BIDANG PEMETAAN & PENGKAJIAN KETERBUKAAN …...Pemetaan & Pengkajian Keterbukaan Informasi ini dapat menjadi awal dari Keinginan Masyarakat Papua untuk menciptakan Papua yang Bebas

BIDANG PEMETAAN & PENGKAJIAN KETERBUKAAN INFORMASI

1


2

KATA PENGANTAR

Komisi Informasi Papua dalam Rencana Kerja 2015 mengangendakan Penilaian Kesiapan Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan. Kegiatan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan merupakan agenda rutin Komisi Informasi di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan Penilaian yang dilakukan untuk pertama kalinya sejak Komisi Informasi dilantik bulan Juni 2014 lalu. Evaluasi Badan Publik 2015 ini memiliki sejumlah perbedaan jika dibandingkan dengan evaluasi di Provinsi lain mengingat ini baru pertama kalinya sehingga KI Papua hanya melihat kesiapan Badan Publik untuk taat dan patuh dalam melaksanakan Keterbukaan namun tetap mengacu kepada Proses dan tahapan serta format penilaian yang sudah didiskusikan lebih awalpada saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pada 24-26 Juni 2014 di Jakarta sertadibahas ulang dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Komisi InformasiPublik pada 12-14 September 2014 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Formatpenilaian evaluasi ini selanjutnya difinalkan pada 28 September 2014 bersamaan dengan kegiatan Right To Know Day (RTKD) Internasional di Jakarta. Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan KI Papua dengan bekerja sama bersama LSM ILALANG Papua yang telah berkompeten dalam pelaksanaan Survey di Papua dan dibantu oleh Konsultan Independent dan pemerhati keterbukaan informasi publik di provinsi papua.

Badan Publik yang dievaluasi pada tahun 2015 ini terdiri dari SKPD Provinsi Papua dan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Papua yng Pelaksanaannya ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan kepatuhan Badan Publik di Provinsi Papua dalam pelaksanaan UU KIP, terutama dalam hal pembentukan PPID, publikasi informasi secara berkala, serta memastikan tersedianya informasi yang tersedia setiap saat. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dokumen pendukung bagi Gubernur Papua, Sekda Papua, PPID Utama Setda Provinsi Papua ntuk memastikan perkembangan pelaksanaan KeterbukaanInformasi Publik sesuai dengan standar layanan informasi publik, sehingga upayapercepatan pelaksanaan UU KIP di PAPUA akan lebih terencana, terarah dan tepat sasaran.

Akhirnya kami berharap, pada tahun 20156 nanti, proses Evaluasi Badan Publik dapat terlaksana dengan cakupan penilaian yang lebih luas, seperti badan publik BUMD, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berlangsung sesuai dengan etentuan dan memberikan dampak pada proses pembangunan Provinsi Papua.


3

Harapan ini tentu saja memiliki alasan yang kuat karena berdasarkan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Nasional untuk kategori Provinsi, Pemerintah Provinsi Papua ( PPID Utama Setda Prov Papua) sama sekali belum masuk kategori siap terbuka .

Akhir kata biarlah Laporan ini yang merupakan Dokumen tertulis Kegiatan Bidang Pemetaan & Pengkajian Keterbukaan Informasi ini dapat menjadi awal dari Keinginan Masyarakat Papua untuk menciptakan Papua yang Bebas Korupsi melalui Keterbukaan Informasi menuju masyarakat Papua Yang Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Jayapura, 01 Januari 2016 KOMISI INFORMASI

PROVINSI PAPUA

HANS NELSON PAIKI Bidang Pemetaan & Pengkajian

keterbukaan Informasi


4

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG Komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk menerapkan Undang-undangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sudah ditunjukkan dengan membentukPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Papua (SKPD) dan juga mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman PengelolaanInformasi dan Dokumentasi untuk PPID Selanjutnya, Pemerintah Papua membentuk Komisi Informasi Papua (KI PAPUA) pada bulan Juni 2014. Surat edaran Mendagri Nomor 188.2/7266/SJ/2013 tentang percepatan pembentukan dan operasional PPID Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, hanya direspon oleh beberapa Bupati/Walikota di Papua dengan mengeluarkan SK Pengangkatan/penunjukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota. Meskipun upaya untuk memenuhi amanat UU KIP, terkait Pembentukan Komisi Informasi di Provinsi (UU KIP, BAB XII, Ketentuan Peralihan, pasal 60) danPenunjukan PPID (Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010, BAB VI,Ketentuan Penutup, pasal 21) sudah dilaksanakan, namun belum semuapenyelenggara pemerintahan dan Badan Publik (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diPapua telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan undang-undang. Sesuai hasil evaluasi KI PAPUA pada 2014 terhadap kepatuhan Badan Publik dalam Lingkungan Pemerintahan Papua dan Kabupaten/Kota, secara umum menggambarkan bahwa pelaksanaan UU KIP di Papua belum menggembirakan dan masih diperlukan upaya serius untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Secara umum, hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa masih rendahnya komitmen dan dukungan pejabat penentu kebijakan pada Dinas/Badan/Instansi Pemerintahan sebagai Badan Publik Pemerintah untukmenerapkan UU KIP. Hal ini ditunjukkan dengan ketidak tersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan PPID, bahkan ada PPID yang belum mendapat dukungan anggaran dari APBD. Selain itu, masih terbatasnya sosialisasi UU KIP dan Perki – SLIP (Peraturan Komisi Informasi – Standar LayananInformasi Publik), sehingga masih banyak pejabat publik serta pelaksana di badanpublik dan masyarakat luas belum terpapar dengan keberadaan UU KIP ini. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, KI Papua melaksanakan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua untuk Tahun 2015.


