8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
1/42
2015
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
BUKU SAKU
MEMAHAMI
U N D A N G
U N D A N GD E S A
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
2/42
BUKU SAKU
MEMAHAMI UNDANG UNDANG DESA TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG UNDANG DESA
PENGARAH : Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)
PENANGGUNG JAWAB: Ahmad Erani Yustika (Dirjen,
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
TIM PENULIS : Endang Wijayanti, Sunariyah, Hindun Hilda,
Dyah Kusuma Pitasari, Daryanti, Moch. Achlis Udin, Frada
Visca Alvin, Hapids Muslim, Subhan Ansory, M. Khoirul
Umam, Abdul Wahid Ola, Yuni Pranoto, Susilawati
Muslimah, Hadian Supriatna, Roni B. Sulistyo, M. Sodiq,
Lendy Wibowo, Khairun Nisak, Desrizal Moenir, Ibe
Karyanto, Haris Shantanu
REVIEWER : Eko Sri Haryanto, Bito Wikantosa
COVER & LAYOUT :
Cetakan Pertama, Oktober 2015
Diterbitkan oleh:
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3500334
KATA PENGANTARPuji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
3/42
dengan rahmatNya Buku Saku Memahami Undang-Undang
Desa telah hadir dihadapan pembaca.
Buku Saku yang juga merupakan pelengkap modul
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk
Pendamping Lokal Desa ini memuat beberapa isu penting
terkait implementasi UU Desa. Upaya memberikan
pemahaman bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) yang akan
bersentuhan langsung dengan aktivitas kegiatan di Desa,
maka Buku Saku ini diharapkan mampu membekali PLD
dalam menjawab persoalan tersebut.
Secara garis besar, Buku Saku ini memuat 6 (enam) isu,
yakni Visi UU Desa, Produk Hukum di Desa, Musyawarah
Desa, Sistem Pembangunan Desa, Pengembangan Desa
Mandiri dan Wilayah Desa serta Pemberdayaan Masyarakat
Desa. Keenam isu tersebut merupakan rangkuman dari 14
sub pokok bahasan yang diharapkan mampu mengisikekurangan dari literatur yang ada saat ini terkait dengan
implementasi UU Desa.
Akhir kata, bagi para Pendamping Desa dan juga
Pendamping Lokal Desa diharapkan mampu memanfaatkan
buku saku ini terlepas dari berbagai kekurangan dan atau
kelemahan yang ada.
Selamat belajar dan selamat menggunakan buku ini.
DAFTAR ISI
h
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi i
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
4/42
VISI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 1
PRODUK HUKUM DI DESA 4
MUSYAWARAH DESA 18
SISTEM PEMBANGUNAN DESA 23
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI & WILAYAH DESA 35
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 40
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
5/42
Visi Undang-Undang Desa
No. 6 Tahun 2015 UU Desa)
1. Apa Visi UU Desa?
Mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri,
berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan
penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Apa keunggulan UU Desa dibandingkan dengan UU
terkait Desa sebelumnya?
Adanya penegasan pengakuan oleh Negara terhadap
hak asal usul Desa dan kewenangan Desa berskala lokal
yang secara eksplisit tertuang dalam azas rekognisi dan
subsidiaritas.
3. Apa artinya Desa sebagai subjek pembangunan?
Desa adalah Pihak Pertama dan Utama dalam
mengurus, mengatur dan mengelola seluruh persoalan
Desa serta bertanggung jawab penuh terhadap
pembangunan dan pengelolaannya.
4. Apa arti Azas Rekognisi?
Azas Rekognisi atau pengakuan merupakan bentuk
penghargaan dan pengakuan Negara kepada Desa
terhadap Hak Asal-Usul Desa (pasal 3 UU Desa No. 6
2014)5. Mengapa azas rekognisi penting bagi desa?
Karena dalam berdesa memerlukan pengakuan pasti
secara hukum terhadap pranata, system, nilai yang
masih berjalan termasuk adat istiadat Desa.
6. Apa arti azas subsidiaritas?
Penetapan kewenangan berskala lokal Desa untuk
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
6/42
kepentingan masyarakat Desa (pasal 3 UU Desa No. 6
2014)
7.
Apa contoh penerapan azas subsidiaritas?
Kewenangan Desa dalam mengurus dan mengatur
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti
pada kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial
dan ekonomi berskala desa.
8. Mengapa azas subsidiaritas penting bagi desa?
Agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
Desa dapat diurus dan diatur sendiri oleh Desaberdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan
perubahan lingkungan yang terjadi.
