38

[BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah
Page 2: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH

Dr. Ir. Marzan A. Iskandar

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Page 3: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

LINGKUP BAHASAN

• PEMBINAAN SDM APARATUR • JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA• PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Page 4: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

GLOBALISASIGLOBALISASI PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

KOMPETISIKOMPETISI KEMANDIRIANKEMANDIRIAN

DAYA SAINGDAYA SAING SD ALAMSD ALAM

IPTEKIPTEK

SDM

Berdaya saing = Ada yang beda (unik), misalnya SD Alam Berlimpah, Penguasaan Iptek , atau SDM yang Handal

Good governance

Good governance

Page 5: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Pembinaan SDM Aparatur

• Melalui Jalur Struktural atau Fungsional.

Salah satu jalur pembinaan SDM aparatur adalah Jabatan fungsional Perekayasa

Page 6: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Kedudukan dalam organisasi kerja funsional jelasKedudukan dalam organisasi kerja funsional jelas

Peran dan tugas berjenjangPeran dan tugas berjenjang

Kemandirian diakuiKemandirian diakui

Adanya kompensasiAdanya kompensasi

Dapat naik pangkat 2 tahun sekali, bila Angka Kredit terpenuhi

Dapat mencapai Golongan ruang IV/e (fungsional Keahlian)

MANFAAT JABATAN FUNGSIONAL MANFAAT JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASAPEREKAYASA

6

Page 7: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

DEFINISI PEREKAYASADEFINISI PEREKAYASA

Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

(PerMenPAN No.219/M.PAN/7/2008)

Page 8: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

1. Bekerja Dalam Kelompok Kerja Fungsional.Organisasi Fungsional Perekayasa (OFK).2. Domain pekerjaannya: Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian (Research, Development, Engineering dan Operations)3. Memiliki Tatakelola Kegiatan Kerekayasaan. Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK)

ADA 3 KATA HAL POKOK DALAM KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA:

Page 9: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Penelitian

Research

Pengembangan

Development

Perekayasaan

Engineering

Pengoperasian

Operation

Domain Perekayasa

Domain Kegiatan Kerekayasaan/Teknologi

Mencari informasi , data atau keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketakbenaran suatu hipotesis yang bekaitan dengan subjek ilmu pengetahuan & teknologi

Mengembangkan kaidah dan teori yang sudah terbukti benar untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi terciptanya suatu produk teknologi

Merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai , produk atau proses produksi dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi

( UU No 18 , 2002 , Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi )

Melaksanakan penerapan operasional produk perekayasaan kepada pelanggan

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Page 10: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU 18 Tahun 2002 UU 18 Tahun 2002 Sisnas Iptek )Sisnas Iptek )

TEKNOLOGI

Lima Unsur Lima Unsur TeknologiTeknologi

ScienceScience

EngineeringEngineeringEconomics Economics

Business Business

ArtsArts

Technology is a perfect fusion of Arts, Science, Engineering, Economics, and Business

Page 11: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Arts

Science

Engineering

Economics

Business

• Disain Product• Disain Komunikasi Visual• Disain Interior• Seni Kriya

● Matematika● Fisika● Kimia● Biologi● Geografi● Geofisika & Meteorologi● Astronomi● Pertanian● Psikologi

● Teknik Pertanian ● Teknik Kimia● Teknik Mesin , Material & Produksi● Teknik Fisika , Instrumentasi & Optronika● Teknik Aeronautika & Astronautika● Teknik Arsitektur Naval & Maritim● Teknik Energi & Lingkungan● Teknik Farmasi & Medika● Teknik Geologi & Geomatika● Teknik Geofisika● Teknik Mineral / Perminyakan● Teknik Biologi● Teknik Elektro , Elektronika & Komputer● Teknik Informatika & Komunikasi● Teknik Sipil & Planologi● Teknik Arsitektur ● Teknik Industri● Teknik Nuklir

● Ekonometri ● Akutansi● Financial Engineering

● Operation Research ● Operation Managmnt● Sales & Marketing

Teknologi merupakan kesenyawaan sempurna (Perfect Fusion) dari lima unsur utama yang membentuknya yaitu : seni-rupa (arts) , sains (science) , teknik (engineering), ekonomi (economics), dan bisnis (business)

