimantan Barat dan Kali-mantan Timur) yang disebut SosekMalindo, diketuai oleh GeneralBorder Committee (GBC) di ma-sing-masing negara. Di Indonesiasendiri diketuai oleh Panglima ABRIdan sejak tahun 2007 dialihkan keDitjen Pemerintahan Umum Depar-temen Dalam Negeri. Di bawahGBC telah dibentuk pula PokjaSosek Malindo di tingkat provinsi/negera yang ditujukan untuk : (a)Menentukan proyek-proyek pem-bangunan sosial ekonomi yangdigunakan bersama, (b) Merumus-kan hal-hal yang berhubungandengan pelaksanaan pembangu-nan sosial ekonomi di wilayah per-batasan, (c) Melaksanakan pertu-karan informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekono-mi di wilayah perbatasan bersama,dan (d) menyampaikan laporankepada Pokja Sosek Malindo tingkatpusat mengenai pelaksanaan kerja-sama pembangunan sosial ekono-mi di daerah perbatasan. KerjasamaSosial Ekonomi Malaysia Indonesia(SOSEK MALINDO) tersebut selaindikoordinasikan oleh PanglimaABRI selaku ketua GBC Indonesia,juga melibatkan Menteri LuarNegeri masing-masing negara sela-ku Ketua Joint Committee Meeting

(JCM) untuk membicarakan pembi-caraan kerjasama bilateral antaraPemerintah Malaysia dan Pemerin-tah RI.

• Telah dikembangkan kerjasamadaerah perbatasan antara Papua-Papua Nugini antara Pemerintah RIdengan Pemerintah Papua Nuginimelalui pembentukan Joint BorderCommittee (JBC) yang di pihakPemerintah RI diketuai oleh MenteriDalam Negeri.

• Selain dari hasil kerjasama dalambidang sosial ekonomi yang dilan-dasi oleh latar belakang politis diatas, telah dirintis dan kembangkanpula beberapa kerjasama ekonomibilateral dan multilateral antaraIndonesia dengan negara-negaratetangga, yang antara lain ditunjuk-kan oleh kerjasama segitigapertumbuhan IMS-GT (Indonesia,Malaysia, Singapure Growth Triang-le) atau yang merupakan pengem-bangan lebih lanjut dari kerjasamasegitiga pertumbuhan SIJORI.Hasil perkembangan dalam Tahun

2006, seperti yang terjadi di ProvinsiNAD, untuk mendukung pengembanganinvestasi telah didirikan Kantor Penun-jang Investasi “Investor Outreach Office”yang berfungsi sebagai Lembaga Pen-dampingan Investor Standar Internasio-nal pertama di Indonesia yang diprakar-sai oleh BRR, BKPMD, dan IFC sertadidukung oleh Kemitraan Indonesia-Australia (AIPRD). Bidang-bidang yangsaat ini tengah dikembangkan ProvinsiNAD mencakup bidang perhubungan(transportasi darat, laut, dan udara), sum-berdaya air dan air minum, pos, teleko-munikasi dan teknologi informasi, selainitu telah diidentifikasi potensi sumber-daya alam Aceh untuk mengembangkanpertumbuhan ekonomi mencakup po-tensi energi geothermal, potensi energiair, dan potensi energi listrik.

Saat ini Provinsi NAD sangatmemerlukan kesepakatan terhadap draftKerangka Acuan Kerjasama Forum Gu-bernur Indonesia Growth Triangle dalamMusrenbangnas 2006 sesuai denganthe 1st Joint Statement IMT-GT Summitdan Usulan Rencana Tindak dan pro-gram KESR IMT-GT 2006-2007, Pemdadan dunia usaha perlu mengidentifikasi

program, proyek, dan aktifitas sebagaibahan penyusunan roadmap IMT-GT,mendorong pelaksanaan “Trial Ground”ASEAN Framework Agreement dikawasan Indonesia Growth Triangle,melakukan pendekatan/perundingandengan Malaysia dan Thailand untukpelaksanaan program/proyek yangsudah berhasil diidentifikasi oleh duniausaha (JBC). Namun tersendat karenaregulasi dan hambatan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi akan tum-buh bila ada perubahan supply, peru-bahan demand, dan faktor efisiensi.Perubahan supply terjadi disebabkanoleh adanya peningkatan kuantitas dankualitas natural resources, peningkatankuantitas dan kualitas human resources,pertambahan supply (stock) of capitalgoods dan perbaikan teknologi. Riil GDPakan bisa dicapai jika ada kombinasiantara penambahan jumlah lapangankerja dan waktu kerja serta dukungandari peningkatan teknologi, kuantitasmodal, pendidikan dan pelatihan, sertaefisiensi yang dialokasikan.

Adapun strategi pengembanganKESR mencakup : (1) Perubahan polapikir dengan menetapkan bahwakemakmuran adalah suatu pilihan yangharus dicapai, (2) Pengembangan inves-tasi dalam bidang SDM, (3) Pengem-bangan sektor swasta yang mencakupUKM, (4) Kemitraan strategis denganperusahaan-perusahaan besar, (5) Me-lakukan inovasi dan mengembangkankewirausahaan, (6) Investasi di bidanginfrastruktur, (7) Penciptaan lingkunganyang kondusif bagi investasi, (8) Pening-katan perdagangan melalui konsolidasipasar lokal dan nasional serta integrasimenuju ekonomi global, (9) Pengelo-laan berkelanjutan terhadap SDA danlingkungan, (10) Pengamanan wilayahdari konflik intranasional, perang antar-negara, terorisme dan kejahatan interna-sional, dan (11) Penerapan pemerintah-an yang baik dan bersih melalui pene-rapan law enforcement.

PERANAN PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGEMBANGAN KESR

Telah banyak upaya yang dilakukanpemerintah pusat maupun daerah da-lam mengembangkan KESR terutama


F O K U S

yang terkait dengan IMT-GT dan BIMP-EAGA, sedangkan IMS-GT relatif kurangberjalan. Telah terlihat perkembanganyang cukup baik, bahwa selain dariketerlibatan beberapa provinsi yang telahmasuk dalam KESR sejak dari awalnya,perkembangan terakhir menunjukkanadanya perhatian yang demikian besardari provinsi-provinsi lainnya yang berde-katan atau berada di wilayah yang samauntuk masuk menjadi bagian dalamkerjasama.

Untuk mendukung pengembanganKESR di KTI, dengan masuknya tujuhprovinsi baru di wilayah KTI dalam BIMP-EAGA, menunjukkan bahwa semakinbesarnya ketertarikan pemerintah dae-rah untuk dilibatkan dalam kerjasamatersebut, sehingga diperlukan suatuupaya untuk semakin memantapkanperan dari masing-masing pemerintahdaerah yang selanjutnya perlu diikutidengan upaya pendelegasian berbagaikewenangan dari pusat kepada peme-rintah daerah. Pendelegasian kewe-nangan dan tanggung jawab tersebutsekaligus mencakup kegiatan pembina-an dan pengendalian kekuatan duniausaha di masing-masing daerah.

Melalui pengkajian kelayakan yangcermat dan intensif, banyak peluangyang dapat dimanfaatkan secara optimaloleh pemerintah daerah dan kalangandunia usaha di daerah, namun selamaini terbentur pada kendala dan batasanregulasi yang kurang kondusif danmenunjang. Perlu dilakukan kajian men-dalam tentang regulasi yang mendu-kung pengembangan sektor-sektor pro-duksi unggulan tertentu yang potensialdi masing-masing daerah terkait, teru-tama terkait dengan deregulasi dalambidang fiskal dan moneter, kemungkinanpenghapusan hambatan non tarif bagiperdagangan lintas batas negara,penyederhanaan prosedur pemeriksa-naan bea dan cukai, dan pemberiankemudahan prosedural bagi para pelin-tas batas.

KESR berdasarkan kedekatan geo-grafis merupakan salah satu faktor pen-ting untuk menjalin kerjasama antarnegara di suatu subkawasan tertentu.Pemerintah daerah turut aktif dalamberbagai upaya menjalin kerjasama un-tuk meningkatkan pembangunan eko-

nomi di kawasan yang saling berdekat-an, khususnya bagi pengembangankawasan-kawasan perbatasan di KTIsehingga dapat setara dengan kawasanyang bersebelahan di negara lain.

PERANAN SEKTOR SWASTA DALAMMENDUKUNG PENGEMBANGANKESR

Menurut Teori Schumpeter, sistemkapitalisme merupakan sistem yangpaling efisien untuk menciptakan pem-bangunan yang cepat, meski teori inimemiliki kelemahan bahwa dalamjangka panjang bisa saja terjadi fluktuasiekonomi, resesi, bahkan stagnasi dalampembangunan ekonomi. Pertumbuhanekonomi akan sangat ditentukan olehkemampun pembentukan modal yangdilakukan oleh pengusaha yang memi-liki inisiatif dan inovasi tinggi atau berjiwaenterprenership tinggi dalam mencip-takan produk-produk yang dibutuhkanpasar.

Peran pelaku usaha telah berjalandalam menggalang pengembangankerjasama antar pelaku usaha dengannegara tetangga yang terlibat dalamforum kerjasama ekonomi sub regional.Peran dunia usaha ini akan lebih optimalapabila dapat menangkap peluang pa-sar yang terbuka luas terhadap berbagaiproduk dari Indonesia. Sayangnya, duniausaha Indonesia belum optimal me-manfaatkan KESR ini terutama karenabelum berkembangnya industri pengo-lahan yang mengolahan produk akhirberbahan baku lokal, sehingga pelakuusaha Indonesia umumnya bergerakdalam pengekspor produk primer ataubahan mentah.

Seyogyanya ke depan, peluang ker-jasama KESR ini disamping mengun-tungkan para pelaku usaha produkprimer, namun juga mampu meningkat-kan kinerja multiplier effect bagi pengem-bangan perekonomian berbagai lapisanmasyarakat Indonesia, melalui pening-katan ekspor produk olahan, yang tentu-nya harus didukung oleh kebijakan yangmemadai.

Peluang pengembangan kegiatanpembaharuan oleh para pengusahaakan mempertinggi pendapatan, masya-rakat dan menaikkan tingkat konsumsi.Kenaikan tersebut akan mendorong

perubahan untuk memperbesar tingkatproduksinya dan mengadakan penana-man modal yang baru. Hal itu sangatmenentukan pihak swasta akan mampumemanfaatkan peluang pengembang-an KESR ini. Peran swasta atau pelakuusaha sangat penting sebagai pihakyang langsung memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terlibat dalam kerjasamaKESR (seperti produk ekspor keMalaysia, Thailand, Filipina, Australia,PNG), baik dalam pembentukan modalkembali, penghasil devisa negara, pem-buka lapangan kerja, yang pada akhirnyamendorong pertumbuhan ekonomi dikawasan.

PERANAN SEKTOR SWASTA DALAMMENDUKUNG PENGEMBANGANKESR

Universitas merupakan dasar bagipembangunan ekonomi di daerah. Saatini, sebagai pusat pendidikan, penge-tahuan, inovasi, bakat, dan bisnis, uni-versitas diharapkan dapat menyediakantiga fungsi utama berupa penciptaanpeluang kewirausahaan dan semangatuntuk melakukan inovasi, perluasanjaringan global, serta penciptaan plat-form untuk pembangunan berkelanjutan.Demi mencapai hal-hal tersebut, univer-sitas dapat melakukan beberapa carayaitu dengan mengupayakan pemben-tukan modal secara kreatif, membang-kitkan pengetahuan dan teknologi, men-didik SDM, membangun modal sosial,dan melindungi modal SDA. Untuk ituuniversitas dapat memainkan beberapaperan dalam pertumbuhan ekonomi re-gional/kawasan yang mencakup peransebagai attractor, stimulator, creator,partner, dan bahkan eksportir. Namundalam kenyataannya, peran tersebut be-lum optimal dijalankan oleh perguruantinggi, karena masih rendahnya angga-ran yang disediakan pemerintah untukmengembangkan sektor pendidikan,bahkan sejumlah subsidi sudah sangatberkurang untuk mendukung duniapendidikan, serta masih rendahnyaangka partisipasi masyarakat dalambidang pendidikan. (YR)

*) Diolah dari berbagai sumber


F O K U S

Model kerjasama ekonomi subka-wasan ASEAN, atau biasa disebut kerja-sama segitiga pertumbuhan (growthtriangles) atau wilayah pertumbuhan(growth area), dibentuk sebagai reaksiberlakunya rezim perdagangan multila-teral GATT-WTO. Dibandingkan kerja-sama regional lainnya, skema kerja-sama subkawasan ASEAN lebih bersifatmarket-driven, peripheral-oriented, danprivate sector-led oriented berdasarkanprinsip keterbukaan dalam pembangu-nan wilayah (open regionalism), bukanpada pembentukan blok kawasan tertu-tup (building block). Tujuan utamanyayaitu memadukan kekuatan dan potensiwilayah perbatasan di antara negaraASEAN sebelah timur melalui kegiatanperdagangan dan investasi sehinggamenjadi wilayah pertumbuhan yang

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub Regionaldalam Perspektif Mendorong Pengembangan Kawasan di Indonesia

dinamis, sejalan dengan Agenda forGreater Economic Integration.

Kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT)pada pelaksanaannya menunjukkanperkembangan yang pesat dilihat darimakin meningkatnya interaksi yangdibangun antar daerah yang menjadianggotanya. Kesuksesan IMS-GT men-dorong lahirnya Deklarasi Singapuraoleh para pemimpin ASEAN pada KTTASEAN ke-4 di Singapura, 28 Januari1992, yang antara lain menegaskanperan penting skema subkawasandalam kerjasama ekonomi ASEANsecara keseluruhan yang ditegaskanlebih lanjut pada Framework Agreementon Enhancing ASEAN EconomicCooperation 1992 pasal 4. Padapertemuan para Menlu ASEAN (AMM)

Oleh :Edi Yusuf *)

ke-34 di Hanoi, Juli 2001, telah dikeluar-kan komunike bersama yang menegas-kan bahwa kerjasama subkawasanASEAN merupakan landasan kuat bagipemerataan pembangunan dalam rang-ka pencapaian integrasi ekonomiASEAN.

Dari feasibility study yang disponsoriADB pada tahun 2004 telah dihasilkanrekomendasi bagi sekitar 150 bidangkerjasama potensial yang dapat dikem-bangkan melalui skema kerjasama sub-kawasan ASEAN. Rekomendasi tersebutdituangkan dalam bentuk RencanaPembangunan Jangka Pendek (1tahun), Jangka Menengah (2 - 5 tahun),dan Jangka Panjang (5 - 10 tahun).Rekomendasi jangka pendek ditujukanuntuk menciptakan iklim kebijakan yangkondusif bagi pengembangan sarana


F O K U S

dan prasarana pendukung investasi.Sementara untuk jangka menengah danpanjang, diarahkan pada penguatandan pemberdayaan kinerja ekonomiyang mendukung kerjasama di tingkatASEAN yang lebih luas seperti dalamAFTA dan APEC. Khusus untuk BIMP-EAGA, kajian ADB mengidentifikasi tujuhbidang kerjasama yang berpotensi untukdikembangkan, yaitu bidang pertanian,perikanan dan kehutanan; bidangkeuangan, investasi dan perdagangan;bidang pariwisata; bidang perhubungandan komunikasi; bidang pertambangandan energi; bidang pengembanganSDM; serta bidang pengembanganindustri.

INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND-GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)

IMT-GT merupakan salah satu ben-tuk Kerjasama Ekonomi Sub-Regional(KESR) yang keanggotaannya melibat-kan tiga negara di kawasan Asia Teng-gara yaitu Indonesia, Malaysia, danThailand. Pembentukan IMT-GT dires-mikan melalui penandatanganan‘Agreed Minutes’ pada Pertemuan ke-1Tingkat Menteri IMT-GT di Langkawi,Malaysia, tanggal 20 Juli 1993.

Di bawah kerjasama IMT-GT, sektorswasta terus didorong menjadi “engineof growth”. Untuk tujuan tersebut telahdibentuk suatu wadah bagi para pengu-saha di kawasan IMT-GT yang disebutJoint Business Council (JBC). JBC seca-ra aktif ikut dilibatkan dalam rangkaianSOM/MM IMT-GT setiap tahunnya.Dalam perjalanannya, IMT-GT telahmenghasilkan capaian yang memilikikontribusi positif bagi pertumbuhanekonomi kawasan. Perkembanganpaling signifikan yang diraih IMT-GTadalah di bidang pariwisata dantransportasi. Hal tersebut terlihat dari pe-ningkatan jumlah kunjungan wisatawandi dalam wilayah IMT-GT, pengoperasi-an maskapai penerbangan tambahandan layanan jalur baru penerbangan,pembukaan jalur pelayaran laut Bela-wan–Pekanbaru–Dumai–Penang, dan

jalur Satun–Langkawi, peningkatanperdagangan lintas batas, peningkataninvestasi di sektor pertanian dari Malay-sia dan Thailand ke Sumatera, danpembentukan UNINET, yang mewadahikerjasama pendidikan, penelitian, danpertukaran tenaga ahli.