5

II. TUJUAN Tujuan Evaluasi Badan Publik ini terdiri dari dua bagian, yaitu : 1. Tujuan Umum

(1). Untuk meningkatkan kepatuhan Badan Publik Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Partai Politik dalam pelaksanaan UU KIP.

2. Tujuan Khusus Tujuan khusus pelaksanaan Evaluasi KIP tahun 2015 sebagai berikut: 1. Ingin mengetahui sejauh mana Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Papua dapat mengadakan kajian mandiri (self assessment) terkait pelaksanaan UU KIP di masing-masing Badan Publik/ penyelenggara pemerintah.

2. Ingin mengetahui Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalammenyediakan dan mengumumkan informasi berkala dan informasiserta merta (pasal 9 dan pasal 10 UU KIP juncto pasal 11 dan pasal 12Perki-SLIP), melalui website/papan pengumuman Badan Publik.

3. Ingin mengetahui dan melihat langsung upaya Badan Publik Pemerintah Papua dan Pemerintah Kabupaten Kota di Papua dalam menyiapkan dan menyediakan informasi setiap saat kepada pemohon informasi (pasal 11 UU KIP, juncto pasal 13 Perki-SLIP).

4. Ingin mengetahui Badan Publik Pemerintah Papua dan Pemerintah Kabupaten Kota di Papua dalam melaksanakan standar layanan informasi publik, khususnya tentang peran, fungsi dan tugas, serta tatakelola PPID.

5. Ingin melakukan pemeringkatan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua dalam menjalankan amanat UU KIP.

6. Memberikan umpan balik kepada Badan Publik Pemerintah Papua melalui SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua atas hasil evaluasi, sehingga menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan UU KIP kedepannya.

3. Metodologi Pendekatan dan metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi KIPpada Pemerintah Papua dan Pemerintah Kabupaten Kota di Papua,mengacu pada standarisasi evaluasi yang sudah disepakati Bidang Edukasi,Sosialisasi dan Advokasi (ESA) pada Rakornas Komisi Informasi se – Indonesia,tanggal 12-14 September 2014 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan adalah : 1) Pemeringkatan BP ini merupakan sejenis riset yang dilakukan melalui

pendekatan kuantitatif dengan metode survey (descriptive exploratory study). 2) Survey dalam pemeringkatan ini tidak mengambil sample sejumlah BP,

dan kemudian dilakukan genaralisasi. Pemeringkatan dilakukan terhadap semua BP yang masuk dalam lingkup yang telah ditentukan. Model survey ini disebut survey lengkap atau sensus.

3) Secara normatif, survey digunakan untuk memaparkan data dari objekpenelitian, menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis.


6

4. Metode Pengumpulan Data

Evaluasi Badan Publik dibagi dalam dua tahap, yaitu self assessment (kajian sendiri) oleh responden Badan Publik dan kemudian dilakukan verifikasi oleh asesor.Tahap kedua adalah visitasi lapangan, yang dilalui dengan penetapan pemeringkatan awal dan dipilih Badan Publik (10 – 15 %) yang masuk nominasi. Berikut adalah metode pengumpulan data dalam Evaluasi KIP :

Target evaluasi Badan Publik tahun 2014 terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

1) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) Sekretariat Daerah & Sekretariat Dewan

1 BIRO HUKUM

2 BIRO TATA PEMERINTAHAN

3 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

4 BIRO ORGANISASI & PENDAYAGUNAAN APARATUR

5 BIRO PEREKONOMIAN & SUMBER DAYA ALAM

6 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT & KEMASYARAKATAN

7 BIRO UMUM

8 BIRO PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

9 SEKRETARIAT DPR PAPUA

10 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA


7

Dinas Daerah

1 DINAS KESEHATAN

2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3 DINAS PEKERJAAN UMUM

4 DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN

5 DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN

6 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

7 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

8 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

9 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

10 DINAS KEHUTANAN

11 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

12 DINAS PERKEBUNAN

13 DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

14 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

16 DINAS PERHUBUNGAN

17 DINAS PENDAPATAN DAERAH

18 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA

Badan Daerah

1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

3 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

5 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

7 BADAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PAPUA

8 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

9 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

10 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

11 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

12 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

13 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN

14 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kantor

1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2 INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

Rumah Sakit

1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA

3 RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA

Unit Layanan

1 UNIT LAYANAN PENGADAAN


8

2) PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI PAPUA Sebanyak 29 kabupaten / Kota di Provinsi Papua menjadi bagian yang dievaluasi pada 2015, untuk melihat pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP).Evaluasi pada pemerintah Kabupaten / Kota ini melihat ketersediaan dan mengumumkan Informasi berkala/informasi serta merta melalui kajian website/situs Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengunjungi PPID Utama Kabupaten/Kota yang masuk dalam nominasi pemeringkatan awal. Kunjungan lapangan/visitasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota nominasi adalah untuk melihat ketersediaan informasi setiap saat dan pengelolaan PPID utama setempat. Berikut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dikunjungi melalui kajian website:

NO NAMA KABUPATEN NO NAMA KABUPATEN 1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Pegunungan Bintang 3. Kabupaten Intan Jaya 4. Kabupaten Yahukimo 5. Kabupaten Dogiyai 6. Kabupaten Asmat 7. Kabupaten Puncak 8. Kabupaten Mappi 9. Kabupaten Yalimo 10. Kabupaten Boven Digoel 11. Kabupaten Memberamo Tengah 12. Kabupaten Mimika 13. Kabupaten Lanny Jaya 14. Kabupaten Puncak Jaya 15. Kabupaten Deiyai 16. Kabupaten Paniai 17. Kabupaten Nduga 18. Kabupaten Biak Namfor 19. Kabupaten Memberamo Raya 20. Kabupaten Kepulauan Yapen 21. Kabupaten Supiori 22. Kabupaten Nabire 23. Kabupaten Waropen 24. Kabupaten Jayapura 25. Kabupaten Keerom 26. Kabupaten Jayawijaya 27. Kabupaten Sarmi 28. Kabupaten Merauke 29. Kabupaten Tolikara

5. Instrumen Evaluasi Instrumen/tools evaluasi Badan Publik adalah suatu alat ukur yangdikembangkan dalam bentuk tabel yang berisi daftar / check list dimana memuat pertanyaan dan kalimat untuk mengetahui dan memastikan PPID Badan Publik melaksanakan atau tidaknya ketentuan standar layanan informasi publik sebagaimana diwajibkan oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi tentangStandar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP).


9

Skema umum evaluasi / daftar tilik /Kuisioner, sebagai berikut :

1. VARIABLE MENGUMUMKAN

Variable mengumumkan memiliki Nilai bobot penilaian sebesar 40 % dari total penilaian 3 variable yang akan dijadikan penilaian dengan Indikator sebagaimana tercantum dibawah ini.

No Nama Indikator Bobot 1 Profil Lembaga 10 % 2 Laporan Keuangan 30 % 3 Laporan Kinerja 15 % 4 Laporan Akses Informasi 10 % 5 Pengaduan Penyalahgunaan dan Pertanggung Jawaban Wewenang

+ Pengaduan Badan Publik 10 %

6 Barang dan Jasa 15 % 7 Regulasi 10 % TOTAL 100 %

VARIABLE

1. Melayani 2. Menyediakan 3. Mengumumkan

Indikator Indikator Indikator

Sub Indikator Sub Indikator Sub Indikator


10

2. VARIABLE MENYEDIAKAN Variable menyediakan memiliki Nilai bobot penilaian sebesar 30 % dari total penilaian 3 variable khususnya untuk Badan Publik SKPD dan Pemerintah Kabupaten Kota.

No Nama Indikator Bobot 1 Daftar Informasi Publik ( DIP ) 10 % 2 Peringatan Dini 5 % 3 Keputusan Badan Publik 5 % 4 Surat Perjanjian dengan Pihak ke – tiga 5 % 5 Data Statistik 5 % 6 Surat Menyurat 5 % 7 Rencana Strategis 5 % 8 SOP Pelayanan Masyarakat 15 % 9 Informasi mengenai PPID ( SK, Struktur PPID ) 20 %

10 Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik

5 %

11 Daftar Penelitian 5 % 12 Hasil Penelitian 5 % 13 Informasi mengenai LHKPN yang telah di ferifikasi oleh KPK 10 %

TOTAL 100 %

3. VARIABLE MELAYANI Variable menyediakan memiliki Nilai bobot penilaian sebesar 30 % dari total penilaian 3 variable untuk semua target Badan Publik yang akan di evaluasi.

No Nama Indikator Bobot 1 Sarana Layanan Informasi (Meja & Petugas Informasi, Papan

Pengumuman) 30 %

2 Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi 30 % 3 Mengembangkan Sistem Informasi 40 % TOTAL 100 %

Instrumen Evaluasi Badan Publik tahun 2015 terdiri dari:

1) Instrumen Kajian Mandiri (Self Assessment Questionaire/SAQ), yang terdiri dari SAQ yang diperuntukkan untuk Badan Publik penyelenggara Pemerintahan (SKPD dan Pemerintah Kabupaten /Kota), . Instrumen SAQ ini adalah daftar tilik atau pertanyaan untuk mengukur sejauhmana standar layanan informasi yang sudah dijalankanoleh masing-masing Badan Publik (SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota ) secara mandiri. Intrumen ini mencakup pengukuran 3 (tiga ) variabelevaluasi, yaitu mengumumkan, menyediakan dan variabel melayani.

2) Instrumen kajian dan verifikasi website/situs Badan Publik ( SKPD, PemerintahKabupaten / Kota ), yaitu daftar tilik untuk mengukur layananinformasi Badan Publik dalam menyediakan dan menyampaikan/ mengumumkaninformasi berkala kepada masyarakat melalui website/situs Badan Publik.


11

3) Instrumen Visitasi, yaitu daftar tilik yang digunakan pada saat kunjunganlapangan di Badan Publik (SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota ) untukmengukur ketersediaan informasi setiap saat dan layanan informasi oleh PPID(variabel menyediakan dan melayani).