9. Apa arti inklusi sosial?
Tatanan masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan
hambatan dan menyenangkan karena setiap warga
masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan
merangkul setiap perbedaan. (UU Desa Bab I pasal 3)10. Apa yang dimaksud dengan Desa inklusi?
Desa yang membangun dengan sistem keterbukaan;
seluruh unsur masyarakat dengan berbagai perbedaan
latar belakang, karakteristik, kemampuan, status,
kondisi, etnik, budaya dan lainnya terlibat aktif dalam
pelaksanaan pembangunan di Desa termasuk
menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa.11. Mengapa azas inklusi penting dalam berdesa?
Agar terjadi kesetaraan kesempatan dan hak seluruh
unsur masyarakat bersama Pemerintah Desa ikut serta
dalam proses pembangunan di Desa, tidak ada unsur di
dalam masyarakat Desa yang mengalami ketidakdilan
serta diskriminasi dalam proses pembanguna tersebut.
12.
Apa yang dimaksud dengan azas partisipatif?Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
harus mengikutsertakan segenap unsur masyarakat
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
7/42
Desa termasuk kelembagaan-kelembagaan Desa seperti
misalnya LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan
lain-lain sesuai kebutuhan.
13. Apa artinya Desa sebagai komunitas berpemerintahan
sendiri? (Self Governing Community )
Desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
pembangunan, pemberdayaan, penyelenggaraan
Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan.
14. Apa peran pendamping desa atau pendamping lokal
desa dalam implementasi (mewujud nyatakan) visiUU Desa?
Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan serta
mengorganisir seluruh unsur masyarakat bersama-
sama pemerintah Desa dalam melaksanakan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Bagaimana cara yang bisa dilakukan pendamping lokal
Desa untuk membagikan pengetahuannya tentang visiUU Desa kepada masyarakat desa?
Bekerja bersama masyarakat Desa, mengenali
karakteristiknya, kebutuhan-kebutuhannya, relasi dan
interaksi yang terjadi diantara mereka dan antara
masyarakat dengan Pemerintah Desa serta
mempraktekkan cara-cara fasilitasi sesuai kondisi
masyarakat setempat untuk meningkatkanpengetahuan dan ketrampilan mereka.
PRODUK HUKUM DI DESA
1. Apa yang dimaksud dengan kewenangan desa?
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
8/42
hak asal usul dan adat istiadat Desa (pasal 18 UU Desa
No. 6 Tahun 2014).
2.
Meliputi kewenangan apa saja yang diberikan kepada
Desa ?
Dalam pasal 19 UU Desa No. 6 Tahun 2014
Kewenangan Desa meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah
daerah kabupaten/kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah
daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.3. Apa yang dimaksud dengan kewenangan hak asal-
usul?
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.
Sesuai pasal 2 Permendesa PDTT no 1/2015 bahwa
ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul
Desa meliputi :
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. sistem organisasi masyarakat adat;
c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
e. pengelolaan tanah kas Desa;
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
9/42
f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa
yang menggunakan sebutan setempat;
g. pengelolaan tanah bengkok;
h. pengelolaan tanah pecatu;
i. pengelolaan tanah titisara; dan
j. pengembangan peran masyarakat Desa.
Sedangkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Desa adat (pasal 3 Permendesa PDTT No 1/2015)
meliputi:
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan
masyarakat adat;
b. pranata hukum adat;
c. pemilikan hak tradisional;
d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
e.
pengelolaan tanah ulayat;f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa
adat;
g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat
Desa adat; dan
h. masa jabatan kepala Desa adat
4. Apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal
berskala desa ?Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang
muncul karena perkembangan Desa dan prakasa
masyarakat Desa
5.
Apa saja ruang lingkup kewenangan lokal berskaladesa ?
Sesuai pasal 5 Permendesa No 1/2015 bahwa ruang
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
10/42
lingkup kewenangan desa berdasarkan bersekala lokal
meliputi :
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan
dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan
masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal
Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan
kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar
prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga
yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang
pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
6. Siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga dalam pasal
5 huruf e Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 ?
Pasal 6 Permendesa No. 1 Tahun 2015 dijelaskan Pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf emeliputi: a. individu; b. organisasi kemasyarakatan; c.
perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e.
lembaga donor; dan f. perusahaan.
7. Apa yang dimaksud dengan produk hukum desa ?
Adalah semua Peraturan Perundang-undangan baik
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD, maupun peraturan yangditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.
8. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa ?