Pada SOM IMT-GT ke-12/MM ke-11 di Pekanbaru, November 2005, telahdisepakati untuk meningkatkan kerja-sama antara sektor pemerintah danswasta melalui pendirian CoordinationCenter dan penyusunan Roadmap of theDevelopment of the IMT-GT. Untukpertama kalinya pada SOM/MM IMT-GTini telah diselenggarakan IMT-GTGovernors Forum yang bertujuanmeningkatkan dialog antara para kepaladaerah sebagai Fasilitator danRegulator dengan JBC sebagai engineof growth pembangunan ekonomi subkawasan.

Pada SOM ke-13/MM ke-21 IMT-GT, Selangor, Malaysia, 13–14 Septem-ber 2006, telah dibahas draft IMT-GTRoadmap for Development yang disusunADB. Kepala BKPM selaku Ketua Dele-gasi RI pada pertemuan ini menyam-paikan komitmen Indonesia untuk terusaktif dalam memfasilitasi dan mendu-kung program kerja IMT-GT, sertamenekankan perlunya koordinasi danharmonisasi kebijakan antar negaradalam pelaksanaan program-programyang ditetapkan dalam Roadmap terse-but. Pada KTT IMT-GT ke-1 di KualaLumpur tanggal 11 Desember 2005 disela-sela KTT ASEAN, ditegaskan pen-tingnya peran IMT-GT dalam prosesintegrasi ekonomi ASEAN, perlunyamempercepat pembangunan ekonomiwilayah perbatasan, dan dalam kaitanitu menyetujui rekomendasi IMT-GTMM ke-11 untuk memperkuat mekanis-me kerjasama IMT-GT, meningkatkanperdagangan, investasi dan pariwisata,serta menciptakan iklim yang lebihkondusif bagi dunia usaha.

Untuk merealisasikan tujuantersebut Menteri-Menteri terkait ditugas-kan untuk menyusun peta kebijakan

(roadmap) bagi pengembangan IMT-GTyang berfokus pada pendekatan prag-matis dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif kerjasama, antara lain melaluipenyusunan data-base mengenai poten-si kerjasama perdagangan, investasi,dan pariwisata di negara-negara anggo-ta. Para pemimpin juga sepakat mening-katkan fasilitasi kerjasama perdaganganserta pergerakan barang, jasa, danmanusia dalam lingkup IMT-GT denganmelibatkan dukungan negara-negaramitra wicara. Dalam pertemuan terse-but, para Menteri IMT-GT yang diwakilioleh Menko Perekonomian RI, mengu-sulkan tujuh rekomendasi bagipercepatan pertumbuhan dan imple-mentasi kesepakatan dalam IMT-GTyang meliputi :a. Peningkatan daya saing investasi

dengan menciptakan kebijakanbersama dalam mendukung sektorswasta.

b. Penyusunan roadmap yangmengintegrasikan sistem, kebijakandan strategi.

c. Pembentukan database kompre-hensif mengenai perdagangan,investasi dan pariwisata di kawasanIMT-GT.

d. Pembangunan infrastruktur yangdibutuhkan.

e. Pengupayaan dukungan partnerpembangunan seperti ADB.

f. Penguatan peranan sektor swastasebagai engine of growth (melaluiJBC).

g. Intensifikasi hubungan antarmasyarakat IMT-GT.Secara khusus Presiden RI

mengusulkan sejumlah langkah yangperlu diambil IMT-GT dalam mencapaitujuan, antara lain meningkatkan parti-sipasi China dan Jepang dalam pem-bangunan kawasan ASEAN bagianbarat, mengidentifikasi potensi kerja-sama ekonomi khususnya bidang trans-portasi dan energi, mengembangkankerjasama keamanan khususnyapenanganan transnational crime sertaterorisme, serta diseminasi informasi


F O K U S

mengenai potensi ekonomi denganmelibatkan sektor swasta.

Pada Pertemuan SOM/MM IMT-GTke-14 di Songkhla, Thailand tanggal 4 -6 September 2007 telah disepakatipembentukan Centre for IMT-GT SubRegional Cooperation (CIMT) diSelangor, Malaysia. Pada KTT IMT-GTke-2 di Cebu, Filipina, bulan Januari2007, telah dibahas kemajuan-kema-juan yang dicapai sejak KTT IMT-GTke-1 di Kuala Lumpur bulan Desember2005. Pada KTT tersebut telah disahkan“IMT-GT Roadmap for Development2007-2011” yang diarahkan padakerjasama di bidang keamanan,khususnya isu kejahatan lintas batas,terorisme, dan penanggulanganpenyakit menular; memfasilitasikemajuan subkawasan yangterhambat akibat implementasiproyek-pro-yek unggulan(flagship projects) secarasporadis dan kele-mahankoordinasi sektor pemerintah danswasta; serta meningkatkanmekanisme kerjasama regionaldengan merangsang peranpemerintah daerah dalam pelak-sanaan inisiatif-inisiatif IMT-GT.Dalam Roadmap dibentukkoridor-koridor pertumbuhanekonomi baru yang berfungsisebagai jalur pertumbuhan, yaituSongkhla–Penang–Medan; Strait ofMalacca; dan Banda Aceh–Medan–Dumai–Palembang.

BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHIL IPPINES–EASTASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA)

BIMP-EAGA dibentuk pada The 1st

BIMP-EAGA Senior Officials and Minis-terial Meeting (SOMM) di Davao City,Filipina, tanggal 26 Maret 1994 dengantujuan mendukung pembentukan AFTAdengan memanfaatkan formulasi CEPTdalam kerjasama perdagangan antarnegara anggotanya. KeanggotaanBIMP-EAGA saat ini meliputi Brunei

Darussalam; Provinsi Kalimantan Timur,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku,Maluku Utara dan Papua di Indonesia;Sabah, Sarawak, dan Labuan diMalaysia, serta Provinsi Mindanao danPalawan di Filipina.

Kerjasama BIMP-EAGA memilikikarakteristik-karakteristik market driven,penekanan kepada peran sektor swas-ta, struktur organisasi desentralistik, tan-pa sekretariat pusat, dan tidak diperlukankonsensus empat pihak. Cakupan kerja-sama BIMP-EAGA dikelompokkan da-lam empat clusters, masing-masing di

bidang Transport & Infrastructure (dike-tuai Brunei Darussalam, membawahikerjasama perhubungan udaya, perhu-bungan laut, telekomunikasi dan ICT,dan construction materials); JointTourism Development (diketuai Malay-sia, membawahi kerjasama pariwisata);dan SME Development and FinancialServices (diketuai Filipina, membawahikerjasama pembangunan UKM danJasa Keuangan).

Di bidang perhubungan udara,pada bulan Maret 2005 telah disepakatiuntuk mewujudkan ide BEBC tentangpembentukan BIMP-EAGA Air Linkagesyang menerapkan ‘open-sky policy’ yangprogresif untuk menunjang pengem-

bangan sektor pariwisata, perdagangandan investasi di kawasan. Untuk tujuanini BEBC telah mengusulkan untukmembentuk aliansi jasa angkutan udararegional yang bernama “BIMP-EAGA AirAlliance Incorporation” (BEAA) untukmelayani perhubungan udara di kawa-san BIMP-EAGA. BEAA akan menjalan-kan fungsi umum operator penerbangan,termasuk reservations, charters, codesharing, dan aircraft interchangeprogrammes. BEAA diharapkan dapatmenjadi sumber pendanaan bagi opera-sional BEBC yang hingga kini masihsepenuhnya bergantung pada bantuanpemerintah.

Aktifitas cross-border air servicesBEAA akan dilaku-kansecara terintegrasi denganpromosi pariwisata danperdagangan dengandukungan pendanaan ADB.Untuk tahap awal, BEAAakan merupakan gabungandari sejumlah operator pe-nerbangan kecil (low capa-city aircrafts). Strukturpermodalan BEAA diusulkan20% BEBC, 40 % investordari perusahaan jasa pariwi-sata, dan 40 % dari operatorpenerbangan dari masing-masing negara anggotadengan sistem franchise.

BEAA akan menggunakan sistemoperasional yang berlaku secarainternasional.

Untuk memperluas cakupankerjasama BIMP-EAGA, telah dilakukankerjasama BIMP-EAGA dengan ProvinsiNorthern Territory di Australia. PadaBIMP-EAGA–Northern Territory Dialoguedi Darwin, tanggal 22 – 25 Mei 2006 telahdibahas berbagai peluang yang dapatdimanfaatkan BIMP-EAGA untukmeningkatkan free flow of trade antarkedua daerah. Side-by-side denganpertemuan tersebut diadakan BIMP-EAGA Business & Investment Seminar,dimana dibahas mengenai Australia’scurrent import regime dan peluang


F O K U S

investasi di kawasan BIMP-EAGA yangdapat dimanfaatkan investor Australia.

Kerjasama BIMP EAGA denganChina juga menunjukkan perkembang-an yang signifikan. Pada BIMP-EAGA –China Dialogue di Brunei Darussalam,Oktober 2006, telah dilakukan pengu-kuhan status China sebagai Develop-ment Partner BIMP-EAGA. Dalam kaitanini telah disyahkan draft BIMP EAGA –China Framework of Cooperation yangdisusun berdasarkan Framework Agree-ment of the ASEAN – China Compre-hensive Economic Cooperation yangditandatangani bulan November 2002.

Mengenai kerjasama BIMP-EAGAdengan Jepang, pada BIMP-EAGAInvestment Promotion Seminar (IPS)yang diselenggarakan ASEAN–JapanCentre (AJC) di Tokyo, 22 November2005, telah disepakati proyek baru yangdidanai AJC berjudul “Promotion ofBIMP-EAGA as a Single Destination”untuk pengembangan sumber-sumberwisata alam dan budaya di wilayahBIMP-EAGA. Pada kesempatan tersebutjuga telah ditandatangani kesepakatanuntuk meningkatkan kerjasama antaraBIMP-EAGA dengan Japan Bank forInternational Cooperation (JBIC) danJapan External Trade Organization(JETRO). Dalam kaitan ini BIMP-EAGAmenyetujui akan melakukan penjajagandengan Sekretariat ASEAN untukmengukuhkan Jepang sebagai BIMP-EAGA Development Partner.

Beberapa langkah maju yang dica-pai pasca Pertemuan Bali 2003 antaralain, pembentukan BIMP-FacilitationCenter sebagai sekretariat BIMP-EAGAdi Kota Kinabalu, serta pembentukanSekretariat Nasional Kerjasama Ekono-mi Sub-Regional di masing-masingnegara anggota. Kunjungan misi Chinadan Jepang ke wilayah BIMP-EAGA,termasuk ke Indonesia pada tahun 2004dinilai telah memberikan peluang bagipengembangan kerjasama perdagang-an dan investasi.

Aktualisasi peran BIMP-EAGA dalamkerjasama ASEAN semakin penting

dengan diselenggarakannya BIMP-EAGA Mini Summit pada KTT ASEANke-10 di Vientiane, Laos, November2004. Pada pertemuan SOM ke-12 danMM ke-9 BIMP-EAGA di Balikpapan, 24-26 November 2004, telah ditandatanganidokumen berjudul “Evaluation andAssessment of the First Decade of theBIMP-EAGA: Way Forward”. Dokumenini merupakan penyataan bersamamengenai komitmen, inisiatif dan masadepan kerjasama BIMP-EAGA di bidangekonomi melalui sejumlah rencana aksiuntuk memberdayakan sektor UKMdalam perdagangan, pariwisata, daninvestasi, serta pengaturan partisipasiegara-negara ASEAN lainnya dalamkegiatan BIMP-EAGA, khususnya dalamharmonisasi prosedur bea cukai, imi-grasi, karantina dan keamanan (CIQS)bersama.

Pada KTT BIMP-EAGA ke-2 diKuala Lumpur, Desember 2005, telahdisahkan “BIMP-EAGA Roadmap toDevelopment and Action Plan 2006 –2010” yang memuat identifikasi proyek-proyek prioritas dan jangka waktu pelak-sanaan (timeframes) masing-masing,proses pendanaan proyek oleh lemba-ga-lembaga kerjasama internasional,proses pengesahan proposal proyek,sistem pengawasan dan evaluasi, sertamekanisme program dukungan danfasilitasi pasca-implementasi. Dalam halini Indonesia secara khusus memintaSekretariat BIMP-FC dan BIMP-EAGABusiness Council (BEBC) memobilisasiperan swasta dalam pelaksanaannya.

BIMP-EAGA Roadmap for Develop-ment 2006 – 2010 ditetapkan dengantujuan memberikan arah kerjasamaBIMP-EAGA untuk periode lima tahunguna mewujudkan tujuan pembangu-nannya, khususnya dalam peningkatanperdagangan, investasi dan pariwisatabaik antar Negara BIMP maupun dengannegara-negara lainnya. ImplementasiRoadmap tersebut memerlukan komit-men dari seluruh pemangku kepenting-an, pemerintah, swasta, maupun selu-ruh komunitas di seluruh sub-kawasan.

Roadmap BIMP-EAGA juga memuatberbagai program dan rencana kegiatanuntuk mendorong pertumbuhan ekono-mi di kawasan EAGA. Secara spesifik,Roadmap BIMP-EAGA mencantumkanbahwa tujuan pembangunan BIMP-EAGA adalah untuk mempersempit ce-lah pembangunan antar negara-negaraEAGA dan dengan negara ASEANlainnya. Sasaran jangka pendek BIMP-EAGA adalah untuk meningkatkan perda-gangan, investasi dan pariwisata didalam EAGA. Secara khusus, RoadmapBIMP-EAGA ditujukan untuk :a. Meningkatkan perdagangan intra -

EAGA sebesar 10% sampai tahun2010.

b. Meningkatkan investasi di EAGAsebesar 10% sampai tahun 2010.

c. Meningkatkan pariwisata di EAGAsebesar 20% sampai tahun 2020.Di samping itu, BIMP-EAGA juga

bekerjasama secara erat dengan ADB,Lembaga Kerjasama Jerman (GTZ) ter-utama dalam memberikan bantuanteknis dalam rangka capacity building.BIMP-EAGA juga pada tahun 2005secara resmi menerima Northern Terri-tory, Australia, sebagai partner pembang-unan.

Pada KTT BIMP-EAGA ke-3 diCebu, Filipina, 12 Januari 2007, telahdisepakati fokus implementasi BIMP-EAGA Roadmap to Development (2006-2010) untuk tahun 2007 yaitu pening-katan kegiatan perdagangan, investasi,dan pariwisata antar anggota BIMP-EAGA dan antara BIMP-EAGA dengannegara-negara mitra, peningkatankoordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam, peningkatan koordinasiperencanaan dan implementasi pro-gram pendukung infrastruktur, danpenyempurnaan struktur kelembagaandan mekanisme BIMP-EAGA. Padakesempatan tersebut Presiden RImenyampaikan kembali dukunganIndonesia bagi pelaksanaan BIMP-EAGA Roadmap for Development 2006–2010. Perhatian khusus diberikan bagikerjasama energi, termasuk security of


F O K U S

supply dan pengembangan sumberenergi baru dan terbarukan, serta peng-embangan sarana transportasi yangmerupakan pendukung utama kegiatanekonomi di perbatasan. Presiden jugamenyatakan bahwa penguatan danpeningkatan kapasitas ekonomi UKMadalah penting bagi pertumbuhan eko-nomi makro. Presiden juga menekankanbahwa fasilitasi perdagangan dan lintasbatas melalui simplifikasi dan harmo-nisasi peraturan custom, immigration,quarantine and security (CIQS) merupa-kan suatu hal yang mendesak untuk di-aplikasikan. Pada akhir KTT telah ditan-datangani MoU on Expansion of AirLinkages oleh para Menteri terkait yangpada intinya memberikan fasilitasi yanglebih luas bagi perhubungan udara dikawasan BIMP-EAGA melalui penera-pan the fifth freedom traffic rights.

PELUANG DAN TANTANGAN DALAMKERANGKA KERJASAMA EKONOMISUB REGIONAL

Pelaksanaan inisiatif kerjasamasubkawasan ASEAN sering menghadapikendala akibat kebijakan sektoral yangkurang selaras satu sama lain. Koordi-nasi dalam pengelolaan kerjasama eko-nomi subkawasan melibatkan berbagaiinstansi pemerintah dan lembaga pe-merintah non-departemen, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam halini kompleksitas struktur pengambilkeputusan di pusat dan daerah me-nyebabkan koordinasi menjadi lemahdan kurang terpadu. Di samping itu jugaterdapat kendala berupa kurangnyapemahaman nasional tentang konsepkerjasama subkawasan, dimana masihterdapat persepsi bahwa manfaat yangditerima tidak seimbang (unequalbenefits) dengan upaya yang dilakukan.

Rencana perwujudan KawasanPengembangan Ekonomi Terpadu(KAPET) di setiap provinsi di KTI sesuaidengan Keppres No. 89 Tahun 1996perlu mempertimbangkan keterkaitan-nya dengan pengembangan kerjasamasubkawasan ASEAN. Dengan demikian,

penetapan kawasan prioritas KAPETyang akan menjadi tujuan investasi dapatdijadikan acuan dalam meningkatkankinerja, peranserta, dan produktivitasdunia usaha dalam lingkup kerjasamasubkawasan.

Sangat diperlukan upaya yang seri-us untuk meningkatkan daya dan hasilguna mekanisme kerjasama bilateraldan subkawasan ASEAN, yaitu melaluipendekatan program pengembangankawasan khusus yang meliputi pengem-bangan kawasan segitiga pertumbuhan(kerjasama subkawasan ASEAN),kawasan perbatasan antar negara(Pokja Sosek Malindo dan JBC RI -PNG), dan kawasan andalan prioritas(KAPET).