Alat ukur yang akan digunakan adalah berbentuk kuisioner yang terdiri dari 3(tiga) variabel dan indikator yaitu; (1). Diumumkan

Variabel ini mengacu pada pasal 9 UU KIP, sementara sub indikatornya merujukpada PERKI-SLIP No. 1 Tahun 2000, pasal 11. Terkait indikator kewajibanmenyediakan dan mengumumkan informasi berkala terdiri dari : 1. Profil Badan Publik 2. Laporan Keuangan 3. Laporan akses informasi 4. Pengaduan Penyalahgunaan dan pertanggungjawaban wewenang +

pengaduan BP 5. Barang dan jasa 6. Regulasi

(2). Menyediakan Variabel menyediakan mengacu pada kewajiban menyediakan informasi setiapsaat, pasal 11 UU KIP, dengan indikator sebagai berikut: 1. Daftar Informasi Publik (DIP) 2. Peringatan dini 3. Keputusan BP 4. Surat perjanjian dengan pihak ketiga 5. Data statistik 6. Surat menyurat 7. Rencana strategis 8. SOP pelayanan masyarakat 9. Informasi mengenai PPID (SK, struktur PPID) 10. Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh

pegawai Badan Publik 11. Daftar penelitian 12. Hasil penelitian 13. Informasi mengenai LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK

(3). Melayani Dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggara kepemerintahan dan Badan Publikpemerintah, ke 3 (tiga) indikator yang digunakan sebagai berikut : 1. Sarana layanan informasi (Meja Informasi, Petugas Informasi, Papan

pengumuman) 2. Laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi 3. Mengembangkan sistem informasi


12

6. Sistem Penilaian / Scoring Sistem penilaian Evaluasi Badan Publik 2015 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni : 1. Prosentase.

a. Self Assessment Questionnaire (SAQ) Pembobotan dan penilaian berdasarkan dari 3 (tiga ) variabel yang dinilai,maka formula prosentase adalah: 1. Mengumumkan 40 % 2. Menyediakan 30 % 3. Melayani 30 %

Total dari SAQ, maka dikali 25 %.

2. Verifikasi dan kajian Website / Situs Badan Publik. Total hasil verifikasi website/situs badan Publik, maka dikali 75 %

3. Visitasi Badan Buplik. Total hasil visitasi Badan Publik, maka dikali dengan 40 %.

Keterangan: 1. Hasil tahap 1: Total SAQ + Total Verifikasi website/situs (100 %), maka di kali

dengan 60 %., kemudian ditetapkan pemeringkatan awal (nominasi BP yang akan dikunjungi)

2. Hasil tahap 2: Total visitasi (40 %) + Total tahap 1 (60 %), menjadi pemeringkatan akhir Badan Publik yang dievaluasi.

Berikut skema pemeringkatan tahap 1 dan tahap 2.


13

III. TIM EVALUASI

Tim Evaluasi Badan Publik 2015 terdiri dari : a. Komisioner KI Papua di bawah Koordinator Wakil Ketua KI Papua selaku

Komisioner Bidang Pemetaan & Pengkajian keterbukaan Informasi b. Sekretariat Komisi Informasi Papua c. Tim Peneliti & Survey LSM ILALANG PAPUA d. Konsultan Tehnis


14

BAB II

PEMBAHASAN

I. TAHAP & PROSES EVALUASI Dalam rangka evisiensi waktu dan teraturnya proses evaluasi maka tim merumuskan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengiriman SAQ Ke Badan Publik

Pengiriman Instrumen kajian mandiri (Self Assessment Questionaire/SAQ) dilakukan pada 48 SKPD Provinsi Papua dan 29 Pemerintah Kabupaten/Kota sejak tanggal 16 November 2015. Sesudah pengisian instrumen sesuai instruksi, maka Badan Publik berkewajiban mengembalikan ke komisi Informasi Papua dengan batas akhir 9 Desember 2015. Pengembalian ke Komisi Informasi PAPUA melalui email : [email protected] (software SAQ) dan fisik dokumen dengan alamat Kantor KI Papua : Ruko Pasifik Permai Blok G1 Jayapura.

2. Pengumpulan SAQ, Pengelolaan Data Hasil SAQ & Verifikasi Website Semua SAQ yang sudah dikembalikan oleh masing-masing PPID Badan Publik (SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota), kemudian dilakukan penilaian/scoring oleh Tim Evaluasi Badan Publik. Kegiatan dilaksanakan di kantor Ilalang Jayapura, pada tanggal 9 – 10 Desember 2015. Tim Evaluasi kemudian melakukan verifikasi website/situs Badan Publik yang bersangkutan dan melakukan penilaian sesuai sub indikator yang dinilai (kewajiban mengumumkan informasi berkala). Hasil penilaian SAQ dan verifikasi website/situs tersebut kemudian dijumlahkan sesuai formula yang sudah ditetapkan untuk membuat pemeringkatan awal (nominasi), sehingga terpilih 10 Badan Publik SKPD yang akan divisitasi.

3. Visitasi Badan Publik Sesuai hasil penilaian dan pemeringkatan tahap satu maka Badan Publik yang divisitasi untuk dievaluasi variabel menyediakan dan melayani. Kegiatan visitasi pada Badan Publik SKPD. Sedangkan pada Kab/Kota tidak dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu dan sarana transportasi serta biaya yang tidak mendukung untuk dilakukan visitasi.

