Upload
truongcong
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BPJS Ketenagakerjaan Dalam ImplementasiProgram Kecelakaan Kerja
dr Fani Syafani MKK, AK3
Seminar Nasional,Update Perkembangan JKNBekasi, 21 Februari 2019
Curriculum Vitae
Nama : dr Fani Syafani, MKK, AK3
Pendidikan : S1 FK UNPAD, tahun 2006 S2 MKK Universitas Indonesia, 2016 Sertifikat Ahli K3 (AK3), Jakarta, 2018 Sertifikasi Trainer of Training (TOT)
tentang Kesehatan Kerja, Jakarta, 2018
Riwayat Kerja : Dokter PTT di RSUD Wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Verifikator PT Jamsostek Cabang Karawang tahun 2008-2011
Manager Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang 2011-2015
Manager BPJS Ketenagakerjaan KantorWilayah DKI 2016-2018
Manager BPJS KetenagakerjaanKantor Pusat 2018-2019
5
BPJS KetenagakerjaanBEROPERASI PENUH
1 Juli 2015
PT. Jamsostek (Persero)s.d. 31 Desember 2013
BUMN Bertanggung jawab pada
Kementerian Profit Oriented
Program:JHT, JKK, JKM dan JPK
Kepesertaan:Wajib untuk Pekerja Formal
UU 3/1992
BPJS Ketenagakerjaan1 Januari 2014
BERDIRI
UU 40/2004 dan UU 24/2011
Badan Hukum Publik Bertanggung jawab pada Presiden Nirlaba
ProgramJHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU 3/1992
1. Kepesertaan2. Wajib untuk seluruh pekerja
Formal : 41,5 juta(kecuali PNS/TNI/POLRI Tenaga Kerja Asing Informal : 68,2 juta
3. Penerapan Sanksi Administratif
Kepesertaan: 2029 : PNS/TNI/POLRI untuk
program JP
ProgramJP, JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU SJSN
Keuangan:JHT dan Non – JHTPengawasan: Kemen BUMN
Keuangan:1. Dana Jaminan Sosial (Per Program)
dan Aset BPJS2. Pengawasan: OJK & DJSN
Transformasi BPJS KetenagakerjaanSesuai UU 24/2011
6
UU No.24 tahun 2011
Perlindungan Menyeluruh pada Penduduk Indonesia
Jaminan Kematian (JKM)Pemberi Kerja : 0,3%
Jaminan Hari Tua (JHT) Pemberi Kerja: 3,7% Tenaga Kerja : 2%
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)Pemberi Kerja: 0,24% 0,54% 0,89% 1,27 % 1,74%
Jaminan Pensiun (JP)Pemberi Kerja : 2%Tenaga Kerja : 1%
Amanah UU No.24 tahun 2011
Image designed by freepik.com
Tenaga Kerja Asing Minimal telah 6
bulan menetap di Indonesia
Pekerja
Informal
Pekerja
Formal
BPJS Ketenagakerjaan Melindungi Pekerja baik Formal, Informal ,
TK Asing dan Pekerja Migran Indonesia
1
2
Ekspansi Service Network
BPJS Ketenagakerjaan memiliki Tantangan dalam Memperluas Jaringan dan
Meningkatkan kepesertaan
Dengan 6000 pulau
berpenduduk
Terdiri dari 18.000 pulau
11 Kantor Wilayah, 326 Kantor
Cabang, 5.575 pekerja
173 PTSP, 2.515 service point
Lebih dari 300 bahasa
daerah yang berbeda
9
Administrasi& Sistem
“Simple dan Cepat”
9
Virtual Account Internet based
Kacab/KCPPPOBPTSP
RegisterRp
Payment Report Data Membership Claim
1 2 3 4
InformationBPJS Ketenagakerjaan
@BPJSTKInfo
BPJS Ketenagakerjaan
Smart kiosk
Smart kiosk
10
Tantangan Kepesertaan Pada
BPJS Ketenagakerjaan
o Pekerja aktif 28,9 Juta atau 22.74% dari
total pekerja
o Belum seluruh pekerja informal terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan
o Iuran yang tepat waktu 57,38%
o Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
belum seluruhnya dengan gaji sebenarnya
(gaji pokok dengan tunjangan)
