Upload
widhana-fajar-kussuma
View
102
Download
18
Embed Size (px)
DESCRIPTION
industri
Citation preview
�PETA PANDUAN (Road Map)
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
PETA PANDUAN
(Road Map)
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT
Tahun 2010 - 2014
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN2009
Buku III
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
���KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 - 6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun. Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari 26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu:
1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6) Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki.
�vPETA PANDUAN (Road Map)PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu.
3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian.
4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya.
5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni.
6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan.
Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi:
vKATA PENGANTAR
1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map) ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.
Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, November 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
MOHAMAD S. HIDAYAT
v�PETA PANDUAN (Road Map)PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
v��DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................. iii
DAFTAR ISI ........................................................ vii
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR ........... 1
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR ........... 9
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN ........................... 25
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RINOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PERKAPALAN ........................... 33
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN ................... 51
v���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN ................... 59
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKERETAAPIAN .................... 85
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PERKERETAAPIAN .................... 93
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri kendaraan bermotor merupakan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kendaraan bermotor;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem-bentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Ke-menterian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kendaraan bermotor untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Kendaraan Bermotor adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 34100)
b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 34200)
c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 34300)
d. Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya (KBLI 35911)
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
e. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya (KBLI 35912)
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksana-kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kendaraan Bermotor, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kendaraan Bermotor ataupun sektor lain yang terkait;
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
KENDARAAN BERMOTOR
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Kendaraan BermotorIndustri otomotif telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun dan telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengembangan industri otomotif sangat strategis karena beberapa hal diantaranya:
l Memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya,
l Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak,
l Dapat menjadi penggerak pengembangan industri kecil menengah,
l Menggunakan teknologi sederhana sampai teknologi tinggi.
Basis pengembangan industri otomotif nasional ke depan cukup baik, dikarenakan beberapa hal seperti:
l potensi pasar dalam negeri yang cukup besar,
l sudah memiliki basis ekspor ke beberapa negara di dunia,
l pengalaman dalam proses produksi yang cukup lama yaitu selama lebih dari 30 tahun.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Berdasarkan KBLI, lingkup industri otomotif meliputi:
Tabel I.1. Lingkup Industri Otomotif
KBLI URAIAN34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
34300 Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
35911 Industri sepeda motor dan sejenisnya
35912 Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya
B. Pengelompokan Industri Kendaraan Bermotor
1. Kelompok Industri Hulu
Kelompok industri hulu otomotif adalah industri bahan baku, baik bahan baku utama maupun penolong. Industri bahan baku utama terdiri dari industri bahan baku berbasis baja, karet dan plastik. Disamping itu melibatkan industri hulu otomotif juga melibatkan industri tekstil, industri cat.
2. Kelompok Industri Antara
Produk antara industri otomotif terdiri dari produk-produk komponen atau sub komponen setengah jadi yang siap diproses atau dirakit menjadi produk jadi / komponen.
3. Kelompok Industri Hilir
Kendaraan bermotor utuh (CBU) merupakan produk hilir, yang dihasilkan dari industri perakitan kendaraan bermotor (Assembler). Industri hilir dari otomotif adalah industri transportasi.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010-2014)Sasaran kuantitatif sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:
Tabel II.1. Sasaran Kuantitatif Industri Kendaraan Bermotor Jangka Menengah
URAIAN S/D 2010 S/D 2011 S/D 2012 S/D 2013 S/D 2014RODA-4:
l Produksil Penjualanl Eksporl Nilai Produksi (Milyar Rupiah)
540.000 unit542.000 unit108.000 unit 81.000
675.000 unit675.000 unit140.000 unit101.000
840.000 unit846.000 unit180.000 unit225.400
1.000.000 unit1.057.000 unit 220.000 unit 363.020
1.250.000 unit1.300.000 unit 260.000 unit 584.780
RODA-2:
l Produksil Penjualanl Eksporl Nilai Produksi (Milyar Rupiah)
5.600.000 unit 550.000 unit 44.000 unit 56.720
6.100.000 unit1.150.000 unit 45.000 unit 63.270
6.500.000 unit6.550.000 unit 47.000 unit 70.314
6.800.000 unit7.000.000 unit 51.000 unit 75.748
7.000.000 unit7.050.000 unit 51.000 unit 75.748
Sasaran kualitatif, berdasarkan jenis kendaraan, kandungan lokal dan penguasaan teknologi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Gambar II.1. Sasaran Kualitatif Jangkah Menengah
B. Jangka Panjang (2015-2025)a. Sasaran kuantitatif:
Tabel II.2. Sasaran Kuantitatif Industri Kendaraan Bermotor Jangka Panjang
URAIAN S/D 2015 S/D 2020 S/D 2025RODA-4:l Produksil Penjualanl Eksporl Nilai Produksi (Milyar Rupiah)
1.610.000 unit1.224.000 unit 386.000 unit 225.400
2.593.000 unit1.971.000 unit 622.000 unit 363.020
4.177.000 unit3.175.000 unit1.002.000 unit 584.780
RODA-2:l Produksil Penjualanl Eksporl Nilai Produksi (Milyar Rupiah)
7.031.000 unit6.984.000 unit 47.000 unit 70.314
7.575.000 unit7.524.000 unit 51.000 unit 75.748
7.575.000 unit7.524.000 unit 51.000 unit 75.748
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
Secara kualitatif, sasaran jangka panjang (2015-2025) seperti terlihat pada gambar II.2 dibawah ini.8.3 Sasaran Jangka Panjang
2025
2015
2020
80% design KBM R4 untuk MPV dan Light commercial truckPembuatan mesin, transmisi Commercial Truck s/d 24 ton, SUV dan Sedan kecil ekonomisPemasok komponen Commercial Truck s/d 24 ton, SUV dan Sedan kecil.
MPV, Commercial Truck s/d 24 ton, SUV dan Sedan kecil Hemat energi-ramah lingkungan
MPV, SUV, Sedan kecil Hemat energi ramah lingk, Commercial truck > 24 ton, Sedan menengah,Hybrid car
80% design KBM R4 untuk Sedan kecil dan SUVhybrid engine, integrasi system ECU
komponen Commercial truck > 24 ton, Sedan menengah, Hybrid car.
80% design KBM R4 untuk Sedan Menengah.Pembuatan komponen KBM tingkat kualitas Luxury Car.Pemasok komponen KBM tingkat kualitas Luxury car
MPV, SUV, Sedan kecil ekonomis, Commercial truck > 24 ton, Sedan menengah, Hybrid car dan Luxury car
Gambar II.2. Sasaran Kualitatif Jangka Panjang
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor
1. Visi
Indonesia menjadi basis produksi industri otomotif dan komponen kelas dunia
2. Misi
l Perkuatan struktur industri otomotif melalui peningkatan kemampuan industri komponen dan infrastruktur teknologi.
l Peningkatan daya saing industri otomotif melalui peningkatan kemampuan SDM dan manajemen industri.
l Peningkatan penguasaan teknologi dan R&D industri otomotif.
B. Arah PengembanganPengembangan industri otomotif ke depan akan diarahkan pada pengembangan kendaraan sedan kecil, kendaraan niaga, sepeda motor dan komponen kendaraan bermotor dengan penekanan pada kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi.
C. StrategiDalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
1. Sektor
l Memperkuat basis produksi kendaraan niaga, kendaraan penumpang kecil, dan sepeda motor.
l Meningkatkan kemampuan teknologi produk dan manufaktur industri komponen kendaraan bermotor.
l Memperkuat struktur industri pada semua rantai nilai melalui pengembangan klaster otomotif.
l Pengembangan keterkaitan rantai supply melalui klaster.
2. Teknologi
l Pengembangan desain engineering
l pengembangan produk komponen otomotif,
l manufakturing penuh sepeda motor utuh.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010-2014):
1. Pengembangan Pasar Domestik
l Meningkatkan/perbaikan kebijakan menyangkut perpajakan kendaraan bermotor.
l Mendorong penggunaan produksi dalam negeri.
l Mendorong kebijakan pengembangan kendaraan hemat energi, ramah lingkungan dan harga terjangkau.
l Mendorong kebijakan pengembangan kendaraan domistik.
2. Peningkatan Ekspor
l Meningkatkan pemberian fasilitas untuk industri komponen yang memasok komponen dan bahan baku bagi industri memproduksi komponen tujuan ekspor.
l Mendorong harmonisasi standar dan regulasi teknis otomotif internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional/Agreement 1958 dan peraturan pelaksanaannya.
3. Peningkatan daya saing
l Menyempurnakan/meningkatkan kebijakan pemberian fasilitas pembebasan BM untuk bahan baku industri komponen otomotif.
4. Peningkatan kemampuan industri komponen
l Promosi industri komponen.
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
l Peningkatkan produktifitas industry komponen melalui pemberian bantuan bimbingan produk-tifitas.
5. Peningkatan kemampuan SDM dan kemampuan Teknologi
l Mengembangkan balai latihan kerja untuk industri otomotif dan perawatan kendaraan bermotor.
l Mendorong penyempurnaan kebijakan pem-berian insentif pajak bagi pengembangan SDM dan litbang.
6. Peningkatan kemampuan infrastruktur teknologi
l Meningkatkan kemampuan balai litbang terkait dengan otomotif.
l Meningkatkan kemampuan lab uji komponen otomotif.
l Mendorong peningkatan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang otomotif.
l Mengembangkan pusat desain dan engineering produk komponen otomotif .
B. Jangka Panjang (2015-2025)
1. Penguatan Pasar Domestik:
l Melanjutkan peningkatan/perbaikan kebijakan menyangkut perpajakan kendaraan bermotor.
l Mendorong penggunaan produksi dalam negeri.
l Melanjutkan kebijakan pengembangan ken-daraan hemat energi, ramah laingkungan dan harga terjangkau.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
2. Penguatan Basis Ekspor
l Meningkatkan kerjasama standard dan harmoni-sasi regulasi teknis otomotif internasional.
l Meningkatkan kualitas propduk ototmotif dan komponennya.
3. Peningkatan Daya Saing
l Meningkatkan kebijakan pemberian fasilitas pembebasan BM untuk bahan baku industri komponen otomotif.
4. Penguatan Industri Komponen
l Melanjutkan promosi investasi industri komponen.
l Peningkatkan produktifitas industri komponen melalui pemberian bantuan bimbingan produk-tifitas.
5. Peningkatan kemampuan SDM dan kemampuan Teknologi
l Memperkuat kemampuan balai latihan kerja untuk industri otomotif dan perawatan ken-daraan bermotor.
l Mendorong peningkatan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang otomotif.
6. Penguatan kemampuan infrastruktur teknologi
l Meningkatkan kemampuan lab uji komponen otomotif.
l Memperkuat kemampuan pusat desain dan pengembangan produk otomotif.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Ken
dara
an
Berm
oto
r
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009
Gam
bar
2.
Lo
kasi
Pen
gem
ban
gan
In
du
stri
Ken
dara
an
Berm
oto
r
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri perkapalan merupakan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri per-kapalan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber-satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organi-sasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pe-ngembangan klaster industri perkapalan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Perkapalan adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Kapal/Perahu (KBLI 35111); b. Industri Peralatan dan Perlengkapan
Kapal (KBLI 35112); c. Industri Perbaikan Kapal (KBLI
35113); d. Industri Pemotongan Kapal (KBLI
35114); e. Industri Bangunan Lepas Pantai
(KBLI 35115); f. Industri Pembuatan dan Pemeli-
haraan Perahu Pesiar, rekreasi dan Olahraga (KBLI 35120).