LANGKAH DALAM KERANGKAKERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL

Untuk mendukung keberhasilanlangkah dan strategi yang dirumuskan,diperlukan penyediaan informasi yangterus diperbaharui tentang peluangusaha dan investasi sebagai acuan bagipemerintah dan dunia usaha untuk me-mantau dan menyesuaikan langkah danstrategi, sekaligus untuk menyesuaikandan mengembangkan kegiatannya sec-ara lebih berdaya guna dan berhasil-guna.

Berbagai forum koordinasi yangdiselenggarakan baik antar pemerintah

maupun dunia usaha selama ini cukupoptimal dalam penyusunan langkahstrategis pengembangannya. Dalamkaitan ini, berbagai kesepakatan yangtelah dituangkan dalam MoU di masing-masing subkawasan pertumbuhanekonomi ASEAN perlu dimanfaatkansecara aktif dan penuh inisiatif olehdunia usaha, melalui arahan kebijakandan pembinaan yang dilakukan baikoleh pemerintah pusat maupun daerah.Seiring dengan diberlakukannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah,KESR diharapkan dapat menjadi salahsatu modalitas untuk mendorongprakarsa dan partisipasi aktif masyarakatdaerah dalam meningkatkan pember-dayaan potensi ekonomi di wilayahmasing-masing. Diharapkan KESRdapat menunjang kesiapan Daerahdalam menghadapi era liberalisasi eko-nomi dan perdagangan dunia, baikdalam rangka AFTA, APEC maupun per-dagangan dunia dalam lingkup yanglebih luas yang didorong oleh persetu-juan perdagangan dunia WTO.

Mekanisme Koordinasi KerjasamaEkonomi Sub Regional (KESR) padamulanya diatur dalam Surat KeputusanPresiden (Keppres) No. 184 Tahun 1998tentang Tim Koordinasi dan Sub-TimKoordinasi Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR). Keppres No. 184Tahun 1998 dimaksud antara lain mene-gaskan bahwa Kerjasama Ekonomi Sub


Regional antar daerah daerah/provinsidengan negara negara bertetanggayang meliputi kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT), Indonesia-Malaysia-SingaporeGrowth Triangle (IMS GT), Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillipines EastASEAN Growth Area (BIMP EAGA) sertaAustralia-Indonesia Development Area(AIDA) perlu terus didorong dan diting-katkan serta dikoordinasikan lebih efektifdan efisien agar dapat lebih memacupembangunan ekonomi daerah.

Kemudian pada bulan Februari2001, Pemerintah Indonesia telah me-nerbitkan Keppres No. 13 Tahun 2001tentang Tim Koordinasi KerjasamaEkonomi Sub Regional. Keppres inidimaksudkan untuk menggantikanKeppres No. 184 Tahun 1998. KeppresNo.13 Tahun 2001 pada intinya mem-pertegas kembali mengenai pentingnyapartisipasi daerah dalam KerjasamaEkonomi Sub Regional khususnya di eraotonomi daerah dan sehubungandengan itu, maka dipandang perlu untukmemantapkan pengkoordinasian agarKESR dapat dimanfaatkan Indonesiasecara lebih efektif dan efisien. DalamSurat Keputusan tersebut telahditetapkan bahwa Menko Perekono-mian sebagai Ketua Tim-KoordinasiKESR.

PEMANFAATAN KERJASAMASUBKAWASAN ASEAN BAGIPEMBANGUNAN KAWASAN TIMURINDONESIA (KTI)

Seperti diketahui, berbagai upayatelah dilakukan Pemerintah Indonesiauntuk memanfaatkan kerjasama ekono-mi subkawasan ASEAN, baik di pusatmaupun daerah. Di tingkat daerah telahterlihat perkembangan yang menggem-birakan, ditandai dengan meningkatnyaminat dan perhatian provinsi - provinsilainnya yang berdekatan untuk ambilbagian dalam kerjasama ekonomi sub-kawasan.

Dengan makin besarnyaketertarikan daerah untuk terlibat dalam

F O K U S

kerjasama subkawasan ASEAN, makadiperlukan upaya untuk memantapkanperan daerah yang diikuti dengan pende-legasian kewenangan dan tanggungjawab dalam pembinaan dan pengen-dalian kekuatan dunia usaha masing-masing. Banyak peluang yang dapatdimanfaatkan oleh daerah dan duniausaha daerah, namun terbentur padakendala dan batasan regulasi yangkurang kondusif. Oleh karena itu sesuaidengan rekomendasi ADB mengenaibidang-bidang potensial yang dapatdikerjasamakan, maka perlu dipertegasarahan deregulasi yang lebih luas untukmendukung pengembangan sektorproduksi unggulan yang potensial dimasing-masing daerah.

Pemerintah pusat telah dan sedangmelakukan berbagai langkah kebijakandalam rangka peningkatan kesiapannasional menjelang pembentukanKomunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015,terutama di bidang fiskal dan moneter.Upaya tersebut antara lain di bidangpengurangan dan penghapusanhambatan non tarif (NTB) bagi perda-gangan lintas batas, penyederhanaanprosedur pemeriksaan bea dan cukai,serta kemudahan prosedur bagi pelakuperdagangan lintas batas.

Khusus untuk kerjasama BIMP -EAGA, Pemerintah juga telah meran-cang berbagai kebijakan pemberianfasilitas dan insentif fiskal dan moneteruntuk mendukung perwujudan iklimyang kondusif bagi prakarsa dan peranserta investasi swasta, baik dalambentuk PMA maupun PMDN. Dalam halini, pemerintah daerah perlu menin-daklanjuti dan menjabarkan berbagaikebijakan tersebut dalam langkah-langkah operasional dan strategis untukmeningkatkan aktifitas dunia usaha.Peran dan tanggung jawab dari Peme-rintah Daerah menjadi semakin pentingdalam rangka menumbuhkembangkankegiatan kerjasama ekonomi subkawa-san ASEAN di tingkat lokal, baik melaluipenyediaan piranti keras investasiberupa prasarana dasar, maupun piranti

lunak investasi berupa iklim yangkondusif.

Dalam kaitan dengan kebijakandasar pembangunan KTI, terutamadalam memantapkan keterkaitan antaraperekonomian daerah dengan kerjasa-ma ekonomi regional dan internasional,maka perlu diciptakan pusat-pusatpertumbuhan di KTI. Untuk itu, arahanpenataan ruang yang telah menetapkanpusat-pusat pertumbuhan nasional(National Development Centers/NDC) diKTI perlu terus dikembangkan dandirealisasikan. Beberapa pusat pertum-buhan yang dapat dipertimbangkanuntuk dikembangkan dalam kaitankerjasama subkawasan ASEAN, antaralain: NDC Kupang - Nothern Territorydengan memanfaatkan mekanismekerja sama AIDA (Australia IndonesiaDevelopment Area); NDC Manado -Davao - Mindanao - Sabah - Serawakdengan pembentukan Northern GrowthTriangle; dan NDC Pontianak – SIJORIdengan memanfaatkan mekanismeIMS-GT, terutama dalam pengembang-an mega proyek Natuna.

Pemantapan kerjasama ekonomidalam pengembangan KTI bagian utaradengan Filipina selatan dan Malaysiatimur di bawah mekanisme BIMP-EAGA,KTI bagian timur dengan Papua Niuginidan negara-negara Pasifik dibawahmekanisme kerjasama ekonomi subka-wasan Arafura; KTI bagian selatandengan Australia utara dibawah meka-nisme AIDA; dan Provinsi KalimantanTimur dan Barat dengan MalaysiaTimur dan Brunei Darussalam dibawahkerangka BIMP-EAGA. Mengingat keter-batasan kapasitas KTI, maka perludikembangkan sistem informasi pem-bangunan daerah dan pengembanganwilayah yang akurat, yang didukungdengan kegiatan penelitian dan peng-embangan wilayah secara terpadu. (***)

*) Direktur Kerjasama ASEANDitjen Kerjasama ASEANDepartemen Luar Negeri


O P I N I

Perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR)dan Peran Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam

Membantu Perkembangan KESROleh :

Sofjan Wanandi *)

PENDAHULUANApa yang dimaksud dengan

Kerjasama Ekonomi Sub Regional(KESR) atau kawasan pertumbuhan?Secara sederhana KESR adalah salahsatu bentuk kerjasama di bidangekonomi di beberapa wilayah pertum-buhan (growth area) yang memilikikedekatan lokasi dan komplementaritassumber daya manusia. Abonyi (1994)menjelaskan bahwa kerjasama kawa-san pertumbuhan adalah kerjasamayang menghubungkan wilayah-wilayahyang berbatasan dengan faktor sumber-daya yang berbeda dan keunggulankomparatif - seperti perbedaan dalamlevel teknologi, tenaga kerja (kuantitasdan kualitas), sumberdaya alam, danmodal keuangan - untuk membentuksuatu sub kawasan pertumbuhanekonomi yang digerakkan oleh dinamikapasar (driven by market-dynamics) untukmendapatkan potensi pertumbuhanekonomi yang lebih besar.

Tujuan dari kerjasama ini adalahuntuk membuat keterhubungan spesifiklintas-batas lebih dari hanya sekedarkomplementaritas dalam masing-masing struktur ekonomi nasional.Kawasan pertumbuhan secara teorimerupakan konsep ekonomi, yangdidukung oleh motivasi kekuatan politik.Kawasan pertumbuhan berusaha untukmengurangi atau bahkan menghilang-kan batas-batas peraturan yang adauntuk kepentingan eksploitasi komple-mentaritas ekonomi dalam rangkamemperoleh dampak yang kompetitifuntuk meraih investasi lokal dan inves-tasi asing, serta untuk mempromosikankegiatan ekspor yang saling mengun-

tungkan di wilayah-wilayah dan negara-negara yang terlibat.

Di Asia, khususnya kawasan AsiaTenggara, konsep kerjasama ekonomiregional telah lama di kenal oleh negara-negara di kawasan. Memahami pen-tingnya kerjasama regional, sejak tahun1960 ASEAN (Association of South EastAsia Nations) telah fungsikan sebagaiforum dan alat perencanaan untukmenjalankan kerjasama regional antarnegara-negara di kawasan. Lebih lanjut,untuk mendapatkan keuntungan poten-sial dari perluasan perdagangan intra-regional, saat ini negara-negara ASEANtelah mengambil agenda yang sangatambisius untuk menggabungkannegara-negara Asia tenggara ke dalamsebuah pasar Asia Tenggara yang terin-tegrasi secara penuh dengan pemben-tukan ASEAN Free Trade Area (AFTA)yang pertama kali dicetuskan pada tahun1993 dan mulai secara efektif dilaksana-kan pada tahun 2002.

Selanjutnya negara-negara ASEANbersama dengan negara-negara di Asialainnya yang mengikuti dalam East AsiaSummit telah juga berencana untukmewujudkan sebuah Masyarakat Asia(Asian Community), yang terdiri dariAsian Economic Community, AsianSecurity Community, dan Asian Socio-Cultural Community. Untuk yangpertama, pembentukan Asian EconomicCommunity bertujuan untuk mencipta-kan lalu lintas barang, jasa, modal, daninvestasi yang bebas untuk membangunsebuah kawasan asia yang stabil,makmur dan kompetitif, pembangunanekonomi yang merata, dan mengurangikemiskinan dan perbedaan kondisi

sosial-ekonomi di kawasan yang cobadiwujudkan pada tahun 2015.

Selain itu, negara-negara AsiaTenggara juga melengkapi aktivitaskerjasama ekonomi regional yang lebihumum di atas dengan beberapa inisiatifKESR yang bertujuan untuk memper-kuat kondisi ekonomi dan kerjasamaekonomi di wilayah perbatasan dandaerah-daerah tertinggal. KESR inibiasanya mengambil bentuk pemben-tukan kawasan pertumbuhan yangseringkali dikenal dengan istilah “segi-tiga pertumbuhan” (growth triangle).

Namun, sebenarnya KESR dapatmengambil banyak bentuk. Pertama,kerjasama berdasar kedekatan geogra-fik ekonomi (economic geografic), yangbisa dibagi ke dalam dua bentuk, yaitusegitiga pertumbuhan (growth triangle)dan segiempat pertumbuhan (growthquadrangle). Segitiga pertumbuhanmencakup IMS-GT (Indonesia,Malaysia, dan Singapore) dan IMT-GT(Indonesia, Malaysia, dan Thailand).Sedangkan segiempat pertumbuhanmencakup Golden quadrangle (Yunnan,Laos, Myanmar, dan Thailand) danBIMP-EAGA (Brunei, Indonesia,Malaysia, dan Philipines). Kedua,kerjasama berbasiskan sungai (River-based Cooperation) yang mencakupGMS, Greater Mekong Sub-RegionalEconomic Cooperation (Cambodia,Laos, Myanmar, Thailand, Yunnan, danVietnam); ACMECS, Ayeyawadi-ChaoPhra-Mekong Economic CooperationStrategy (Cambodia, Laos, Myanmar,Thailand, dan Vietnam); serta MG-EC,Mekong Ganga Economic Cooperation,(Mekong Countries dan India). Ketiga,


O P I N I

kerjasama lintas sub-regional (crosssub-regional cooperation) yangmencakup BIMST-EC, Bay of BengalMulti-Sectoral Technological Eco.Cooperation, (Bangladesh-Bhutan-I n d i a - M y a n m a r - N e p a l - S r i l a n k a -Thailand).

Sebagaimana yang dikemukakanoleh Abonyi (1994), KESR di AsiaTenggara ini secara umum mengambilbentuk integrasi yang diarahkan olehinvestasi (investment-led integration),dengan sektor swasta yang menyedia-kan saluran-saluran modal, teknologi,pelatihan, dan pemasaran. Dalam halini, arus intraindustri memainkan pera-nan kunci (key role) sebagai penghu-bung aktifitas di tingkat perusahaan,seperti investasi, sumber daya, produksidan distribusi lintas-batas, serta meng-ambil keuntungan dari komplementa-ritas ekonomi sub-regional.

Sementara itu pemerintah sebaik-nya mengambil peran pendukung yangtidak terlalu jauh. Untuk beberapa kasus,pemerintah dapat bertindak sebagaikatalisator. Oleh karena itu, karakteristikpenting dari suatu kerjasama ekonomisub-regional atau kerjasama kawasanpertumbuhan adalah hubungansimbiosis antara sektor publik dengandengan swasta. Dengan kata lain,segitiga pertumbuhan di fasilitasi olehpemerintah tetapi dijalankan oleh sektorswasta. Oleh karenanya, secara empirikkeberhasilan KESR akan sangat ditentukan oleh komplementalitas ekono-mi, kedekatan geografis, komitmenpolitik, dan pembangunan infrastruktur.Faktor-faktor tersebut merupakanprekondisi terhadap faktor yang palingkritis yaitu komitmen sektor swasta.

Berdasarkan berbagai pertimbang-an di atas maka tulisan ini bertujuanuntuk membahas peran dunia usaha diIndonesia dalam peningkatan kerjasa-ma ekonomi sub-regional. Pembahasandalam makalah ini selanjutnya akandiawali dengan diskusi mengenaiberbagai kerjasama ekonomi sub-regional di Asia Tenggara dan bagai-

mana manfaat, hambatan, dan tantang-annya. Selanjutnya, pembahasan akandilanjutkan dengan memaparkanperanan apa saja yang telah dan dapatdilakukan oleh dunia usaha untukmeningkatkan kerjasama ekonomi sub-regional ini. Terakhir, pembahasan akanditutup dengan memberikan kesim-pulan dan saran.

PERKEMBANGAN KERJASAMAEKONOMI SUB-REGIONAL DI ASIATENGGARA: MANFAAT, HAMBATANDAN TANTANGANYA

Kerjasama Ekonomi Sub Regionalmencakup daerah geografis yangberdekatan, yang melintasi batas dua,tiga, atau lebih negara, yang sedangmenjalankan proses integrasi ekonomidan sebagai zona investasi yangberorientasi ke luar, bergeser darikeunggulan komparatif (comperativeadvantage) menuju keunggulan kompe-titif (competitive advantage) sub-regionaldengan tujuan menciptakan perdagang-an (trade creation).

Terdapat beberapa tujuan yanghendak dicapai dalam pengembanganKESR. Pertama, mendorong pertumbuh-an ekonomi masyarakat yang lebih cepatdan pendapatan pemerintah sertamasyarakat yang lebih tinggi melaluiarus masuk investasi, pengembanganinfrastruktur, pengembangan sumber-daya alam dan manusia, serta pengem-bangan industri bagi kepentingan ekspormelampaui batas-batas negara. Kedua,mengembangkan pusat-pusat pertum-buhan ekonomi antar kawasan yangberdekatan melalui kerjasama antarnegara dengan saling memanfaatkankeunggulan komperatif masing-masing.Ketiga, mengembangkan potensikawasan untuk meningkatkan ekonomiwilayah dan mempercepat upayapemerataan di kawasan sub-regionalmelalui pertumbuhan ekonomi berupapeningkatan investasi serta mendukungkerjasama ekonomi kawasan. Keempat,meningkatkan pengelolaan kawasanagar dicapai pengembangan yangefisien, terpadu, serasi dan berkelan-jutan. Kelima, memberikan kelonggaran

Perkembangan Kerjasama Sub-Regional di Asia

Sumber: Kakazu et.al. (1994)


O P I N I

kendala pengadaan dan permintaandalam negeri melalui perluasanmasukan utama, faktor produksi, danperluasan akses pasar. Kerjasama inimemperluas batas-batas efektif faktordan proses produksi, produk, dan pasardi luar batas nasional dengan meraihkeuntungan kesejahteraan statis(peningkatan produksi dan konsumsi)dan yang dinamis (menuju evolusistruktur ekonomi yang lebih kompetitif).

