Buku Saku Memahami UU Desa

8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa

1/42

2015

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BUKU SAKU

MEMAHAMI

U N D A N G

U N D A N GD E S A


2/42

BUKU SAKU

MEMAHAMI UNDANG UNDANG DESA TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG UNDANG DESA

PENGARAH : Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)

PENANGGUNG JAWAB: Ahmad Erani Yustika (Dirjen,

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

TIM PENULIS : Endang Wijayanti, Sunariyah, Hindun Hilda,

Dyah Kusuma Pitasari, Daryanti, Moch. Achlis Udin, Frada

Visca Alvin, Hapids Muslim, Subhan Ansory, M. Khoirul

Umam, Abdul Wahid Ola, Yuni Pranoto, Susilawati

Muslimah, Hadian Supriatna, Roni B. Sulistyo, M. Sodiq,

Lendy Wibowo, Khairun Nisak, Desrizal Moenir, Ibe

Karyanto, Haris Shantanu

REVIEWER : Eko Sri Haryanto, Bito Wikantosa

COVER & LAYOUT :

Cetakan Pertama, Oktober 2015

Diterbitkan oleh:

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3500334

KATA PENGANTARPuji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena


3/42

dengan rahmatNya Buku Saku Memahami Undang-Undang

Desa telah hadir dihadapan pembaca.

Buku Saku yang juga merupakan pelengkap modul

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk

Pendamping Lokal Desa ini memuat beberapa isu penting

terkait implementasi UU Desa. Upaya memberikan

pemahaman bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) yang akan

bersentuhan langsung dengan aktivitas kegiatan di Desa,

maka Buku Saku ini diharapkan mampu membekali PLD

dalam menjawab persoalan tersebut.

Secara garis besar, Buku Saku ini memuat 6 (enam) isu,

yakni Visi UU Desa, Produk Hukum di Desa, Musyawarah

Desa, Sistem Pembangunan Desa, Pengembangan Desa

Mandiri dan Wilayah Desa serta Pemberdayaan Masyarakat

Desa. Keenam isu tersebut merupakan rangkuman dari 14

sub pokok bahasan yang diharapkan mampu mengisikekurangan dari literatur yang ada saat ini terkait dengan

implementasi UU Desa.

Akhir kata, bagi para Pendamping Desa dan juga

Pendamping Lokal Desa diharapkan mampu memanfaatkan

buku saku ini terlepas dari berbagai kekurangan dan atau

kelemahan yang ada.

Selamat belajar dan selamat menggunakan buku ini.

DAFTAR ISI

h

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi i


4/42

VISI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 1

PRODUK HUKUM DI DESA 4

MUSYAWARAH DESA 18

SISTEM PEMBANGUNAN DESA 23

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI & WILAYAH DESA 35

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 40


5/42

Visi Undang-Undang Desa

No. 6 Tahun 2015 UU Desa)

1. Apa Visi UU Desa?

Mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri,

berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan

penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Apa keunggulan UU Desa dibandingkan dengan UU

terkait Desa sebelumnya?

Adanya penegasan pengakuan oleh Negara terhadap

hak asal usul Desa dan kewenangan Desa berskala lokal

yang secara eksplisit tertuang dalam azas rekognisi dan

subsidiaritas.

3. Apa artinya Desa sebagai subjek pembangunan?

Desa adalah Pihak Pertama dan Utama dalam

mengurus, mengatur dan mengelola seluruh persoalan

Desa serta bertanggung jawab penuh terhadap

pembangunan dan pengelolaannya.

4. Apa arti Azas Rekognisi?

Azas Rekognisi atau pengakuan merupakan bentuk

penghargaan dan pengakuan Negara kepada Desa

terhadap Hak Asal-Usul Desa (pasal 3 UU Desa No. 6

2014)5. Mengapa azas rekognisi penting bagi desa?

Karena dalam berdesa memerlukan pengakuan pasti

secara hukum terhadap pranata, system, nilai yang

masih berjalan termasuk adat istiadat Desa.

6. Apa arti azas subsidiaritas?

Penetapan kewenangan berskala lokal Desa untuk


6/42

kepentingan masyarakat Desa (pasal 3 UU Desa No. 6

2014)

7.

Apa contoh penerapan azas subsidiaritas?

Kewenangan Desa dalam mengurus dan mengatur

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti

pada kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial

dan ekonomi berskala desa.

8. Mengapa azas subsidiaritas penting bagi desa?

Agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di

Desa dapat diurus dan diatur sendiri oleh Desaberdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan

perubahan lingkungan yang terjadi.