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
3. Pemangku Kepentingan adalah Pe-merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksana-kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Perkapalan, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Perkapalan ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masya-rakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Perkapalan dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PERKAPALAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Perkapalan• Industri Kapal
• Industri Peralatan dan perlengkapan Kapal
• Industri Perbaikan Kapal
• Industri Pemotong Kapal (Ship Breaking)
• Industri Bangunan Lepas Pantai
B. Pengelompokan Industri Perkapalan
1. Kelompok Industri Hulu
Kelompok industri hulu adalah industri yang menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh industri perkapalan. Produk tersebut adalah Ferro/Baja, Non Ferro yaitu aluminium dan kuningan, Fibre glass, kayu, karet, plastik, kaca, tekstil, marine paint, welding electrode dan cathodic Protection.
Industri dalam negeri yang menghasilkan plat baja untuk industri perkapalan mempunyai kapa-sitas sekitar 650.000 ton/tahun, sedangkan yang memproduksi profil diperkirakan sekitar 560.000 ton/tahun. Perusahaan dalam negeri yang menghasilkan welding elctroda mempunyai kapasitas produksi 150.000 ton/tahun.
2. Kelompok Industri Antara
Kelompok industri antara yang dibutuhkan oleh industri perkapalan adalah industri komponen kapal yang terdiri dari mesin penggerak, mesin geladak,
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
electrical machineries, peralatan navigasi dan telekomunikasi dan peralatan lainnya. Kelompok industri ini merupakan pembinaan dari sektor industri lainnya sehingga dibutuhkan kerjasama untuk pengembangan industri komponen, diharapkan pengembangan industri komponen kapal dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan sektor industri lainnya seperti industri elektronik, industri telematika dan industri alat transportasi darat dan kedirgantaraan dalam rangka pemanfaatan utilitas dan diversifikasi produk.
3. Kelompok Industri Hilir
Industri Perkapalan yang didalamnya termasuk industri Bangunan Lepas Pantai (BLP) merupakan kelompok industri hilir, Industri perkapalan Nasional telah dapat menghasilkan kapal dengan ukuran 50.000 DWT. Jenis kapal yang mampu diproduksi galangan kapal nasional adalah: kapal tanker, kapal kargo, kontainer, kapal curah (Bulk Carrier), kapal ikan (Fishing Vessel), kapal penumpang, kapal ferry, kapal perang, kapal khusus dan kapal tunda.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)• Meningkatnya jumlah dan kemampuan industri
perkapalan/galangan kapal nasional dalam pem-bangunan kapal sampai dengan kapasitas 150.000 DWT.
• Meningkatnya produktivitas industri perkapalan/galangan kapal nasional dengan semakin pendeknya delivery time maupun docking days.
B. Jangka Panjang (2010 – 2025)• Adanya galangan kapal nasional yang memiliki
fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT utk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (World class industry).
• Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya.
• Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri komponen kapal nasional untuk mampu men-supply kebutuhan komponen kapal dalam negeri.
• Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) / National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri perkapalan/galangan kapal nasional.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Industri PerkapalanVisi industri perkapalan adalah Indonesia memiliki industri perkapalan yang unggul, mandiri, efisien dan berdaya saing global.
B. Strategi dan Kebijakan• Menjadikan pasar dalam negeri sebagai base
load pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparsi / docking repair dalam negeri.
• Memperkuat dan mepengembangan Klaster industri kapal.
• Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri perkapalan.
• Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal).
• Mengembangkan pusat peningkatan ketrampilan SDM.
• Meningkatkan penguasaan teknologi, RBP melalui Pengembangan PDRKN (Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional).
• Melakukan promosi investasi.
• Melakukan perbaikan iklim usaha (pajak, suku bunga, tata niaga, dll).
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
C. Indikator Pencapaian
2010 2015 2020 2025- Kapal Niaga
s/d 50.000 DWT (Mer-chant ship)
- Kapal Niaga s/d 80.000 DWT (Mer-chant ship)
- Kapal Niaga s/d 200.000 DWT (Mer-chant ship)
- Kapal Niaga s/d 300.000 DWT (Mer-chant ship)
- Kapal Penumpang (Passenger ship)
- Kapal Penumpang (Passenger ship)
- Cruise ship - Cruise ship
- Kapal Kerja - Kapal Kerja kecepatan tinggi
- Kapal Kerja kecepatan tinggi
- Kapal Kerja kecepatan tinggi
- Kapal Patroli (FPB)
- Kapal Pa-troli kecepa-tan tinggi
- Korvet
- Kapal Patroli ke-cepatan tinggi
- Korvet- Frigate
- Kapal Pa-troli kecepatan tinggi
- Korvet- Frigate- Sub marine
- Industri bahan baku & komponen tumbuh
- Industri bahan baku & komponen berkembang
- Industri bahan baku & komponen berkembang
- Industri bahan baku & komponen kuat
- Pusat Desain dan Rekayasa Ka-pal Nasional (PDRKN/NaS-DEC)
- Berkebang-nya PDRKN/NaSDEC
- PDRKN/NaS-DEC mampu mendesain kapal niaga, penumpang, kerja, patroli dan perang
- PDRKN/NaSDEC mampu mendesain kapal berbagai jenis dan ukuran
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
D. Tahapan Implementasi
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ����/M-IND/PER/�0/�00�
6
D. Tahapan Implementasi
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010 -2014)• Melakukan rekstrukturisasi industri perkapalan
melalui modernisasi mesin /peralatan produksi yang sudah berusia tua.
• Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC)
• Pengembangan klaster industri perkapalan
• Pengembangan kawasan khusus industri perkapalan/ galangan kapal.
• Menggunakan kapal standar sesuai perairan /karateristik Indonesia.
• Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.
• Penggunaan kapal produksi dalam negeri.
• Memperbaiki/penyempurnaan iklim usaha.
• Peningkatan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan
• Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal.
• Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan).
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
B. Jangka Panjang (2010 – 2025)• Meningkatkan investasi/perluasan pengembangan
industri galangan kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal baru maupun reparasi kapal sampai dengan kapasitas 300.000 DWT.
• Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) /National Ship Desain and Engineering Centre (NaSDEC).
• Memperkuat pengembangan klaster industri per-kapalan.
• Mengembangkan kawasan khusus industri per-kapalan/galangan kapal.
• Meningkatkan penggunaan kapal standar sesuai perairan/karateristik Indonesia.
• Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.
• Meningkatkan penggunaan kapal produksi dalam negeri.
• Melakukan perbaikan/penyempurnaan iklim usaha.
• Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan.
• Mendorong terbentuknya lembaga keuangan khusus maritim.
• Mendorong kerjasama pengembangan kapal-kapal khusus.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Perk
ap
ala
n
Lam
p�ra
n Pe
ratu
ran
Men
ter�
Per�n
dust
r�an
RI
Nom
or :
����/
M-IN
D/P
ER/�
0/�0
0�
9
G
amba
r 1 K
eran
gka
Ket
erka
itan
Indu
stri
Perk
apal
an
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Lam
p�ra
n Pe
ratu
ran
Men
ter�
Per�n
dust
r�an
RI
Nom
or :
����/
M-IN
D/P
ER/�
0/�0
0�
10
In
dust
ri In
ti In
dust
r� P
erka
pala
n In
dust
ri Pe
nduk
ung
Bah
an b
aku
dan
kom
pone
n ka
pal
Indu
stri
Terk
ait
Per
bank
an, a
sura
ns�,
Lem
baga
ke
uang
an n
an b
ank
Sasa
ran
Jang
ka M
enen
gah
(201
0 –
2015
)
Men
�ngk
atny
a ju
mla
h da
n ke
mam
puan
�ndu
str�
perk
apal
an/g
alan
gan
kapa
l nas
�ona
l dal
am p
emba
ngun
an k
apal
sam
pa� d
enga
n ka
pas�
tas
��0.
000
DW
T
Men
�ngk
atny
a pr
oduk
t�v�ta
s �n
dust
r� pe
rkap
alan
/gal
anga
n ka
pal
nas�
onal
den
gan
sem
ak�n
pen
dekn
ya d
eliv
ery
time
mau
pun
dock
ing
days
.
Sasa
ran
Jang
ka P
anja
ng (2
010 –
2025
)
Ada
nya
gala
ngan
kap
al n
as�o
nal y
ang
mem
�l�k�
fas�
l�tas
pro
duks
� be
rupa
bu�
ld�n
g be
rth/g
rav�
ng d
ock
yang
mam
pu m
emba
ngun
kap
al
dan
mer
epar
as� k
apal
/doc
k�ng
repa
�r sa
mpa
� den
gan
kapa
s�ta
s �0
0.00
0 D
WT
utk
mem
enuh
� keb
utuh
an d
� dal
am m
aupu
n lu
ar n
eger
� (W
orld
cla
ss in
dust
ry)
M
en�n
gkat
nya
kem
ampu
an �n
dust
r� pe
rkap
alan
/gal
anga
n ka
pal
nas�
onal
dal
am m
emba
ngun
kap
al u
ntuk
ber
baga
� jen
�s d
an u
kura
n se
pert�
Kor
vet,
Fr�g
ate,
Cru
�se
Sh�
p, L
PG
Car
r�er d
an k
apal
khu
sus
la�n
nya
M
en�n
gkat
nya
pertu
mbu
han
dan
perk
emba
ngan
�ndu
str�
kom
pone
n ka
pal n
as�o
nal u
ntuk
mam
pu m
ensu
pply
keb
utuh
an k
ompo
nen
kapa
l da
lam
neg
er�
P
usat
Des
a�n
dan
Rek
ayas
a K
apal
Nas
�ona
l (P
DR
KN
) / N
atio
nal S
hip
Des
ign
and
Eng
inee
ring
Cen
tre (N
aSD
EC
) sem
ak�n
ber
kem
bang
dan
se
mak
�n k
uat d
alam
men
duku
ng �n
dust
r� pe
rkap
alan
/gal
anga
n ka
pal
nas�
onal
.
Stra
tegi
•
Men
jad�
kan
pasa
r dal
am n
eger
� seb
aga�
bas
e lo
ad p
enge
mba
ngan
�ndu
str�
perk
apal
an m
elal
u� p
engg
unaa
n pr
oduk
s� k
apal
& ja
sa re
pars
� /
dock
�ng
repa
�r da
lam
neg
er�
• P
engu
atan
dan
pen
gem
bang
an K
last
er �n
dust
r� ka
pal
• M
en�n
gkat
kan
daya
sa�
ng �n
dust
r� m
elal
u� p
engu
atan
dan
pen
dala
man
stru
ktur
�ndu
str�
guna
men
�ngk
atka
n ka
ndun
gan
loka
l dan
day
a sa
�ng
�ndu
str�
perk
apal
an
• M
enge
mba
ngka
n �n
dust
r� pe
nduk
ung
d� d
alam
neg
er� (
�ndu
str�
baha
n ba
ku d
an k
ompo
nen
kapa
l) •
Men
gem
bang
kan
pusa
t pen
�ngk
atan
ket
ram
p�la
n S
DM
•
Pen
guas
aan
tekn
olog
�, R
BP
mel
alu�
Pen
gem
bang
an P
DR
KN
(Pus
at D
esa�
n da
n R
ekay
asa
Kap
al N
as�o
nal)
• M
enar
�k �n
vest
or a
s�ng
•
Per
ba�k
an �k
l�m u
saha
(paj
ak, s
uku
bung
a, ta
ta n
�aga
, dll)
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
Lam
p�ra
n Pe
ratu
ran
Men
ter�
Per�n
dust
r�an
RI
Nom
or :
����/
M-IN
D/P
ER/�
0/�0
0�
11
Ren
cana
Aks
i Jan
gka
Men
enga
h (2
010
-201
5)
M
endo
rong
reks
trukt
ur�s
as� �
ndus
tr� p
erka
pala
n m
elal
u� m
oder
n�sa
s�
mes
�n /p
eral
atan
pro
duks
� yan
g su
dah
beru
s�a
tua.