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
11/42
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD, yang merupakan kerangka
hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, Peraturan
Desa merupakan penjabaran atas berbagai
kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
lebih tinggi.
Sesuai pasal 2 Permendagri no 111/2014 bahwa jenis
peraturan di desa :
a. Peraturan desa;
b. Peraturan Bersama kepalaDesa; dan
c. Peraturan Kepala Desa.
9. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Kepala Desa ?
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan
Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.
10.
Apa yang dimaksud dengan Peraturan Bersama KepalaDesa ?
Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh dua atau
lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur antar Desa
satu dengan desa yang lainnya.
11.
Siapa yang berhak menyusun produk hukum Desa ?Yang berhak menyusun adalah Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
12/42
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
13/42
b. Dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan
masukan;
c. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan
tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
bersama;
d. Penetapan dan penandatanganan peraturan yang
sudah disepakati bersama;
e. Rancangan perauran desa yang telah dibubuhi tanda
tangan Kepala desa disampaikan kepada Sekretaris
Desa untuk diundangkan melalui lembaran desa;f. Peraturan dinyatakan molai berlaku dan mempunyai
kekuatan hokum yang mengikat sejak
diundangkannya di lembaran desa.
16. Apa saja jenis produk hukum desa menurut amanat
UU Desa?
Jenis produk hukum desa, ada 3 yaitu :
a. Peraturan Desa (Perdes);
Peraturan Desa yang merupakan peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama kepala desa. Perdes bersifat umum
sehinga mengatur segala hal yang menjadi
kewenangan desa dan juga mengikat semua orang
yang berada dalam lingkup desa. Perdes harusmengindahkan batasan ataupun larangan yang
ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi
derajatnya berdasarkan hirarki peraturan.
b. Peraturan Kepala Desa;
Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang
mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari
Perdes ataupun pelaksanan dari peraturan yang
lebih tingg. Peraturan Kepala desa hanya dapat
mengatur hal-hal yang diperintahkan secara
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
14/42
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
15/42
Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem
nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;
d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif
dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai
antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur
masyarakat Desa dalam membangun Desa;
e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-
menolong untuk membangun Desa;
f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakatDesa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga
besar masyarakat Desa;
g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan
yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa
melalui diskusi dengan berbagai pihak yang
berkepentingan;
h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasianmasyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan
yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan
persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untukmelakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi
kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu
kegiatan;
k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan
peran;
l.
Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui
penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
16/42
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
17/42
Walikota/Bupati?
Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan
organisasi pemerintahan.
22. Siapa mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa,
tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan
disepakati oleh Kepala Desa dan BPD?
Evaluasi rancangan peraturan desa dilakukan oleh
Bupati/Walikota. Sebagaimana dalam Pasal 14Permendagri No. 111 Tahun 2014, (1) Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata
ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah
dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD,
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Dalam halBupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.
23. Bagaimana apabila hasil evaluasi rancangan peraturan
desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi Pemerintah Desa harus ada perbaikan ?
Kepala Desa harus memperbaiki rancangan peraturanDesa tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 15
Permendagri No. 111 Tahun 2014 (1) Hasil evaluasi
rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat diserahkan oleh Bupati/Walikota
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh
Bupati/Walikota. (2) Dalam hal Bupati/Walikota telahmemberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 pasal 14 , Kepala Desa wajib memperbaikinya.
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
18/42
24. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki
rancangan peraturan desa tentang APB Desa,
pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah
Desa?
Waktu yang dibutuhkan yaitu selama 20 hari.
Sebagaimana dalam Pasal 16 Permendagri No. 111
Tahun 2014. (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan
peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat
mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan
peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3)
Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa
kepada Bupati/Walikota melalui camat.
25. Bagaimana jika Kepala Desa tidak menindaklanjuti
hasil evaluasi dari Bupati/Walikota terhadap
rancangan peraturan desa tentang APB Desa,
pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah
Desa?
Bupati/Walikota dapat membatalkan rancangan
peraturan desa tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 17
Permendagri No. 111 Tahun 2014. Dalam hal Kepala
Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 16 ayat 1 , dan tetap
menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan
Bupati/Walikota.
26. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa yang pro
masyarakat rakyat desa?
Adalah peraturan Desa yang disusun melaluimusyawarah Desa dan mengatur tentang hajat hidup
kepentingan rakyat untuk menuju kesejahteraan.
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
19/42
Contoh : Perdes tentang jalan desa, Perdes tentang
pemanfaatan sumber daya air, perdes tentang pasar
desa, perdes tentang saluaran irigasi dan lain
sebagainya.