9. Apa arti inklusi sosial?

Tatanan masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan

hambatan dan menyenangkan karena setiap warga

masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan

merangkul setiap perbedaan. (UU Desa Bab I pasal 3)10. Apa yang dimaksud dengan Desa inklusi?

Desa yang membangun dengan sistem keterbukaan;

seluruh unsur masyarakat dengan berbagai perbedaan

latar belakang, karakteristik, kemampuan, status,

kondisi, etnik, budaya dan lainnya terlibat aktif dalam

pelaksanaan pembangunan di Desa termasuk

menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa.11. Mengapa azas inklusi penting dalam berdesa?

Agar terjadi kesetaraan kesempatan dan hak seluruh

unsur masyarakat bersama Pemerintah Desa ikut serta

dalam proses pembangunan di Desa, tidak ada unsur di

dalam masyarakat Desa yang mengalami ketidakdilan

serta diskriminasi dalam proses pembanguna tersebut.

12.

Apa yang dimaksud dengan azas partisipatif?Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

harus mengikutsertakan segenap unsur masyarakat


7/42

Desa termasuk kelembagaan-kelembagaan Desa seperti

misalnya LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan

lain-lain sesuai kebutuhan.

13. Apa artinya Desa sebagai komunitas berpemerintahan

sendiri? (Self Governing Community )

Desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan

pembangunan, pemberdayaan, penyelenggaraan

Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan.

14. Apa peran pendamping desa atau pendamping lokal

desa dalam implementasi (mewujud nyatakan) visiUU Desa?

Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan serta

mengorganisir seluruh unsur masyarakat bersama-

sama pemerintah Desa dalam melaksanakan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Bagaimana cara yang bisa dilakukan pendamping lokal

Desa untuk membagikan pengetahuannya tentang visiUU Desa kepada masyarakat desa?

Bekerja bersama masyarakat Desa, mengenali

karakteristiknya, kebutuhan-kebutuhannya, relasi dan

interaksi yang terjadi diantara mereka dan antara

masyarakat dengan Pemerintah Desa serta

mempraktekkan cara-cara fasilitasi sesuai kondisi

masyarakat setempat untuk meningkatkanpengetahuan dan ketrampilan mereka.

PRODUK HUKUM DI DESA

1. Apa yang dimaksud dengan kewenangan desa?

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki

Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,


8/42

hak asal usul dan adat istiadat Desa (pasal 18 UU Desa

No. 6 Tahun 2014).

2.

Meliputi kewenangan apa saja yang diberikan kepada

Desa ?

Dalam pasal 19 UU Desa No. 6 Tahun 2014

Kewenangan Desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala Desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah

daerah kabupaten/kota; dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah

daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.3. Apa yang dimaksud dengan kewenangan hak asal-

usul?

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa

Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan

perkembangan kehidupan masyarakat.

Sesuai pasal 2 Permendesa PDTT no 1/2015 bahwa

ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul

Desa meliputi :

a. sistem organisasi perangkat Desa;

b. sistem organisasi masyarakat adat;

c. pembinaan kelembagaan masyarakat;

d. pembinaan lembaga dan hukum adat;

e. pengelolaan tanah kas Desa;


9/42

f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa

yang menggunakan sebutan setempat;

g. pengelolaan tanah bengkok;

h. pengelolaan tanah pecatu;

i. pengelolaan tanah titisara; dan

j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Desa adat (pasal 3 Permendesa PDTT No 1/2015)

meliputi:

a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan

masyarakat adat;

b. pranata hukum adat;

c. pemilikan hak tradisional;

d. pengelolaan tanah kas Desa adat;

e.

pengelolaan tanah ulayat;f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa

adat;

g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat

Desa adat; dan

h. masa jabatan kepala Desa adat

4. Apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal

berskala desa ?Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang

muncul karena perkembangan Desa dan prakasa

masyarakat Desa

5.

Apa saja ruang lingkup kewenangan lokal berskaladesa ?

Sesuai pasal 5 Permendesa No 1/2015 bahwa ruang


10/42

lingkup kewenangan desa berdasarkan bersekala lokal

meliputi :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan

dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan

masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal

Desa;

c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan

kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;

d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar

prakarsa Desa;

e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi,

dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga

yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan tentang

pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

6. Siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga dalam pasal

5 huruf e Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 ?

Pasal 6 Permendesa No. 1 Tahun 2015 dijelaskan Pihak

ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf emeliputi: a. individu; b. organisasi kemasyarakatan; c.

perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e.

lembaga donor; dan f. perusahaan.

7. Apa yang dimaksud dengan produk hukum desa ?

Adalah semua Peraturan Perundang-undangan baik

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama BPD, maupun peraturan yangditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.

8. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa ?


11/42

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama BPD, yang merupakan kerangka

hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, Peraturan

Desa merupakan penjabaran atas berbagai

kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang

lebih tinggi.

Sesuai pasal 2 Permendagri no 111/2014 bahwa jenis

peraturan di desa :

a. Peraturan desa;

b. Peraturan Bersama kepalaDesa; dan

c. Peraturan Kepala Desa.

9. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Kepala Desa ?

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang

bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan

Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

10.

Apa yang dimaksud dengan Peraturan Bersama KepalaDesa ?

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan oleh dua atau

lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur antar Desa

satu dengan desa yang lainnya.

11.

Siapa yang berhak menyusun produk hukum Desa ?Yang berhak menyusun adalah Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.


12/42


13/42

b. Dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan

masukan;

c. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan

tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati

bersama;

d. Penetapan dan penandatanganan peraturan yang

sudah disepakati bersama;

e. Rancangan perauran desa yang telah dibubuhi tanda

tangan Kepala desa disampaikan kepada Sekretaris

Desa untuk diundangkan melalui lembaran desa;f. Peraturan dinyatakan molai berlaku dan mempunyai

kekuatan hokum yang mengikat sejak

diundangkannya di lembaran desa.

16. Apa saja jenis produk hukum desa menurut amanat

UU Desa?

Jenis produk hukum desa, ada 3 yaitu :

a. Peraturan Desa (Perdes);

Peraturan Desa yang merupakan peraturan

perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

bersama kepala desa. Perdes bersifat umum

sehinga mengatur segala hal yang menjadi

kewenangan desa dan juga mengikat semua orang

yang berada dalam lingkup desa. Perdes harusmengindahkan batasan ataupun larangan yang

ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi

derajatnya berdasarkan hirarki peraturan.

b. Peraturan Kepala Desa;

Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang

mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari

Perdes ataupun pelaksanan dari peraturan yang

lebih tingg. Peraturan Kepala desa hanya dapat

mengatur hal-hal yang diperintahkan secara


14/42


15/42

Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem

nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara;

d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif

dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai

antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur

masyarakat Desa dalam membangun Desa;

e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-

menolong untuk membangun Desa;

f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakatDesa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga

besar masyarakat Desa;

g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan

yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa

melalui diskusi dengan berbagai pihak yang

berkepentingan;

h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasianmasyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan

yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan

persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan

oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untukmelakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu

kegiatan;

k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan

peran;

l.

Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui

penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang


16/42


17/42

Walikota/Bupati?

Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan

organisasi pemerintahan.

22. Siapa mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa,

tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan

organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan

disepakati oleh Kepala Desa dan BPD?

Evaluasi rancangan peraturan desa dilakukan oleh

Bupati/Walikota. Sebagaimana dalam Pasal 14Permendagri No. 111 Tahun 2014, (1) Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata

ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah

dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD,

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota

Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)

hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Dalam halBupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam

batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan

sendirinya.

23. Bagaimana apabila hasil evaluasi rancangan peraturan

desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan

organisasi Pemerintah Desa harus ada perbaikan ?

Kepala Desa harus memperbaiki rancangan peraturanDesa tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 15

Permendagri No. 111 Tahun 2014 (1) Hasil evaluasi

rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat diserahkan oleh Bupati/Walikota

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh

Bupati/Walikota. (2) Dalam hal Bupati/Walikota telahmemberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 pasal 14 , Kepala Desa wajib memperbaikinya.


18/42

24. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki

rancangan peraturan desa tentang APB Desa,

pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah

Desa?

Waktu yang dibutuhkan yaitu selama 20 hari.

Sebagaimana dalam Pasal 16 Permendagri No. 111

Tahun 2014. (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan

peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari sejak

diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat

mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan

peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3)

Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa

kepada Bupati/Walikota melalui camat.

25. Bagaimana jika Kepala Desa tidak menindaklanjuti

hasil evaluasi dari Bupati/Walikota terhadap

rancangan peraturan desa tentang APB Desa,

pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah

Desa?

Bupati/Walikota dapat membatalkan rancangan

peraturan desa tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 17

Permendagri No. 111 Tahun 2014. Dalam hal Kepala

Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 16 ayat 1 , dan tetap

menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota

membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan

Bupati/Walikota.

26. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa yang pro

masyarakat rakyat desa?

Adalah peraturan Desa yang disusun melaluimusyawarah Desa dan mengatur tentang hajat hidup

kepentingan rakyat untuk menuju kesejahteraan.


