BIDANG ARSIP DAN MUSEUM - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200130-084535-9223.pdfSarilan Putri Kh, S. Sos./Kabagset. Komisi X DPR-RI 1. Laporan Ketua Panja

RAPAT KERJA KOMISI X DPR Rl DENGAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI, MENTERI AGAMA,

MENTERI HUKUM & HAM Rl

Tahun Sidang Masa Persidangan keSifat Rapat Jenis Rapat Dengan

Hari/T anggal Pukul Tempat Pimpinan Rapat Sekretariat Rapat Acara

Hadir Anggota Hadir Pemerintah

2016-2017 IV (Empat) Terbuka Rapat Kerja Komisi X DPR-RI Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perdagangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, Menteri Hukum dan Ham Rl. Selasa, 4 April2017 15.40 WIB Ruang Rapat Komisi X DPR-RI Drs. ABDUL FIKRI, M.M. Sarilan Putri Kh, S. Sos./Kabagset. Komisi X DPR-RI 1. Laporan Ketua Panja kepada Raker atas pembahasan

RUU tentang Sistem Perbukuan 2. Pembacaan Naskah RUU tentang Sistem Perbukuan 3. Pendapat akhir mini Fraksi-fraksi terhatap RUU tentang

Sistem Perbukuan 4. Pengambilan Keputusan untuk selanjutnya dilanjutkan

pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna 5. Tanggapan Pemerintah atas RUU tentang Sistem

Perbukuan 6. Penandatanganan Naskah RUU tentang Sistem

Perbukuan Komisi X DPR Rl Mendikbud, Menristek dikti, Perwakilan Menag, perwakilan Mendag, perwakilan MenpanRB dan Perwakilan Menkumham

Drs. ABDUL FIKRI, M.M/KETUA RAPAT: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl, Yang kami hormati Bapak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rl, Yang kami hormati Bapak Menteri Agama yang Mewakili, Yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan Rl atau yang mewakili, Yang kami hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Man usia Rl atau yang mewakili,

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Yang kami hormati Bapak-lbu Anggota Komisi X DPR Republik Indonesia, Beserta Hadirin sekalian yang saya muliakan khususnya Pimpinan Komisi X DPR Rl.

Dalam kesempatan yang bahagia ini marilah kita tidak henti untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunianya kita diberi kesempatan untuk dapat menghadiri Raker atau Rapat Kerja pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Menurut laporan dari Sekretariat saat ini rapat kerja Komisi X DPR Rl telah dihadiri dan ditanda tang ani oleh 41 anggota dari 52 anggota yang terdiri dari 10 unsur Fraksi penuh, dengan demikian korum sebagimana ditentukan Pasal 254 ayat 1 tata tertib dewan sudah terpenuhi, dengan menucap Bismilla'hirrahmanirrahim perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)

RAPAT DIMULAI PUKUL 15.40 WIB

Bapak·lbu dan hadirin yang kami muliakan

Sebelumnya perkenankan kami Pimpinan meminta persetujuan agenda rapat ke~a pada hari ini, yaitu satu pengantar sudah kita lakukan, kedua laporan Ketua Panitia Kerja Rancangan UndangUndang tentang Sistem Perbukuan kepada Komisi, ketiga pembacaan naskah Rancangan Undangundang tentang Sistem Perbukuan, keempat pandangan mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, yang kelima penanda tanganan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, dan yang keenam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan untuk dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yang ketuju penutup, apakah agenda ini dapat disetujui semua ya.

(RAPAT: SETUJU}

Untuk mempersingkat waktu kita masuk pada acara pertama yaitu laporan Ketua Panja Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, kemudian langsung dilanjutkan pembacaan draft Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, kepada Pak Sutan Adil Hendra dipersilahkan.

F·GERINDRA (lr. H. A. R. SUTAN ADIL HENDRA, MM):

Terima kasih Pimpinan,

Assa/amu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarukatuh, selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl, Yang kami hormati Bapak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rl, Yang kami hormati Bapak Menteri Agama atau yang Mewakili, Yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan Rl atau yang mewakili,


Yang kami hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Man usia Rl atau yang mewakili, Yang kami hormati Bapak Menteri serta jajaran lainnya dan seluruh dari Pemerintah yang hadir dalam kesempatan ini, Yang kami hormati Bapak·lbu Anggota Komisi X DPR Republik Indonesia dan khususnya kepada seluruh hadirin yang kami hormati.