27. Bagaimana caranya supaya Peraturan Desa menjamin
kepentingan dan melindungi hak masyarakat ?
Penyusunan Perdes harus disusun sebagai berikut :
Sebagaimana dalam pasal 6 Permendagri No. 111
Tahun 2014 :(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai
oleh Pemerintah Desa;
(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun,
wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan
dapat dikonsultasikan kepada camat untuk
mendapatkan masukan;
(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
kepada masyarakat atau kelompok masyarakat
yang terkait langsung dengan substansi materi
pengaturan;
(4) Masukan dari masyarakat desa dan camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
Pemerintah Desa untuk tindaklanjut prosespenyusunan rancangan Peraturan Desa;
(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah
dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama
MUSYAWARAH DESA
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
20/42
1. Apa itu Musyawarah Desa?
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2. Apa kedudukan dan fungsi Musyawarah Desa?
Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan
yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam Musyawarah
Desa?
Para Pihak yang terlibat dalam Musyawarah Desa
adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa dan Unsur Masyarakat.
4. Apa saja hak masyarakat dalam Musyawarah Desa ?
Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar
perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahasdalam Musyawarah Desa;
b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah
Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan
Musyawarah Desa;
c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur
masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah
Desa;d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil
dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
21/42
lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal
hal-hal yang bersifat strategis selama
berlangsungnya Musyawarah Desa.
e. menerima pengayoman dan perlindungan dari
gangguan, ancaman dan tekanan selama
berlangsungnya Musyawarah Desa.
5. Hal strategis apa saja yang diputuskan dalam
Musyawarah Desa?
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
dalam kaitannya dengan Musyawaraj Desa meliputi : a.
penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama
Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e.
pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan
pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.
6. Berapa kali Musyawarah Desa diselenggarakan ?
Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
Dalam hal tertentu, Musyawarah Desa bisa dilakukan
berdasarkan kebutuhan Desa, misalnya 6 (enam) bulan
sekali.
7. Apa prinsip yang harus dijunjung dalam Musyawarah
Desa ?
Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif,
demokratis, transparan dan akuntabel dengan
berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
8. Apakah hasil dari Musyawarah Desa itu? Dan hasil
tersebut dituangkan ke dalam bentuk apa saja?
Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasilkeputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
22/42
kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa.
9. Langkah apa saja yang harus dilalui dalam Penetapan
APB Desa?
Menurut Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa Pasal 69, langkah
penetapan APB Desa adalah : (1) BadanPermusyawaratan Desa menyelenggarakan
Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka
penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP
Desa; (2) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Permusyawaratan Desa harus mengundang masyarakat
dusun dan/atau kelompok masyarakat yang
mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa; dan (3) Badan Permusyawaratan Desa
menyebarluaskan informasi tentang hasil
kesepakatan musyawrah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
10. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam
Musyawarah Desa ?Mekanisme pengambilan keputusan dalam
Musyawarah Desa terdapat 2 (dua) cara yakni : 1)
Musyawarah untuk Mufakat dan jika poin pertama
tidak terpenuhi, maka 2) keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak. (Permendesa No 2 Tahun
2015 Pasal 45)
11.
Bolehkah pihak luar desa meninjau Musyawarah
Desa?
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
23/42
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
24/42
tugas untuk :
a. memberikan informasi yang benar dan lengkap
tentang pokok pembicaraan;
b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam
Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari
pokok pembicaraan;
c. membantu mencarikan jalan keluar; dan
d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan
antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan
melawan hukum.
SISTEM PEMBANGUNAN DESA
1. Apa yang dimaksud dengan sistem pembangunan
Desa?Sistem Pembangunan Desa adalah suatu system
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan
semangat gotong royong mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Apa yang dimaksud dengan pembangunan
partisipatif?Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan
perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial dan
kesejahteraan.3. Apa yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam
pembangunan Desa?
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
25/42
Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian
proses pembangunan yang dilakukan secara terencana
dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam
rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat.
Tahapan pembangunan desa:
a. Tahap Perencananaan: Pemerintah Desa menyusun
perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan
kewenangannya dengan melakukan Identifikasi
kebutuhan pembangunan, penentuan skalaprioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
Output dari tahapan ini adalah Dokumen RPJM Desa,
RKP Desa dan Rancangan APBDes;
b. Tahap Pelaksanaan: Pembangunan Desa
dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah Desa;c. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan
Desa: Masyarakat Desa berhak melakukan
pemantauan dan pengawasan pada proses
perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
keuangan yang hasilnya menjadi dasar pembahasan
pada musyawarah Desa.