Di Indonesia, sejak awal tahun1990-an, KESR telah menunjukkanperkembangan yang sangat pesat.Perkembangan tersebut diawali denganpembentukan kerjasama SIJORI(Singapore-Johor-Riau) pada awaltahun 1990. Kerjasama SIJORI tersebutdalam perjalanannya telah mengalamiperkembangan yang sangat pesat,sehingga selanjutnya diperluas cakupanlokasi dan program kerjasamanya kewilayah Sumatera bagian tengah dalambentuk Indonesia Malaysia SingaporeGrowth Triangle (IMS-GT) pada tahun1995. Selanjutnya, pada tahun 1993dibentuk Malaysia, Thailand GrowthTriangle (IMT-GT). IMT-GT saat ini terdiridari delapan provinsi di Thailand Selatan(Nakhon Si Thammarat, Narathiwat,Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla,Trang, dan Yala), delapan negara bagianMalaysia (Kedah, Kelantan, Melaka,Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis,dan Selangor) serta sepuluh provinsi dikepulauan Sumatera yang mencakupBangka-Belitung, Bengkulu, Jambi,Lampung, Sumatera Utara, Riau,Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, danSumatera Barat.

Setelah tiga belas tahun pertama,IMT-GT ditandai dengan pencapaianpenting di berbagai sektor kerjasama.Peningkatan signifikan telah terjadi dibidang perjalanan dan pariwisata,dengan pertumbuhan yang cepat darijumlah turis di dalam dan dari luarwilayah IMT-GT, pengoperasian mas-kapai penerbangan yang lebih banyak,peningkatan frekuensi penerbangan kewilayah IMT-GT, dan peningkatan

jumlah hotel, terutama di Medan, HatYai, dan Sadao. Dibandingkan dengantiga kali penerbangan mingguan antaraPenang dan Medan pada awal inisiatifIMT-GT dibuat, saat ini telah ada bebe-rapa maskapai penerbangan yangmelakukan beberapa kali penerbangandalam seminggu tidak hanya antaraMedan dan Penang tetapi juga bandaraIMT-GT yang lain seperti Pekanbaru danPalembang di Indonesia.

Faktor kunci yang secara pastimeningkatkan mobilitas manusia diwilayah IMT-GT adalah penghapusanfiskal oleh Pemerintah Indonesia untukwarga negara Indonesia yang berangkatdari wilayah Indonesia yang termasukkerjasama IMT-GT ke wilayah Malaysiadan Thailand yang juga termasuk dalamkerjasama ini. Hal ini berdampakterhadap peningkatan jumlah pekerjaIndonesia di Malaysia dan jugapeningkatan jumlah orang Indonesiayang melakukan medical tourism dariSumatera ke Malaysia, terutama diPenang yang menerima hampir 200.000pengunjung dari Indonesia setiaptahunnya.

Lebih lanjut, selain itu pemingkatanmobilitas manusia di wilayah IMT-GTini juga di dukung oleh ketersediaantransportasi, komunikasi, dan energiyang cukup memadai. Di bidangtransportasi laut, empat rute baru telahdibuka untuk memberangkatkanmanusia dan barang dari pelabuhan-pelabuhan di Sumatera sepertiBelawan, Pekanbaru, dan Dumai kePenang dan Melaka di Malaysia. Saturute telah dibuat untuk melayani jalurantara Satun di Thailand Selatan danLangkawi di Malaysia. Pelayanan kapalFery Ro-ro juga telah dimulai untukmelayani jalur Belawan dan Penang. Dibidang transportasi darat, jalan yangmenghubungkan Penang dan Songkhlatelah diperbaiki, sementara itu JembatanTrans Malaysia-Thailand telah mulaidibangun melalui kerjasama Petronasdan Petroleum Authority di Thailand. Dibidang telekomunikasi, jalur hubungan

kabel fiber optik bawah laut antaraSemenanjung Malaysia dan Sumateratelah dibangun melalui kerjasamaantara Telekom Malaysia Bhd. danTelekom Jasmine International ofThailand. Di bidang energi, kesepakatanpembagian daya listrik dalam wilayahantara Malaysia dan Thailand juga telahtermasuk, terutama mencakup the IPPPower Plant di Perlis, untuk Malaysiamenyediakan energi listrik bagi provinsi-provinsi di Thailand Selatan.

Selain itu, beberapa kemajuantelah juga diraih di bidang perdagangandan investasi, seperti pembangunanpasar perbatasan, perdagangan barterdi dalam wilayah kerjasama. Perpan-jangan jam operasi di kota perbatasanMalaysia Bukit Kayu Hitam dan PadangBesar telah membantu dalam mening-katkan perdagangan lintas batas antaraMalaysia dan Thailand. Volume perda-gangan barter antara Indonesia danMalaysia juga meningkat secarasignifikan. Di bidang investasi, sektorswasta Malaysia telah menanamkaninvestasi di bidang pertanian komersialdi Sumatera, terutama di sektor kelapasawit dan penanaman pisang. Investasijuga telah dilakukan dalam mengem-bangkan dan memperluas fasilitas-fasilitas pariwisata terutama resort-resort dan hotel bintang tiga di wilayahIMT-GT.

Di bidang pengembangan sumberdaya manusia, IMT-GT juga telahmembentuk UNINET (University Net-work), yang merupakan bentuk kerjasa-ma pendidikan, penelitian dan pertuka-ran antara institusi-institusi pendidikan,penelitian dan pelatihan di wilayah IMT-GT. Program peningkatan SDM sepertipelatihan di bidang jasa keperawatandan rumah sakit juga telah dilakukan.

Namun demikian, selain berbagaipencapaian yang disebutkan di atas,masih banyak yang harus dilakukanuntuk merealisasikan potensi IMT-GTsecara penuh. Selain memperluascakupan geografis, ada pula kebutuhanuntuk Pemerintah negara-negara yang


berpartisipasi untuk secara lebih jauhmeliberalisasi berbagai kebijakan danperaturannya yang berdampak padaterciptanya investasi lintas batas danpergerakan manusia dan barang, men-ciptakan dan memperkuat lingkunganyang kondusif bagi peningkatan peranserta dan daya saing sektor swasta, sertameningkatkan konektifitas di wilayah-wilayah IMT-GT.

Pada saat yang sama, kerjasamaIMT-GT menurunkan akibat krisiskeuangan Asia dan kerusakan akibattsunami 2005, ancaman penyakit SARsdan wabah flu burung, isu-isu keama-nan dan tingginya harga minyak dunia.Lebih lanjut, semenjak IMT-GT menjadilebih global dalam hal sudut pandangdan prinsip ekonominya, IMT-GT akanmenghadapi tantangan-tantangan yangsulit dan tidak terelakkan, diantaranya:1. Bagaimana mengambil keuntung-

an sebesar-besarnya dari kesempa-tan yang tersedia akibat meningkat-nya globalisasi, integrasi ekonomiASEAN dan inisiatif menuju integra-si ekonomi yang lebih besar di Asia;

2. Bagaimana untuk terus tumbuh danberkembang sebagai suatu wilayahsub-kawasan dalam konteks yanglebih luas dari negosiasi perda-gangan multilateral yang terputus-putus, meningkatkan jumlah kese-pakatan perdagangan bilateral danregional, dan kompetisi dengannegara lain, terutama China danIndia, dan wilayah pertumbuhan laindi Asia;

3. Bagaimana mempercepat imple-mentasi liberalisasi, simplifikasi,dan harmonisasi langkah-langkahyang mencakup investasi, perda-gangan barang dan jasa, dan mobi-lisasi tenaga kerja, yang dibutuhkanuntuk secara penuh mengembang-kan komplementaritas ekonomiwlayah IMT-GT, mempromosikanpartisipasi sektor swasta yang lebihbesar dan memperluas perdagang-an dan investasi;

4. Bagaimana memobilisasi sumber-daya untuk membiayai infrastrukturfisik yang dibutuhkan dan dukunganlogistik untuk investasi di wilayahIMT-GT; dan

5. Bagaimana mempertahankanmomentum kerjasama di wilayahIMT-GT dalam menghadapitantangan keamanan dan ancamanpenyakit menular.Sejalan dengan pesatnya perkem-

bangan kerjasama yang terjadi di Kawa-san Barat Indonesia (KBI), kerjasamayang dilaksanakan di Kawasan TimurIndonesia (KTI) melalui BIMP-EAGAjuga menunjukkan pertumbuhan yangtidak kalah pesat. Inisiatif kerjasama sub-regional BIMP-EAGA secara resmidibentuk pada tahun 1994 sebagaistrategi kunci dari pemerintah negara-negara yang berpartisipasi untukmengangkat perkembangan sosial danekonomi wilayah mereka yang kurangberkembang dan terpencil. Sasaranutamanya adalah untuk percepatanpeningkatan perdagangan, investasi danpariwisata di sub-regional yang meliputiBrunei; Sulawesi Utara, SulawesiTengah, Sulawesi Selatan, SulawesiTenggara, Kalimantan Tengah, Kali-mantan Timur, Kalimantan Barat,Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papuadi Indonesia; Sabah, Sarawak, Labuandi Malaysia; dan Mindanao sertaPalawan di Philipina. Sedangkan tujuanjangka panjangnya adalah untukmengubah perekonomian BIMP-EAGAyang berdasarkan non-sumberdaya.Secara signifikan, perkembanganpengelompokan sub wilayah ini terletakpada sektor swasta sebagai penggerakpertumbuhan dengan pemerintah seba-gai pihak yang menyediakan fasilitaspendukung yang memungkinkan pro-mosi investasi sektor swasta.

Kerangka institusi sub-regionaltelah dirancang bagi operasionalisasiBIMP-EAGA. Pertemuan Pejabat Senior(Senior Officials Meeting) dan Perte-muan Tingkat Menteri (MinisterialMeeting) merupakan mekanisme utama

untuk konsultasi antara negarapartisipan. Selain itu, kelompok Kerja(Working Group) juga dibentuk sebagaimekanisme operasional dari pelatihankerjasama untuk beberapa isu dan per-mintaan. Konsisten dengan perjanjianuntuk mengadopsi struktur yangdesentralisasi, perwakilan departemendari negara partisipan ditunjuk sebagaiSekretariat Nasional (Seknas). Seknasmenyediakan dukungan administratifdan secara cepat menjadi focal pointbagi pertukaran informasi dan koor-dinasi program-program yang terkaitdengan wilayah pertumbuhan, danmemegang tugas untuk memastikanbahwa inisiatif di dalam negeridipelihara. Sebagai respon terhadapinisiatif sektor publik, sektor swastamembentuk East ASEAN BusinessCouncil (EABC). EABC ini kemudiandikenal sebagai perwakilan resmi sektorswasta di BIMP-EAGA dan di tahun 1997diberi status negara kelima yangmengizinkan sektor swasta memilikidelegasi sendiri yang terpisah ketikaSOM/MM.

Pada tiga tahun pertama pemben-tukannya telah terjadi penguatan ikatannegara anggota melalui berbagai perte-muan, kegiatan dan aktifitas sub-regio-nal. Telah dibentuk pula proyek usahabersama di bidang agribisnis, pariwisata,transportasi, dan perdagangan. Hubung-an transportasi udara dan laut untuktujuan EAGA juga telah dibuka. Lalu lin-tas pengunjung lintas batas meningkat.Bisnis ke luar wilayah kerjasama sertahubungan dan jaringan sosial meluas.Begitu pula hubungan organisasi EAGAdengan mitra kerja luar negeri sepertiAustralia, Jepang, Papua, dan negaralain kepulauan pasifik lainnya.

Namun demikian, perkembangan diwilayah sub-regional secara seriusmengalami kemunduran yang diakibat-kan oleh krisis keuangan Asia padatahun 1997 dan munculnya fenomenaEl Nino yang melanda hampir seluruhwilayah pada tahun 1998. Pada akhirdekade, masalah perdamaian dan keter-

O P I N I


O P I N I

tiban di beberapa wilayah sub-regionalmempengaruhi seluruh wilayah BIMP-EAGA yang mengalami kemunduranoleh persepsi dan asosiasi yang telahmengakibatkan penurunan di sektorpariwisata, perdagangan, dan hilangnyakepercayaan para investor. Setelah krisisberlalu dan perhatian ekonomi tertujupada pemulihan ekonomi, pembaha-ruan kepentingan dalam kerjasamaekonomi bangkit kembali di tahun 2001.Selama ASEAN Leader Summit ke-7pada bulan November 2001 di BruneiDarussalam, para pemimpin BIMPmemperbaharui komitmen dan dukung-an mereka atas inisiatif kerjasamaekonomi EAGA, mencari jalan untukrevitalisasi aktifitas pengembangan didaerah perbatasan.

Bersamaan dengan pembaharuankepentingan untuk merevitalisasi EAGA,muncul perasaan yang kuat bahwaperubahan lingkungan regional danekonomi global saat ini lebih besarmempengaruhi pespektif pembangunansub-regional itu sendiri. Sementaraperdagangan intra-EAGA tetap sebagaisuatu sasaran, mempromosikanperkembangan perdagangan EAGAdengan wilayah lain dan pasar globaldianggap sebagai suatu tujuan yangsama pentingnya. Saat ini EAGA telahmerubah pendekatan pembangunannyauntuk lebih meningkatkan keunggulankompetitif (competitive advantage)mereka di pasar dunia sebagai suatukawasan melalui konsolidasi lintasbatas, komplementasi, pengelompokanindustri, dan manajemen rantai nilai.

Beberapa tahun terakhir jugaterlihat berbagai usaha yang dilakukanuntuk merestrukturisasi dan memper-baiki mekanisme institusional EAGAdalam merespon arah perkembanganbaru ini dengan lebih baik. Krisis Asiatelah memperlihatkan kerapuhan inisiatifEAGA atas perubahan yang mendadakdi dalam agenda perkembangannasional dari negara partisipan. Meski-pun skema regionalisme terbuka dankerjasama informal telah menyediakan

fleksibilitas yang lebih besar dalammengadopsi proses dan mekanismenya,struktur organisasi yang lebih longgarmasih sangat diharapkan guna meng-hadapi berbagai kendala agar dapatmengatasi langkah yang lambat dankurang fokus dalam prioritas dan imple-mentasi proyek-proyeknya. Untuk itukerangka kerjasama institusional EAGAsecara luas telah diformulasikan di tahun2004. Salah satu di antara perubahanstruktural saat ini adalah pembentukanBIMP Facilitation Center (BIMP FC) yangdiasumsikan sebagai pusat koordinasiperan diantara institusi-institusi EAGA;pengelompokkan kelompok kerja sub-regional; dan restrukturisasi EABCmenjadi BIMP-EAGA Business Council(BEBC).

Pada SOM ke-12/MM ke-9 diBalikpapan pada bulan November 2004,telah disepakati penyusunan BIMP-EAGA Roadmap to Development, yangakan mengidentifikasikan target yangluas untuk sub-regional dan target cluster/sektor spesifik yang akan mengarahkanimplementasi berbagai proyek danaktifitas EAGA. Dengan bantuan ASEANSekretariat, BIMP-FC telah diberi tugasuntuk mempersiapkan draft pertama dariroadmap. Dengan dukungan TechnicalAssistance (TA) dari Asian DevelopmentBank (ADB) dan German TechnicalCooperation Agency (GTZ), danpanduan dari ASEAN, BIMP-FC telahmempersiapkan beberapa versi daridraft roadmap setelah beberapa prosespengumpulan, validasi dan masukankonsolidasi dari EAGA stakeholders.

Selain perkembangan, manfaat danhambatan yang sifatnya spesifik dari tiapKESR di atas, terdapat banyak hambatandan tantangan umum yang harusdihadapi oleh KESR. Seketariat ASEAN(1997), misalnya, menyatakan bahwameskipun tercapai keberhasilan relatifdalam mendorong kerjasama ekonomipada level sub-regional, wilayah-wilayahpertumbuhan dihadapkan pada sejum-lah persoalan. Pertama, tiap negaramemiliki persepsi keuntungan yang tidak

sama atau merata. Kedua, ketiadaaninfrastruktur pendukung yang tidakmemadai. Ketiga, struktur pengambilankeputusan seringkali kompleks danmemakan waktu yang panjang. Keem-pat, terhambatnya mobilitas tenaga kerjadan perbedaan tingkat kesejahteraantenaga kerja.

Sementara itu, Tan (1997) mema-parkan berbagai tantangan dan masa-lah tiap-tiap bidang yang mungkindihadapi oleh KESR. Di bidang politik,hambatan dapat timbul dari perbedaandalam sistem politik, ketiadaan kemau-an politik pemerintah (political will), danpertentangan atas batas wilayah. Darisisi histories, perbedaan kondisi awalatau bawaan sejarah merupakan salahsatu tantangan yang cukup penting. Dibidang budaya, permasalahannyamencakup kesamaan etnisitas dankebudayaan. Di bidang ekonomi,beberapa tantanan yang dihadapi antaralain: perbedaan sistem ekonomi,perbedaan

PERAN APINDO DALAM PENING-KATAN KERJASAMA EKONOMISUB-REGIONAL

APINDO dalam KESR berperanmendukung Tim Diskusi dan PeraturanPerundang-Undangan Indonesia teruta-ma dalam bidang Ketenagakerjaan danPerburuhan. Adapun substansi yangdikontribusikan meliputi hal-hal sebagaiberikut :1. Memberikan informasi tentang

Peraturan Perundang-Undangantentang Ketenagakerjaan termasukPeraturan Dasar yang terkaitdengan KESR.