Men
gem
bang
kan
kem
ampu
an d
esa�
n da
n re
kaya
sa b
erba
ga� j
en�s
ka
pal m
elal
u� p
eman
faat
an P
usat
Des
a�n
dan
Rek
ayas
a K
apal
N
as�o
nal (
PD
RK
N)/N
atio
nal S
hip
Des
ign
and
Eng
inee
ring
Cen
tre
(NaS
DE
C)
M
endo
rong
pen
gem
bang
an k
last
er �n
dust
r� pe
rkap
alan
Men
doro
ng p
enge
mba
ngan
kaw
asan
khu
sus
�ndu
str�
perk
apal
an/
gala
ngan
kap
al.
M
endo
rong
pen
ggun
aan
kapa
l sta
ndar
ses
ua� p
era�
ran
/kar
ater
�st�k
In
done
s�a.
Men
doro
ng p
enge
mba
ngan
�ndu
str�
baha
n ba
ku d
an k
ompo
nen
kapa
l.
Men
doro
ng p
engg
unaa
n ka
pal p
rodu
ks� d
alam
neg
er�.
M
endo
rong
per
ba�k
an/p
enye
mpu
rnaa
n �k
l�m u
saha
.
Men
doro
ng p
en�n
gkat
an k
ual�t
as d
an k
etra
mp�
lan
SD
M b
�dan
g pe
rkap
alan
Men
doro
ng le
mba
ga k
euan
gan
(Ban
k &
Non
Ban
k) u
ntuk
m
emb�
aya�
pem
bang
unan
kap
al.
M
endo
rong
ker
jasa
ma
deng
an lu
ar n
eger
� (an
tar p
emer
�nta
h da
n an
tar p
erus
ahaa
n).
Ren
cana
Aks
i Jan
gka
Panj
ang
(201
0 –
2025
)
Men
doro
ng �n
vest
as�/p
erlu
asan
pen
gem
bang
an �n
dust
r� ga
lang
an
kapa
l den
gan
fas�
l�tas
pro
duks
� unt
uk k
apal
bar
u m
aupu
n re
para
s�
kapa
l sam
pa� d
enga
n ka
pas�
tas
�00.
000
DW
T.
M
enge
mba
ngka
n ke
mam
puan
des
a�n
dan
reka
yasa
ber
baga
� jen
�s
kapa
l mel
alu�
pem
anfa
atan
Pus
at D
esa�
n da
n R
ekay
asa
Kap
al
Nas
�ona
l (P
DR
KN
) /N
atio
nal S
hip
Des
ain
and
Eng
inee
ring
Cen
tre
(NaS
DE
C)
M
empe
rkua
t pen
gem
bang
an k
last
er �n
dust
r� pe
rkap
alan
.
Men
doro
ng p
enge
mba
ngan
kaw
asan
khu
sus
�ndu
str�
perk
apal
an/g
alan
gan
kapa
l.
Men
doro
ng p
engg
unaa
n ka
pal s
tand
ar s
esua
� per
a�ra
n/ka
rate
r�st�k
In
done
s�a.
Men
doro
ng p
enge
mba
ngan
�ndu
str�
baha
n ba
ku d
an k
ompo
nen
kapa
l.
Men
doro
ng p
engg
unaa
n ka
pal p
rodu
ks� d
alam
neg
er�.
M
endo
rong
per
ba�k
an/p
enye
mpu
rnaa
n �k
l�m u
saha
.
Men
doro
ng p
en�n
gkat
an k
ual�t
as d
an k
etra
mp�
lan
SD
M b
�dan
g pe
rkap
alan
Men
doro
ng te
rben
tukn
ya le
mba
ga k
euan
gan
khus
us m
ar�t�
m
M
endo
rong
ker
jasa
ma
peng
emba
ngan
kap
al-k
apal
khu
sus
Uns
ur P
enun
jang
Pa
sar :
a.
M
enja
d�ka
n pa
sar d
alam
neg
er� s
ebag
a� b
ase
load
pe
ngem
bang
an �n
dust
r� pe
rkap
alan
mel
alu�
pen
ggun
aan
prod
uks�
kap
al &
jasa
repa
rs� /
doc
k�ng
repa
�r da
lam
neg
er�
SDM
: a.
Men
doro
ng p
en�n
gkat
an k
ual�t
as d
an k
etra
mp�
lan
SD
M b
�dan
g pe
rkap
alan
In
fras
truk
tur :
a.
P
enge
mba
ngan
kaw
asan
�ndu
str�
perk
apal
an
b.
Pen
guat
an d
an p
enge
mba
ngan
Kla
ster
�ndu
str�
kapa
l c.
P
erba
�kan
�kl�m
usa
ha (p
ajak
, suk
u bu
nga,
tata
n�a
ga, d
ll)
G
amba
r 2. K
eran
gka
Peng
emba
ngan
Indu
stri
Perk
apal
an
G
am
bar
2.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Perk
ap
ala
n
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Gambar 3. Bagan Keterkaitan Industri Perkapalan
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009
Lam
p�ra
n Pe
ratu
ran
Men
ter�
Per�n
dust
r�an
RI
Nom
or :
����/
M-IN
D/PE
R/�0
/�00
�
13
Ta
bel 1
. Lok
asi P
enge
mba
ngan
Indu
stri
Perk
apal
an
No.
Re
ncan
a Ak
si 20
10-2
015
Pem
erin
tah
Pusa
t Pe
mda
As
osia
si Le
mba
ga L
itban
g/PT
Le
mba
ga
Keua
ngan
Fo
rum
Depp
erin
De
phub
De
pkeu
DK
P ES
DM
Bapp
enas
Di
nas
Indu
stri
Dina
s H
ubla
IP
ERIN
DO
INSA
PD
RKN
PT
BK
I Ba
nk
Non
Ba
nk
Wor
king
G
roup
, Fa
silit
asi
Klas
ter
1 M
enfa
silita
si re
kstru
ktur
isasi
indu
stri
perk
apala
n m
elalu
i mod
erni
sasi
mes
in
/per
alata
n pr
oduk
si ya
ng su
dah
beru
sia tu
a. √
√
√ √
2 M
enge
mba
ngka
n ke
mam
puan
des
ain d
an
reka
yasa
ber
baga
i jen
is ka
pal m
elalu
i pe
man
faata
n Pu
sat D
esai
n da
n Re
kaya
sa
Kapa
l Nas
iona
l (PD
RKN)
/Nati
onal
Ship
De
sign
and
Engi
neer
ing
Cent
re (N
aSDE
C)
√ √
√ √
√ √
√
3
Peng
emba
ngan
klas
ter in
dustr
i per
kapa
lan
√
√
√
√
√
4 Pe
ngem
bang
an k
awas
an k
husu
s ind
ustri
pe
rkap
alan/
gal
anga
n ka
pal.
√
√
√ √
√
5 M
engg
unak
an k
apal
stand
ar se
suai
pera
iran
/kar
ateris
tik In
done
sia.
√ √
√
√
√ √
√ √
√
6 M
enge
mba
ngka
n in
dustr
i bah
an b
aku
dan
kom
pone
n ka
pal.
√
√
√ √
7 M
endo
rong
pen
ggun
aan
kapa
l pro
duks
i da
lam n
eger
i. √
√
√ √
√
√ √
√ √
√
√ √
8
Mem
perb
aiki/p
enye
mpu
rnaa
n ik
lim u
saha
. √
√
√
√
√ √
9
Peni
ngka
tan k
ualit
as d
an k
etram
pilan
SDM
bi
dang
per
kapa
lan
√
√
√
√
10
Men
doro
ng le
mba
ga k
euan
gan
(Ban
k &
Non
Ban
k) u
ntuk
mem
biay
ai
pem
bang
unan
kap
al.
√
√
√ √
√
√
11
Men
ingk
atkan
ker
jasam
a den
gan
luar
ne
geri
(ant
ar p
emer
intah
dan
antar
pe
rusa
haan
). √
√
√
√
Tab
el 1
. Lo
kasi
Pen
gem
ban
gan
In
du
stri
Perk
ap
ala
n
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
��PETA PANDUAN (Road Map)PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
b. Bahwa Industri kedirgantaraan merupa-kan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kedirgan-taraan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se-bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
��PETA PANDUAN (Road Map)PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organi-sasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kedirgantaraan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Kedirgantaraan adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI 35301);
b. Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang (KBLI 35302).
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
��PETA PANDUAN (Road Map)PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
4. Menteri adalah Menteri yang melaksana-kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kedirgantaraan, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kedirgantaraan ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kedirgantaraan dilaksana-kan sesuai dengan Peta Panduan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
��PETA PANDUAN (Road Map)PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
KEDIRGANTARAAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri KedirgantaraanIndustri Kedirgantaraan dalam konteks industri manufaktur pesawat terbang jika dilihat dari perspektif proses bisnis, memiliki beberapa karakteristik yang membedakan industri lain dengan industri pesawat terbang, industri pesawat terbang dinilai sebagai industri yang kompleks, multi disiplin keilmuan dan lingkungan yang dinamis.
Intinya adalah, karakteristik industri pesawat terbang adalah: (1) Padat teknologi, (2) Rentang waktu pengembangan relatif lama, (3) Padat modal, (4) Padat karya, (5) Pasar terbatas, (6) Sarat akan aturan, (7) Hubungan yang erat dengan pemasok, (8) Melibatkan peran pemerintah.
Karekteristik yang ke-8 (melibatkan peran pemerintah), menarik untuk dicermati, karena industri pesawat terbang merupakan industri strategis sehingga industri ini selalu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah yang berkuasa. Berikut beberapa kutipan tentang adanya indikasi kuat keterlibatan dan peran Pemerintah dalam pengembangan industri kedirgantaraan yang dimilikinya.
1. Boeing (Usa) & Airbus (Eropa)
Pada tahun 2004 Amerika Serikat (USA) & Uni Eropa (EU) membawa sengketa perdagangannya ke WTO dimana USA menyatakan bahwa Airbus telah menerima US$ 15 Miliar subsidi dan sebaliknya EU menyatakan bahwa Boeing telah menerima US$
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
18 Miliar subsidi. Tahun 1992 EU dan USA sepakat membatasi subsidi sampai 33% dari total biaya pengembangan pesawat baru.
2. HAMC (China):
Didukung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi dan bantuan modal. Pemerintah China melindungi pasar dengan mengharuskan investor asing untuk melakukan joint venture untuk memasuki pasar China, dan seluruh kebutuhan pesawat dalam negeri harus di penuhi dan atau melibatkan Industri China.
3. Bombardier (Canada):
Obligasi dijamin oleh pemerintah sehingga memudah-kan Bombardier untuk mendapatkan dana. R&D didukung oleh pemerintah dengan memberikan sekitar US$ 2 miliar setiap tahunnya.
4. EMBRAER (Brazil):
Pemerintah memberikan subsidi yang dalam 2 tahun terakhir nilainya telah mencapai US$ 1 Miliar.
5. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon (Amerika):
Departemen Pertahanan (DoD) secara rutin mem-berikan kontrak untuk pengadaan alat-alat dan sistim pertahanan sebesar lebih dari US$ 70 Miliar per tahun.
6. Evektor (Skotland)
Pemerintah menanggung seluruh biaya pengem-bangan pesawat terbang EV55 dan menutup peluang bagi mitra asing untuk masuk atau ikut dalam konsorsium pengembangan pesawat pada kelas tersebut.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
B. Pengelompokan Industri KedirgantaraanPengelompokan klaster industri kedirgantaraan dapat dibagi kedalam 2 (dua) grup industri yang dapat menjadi mitra industri inti:
1. Satu group yang masuk didalam perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan untuk pengembangan prasarana perusahaan, misalkan dalam bidang informasi, computer, catering, percetakan dan sebagainya yang bersifat prasarana.