4.
Kapan Tahap perencanaan pembangunan Desadilaksanakan?
Tahap perencanaan pembangunan desa dilaksanakan
setelah dilakukan identifikasi kebutuhan pembangunan
dan penentuan skala prioritas yang dituangkan dalam
Dokumen RKP Desa.
Terdapat 3 tahapan perencanaan pembangunan Desa:
a. Musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambatbulan Juni tahun berjalan;
b. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
26/42
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
27/42
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota;
c. pengkajian keadaan Desa;
d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa;
e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.
9. Apa saja pokok-pokok isi RPJM Desa?
Pokok-Pokok isi rancangan RPJM Desa memuat visi dan
misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa,
serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaanpembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Apa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa)
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun11. Bagaimana menyesuaikan RPJM Desa dan RKP Desa
dengan rencana pembangunan Pemerintah atau
Pemerintah Kota/ Kabupaten?
Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa melakukan
penyelarasan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota denganpembangunan Desa dengan cara mengikuti sosialisasi
dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
28/42
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
29/42
Pada prinsipnya terdapat 3 hak masyarakat dalam
proses anggaran, antara lain:
a. Hak politik yakni hak warga masyarakat untuk
terlibat dalam proses anggaran dimulai dari proses
perencanaan, pengesahan, implementasi dan audit.
b. Hak Informatif yakni hak warga masyarakat untuk
mengakses dan mengetahui dokumen publik (data
dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintah
termasuk didalamnya data dan informasi tentang
anggaran.c. Hak alokatif yakni hak warga masyarakat (sektoral
atau teritorial) untuk mendapatkan alokasi dana
dari anggaran.
15. Bagaimana caranya supaya masyarakat bisa
menyampaikan usulan prioritas pembangunan?
Karena musrenbang Desa merupakan suatu forum
diskusi, diseminasi dan pengambilan keputusan dalammenentukan pembangunan Desa, maka Keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
dinilai dari keikutsertaan dan keterlibatan unsur
masyarakat dalam proses musyawarah.
Partisipasi perwakilan merupakan strategi untuk
melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah Desa dan unsur masyarakat yangdiutamakan adalah yang berkepentingan langsung
dengan materi Musyawarah Desa.
Unsur Masyarakat terdiri dari: tokoh adat, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok
tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok
perempuan dan kelompok masyarakat miskin.
Selanjutnya seberapa banyak masyarakat desa yangikut terlibat dalam perencanaan desa merupakan salah
satu faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi self
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
30/42
governing community dalam penyelenggaraan desa.
16. Dari mana sumber dana untuk anggaran
pembangunan desa?
Terdapat 11 sumber pendanaan untuk anggaran
pembangunan desa yang dikelompokkan menjadi 3
sumber dana, antara lain:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Hasil usaha, Hasil
aset, Swadaya-partisipasi & gotong royong, Lain-lain
PA Desa;
b. Transfer : Dana Desa, Bagian dari hasil pajak &
retribusi Daerah, ADD,Bantuan keuangan dari APBD
Provinsi, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;
c. Pendapatan Lain-Lain : hibah dan sumbangan pihak
ketiga yang tidak mengikat, Lain-lain pendapatan
Desa yang sah.
17.
Bagaimana caranya masyarakat desa bisa ikutmengawasi penggunaan anggaran pembangunan
desa?
Karena pengawasan merupakan kegiatan
mengumpulkan informasi tentang perkembangan
pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara
berkala selama berlangsungnya proses kegiatan
tersebut maka pengawasan sekaligus evaluasi dapatdilakukan melalui pertemuan kampung, pertemuan
kelompok, pertemuan RT/RW, kunjungan lapangan,
studi banding ke desa lain atau dengan mempelajarai
dokumen proses (mulai dari dokumen perencanaan
awal penggunaan hasil musyawarah pemerintah Desa,
BPD serta masyarakat Desa serta dokumen mengenai
kebijakan terkait).Masyarakat berhak mengetahui apakah penggunaan
dana telah sesuai yang direncanakan? Apakah ada
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
31/42
kemungkinan indikasi penyalahgunaan? Apakah
terdapat dominasi elit desa dalam pengelolaannya?
Apakah administrasi keuangan di kelola dengan baik?
dan lain-lain.
18. Apa artinya anggaran pembangunan desa bagi
masyarakat desa?