19/42

Contoh : Perdes tentang jalan desa, Perdes tentang

pemanfaatan sumber daya air, perdes tentang pasar

desa, perdes tentang saluaran irigasi dan lain

sebagainya.

27. Bagaimana caranya supaya Peraturan Desa menjamin

kepentingan dan melindungi hak masyarakat ?

Penyusunan Perdes harus disusun sebagai berikut :

Sebagaimana dalam pasal 6 Permendagri No. 111

Tahun 2014 :(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai

oleh Pemerintah Desa;

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun,

wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan

dapat dikonsultasikan kepada camat untuk

mendapatkan masukan;

(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan

kepada masyarakat atau kelompok masyarakat

yang terkait langsung dengan substansi materi

pengaturan;

(4) Masukan dari masyarakat desa dan camat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

Pemerintah Desa untuk tindaklanjut prosespenyusunan rancangan Peraturan Desa;

(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah

dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk

dibahas dan disepakati bersama

MUSYAWARAH DESA


20/42

1. Apa itu Musyawarah Desa?

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2. Apa kedudukan dan fungsi Musyawarah Desa?

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan

yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk

memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam Musyawarah

Desa?

Para Pihak yang terlibat dalam Musyawarah Desa

adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan

Desa dan Unsur Masyarakat.

4. Apa saja hak masyarakat dalam Musyawarah Desa ?

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar

perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahasdalam Musyawarah Desa;

b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah

Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan

Musyawarah Desa;

c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur

masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah

Desa;d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil

dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat


21/42

lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal

hal-hal yang bersifat strategis selama

berlangsungnya Musyawarah Desa.

e. menerima pengayoman dan perlindungan dari

gangguan, ancaman dan tekanan selama

berlangsungnya Musyawarah Desa.

5. Hal strategis apa saja yang diputuskan dalam

Musyawarah Desa?

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud

dalam kaitannya dengan Musyawaraj Desa meliputi : a.

penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama

Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e.

pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan

pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.

6. Berapa kali Musyawarah Desa diselenggarakan ?

Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

Dalam hal tertentu, Musyawarah Desa bisa dilakukan

berdasarkan kebutuhan Desa, misalnya 6 (enam) bulan

sekali.

7. Apa prinsip yang harus dijunjung dalam Musyawarah

Desa ?

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif,

demokratis, transparan dan akuntabel dengan

berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

8. Apakah hasil dari Musyawarah Desa itu? Dan hasil

tersebut dituangkan ke dalam bentuk apa saja?

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasilkeputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk

kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara


22/42

kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani

oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala

Desa.

9. Langkah apa saja yang harus dilalui dalam Penetapan

APB Desa?

Menurut Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa Pasal 69, langkah

penetapan APB Desa adalah : (1) BadanPermusyawaratan Desa menyelenggarakan

Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka

penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP

Desa; (2) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Permusyawaratan Desa harus mengundang masyarakat

dusun dan/atau kelompok masyarakat yang

mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan

Desa; dan (3) Badan Permusyawaratan Desa

menyebarluaskan informasi tentang hasil

kesepakatan musyawrah desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

10. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam

Musyawarah Desa ?Mekanisme pengambilan keputusan dalam

Musyawarah Desa terdapat 2 (dua) cara yakni : 1)

Musyawarah untuk Mufakat dan jika poin pertama

tidak terpenuhi, maka 2) keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak. (Permendesa No 2 Tahun

2015 Pasal 45)

11.

Bolehkah pihak luar desa meninjau Musyawarah

Desa?


23/42


24/42

tugas untuk :

a. memberikan informasi yang benar dan lengkap

tentang pokok pembicaraan;

b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam

Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari

pokok pembicaraan;

c. membantu mencarikan jalan keluar; dan

d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan

antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan

melawan hukum.

SISTEM PEMBANGUNAN DESA

1. Apa yang dimaksud dengan sistem pembangunan

Desa?Sistem Pembangunan Desa adalah suatu system

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan

semangat gotong royong mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Apa yang dimaksud dengan pembangunan

partisipatif?Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem

pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan

perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa

dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotongroyongan guna mewujudkan

pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial dan

kesejahteraan.3. Apa yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam

pembangunan Desa?


25/42

Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian

proses pembangunan yang dilakukan secara terencana

dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam

rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat.