2. Satu group lagi yang berkaitan dengan produk, khusus group ini dibagi 2 (dua) kelompok yaitu ; Group yang menghasilkan produk-produk yang lansung dipasang di produk dan yang tidak dipasang diproduk, misalnya Tool, Jig, Fixture, Casting dan Moulding.
Pengelompokkan industri pendukung dalam industri pesawat terbang, menurut Niosi, Jorge and Majlinda Zhegu dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tingkatan (Tier), dimana setiap Tier merepresentasikan kompleksitas pengerjaan dimana kriteria Fit, Form and Function menjadi prasyarat utama (lihat ilustrasi gambar 3.3), berikut uraian dari masing-masing Tier:
Tier I, merepresentasikan pemilik desain, pengerjaan Assembly airframe hingga penjualan produk akhir (end product).
Tier II, merepresentasikan pembuatan komponen, meliputi onboard avionic system, Propulsi, Airframe Structure, Subassembly, Subsystem.
Tier III, merepresentasikan industri pendukung electronic and electrical Components and part, Electronic System and subsystem, engines and Components, Engines Accessories,
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Starting system and electrical power sources, fuselage and structures, interior cabin, system and components, Environmental Control System, Fuel System. Landing gear system dan hydraulic system.
Tier IV, merepresentasikan industri pendukung pembuatan Detail part manufacturing (DPM) yang merupakan bagian dari industri rantai pasok komponen pesawat terbang.
Gambar 1:AEROSPACE INDUSTRIAL CLUSTER
a. Kelompok Industri Hulu
Berdasarkan perspektif industri manufaktur ke-dirgantaraan dimana Pesawat Terbang sebagai industri intinya, maka industri hulu didefinisikan sebagai industri yang memasok bahan baku material [raw material] pesawat terbang.
Secara umum, material untuk pembuatan komponen pesawat terbang dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Aluminum Alloy, sebagai struktur pesawat (aiframe structure) dimana keunggulan metal
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
ini, jika digunakan dengan tepat, adalah mudah dalam manufacturing, memiliki high strength yang tinggi, fatigue life yang panjang dan ketahanan korosi yang baik. Penggunaan diantaranya untuk:
• Untuk komponen skin yang membutuhkan fatigue strength yang tinggi, seperti wing lower skin, digunakan 2024-T3
• Lower wing stringer: 2024-T4 extrusions
• Untuk komponen skin yang membutuhkan static strength yang tinggi, seperti wing upper skin, digunakan clad 7075-T6 plate
• Upper wing stringer: 7075-T6 extrusions
• Major fuselage frame: 7075-T73 plate
• Sheet metal fuselage frame: clad 2014-T6
• Machined structural components: 7075-T73 plate
• Main landing gear frame: 7175-T736 die forging
• Semi-structural machining 6061-T6 plate
2) Steel Alloy, dipilih untuk komponen dimana kekuatan material dan compactness nya sangat penting, Penggunaan diantaranya untuk:
• Flap track support: Stailess steel
• Main/Nose Landing gear: 300 M heat treated sampai 260 Ksi
• Small steel parts: SAE 4340 heat treated sampai 160 Ksi.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
3) Titanium, dipilih untuk engine nacelle fire zone.
4) Fiber Reinforced Plastic, terutama jenis Kevlar 49, digunakan untuk nose avionics compartment shell (dalam bentuk simple laminate), cabin ceilings, walls, overhead bins dan cabin floor (dalam bentuk skin laminate yang melapisi sandwich structure dengan Nomex honeycomb didalamnya sebagai core). Untuk daerah struktur yang tidak memiliki konsentrasi tegangan yang tinggi jenis sambungan Metal-to-metal bonding digunakan untuk menyambung skin-stringer dan skin-doubler plates. Jenis adhesive yang digunakan adalah AF330 yang diproduksi 3M Company. Sistim nitrile phonolic ini di “cured” pada suhu 3500 untuk berubah menjadi EC1593 corrosion resistant primer. Lapisan ini dioleskan pada kedua permukaan yang akan disambung disusul dengan AF30 adhesive film sebelum kedua permukaan tersebut direkatkan.
5) Rubber, dipergunakan untuk seal atau filler sebagai peredam jika terjadi getaran (fibrasi) yang tidak diinginkan.
6) Textile, dipergunakan untuk bahan interior, seperti jok dan beberapa accessories dalam cabin pesawat.
7) Glass, dipergunakan pada komponen lampu, panel dan jedela tembus pandang dan beberapa accessories dalam cabin pesawat.
8) Plastics, dipergunakan pada komponen interior seperti pada panel dan accessories dalam cabin pesawat.
9) Chemical, dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi misalnya pada proses surface
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
treatment, chemical milling, painting, dll. Untuk meningkatkan kualitas material, proteksi dan estetika.
Yang menjadi persoalahan adalah, hingga saat ini belum ada satupun industri nasional yang memenuhi standar mutu sebagai pemasok bahan baku pem-buatan komponen pesawat terbang. Industri hulu yang ada baru bisa menghasilkan material-material umum yang hanya dapat dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan material untuk konstruksi bangunan yang memiliki tingkat resiko jauh di bawah standar mutu untuk material pesawat terbang.
b. Kelompok Industri Antara
Salah satu trend industri manufaktur global saat ini adalah fokus pada integrasi pesawat (aircraft integration). Dalam arti, industri manufaktur pe-sawat hanya fokus pada produk akhir (pesawat terbang) sementara industri non core business termasuk komponen Tier II s.d Tier IV di outsource kepada industri rantai pasok yang ada.
Dengan demikian kelompok industri antara dalam industri manufaktur pesawat terbang dapat di-definisikan sebagai kelompok industri rantai pasok, antara lain meliputi:
• Industri Detail Part Manufacturing
• Industri Component Manufacturing
• Industri Tool, Jig, Casting and Mold
• Industri Engine Component
• Industri Propulsion System
• Industri Interior & Cabin System
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
• Industri Environmental Control System
• Industri Fuel System
• Industri Landing Gear System
• Industri Hydraulic System
• Industri Electronic System
• Industri Electric and Electronic Component Part
• Industri NAV COM & Mission System
Kondisi Industri antara di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan industri hulu, industri antara yang ada tidak banyak yang dapat men-supply industri hilir, kalau pun ada hanya sebatas komponen yang tidak melekat langsung pada struktur utama pesawat, misalnya industri tool dan jig, molding and casting.
AS9100 sebagai standar mutu yang spesifik berlaku dalam industri dirgantara. Beberapa standard yang merupakan paket persyaratan manajemen mutu internasional ini adalah:
• 9100 – Quality Management System for Aerospace Manufactures
• 9102 – First Article Inspection
• 9103 – Management of Key Characteristics
• 9104 – Requirements for Registration of Aerospace Quality Management Systems
• 9110 – Quality Management System for Aerospace Repair Stations
• 9120 – Quality Management System for Distributors
Sedangkan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan atas 40 industri di Indonesia, dapat disimpulkan:
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
a. Dalam industri komponen, terdapat industri alat bantu yang menyertainya, industri ini yang biasanya disebut dengan Tools-Mould. Saat ini terdapat potensi resources (sumber daya) yang memiliki kemampuan untuk pembuatan Tools-Mould.
b. Peta potensi industri pendukung yang siap menjadi mitra industri inti atau menjadi bagian dari industri rantai pasok pembuatan komponen pesawat, dapat disajikan sebagai berikut:
BASIS INDUSTRI
SUB CONTRACTPerush (%)*
EXTENDED TYPE B
Perush (%)*
EXTENDED TYPE A
Perush (%)*
TOTAL KETERSEDIAAN
Perush (%)*
Mach�n�ng � (�) � (��) � (��,�) �� (��,�)
Metal form�ng � (�) � (�,�) � (�,�) � (��)
Bond�ng & Compos�te
0 (0) � (�,�) � (�,�) � (��)
*) Jumlah Perusahaan (%) terhadap 40 perusahaan yang diteliti
Cara baca, bahwa:
Terdapat 2 perusahaan atau 5% dari 40 perusahaan yang disurvey siap menjadi Sub Contractor per-mesinan Komponen Pesawat Terbang.
Extended shop type B adalah industri yang memiliki kemampuan alur proses produksi dalam pembuatan komponen pesawat terbang dari prime manufacture untuk lingkup: Aktifitas persiapan material, Aktifitas Proses standard, Aktifitas Proses Khusus, Aktifitas marking indetifikasi part
Extended shop type A adalah industri yang memiliki kemampuan alur proses produksi dalam
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
pembuatan komponen pesawat terbang dari prime manufacture untuk lingkup: Aktifitas persiapan material, Aktifitas Proses standard, Aktifitas marking indetifikasi part
c. Kelompok Industri Hilir
Jika kelompok industri hilir didefinisikan sebagai industri yang menghasilkan end-product (pesawat terbang), maka di Indonesia hanya terdapat 1 (satu) Industri manufaktur pesawat terbang yaitu PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
Industri hilir ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara yang mampu meng-hubungkan, sebagai jembatan udara, lebih dari 17.000 kepulauan di Indonesia, serta dorongan keinginan untuk menguasai teknologi tinggi dibidang kedirgantaraan sebagai motor penggerak dalam percepatan pembangunan dari aspek kemudahan akses tansportasi udara, dengan harapan industri ini tumbuh dan berkembang merangsang percepatan pertumbuhan industri antara dan industri hulu, gagasan ini tercermin dari 4 (empat) tahap alih teknologi kedirgantaraan di indonesia.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
Sebagaimana diketahui, Portofolio bisnis Industri Ke-dirgantaraan Nasional dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok besar berdasarkan kelompok satuan usaha, adalah sebagai berikut:
1) Aerostructure, mengelola bisnis komponen pesawat terbang.
2) Aircraft Integration, mengelola bisnis pesawat terbang dan helikopter.
3) Aircraft Services, mengelola bisnis jasa perawatan dan pemeliharaan.
4) Technology and Development, mengelola bisnis jasa engineering dan sistem senjata.
Berdasarkan analisis SWOT dan kajian daya saing Industri kedirgantaraan nasional fokus permasalahan terletak pada tidak adanya produk pesawat terbang unggulan yang dimiliki. Saat ini terdapat produk yang akan dijadikan unggulan yaitu CASR23. Untuk menentukan strategi produk CASR 23 yang cocok untuk industri kedirgantaraan nasional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif:
1. Take over Design Right, mengambil alih hak desain yang dimiliki orang lain, misalnya apa yang terjadi pada pesawat Twin Otter (Canada) yang saat ini di beli oleh perusahaan Amerika.
2. New Product Development, melakukan pengembangan baru.
3. Licensing, lisensi produksi, seperti yang terjadi pada NC212-200.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Masing-masing memiliki pro dan kontra, yang menjadi pertimbangan biasanya adalah: kecepatan masuk pasar (time to market), harga jual dan resiko bisnis.
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 1255/M-IND/PER/10/2009
10
Gambar II.1. Kajian pro-kontraPendekatan dalam mendapatkan produk baru
Status perancangan CASR 23 status Juni 2009; Program CASR 23 PTDI
(N219) dituntut untuk memiliki unjuk kerja STOL (Short Take-Off and Landing)
yang prima. Secara teknis hal ini berarti N219 harus memiliki koefisien gaya
angkat CL (lift coefficient) yang tinggi. Dengan mempertimbangkan kondisi
geografis penerbangan rute perintis dan tuntutan pasar, Tim Engineering N219
menetapkan target koefisien gaya angkat CL sebesar 2.90. Dengan target CL
sebesar 2.90 ini maka N219 mampu mendarat pada landasan sepanjang 563 m
dan lepas landas pada landasan 428 meter, untuk kondisi ketinggian landasan
pada sea level dengan 19 penumpang (maksimum landing and take off weight).
Di penghujung tahun 2008, Program N219 mengukir prestasi gemilang
pada pengujian WTT (Tahap II). Program ini didanai oleh BPPT mulai dari
pembuatan model pesawat dengan skala 1:6.3 pada akhir tahun 2008 di LAGG
(Laboratorium Aerogasdinamika dan Getaran) di Serpong.