Anggaran dalam perspektif pembangunan desa
merupakan instrumen yang harus dipandang sebagai
perwujudan amanah rakyat yang teknisnya dilakukan
pemerintah desa bagi kemakmuran rakyat. Karenarakyat yang memberi kuasa, maka rakyat berhak
menikmati manfaat alokasi dan distribusi anggaran
sesuai kebutuhan.
19. Apa prinsip-prinsip dasar dalam proses perencanaan
anggaran yang partisipasif?
Prinsip-prinsip proses perencanaan anggaran
partisipasif:a. Disetujui oleh delegasi atau utusan, anggaran harus
mendapatkan persetujuan dari para delegasi
ataupun utusan masyarakat sebelum dilaksanakan
ekskutif (kepala desa) dalam membelanjakan dana
b. Komprehensif , anggaran mencerminkan semua
sumber penerimaan dan pengeluaran
c. Keutuhan anggaran, seluruh sumber dana ataupenerimaan dan pembelanjaan dana harus
terhimpun dalam satu kesatuan dana umum
d. Periodik, penganggaran merupakan proses periodik
bersifat tahunan atau multi tahunan
e. Akurat, penganggaran dilakukan dengan perkiraan
atau estimasi yang tepat, tidak memasukkan dana
cadangan yang tersembunyi sehinggamemungkinkan untuk dijadikan kantong-kantong
pemborosan atau inefisiensi anggaran
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
32/42
f. Jelas dan
g. Diketahui publik.
20.
Bagaimana caranya masyarakat desa bisa
memperoleh pencairan dana desa?
Ada tiga tahapan penting yang dilakukan oleh desa
untuk mempersiapkan pencairan dana desa.
Pertama, menyusun RPJM desa dan menyelenggarakan
musawarah desa untuk menetapkan prioritas belanja
desa selama masa jabatan kepala desa.
Kedua, menyusun dokumen rencana tahunan desa dananggaran pendapatan belanja desa. Ketiga, adalah
membuka rekening desa
21. Apa saja jenis pembangunan yang bisa didanai dari
dana desa?
Jenis pembangunan yang bisa didanai dari Dana Desa
adalah :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar (pengembangan poskesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan
pembinaan pos yandu, dan pembinaan dan
pengelolaan pendidikan anak usia dini)
b. pembangunan sarana dan prasarana desa
(pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan
usaha tani, embung desa, sanitasi lingkungan,
pembangunan dan pengelolaan air bersih skaladesa)
c. pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian
dan pengembangan BUM Desa, pembangunan dan
pengelolaan pasar desa, tempat pelelangan ikan,
lumbung pangan desa, pengembangan benih lokal)
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
(komoditas tambang mineral bukan logam,komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan
milik desa, pengelolaan sampah)
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
33/42
22. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa
mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan
kebutuhan masyarakat desa?
Pertama-tama identifikasi kebutuhan dan memilih
delegasi atau tim representasi masyarakat. Kedua
proses para delegasi melakukan pertemuan-pertemuan
dan menyusun proposal atau usulan. Ketiga merupakan
uji publik untuk memperoleh masukan atau umpan
balik masyarakat atas apa yang telah disusun oleh para
delegasi yang diutusnya. Keempat proses memilih danmemutuskan sesuai dengan tujuan dan kualifikasi
program. Kelima untuk menjamin bahwa seluruh
alokasi dana dibelanjakan sesuai dengan kualifikasi
program.
23. Bagaimana proses pertanggung jawaban dokumen
pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa?
Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikanlaporan pelaksanaan pembangunan dan keuangan
desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran
dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan
ada juga yang disampaikan ke BPD.
Rincian laporan sebagai berikut:
Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
a. Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APBDesa;
b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran;
c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan
pembangunan dan keuangan desa ditetapkan denganperaturan desa selanjutnya laporan tersebut
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
34/42
dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.
24.
Siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan
dokumen pelaksanaan pembangunan dan keuangan
desa?
Yang terlibat dalam penyusunan dokumen pelaksanaan
pembangunan dan keuangan desa adalah Pelaksana
Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri
dari:
d. Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa dalah KepalaDesa;
e. Koordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa;
f. Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Kepala Seksi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa
dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
25.
Dimana letak partisipasi masyarakat untuk evaluasipelaksanaan pembangunan dan keuangan desa?
Karena evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil
keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan
suatu kegiatan selama periode tertentu maka evaluasi
dapat dilakukan melalui musyawarah desa.