Tahapan pembangunan desa:

a. Tahap Perencananaan: Pemerintah Desa menyusun

perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan

kewenangannya dengan melakukan Identifikasi

kebutuhan pembangunan, penentuan skalaprioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Output dari tahapan ini adalah Dokumen RPJM Desa,

RKP Desa dan Rancangan APBDes;

b. Tahap Pelaksanaan: Pembangunan Desa

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja

Pemerintah Desa;c. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Desa: Masyarakat Desa berhak melakukan

pemantauan dan pengawasan pada proses

perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan

keuangan yang hasilnya menjadi dasar pembahasan

pada musyawarah Desa.

4.

Kapan Tahap perencanaan pembangunan Desadilaksanakan?

Tahap perencanaan pembangunan desa dilaksanakan

setelah dilakukan identifikasi kebutuhan pembangunan

dan penentuan skala prioritas yang dituangkan dalam

Dokumen RKP Desa.

Terdapat 3 tahapan perencanaan pembangunan Desa:

a. Musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambatbulan Juni tahun berjalan;

b. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan


26/42


27/42

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan

pembangunan kabupaten/kota;

c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui

musyawarah Desa;

e. penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui

musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

9. Apa saja pokok-pokok isi RPJM Desa?

Pokok-Pokok isi rancangan RPJM Desa memuat visi dan

misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa,

serta rencana kegiatan yang meliputi bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaanpembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa.

10. Apa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat

RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun11. Bagaimana menyesuaikan RPJM Desa dan RKP Desa

dengan rencana pembangunan Pemerintah atau

Pemerintah Kota/ Kabupaten?

Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa melakukan

penyelarasan arah kebijakan pembangunan

Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan

kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota denganpembangunan Desa dengan cara mengikuti sosialisasi

dan/atau mendapatkan informasi tentang arah


28/42


29/42

Pada prinsipnya terdapat 3 hak masyarakat dalam

proses anggaran, antara lain:

a. Hak politik yakni hak warga masyarakat untuk

terlibat dalam proses anggaran dimulai dari proses

perencanaan, pengesahan, implementasi dan audit.

b. Hak Informatif yakni hak warga masyarakat untuk

mengakses dan mengetahui dokumen publik (data

dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintah

termasuk didalamnya data dan informasi tentang

anggaran.c. Hak alokatif yakni hak warga masyarakat (sektoral

atau teritorial) untuk mendapatkan alokasi dana

dari anggaran.

15. Bagaimana caranya supaya masyarakat bisa

menyampaikan usulan prioritas pembangunan?

Karena musrenbang Desa merupakan suatu forum

diskusi, diseminasi dan pengambilan keputusan dalammenentukan pembangunan Desa, maka Keterlibatan

masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa

dinilai dari keikutsertaan dan keterlibatan unsur

masyarakat dalam proses musyawarah.

Partisipasi perwakilan merupakan strategi untuk

melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintah Desa dan unsur masyarakat yangdiutamakan adalah yang berkepentingan langsung

dengan materi Musyawarah Desa.

Unsur Masyarakat terdiri dari: tokoh adat, tokoh

masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok

tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok

perempuan dan kelompok masyarakat miskin.

Selanjutnya seberapa banyak masyarakat desa yangikut terlibat dalam perencanaan desa merupakan salah

satu faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi self


30/42

governing community dalam penyelenggaraan desa.

16. Dari mana sumber dana untuk anggaran

pembangunan desa?

Terdapat 11 sumber pendanaan untuk anggaran

pembangunan desa yang dikelompokkan menjadi 3

sumber dana, antara lain:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Hasil usaha, Hasil

aset, Swadaya-partisipasi & gotong royong, Lain-lain

PA Desa;

b. Transfer : Dana Desa, Bagian dari hasil pajak &

retribusi Daerah, ADD,Bantuan keuangan dari APBD

Provinsi, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;

c. Pendapatan Lain-Lain : hibah dan sumbangan pihak

ketiga yang tidak mengikat, Lain-lain pendapatan

Desa yang sah.

17.

Bagaimana caranya masyarakat desa bisa ikutmengawasi penggunaan anggaran pembangunan

desa?

Karena pengawasan merupakan kegiatan

mengumpulkan informasi tentang perkembangan

pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara

berkala selama berlangsungnya proses kegiatan

tersebut maka pengawasan sekaligus evaluasi dapatdilakukan melalui pertemuan kampung, pertemuan

kelompok, pertemuan RT/RW, kunjungan lapangan,

studi banding ke desa lain atau dengan mempelajarai

dokumen proses (mulai dari dokumen perencanaan

awal penggunaan hasil musyawarah pemerintah Desa,

BPD serta masyarakat Desa serta dokumen mengenai

kebijakan terkait).Masyarakat berhak mengetahui apakah penggunaan

dana telah sesuai yang direncanakan? Apakah ada


31/42

kemungkinan indikasi penyalahgunaan? Apakah

terdapat dominasi elit desa dalam pengelolaannya?