Demikian juga dari hasil pengujian terowongan angin ini memberikan
verifikasi bahwa desain N219 memenuhi target STOL yang sangat penting untuk
melayani penerbangan rute perintis. Hal yang lebih membanggakan lagi adalah
hasil ini merupakan karya anak bangsa tanpa bantuan tenaga asing.
Gambar II.1. Kajian pro-kontraPendekatan dalam mendapatkan produk baru
Status perancangan CASR 23 status Juni 2009; Program CASR 23 PTDI (N219) dituntut untuk memiliki unjuk kerja STOL (Short Take-Off and Landing) yang prima. Secara teknis hal ini berarti N219 harus memiliki koefisien gaya angkat CL (lift coefficient) yang tinggi. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis penerbangan rute perintis dan tuntutan pasar, Tim Engineering N219 menetapkan target koefisien gaya angkat CL sebesar 2.90. Dengan target CL sebesar 2.90 ini maka N219 mampu mendarat pada landasan sepanjang 563 m dan lepas landas pada landasan 428 meter, untuk kondisi ketinggian landasan pada sea level dengan 19 penumpang (maksimum landing and take off weight).
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
Di penghujung tahun 2008, Program N219 mengukir prestasi gemilang pada pengujian WTT (Tahap II). Program ini didanai oleh BPPT mulai dari pembuatan model pesawat dengan skala 1:6.3 pada akhir tahun 2008 di LAGG (Laboratorium Aerogasdinamika dan Getaran) di Serpong.
Demikian juga dari hasil pengujian terowongan angin ini memberikan verifikasi bahwa desain N219 memenuhi target STOL yang sangat penting untuk melayani penerbangan rute perintis. Hal yang lebih membanggakan lagi adalah hasil ini merupakan karya anak bangsa tanpa bantuan tenaga asing.
Sedangkan untuk menentukan strategi menghasilkan produk CASR 25 (kelas CN235) yang cocok untuk industri kedirgantaraan nasional data ini adalah pengembangan CN235 Next- Generation.
A. Program Industri Kedirgantaraan Jangka Menengah (2010-2014)
• Melakukan restrukturisasi lanjutan dan revitalisasi bisnis industri kedirgantaraan; dalam bentuk:
m Mengkaji sistem pengelolaan bisnis yang ada saat ini dan menata sistem organisasi perusahaan yang lebih efisien, terlebih lagi industri dirgantara nasional di tahun 2015 akan menghadapi kesenjangan jumlah dan komposisi SDM kerena memasuki usia pensiun sementara sistem regenerasi dan kaderisasi terlambat, infrastruktur permesinan dan fasilitas laboratorium telah berusia tua.
m Evaluasi atas sistem desentralisasi organisasi yang dijalankan saat ini, karena:
Desentralisasi yang tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas dan mind setting yang
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
baik akan menyuburkan arogansi sektoral dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil.
Desentralisasi cenderung baik pada tataran operasional kerena lebih fokus, namun lemah dalam pengorganisasian vertikal dan lintas direktorat.
Desentralisasi organisasi jika tidak dikelola dengan leadership yang kuat cenderung terjadi duplikasi fungsi organisasi.
m Perlu dilakukan program efisiensi perusahaan secara berkelanjutan.
• Mengembangkan pesawat kelas CASR 23 dan CASR 25 berpenumpang sekitar 50 Penumpang;
• Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan fasilitas industri Pesawat terbang dalam bentuk pembuatan komponen, perawatan & perbaikan pesawat terbang dalam negeri dan Jasa Enjiniring.
B. Program Industri Kedirgantaraan Jangka Panjang (2010-2025)• Meningkatkan sumber pendanaan (capital market)
dan instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri pesawat terbang nasional;
• Implementasi sistem offset, untuk maksud melindungi industri nasional;
• Sinergi klaster industri kedirgantaraan nasional, baik dalam industri Inti, Pendukung, Terkait, Industri Hulu dan Hilir.
• Mengembangkan bisnis pesawat udara jarak pendek (commuter) dan menengah (commuter regional) untuk berbagai kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Industri Kedirgantaraan Nasional
Berdasarkan kebijakan industry nasional terlihat bahwa Industri Alat Angkut (Kedirgantaraan) termasuk ke dalam industri andalan Nasional. Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita-citakan di atas, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi “sebuah negara industri tangguh di dunia”.
Dengan Misi:
a) Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
b) Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;
c) Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;
d) Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;
e) Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;
f) Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
g) Menjadi andalan pembangunan industri yang ber-kelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Agar misi nasional terserbut tercapai, maka Industri pelaksana harus memiliki Misi dan Visi yang sinkron dengan kebijakan pemerintah, berikut pernyataan visi dan misi industri dirgantara nasional (PTDI Persero).
Pernyataan Visi Industri Kedirgantaraan:
To be the world class aerospace company based on high technology mastery and cost competitiveness in the global market. [Menjadi industri pesawat terbang kelas dunia yang bertumpu pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya].
Pernyataan Misi Industri Kedirgantaraan:
Conduct business activities with the orientation on producing competitive cost products and services. [Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis & komersil dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya].
As the center of competency in Aerospace Industry especially in engineering, design, manufacturing, production, and maintenance for both commercial and military mission aircrafts. [Sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara, terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi dan pemeliharaan untuk kepentingan komersil dan militer serta untuk aplikasi di luar industri dirgantara].
As a major player in the global industries which has strategic alliance with other world class Aerospace Industries. [Menjadikan perusahaan sebagai pemain kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis dengan industry dirgantara kelas dunia lainnya].
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
Dari uraian di atas, terlihat benang merah yang sangat jelas dan selaras antara Visi dan Misi Industri Pelaksana dan Visi dan Misi Industri Nasional.
B. Indikator Keberhasilan Industri Kedirgan-taraan NasionalSesuai dengan misi pengembangan industri kedirgan-taraan nasional, maka indikator keberhasilnya dapat ditetapkan sebagai berikut:
a) Pesawat terbang produksi industri dirgantara nasional menjadi pesawat terbang pilihan yang mampu membuka akses transportasi udara di Indonesia;
b) Moda transportasi udara mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan pertumbuhan ekonomi nasional;
c) Industri pesawat terbang nasional menjadi peng-ganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi ekonomi masyarakat baik pada industri pendukung dan industri terkait;
d) Industri pesawat terbang nasional menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemandirian industri kedirgantaraan nasional;
e) Industri pesawat terbang nasional Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;
f) Industri pesawat terbang nasional jika sewaktu-waktu diperlukan dapat menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
g) Industri pesawat terbang nasional menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.
C. Tahap Implementasi Berdasarkan sasaran program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana yang dijelaskan pada uraian terdahulu, maka kebangkitan kembali (the second wave) industri kedirgantaraan nasional dapat terjadi jika industri tersebut mampu:
a. Menyiapkan instrumen bisnis (Financing, Aircraft Leasing dan Offset Program).
b. Melanjutkan restrukturisasi bisnis, sesuai perkembangan lingkungan bisnis.
c. Mengembangkan produk unggulan milik sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain.
d. Memiliki produk unggulan dibidang Engineering Services.
e. Menjadi pemasok komponen Tier I dan II.
f. Memiliki produk unggulan dibidang MRO.
Dengan tahapan sebagai berikut:
Tahap 1 : Penguatan Fundamental Bisnis
Tahap 2 : Pengembangan Daya Saing Portfolio Bisnis
Tahap 3 : Pertumbuhan dan Kesehatan Perusahaan
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 1255/M-IND/PER/10/2009
16
d. Memiliki produk unggulan dibidang Engineering Services.
e. Menjadi pemasok komponen Tier I dan II.
f. Memiliki produk unggulan dibidang MRO.
Dengan tahapan sebagai berikut :
Tahap 1 : Penguatan Fundamental Bisnis
Tahap 2 : Pengembangan Daya Saing Portfolio Bisnis
Tahap 3 : Pertumbuhan dan Kesehatan Perusahaan
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar III.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasional
Strategi yang perlu dikembangkan :
1. Strategi produk, harus memiliki produk unggulan milik sendiri, karena
produk pesawat yang ada saat ini sudah tua (era 70-an) dan berstatus
lisensi dari prinsipalnya.
2. Strategi bisnis, harus melakukan perbaikan citra perusahaan,
pemberdayaan asset, penjualan non productive asset, dan membangun
aliansi strategis dalam bentuk Alliance dan joint venture.
3. Strategi organisasi, menyesuaikan organisasi sesuai kebutuhan dan
pertumbuhan SDM zero growth.
4. Strategi operasi, melakukan efisiensi disetiap lini operasi bisnis.
Gambar III.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasional
Strategi yang perlu dikembangkan:
1. Strategi produk, harus memiliki produk unggulan milik sendiri, karena produk pesawat yang ada saat ini sudah tua (era 70-an) dan berstatus lisensi dari prinsipalnya.
2. Strategi bisnis, harus melakukan perbaikan citra perusahaan, pemberdayaan asset, penjualan non productive asset, dan membangun aliansi strategis dalam bentuk Alliance dan joint venture.
3. Strategi organisasi, menyesuaikan organisasi sesuai kebutuhan dan pertumbuhan SDM zero growth.
4. Strategi operasi, melakukan efisiensi disetiap lini operasi bisnis.
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
Agar dapat menyusun rencana aksi yang relatif detail, maka perlu dilakukan pemetaan klaster industri kedirgantaraan nasional sebagai bahan untuk mendefinisikan peran pihak-pihak yang berkepentingan dalam klaster industri ini. Berikut ilustrasi Klaster Industri Kedirgantaraan Nasional sebagaimana pada tabel 4 Berikut ini.
Tabel IV.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasonal
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 1255/M-IND/PER/10/2009
17
BAB IV
PROGRAM / RENCANA AKSI
Agar dapat menyusun rencana aksi yang relatif detail, maka perlu dilakukan
pemetaan klaster industri kedirgantaraan nasional sebagai bahan untuk
mendefinisikan peran pihak-pihak yang berkepentingan dalam klaster industri ini.
Berikut ilustrasi Klaster Industri Kedirgantaraan Nasional sebagaimana pada tabel
4 Berikut ini.
Tabel IV.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasonal
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Gam
bar I
V.1.
Kla
ster
Indu
stri
Ked
irgan
tara
an
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 1255/M-IND/PER/10/2009
18
Gambar IV.1. Klaster Industri Kedirgantaraan
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 1255/M-IND/PER/10/2009
19
Tab
el IV
. 1
:R
en
can
a A
ksi
Pro
gra
m J
an
gka M
en
en
gah
(2
01
0-2
01
4)
Kla
ster
Ind
ust
ri K
ed
irg
an
tara
an
Nasi
on
al
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 1255/M-IND/PER/10/2009
20
Tab
el IV
. 2
:R
en
can
a A
ksi
Pro
gra
m J
an
gka P
an
jan
g (
20
10
-20
25
)K
last
er
Ind
ust
ri K
ed
irg
an
tara
an
Nasi
on
al
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKERETAAPIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
b. Bahwa Industri perkeretaapian me-rupakan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri per-keretaapian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se-bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PER-KERETAAPIAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri perkeretaapian untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Perkeretaapian adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya (KBLI 35201);
b. Jasa Penunjang Industri Kereta Api (KBLI 35202).