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Feb 2018; OJK 2016
Ranah Regulasi K3
UU No 1 tahun1970
Bab III, Pasal 3 Syarat Keselamatan Kerja
Dimana Pengusaha/Pemberi Kerja memberikan APD, mencegah timbulnyapenyakit akibat kerja
UU No .13 tahun 2003
Paragraf 5 Keselamatan dan KesehatanKerja ,Pasal 86 dan pasal 87 ;
Kewajiban pengusaha menerapkan SMK3 dan Memberikan perlindungan pada
pekerja
PP Nomer 50 tahun 2012
Bagian Ketiga Perencanaan K3,Pasal 9
Pengusaha Menelaah awal identifikasipotensi bahaya dan pengendalian risiko
PP Nomer 44 tahun 2015
Pasal 50; Pemberi Kerja selainpenyelenggara negara wajibmelakukan upaya pencegahan melaluipromotif preventif bekerjasamadengan BPJS Ketenagakerjaan
Permenaker 05 tahun 2018
Pasal2: Pengusaha/Pengurus wajibmelaksanakan syarat K3 Lingkungan Kerja
Pasal 3;meliputi pengendalian faktorfisika ,kimia, biologi, ergonomi, psikologipekerja
Permenakertrans 03/MEN/1982
Pasal 4:Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja diselenggarakan oleh pengurus
Pasal 9: Pegawai Pengawas Keselamatan Kesehatan Kerja Melakukan pengawasan thdpelaksanaan peraturan ini
PERPRES No.07 tahun 2019
Tentang Penyakit Akibat Kerja
HUBUNGAN ANTARA K3, KK dan PAK
Awareness / Implementasi K3
MencegahPotensi
Kecelakaan Kerja
MencegahPotensi Terjadi
PAK/PAHK
Kegiatan Keselamatan Kesehatan Kerjadi BPJS Ketenagakerjaan
Semester I
• Sosialisasi K3 ,JKK RTW secara berkala di setiap wilayah
•Workshop Health Risk Assesment di Wilayah Sumbagsel dan Jawa Timur
Semester II
• Peningkatan kompetensi Sertifikasi Ahli K3 Internal
• Pertemuan dengan Para Praktisi,Akademisi,Stakeholderterkait Perduli K3 , JKK RTW dan kepedulian pada KK PAK
2018
Peserta Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
Kecelakaan Rumah Sakit
Sembuh
Meninggal
Dunia
Rp. 1.000.000 ( darat / sungai / danau )
Rp. 1.500.000 ( laut )
Rp. 2.500.000 ( udara )
1. Pelayanan Kesehatan
sesuai kebutuhan medis
2. Santunan STMB
- 6 bln pertama 100% bulan upah
- 6 bln kedua 75% bulan upah
- Selanjutnya 50% bulan upah
3. Biaya Rehabilitasi Medik
4. Biaya Penggantian Gigi TiruanRp.3.000.000,-
Cacat
- Santunan Sekaligus
% tabel x 80 bulan upah
- % kurang fungsi x
% tabel x 80 bulan upah
1.Santunan Sekaligus
70% x 80 bln dasar upah
2.Santunan sekaligus
sebesar Rp4.800.000,-
atau berkala
Rp.200.000 / bln
selama 24 bulan
3. Beasiswa pendidikan anak
sebesar Rp12.000.000,-
Cacat Total Tetap
Cacat Total Sebagian Cacat Fungsi
1. Santunan Sekaligus
60% x 80 bulan dasar
upah
2.Santunan Sekaligus
sebesar Rp4.800.000,-
(akumulasi Berkala
Rp 200.000
selama 24 bulan)
3.Biaya pemakaman
Rp 3.000.000
4. Beasiswa pendidikan
anak; Rp12.000.000,-
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
18
Kecelakaan Kerja berdasarkan Tempat Kejadian
Dari tahun 2013 Sampai 2018
Angka Kecelakaan Kerja ;Area tempat kerja> Lalu Lintas > diluar area
Note:
Kecelakaan di area tempat kerja
Lalu lintasDiluar area tempat kerja
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1 2 3 4 5 62013 014 2015 2016 2017 2018
19
Jaminan Kecelakaan KerjaPembayaran Klaim JKK Dari Tahun 2016 to 2018
Total Pembayaran Klaim JKK pada Tahun 2018 Lebih Tinggi 47% % dari Tahun 2016Total Kasus Klaim JKK pada Tahun 2018 Lebih Tinggi 71% dari Tahun 2016