Apakah administrasi keuangan di kelola dengan baik?

dan lain-lain.

18. Apa artinya anggaran pembangunan desa bagi

masyarakat desa?

Anggaran dalam perspektif pembangunan desa

merupakan instrumen yang harus dipandang sebagai

perwujudan amanah rakyat yang teknisnya dilakukan

pemerintah desa bagi kemakmuran rakyat. Karenarakyat yang memberi kuasa, maka rakyat berhak

menikmati manfaat alokasi dan distribusi anggaran

sesuai kebutuhan.

19. Apa prinsip-prinsip dasar dalam proses perencanaan

anggaran yang partisipasif?

Prinsip-prinsip proses perencanaan anggaran

partisipasif:a. Disetujui oleh delegasi atau utusan, anggaran harus

mendapatkan persetujuan dari para delegasi

ataupun utusan masyarakat sebelum dilaksanakan

ekskutif (kepala desa) dalam membelanjakan dana

b. Komprehensif , anggaran mencerminkan semua

sumber penerimaan dan pengeluaran

c. Keutuhan anggaran, seluruh sumber dana ataupenerimaan dan pembelanjaan dana harus

terhimpun dalam satu kesatuan dana umum

d. Periodik, penganggaran merupakan proses periodik

bersifat tahunan atau multi tahunan

e. Akurat, penganggaran dilakukan dengan perkiraan

atau estimasi yang tepat, tidak memasukkan dana

cadangan yang tersembunyi sehinggamemungkinkan untuk dijadikan kantong-kantong

pemborosan atau inefisiensi anggaran


32/42

f. Jelas dan

g. Diketahui publik.

20.

Bagaimana caranya masyarakat desa bisa

memperoleh pencairan dana desa?

Ada tiga tahapan penting yang dilakukan oleh desa

untuk mempersiapkan pencairan dana desa.

Pertama, menyusun RPJM desa dan menyelenggarakan

musawarah desa untuk menetapkan prioritas belanja

desa selama masa jabatan kepala desa.

Kedua, menyusun dokumen rencana tahunan desa dananggaran pendapatan belanja desa. Ketiga, adalah

membuka rekening desa

21. Apa saja jenis pembangunan yang bisa didanai dari

dana desa?

Jenis pembangunan yang bisa didanai dari Dana Desa

adalah :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar (pengembangan poskesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan

pembinaan pos yandu, dan pembinaan dan

pengelolaan pendidikan anak usia dini)

b. pembangunan sarana dan prasarana desa

(pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan

usaha tani, embung desa, sanitasi lingkungan,

pembangunan dan pengelolaan air bersih skaladesa)

c. pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian

dan pengembangan BUM Desa, pembangunan dan

pengelolaan pasar desa, tempat pelelangan ikan,

lumbung pangan desa, pengembangan benih lokal)

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

(komoditas tambang mineral bukan logam,komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan

milik desa, pengelolaan sampah)


33/42

22. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa

mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat desa?

Pertama-tama identifikasi kebutuhan dan memilih

delegasi atau tim representasi masyarakat. Kedua

proses para delegasi melakukan pertemuan-pertemuan

dan menyusun proposal atau usulan. Ketiga merupakan

uji publik untuk memperoleh masukan atau umpan

balik masyarakat atas apa yang telah disusun oleh para

delegasi yang diutusnya. Keempat proses memilih danmemutuskan sesuai dengan tujuan dan kualifikasi

program. Kelima untuk menjamin bahwa seluruh

alokasi dana dibelanjakan sesuai dengan kualifikasi

program.

23. Bagaimana proses pertanggung jawaban dokumen

pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa?

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikanlaporan pelaksanaan pembangunan dan keuangan

desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran

dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan

ada juga yang disampaikan ke BPD.

Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

a. Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APBDesa;

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun

anggaran;

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan

pembangunan dan keuangan desa ditetapkan denganperaturan desa selanjutnya laporan tersebut

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan


34/42

dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat.

24.

Siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan

dokumen pelaksanaan pembangunan dan keuangan

desa?

Yang terlibat dalam penyusunan dokumen pelaksanaan

pembangunan dan keuangan desa adalah Pelaksana

Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri

dari:

d. Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa dalah KepalaDesa;

e. Koordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa;

f. Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Kepala Seksi

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

25.

Dimana letak partisipasi masyarakat untuk evaluasipelaksanaan pembangunan dan keuangan desa?