Page 12: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

•Explorasi , Survey , Observasi•Penelitian lanjut teoritikal , eksperimental•Studi Kelayakan / Studi Banding Sistem Teknologi

•Pengembangan Parametrik Kajian Teknologi •Pengembangan Kebijakan Teknologi•Desain Konseptual SW / HW•Desain Awal SW / HW

•Desain Rinci SW / HW [ uji lab & simul ]•Produksi / Konstruksi & Integrasi Prototip SW / HW•Produksi / Konstruksi & Integrasi Certified Product SW / HW•Uji kinerja prototip atau Certified product SW / HW•Audit Teknologi SW / HW•Uji Sertifikasi & Standardisasi SW / HW

•Uji Operasional & Evaluasi Produk•Modifikasi & Perawatan SW / HW•Engineering Services SW / HW•Routine Operation SW / HW•Marketing & sales SW / HW

Research

Development

Engineering

Operations

Kegiatan Teknologi untuk Perekayasa

Kegiatan Teknologi untuk Perekayasa

Page 13: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Pengertian Sistem Tata Kerja Kerekayasaan

Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (Engineering work System) adalah tata kerja yang mengatur interaksi antar individu yang ada di dalam organisasi fungsional kerekayasaan untuk mencapai tujuan program/ kegiatan.

Pengaturan yang dilakukan di antaranya adalah peran dan tugas masing-masing individu, penjadwalan program/ kegiatan, penggunaan sumber daya, sistem evaluasi atau review program/ kegiatan, sistem finansial dan pengadaan, sistem dokumentasi dan pelaporan

Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (Engineering work System) adalah tata kerja yang mengatur interaksi antar individu yang ada di dalam organisasi fungsional kerekayasaan untuk mencapai tujuan program/ kegiatan.

Pengaturan yang dilakukan di antaranya adalah peran dan tugas masing-masing individu, penjadwalan program/ kegiatan, penggunaan sumber daya, sistem evaluasi atau review program/ kegiatan, sistem finansial dan pengadaan, sistem dokumentasi dan pelaporan

Page 14: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Mengoptimalkan peran pejabat fungsional Perekayasa dalam Sistem Tata Kerja Kerekayasaan secara Konsisten

dan Akuntabel

Konsisten: dilakukan di setiap program kerekayasaan

Akuntabel: proses dan hasil program dapat dipertanggungjawabkan

TujuanTujuan Implementasi Sistem Tata Kerja Kerekayasaan Implementasi Sistem Tata Kerja Kerekayasaan

Page 15: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Sifat Organisasi Fungsional Kerekayasaan

1. Organisasi non permanen yang bersifat teamwork

2. Dapat diubah – ubah bentuk dan pelakunya tergantung kepada kebutuhan program.

3. Khusus dibentuk untuk menjalankan suatu kegiatan program tertentu.

4. Dapat dilakukan oleh personil dari struktural, non struktural dari satu atau beberapa unit, lembaga atau departemen dan dapat pula diikutsertakan personil yang dikontrak khusus karena pertimbangan keahliannya.

5. Dapat pula melibatkan personil non Perekayasa

6. Kepala Program bertanggung jawab kepada kepala unit struktural pemberi program

Page 16: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Melalui Organisasi Fungsional Kerekayasaan ini maka diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Peran dan Tugas setiap anggota terdefinisi dengan jelas, demikian pula alur pertanggung jawabannya

2. Traceability dapat dilakukan secara sistematik baik dalam pengevaluasian kinerja maupun dalam penggunaan dana

3. Memfasilitasi pembinaan dan penjenjangan karir secara sistematik dan terprogram

4. Memberikan informasi tentang ketersediaan sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan program secara riil

Manfaat Organisasi Fungsional Kerekayasaan

Page 17: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Ekivalensi disesuaikan dengan type organisasi fungsionalkerekayasaan dengan kriteria:

1.Type C: terdiri dari 1 disiplin ilmu/ kegiatan kerekayasaan dengan jumlah pelaksana kegiatan kurang dari dan sama dengan 7 orang

2.Tipe B: terdiri dari minimal 2 disiplin ilmu/ kegiatan kerekayasaan dengan jumlah pelaksana kegiatan lebih besar dari 17 orang

3.Tipe A: terdiri dari minimal 5 disiplin ilmu/ kegiatan kerekayasaan dengan jumlah pelaksana kegiatan lebih besar dari 38 orang dan melibatkan institusi lain.