NO AGENDA WAKTU PELAKSANAAN 1 Pengiriman SAQ Ke Badan Publik 16 Nov – 1 Des 2 Pengumpulan SAQ dan Pengecekan Website 1 – 9 Desember 3 Pengelolaan Data Hasil SAQ & Verifikasi Website 10 Desember 4 Visitasi Badan Publik 11 – 20 desember 5 Finalisasi Hasil 21 – 22 Desember 6 Persiapan Pemeringkatan 23 – 27 Desember 7 Pengumuman Pemeringkatan 28 Desember


15

Badan Publik yang divitasi sesuai hasil pemeringkatan tahap 1 adalah sebagai berikut: Visitasi ini dilakukan oleh relawan untuk melihat sejauh mana Badan Publik melakukan Pelayanan Informasi dan Kesiapan perangkat Badan Publik dalam melayani ( Tempat yang representatif dsbnya ).

4. Finlisasi Hasil

Hasil evaluasi dari visitasi pada SKPD ini kemudian dianalisis dan selanjutnya dilakukan pemeringkatan akhir untuk menentukan Badan Publik terbaik dimana sebelumnya sudah dipastikan keabsahan hasil scoring yang sudah dilakukan oleh team Evaluasi. Hasil Laporan Evaluasi dan Scoring ini kemudian dilaporkan kepada KI Papua untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Hasil Penialaian KI Papua tentang Badan Publik tingkat SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota yang paling siap dalam melaksanakan UU 14 tahun 2008.

5. Persiapan dan Pengumuman Pemeringkatan

Setelah Semua Administrasi Penetapan Badan Publik paling siap dilaksanakan, pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Lt 11 Ruang BISTRO Hotel Aston Jayapura, dilaksanakanlah Pembacaan Hasil Penilaian dan Penyerahan Piagam Penghargaan serta Plakat kepada Nominator. Berikut hasil Penilaian yang dibacakan pada malam pembacaan hasil :

No NAMA BADAN PUBLIK ( SKPD ) 1 Dinas Koperasi dan UMKM 2 Biro Humas dan Protokol 3 Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah 4 Dinas Pendapatan Daerah 5 Dinas Kesejahteraan Sosial & Msyrkt Terisolir 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Tenaga Kerja dan Kependudukan 8 Dinas Kesehatan 9 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

10 Biro Hukum


16


17

BAB III

HASIL EVALUASI

1. Hasil Kajian Website Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang serta setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Oleh karena itu setiap Badan Publik harus menyampaikan informasi publik secara benar, untuk dapat menyampaikan informasinya kepada masyarakat, setiap badan publik harus memiliki media publikasi informasi publik. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Papua tahun 2015 ini, media publikasi yang menjadi fokus pemantauan adalah website. Komisi Informasi Papua melakukan evaluasi terhadap 48 website SKPD, 29 Website Kab/Kota Seprovinsi papua. Dasar pemantauan website seluruh Badan Publik tersebut adalah pasal 9 UU No 14 tahun 2008 mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait ; informasi mengenai keuangan ; informasi mengenai akses informasi publik ; informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik ; informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik dan Informasi mengenai Regulasi. Dari Hasil Kunjungan Website ini diperoleh hasil sebagai berikut :

a. STATUS WEBSITE Dari hasil pemantauan website SKPD, setelah diperksa, terdapat 22 website yang aktif dan bisa diakses, 4 yang aktif namun tidak bisa diakses dan 22 SKPD lainnya belum memiliki website.

46%

8%

46%

DIAGRAM STATUS WEBSITE SKPD PROVINSI PAPUA

AKTIF TDK BISA DIAKSES TIDAK ADA


18

Dimana diagram tadi tergambar dari tabel hasil pemantauaan seperti dibawah ini :


19

Sedangkan Status Website Kabupaten/Kota dari 29 Kab/Kota di Papua, hanya 21 Kab/Kota yang memiliki Website aktif, 5 kan tidak memiliki website dan 3 tidak bisa diakses yang digambarkan sebagai berikut :

Yang apabila dijabarkan dalam bentuk tabel sebagaimana tergambar di bawah ini :

21 72

3 10 5 17 0

10

20

30

40

50

60

70

80

AKTIF % TDK BISADIAKSES

% TIDAK ADA %


20

b. INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK

Sesuai dengan hasil pemantauan website, Proporsi Badan Publik yang telah mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik di website masing-masing badan publik masih rendah dibandingkan dengan yang belum melakukannya, baik di SKPD maupun kabupaten/kota. Dari 48 SKPD yang website nya dikunjungi, masih terdapat 69 % (33 SKPD dari total 48 SKPD) yang belum mencantumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik di website.

Sedangkan untuk pemerintahan Kabupaten/Kota masih terdapat 38 % (11 dari 18 pemerintah kabupaten/kota) yang belum mencantumkan informasi tersebut di website.

15

33

31

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

YA TIDAK % %

INFORMASI ALAMAT LENGKAP BADAN PUBLIK (SKPD) PADA WEBSITE

18

11

62

38

0

10

20

30

40

50

60

70

YA TIDAK % %

INFORMASI ALAMAT LENGKAP BADAN PUBLIK (KAB/KOTA) PADA WEBSITE


21

Terkait visi-misi Badan Publik, sebagian besar Kab/Kota (66 %) telah mencantumkan di website masing-masing. Kab / Kota sedang sisa 10 Kab/Kota yang belum mencantumkan (34 %).

Sedang ditingkat SKPD hanya terdapat 13 SKPD yang mencantumkan Visi Misi (27%) dan hampir sebagian besar SKPD (73 %) tidak mencantumkan Visi Misi pada website mereka.