Proses evaluasi kegiatan sebelum melalui Musdes
dapat juga dilakukan melalui pertemuan kampung,pertemuan kelompok, pertemuan RT/RW, kunjungan
lapangan, studi banding ke desa lain dengan
mempelajarai dokumen proses (mulai dari dokumen
perencanaan awal penggunaan hasil musyawarah
pemerintah Desa, BPD serta masyarakat Desa serta
dokumen mengenai kebijakan terkait).
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI dan
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
35/42
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
36/42
a. Syarat:
1) Pendayagunaan sumberdaya desa
2) Penataan dan pengembangan aset desa
3) Pemberdayaan masyarakat berkesinambungan
4) Partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan
masyarakat
5) Tersedianya anggaran/dana Desa untuk
mengelola kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan
6) Adanya pendampingan Desa dan kerjasamaantar Desa maupun pihak lain
b. Prinsip :
Dari Oleh Untuk dan bersama Masyarakat (
DOUM )
5. Apakah setiap Desa berpeluang mengembangkan diri
menjadi Desa mandiri ?
Setiap desa mempunyai peluang untuk menjadi desamandiri karena memiliki potensi sumberdaya, aset
desa, memiliki kewenangan yang sama serta budaya
atau modal sosial yang dapat dikembangkan melalui
pemberdayaan masyarakat “Desa Membangun”
6. Apakah modal atau aset utama yang dibutuhkan
untuk membangun Desa mandiri;
a. Sumberdaya lokal Desab. Pasar (daya beli dan daya jual)
c. Tenaga kerja ( ketersediaan dalam jumlah dan
tingkat ketrampilan)
d. Penanaman Modal skala Desa dan Kawasan (
peluang dan kebutuhan)
e. Kemampuan Pemerintahan Lokal (kualitas SDM,
akses , ketersediaan regulasi)f. Sarana dan prasarana (terutama transportasi dan
komunikasi)
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
37/42
g. Teknologi
7. Apakah peran masyarakat Desa dalam konsep Desa
mandiri ?
Masyarakat sebagai subyek/aktor utama yang
berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan
pembangunan, membuat perencanaan, melaksanakan
serta mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa
8. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk
mendorong masyarakat terlibat dalam pengembangan
Desa mandiri ?a. Membangun kesadaran tentang kepentingan
kolektif desa;
b. Bersama-sama mengidentifikasi potensi serta ide-
ide pembangunan desa;
c. Melakukan Musyawarah Desa bersama dengan
BPD dan Pemerintahan Desa;
d. Menyusun RPJMDes jangka menengah (6 tahun)kemudian dituangkan kedalam RKPDesa tahunan
melalui Musyawarah Pembangunan Desa
(Musrenbangdes);
e. Pembangunan dilaksanakan dan diawasi Dari, Oleh
, Untuk dan bersama Masyarakat ( DOUM ).
9. Bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa
dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkanDesa mandiri ?:
Tujuh (7) langkah strategis membangun Desa Mandiri:
a. Mendorong masyarakat desa terlibat aktif dalam
perumusan kebijakan pembangunan desa
b. Membangun sistem perencanaan dan
penganggaran desa yang responsif, partisipatif,
akuntabel, dan transparanc. Membangun kelembagaan ekonomi Desa yang
mandiri dan produktif berbasis
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
38/42
sumberdaya/potensi Desa
d. Mengembangkan sistem pengembangan aset Desa
yang makin produktif serta bermanfaat bagi
masyarakat
e. Menumbuhkembangkan budaya dan nilai-nilai
sosial Desa seperti kegotong royongan,
kerelawanan, kesetiakawanan, keswadayaan
masyarakat
f. Mengembangkan kerjasama Desa dalam rangka
mendayagunakan sumberdaya/potensi yang adag. Membangun sistem informasi Desa sebagai wujud
keterbukaan informasi pembangunan termasuk
informasi tentang komoditas dan pasar, peluang
usaha dsb.
10. Apa yang dimaksud pembangunan pengembangan
wilayah desa ?
Adalah upaya mempercepat, meningkatkan kualitaspembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya
yang ada di desa-desa dalam satu wilayah. yang
diwadahi dalam kerangka kerja sama antar Desa.
11. Apa syarat utama pengembangan wilayah Desa dalam
konteks kerja sama antar-Desa ?
Adanya kesamaan visi, potensi dan kesamaankebutuhan dalam penanggulangan masalah yang
dihadapi.