Maknanya;Pemberi Kerja dan Pekerja Mengetahui Manfaat dari Perlindungan Program JKK dan melaporkan seluruh kasus kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan
1 2 3
Series1 101.367 123.041 173.415
Series2 833.440.694.211 971.624.284.154 1.225.648.655.000
-
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
Ru
pia
h
Kecelakaan Kerja
20
Kecelakaan Kerja Berdasarkan Jam Kecelakaan
Dari Tahun 2013 Sampai 2018
Maknanya Jam Kecelakaan Kerja ;Pagi hari > Siang hari> Malam hari
Kecelakaan Kerja sering terjadi pada pagi hari, dapat bermakna bahwa dengan keterkaitan tingginya kejadian kecelakaan kerja di dalam tempat kerja dan sering terjadi di pagi hari, Keselamatan Kerja di dalam tempat kerja harus lebih diperhatikan
8,1% (00.01-06.00)
46%(06.01-12.00)
32,6 % (12.01-18.00)
13,3 % (18.01-24.00)
Rata-Rata Jumlah STMB(hari)
21
42
74
14
511
CACATSEBAGIANANATOMIS
CACATSEBAGIAN
FUNGSI
MENINGGALDUNIA
SEMBUH Total
18
17
6
30
35
RISIKO SANGAT RENDAH
RISIKO RENDAH
RISIKO SEDANG
RISIKO TINGGI
RISIKO SANGAT TINGGI
7
18
11
15
34
24
66
17
22
INDUSTRI PENGOLAHAN
JASA KEMASYARAKATAN
KONSTRUKSI
LEMBAGA KEUANGAN, ASURANSI,REAL ESTATE, USAHAPERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
LISTRIK,GAS DAN AIR
PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, RUMAH MAKAN, JASAAKOMODASI DAN HOTEL
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
PERTANIAN,PERKEBUNAN,KEHUTANAN,PERBURUAN,PERIKANAN
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI
REGULASI TENTANG PAK
PERPRES NO.07 Tahun 2019
Tentang Penyakit Akibat Kerja • Pasal 1 (1):Penyakit Akibat Kerja adalah Penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja
• Pasal 1 (2):Jaminan Kecelakaan Kerja berupa manfaat uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja
• Pasal 5 (2): Pencatatan dan pelaporan Penyakit Akibat Kerja dilakukan oleh pemberi kerja, faskes, Instansi pusat dan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan di bidang kesehatan
• Pasal 2 (3): Penyakit akibat kerja yang dimaksud yaitu:
• Penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan
• Berdasarkan sistem target organ
• Penyakit Kanker akibat kerja
• Spesifik lainnya (lampiran Perpres no 07/2019)
• Pasal 2 (2): Hak atas manfaat JKK dengan tegaknya kasus PAK tetap diberikan dalam jangka waktu 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir
• Pasal 6 : Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku
REGULASI TENTANG KOORDINASI ANTAR PENYELENGGARA JAMINAN DALAM
PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 141/PMK.02/2018
• Terkait terbitnya PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 141/PMK.02/2018:
• Pasal 5 (2) : Koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan terkait dugaan kasus PAK dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama, dimana PKS masih dalam tahap koordinasi antara BPJS Kesehatan bersama Badan Penyelenggara lainnya (BPJSTK, TASPEN, ASABRI).
• Sistem Integrasi Layananan Kesehatan Online (Vclaim) masih dalam koordinasi membangun aplikasi
• Tata Laksana penegakan Kasus PAK dari Dugaan PAK yang spesifik terdapat dalam Konsensus Penyakit Akibat Kerja ,dimana Konsensus ini Disusun oleh para ahli /pakar Kedokteran sesuai kompetensinya.