Dalam Informasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi, hampir sebagian besar SKPD (77 %) tidak menginformasikan di Website mereka. Hanya 11 SKPD atau sekitar 23 % yang menampilkan Informasi tentang TUPOKSI SKPD.

19 10

66

34

0

10

20

30

40

50

60

70

YA TIDAK % %

INFORMASI VISI MISI BADAN PUBLIK (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

13

35

27

73

01020304050607080

YA TIDAK % %

INFORMASI VISI MISI BADAN PUBLIK (SKPD) PADA WEBSITE

11

37

23

77

0102030405060708090

YA TIDAK % %

INFORMASI TUPOKSI BADAN PUBLIK (SKPD) PADA WEBSITE


22

Untuk tingkat Kab/Kota, Informasi TUPOKSI juga belum termuat semuanya. Hanya 11 Kab/Kota yang mencantumkan TUPOKSInya (38 %) sedangkan 18 Kab/Kota (62 %) belum mecantumkan informasi TUPOKSI di website mereka.

Yang terakhir dari penilaian website tentang Profil Badan Publik adalah tentang Informasi Profil Pimpinan Badan Publik. Untuk SKPD, hanya 10 SKPD yang menampilkan Profil Pimpinan Badan Publiknya ( 21 %) sedang sisanya 38 SKPD (79 %) tidak menampilkan Profil Pimpinannya.

Untuk Pemda Kab/Kota Penyajian Informasi Profil Pimpinan Hampir berimbang, yaitu 14 Kab/Kota menyajikan secara lengkap (48 %) dan sisanya 15 Kab/Kota (52 %) tidak menampilkan atau menampilkan namun tidak lengkap.

11 18

38

62

0

10

20

30

40

50

60

70

YA TIDAK % %

INFORMASI TUPOKSI BADAN PUBLIK (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

10

38

21

79

0102030405060708090

YA TIDAK % %

INFORMASI PROFIL PIMPINAN (SKPD) PADA WEBSITE

14 15

48 52

0

10

20

30

40

50

60

YA TIDAK % %

INFORMASI PROFIL PIMPINAN (KAB/KOTA) PADA WEBSITE


23

c. INFORMASI TENTANG KEGIATAN & KINERJA BADAN PUBLIK a. Informasi tentang KAK/Kegiatan BP tahun 2015

Sangat disayangkan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi serta penilaian ternyata ditingkat Kabupaten/Kota, hanya 3 kab/kota (10%) yang menginformasikan tentang KAK atau Kegiatan mereka di tahun 2015.

Untuk tingkat SKPD Provinsi Papua hanya 4 SKPD (8%) yang menyampaikan kegiatan mereka. Lebih dari 44 SKPD ( 92% ) tidak mengimformasikan kegiatan mereka ditahun 2015.

3

26

10 3

26

10

90

0102030405060708090

100

YA TIDAK % %

INFORMASI KEGIATAN BP 2015 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

4

44

8

92

0102030405060708090

100

YA TIDAK % %

INFORMASI KEGIATAN BP 2015 (SKPD) PADA WEBSITE


24

b. Informasi tentang Agenda Pelaksanaan Tugas BP tahun 2015

Dalam hal informasi tentang pelaksanaan tugas Badan Publik di tingkat

Kabupaten/Kota, harus diakui bahwa ada 20 Kab/Kota ( 69 %) yang menggunakan website resmi mereka sebagai media penyampampaian informasi. Sedangkan di tingkat SKPD Provinsi Papua, ada 39 SKPD (81%) yang menggunakan Website sebagai sarana untuk menyampaikan Informasi dan Data mengenai Pelaksanaan tugas di SKPD seperti tergambar dibawah ini.

9

20

31

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

YA TIDAK % %

INFORMASI AGENDA PELAKSANAAN TUGAS BP 2015 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

9

39

19

81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

YA TIDAK % %

INFORMASI AGENDA PELAKSANAAN TUGAS BP 2015 (SKPD) PADA WEBSITE


25

c. Informasi tentang Layanan Publik BP Informasi layanan publik yang ditampilkan pada website khususnya untuk Kabupaten/Kota menunjukan bahwa 23 Kab/Kota (79 %) belum menamplkannya di Website resminya. Hanya 6 Kab/Kota (21%) yang menampilkan di websitenya. Sedangkan untuk SKPD provinsi papua, hanya 6 SKPD (13%) yang menampilkan Informasi Layanan Publik. Sedangkan sebagian besar SKPD atau sejumlah 42 SKPD (88%) tidak menampilkannya di Website SKPD.

6

23

21

79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

YA TIDAK % %

INFORMASI LAYANAN PUBLIK 2015 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

6

42

13

88

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

YA TIDAK % %

INFORMASI LAYANAN PUBLIK 2015 (SKPD) PADA WEBSITE


26

d. Informasi tentang LAKIP 2014 Informasi tentang LAKIP tahun 2014pun penyajiannya di Kab/Kota belum tersaji diwebsite. Hanya 3 Kab/Kota (10%) yang menampilkan dan sisanya 26 Kab/Kota (90%) belum menampilkan informasi LAKIP mereka di tahun 2014. Khusus untuk SKPD Provinsi Papua. Hal yang hampir sama denga Kab/Kota dimana hanya 4 SKPD ( 8% ) yang menampilkan sedangkan sebagian besar (92%) tidak menampilkannya.