2. Mengajukan usulan agar hambatanmobilitas worker migration dapatdihilangkan tanpa mengurangiaspek keamanannya seperti fiskalkeberangkatan keluar negeri,adanya MOU tentang prosedurpenggunaan tenaga kerja asingyang lebih jelas dan aman antarnegara pemasok dan negarapenerima.


3. Memberikan informasi tentangketersediaan dan kebutuhan tenagakerja baik dari segi jumlah maupunmutu SDM-nya.Dalam dinamika proses pembica-

raan secara internal maupun dalamforum KESR APINDO mengkontribusisegala pengalaman di lapangan yangmenyangkut berbagai hal termasukmekanisme fiskal, perpajakan, moneter,bahkan seringkali memberikan penga-lamannya tentang budaya dan adatistiadat lokal yang berkaitan denganinvestasi dan usaha ekonomi sepertiinfrastruktur fisik, birokrasi dan keadaangeografi serta potensi-potensi ekonomi.

PENUTUPDalam dua dekade terakhir, KESR

dalam lingkup regional ASEAN telahmenunjukkan perkembangan yangcukup pesat. Perkembangan tersebutdapat dilihat dari semakin bertumbuh-kembangnya kerjasama SIJORI padatahun 1990 yang kemudian berkembangluas menjadi IMS-GT, IMT-GT, sertaBIMP-EAGA. Kerja sama ini juga telahcukup berhasil meningkatkan perda-gangan, investasi, dan pariwisata diwilayah-wilayah yang tercakup dalamkerjasama tersebut dan daerah-daerahsekitarnya.

Meskipun demikian, masih banyakhal yang meski dilakukan untuk merea-lisasikan potensi kerjasama-kerjasamasub-regional secara penuh. Selainmemperluas cakupan geografis, adapula kebutuhan untuk pemerintahnegara-negara yang berpartisipasi untuksecara lebih jauh meliberalisasi berba-gai kebijakan dan peraturannya yangberdampak pada terciptanya investasilintas batas dan pergerakan manusiadan barang, menciptakan dan mem-perkuat lingkungan yang kondusif bagipeningkatan peran serta dan daya saingsektor swasta, serta meningkatkankonektifitas di wilayah-wilayah yangtercakup dalam kerjasama-kerjasamasub-regional tersebut.

Berdasarkan pertimbangan itulahmaka sejak awal APINDO turut aktifdalam mendukung tumbuhkembangnyakerjasama ekonomi sub-regional ini.Berbagai pengalaman di lapangan yangdimilikinya, APINDO secara aktifmendukung Tim Diskusi dan PeraturanPerundang-Undangan Indonesiadengan memberikan berbagai informasidan mengajukan berbagai usulan,terutama yang berkaitan dengan hal-halyang berkaitan dengan bidangketenagakerjaan dan perburuhan.

Guna terus memajukan perkem-bangan kerjasama-kerjasama sub-regional ini, terdapat beberapa saranatau masukan yang mungkin meskiharus dilakukan oleh pemerintah,khususnya Pemerintah Indonesia.Pertama, liberalisasi berbagai kebijakandan peraturan yang mendukung tercip-tanya lingkungan yang kondusif untukinvestasi, perdagangan, dan pariwisatameski terus dilakukan dan ditingkatkan.Kedua, koordinasi dan sinkronisasikebijakan dan peraturan, khususnyaantara pemerintah pusat dan daerah,meski harus ditingkatkan. Koordinasidan singkronisasi ini tidak hanyamelibatkan pemerintah daerah yangdaerahnya termasuk dalam kerjasamaekonomi sub-regional saja, tapi jugapemerintah daerah sekitarnya. Dalamkontek koordinasi dan sinkronisasi itupula, pengembangan daerah-daerahpusat pertumbuhan (KAPET) yang sela-ma ini telah dilakukan perlu dikaitkandengan konteks pengembangan kerja-sama ekonomi sub-regional yang ada.Ketiga, ketidakmerataan ketersediaaninfrastruktur antar wilayah-wilayah yangtermasuk dalam kerjasama ekonomisub-regional, khususnya yang terjadi diKTI, telah menghambat berkembagnyainvestasi, perdagangan dan pariwisatadi kawasan tersebut relatif dengan kawa-san lainnya. Oleh karena itu, pembangu-nan infrastruktur sangat perlu ditingkat-kan dan dipercepat lagi. Untuk itu peme-rintah dapat mengajak pihak swastauntuk turut berperan serta dengan mem-

berikan berbagai kemudahan daninsentif. Keempat, perlu adanya peng-uatan kinerja kelembagaan dan pelaya-nan pemerintah daerah serta penguatankapasitas/kemampuan dan daya saingdunia usaha dan swasta daerah, teruta-ma untuk wilayah KTI. Hal ini dapatdilakukan dengan memberikan kegiat-an-kegiatan peningkatan kapasitas,seperti pendidikan/pelatihan, pemberi-an informasi akses pasar, dan bantuanpermodalan. Kelima, dalam menyusunstrategi pengembangan KESR ini,mengoptimalkan berbagai forum danpertemuan koordinasi yang telah adaselama ini perlu terus dilakukan dalammerumuskan langkah kebijakan danoperasionalisasi kebijakan yang terkait,baik itu antara pemerintah pusat dandaerah, maupun antara pemerintah dandunia usaha. Untuk itu diperlukanpeningkatan inisiatif dan motivasi darikalangan dunia usaha untuk lebih aktifdan inisiatif terhadap rencana pengem-bangan kerjasama ini, dimana peme-rintah selanjutnya hanya bertindak sela-ku fasilitator dan regulator saja.Keenam, guna memanfaatkan kerjasa-ma ekonomi sub-regional ini menjadilebih optimal, diperlukan adanya studiataupun suatu evaluasi kinerja (perfor-mance assesment and evaluation)terhadap kesepakatan-kesepakatanyang selama ini telah terjadi. Hal inipenting guna menilai kelemahan dansekaligus mengupayakan perbaikandan penyempurnaan yang diperlukanterhadap perencanaan langkah danstrategi selanjutnya. (RU)

Daftar PustakaAbonyi, George. 1994. “Growth Triangle inSoutheast Asia: Strategy for Development”Than, Mya. 1997. “Economic Co-operation in theGreater Mekong Subregion”.Asian-Pacific Economic Literature 11 (2): P.40–57.

O P I N I

*) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)


D A E R A H

Dampak Penerapan KESR BIMP-EAGA TerhadapPengembangan Ekonomi Kawasan

Di Provinsi Kalimantan TimurOleh :

H. Sulaiman Gafur *)

PENDAHULUANDalam upaya mengejar keterting-

galan, keterbatasan infrastruktur yangmemadai, mengurangi kemiskinan,sekaligus untuk menciptakan pemera-taan pembangunan, khususnya perce-patan pertumbuhan ekonomi di perba-tasan, Pemerintah Provinsi KalimantanTimur memberikan keputusan untukmendaftarkan diri ikut serta dalam forumKerjasama Ekonomi Sub RegionalBIMP-EAGA (Brunei Darussalam -Indonesia - Malaysia - Philipina EastASEAN Growth Area). Hal ini ditindak-lanjuti dengan diterbitkannya SuratKeputusan Gubernur No. 510/SK.206/1995 tanggal 12 Juni 1995 tentangPembentukan Tim Koordinasi TingkatDaerah BIMP-EAGA Daerah Tingkat IKalimantan Timur.

Forum Kerjasama Ekonomi SubRegional (KESR) BIMP-EAGA adalahkerjasama ekonomi yang melibatkandaerah-daerah yang secara geografisterletak di sekitar perbatasan antara satunegara dengan negara-negara lainnyayang dibentuk pada tanggal 26 Maret1994 di Davao City melalui penanda-tanganan Agreed Minutes pada perte-muan Tingkat Menteri BIMP-EAGAsebagai realisasi dari keinginan ataucita-cita kepala Negara. KESR BIMP-EAGA ini bertujuan untuk mendorong danmeningkatkan kesejahteraan masyara-kat, pemerataan dan percepatanpertumbuhan ekonomi melalui pening-katan investasi, perdagangan dan pari-wisata, meningkatkan daya saing dankesiapan daerah menghadapi era globa-lisasi serta mengurangi besarnya perbe-daan tingkat kemajuan ekonomi.

Keterlibatan Kalimantan Timur bisadilatarbelakangi bahwa di wilayah initersimpan berbagai potensi sumberdayaalam yang sangat melimpah dan belumdimanfaatkan secara optimal. Beberapakomoditas unggulan yang sangat poten-sial dan prospektif untuk dikembangkanantara lain dari sektor perkebunan,pertanian, perikanan, pertambangan,pariwisata, tenaga kerja serta sektorindustri pengolah sumberdaya alam.

Selain memiliki potensi sumber-daya alam, Kalimantan Timur juga me-miliki potensi lain berupa luas wilayahdan posisi geografis yang sangat strate-gis, baik dalam konstelasi regional,nasional maupun internasional.

Begitu pentingnya kerjasama inisehingga Presiden RI pada saat meng-hadiri ASEAN Summit ke 12 dan 3rd

BIMP-EAGA Leaders Summit di Cebu,Philipina pada bulan Januari 2007mengeluarkan imbauan memintaseluruh Gubernur yang daerahnyamasuk dalam Kerjasama Ekonomi SubRegional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth Triangle) dan BIMP-EAGA untuk sigap memanfaatkanpeluang dari apa yang telah dihasilkandalam KTT tersebut. Indonesia memilikikepentingan dalam merumuskan danmelaksanakan pengembangan klaster-klaster BIMP-EAGA mengingat masihbanyaknya potensi serta sumberdayamanusia yang perlu mendapatkanperhatian untuk dikembangkan.

BIMP-EAGA telah menjadi perha-tian dari negara-negara ADB, termasukJepang, Korea, dan China. Ketertarikannegara-negara tersebut dalam rangkamembantu perkembangan ekonomi diwilayah BIMP-EAGA yang pada dasarnya

juga membuka pasar bagi pertumbuhannegara-negara tersebut. Selain itu,BIMP-EAGA merupakan alternatif peng-embangan jalur niaga dengan negara-negara lain, seperti Australia. Dalam halini, Australia melihat bahwa masihbanyak potensi yang bisa digarap dalamkerjasama BIMP-EAGA yang dapatdikembangkan melalui berbagaibantuan teknis yang diberikan olehAustralia. Nilai strategis lainnya ialahkecenderungan saat ini bahwa negaraBIMP-EAGA akan menjadikan daerah-daerah belakang (Kawasan TimurIndonesia) untuk menjadi Front Areadalam mengembangkan potensi ekono-minya di wilayah-wilayah perbatasan.

Hal tersebut sejalan dengan misiBIMP-EAGA yaitu untuk pembangunanwilayah ASEAN Timur dan mengangkattaraf hidup penduduk di wilayah tersebutmelalui kerjasama ekonomi regionalyang saling menguntungkan. Misi yangakan dijalankan berupa memaksimal-kan keunggulan komparatif, komple-mentaritas di antara wilayah sub-region,penggunaan optimal sumberdaya alam,teknologi dan informasi, upaya bersamauntuk mengatasi hambatan pembangu-nan ekonomi, dan ekspansi aktif intraindustri dan intra-firm trade.

POTENSI DAERAH PERBATASANKALIMANTAN TIMUR

Sesuai Keputusan Menteri NegaraPembangunan daerah Teringgalmengenai Strategi Nasional Pembangu-nan Daerah Tertinggal, di KalimantanTimur terdapat 3 (tiga) kabupaten yangmasuk dalam kategori DaerahTertinggal yaitu : Kabupaten Nunukan,Malinau, dan Kutai Barat. Ketiga Kabu-


DAERAH

paten tersebut sebagian besar beradapada kawasan pedalaman yang notabe-nenya juga adalah kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan KalimantanTimur merupakan kawasan yangluasnya meliputi + 57.731,64 km2 atau23,54% dari luas Kalimantan Timur,dengan potensi yang cukup besarnamun kontribusinya terhadap terhadappembangunan relatif masih kecil. Kawa-san ini terdiri dari 37 kecamatan, 12kecamatan diantaranya berbatasandengan negara tetangga, yaituKecamatan Krayan, Krayan Selatan,Lumbis, Sebuku, Nunu-kan, dan Sebatikdi Kabupaten Nunukan; Kayan Hulu,Kayan Hilir, Bahau Hulu, dan Pujungandi Kabupaten Malinau; serta Long Aparidan Long Pahangai di Kabupaten KutaiBarat. Sedangkan jumlah desaperbatasan sebanyak 548 desa.

Posisi kawasan perbatasanKalimantan Timur terletak diantara 3(tiga) negara yaitu Malaysia (Sabah danSerawak), Brunei Darussalam, danPhilipina yang secara nasional maupunregional mempunyai nilai sangatstrategis pada jalur pelayaran lintas lautantarpulau Sulawesi dan Philipina sertadengan wilayah Indonesia lainnya.Keunggulan lokasi ini dalam kedekatandan kemudahan pencapaian ke pusatsimpul di bagian Utara Kalimantan, yaituKota Tawao (Malaysia), merupakan pintugerbang bagi keluar masuknya barang-barang komoditas hasil pertanian danperikanan Indonesia. Di sisi lainkawasan perbatasan memiliki potensibagi pengembangan komoditas perta-nian tanaman pangan, pengembanganpeternakan, potensi sumberdaya alamseperti batu bara, gips, pasir kuarsa, besi,kaolin, timah hitam yang belum tergali,kecuali emas.

Oleh karena itu upaya-upayapercepatan pembangunan melaluipengolahan sumberdaya di kawasantersebut perlu didukung oleh semuapihak dan merupakan peluang bagidunia usaha untuk terlibat dan berperanlebih besar dalam upaya percepatanpembangunan kawasan perbatasan.

Di sektor perdagangan, KecamatanNunukan merupakan perbatasan yangpotensial untuk membuka hubungandagang secara lebih intensif denganMalaysia. Hubungan dagang yang terjadisekarang cukup besar kuantitasnyasehingga perlu dilakukakan koordinasidan pengawasan. Perdagangan keduanegara sampai saat ini banyak tidaktercatat dan melalui jalur-jalur tidak resmisehingga sangat marugikan pihakIndonesia. Untuk itu perlu disediakanprasarana dan sarana penunjangkegiatan perdagangan antar negara,seperti peningkatan fungsi kontrol dipelabuhan, aparat bea cukai, dansebagainya.

PERMASALAHAN PEMBANGUNANPERBATASAN DI PROVINSIKALIMANTAN TIMUR

Tantangan yang harus dihadapi olehProvinsi Kalimantan Timur berkisar padabagaimana mengoptimalkan pemanfa-atan sumberdaya alam dengan menggu-nakan ilmu pengetahuan dan teknologiramah lingkungan, menciptakan pelu-ang kerjasama dalam segala bidangpembangunan, dan masih terbatasnyabesaran dana pembangunan yangdiperoleh dari pemerintah pusat.

Bagi Provinsi Kalimantan Timur,keberadaan kerjasama ekonomi BIMP-EAGA memiliki makna tersendiri dalamrangka meningkatkan dan memperce-pat arus pertumbuhan ekonomi. Melaluikerjasama ini, juga diharapkan agarpemerintah daerah dapat meningkatkanaktivitas pembangunan sehingga bisamengurangi angka kemiskinan yang saatini masih terhitung cukup besar.

Beberapa permasalahan pembang-unan kawasan perbatasan yang menjadiisu aktual dan strategis, dan perlu men-dapat perhatian untuk segera ditang-gulangi yakni :1. Terbatasnya infrastruktur khususnya

jalan yang menghubungkan antar-kecamatan atau antarkabupaten,sehingga hubungan transportasi dankomunikasi relatif sulit karena

memerlukan biaya yang relatif tinggidan mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonmi khususnya sektorperdagangan yang dapat mendo-rong pertumbuhan ekonomi lokaltidak berjalan dengan lancar. Untukmembangun infrastruktur dansarana transportasi yang memadaidiperlukan biaya yang cukup mahal.Hal ini dipengaruhi oleh kondisigeografis pada kawasan tersebutcukup luas dengan topografi yangberbukit-bukit sampai terjal.

2. Jumlah penduduk yang sedikit dantinggal di lokasi yang terpencar-pencar dan terisolasi, sehingga jauhdari jangkauan pelayanan pem-bangunan.

3. Kabupaten Kutai Barat, Malinau, danNunukan merupakan daerahpemekaran dari status kecamatanmenjadi kabupaten yang usianyabaru periode pemerintahan,sehingga dapat dimaklumi kalauketiga kabupaten tersebut termasukdalam kategori daerah tertinggal.