Penentuan ekivalensi ditentukan oleh Instansi Pengusul dan divalidasi oleh Instansi Pembina.

Page 18: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Peran Pejabat Fungsional Perekayasa berdasarkan Jenjang (PerMENPAN Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 Pasal 10 )

Perekayasa Pertama:Peran sebagai Staf Perekayasa (Engineering Staff);Peran sebagai Ketua Sub Kelompok (Leader). berpengalaman menjadi ES atau setara

Perekayasa Muda:Peran sebagai Ketua Sub Kelompok (Leader); berpengalaman menjadi ESatau setaraPeran sebagai Ketua Kelompok (Group Leader); berpengalaman menjadi L atau setaraPeran sebagai Asisten Program Manajer (Assistant Program Manager) berpengalaman menjadi L atau setara

Perekayasa Madya:Peran sebagai Ketua Kelompok (Group Leader); berpengalaman menjadi L atau setaraPeran sebagai Manajer Program (Program Manager); berpengalaman menjadi GL atau Asst PM atau setaraPeran sebagai Asisten Insinyur Kepala (Assistant Chief Engineer). berpengalaman GL atau setara

Perekayasa Utama:Peran sebagai Insinyur Kepala (Chief Engineer) berpengalaman menjadi GL dan PM atau setaraPeran sebagai Kepala Program (Program Director) berpengalaman menjadi CE atau setara

Page 19: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Program Director

Gp Leader 1 Gp Leader 3 Gp Leader 2

Chief Eng ineer

WBS 1 WBS 3WBS 2

Program Manager

● WP 11 Leader 11 ● Eng Staff ● ● Teknisi● WP 12 Leader 12 ● Eng Staff ● ●● WP 13 Leader 13 ● Eng Staff ● ● Teknisi

● WP 31 Leader 31 ● Eng Staff ● ● Teknisi● WP 32 Leader 32 ● Eng Staff ● ● Teknisi● WP 33 Leader 33 ● Eng Staff ● ● Teknisi

Terdapat Tiga tipe Organisasi Fungsional Kegiatan

1. Tipe C : WBS = 1

2. Tipe B : WBS > 1

3. Tipe A : WBS > 4 + Instansi

Luar

● Program Scheduling● Program Financing

● Man power Planning● Product Quality

Page 20: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Tipe A

Tipe B

Tipe C

Pengelompokan jenis organisasi fungsional pada Balitbang Kementerian dengan Balitbangda atau Instansi lain.

Pusat1

Bag 11

Bag 12

Pusat 2

Bag 21

Bag 22

Pusat 3

Bag 31

Bag 32

Dit Teknik

Dit 1

Dit 2

Bag 3

Bag 2

Bag 1

KEMENTERIAN

Balitbang Ditjen1 Ditjen3 Ditjen2

BALITBANGDA / INSTANSI LAIN

Pusat 1

Dep 11

Dep 12

Pusat2

Dep21

Dep22

Pusat3

Dep 31

Dep 32

WBS1

WBS2

WP 1

WP 2

WP 11

WP 12

WBSWBS3

WP 21

WP 22

WP 31

WP 32

WP 33

WBS4

WBS5

WP 41

WP 42

WP 51

WP 5221

CONTOH ORGANISASI FUNGSIONAL

Page 21: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Ka. Program

Gp Leader 1 Gp Leader 3 Gp Leader 2

Chief Eng Program Manager

Interaksi Antara Organisasi Struktural & Fungsional

Laporan Keuangan & Prosedur Pencairan Dana

Organisasi Struktural

Organisasi Fungsional

Interaksi antara Organisasi program dengan Organisasi Struktural hanya melalui Program Manager & Chief Engineer untuk meminimalkan interface

PPK ,Unit Akuntansi

KEMENTERIAN

BALITBANG 1 DIRJEND DIRJENDDIRJENDDIRJEND

SEKRETAIS JENDERAL

Pusat

UPT /Balai Penanggung jawab Kegiatan

PPK Unit Akuntansi

Dengan demikian hubungan antar organisasi struktural dan fungsional program adalah antara Asisten PM dengan PPK dan Unit Akutansi , untuk masalah pendanaan , antara CE dengan Dir Pusat / Ka Balai untuk masalah SDM dan antara Ka Program dengan Penanggung jawab Kegiatan, untuk hasil Program.

