• Home

  • Documents

  • bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan...
9

bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 2: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 3: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 4: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 5: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 6: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 7: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 8: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan
Page 9: bpjs-kesehatan.go.id · Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan aspek kendali mutu clan kendali biaya serta kemampuan keuangan BPJS Kesehatan

Scanned by TapScannersumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/BPJS-Kesehatan2.pdf · Pasal 1 DEFINISVPENGERTIAN Kecuall alXib11a ditentukan lam dalam perjanjtan int, Istllah-istilah

Scanned by TapScannersumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/BPJS-Kesehatan2.pdf · Pasal 1 DEFINISVPENGERTIAN Kecuall alXib11a ditentukan lam dalam perjanjtan int, Istllah-istilah

Documents
jatengprov.go.id · 2020. 9. 15. · BPJS: - Jaminan Kesehatan 4% - Jaminan Ketenagkerjaan 4,240/0 D MANAGEMENT FEE . Pasal 2 PENYELESAIAN PEKERJAAN Pekerjaan sebagaimana pasal 1

jatengprov.go.id · 2020. 9. 15. · BPJS: - Jaminan Kesehatan 4% - Jaminan Ketenagkerjaan 4,240/0 D MANAGEMENT FEE . Pasal 2 PENYELESAIAN PEKERJAAN Pekerjaan sebagaimana pasal 1

Documents
Bpjs Implementasi Bpjs Kesehatan Aceh

Bpjs Implementasi Bpjs Kesehatan Aceh

Documents
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU BPJS _Pemerintah.pdf · DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) ... tujuan penyusunan RUU ini adalah untuk pembentukan ... Pasal 20, Pasal 21, Pasal

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU BPJS _Pemerintah.pdf · DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) ... tujuan penyusunan RUU ini adalah untuk pembentukan ... Pasal 20, Pasal 21, Pasal

Documents
fcep.uii.ac.id · Studio Perancangan Arsitektur 6 Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal

fcep.uii.ac.id · Studio Perancangan Arsitektur 6 Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal Kendali Lin kun an Termal

Documents
Sinergi BPJS Ketenagakerjaan Dengan Perusahaan Asuransi ... Indonesian Actuaries Summit... · Perpres 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial - Pasal. 6 ayat 3 Penahapan

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan Dengan Perusahaan Asuransi ... Indonesian Actuaries Summit... · Perpres 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial - Pasal. 6 ayat 3 Penahapan

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...pembebasan bea masuk dengan menggunakan kartu kendali. Pasal 9 Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk dalam

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...pembebasan bea masuk dengan menggunakan kartu kendali. Pasal 9 Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk dalam

Documents
SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN

SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN

Education
bpjs-kesehatan.go.id · bpjs-kesehatan.go.id

bpjs-kesehatan.go.id · bpjs-kesehatan.go.id

Documents
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2017 - bpjs-kesehatan…bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/1578f2022d8c51fefb20da6e7b... · 23 riwayat singkat bpjs kesehatan 24 identitas bpjs kesehatan

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2017 - bpjs-kesehatan…bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/1578f2022d8c51fefb20da6e7b... · 23 riwayat singkat bpjs kesehatan 24 identitas bpjs kesehatan

Documents
Kendali Mutu dan Kendali Biaya - DG- Dirjen BUK.pdf

Kendali Mutu dan Kendali Biaya - DG- Dirjen BUK.pdf

Documents
Optimalisasi Pemantauan Mandiri SC dalam Kendali Mutu dan ...€¦ · persalinan normal banyak di faskes 1. Rate dihitung berdasar klaim BPJS, ... Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

Optimalisasi Pemantauan Mandiri SC dalam Kendali Mutu dan ...€¦ · persalinan normal banyak di faskes 1. Rate dihitung berdasar klaim BPJS, ... Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

Documents
 · 2020. 12. 29. · BPJS Ketenagakerjaan ini. BAB IV FORMULIR Pasal 5 Formulir digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan

 · 2020. 12. 29. · BPJS Ketenagakerjaan ini. BAB IV FORMULIR Pasal 5 Formulir digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan

Documents
GUGUS KENDALI MUTU DEPARTEMEN ARSITEKTUR, FAKULTAS … · 2020. 8. 13. · Pasal 45 tentang Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang standar kompetensi Pendidikan Tinggi. c. Keputusan

GUGUS KENDALI MUTU DEPARTEMEN ARSITEKTUR, FAKULTAS … · 2020. 8. 13. · Pasal 45 tentang Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang standar kompetensi Pendidikan Tinggi. c. Keputusan

Documents
UU_NO_24_2011-BPJS - Institut Kebijakan Sosial dan Hak ... · PDF file Pasal 2 BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan

UU_NO_24_2011-BPJS - Institut Kebijakan Sosial dan Hak ... · PDF file Pasal 2 BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan

Documents
PH-6/BPJS TK/2015 PENDAPAT HUKUM - BPJS Kesehatan dan BPJS ... PP 46.pdf · PH-6/BPJS TK/2015 1. Pasal 25 PP 40 Tahun 2015 STDD PP No 60 Tahun 2015 yang mengatur mengenai “manfaat

PH-6/BPJS TK/2015 PENDAPAT HUKUM - BPJS Kesehatan dan BPJS ... PP 46.pdf · PH-6/BPJS TK/2015 1. Pasal 25 PP 40 Tahun 2015 STDD PP No 60 Tahun 2015 yang mengatur mengenai “manfaat

Documents
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA BPJS KESEHATAN …eprints.ums.ac.id/75718/2/NASKAH PUBLIKASI.pdf · 2019. 8. 6. · memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 1320

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA BPJS KESEHATAN …eprints.ums.ac.id/75718/2/NASKAH PUBLIKASI.pdf · 2019. 8. 6. · memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 1320

Documents
PENDAHULUAN SISTEM KENDALI · PDF fileBab I: Pendahuluan Sistem Kendali EL303 Sistem Kendali Teknik Elektro ITB

PENDAHULUAN SISTEM KENDALI · PDF fileBab I: Pendahuluan Sistem Kendali EL303 Sistem Kendali Teknik Elektro ITB

Documents
Bentuk Badan Hukum BPJS, Status BPJS, Dan Pendanaan

Bentuk Badan Hukum BPJS, Status BPJS, Dan Pendanaan

Documents
TEL-2419 Sistem Kendali 1&2 Pengantar Sistem Kendali

TEL-2419 Sistem Kendali 1&2 Pengantar Sistem Kendali

Documents
Prospek Implementasi UU SJSN dan UU BPJS Dalam ......3. Kewajiban Pasien dan Hak Rumah Sakit Kewajiban Pasien (Pasal-31 UU 44/2009) Hak Rumah Sakit (Pasal 30 UU 44/2009) a) Setiap

Prospek Implementasi UU SJSN dan UU BPJS Dalam ......3. Kewajiban Pasien dan Hak Rumah Sakit Kewajiban Pasien (Pasal-31 UU 44/2009) Hak Rumah Sakit (Pasal 30 UU 44/2009) a) Setiap

Documents
Putusan MK Gugatan BPJS kESEHATAN Pasal 15

Putusan MK Gugatan BPJS kESEHATAN Pasal 15

Documents
BPJS Ketenagakerjaan Dalam Implementasi Program … · bidang Ketenagakerjaan dan di bidang kesehatan • Pasal 2 (3): Penyakit akibat kerja yang dimaksud yaitu: •Penyakit yang

BPJS Ketenagakerjaan Dalam Implementasi Program … · bidang Ketenagakerjaan dan di bidang kesehatan • Pasal 2 (3): Penyakit akibat kerja yang dimaksud yaitu: •Penyakit yang

Documents
Jaminan Sosial Indonesia - BPJS Kesehatan dan BPJS

Jaminan Sosial Indonesia - BPJS Kesehatan dan BPJS

Documents
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL …bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/23170d153abaff605c3e0f18b960... · Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem kendali mutu dan

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL …bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/23170d153abaff605c3e0f18b960... · Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem kendali mutu dan

Documents
PERAN BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN ... sistem kendali mutu biaya Menentukan pola dan besaran tarif Menentukan peserta PBI 1. Mendaftarkan diri dan membayar iuran 2. Mengikuti

PERAN BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN ... sistem kendali mutu biaya Menentukan pola dan besaran tarif Menentukan peserta PBI 1. Mendaftarkan diri dan membayar iuran 2. Mengikuti

Documents
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA …bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/1bc1c87126469f3bc1...-5-BAB II PENILAIAN KEGAWATDARURATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Penilaian kegawatdaruratan

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA …bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/1bc1c87126469f3bc1...-5-BAB II PENILAIAN KEGAWATDARURATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Penilaian kegawatdaruratan

Documents
JDIH BP2MI · T KI wajib menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. BAB Ill PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas

JDIH BP2MI · T KI wajib menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. BAB Ill PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas

Documents
IMPLEMENTASI SJSN · • UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Tranformasi ke-4 BUMN (PT. ... 2. Pasal 13 butir k Menerima tembusan laporan ... Pasal 38 ayat 2 Menerima tembusan pelaporan

IMPLEMENTASI SJSN · • UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Tranformasi ke-4 BUMN (PT. ... 2. Pasal 13 butir k Menerima tembusan laporan ... Pasal 38 ayat 2 Menerima tembusan pelaporan

Documents
Sistem Rujukan Berjenjang - bpjs-kesehatan.go.id Rujukan... · BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak

Sistem Rujukan Berjenjang - bpjs-kesehatan.go.id Rujukan... · BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak

Documents