25
Penyakit Akibat Kerja “Occupational Diseases”
)
25
2
3
21
1
2
15
1
21
19
11
1
1
13
2
1
2
YEAR 2014 2015 2016 2017 2018
Utility (Frequensi Pengobatan)
21 21 9 10 107 kali dari
Total 22 kasus
26
Penyakit Akibat Kerja Berdasarkan Hazzard
Dari Tahun 2014-2018
Berdasarkan Hazzard
Ergonomi: 8 TK (36%):Fisika: 6 TK (27%): Kimia: 6 TK (27%) : Biologi 2 TK (10%)
E8 (36%)
F6 (27%)
K6 (27%)
B2 (10%)
Pemberian Beasiswa diberikan kepada anak tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap atau
meninggal akibat kecelakaan kerja
(PP No.44 Th 2015,1 Juli 2015)
Perawatan&Pengobatan Rehabilitasi Medis Orthose andProtose
Return to Work
Pengembangan Manfaat Program JKK
28
Pengembangan Manfaat dari Program JKK
Pengobatan Perawatan, Rehabilitasi Medis Diberikan Tanpa Batasan Biaya Sesuai Indikasi
Medis dan Ketentuan Berlaku ,untuk RS Pemerintah di kelas 1 .
Rehabilitationpromotion+
Kembali Bekerja
+
Bridges Towards Indonesian Workers' Welfare
Manfaat Dari JKK - RTW
Kecelakaan Kerja , PAK
Manager KasusPerawatan dan
Pengobatan
Pemberi Kerja
Santunan
Rehabilitasi Medis Pelatihan Kerja
Prothesa and Orthosa
29
GOLDEN HOURBack to work
No Skema Jerman Korea Malaysia BPJS Ketenagakerjaan
1 Santunan/Kompensasi √ √ √ √
2 Pengobatan dan Perawatan √Sampai sembuh
√Sampai sembuh
√Sampai sembuh
√Sampai sembuh
3 Prothesa/Orthesa(Alat Bantu organ tubuh – Tangan/Kaki)
√ √(Fasilitas sendiri)
√ √(Kerjasama)
4 Rehabilitasi Fisik dan Mental √ √ √ √
5 Metode pendekatan pelayanan Sampai ke kebutuhan
Individual/keluarga
Pelayanan terkait dengan
hubungan kerja
Pelayanan terkait dengan
hubungan kerja
Pelayanan terkait dengan
hubungan kerja
6 Promotif dan Preventif √ √Dikelola oleh lembaga
pemerintah lain
√Dikelola oleh lembaga
pemerintah lain
√Dikelola oleh lembaga
Kementerian
7 Vocational training/Pelatihan Kerja(Pelatihan Kerja untuk Posisi pekerjaan
baru sesuai kemampuan yang baru)
√ √ √ √
8 Job Placement √Dikelola oleh Kem.
Tenaga Kerja
√Dikelola sendiri
√Dikelola sendiri
√Bekerjasama dengan
Perusahaan
9 Rumah Sakit Trauma Center RS Pemerintah Fasilitas sendiri
RS Pemerintah/Swasta
RS Pemerintah Fasilitas sendiri
RS Pemerintah/Swasta
10 Fasilitas Rehabilitasi Center Dikelola oleh
pemerintah
Fasilitas sendiri Fasilitas sendiri Dikelola oleh pemerintah
dan swasta
12 Job Training Center Dikelola oleh lembaga
pemerintah
Fasilitas sendiri Fasilitas sendiri Dikelola oleh pemerintah
dan swasta
13 Case Manager √ √ √ √
Best Practices Return to Work
30
31
IMPLEMENTASI RETURN TO WORK
Dari Tahun 2015 Sampai 2018
2015
Perusahaan Pendukung 2080
Peserta RTW 125
Peserta Kembali Bekerja 21
2016
Perusahaan Pendukung 10395
Peserta RTW 304
Peserta Kembali Bekerja 182
2017
Perusahaan Pendukung 41045
Peserta RTW 570
Peserta Kembali Bekerja 452
2018Perusahaan Pendukung 49905
Peserta RTW 683
Peserta Kembali Bekerja 534
Nasional
implementation
2014-2018=
80 % peserta RTW
telah kembali
bekerja
3333
REKOMENDASI BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
Penguatan Peran BPJS Ketenagakerjaan Melalui Regulasi Promotif Preventif
Reward pada Pemberi Kerja atas Kepedulian pada Kasus Penyakit Akibat Kerja
Meningkatkan sinergisme berbagai kegiatan dengan Lembaga Pemerintah dan berbagai pihak/stakeholder