4. Produksi sektor pertanian belummencapai target yang diharapkan.Hal ini disebabkan masih terbatas-nya prasarana dan sarana pertani-an, dan belum berkembang-nyaindustri hilir pengolahan hasil perta-nian

5. Menurunnya kualitas lahan akibateksploitasi hutan dan tambang dibeberapa daerah, yang melebihidaya dukung lingkungan sertaterjadinya alih fungsi lahan yangtidak sesuai dengan peruntukannya.

TUJUAN DAN SEKTOR PRIORITASDALAM KESR BIMP-EAGA

Sejak tahun 2005, KESR BIMP-EAGA telah memformulasikan Roadmapto Development and Action Plan BIMP-EAGA 2006-2010 yang telah disepakati4 Kepala Negara anggota BIMP-EAGAdi Kuala Lumpur dengan hasil rumusanBIMP-EAGA Action Plan (2006-2010).Adapun tujuan strategis dari BIMP-EAGAadalah :


DAERAH

a. Mempromosikan perdagangan,investasi, dan pariwisata intra danekstra EAGA dengan penekananpada pengembangan UKM.

b. Mengkoordinasikan perencanaandan implementasi infrastrukturdalam mendukung integrasiekonomi, dengan partisipasi aktifdari sektor swasta.

c. Mengkoordinasikan manajemensumberdaya alam.

d. Memperkuat struktur dan mekanis-me institusional BIMP-EAGA.Perumusan Roadmap dan Action

Plan BIMP-EAGA bertujuan untukmendorong, memonitor, dan mengkajiulang implementasi dari seluruhprogram dan proyek, serta melaksana-kan peningkatan kebijakan dandukungan yang diperlukan termasukmenyediakan berbagai fasilitasi yangdibutuhkan untuk prioritas pembangu-nan di EAGA. Beberapa sektor prioritasdari BIMP-EAGA mencakup diantaranya:a. Transport connectivity, yang meru-

pakan kebutuhan penting akan ko-nektifitas transportasi/perhubungan.

b. Pariwisata, dengan memperkuatprogram pemasaran yang secaraagresif mempromosikan EAGAsebagai tujuan wisata utama.

c. Kepabeanan, imigrasi, karantina,dan keamanan.

d. Sektor swasta, untuk mengintensif-kan perdagangan, investasi, danpariwisata lintas batas, sertamembantu pembangunan BIMP-EAGA Private Sector DevelopmentFund.

e. Pemerintah daerah, dalam mem-formulasikan rencana tindakstrategis untuk mempercepat danmemperdalam kerjasama ekonomidan integrasi di BIMP-EAGA

f. Penguatan kerjasama dengandevelopment partners, diantaranyadengan Northern Territory, People’sRepublic of China, ASEANSecretariat, Asian DevelopmentBank (ADB).Dalam rangka implementasi BIMP-

EAGA Roadmap and Action Plan, diperlu-

kan penilaian dan evaluasi yang seksa-ma terhadap kinerja yang ditunjukkanmasing-masing klaster, serta secaraoptimal mengupayakan perbaikan danpenyempurnaan yang diperlukan untuklebih meningkatkan daya saing dandaya guna kerjasama yang dilakukanbersama.

PROGRAM USULAN PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN TIMURDALAM KESR BIMP-EAGA

Untuk mengatasi berbagai perma-salahan pembangunan, khususnya un-tuk meningkatkan pemerataan pem-bangunan dan pertumbuhan ekonomike wilayah perbatasan, Pemerintah Pro-vinsi Kalimantan Timur melalui KESRBIMP-EAGA telah menyusun beberapaprogram yang dijabarkan dalam actionplan. Dalam KESR BIMP-EAGA terdapat4 klaster dengan action plan masing-masing seperti yang dijelaskan berikutini.

Cluster Small Medium EnterpricesDevelopment (SMED)

Terdiri dari Working Group CapitalFormation and Financial Services, CIQS(Customs, Immigration, Quarantine andSecurity), dan HRD (Human ResourcesDevelopment). Klaster SMED berperanmemfasilitasi pelaksanaan kerjasamadalam program pembangunan sektorUKM. Rencana kerja yang terdapat padaklaster ini meliputi :a. Pengembangan proyek VCO dan

palm oil industry yang akanberdampak signifikan terhadappengembangan UKM.

b. Pengembangan fisheries product.c. Pengembangan UKM yang ber-

orientasi ekspord. Pengembangan produk kayu dan

derivatifnya, tempurung kelapa,serta bambu.

e. Pengembangan briket batu bara danarang kayu

f. Pembangunan pabrik pakan ayamdan pengalengan ikan tuna

g. Pembuatan trade and investmentdatabase.

Cluster Natural ResourcesDevelopment (NRD)

Terdiri dari Working Group AgroIndustry, Fisheries Cooperation, Forestryand Environment, Energy, dan HRD.Klaster NRD menangani programdalam program bidang agro-industri,pertanian, perkebunan, kelautan danperikanan, kehutanan, lingkungan,energi dan sumberdaya manusia.Beberapa action plan yang telah disusunseperti :a. Mempertahankan kelestarian kawa-

san budidaya kehutanan terutamadi daerah perbatasan termasukTaman Nasional Kayan Mentarangseluas 708.647 Ha yang kayadengan sumberdaya hayati dan da-pat dijadikan sebagai objek wisata.

b. Mengembangkan proyek penana-man spesies kayu untuk menjaminsuplai bahan baku industriperkayuan.

c. Kerjasama pengembangan sum-berdaya energi dan mineral didaerah perbatasan.

d. Bersama klaster lain mendukungdan memfasilitasi pelaksanaanproyek investasi bersama EAGAdalam agro-industri, perikanan,kehutanan, lingkungan hidup, sertasumberdaya energi dan mineral.

e. Dukungan dan fasilitasi proyekkerjasama teknis yang akanmendukung pengembangan tekno-logi dan langkah-langkah mana-jemen sumberdaya alam di EAGA.

Cluster Joint Tourism Development(JTD)Terdiri dari Working Group Joint TourismDevelopment dan HRD. Klaster JTDmengkoordinasikan kerjasama programdi bidang pariwisata dan dunia usahaseperti :a. Implementasi dan integrasi program

pemasaran dan promosi pariwisataEAGA, dengan difokuskan padawisata budaya, petualangan, danalam serta selam dan golf.

b. Meningkatkan kualitas jasa pelaya-nan pariwisata EAGA.


DAERAH

c. Pengembangan produk dan jasapariwisata baik yang baru maupunyang sudah eksis yang mendukungprogram promosi pariwisata EAGA.

d. Menciptakan image dan persepsipositif bagi pariwisata EAGA,menyediakan insentif, dandukungan kebijakan bagi investorpariwisata.

e. Memperkuat hubungan dan jaring-an kerja antar organisasi pariwisataEAGA serta dengan organisasirekanan lainnya di ASEAN, Asia, danpangsa pasar pariwisata lainnya.

f. Meningkatkan share pada anggarannasional yang ditujukan bagiprogram promosi dan pemasaranpariwisata EAGA.

g. Melaksanakan program promosipariwisata EAGA yang efektif danterfokus terhadap tujuan, even, danrute-rute potensial EAGA, untukmenjamin kesinambungan darirute-rute potensial tersebut

Cluster Transport, Infrastructure andICT Development (TIICTD)

Terdiri dari Working Group AirLingkage, Sea Lingkage, ConstructionMaterials, Information and Commu-nication Technology, dan HRD. KlasterTIICTD membidangi kerjasama pro-gram yang telah dan sedang dilaksa-nakan di bidang infrastruktur antara laina. Penuntasan proyek infrastruktur jalan

EAGA meliputi : PAN Borneo High-way, perbatasan Malinau - Sabah;PAN Borneo Highway, Pontianak -Palangkaraya - Banjarmasin -Balikpapan; serta jalur Tarakan -Tawao.

b. Mengembangkan pelabuhan barudan meningkatkan pelabuhan yangsudah ada di kawasan EAGA,fasilitas baru penanganan containerdi Pelabuhan Kariangau (Balikpa-pan), Pelabuhan Jayapura,Pelabuh-an Sepanggar, danPelabuhan Labuan.

c. Mempromosikan jalur pelayaran diGSSR (Greater Sulut-SulawesiRing).

d. Mempromosikan rute-rute perda-gangan, perjalanan dan pariwisatatermasuk pembentukan code sharemultipoint airlinks di EAGA.

e. Pembangunan layanan intercity busexpress di EAGA.

f. Melaksanakan kesepakatan tentangarus lintas batas barang danmanusia, seperti ASEAN FrameworkAgreement on Goods in Transit,lintas kawasan EAGA.

g. Mengembangkan fasilitas dan jasateknologi informasi dan komunikasidi EAGA, khususnya pada daerahperbatasan untuk memfasilitasiinteraksi ekonomi lintas batas yanglebih besar.

DAMPAK KESR BIMP-EAGA PADAPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sejak tahun 1995, Provinsi Kaliman-tan Timur menjadi salah satu anggotaKerjasama Ekonomi Sub RegionalBIMP-EAGA yang telah banyakmenyepakati kerjasama, baik di tingkatProvinsi maupun Kabupaten/Kota, dalambidang perdagangan, investasi, danpariwisata. Walaupun manfaatnya belumbanyak menyentuh dan dirasakan olehmasyarakat Kalimantan Timur sebagaipelaku ekonomi menengah bawah,namun keikutsertaan Provinsi Kaliman-tan Timur dalam BIMP-EAGA tetapmemberikan hasil yang positif. Hasil-hasil tersebut antara lain :a. Sejak ditandatanganinya tahun 1994,

KESR BIMP-EAGA telah menun-jukkan beberapa perkembanganyang menggembirakan. Hal ini da-pat dilihat dari semakin banyaknyabidang kerjasama ekonomi yangdilakukan antara Provinsi-Provinsi diKawasan Timur Indonesia (KTI)dengan negara tetangga Malaysia,Brunei Darussalam dan Philipina.

b. Telah banyak kesepakatan yangdicapai dan selanjutnya diwu-judkan dalam berbagai kegiatanoperasional yang melibatkan pihakpemerintah dan dunia usaha.

c. Di bidang pariwisata, di tahun 1997telah dibangun fasilitas gedungPusat Informasi Pariwisata Kali-mantan Timur. Fasilitas ini ber-fungsi untuk memberikan pelayan-an bagi wisatawan yang memerlu-kan informasi seputar kepariwisa-taan nasional, khususnya mengenaiobjek-objek wisata yang dimilikioleh Provinsi Kalimantan Timur.

d. Di sektor transportasi, pembangu-nan prasarana dan sarana jalanPelabuhan Nunukan di kawasanperbatasan terus dilanjutkan sesuaidengan kesepakatan programpada klaster perhubungan dantranspor-tasi. Melalui pendanaandari APBN dan APBD ProvinsiKalimantan Timur telah dan akanmelanjutkan kegiatan yang lain,diantaranya :• Ruas jalan Kota Bangun -

Melak dengan lapispermukaan aspal.

• Ruas jalan SP. Blusuh - BatasKalimantan Tengah dengantarget agregat B.

• Ruas jalan Tj. Selor - Malinaudengan lapisan permukaansebagian aspal dan sebagianagregat B.

• Ruas jalan Malinau -Simanggaris - Batas Negaradengan target agregat B.

• Jaringan jalan lingkar Nunukandengan target agregat B.

• Jaringan jalan P. Sebatikdengan target lapisanpermukaan aspal.

• Ruas jalan Batas Negara -Long Midang - Long Bawandengan target agregat C(subsidi APBD ProvinsiKalimantan Timur).

• Penertiban batas kawasanantarnegara dilakukan melaluipemasangan patok-patokperbatasan, juga denganpembangunan fasilitas pospengamanan lintas batas.(***)

*) Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur


WAWANCARA

PERAN SEKRETARIS NASIONAL KESR DALAMPENGEMBANGAN KESR

Oleh :Abraham Mirah

Seknas KESR, Menko Perekonomian

Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Seknas KESR) dibentuk pada tahun 2005 melalui Keputusan Menko Perekonomian No. KEP-29/M.Ekon/06/2005. Berdasarkan keputusan ini, Country Director BIMP-EAGA Business Council (BEBC) Indonesia sebagai Ketua Seknas KESR, National Director IMT-GT Indoneesia sebagai Wakil Ketua I, Kepala BKPM sebagai Wakil Ketua II, dan sebagai anggotanya terdiri dari para Gubernur Provinsi anggota KESR dan pejabat Eselon I dari K/L terkait. Berkaitan dengan itu, maka wawancara kali ini dilakukan dengan Abraham Mirah selaku pelaksana Seknas KESR untuk mengetahui latarbelakang pembentukan Seknas KESR beserta sepak terjang yang telah dilakukan. Berikut ada cuplikan wawancara dengan beliau.

Apa yang melatarbelakangi peme-rintah akan pentingnya melakukanpengembangan Kerjasama EkonomiSub-Regional (KESR) seperti denganMalaysia, Singapura, Thailand,Philipina, Australia, dan lain-lain?Latar belakang Indonesia dalammelakukan KESR adalah pertamakarena komitmen Indonesia dalamkerjasama bilateral, regional danmultilateral seperti Gerakan Non Blok(GNB), Organisasi Konferensi Islam(OKI), Asia-Pacific Economic Coope-ration (APEC), Asia Regional Forum(ARF), Association of Southeast AsianNations (ASEAN) yang memerlukanjaminan dukungan dan pelaksanaan-nya. Dengan diterapkannya otonomidaerah, maka diperlukan suatu mediauntuk memfasilitasi, menjembatani, danmengkomunikasikan keikutsertaan dankomitmen pemerintah dalam bentuk-bentuk kerjasama tersebut. Berdasarkanharmonisasi Rules, Regulation andProcedures (dalam kerjasama tersebutdiatas) dan keragaman potensi dandunia usaha yang dimiliki oleh tiapprovinsi yang termasuk dalam wilayahKESR, diperoleh feedback untuk bahan/program pemerintah memasuki

pertemuan lanjutan kerjasama terse-but. Pemerintah akhirnya membentukbeberapa KESR untuk mendorongpembangunan dan pertumbuhan eko-nomi di wilayah kerjasama tersebutdiatas seperti Singapore-Johor-Riau(Sijori) kemudian berganti namamenjadi Indonesia-Malaysia-Singa-pore Growth Traingle (IMS-GT),Indonesia-Malaysia-Thailand GrowthTraingle (IMT-GT), Brunei Darussa-lam-Indonesia-Malaysia-PhilippinesEast ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan Australia-Indonesia Deve-lopment Area (AIDA).

Apa dasar hukum kebijakanimplementasi yang menjadi acuandalam pengembangan KESRtersebut.?Ada beberapa dasar hukum dalampengembangan KESR, yaitu KeppresNo. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koor-dinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regi-onal, Kepmenko Perekonomianselaku Ketua Tim Koordinasi Kerjasa-ma Ekonomi Sub Regional No. Kep/29/M.EKON/06/2005 Tahun 2005tentang Sekretariat Nasional Kerjasa-ma Ekonomi Sub Regional (Seknas

KESR), Keputusan Ketua Seknas KESRNo. SK.01 057/SEKNAS KESR/VII/05tentang Staf Sekretariat Nasional Kerja-sama Ekonomi Sub Regional, dan terakhiradalah Keppres Presiden No. 28/M Tahun2006 tentang Pengangkatan Jenderal Poli-si Drs. Da’i Bachtiar, SH sebagai UtusanKhusus Presiden untuk Kerjasama denganNegara-negara East ASEAN Growth Area.

Bagaimana konsep kebijakan danstrategi pemerintah dalam melak-sanakan pengembangan KerjasamaEkonomi Subregional?Kerjasama Ekonomi Sub Regional antaradaerah-daerah di Indonesia dengannegara tetangga, baik yang akandikembangkan maupun yang selama initelah dikembangkan, perlu terus didorongkarena memegang peranan pentingdalam memacu pertumbuhan ekonomidan mempercepat peningkatan kese-jahteraan masyarakat di daerah-daerahtersebut.

Adakah dasar kebijakan perencanaansebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk berkontribusidalam pengembangan KESR?


WAWANCARADasar kebijakan perencanaannyacukup banyak, diantaranya : (1) KeppresNo. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koor-dinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regio-nal, (2) Kepmenko Perekonomian selakuKetua Tim Koordinasi Kerjasama Eko-nomi Sub Regional No. Kep/29/M.EKON/06/2005 Tahun 2005 tentangSekretariat Nasional Kerjasama Ekono-mi Sub Regional (Seknas KESR), (3) 1stJoint Statement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The PhilippinesEast ASEAN Growth Area Leaders’Meeting, Bali, 6 October 2003, (4) 2ndJoint Statement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines EastASEAN Growth Area Summit, KualaLumpur, 11 December 2005, (5) 3rd JointStatement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines EastASEAN Growth Area Summit, Cebu City,Philippines, 12 January 2007, (6) 4thJoint Statement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines EastASEAN Growth Area Summit, Singapore,19 November 2007, (7) 1st JointStatement the Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle,Kuala Lumpur, 11 December 2005, (8)2nd Joint Statement the Summit ofIndonesia-Malaysia-Thailand GrowthTriangle, Cebu City, The Philippines, 12January 2007, (9) 3rd Joint Statementthe Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, Singapore,19 November 2007, (10) IMT-GTRoadmap for Development 2007–2011,(11) BIMP-EAGA Roadmap toDevelopment 2006–2010 and ActionPlan, (12) BIMP-EAGA PlanningMeeting, Kota Kinabalu, Malaysia, 29–30 Januari 2007, (13) BIMP-EAGAStrategic Planning Meeting, Kota Kina-balu, Malaysia, 14–15 January, 2008,(14) IMT-GT Planning Meeting for 2007,Kota Kinabalu, Malaysia, 31 January - 1

February 2007, dan terakhir (15) 2ndIMT-GT Annual Planning Meeting,Phuket, Thailand, 29-30 January 2008.