Karena evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil

keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan

suatu kegiatan selama periode tertentu maka evaluasi

dapat dilakukan melalui musyawarah desa.

Proses evaluasi kegiatan sebelum melalui Musdes

dapat juga dilakukan melalui pertemuan kampung,pertemuan kelompok, pertemuan RT/RW, kunjungan

lapangan, studi banding ke desa lain dengan

mempelajarai dokumen proses (mulai dari dokumen

perencanaan awal penggunaan hasil musyawarah

pemerintah Desa, BPD serta masyarakat Desa serta

dokumen mengenai kebijakan terkait).

PENGEMBANGAN DESA MANDIRI dan


35/42


36/42

a. Syarat:

1) Pendayagunaan sumberdaya desa

2) Penataan dan pengembangan aset desa

3) Pemberdayaan masyarakat berkesinambungan

4) Partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan

masyarakat

5) Tersedianya anggaran/dana Desa untuk

mengelola kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan

6) Adanya pendampingan Desa dan kerjasamaantar Desa maupun pihak lain

b. Prinsip :

Dari Oleh Untuk dan bersama Masyarakat (

DOUM )

5. Apakah setiap Desa berpeluang mengembangkan diri

menjadi Desa mandiri ?

Setiap desa mempunyai peluang untuk menjadi desamandiri karena memiliki potensi sumberdaya, aset

desa, memiliki kewenangan yang sama serta budaya

atau modal sosial yang dapat dikembangkan melalui

pemberdayaan masyarakat “Desa Membangun”

6. Apakah modal atau aset utama yang dibutuhkan

untuk membangun Desa mandiri;

a. Sumberdaya lokal Desab. Pasar (daya beli dan daya jual)

c. Tenaga kerja ( ketersediaan dalam jumlah dan

tingkat ketrampilan)

d. Penanaman Modal skala Desa dan Kawasan (

peluang dan kebutuhan)

e. Kemampuan Pemerintahan Lokal (kualitas SDM,

akses , ketersediaan regulasi)f. Sarana dan prasarana (terutama transportasi dan

komunikasi)


37/42

g. Teknologi

7. Apakah peran masyarakat Desa dalam konsep Desa

mandiri ?

Masyarakat sebagai subyek/aktor utama yang

berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan

pembangunan, membuat perencanaan, melaksanakan

serta mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa

8. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk

mendorong masyarakat terlibat dalam pengembangan

Desa mandiri ?a. Membangun kesadaran tentang kepentingan

kolektif desa;

b. Bersama-sama mengidentifikasi potensi serta ide-

ide pembangunan desa;

c. Melakukan Musyawarah Desa bersama dengan

BPD dan Pemerintahan Desa;

d. Menyusun RPJMDes jangka menengah (6 tahun)kemudian dituangkan kedalam RKPDesa tahunan

melalui Musyawarah Pembangunan Desa

(Musrenbangdes);

e. Pembangunan dilaksanakan dan diawasi Dari, Oleh

, Untuk dan bersama Masyarakat ( DOUM ).

9. Bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa

dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkanDesa mandiri ?:

Tujuh (7) langkah strategis membangun Desa Mandiri:

a. Mendorong masyarakat desa terlibat aktif dalam

perumusan kebijakan pembangunan desa

b. Membangun sistem perencanaan dan

penganggaran desa yang responsif, partisipatif,

akuntabel, dan transparanc. Membangun kelembagaan ekonomi Desa yang

mandiri dan produktif berbasis


38/42

sumberdaya/potensi Desa

d. Mengembangkan sistem pengembangan aset Desa

yang makin produktif serta bermanfaat bagi

masyarakat

e. Menumbuhkembangkan budaya dan nilai-nilai

sosial Desa seperti kegotong royongan,

kerelawanan, kesetiakawanan, keswadayaan

masyarakat

f. Mengembangkan kerjasama Desa dalam rangka

mendayagunakan sumberdaya/potensi yang adag. Membangun sistem informasi Desa sebagai wujud

keterbukaan informasi pembangunan termasuk

informasi tentang komoditas dan pasar, peluang

usaha dsb.

10. Apa yang dimaksud pembangunan pengembangan

wilayah desa ?

Adalah upaya mempercepat, meningkatkan kualitaspembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya

yang ada di desa-desa dalam satu wilayah. yang

diwadahi dalam kerangka kerja sama antar Desa.

11. Apa syarat utama pengembangan wilayah Desa dalam

konteks kerja sama antar-Desa ?

Adanya kesamaan visi, potensi dan kesamaankebutuhan dalam penanggulangan masalah yang

dihadapi.