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
4. Menteri adalah Menteri yang me-laksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Peme-rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Perkeretaapian, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Perkeretaapian ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Perkeretaapian di-laksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PERKERETAAPIAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Perkeretaapian
Kereta api adalah jenis transportasi yang dapat merupakan jawaban terhadap tuntutan angkutan massal yang memberikan jaminan ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan penumpang atau barang. Kereta api juga dapat merupakan jawaban untuk efisiensi bahan bakar dan pelestarian lingkungan. Mengacu pada bangunan industri 2020, dimana yang akan menjadi pilar utama perindustrian Indonesia yang disebut juga sebagai pilar masa depan adalah industri agro, industri telematika dan industri alat angkut (transportasi). Kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang ditemukan pada awal revolusi industri, saat ini daya saingnya menurun. Namun terdapat pertumbuhan pada angkutan perkotaan, kereta api cepat dan kereta api barang.
Indonesia memiliki industri strategis untuk industri kereta api ini yaitu PT. Industri Kereta Api (PT. INKA) yang saat ini sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh negara Republlik Indonesia. Kondisi geografis dan demografi Indonesia menjadikan industri ini mendesak untuk dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini.
Adapun Industri Kereta api meliputi antara lain:
Industri manufakturing sarana kereta api Jasa rehabilitasi/retrofit sarana kereta api Jasa engineering dan trading kereta api Diversifikasi poduk
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
B. Pengelompokan Industri PerkeretaapianIndustri Kereta api dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
a. Kelompok Industri Hulu diantaranya:
Industri plat baja
Industri aluminium molding
b. Kelompok Industri Antara diantaranya:
Industri fabrikasi komponen
Industri coupling
c. Kelompok Industri Hilir diantaranya:
Industri konstruksi rangka
Industri rangka bogie cor
Industri lokomotif
Industri gerbong barang
Industri propulsi
Industri inti dari industri kereta api meliputi diantaranya industri konstruksi rangka, bogie, lokomotif, gerbong barang.
Industri pendukung adalah industri sebagai pemasok utama bahan baku yang secara langsung membentuk produk atau mutlak diperlukan serta mempunyai keterkaitan yang kuat dengan industri intinya. Industri yang termasuk ke dalam industri penunjang industri kereta api antara lain : industri bogie cor, coupler, system rem, fabrikasi komponen,
Industri terkait adalah industri yang mempunyai hubungan tidak langsung, namun sangat diperlukan antara lain industri AC, windows, seat interior panel, glass.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010-2014)
Mengembangkan produk-produk andalan berupa:
Kereta barang, yang antara lain diperuntukkan sebagai kereta bagasi Jawa, gerbong kontainer Jawa, Gerbong batu bara Kaltim dan gerbong batu bara Sumsel.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
3
BAB II
SASARAN
A. Jangka Menengah (2010-2014)
Mengembangkan produk-produk andalan berupa :
Kereta barang, yang antara la�n d�peruntukkan sebaga� kereta bagas�
Jawa, gerbong konta�ner Jawa, Gerbong batu bara Kalt�m dan
gerbong batu bara Sumsel.
Kereta penumpang, d�peruntukkan bag� angkutan penumpang antar
kota mel�put� kereta ekonom�, kereta argo, kereta anggrek dan kereta
ekspor.
KERETA BARANG
KERETA BAGASI JAWA
GERBONG KONTAINER
JAWA
GEBONG BATU BARA
KALTIM
GERBONG BATU BARA
SUMSEL
1982-2007
1995-2003
1997-2002
2002-2005
Kereta penumpang, diperuntukkan bagi angkutan penumpang antar kota meliputi kereta ekonomi, kereta argo, kereta anggrek dan kereta ekspor.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
4
Kereta rel l�sr�k, d�peruntukkan bag� angkutan penumpang dalam kota
pengembangannya mel�put� antara la�n KRL ekonom�
Kereta rel d�esel, d�peruntukkan bag� angkutan penumpang dalam
kota pengembangannya mel�put� antara la�nKRD, KRDE, KRD-I,
Ra�lbus
KERETA PENUM-PANG
KERETA EKONOMI
KERETA ARGO
KERETA ANGGREK
KERETA EKSPOR
1982-2007
1995-2003
1997-2002
2002-2020
INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD CARBODY : MILD STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTER STANDAR NT-11 90 KM/J
INTERIOR : GFRP CARBODY : MILD STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS 120 KM/J
MODEL BISNIS:JOB ORDER MELALUI TENDER KOMPETENSI: DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 9-12 BULAN PRODUKTIVITAS : 2 HARI/KERETA, KAPASITAS : 120 UNIT/TH
SEBAGAI PRODUK GENERIK
(PLATFORM) DESAIN
KERETA REL
LISTRIK
KRL EKONOM
I
KRL EKONOM
I
PROTOTIP KRL AC
1993-2001
1997-1998
1999-2002
2008-2020
TRAKSI :GTO VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD & GFRP CARBODY : MILDSTEEL & STAINLESS, MODULAR BOGIE : BOLSTERLESS
MODEL BISNIS :JOB ORDER MELALUI TENDER KOMPETENSI : DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 12 - 15 BULAN PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, KAPASITAS : 40 UNIT/TH
TRAKSI : GTO VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD CARBODY : STAINLESS STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS
TRAKSI : IGBT VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : GFRP CARBODY : STAINLESS STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS
PRODUKSI 40 UNIT
KRL
SEBAGAI PRODUK GENERIK
DESAIN INKA
Kereta rel lisrik, diperuntukkan bagi angkutan penumpang dalam kota pengembangannya meliputi antara lain KRL ekonomi.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
4
Kereta rel l�sr�k, d�peruntukkan bag� angkutan penumpang dalam kota
pengembangannya mel�put� antara la�n KRL ekonom�
Kereta rel d�esel, d�peruntukkan bag� angkutan penumpang dalam
kota pengembangannya mel�put� antara la�nKRD, KRDE, KRD-I,
Ra�lbus
KERETA PENUM-PANG
KERETA EKONOMI
KERETA ARGO
KERETA ANGGREK
KERETA EKSPOR
1982-2007
1995-2003
1997-2002
2002-2020
INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD CARBODY : MILD STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTER STANDAR NT-11 90 KM/J
INTERIOR : GFRP CARBODY : MILD STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS 120 KM/J
MODEL BISNIS:JOB ORDER MELALUI TENDER KOMPETENSI: DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 9-12 BULAN PRODUKTIVITAS : 2 HARI/KERETA, KAPASITAS : 120 UNIT/TH
SEBAGAI PRODUK GENERIK
(PLATFORM) DESAIN
KERETA REL
LISTRIK
KRL EKONOM
I
KRL EKONOM
I
PROTOTIP KRL AC
1993-2001
1997-1998
1999-2002
2008-2020
TRAKSI :GTO VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD & GFRP CARBODY : MILDSTEEL & STAINLESS, MODULAR BOGIE : BOLSTERLESS
MODEL BISNIS :JOB ORDER MELALUI TENDER KOMPETENSI : DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 12 - 15 BULAN PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, KAPASITAS : 40 UNIT/TH
TRAKSI : GTO VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD CARBODY : STAINLESS STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS
TRAKSI : IGBT VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : GFRP CARBODY : STAINLESS STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS
PRODUKSI 40 UNIT
KRL
SEBAGAI PRODUK GENERIK
DESAIN INKA
Kereta rel diesel, diperuntukkan bagi angkutan penumpang dalam kota pengembangannya meliputi antara lainKRD, KRDE, KRD-I, Railbus.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
5
B. Jangka Panjang (2010-2025)
Industr� Kereta ap�akan melakukan pendalaman teknolog� produk yang
menjad� core competence �ndustr� kereta ap� mula� dar� pengembangan
konsep, prototype, sampa� kepada produks� untuk mencapa� terc�ptanya
s�stem transportas� baru sepert� yang tergambar d� bawah �n�
KERETA REL
DIESEL
KRD SURABAY
A
KRDE PRAMEK
S
KRD-I ACEH JAWA
2004
2005-2007
2007-2008 2007-2008 TRAKSI :ENGINE CUMMINS + TRANSMISI VOITH INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD & GFRP CARBODY : MILDSTEEL BOGIE : BOLSTER
MODEL BISNIS :JOB ORDER MELALUI TENDER KOMPETENSI : DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 12 - 15 BULAN PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, KAPASITAS : 40 UNIT/TH
TRAKSI : ENGINE, ALTENATOR, VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD CARBODY : SEMI STAINLESS STEEL, MODULAR BOGIE : BOLSTERLESS
TRAKSI : ENGINE POWER PACK CUMMINS + TRANSMISI VOITH INTERIOR : GFRP CARBODY : MILD STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS
RAILBUS SUMSEL
TRAKSI : ENGINE, ALTENATOR, VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : GFRP CARBODY : HYBRID GFRP, MILD STEEL BOGIE : BOLSTERLESS
EKSPOR PRO- TOTIP
KONSEP PRODUKSI SERI
PRO- TOTIP
KONSEP PRODUKSI SERI
CORE COMPETEN
CE KERETA API
PROPULSI
KONTROL
BOGIE
CARBODY
INTERIOR
1982 : GERBONG BARANG
1993: KRL
1996: LOKOMOTIF
2009: KRDE
2020: SISTEM TRANSPORTASI BARU
EKSPOR PRO- TOTIP
KONSEP PRODUKSI SERI
KONSEP
PRO- TOTIP
KONSEP
TTeekknnoolloogg�� ddaassaarr
TTeekknnoolloogg�� tt��nngggg��
1985 : KERETA
B. Jangka Panjang (2010-2025)Industri Kereta apiakan melakukan pendalaman teknologi produk yang menjadi core competence industri kereta api mulai dari pengembangan konsep, prototype, sampai kepada produksi untuk mencapai terciptanya sistem transportasi baru seperti yang tergambar di bawah ini.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
5
B. Jangka Panjang (2010-2025)
Industr� Kereta ap�akan melakukan pendalaman teknolog� produk yang
menjad� core competence �ndustr� kereta ap� mula� dar� pengembangan
konsep, prototype, sampa� kepada produks� untuk mencapa� terc�ptanya
s�stem transportas� baru sepert� yang tergambar d� bawah �n�
KERETA REL
DIESEL
KRD SURABAY
A
KRDE PRAMEK
S
KRD-I ACEH JAWA
2004
2005-2007
2007-2008 2007-2008 TRAKSI :ENGINE CUMMINS + TRANSMISI VOITH INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD & GFRP CARBODY : MILDSTEEL BOGIE : BOLSTER
MODEL BISNIS :JOB ORDER MELALUI TENDER KOMPETENSI : DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 12 - 15 BULAN PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, KAPASITAS : 40 UNIT/TH
TRAKSI : ENGINE, ALTENATOR, VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD CARBODY : SEMI STAINLESS STEEL, MODULAR BOGIE : BOLSTERLESS
TRAKSI : ENGINE POWER PACK CUMMINS + TRANSMISI VOITH INTERIOR : GFRP CARBODY : MILD STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS
RAILBUS SUMSEL
TRAKSI : ENGINE, ALTENATOR, VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : GFRP CARBODY : HYBRID GFRP, MILD STEEL BOGIE : BOLSTERLESS
EKSPOR PRO- TOTIP
KONSEP PRODUKSI SERI
PRO- TOTIP
KONSEP PRODUKSI SERI
CORE COMPETEN
CE KERETA API
PROPULSI
KONTROL
BOGIE
CARBODY
INTERIOR
1982 : GERBONG BARANG
1993: KRL
1996: LOKOMOTIF
2009: KRDE
2020: SISTEM TRANSPORTASI BARU
EKSPOR PRO- TOTIP
KONSEP PRODUKSI SERI
KONSEP
PRO- TOTIP
KONSEP
TTeekknnoolloogg�� ddaassaarr
TTeekknnoolloogg�� tt��nngggg��
1985 : KERETA
�00PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan
Visi: menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia dalam sarana kereta api dan transportasi yang unggul di Indonesia.
Misi: menciptakan daya saing bisnis dan teknologi dalam produk sarana kereta api dan transportasi untuk menguasai pasar domestik dan memenangkan kompetisi di pasar ASEAN dan negara berkembang.