Peran dan kegiatan apa saja yangtelah dilakukan oleh SekretariatNasional KESR sejak didirikanhingga sekarang?Peran Seknas KESR adalah sebagaisarana untuk membina dan memeliharadan melanjutkan komitmen denganberbagai pihak terkait antar negaraanggota KESR baik secara bilateralmaupun multilateral. Dengan peran ini,makan KESR berfungsi sebagai pusatinformasi dan konsultasi bagi Provinsidan Kabupaten/Kota yang terkaitdengan kegiatan KESR, sebagai pusatpenyimpanan data, korespondensi danmateri tentang partisipasi Indonesiadalam kerjasama ekonomi, dan sebagaipenyelenggaraan koordinasi dengansebaik-baiknya dengan instansi terkait,baik di pusat maupun daerah, sehinggadapat memacu pembangunan ekonomidi daerah-daerah yang terkait denganKESR. Selain itu, Seknas KESR jugaberperan dalam menyelesaikan CountryPapers bagi anggota Delegasi Indonesiadan Chairman Notes bagi kedudukanIndonesia tentang hal yang relevan bagiISOM/SOM/MM/Summit, mempersiap-kan pendapat dan saran bagi AnnotatedAgenda dan program untuk ISOM/SOM/MM/ Summit dan kegiatan lainnya,menyiapkan atau membagikan Hihglight/Laporan/Updates/ Persetujuan yangditetapkan di berbagai meeting ataupetunjuk pimpinan, menyiapkan renca-na kegiatan tahunan Indonesia dalamrangka kerjasama ekonomi sub-regional, melaksanakan monitoringterhadap tindakan yang dilakukanmenghadapi hal-hal yang timbul dariberbagai rapat koordinasi/workinggroup/cluster, dan juga melaksanakan

asistensi dalam pengorganisasianmeeting, dimana Indonsia menjadi tuanrumah.

Permasalahan atau kendala apa sajayang dihadapi oleh pemerintah,serta peluang apa yang dapatdimanfaat-kan bagi pengembanganwilayah atau kawasan dari adanyapelaksa-naan KESR tersebut?Permasalahan dan kendala yangdihadapi meliputi keterbatasan sumber-daya manusia (human capital dan keter-batasan dukungan pendanaan (financialsupport dan logistic) yang dimilikiSeknas KESR untuk mengiringi ataumenjaga BIMP-EAGA Roadmap toDevelopment 2006 – 2010 and ActionPlan, dan IMT-GT Roadmap forDevelopment 2007–2011. Sedangkanpeluang dengan adanyapengembangan KESR adalah perhatiandan kepedulian Kepala Negara yangterlibat KESR seperti yang terlihat pada4th BIMP-EAGA Summit dan 3rd IMT-GT Summit di Singapore pada 19November 2007 back to back denganpelaksanaan 13th ASEAN Summit, 18–22 November 2007.

Apa saran Bapak tentang pening-katan kerjasama KESR ini, khusus-nya dalam meningkatkan dukungankementerian/lembaga terkait gunamemanfaatkan peluang yang ada,sehingga turut memberikan dampakpositif bagi peningkatan pertum-buhan ekonomi dan pengembangankawasan.Saran saya adalah menindak lanjutirekomendasi ADB TA 4555–INO tentangStrengthening The National Secretariatfor Regional Cooperation.

(YR)


A G E N D A

Small Workshop dalam rangkaPenyusunan Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2007

Berbagai bencana telah terjadi diIndonesia, baik bencana alam maupunbencana akibat ulah manusia, sepertibanjir, longsor, gempa bumi, letusangunung api, kebakaran hutan, dan kega-galan teknologi. Kapan dan dimana, apapenyebabnya, serta bagaimana upayapenanggulangan bencana tersebut dariyang telah ditulis dalam berbagai versidata dan laporan yang dikeluarkan olehinstitusi pemerintah perlu dikompilasi,dianalisis, dan disusun dalam suatuprofil Buku Data Bencana Indonesiayang terjadi selama tahun 2007. Hal inidimaksudkan agar dapat dijadikansebagai dasar dalam meningkatkanupaya-upaya penanganan bencana dimasa mendatang. Diharapkan denganadanya buku tersebut dapat menyajikanhimpunan data dan informasi kejadianbencana di Indonesia, khususnyaselama tahun 2007. Selain itu, denganadanya buku ini diharapkan adanyapemahaman mengenai penggunaansoftware Des-Inventar yang digunakanuntuk pengurangan risiko bencana diIndonesia.

Untuk mencapai sasaran tersebut,dilakukan tahapan-tahapan yang terdiri-dari : (1) Small workshop dalam rangkapersiapan penyusunan Buku Data Ben-cana Indonesia Tahun 2007 dan penge-nalan software Des-Inventar; (2) Konsi-nyasi dalam rangka pembahasan draftawal; (3) Konsinyasi perbaikan draft; (4)Finalisasi buku data bencana; dan (5)Pencetakan buku.

Sebagai tahap, dilaksanakansmall workshop yang diselenggara-kan pada tanggal 15 Mei 2008 diRuang Melati, Hotel Millenium, Jakar-ta. Acara yang berlangsung sekitartiga jam tersebut, merupakan kegiatanyang dilaksanakan oleh pejabat/stafLakhar Badan Nasional Penanggu-langan Bencana (BNPB) dan perwa-kilan pejabat dari instansi terkaitlainnya yang difasilitasi oleh SCDRR(Suffer Communities through DisasterRisk Reduc-tion) Project. Pesertanyameliputi pejabat/staf di lingkunganpemerintah terkait, yaitu DepartemenDalam Negeri, Departemen Sosial,Departemen Kesejahatan, Departe-men Pekerjaan Umum, DepartemenPertani-an, Departemen Energi danSumber-daya Mineral, DepartemenKehutan-an, Basarnas, PMI, dan TNI/Polri, serta UNDP.

Pembukaan acara dilakukanoleh Bapak Priyadi Kardono selakuKepala Biro Data pada BNPB. Dalamkata sambutannya, Bapak PriyadiKardono menyampaikan akan pen-tingnya Penyusunan Buku DataBencana Indonesia Tahun 2007 dansoftware Des-Inventar dalam kerang-ka penanganan bencana di Indone-sia. Selanjutnya, Bapak Priyadi Kardo-no memaparkan mengenai DraftBuku Data Bencana Indonesia Tahun2007. Mengenai metode pengum-pulan data, seperti yang dijelaskandalam paparan Bapak Priyadi,diperoleh dari Satkorlak/Satlak daninstitusi terkait yang selanjutnya dive-rifikasi dan divalidasi di BNPB. Dalamproses pengumpulan data ini terken-dala pada rekapitulasi data. Bencanabisa saja terjadi lintas wilayah admi-nistrasi, namun data yang terkumpulhanya per wilayah administrasi.

Sebelum melanjutkan padapaparan berikutnya, dilakukan diskusi

antara peserta dengan BNPB, dianta-ranya: perlu kesamaan persepsi terminologimasing-masing bencana agar tidak terjadikesalahan inputing data. Untuk itu, BNPBmerencanakan membentuk semacamforum diskusi yang akan melakukanpertemuan secara berkala akan berbagaihal terkait kebencanaan.

Paparan kedua oleh UNDP yang men-jelaskan mengenai Pengenalan SoftwareDes-Inventar sekaligus mendemonstra-sikan software tersebut. Dalam paparantersebut dijelaskan mengenai softwareDes-Inventar, yaitu software yang mengana-lisis data dan memahami risiko bencanadidasarkan kejadian-kejadian dan dampakbencana alam. Software ini telah dipergu-nakan oleh 20 negara di Amerika Latin danKaribia. Untuk di Asia sendiri, software Des-Inventar telah dipergunakan di Sri Lanka,Nepal, Maldives, Iran, India, dan Indonesia.Seperti halnya pada paparan sebelumnya,setelah paparan kedua dilakukan diskusiantara peserta dengan UNDP. Pertanyaanyang diajukan peserta umumnya bersifatteknis, misalnya mengenai pengumpulandata dan siapa yang akan menjadi operator.

Setelah dilakukan dua sesi paparandan diskusi, acara dilanjutkan dengan pe-nyerahan secara simbolis software Des-Inventar dari UNDP yang diwakili oleh IbuIrawati Hapsari kepada BNPB yang diwakilioleh Bapak Priyadi Kardono.

Sebagai hasil dari small workshop ini,diperoleh tiga poin kesimpulan, yaitu : (1)Perlu pertemuan lanjutan untuk mengeru-cutkan validasi data ben-cana tahun 2007;(2) Diperlukan Forum Komunikasi Datadan Kebencanaan yang membahas ber-bagai hal terkait data dan bencana yangada di Indonesia; dan (3) Software Des-Inventar akan digunakan oleh BNPB dandapat diakses oleh sektor lain namun perluuntuk dipe-lajari dan dipahami dan perlupenam-bahan item yang akan disesuaikandengan kondisi kebencanaan di Indo-nesia.(BH)


A G E N D A

Misi Supervisi PNPM Mandiri (P2DTK)ke Provinsi Kalimantan Barat

Perkembangan prog-ram Percepatan Pembangu-nan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK) dilaksana-kan di 10 provinsi, 51 kabu-paten, dan 186 kecamatan.Untuk P2DTK NAD-Niastelah dimulai sejak Septem-ber 2006, dan untuk P2DTKNasional sendiri baru dimu-lai setahun kemudian, yaitupada September 2007.

Dalam rangka mengevaluasi proseskegiatan program di lapangan, makaBappenas bersama Dirjen PMD-Depdagri, KPDT, BRR NAD-Nias, BankDunia, multidonor, dan konsultan pusatmelakukan misi supervisi di delapanprovinsi. Pelaksanaannya melibatkanpartisipasi dari pemerintah daerah,dalam hal ini Bupati, DPRD, Bappeda,PMD, Camat, dinas dan aparat terkaitlainnya, serta konsultan, baik konsultanprovinsi, kabupaten, kecamatan, dandesa, termasuk pendamping lokal, timkajian teknis, tenaga penggerak kese-hatan masyarakat, komite sekolah, danmasyarakat. Dimulai dari Provinsi NAD,Sumut, NTT, Kalteng, Sulteng, danMalut yang berlangsung serentak daritanggal 9 hingga 14 Mei 2008, kemu-dian dilanjutkan di Provinsi Lampungpada tanggal 28, dan untuk ProvinsiKalbar dilaksanakan pada tanggal 17-22 Juni 2008 di dua kabupaten, yaituKabupaten Sambas dan KabupatenSanggau. Adapun tim supervisi PNPMMandiri (P2DTK) untuk di Provinsi Kalbarterdiri dari Sri Kuntari dan ZabihullahWardak dari World Bank, serta Sasli Raisdan Indri Dwiastuti dari UPP/PMUBappenas.

Hasil misi supervisi PNPM keProvinsi Kalimanta Barat menemukanbeberapa kendala permasalahan dilapangan, diantaranya :

a. Perencanaan P2DTK masih belumlink dengan waktu pelaksanaankarena kendala proses yangberbeda dengan musrenbang yangreguler.

b. Belum tersosialisasikannya peruba-han penetapan BLM untuk tahun2008 sehingga memunculkankebingungan pelaku di lapangan.

c. Belum dapat dicairkannya DAK 2008yang disebabkan oleh adanyaperubahan administrasi di Sambas.

d. Kurang cepatnya KM-Kab dalammenangani setiap .

e. Belum adanya umpan balik dari se-tiap laporan bulanan yang dibuatoleh konsultan NMC.

f. Sering terjadinya keterlambatan su-rat dari PIU KPDT ke daerah, sertaadanya sirat-surat dari KPDT angtidak ditembuskan ke sekretariatPMU sehingga berakibat pada ku-rang terinformasikannya perkem-bangan oleh sekretariat.

g. Masih adanya pelaku program yngkurang memahami penangananmasalah yang terjadi, khususnyapermasalahan yang berkaitandengan masyarakat.

h. Hasil identifikasi Bappeda menga-takan bahwa program PNPM dapatmelunturkan modal sosial, sepertigotong royong di masyarakat, ter-masuk adanya “mental miskin” da-lam masyarakat.

Berdasarkan temuan per-masalahan tersebut, ada be-berapa hal yang perlu direko-mendasikan dan ditindaklanjutioleh pikah-pihak yang terkait,yaitu: Sehubungan dengan sosia-

lisasi progam, perlu adanyamedia sosialisasi yang mudahsampai ke masyarakat, sepertipemasangan papan informasiyang di tempat-tempat strategis

(musholla, masjid, gereja, kelen-teng), leflet, brosur-brosur oleh kon-sultan PIU.

PIU KPDT perlu mengirimkan suratpenjelasan tentang adanyaperubahan alokasi BLM kecamatandengan alokasi sebelumnya.

Sehubungan dengan keberadaanTim Koordinasi, sebaiknya PIUKPDT mengeluarkan surat ke dae-rah untuk pembentukan tim koor-dinasi ini sebagai tindak lanjut darisurat Kesra untuk satu Tim Koor-dinasi PNPM Mandiri utamanya ditingkat kecamatan.

PIU KPDT perlu mengeluarkan su-rat secara tegas kepada pelaku didaerah agar tidak ada double jobberkaitan dengan progam PNPMMandiri untuk optimalisasi perandan menghindari adanya konflikkepentingan.

Sehubungan dengan bentuk pela-poran TK, PIU KPDT secepatnyamembuat keseragaman formatpelaporan untuk tim koordinasi.

PIU KPDT segara mengirimkanPanduan Optimalisasi Progam kedaerah segera untuk mempercepatpelaksanaan optimalisasi.

Perlu segera dilakukan pelatihanpenyegaran yang sesuai dengankebutuhan konsultan dan TK(Satker) di lapangan.(SR)


PUSTAKA

Kerjasama Perdagangan InternasionalPeluang dan Tantangan Bagi Indonesia

Judul : Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan bagi Indonesia

Penulis : Tim Penulis Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional

Editor : Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P.R Joseph Halaman : 367 hlm + xxv Cetakan : 2004 Penerbit : Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta

Buku mengenai Kerjasama Perda-gangan Internasional ini disusun olehtim penulis dari Bank Indonesia sebagaibagian dari kontribusinya pada pengem-bangan kerjasama ekonomi dan perda-gangan lintas negara. Buku ini terdiri dari7 bab dan bercerita secara tersegmensesuai pengelompokan topik. Pada BabI dan II dijelaskan mengenai backgroundteori dan konsep perdagangan Interna-sional, sedangkan Bab III, IV, dan Vsecara berurutan membahas mengenaikerjasama multilateral, regional, danbilateral. Baru pada 2 bab terakhir, timpenulis berupaya merumuskan strategidan langkah kedepan berdasarkanhimpunan informasi peluang dan tan-tangan yang akan dihadapi Indonesiakedepannya. Berikut adalah paparansubstansi singkat dari buku tersebut.

MENGAPA PERLU KERJASAMAPERDAGANGAN ANTARNEGARA?

Banyak alasan mengapa negara-negara pada akhirnya terlibat dalamperdagangan antarnegara. DavidRicardo, Eli Keckscher, dan BerthilOhlin mengedepankan teori keung-gulan komparatif, yakni perdaganganterjadi karena adanya perbedaan kapa-sitas antarnegara dalam faktor produksi.Sebagian lainnya, berpendapat bahwa

perdagangan ada hubungannya denganperbedaan preferensi kebutuhan antar-negara, atau hubungan kausal dari kebi-jakan perdagangan itu sendiri.

Derasnya arus fenomena globalisa-si perdagangan secara signifikan mem-berikan berubahan positif pada suatunegara dan perubahan negatif pada lainnegara memaksa banyak negara mem-pertanyakan pentingnya untuk terlibatdalam kancah perdagangan global.Banyak negara berkembang dan miskinyang merugi akibat pembukaan aksesperdagangan dunia. Pembukaan pasarini oleh sebagian pihak dinilai hanyamenguntungkan negara-negara besar.Sebagian lainnya mengecam bahwaglobalisasi perdagangan ini hanyamelahirkan bentuk perbudakan danpenjajahan versi terbaru. Disisi lainnya,globalisasi juga dipuji oleh sejumlahnegara sebagai motor penggerak per-tumbuhan ekonomi.

Buku ini berupaya memaparkansecara proporsional dampak globalisasiperdagangan. Globalisasi perdagangandiharapkan dapat dilihat secara objektif,yakni dapat memberikan dampak positifataupun negatif kepada perkembanganekonomi suatu negara, peningkatankesejahteraan, dan pengurangan kemis-kinan, tergantung dari kesiapan setiapnegara. Melalui, diantaranya: pene-

rapan tata kepemerintahan yang baik,penegakan hukum, dan penciptaan iklimusaha yang kondusif, pihak yang proglobalisasi percaya bahwa globalisasiperdagangan akan memberikan perba-ikan bagi kesejahteraan masyarakat.Meskipun begitu, kejelian para praktisikebijakan dan pelaku usaha dalammenilai dampak dari strategi, regulasidan perjanjian perdagangan antarnega-ra dinilai berkontribusi secara signifikandalam upaya mencapai konsep kerjasama perdagangan yang saling meng-untungkan. Lebih jauh lagi, berbedanyatingkat kesiapan sebuah negara dalamkonteks perdagangan global, harusdisikapi dengan perbaikan kemampuandan daya saing negara, serta fleksibilitaspenerapan sesuai tingkat kesiapannya.