3

26

10

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

YA TIDAK % %

INFORMASI LAKIP 2014 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

4

44

8

92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

YA TIDAK % %

INFORMASI LAKIP 2014 (SKPD) PADA WEBSITE


27

d. INFORMASI TENTANG KEUANGAN BADAN PUBLIK a. Informasi tentang Rencana Anggaran tahun 2013

Sangat disayangkan bahwa ternyata dari 29 Kab/Kota di Provinsi Papua, hanya 3 Kab/Kota (10%) yang menampilkan Rencana Anggaran Tahun 2013 dari total 29 kab/kota.

Sedangkan untuk SKPD Provinsi Papua, hanya ada 2 SKPD (4%) dari total 48 SKPD yang menampilkan Rencana Anggaran tahun 2013 di website mereka.

3

26

10 3

26

10

90

0102030405060708090

100

YA TIDAK % %


3

26

10

90

0102030405060708090

100

YA TIDAK % %

INFORMASI RENCANA ANGGARA N 2013 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

2

46

4

96

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % %

INFORMASI RENCANA ANGGARAN 2013 (SKPD) PADA WEBSITE


28

b. Informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013 Terkait ingormasi realisasi anggaran tahun 2013, pada tingkat kab/kota di provinsi papua, hanya 1 kab/kota (3%) yang menampilkan pada websitenya.

Yang lebih memprihatinkan adalah pada SKPD pemerintah Provinsi Papua dimana hanya ada 2 SKPD (4%) dari total 48 SKPD yang menampilkan informasi realisasi anggaran tahun 2013.

3

26

10 3

26

10

90

0102030405060708090

100

YA TIDAK % %


1

28

3

97

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % %

INFORMASI REALISASI ANGGARAN 2013 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

2

46

4

96

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % %

INFORMASI REALISASI ANGGARAN 2013 (SKPD) PADA WEBSITE


29

c. Informasi tentang Neraca Keuangan BP tahun 2014 Terkait neraca keuangan tahun 2014, hasilnya tidak jauh berbeda dengan informasi keuangan lainnya. Di Kab/Kota se provinsi papua, hanya ada 2 kab/kota (7%) yang menampilkan Neraca Keuangan tahun 2014 pada websitenya.

Untuk informasi Neraca Keuangan tahun 2014 di tingkat SKPD Provinsi Papua, juga demikian. Dari 48 SKPD, hanya ada 2 SKPD (4%) yang bisa menampilkan Neraca Keuangan tahun 2014 pada websitenya.

2

27

7

93

0102030405060708090

100

YA TIDAK % %

INFORMASI NERACA KEUANGAN 2014 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

2

46

4

96

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % %

INFORMASI NERACA KEUANGAN 2014 (SKPD) PADA WEBSITE


30

d. Informasi Laporan Arus Kas BP tahun 2014 Untuk Laporan Arus Kas tahun 2014pun hasilnya tidak jauh berbeda, pada tingkat kab/kota hanya ada 1 kabupaten (3%) yang mampu menampilkan Laporan Arus Kas tahun 2014 di websitenya.

pada SKPD provinsi papuapun hanya ada 2 SKPD (4%) yang menampilkan Laporan Arus Kas tahun 2014 di websitenya.

1

28

3

97

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % %

INFORMASI LAPORAN ARUS KAS 2014 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

2

46

4

96

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % %

INFORMASI LAPORAN ARUS KAS 2014 (SKPD) PADA WEBSITE


31

e. Informasi tentang RKA tahun 2015

Tentang RKA tahun 2015, ditingkatan Pemerintah Kab/Kota, hanya ada 1 kabupaten (3%) yang menampilkan informasi RKA tahun 2015.

Demikian pula halnya untuk SKPD Provinsi Papua, hanya ada 3 SKPD (6%) yang mau untuk menampilkan Informasi tentang RKA tahun 2015 di websitenya.

1

28

3

97

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % %

INFORMASI RKA BP 2015 (KAB/KOTA) PADA WEBSITE

3

45

6

94

0102030405060708090

100

YA TIDAK % %

INFORMASI RKA BP 2015 (SKPD) PADA WEBSITE


32

e. INFORMASI TENTANG AKSES INFORMASI PUBLIK Informasi tentang Akses Informasi Publik adalah bagian penting yang wajib ada di setiap Website Badan Publik sebagai bagian dari tata cara dan mekanisme untuk mengakses Informasi di Badan Publik tersebut. a. Informasi tentang Laporan Akses Informasi tahun 2014

Khusus tentang Laporan Akses Informasi. Ditingkat Kab/Kota hanya ada 1 Kabupaten (3%) yang menampilkan Laporan Tersebut. Sedangkan untuk SKPD hanya ada 1 SKPD (2%) yang menampilkan Laporan tersebut.

b. Informasi tentang Hak dan Tatacara memperoleh Informasi Publik

Informasi tentang Hak dan Tata cara Memperoleh Informasi Publik dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa dari 29 Kab/Kota, hanya 1 Kabupaten (3%) yang menampilkan Informasi tersebut sedangkan untuk SKPD Provinsi ada 3 SKD (6%) yang menampilkan Informasi tersebut.