Tujuan: menjadi perusahaan yang tumbuh dan ber-kembang.
B. Strategi dan arah pengembangan industri kereta api
Industri kereta api berusaha meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pengembangan teknologi yang me-nyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
7
Gerbong barang
Kereta
Penumpang
KRL
Lokomotif
KRDE/I
People Mover
Nilai Tambah
Tinggi
Menengah
Rendah
Spektrum produk
Technology content Harga standard
Technology content Kualitas
Pengembangan Technology Customer need
Project
Service
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
7
Gerbong barang
Kereta
Penumpang
KRL
Lokomotif
KRDE/I
People Mover
Nilai Tambah
Tinggi
Menengah
Rendah
Spektrum produk
Technology content Harga standard
Technology content Kualitas
Pengembangan Technology Customer need
Project
Service
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010-2014)
Program Revitalisasi Kelembagaan Perkeretaapian
Program Revitalisasi Perkeretaapian Nasional
Tujuan: Meningkatkan kinerja PT. KA sebagai operator angkutan Kereta Api sehingga mampu mandiri (Self Sustainable) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007.
Program:
Perkeretaapian NAD
Perkeretaapian Sumatera Utara
Perkeretaapian Sumatera Barat
Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan
Perkeretaapian Jawa
Perkeretaapian Jabotabek
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
1. Revitalisasi Perkeretaapian NAD
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
8
BAB IV
PROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010-2014)
Program Rev�tal�sas� Kelembagaan Perkeretaap�an
Program Rev�tal�sas� Perkeretaap�an Nas�onal
Tujuan : Men�ngkatkan k�nerja PT.KA sebaga� operator angkutan Kereta Ap�
seh�ngga mampu mand�r� (Self Susta�nable) sebaga�mana yang d�amanatkan
dalam UU No. �� Tahun �00�
Program :
Perkeretaap�an NAD
Perkeretaap�an Sumatera Utara
Perkeretaap�an Sumatera Barat
Perkeretaap�an Sumatera Bag�an Selatan
Perkeretaap�an Jawa
Perkeretaap�an Jabotabek
1. Revitalisasi Perkeretaapian NAD
Tujuan dan Sasaran Utama :
Perwujudan Trans Sumatera Ra�lway
Lhok Seumawe
Bes�tang
Tujuan dan Sasaran Utama:
Perwujudan Trans Sumatera Railway
Program:
1. Pembangunan Jalan Rel Sepanjang 36 Km Lintas Banda Aceh – Lhokseumawe dengan spoor normal (1.435 mm).
2. Pengadaan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) sebanyak 1 set.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
9
Program :
�. Pembangunan Jalan Rel Sepanjang �� Km L�ntas Banda Aceh –
Lhokseumawe dengan spoor normal (�.��� mm)
�. Pengadaan Kereta Rel D�esel Indones�a (KRDI) sebanyak � set
2. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Utara
Tujuan dan sasaran utama:
Pen�ngkatan angkutan barang khususnya CPO dar� ��� r�bu ton menjad�
� juta ton pada tahun �0�0
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah sarana dar� �� lok menjad� �� lok, ��� gerbong
menjad� ��� gerbong.
�. Rehab�l�tas� jalan KA ��� Km, jembatan �� bh dan s�ntel �� stas�un.
Banda Aceh
MEDAN
Padang
Palembang
Jamb�
Bengkulu
Nanggroe Aceh Darrussalam
Lampung
Bangka Bel�tung
R�au
Jamb�
Bengkulu
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sumatera Utara
PangkalP�nang
Tanjung P�nang
Kep.R�auPekanbaru
Bandar Lampung
S�bolga
Teb�ng T�ngg�
meulaboh
B�reun
Rantau Prapat
K�saran
Banda Aceh
MEDAN
Padang
Palembang
Jamb�
Bengkulu
Nanggroe Aceh Darrussalam
Lampung
Bangka Bel�tung
R�au
Jamb�
Bengkulu
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sumatera Utara
PangkalP�nang
Tanjung P�nang
Kep.R�auPekanbaru
Bandar Lampung
S�bolga
Teb�ng T�ngg�
meulaboh
B�reun
Rantau Prapat
K�saran
2008 2009 2010Prasarana :
Pembangunan jalan rel l�ntas Banda Aceh - Lhokseumawe ��* Km �� Km �� Km APBN
Sarana :KRDI ** �set - - APBN
TOTAL
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN SUMBER
DANA
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
2. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Utara
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
9
Program :
�. Pembangunan Jalan Rel Sepanjang �� Km L�ntas Banda Aceh –
Lhokseumawe dengan spoor normal (�.��� mm)
�. Pengadaan Kereta Rel D�esel Indones�a (KRDI) sebanyak � set
2. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Utara
Tujuan dan sasaran utama:
Pen�ngkatan angkutan barang khususnya CPO dar� ��� r�bu ton menjad�
� juta ton pada tahun �0�0
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah sarana dar� �� lok menjad� �� lok, ��� gerbong
menjad� ��� gerbong.
�. Rehab�l�tas� jalan KA ��� Km, jembatan �� bh dan s�ntel �� stas�un.
Banda Aceh
MEDAN
Padang
Palembang
Jamb�
Bengkulu
Nanggroe Aceh Darrussalam
Lampung
Bangka Bel�tung
R�au
Jamb�
Bengkulu
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sumatera Utara
PangkalP�nang
Tanjung P�nang
Kep.R�auPekanbaru
Bandar Lampung
S�bolga
Teb�ng T�ngg�
meulaboh
B�reun
Rantau Prapat
K�saran
Banda Aceh
MEDAN
Padang
Palembang
Jamb�
Bengkulu
Nanggroe Aceh Darrussalam
Lampung
Bangka Bel�tung
R�au
Jamb�
Bengkulu
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sumatera Utara
PangkalP�nang
Tanjung P�nang
Kep.R�auPekanbaru
Bandar Lampung
S�bolga
Teb�ng T�ngg�
meulaboh
B�reun
Rantau Prapat
K�saran
2008 2009 2010Prasarana :
Pembangunan jalan rel l�ntas Banda Aceh - Lhokseumawe ��* Km �� Km �� Km APBN
Sarana :KRDI ** �set - - APBN
TOTAL
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN SUMBER
DANA
Tujuan dan sasaran utama:
Peningkatan angkutan barang khususnya CPO dari 518 ribu ton menjadi 1 juta ton pada tahun 2010.
Program:
1. Peningkatan jumlah sarana dari 24 lok menjadi 41 lok, 187 gerbong menjadi 489 gerbong.
2. Rehabilitasi jalan KA 162 Km, jembatan 34 bh dan sintel 14 stasiun.
3. Pengembangan kelembagaan pengelola prasarana.
4. Peningkatan kerjasama dengan PT. Perkebunan.
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
10
�. Pengembangan kelembagaan pengelola prasarana
�. Pen�ngkatan kerjasama dengan PT. Perkebunan
3. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Barat
Tujuan dan Sasaran Utama
�. Mendukung Angkutan Batubara dar� produks� tahun �00� sebanyak
�00 r�bu ton menjad� ��� r�bu ton pada tahun �0�0
�. Mendukung Angkutan Semen dan KA W�sata
Program :
Pen�ngkatan dan Rehab�l�tas� Prasarana KA sepanjang �� Km
2008 2009 2010
1 Prasaranaa. Jalan Rel �� Km ��� Km ��� Km APBNb. Jembatan � bh �� bh �� bh APBNc. S�ntel �� sta �� sta - APBN
2 Sarana :a. Lokomot�f - � bh �� bh APBNb. Gerbong - ��� bh �0� bh APBNc. Bala� Yasa - � lks - APBN
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN SUMBER
DANA
3. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Barat
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
10
�. Pengembangan kelembagaan pengelola prasarana
�. Pen�ngkatan kerjasama dengan PT. Perkebunan
3. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Barat
Tujuan dan Sasaran Utama
�. Mendukung Angkutan Batubara dar� produks� tahun �00� sebanyak
�00 r�bu ton menjad� ��� r�bu ton pada tahun �0�0
�. Mendukung Angkutan Semen dan KA W�sata
Program :
Pen�ngkatan dan Rehab�l�tas� Prasarana KA sepanjang �� Km
2008 2009 2010
1 Prasaranaa. Jalan Rel �� Km ��� Km ��� Km APBNb. Jembatan � bh �� bh �� bh APBNc. S�ntel �� sta �� sta - APBN
2 Sarana :a. Lokomot�f - � bh �� bh APBNb. Gerbong - ��� bh �0� bh APBNc. Bala� Yasa - � lks - APBN
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN SUMBER
DANA
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
Tujuan dan Sasaran Utama:
1. Mendukung Angkutan Batubara dari produksi tahun 2007 sebanyak 200 ribu ton menjadi 675 ribu ton pada tahun 2010Ò
2. Mendukung Angkutan Semen dan KA Wisata. Program:
Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana KA sepanjang 39 Km.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
11
�. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan
Tujuan dan sasaran utama: Pen�ngkatan angkutan batubara dar� �,� juta
ton menjad� ��,� juta ton pada tahun �0�0.
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah sarana dar� �0 lok menjad� �� lok.
�. Pembangunan shortcut dan jalur ganda
�. Pengembangan kelembagaan
2008 2009 2010� Prasarana :1 Prasarana :
a. Shortcut Tj. En�m - Baturaja - - - SWASTA/BUMN/D
b. Pen�ngkatan Prasarana KA Sumsel �� Km �0� Km ��� Km APBN
c. Pemb. Jalur Ganda Tulungbuyut - Blambanganumpu
� Km �� Km �� KmAPBN
d. Pengemb. Emplasemen Tarahan - � sp � sp APBNe. Pen�ngk. Prasarana KA Lampung �� Km �0 Km ��� Km APBNf. Pemb. Jalur KA Kota Padang - Bengkulu - - - SWASTA/BUMN/D
2 Sarana :a. Lokomot�f � bh �� bh �� bh APBNb. Gerbong - - - SWASTA/BUMN/D
SUMBER DANATARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN
2008 2009 2010� Prasarana :
Pen�ngkatan Prasarana KA Sumbar �� Km �� Km �� Km APBN
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN SUMBER
DANA
4. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Bagian
Selatan
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
11
�. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan
Tujuan dan sasaran utama: Pen�ngkatan angkutan batubara dar� �,� juta
ton menjad� ��,� juta ton pada tahun �0�0.
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah sarana dar� �0 lok menjad� �� lok.
�. Pembangunan shortcut dan jalur ganda
�. Pengembangan kelembagaan
2008 2009 2010� Prasarana :1 Prasarana :
a. Shortcut Tj. En�m - Baturaja - - - SWASTA/BUMN/D
b. Pen�ngkatan Prasarana KA Sumsel �� Km �0� Km ��� Km APBN
c. Pemb. Jalur Ganda Tulungbuyut - Blambanganumpu
� Km �� Km �� KmAPBN
d. Pengemb. Emplasemen Tarahan - � sp � sp APBNe. Pen�ngk. Prasarana KA Lampung �� Km �0 Km ��� Km APBNf. Pemb. Jalur KA Kota Padang - Bengkulu - - - SWASTA/BUMN/D
2 Sarana :a. Lokomot�f � bh �� bh �� bh APBNb. Gerbong - - - SWASTA/BUMN/D
SUMBER DANATARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN
2008 2009 2010� Prasarana :
Pen�ngkatan Prasarana KA Sumbar �� Km �� Km �� Km APBN
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN SUMBER
DANA
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Tujuan dan sasaran utama:
Peningkatan angkutan batubara dari 8,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2010.
Program:
1. Peningkatan jumlah sarana dari 50 lok menjadi 93 lok.
2. Pembangunan shortcut dan jalur ganda.3. Pengembangan kelembagaan.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
11
�. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan
Tujuan dan sasaran utama: Pen�ngkatan angkutan batubara dar� �,� juta
ton menjad� ��,� juta ton pada tahun �0�0.