Laporan Keuangan & Prosedur Pencairan Dana

Laporan hasil Kegiatan

Status kualitas SDM yg terlibat

22SURATNO - BPPT

Page 22: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

ES

L

GL

CE

Ass. PM

PMAss. CE

KP

TIP

E-

C TIP

E-

CTIP

E-A

&

B

1 x L

1 x GL1 x PM

1 x CE1 x KP

IIIa

IIIc

IVa AK. 400

AK 200

AK 100

MU

DA

PERTA

MA

MA

DY

AU

TAM

AMUDA

PERTAMA

MADYA

UTAMA

SK

IN

STA

NSI

SK

IN

STA

NSI

KEPR

ES KEPR

ES

PERSYARATAN PENDUKUNG JALUR KARIR

IVbAK. 550

IVc AK. 700

IIId AK 300

IIIb AK 150

IVeAK 1050

IVd AK 850

POLA PENGEMBANGAN KARIR JFP

Page 23: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang teknologi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional perekayasa sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

– Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud di atas adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Perekayasa, Persyaratan :

24

Pembinaan Karir

Page 24: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

1. Memenuhi syarat sebagaimana Pengangkatan Pertama kali;2. Memiliki pengalaman di bidang kerekayasaan paling kurang 2 (dua) tahun; 3. Usia paling tinggi 50 tahun;4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam

daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

5. Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan (dari unsur utama dan unsur penunjang) oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Pengangkatan ke Jabatan Fungsional Perekayasa dari Jabatan lain, persyaratan:

Page 25: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Apr 21, 2023

Inpassing

Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Perekayasa berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan Pangkat dan Masa Kerja serta kriteria-kriteria lain sesuai peraturan yang berlaku (sudah berakhir Januari 2010)

Page 26: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Pejabat Perekayasa yang masuk melalui inpassing berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/219/M.PAN/7/2008 akan dilakukan evaluasi tahunan sebagai berikut:

a.Pada akhir tahun I sejak diangkat harus menilaikan angka kredit 10% dari angka yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat yang bersangkutan.

b.Pada akhir tahun II harus sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif sedikitnya 30% (10% di tahun pertama dan 20% tahun ke-2).

c.Pada akhir tahun III harus sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif sedikitnya 60% (10% tahun I, 20% tahun II, dan 30% tahun III).

d.Pelaksanaan evaluasi keaktifan Perekayasa dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan, dan hasilnya diberitahukan kepada instansi Pembina Perekayasa.

e.Perekayasa yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit seperti yang diharuskan pada butir a-c, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara.

f.Perekayasa yang dibebaskan sementara bukan karena kekurangan angka kredit tidak dikenakan peraturan butir a-c di atas, kecuali jika yang bersangkutan diangkat kembali.

Page 27: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Apr 21, 2023

Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

Memenuhi angka kredit yang disyaratkan;

DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik.

KENAIKAN JABATAN

Page 28: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Apr 21, 2023

Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

Memenuhi angka kredit yang disyaratkan

DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.

KENAIKAN PANGKAT

Page 29: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa (JFP)Wajib, paling lambat 3 tahun setelah menjadi Pejabat Perekayasa

Diklat dapat pula diselenggarakan oleh instansi masing-masing bekerja sama dengan Pusbindiklat BPPT di mana instruktur dan kurikulum diklat ditetapkan oleh BPPT.

Durasi 4 hari

Diklat Teknis (contoh: Diklat PAK JFP)

Sosialisasi & Bimtek JFP

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Page 30: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

1.Perekayasa dalam kegiatannya, harus mempunyai program/ kegiatan dengan target pencapaian tertentu dengan waktu yang telah ditentukan dari awal berdasar Program Manual yang disusun terlebih dahulu oleh Progtam Director , Chief Engineering dan Program Manager.2.Perekayasa bekerja dalam suatu kelompok kerja (team work) yang dilegalkan dengan suatu Organisasi Fungsional Perekayasa (OFK).3.Penempatan Peran Perekayasa OFK harus sesuai dengan Jenjang Jabatannya.4.Setiap laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi kerekayasaan harus ada yang membuat, mengecek dan menyetujui sesuai dengan perannya.5.Program Director bertanggung jawab terhadap keberhasilan program/ kegiatan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pejabat Struktural.