BENTUK-BENTUK KERJASAMAPERDAGANGAN INTERNASIONAL

I. MultilateralWTO adalah suatu lembaga

perdagangan internasional yang dikupassecara tuntas pada Bab III. WTO dinilaitelah memberikan kontribusi terhadappenciptaan sistem perdaganganmultilateral.

WTO didirikan dengan maksudmenciptakan kesejahteraan negara ang-gota melalui perdagangan internasionalyang lebih bebas dan adil. Dijelaskan


PUSTAKA

pula, bahwa untuk mencapai tujuantersebut terdapat 5 fungsi utama WTO.Terlepas dari banyaknya harapan dankritik yang dituai organisasi tersebut,tingginya tingkat keanggotaan negara,yakni mencapai 150 negara, menjadibukti bahwa organisasi ini telah secarasignifikan menghembuskan pemikiranliberalisasi perdagangan didunia.

Pada bab yang sama, dibahas pulamengenai status komitmen Indonesiadalam WTO dan kedepannya. Padaprinsipnya Indonesia berperan aktifmendukung kebijakan WTO yang telahdisepakati bersama, dan menempatkanforum multilateral sebagai prioritasutama disamping forum regional danbilateral. Komitmen yang diberikan olehIndonesia diantaranya: pembukaanakses pasar dan perlakuan nasional,lebiha jauh lagi, penentuan besaran tarif,penghapusan non tarriff barrier, danpembukaan sektor-sektor tertentusesuai kesepakatan juga merupakanbagian dari komitmen Indonesia.

II. RegionalASEAN merupakan organisasi

regional yang dipercaya sebagai cikalbakal dari kerjasama ekonomi khusus-nya, khususnya perdagangan di AsiaTenggara, bahkan ditengarai juga seba-gai cikal bakal kerjasama di Asia Pasifik.Tujuan utama kerjasama ekonomiASEAN adalah untuk meningkatkanperdagangan intra ASEAN. Kerjasamaekonomi dilatarbelakangi oleh kondisiresesi ekonomi yang disebabkan olehnaiknya harga minyak dunia akibat dam-pak perang timur tengah, pada tahun1976. Selain itu, terdapat pula bentukkerjasama perdagangan regional,diantaranya:1. ASEAN Preferential Trade Agreement

(PTA). PTA merupakan komitmenpertama negara ASEAN dalam rang-ka meningkatkan perdaganganintrakawasan antara lain melaluipertukaran tarif preferensi khusus-nya untuk produk makanan, energi,dan produk-produk yang termasuk

dalam proyek-proyek industri ASEANdan peningkatan bahan baku yangtersedia di kawasan.

2. ASEAN Free Trade Area (AFTA).Tujuan strategis AFTA adalah untukmeningkatkan keunggulan kompe-titif sebagai satu kawasan unit pro-duksi tunggal dan pasar tunggal.Pengurangan tarif dan non tarifnegara-negara ASEAN diharapkanakan menciptakan efisiensi ekono-mi yang lebih besar dan pening-katan produktifitas daya saing.

3. ASEAN Framework Agreement onService (AFAS). Latar belakangpembentukan AFAS adalah untukmelengkapi pendirian AFTA danmemperkuat jasa ASEAN dalampasar dunia.Lebih jauh lagi, dibahas pula meng-

enai manfaat dan kemungkinan dampakkontraproduktif dari kerjasana regionalbagi pengembangan kerjasama perda-gangan multilateral.

III. BilateralKhusus di Asia kecenderungan me-

lakukan FTA baik dalam bentuk perjan-jian regional maupun bilateral salah sa-tunya didorong oleh lambatnya kema-juan APEC dan ASEAN, ditambah keti-dakpastian setelah krisis melanda Asiatahun 1997.

Pada umumnya, Bilateral TradeAgreement (BTA) yang telah ditandatang-ani di dunia saat ini dibentuk dalam 3bentuk perjanjian, yaitu: Bilateral Cus-toms Union (BCU), Bilateral PreferentialAgreement (BPA), dan Bilateral FreeTrade Area (BFTA).

Pada tahun 2005 jumlah BTAmeningkat hingga 27, dan masih banyakperjanjian bilateral lainnya yang masihdalam proses negosiasi. Diperkirakanpada akhir 2006, jumlah BTA melonjakmenjadi 300.

BCU pada prinsipnya mengikutser-takan supresi terhadap berbagai jenisdiskriminasi yang ada pada perpindahankomoditas dan meliputi penerapan tarifbersama oleh pihak-pihak yang terlibat

kepada pihak-pihak yang tidak terlibat.BPA merupakan perjanjian perdagang-an di negara-negara yang terlibat setujuuntuk memberikan perlakukan khusus(preferensi) dalam perdagangan barangdan jasa antara satu dengan lainnya,biasanya dalam bentuk penurunan tarif.Sedangkan BFTA, hampir serupa deng-an BPA yang juga meliputi penurunanatau pembebasan tarif di antara negara-negara yang terlibat perjanjian.

Seperti hanya kerjasama regional,oleh sebagian pihak yang pro kerjasamamultilateral, kerjasama bilateral ditenga-rai memiliki dampak kontraproduktif daribagi pengembangan kerjasama perda-gangan multilateral dan stabilitas per-ekonomian dunia.

PELUANG DAN TANTANGANKERJASAMA PERDAGANGANINDONESIA

Pada Bab VI dipaparkan mengenaikomoditas-komoditas yang memilikipeluang untuk dapat kompetitif menem-bus pangsa pasar perdagangan dunia(orientasi ekspor), beserta peluang dantantangan pengembagannya. Komodi-tas yang memiliki peluang diperdagang-an multilateral, diantaranya: crude plamoil (CPO), batu bara, kayu, pulp, paper,serta tekstil dan produk tekstil. Sedang-kan untuk produk jasa, sektor yang kom-petitif diantaranya: jasa travel, jasa tele-komunikasi, dan jasa asuransi.

Permasalahan yang dihadapi dalamperdagangan regional dan bilateral dian-taranya: (1) Perbedaan standarisasi pro-duk-produk; (2) Prosedur perizinan yangberbelit; (3) Inefisiensi pengurusanpengeluaran barang yang menyebab-kan bertambahnya biaya pergudangan.

Bagi Indonesia keikutsertaan Indo-nesia dalam berbagai forum kerjasamaperdagangan internasional menimbul-kan konsekuensi berupa tantanganekonomi, sosial, dan politis. Tantanganekonomi yang dihadapi oleh Indonesia,diantaranya meliputi kurangnya kapasi-tas nasional, lemahnya infrastruktur fisik,kurang kondusifnya kondisi sosial-


PUSTAKA

politik-hukum, rendahnya investasiasing, biaya ekonomi tinggi, dan tenagakerja yang kurang kompetitif di pasarinternasional.

KEBIJAKAN DAN STRATEGIPERDAGANGAN INDONESIA

Kebijakan perdagangan suatu ne-gara sangat berpengaruh pada besarnyamagnitude dan pola perdagangan nega-ra tersebut. Untuk itu dalam menetapkankebijakan perdagangan perlu dikaitkandengan pola pembangunan secarakomprehensif, sehingga dapat secaraoptimal mendorong pertumbuhan eko-nomi. Selain itu, kebijakan perdaganganseharusnya saling terkait denan polaindustrialisasi yang dipilih serta kebi-jakan yang mendorong investasi.

Bab VI dan VII secara gamblangmenceritakan kebijakan perdaganganIndonesia yang dibagi dalam dua fasebesar, yakni sebelum krisis dan setelahkrisis 1997. Secara umum, disimpulkanbahwa kebijakan perdagangan Indone-sia banyak dipengaruhi oleh kondisiperekonomian dan kebijakan penguasapada masanya. Banyak dari kebijakanIndonesia yang dinilai lebih bersifat re-aktif dan parsial dan belum menyentuhpada persoalan struktural, seperti:meningkatkan daya saing, pengem-

bangan infrastruktur, dan pengembang-an persaingan yang sehat, serta belummemiliki arah jangka panjang. Indone-sia bahkan dinilai belum merencanakanpositioning yang jelas dalam kancahperdagangan global. Pada tabel secararingkas ditampilkan perkembangankebijakan perdagangan di Indonesia.

Pada bagian akhir Bab VI, tim penu-lis berupaya merumuskan strategiperdagangan terkait dengan perkem-bangan kebijakan yang dibagi dalamstrategi kebijakan jangka pendek,menengah, dan panjang. Strategijangka pendek diidentifikasi melaluiupaya mengurangi biaya tinggi, denganlangkah perbaikan inefisiensi pelabuhandan biaya upah tenaga kerja yang tidakkompetitif. Selain itu, dilakukan jugaupaya-upaya perbaikan iklim investasi.Dalam jangka panjang Indonesia hen-daknya melakukan persiapan pening-katan perangkat lunak (pengetahuandan keahlian), termasuk kelembagaandibidang perdagangan dan kemampuannegosiasi.

Terkait dengan strategi tersebut,pada Bab VII, Rahmat dan Susanti selakuanalis ekonomi madya di DirektoratInternasional, Bank Indonesia berupayamerumuskan langkah-langkah konkrit,yakni:

1. Perbaikan iklim investasi, melalui:pengurangan praktek ekonomi bia-ya tinggi, penerapan tata kelolapemerintah dan korporasi, menjagakelangsungan kualitas dan dayasaing produk unggulan, reformasikebijakan pajak, perbaikan infra-struktur, dan meningkatkan koordi-nasi kebijakan antardepartemen.

2. Peningkatan daya saing produkbarang dan jasa, melalui: pemetaanpermasalahan yang dihadapi,pemetaan produk potensial, peme-taan posisi Indonesia, peningkatandukungan dari faktor pendukung,capacity building, dan penerapanIndonesia incorporated.

3. Pembenahan bidang hukum, mela-lui: pembenahan infrastrukturhukum, capacity building, danpenegakan kredibilitas penegakhukum.Sedangkan secara ekternal, lang-

kah yang dapat dilakukan: (1) Memper-luas akses pasar, melalui: penyusunanstrategi akses pasar tergantung segmenpasar, dan penyusunan strategi pengem-bangan perdagangan multilateral, regio-nal, dan bilateral; (2) Pengoptimalannegosiasi perundingan kerja samaperdagangan internasional.(AN)

P e rk e m b a n g a n K e b i ja k a n P e r d a g a n g a n In d o n e s ia P e r io d e K e b ija k a n 1 9 4 8 - 1 9 6 6 E k o n o m i N a s io n a lis : n a s io n a lis a s i p e ru s a h a a n B e la n d a 1 9 6 7 -1 9 7 3 S e d ik it l ib e ra l is a s i p e rd a g a n g a n 1 9 7 4 - 1 9 8 1 S u b t itu s i Im p o r , b o o m in g k o m o d ita s p r im e r d a n m in y a k 1 9 8 6 – S e k a ra n g L ib e ra l is a s i p e rd a g a n g a n d a n o r ie n ta s i e k s p o r


GALERI KAWASAN

Sumber : Nunukan Zoner’s Community

Sumber : www.merauke.go.id

Dalam upaya mengejar ketertinggalan, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mulai tahun 1995 Provinsi Kalimantan Timur menjadianggota Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA. Walaupun manfaatnya belum banyak menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat, namunkeikutsertaannya dalam BIMP-EAGA tetap memberikan dampak positif. Salah satunya pembangunan prasarana dan sarana jalan di Pelabuhan Nunukan sesuaidengan kesepakatan program pada klaster perhubungan dan transportasi BIMP-EAGA.

Provinsi Papua adalah provinsi yang berada di paling timur Indonesia. Provinsi yang sedang giat-giatnya membangun ini, memiliki potensi yang luar biasa dalamhal pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan juga pariwisata. Dengan potensi yang dimilikinya dan lokasi yang strategis karena beradadi daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini dan dekat dengan Australia, maka Provinsi Papua ikut tergabung dalam Forum Kerjasama SubRegional BIMP-EAGA dan AIDA. Namun, kondisi infrastruktur yang masih terbatas, seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Merauke di atas, menjadi kendaladalam memanfaatkan peluang kerjasama ekonomi secara optimal. Biaya yang mahal dan waktu dalam transportasi komoditas dagang, misalnya, dapat menimbulkankeengganan investor untuk berinvestasi di Provinsi Papua.

Sumber : berbagai sumber internet

Sulawesi kaya akan pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat ekonomi. Salah satu manfaat ekonomi dari kelapa yang saat ini banyak dikembangkan adalahVirgin Coconut Oil (VCO). Melalui forum KESR BIMP-EAGA, pengusaha VCO di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan pengusaha di Malaysia dalammengolah dan memasarkan produk VCO. Sayangnya, produk olahan VCO Sulawesi Utara masih menggunakan brand Malaysia untuk dipasarkan ke seluruhdunia.

PELINDUNG : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H.Pohan;PENANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN REDAKSI : Direktur Kawasan Khusus danDaerah Tertinggal, Suprayoga Hadi; DEWAN REDAKSI : Rohmad Supriyadi, Samsul Widodo,Sutiman, Kuswiyanto, Hermani Wahab, Moris Nuaimi, Andri Narti RM, Diah Lenggogeni;REDAKTUR : Pringgadi Kridiarto, Rahmi Utamisari, Yelda Rugesty, Dharmawan Adiwiyanto,Supriyono, Yuliawati; KONTRIBUTOR REGULER : Amalia Falah Alam, Novera Puspaningtyas,Ika Dahlia Pusparini, Bagus Handoko, Sasli Rais; KESEKRETARIATAN DAN DISTRIBUSI :Dessy Sulasmini, Ratri, M. Fadholi, Okta.

Redaksi menerima tulisan dari pembaca. Untuk tulisan, panjang tulisan maksimal 5 halaman pada kertas ukuran A-4.Redaksi berhak mengubah maupun mengedit tulisan.

ALAMAT REDAKSI Direktorat Kewilayahan II, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310.Telp. (021) 3926249, 3101984. Faks. (021) 3926249. Situs : http://kawasan.bappenas.go.id

D A R I R E D A K S I

Fokus• Forum Kerjasama Sub Regional

(KESR) dalam MendorongPengembangan Ekonomi Kawasan,Ditinjau dari Perspektif Kebijakan danImplementasi — 1

• Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi SubRegional dalam Perspektif MendorongPengembangan Kawasan — 7

Opini• Perkembangan Kerjasama Ekonomi

Sub Regional (KESR) dan PeranAsosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO) dalam MembantuPerkembangan KESR — 13

Daerah• Dampak Penerapan KESR BIMP

EAGA terhadap PengembanganEkonomi Kawasai di ProvinsiKalimantan Timur — 19

Wawancara• Peran Sekretaris Nasional KESR dalam

Pengembangan KESR — 23

Agenda• Small Workshop dalam rangka

Penyusunan Buku Data BencanaIndonesia Tahun 2007 — 25

• Misi Supervisi PNPM (P2DTK) keProvinsi Kalimantan Barat — 26

Pustaka• Kerjasama Perdagangan Internasional,

Peluang dan Tantangan BagiIndonesia, oleh Tim Penulis Hubungandan Studi Internasional DirektoratInternasional Bank Indonesia — 27

Galeri Kawasan — 30

D A F T A R I S I

b u l l e t i n

Sebagai pintu gerbang antarnegara, wilayah perbatasan tidak hanyasarat akan kompleksitas masalah, namun juga menyimpan potensi akan kerjasama perdagangan regional. Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR)adalah salah satu kebijakan yang berupaya menangkap peluang tersebut.

Peluang investasi dan perdagangan yang berorientasi padapermintaan pasar regional dan internasional ini harus segera ditindaklanjutisecara terpadu melalui penyiapan kawasan, infrastruktur, dan paket regulasipendukung sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkankeunggulan kompetitif dan komparatif Indonesia.

Lebih jauh lagi, adanya interface lokus perbatasan dari berbagaikebijakan, diantaranya: Kebijakan KESR, Kelembagaan PengembanganKawasan Perbatasan, dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), serta yangpaling terkini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), harusnya mampu menyadarkansemua stakeholders untuk mulai merajut mata rantai yang sinergi, sehinggameskipun membawa konsep dan tujuan ‘antara’ yang berbeda namun tetapmemberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian ultimate goal, yaknipeningkatan kesejahteraan rakyat.

Benang merah ‘kerjasama’ antar kebijakan ini akan menjadi ‘pekerjaanrumah’ kita bersama sebagai pengembang kebijakan dan praktisipembangunan agar tugas peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatifdapat secara ringan dipikul oleh banyak pihak dengan efisien dan hasil yangoptimal.

Tantangan globalisasi semakin berat, meskipun begitu tidak bisadihindari dan harus dihadapi. Pilihan kita hanyalah sigap dan mempersiapkandiri sebagai pemain yang tangguh atau acuh tak acuh dan tergilas menjadikorban penjajahan ekonomi kapitalisme. Lantas, mana yang kita pilih?

Documents

Buletin Kawasan Edisi 22-2008