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah sarana dar� �0 lok menjad� �� lok.
�. Pembangunan shortcut dan jalur ganda
�. Pengembangan kelembagaan
2008 2009 2010� Prasarana :1 Prasarana :
a. Shortcut Tj. En�m - Baturaja - - - SWASTA/BUMN/D
b. Pen�ngkatan Prasarana KA Sumsel �� Km �0� Km ��� Km APBN
c. Pemb. Jalur Ganda Tulungbuyut - Blambanganumpu
� Km �� Km �� KmAPBN
d. Pengemb. Emplasemen Tarahan - � sp � sp APBNe. Pen�ngk. Prasarana KA Lampung �� Km �0 Km ��� Km APBNf. Pemb. Jalur KA Kota Padang - Bengkulu - - - SWASTA/BUMN/D
2 Sarana :a. Lokomot�f � bh �� bh �� bh APBNb. Gerbong - - - SWASTA/BUMN/D
SUMBER DANATARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN
2008 2009 2010� Prasarana :
Pen�ngkatan Prasarana KA Sumbar �� Km �� Km �� Km APBN
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN SUMBER
DANA
5. Revitalisasi Perkeretaapian di Jawa
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
12
5. Revitalisasi Perkeretaapian di Jawa
Tujuan dan sasaran utama:
�. Pen�ngkatan peran kereta ap� dalam angkutan penumpang dar� ��,��
juta pnp menjad� ��,�� juta pnp pada tahun �0�0.
�. Pen�ngkatan peran kereta ap� dalam angkutan barang.
�. Penggant�an jalan KA yang terendam lumpur d� S�doarjo.
�. Mengurang� beban angkutan jalan khususnya l�ntas Utara Jawa.
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah kereta ekonom� dar� �.��� un�t menjad� �.��� un�t.
�. Rehab�l�tas� prasarana KA jalur utama l�ntas utara dan selatan Jawa,
pembangunan jalur ganda C�rebon – Kroya – Kutoarjo dan Tegal -
Pekalongan serta mod�f�kas� Sta. C�rebon
�. Pembangunan jalur KA antara S�doarjo – Gununggangs�r
�. Mengembangkan akses KA ke/dar� kawasan �ndustr�
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
Tujuan dan sasaran utama:
1. Peningkatan peran kereta api dalam angkutan penumpang dari 41,28 juta pnp menjadi 45,27 juta pnp pada tahun 2010.
2. Peningkatan peran kereta api dalam angkutan barang.
3. Penggantian jalan KA yang terendam lumpur di Sidoarjo.
4. Mengurangi beban angkutan jalan khususnya lintas Utara Jawa.
Program:
1. Peningkatan jumlah kereta ekonomi dari 1.244 unit menjadi 1.424 unit.
2. Rehabilitasi prasarana KA jalur utama lintas utara dan selatan Jawa, pembangunan jalur ganda Cirebon – Kroya – Kutoarjo dan Tegal - Pekalongan serta modifikasi Sta. Cirebon.
3. Pembangunan jalur KA antara Sidoarjo – Gunung-gangsir.
4. Mengembangkan akses KA ke/dari kawasan industri.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
13
6. Revitalisasi Perkeretaapian Perkotaan Jabotabek
Tujuan :
Pen�ngkatan angkutan perkotaan Jabodetabek dar� �0�,�� juta pnp/thn
pada tahun �00� menjad� ���,�� juta pnp/thn pada tahun �0�0.
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah KRL dar� ��0 un�t menjad� ��� un�t tahun �0�0.
2008 2009 20101 Prasarana
a. Pemb. Jalur Ganda C�rebon-Kroya, Segmen II (Prupuk-Purwokerto)
�� Km �� Km �� Km
b. Pemb. Jalur Ganda Tegal-Pekalongan �� Km �� Km �� Kmc. Rehab Jalan KA L�ntas Utama Jawa ��� Km ��� Km �.��� Kmd. Pengadaan mater�al ��� Kmtrack ��� Kmtrack �00 kmtrack
�� wessel �� wessel �00 wessele. Rehab/ Pen�ngkatan Jembatan KA � bh �� bh �� bhf. Pen�ngkatan S�ntel�s �� sta �� sta �� stag. Mod�f�kas� Stas�un C�rebon � sta � sta � stah. Pembangunan Jalur Ganda Kroya-Kutoarjo-Jogya � pkt � pkt � pkt�. Penanggulangan Lumpur Lap�ndo � Km �0 Km �� Km
2 Saranaa. Sarana Angk. Penumpang
- Kereta Ekonom� �0 un�t ��0 un�t ��0 un�t - Kereta Non-Ekonom� (B�sn�s & Eksekut�f) - - - - Lokomot�f � bh �0 bh �� bh
b. KRDE / KRDI � un�t �� un�t �� un�tc. Sarana Angk. Barang
- Gerbong �� un�t ��0 un�t ��� un�t - Lokomot�f - � bh �� bh
d. Kereta/ Gerbong Kerja �� un�t �� un�t �0 un�t
APBN
TARGET FISIK KUMULATIFKEGIATAN SUMBER DANA
APBN
APBNAPBNAPBN
NO
APBN
APBNAPBN
APBN
APBN
APBNAPBN
SWASTA/BUMN/D
APBNAPBNAPBNAPBN
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
6. Revitalisasi Perkeretaapian Perkotaan Jabotabek
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
13
6. Revitalisasi Perkeretaapian Perkotaan Jabotabek
Tujuan :
Pen�ngkatan angkutan perkotaan Jabodetabek dar� �0�,�� juta pnp/thn
pada tahun �00� menjad� ���,�� juta pnp/thn pada tahun �0�0.
Program :
�. Pen�ngkatan jumlah KRL dar� ��0 un�t menjad� ��� un�t tahun �0�0.
2008 2009 20101 Prasarana
a. Pemb. Jalur Ganda C�rebon-Kroya, Segmen II (Prupuk-Purwokerto)
�� Km �� Km �� Km
b. Pemb. Jalur Ganda Tegal-Pekalongan �� Km �� Km �� Kmc. Rehab Jalan KA L�ntas Utama Jawa ��� Km ��� Km �.��� Kmd. Pengadaan mater�al ��� Kmtrack ��� Kmtrack �00 kmtrack
�� wessel �� wessel �00 wessele. Rehab/ Pen�ngkatan Jembatan KA � bh �� bh �� bhf. Pen�ngkatan S�ntel�s �� sta �� sta �� stag. Mod�f�kas� Stas�un C�rebon � sta � sta � stah. Pembangunan Jalur Ganda Kroya-Kutoarjo-Jogya � pkt � pkt � pkt�. Penanggulangan Lumpur Lap�ndo � Km �0 Km �� Km
2 Saranaa. Sarana Angk. Penumpang
- Kereta Ekonom� �0 un�t ��0 un�t ��0 un�t - Kereta Non-Ekonom� (B�sn�s & Eksekut�f) - - - - Lokomot�f � bh �0 bh �� bh
b. KRDE / KRDI � un�t �� un�t �� un�tc. Sarana Angk. Barang
- Gerbong �� un�t ��0 un�t ��� un�t - Lokomot�f - � bh �� bh
d. Kereta/ Gerbong Kerja �� un�t �� un�t �0 un�t
APBN
TARGET FISIK KUMULATIFKEGIATAN SUMBER DANA
APBN
APBNAPBNAPBN
NO
APBN
APBNAPBN
APBN
APBN
APBNAPBN
SWASTA/BUMN/D
APBNAPBNAPBNAPBN
Tujuan:
Peningkatan angkutan perkotaan Jabodetabek dari 104,42 juta pnp/thn pada tahun 2006 menjadi 141,73 juta pnp/thn pada tahun 2010.
Program:
1. Peningkatan jumlah KRL dari 360 unit menjadi 488 unit tahun 2010.
2. Pembangunan Double Track Serpong-Maja-Rangkasbitung, Duri-Tangerang dan peningkatan stasiun pada jalur lingkar Jabotabek serta elektrifikasi.
3. Pembangunan DDT Manggarai – Cikarang dan Elektrifikasi lintas Bekasi – Lemahabang.
4. Pengadaan Infrastruktur KA Jabotabek dan persiapan MRT.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
14
�. Pembangunan Double Track Serpong-Maja-Rangkasb�tung, Dur�-
Tangerang dan pen�ngkatan stas�un pada jalur l�ngkar Jabotabek serta
elektr�f�kas�.
�. Pembangunan DDT Manggara� – C�karang dan Elektr�f�kas� l�ntas
Bekas� – Lemahabang
�. Pengadaan Infrastruktur KA Jabotabek dan pers�apan MRT
B. Jangka panjang (2010-2025)
1. Rencana Pengembangan MRT
Tujuan dan sasaran utama:
Mengurang� kemacetan dan memperpendek waktu tempuh serta
pen�ngkatan akses�b�l�tas.
Program :
Pembangunan jalan KA elevated dan subway l�ntas Lebak Bulus – Dukuh
Atas (��,� km)
2008 2009 20101 Prasarana
a. Ra�l�nk Bandara Soetta - - - SWASTA/BUMN/Db. Elekt�f�kas� L�ntas Bekas� - Lemahabang � Km �� Km �� Km APBNc. Serpong-Maja-Rangkasb�tung � Km �� Km �� Km APBNd. Dur�-Tangerang � Km �� Km �0 Km APBNe. Jalur l�ngkar Jabotabek � sta � sta �� sta APBNf. Pembangunan DDT Manggara� - C�karang � pkt � pkt � pkt APBNg. Mass Rap�d Transport (MRT) � pkt � pkt � pkt APBN/APBDh. Pengadaan Infrastruktur Jabotabek � pkt � pkt � pkt APBN�. Pembangunan D�po Depok � pkt - - APBN
2 SaranaKRL AC/ Non-AC �� un�t �� un�t ��� un�t APBN/SWASTA
SUMBER DANA
TARGET FISIK KUMULATIFNO KEGIATAN
B. Jangka panjang (2010-2025)1. Rencana Pengembangan MRT
Tujuan dan sasaran utama:
Mengurangi kemacetan dan memperpendek waktu tempuh serta peningkatan aksesibilitas.
Program:
Pembangunan jalan KA elevated dan subway lintas Lebak Bulus – Dukuh Atas (14,3 km)
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
15
2. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Kalimantan
Rencana pengembangan perkeretaap�an d� pulau Kal�mantan
berdasarkan daerah yang d�l�ntas�, jarak tempuh dan pr�or�tas
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
2. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Kalimantan
Rencana pengembangan perkeretaapian di pulau Kalimantan berdasarkan daerah yang dilintasi, jarak tempuh dan prioritas.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
15
2. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Kalimantan
Rencana pengembangan perkeretaap�an d� pulau Kal�mantan
berdasarkan daerah yang d�l�ntas�, jarak tempuh dan pr�or�tas
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
16
3. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi
Rencana pengembangan perkeretaap�an d� pulau Sulawes� berdasarkan
daerah yang d�l�ntas�, jarak tempuh dan pr�or�tas
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
16
3. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi
Rencana pengembangan perkeretaap�an d� pulau Sulawes� berdasarkan
daerah yang d�l�ntas�, jarak tempuh dan pr�or�tas
3. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi
Rencana pengembangan perkeretaapian di pulau Sulawesi berdasarkan daerah yang dilintasi, jarak tempuh dan prioritas.
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
16
3. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi
Rencana pengembangan perkeretaap�an d� pulau Sulawes� berdasarkan
daerah yang d�l�ntas�, jarak tempuh dan pr�or�tas
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
17
4. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Papua
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009
4. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Papua
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
17
4. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Papua
Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ���/M-IND/PER/�0/�00�
17
4. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Papua
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014