Page 31: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

1. Dapat diciptakan suatu Kegiatan yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) atau antar Pemerintah Daerah atau antar Dinas-dinas di Kabupaten/Kota.

2. Kementerian dapat memantau setiap kegiatan di Daerah, baik kegiatannya, jangka waktu pelaksanaannya maupun personil yang terlibat.

3. Kementerian dapat mengetahui keterkaitan kegiatan yang disusun oleh suatu Pemda dengan Pemda lain yang saling melibatkan potensi daerah dan SDMnya.

4. Pembagian kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan potensi daerah yang paling dominan.

Page 32: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Penilaian Angka Kredit

33

Penilaian Jabatan Fungsional Perekayasa dilaksanakan berdasarkan peran dan tugas kerekayasaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan angka kredit.

Penilaian Perekayasa Pertama s.d. Madya gol IV/a dilakukan di instansi masing-masing

Penilaian Perekayasa Madya gol IV/b – Utama gol IV/e dilakukan oleh Instansi Pembina

Nilai Angka Kredit untuk Maintenance Jenjang Perekayasa Utama IV/e adalah 50 angka kredit setiap 2 tahun.

Page 33: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Instansi P. P P.Md P.My P.U Total

BPPT 126 313 559 34 1032

Bakorkamla 0 1 0 0 1

Batan 12 20 27 1 60

Bapeten 0 0 1 0 1

BMKG 2 2 3 0 7

Kementerian ESDM 32 56 173 3 264

Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 1

Kementerian Kelautan dan Perikanan 84 107 74 2 267

Kementerian Kesehatan 4 1 0 0 5

Kementerian Kominfo 0 0 0 1 1

Kementerian PU 2 23 53 0 78

Kementerian Dikbud 0 31 105 0 136

Kementerian Perhubungan 0 3 15 2 20

Kementerian Perindustrian 6 23 27 5 61

Kementerian Pertanian 3 15 7 0 25

Kementerian Nakertrans 3 7 8 0 18

LIPI 1 14 23 3 41

LAPAN 36 36 36 1 109

Kementerian Ristek 0 0 2 2 4

Kenebterian dalam negeri dan Pemprov 1 11 30 3 45

Status Perekayasa di Kementerian , LPNK dan Pemprov

Page 34: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Instansi P. P P.Md P.My P.U Total

Kementerian Dalam Negeri 8 2 10

Pemprov. Batam 4 1 5

Pemprov. Bali 5 3 8

Pemprov. DKI 1 1

Pemprov. Jabar 1 1

Pemprov. Jateng 3 3

Pemprov. Jatim 1 3 4

Pemprov. Kalbar 1 1 2

Pemprov. NTB 1 1

Pemprov. Riau 8 8

Pemprov. Sulsel 1 1

Pemprov. Yogyakarta 1 1

Jumlah 1 11 30 3 45

Status Perekayasa di Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov

Page 35: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Jenjang JabatanPeppres Tunjangan

No : 31 Th 2007

Perekayasa Utama Rp. 1.400.000

Perekayasa Madya Rp. 1.200.000

Perekayasa Muda Rp. 750.000

Perekayasa Pertama Rp. 325.000

Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa

Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa

Page 36: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

Beberapa Permasalahan

Pemahaman tentang Administrasi Pengangkatan pertama dan keberlanjutan karir di Jabatan Fungsional belum optimal

Pemahaman akan sistem pembinaan JF Perekayasa belum merata. Mulai dari aturan, sistem, penilaian, pembinaan, dan sistem komunikasi antar pembina dan instansi penyelenggara JFP

Pembinaan karir SDM Aparatur melalui jalur struktural dipersepsikan masih lebih menarik daripada jalur fungsional

Sistem Penghargaan bagi pejabat fungsional belum memberikan nilai ungkit yang tinggi

Page 37: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

solusi

• Kuriositas administrasi pengangkatan dan jenjang karir di JFP harus tinggi

• Diklat, dan pembimbingan yang berkelanjutan• Pola karir yang jelas• Pentingnya roadmap pengembangan SDM• Penciptaan lingkungan kerja yang inovatif, dan

kreatif• Komunikasi Pembina – Penyelenggara JFP harus

intensif

Page 38: [BPPT] Permasalahan Dan Solusi Jabatan Fungsional Perekayasa Kementerian-Lembaga Dan Daerah

TERIMA KASIH