12. Bagaimana memadukan RPJM Desa dengan rencana

pengembangan wilayah Desa ?:

Perencanaan pembangunan dalam konteks kerja sama

antar-desa seyogyanya sudah direncanakan sejak awal

penyusunan RPJM Desa. Apabila kerjasama antar desadigagas setelah RPJMDesa disusun maka rencana

kerjasama tersebut dimasukkan kedalam revisi


39/42

RPJMDesa

13. Siapakah yang berperan menentukan rencana

pengembangan wilayah Desa ?

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat

lainnya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan

masyarakat desa?

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa. (UU Desa psl 1)

2. Apa tujuan pemberdayaan masyarakat desa?

Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap menjadi

lebih kritis, lebih mandiri, serta meningkatkan

ketrampilan untuk mengelola potensi yang dimilikinyaagar lebih berdayaguna dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

3. Apa saja prinsip-prinsip dalam pemberdayaan

masyarakat?

Prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi :

a. Rekognisi

b. Subsidiaritasc. Partisipatif

d. Gotong royong


40/42

e. Terarah (targetted )

f. Pemihakan

g. Kemandirian

h. Desentralisasi

i. Keswadayaan

j. Keberlanjutan

4. Apa saja ruang lingkup pemberdayaan masyarakat?

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat meliputi :

a.

Sosial budaya;b. Ekonomi;

c. Lingkungan;

d. Politik.

5. Apakah pemberdayaan masyarakat desa termasuk

bentuk praktek pendidikan masyarakat (publik)?

Jelaskan!

YA

Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk bentuk

praktek pendidikan masyarakat (publik) karena

pemberdayaan menekankan proses memberikan atau

mengalihkan sebagian pengetahuan, kekuatan atau

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi

lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai

proses mendorong atau memotivasi individu agar

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk

menentukan apa yang menjadi pilihannya.

6. Mengapa pemberdayaan masyarakat desa penting

dalam kaitannya dengan implementasi UU Desa?

Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat

terdapat ruang untuk melaksanakan tindakan nyata,

dalam penerapan demokrasi musyawarah mufakat

setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasidalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-

masing.


41/42

7. Apa langkah strategis untuk optimasi pemberdayaan

masyarakat?

Melaksanakan komunikasi dengan masyarakat tentang

permasalahan, keinginan, kebutuhan dan harapan

masyarakat, terkait dalam pemberdayaan masyarakat

(pejabat/ lembaga/ instansi dll) untuk mencari data/

kebijakan/ pengetahuan/ ketrampilan dalam upaya

memanfaatkan potensi serta mengatasi permasalahan

masyarakat.

8. Cara dan metode apa saja yang bisa digunakan untuk

pemberdayaan masyarakat desa

a. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa

bersama masyarakat

b. Merencanakan pembangunan desa bersama

masyarakat

c. Penyusunan usulan rencana pembangunan desad. Pengorganisasian penggerakan swadaya gotong

royong

e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan

f. Penilaian dan pelaporan kegiatan pembangunan

g. Perencanaan tindak lanjut pembangunan

9. Siapa saja yang bisa berperan dalam proses

pemberdayaan masyarakat?Semua pihak dari berbagai unsur masyarakat /lembaga

/ instansi, kader / volunteer yang mempunyai tugas

dan kepedulian terhadap pelaksanaan pembangunan

masyarakat

10. Apa peran pendamping desa dan pendamping lokal

desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa?Dalam pemberdayaan masyarakat pendamping desa

berperan meningkatkan kapasitas pendamping lokal


42/42

desa, sedangkan pendamping lokal desa berperan

mendampingi desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan

BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal desa.

11. Aspek kemampunan masyarakat desa yang mana yang

penting dikembangkan dalam kaitannya dengan

optimasi implementasi UUDesa

Kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan secara

partisipatif, mul;ai dari perencanaan, pelaksanaan

hingga pengawasan.12. Media apa saja yang bisa dimanfaatkan secara

optimal untuk pemberdayaan masyarakat desa?

Melalui musyawarah desa, ruang terbuka, radio,

pertunjukan, dakwah keagamaan, media cetak (leaflet,

brosur)

13. Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya ?

Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya adalah :a. Terbuka terhadap perubahan

b. Proaktif

c. Bertanggungjawab

d. Terarah/memiliki rencana yang jelas

e. Mau belajar dari kesalahan

f. Berani maju

g. Kreatifh. Mawas diri

i. Peka terhadap kebutuhan masyarakat

j. Mandiri

k. Kondisi kehidupan masyarakat selaras serasi dan

seimbang.

Documents

Buku Saku Memahami UU Desa