12. Bagaimana memadukan RPJM Desa dengan rencana
pengembangan wilayah Desa ?:
Perencanaan pembangunan dalam konteks kerja sama
antar-desa seyogyanya sudah direncanakan sejak awal
penyusunan RPJM Desa. Apabila kerjasama antar desadigagas setelah RPJMDesa disusun maka rencana
kerjasama tersebut dimasukkan kedalam revisi
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
39/42
RPJMDesa
13. Siapakah yang berperan menentukan rencana
pengembangan wilayah Desa ?
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat
lainnya.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan
masyarakat desa?
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa. (UU Desa psl 1)
2. Apa tujuan pemberdayaan masyarakat desa?
Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap menjadi
lebih kritis, lebih mandiri, serta meningkatkan
ketrampilan untuk mengelola potensi yang dimilikinyaagar lebih berdayaguna dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
3. Apa saja prinsip-prinsip dalam pemberdayaan
masyarakat?
Prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi :
a. Rekognisi
b. Subsidiaritasc. Partisipatif
d. Gotong royong
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
40/42
e. Terarah (targetted )
f. Pemihakan
g. Kemandirian
h. Desentralisasi
i. Keswadayaan
j. Keberlanjutan
4. Apa saja ruang lingkup pemberdayaan masyarakat?
Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat meliputi :
a.
Sosial budaya;b. Ekonomi;
c. Lingkungan;
d. Politik.
5. Apakah pemberdayaan masyarakat desa termasuk
bentuk praktek pendidikan masyarakat (publik)?
Jelaskan!
YA
Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk bentuk
praktek pendidikan masyarakat (publik) karena
pemberdayaan menekankan proses memberikan atau
mengalihkan sebagian pengetahuan, kekuatan atau
kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi
lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai
proses mendorong atau memotivasi individu agar
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan apa yang menjadi pilihannya.
6. Mengapa pemberdayaan masyarakat desa penting
dalam kaitannya dengan implementasi UU Desa?
Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat
terdapat ruang untuk melaksanakan tindakan nyata,
dalam penerapan demokrasi musyawarah mufakat
setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasidalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-
masing.
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
41/42
7. Apa langkah strategis untuk optimasi pemberdayaan
masyarakat?
Melaksanakan komunikasi dengan masyarakat tentang
permasalahan, keinginan, kebutuhan dan harapan
masyarakat, terkait dalam pemberdayaan masyarakat
(pejabat/ lembaga/ instansi dll) untuk mencari data/
kebijakan/ pengetahuan/ ketrampilan dalam upaya
memanfaatkan potensi serta mengatasi permasalahan
masyarakat.
8. Cara dan metode apa saja yang bisa digunakan untuk
pemberdayaan masyarakat desa
a. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa
bersama masyarakat
b. Merencanakan pembangunan desa bersama
masyarakat
c. Penyusunan usulan rencana pembangunan desad. Pengorganisasian penggerakan swadaya gotong
royong
e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan
f. Penilaian dan pelaporan kegiatan pembangunan
g. Perencanaan tindak lanjut pembangunan
9. Siapa saja yang bisa berperan dalam proses
pemberdayaan masyarakat?Semua pihak dari berbagai unsur masyarakat /lembaga
/ instansi, kader / volunteer yang mempunyai tugas
dan kepedulian terhadap pelaksanaan pembangunan
masyarakat
10. Apa peran pendamping desa dan pendamping lokal
desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa?Dalam pemberdayaan masyarakat pendamping desa
berperan meningkatkan kapasitas pendamping lokal
8/15/2019 Buku Saku Memahami UU Desa
42/42
desa, sedangkan pendamping lokal desa berperan
mendampingi desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan
BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal desa.
11. Aspek kemampunan masyarakat desa yang mana yang
penting dikembangkan dalam kaitannya dengan
optimasi implementasi UUDesa
Kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan secara
partisipatif, mul;ai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga pengawasan.12. Media apa saja yang bisa dimanfaatkan secara
optimal untuk pemberdayaan masyarakat desa?
Melalui musyawarah desa, ruang terbuka, radio,
pertunjukan, dakwah keagamaan, media cetak (leaflet,
brosur)
13. Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya ?
Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya adalah :a. Terbuka terhadap perubahan
b. Proaktif
c. Bertanggungjawab
d. Terarah/memiliki rencana yang jelas
e. Mau belajar dari kesalahan
f. Berani maju
g. Kreatifh. Mawas diri
i. Peka terhadap kebutuhan masyarakat
j. Mandiri
k. Kondisi kehidupan masyarakat selaras serasi dan
seimbang.