1

28

3

97

1

47

2

98

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % % YA TIDAK % 98

INFORMASI TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA BADAN PUBLIK TAHUN 2015

SKPD

1

28

3

97

3

45

6

94

0

20

40

60

80

100

120

YA TIDAK % % YA TIDAK % %

INFORMASI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK

SKPD

KAB/KOTA

KAB/KOTA


33

c. Informasi tentang tatacara pengajuan keberatan Informasi tentang tata cara pengajuan keberatan di badan publikpun tenryata masih sangat rendah. Dari 28 kab/kota di provinsi papua, hanya ada 1 kab/kota (3%) yang menampilkan informasi tersebut pada website. Sedangkan untuk SKPD Provinsi Papua hanya ada 2 SKPD (4%) yang menampilkannya pada website.

f. INFORMASI TENTANG PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BADAN PUBLIK TAHUN 2015 Untuk Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2015, hampir sebagian besar SKPD maupun Kabupaten Kota menggunakan jasa LPSE untuk mengumumkannya. Hanya ada 1 Kabupaten (3%) yang menampilkan informasi tersebut selain di LPSE juga ditampilkan di Websitenya. Sedangkan untuk SKPD Provinsi Papua hanya ada 3 SKPD (6%) yang menampilkan informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2015 di websitenya selain ditampilkan pula di website LPSE.

1

28

3

97

2

46

4

96

0

20

40

60

80

100

120


INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DI BADAN PUBLIK

SKPD

1

28

3

97

3

45

6

94

0

20

40

60

80

100

120


INFORMASI TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA BADAN PUBLIK TAHUN 2015

SKPD KAB/KOTA

KAB/KOTA


34

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN 1. KESIMPULAN

i. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) a. Dari 48 Badan Publik SKPD yang dikunjungi, wesite yang aktif dan

dapat dikunjungi sebanyak Dari hasil pemantauan website SKPD, setelah diperksa, terdapat 22 website yang aktif dan bisa diakses, 4 yang aktif namun tidak bisa diakses dan 22 SKPD lainnya belum memiliki website

b. Masih rendahnya kepatuhan SKPD dalam mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik, struktur organisasi, dan informasi terkait tugas dan fungsi satuan kerja atau kantor unit Badan Publik. Begitupula publikasi tentang profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik juga rendah.

c. Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam mengumumkan informasi terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2014, termasuk dalam hal laporan keuangan. Sebagian besar Badan Publik belum mematuhi untuk mengumumkan rencana anggaran dan realisasi anggaran tahun 2013 di website. Hanya 2 (4%) SKPD yang mematuhinya dan hanya 2 (4%) SKPD yang mengumumkan laporan realisasi anggaran tahun 2013.

ii. Pemerintah Kabupaten/kota a. Dari 29 Pemerintah Kabupaten/kota dikunjungi websitenya,

terdapat Sedangkan Status Website Kabupaten/Kota dari 29 Kab/Kota di Papua, hanya 21 Kab/Kota yang memiliki Website aktif, 5 kan tidak memiliki website dan 3 tidak bisa diakses .

b. Masih rendahnya kepatuhan Pemerintah Kabupaten/kota dalam mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik, struktur organisasi, dan informasi terkait tugas dan fungsi satuan kerja atau kantor unit Badan Publik. Begitupula publikasi tentang profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik juga rendah.


35

c. Masih kurangnya kepatuhan Pemerintah Kabupaten/kota dalam mengumumkan informasi terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2014, termasuk dalam hal laporan keuangan. Untuk LAKIP, hanya 3 (10%) yang mengumumkannya. Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/kota belum mematuhi untuk mengumumkan rencana anggaran dan realisasi anggaran tahun 2014 di website. Hanya 1 Pemerintah Kabupaten/kota yang mematuhinya dan hanya 1 yang mengumumkan laporan realisasi anggaran tahun 2014.

2. SARAN

Untuk meningkatkan pelaksanaan UU KIP di Provinsi Papua, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

a. Pemerintah Papua hendaknya meningkatkan jumlah dan cakupan sosialisasi tentang UU KIP pada Badan Publik serta masyarakat, baik untuk SKPD, maupun Pemerintah Kabupaten/kota, maupun Badan Publik lainnya.

b. Pemerintah Provinsi Papua melalui PPID Utama harus meningkatkan pendampingan pada PPID Pembantu SKPD dan PPID Utama Kabupaten/kota agar dapat melaksanakan ketentuan UU KIP termasuk untuk Badan Publik lainnya.

c. Atasan PPID Utama Provinsi Papua, Atasan Utama PPID Kabupaten/Kota, Pimpinan, serta pimpinan Badan Publik lainnya untuk segera menghasilkan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini untuk memastikan agar PPID pada tiap Badan Publik dapat memberikan layanan informasi secara cepat dan mudah pada pemohon informasi.

d. Perlunya pelaksanaan Evaluasi Badan Publik secara rutin dengan cakupan Badan Publik yang lebih banyak, seperti Perguruan Tinggi, Partai Politik, institusi vertikal, BUMN/BUMD serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

e. Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/kota, Pimpinan Partai Politik serta pimpinan lembaga dan Badan Publik Lainnya lainnya agar dapat memberikan dukungan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dapat berlangsung optimal.

Documents

BIDANG PEMETAAN & PENGKAJIAN KETERBUKAAN …...Pemetaan & Pengkajian Keterbukaan Informasi ini dapat menjadi awal dari Keinginan Masyarakat Papua untuk menciptakan Papua yang Bebas