Alhamdullilah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufik dan Hidayahnya pada sore hari ini dengan suasana ruangan yang agak hangat sedikit Pak Menteri, ini menandakan bahwa Rancangan Undang-undang kita ini diterima hangat oleh masyarakat ini, lnsyaAI/ah mudahmudahan kita dapat melaksanakan kegiatan legislasi kita dalam rangka tugas konstitusi dalam rapat ke~a hari ini, dalam pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan dalam keadaan sehat wal'afiat, Aamiin Yarobbal'alamin.

Bapak Menteri dan Anggota Komisi X yang saya hormati, selanjutnya ijinkanlah saya menyampakan laporan hasil perkembangan dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, yang merupakan tindak lanjut dari Program Legislasi Nasional dan fungsi legislasi dari Komisi X DPR-Republik Indonesia berdasarkan yang pertama keputusan Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Tanggal17 Desember 2015, yang menerima secara aklamasi Rancangan Undangundang tentang Sistem Perbukuan menjadi usul inisiatif DPR-Republik Indonesia, untuk itu diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia dan selanjutnya dibahas sesuai dengan peraturan tata tertib DPR dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya yang kedua, surat Presiden Republik Indonesia nomor R.11/PRES/2/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, yang mugaskan Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Saudara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Saudara Menteri Agama, Saudara Menteri Perdagangan, Saudara Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Saudara Menteri Hukum dan HAM, untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-undang tersebut.

Kemudian yang ketiga penugasan Badan Musyawarah DPR-RI Masa Persidangan Ill tahun sidang 2015-2016 tanggal25 Februari 2016, serta surat dari Pimpinan DPR-RI nomor PW/03473/DPRRI/2/2016 tertanggal 26 Februari 2016, untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan.

Bapak Menteri serta para Anggota hadirin yang kami hormati, pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alenia ke-4 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 5, mengamanatkan agar Pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa, untuk kemajuan, peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Seabagai upaya melaksanakan amanat konstitusi tersebut, maka Pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia.

Upaya pembangunan dan peningkatan budaya literasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global untuk diperlukan penyelenggaraan tata kelola perbukuan, yang dapat dipertanggung jawabkan melalui peraturan sistem perbukuan yang sistematis, menyuluruh, dan terpadu. Pemerintah melalui Kementerian yang membidangi urusan pendidikan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan diatur dalam Undang-


undang 1945 Pasal 17 ayat 3, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, menjadi dasar penyusunan Rancangan Undang-undang tentang sistem perbukuan adalah usul inisiatif DPR-RI bahwa sistem perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 8hineka Tunggallka.

Sistem Perbukuan diselenggarakan dengan memperhatikan keragaman masyarakat agar buku dapat tersedia secara bermutu, murah, dan merata, serta sistem perbukuan ditetapkan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Bapak Menteri serta para Anggota hadirin yang kami hormati.

Draft Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan yang menjadi bahan rapat ke~a han ini merupakan draft terakhir persi tang gal 3 April 2017, yang terdin dan 12 bab dan 72 Pasal dengan sistematikan pengaturan sebagai berikut, 8ab I ketentuan umum, dasar, asas, dan tujuan termasuk dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, 8ab II bentuk, jenis, dan isi buku termasuk dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, 8ab Ill hak dan kewajiban masyarakat pelaku perbukuan, termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 34, 8ab IV wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termuat dalam Pasal 34 sampai Pasal 41.

Bab V perolehan naskah buku dimuat dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47, Bab VI penerbitan buku, pencetakan buku, dan pengembangan buku elektronik dimuat dalam Pasal48 sampai dengan Pasal 59, 8ab VII pendistribusian dimuat dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64, 8ab VIII penggunaan buku dimuat dalam Pasal 65, Bab IX penyediaan buku dimuat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 67, Bab X peran serta masyarakat dimuat dalam Pasal 68, 8ab XI pengawasan dimuat dalam Pasal 69, dan Bab XII ketentua, penutup dimuat Pasal 70 sampai dengan Pasal 72.

Bapak Menteri serta para Anggota hadirin yang kami hormati.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan dalam rapat panja menyepakati bahwa konsep dan arah kebijakan perbukuan hanya mengatur norma pokok untuk menjawab permasalahan nasional, pokok-pokok pengaturan tersebut yaitu :

A. Menjamin kesediaan buku bermutu murah dan merata, baik buku umum maupun buku pendidikan dalam hal ini buku teks utama dan buku teks pendamping, yang dimaksud dengan mutu adalah buku bermutu harus memenuhi standar isi, penyajian, desain, grafika, yang telah ditetapkan dalam setiap proses tahapan yaitu perolehan naskah buku, pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. Selanjutnya pengertian yang dikatakan murah yaitu buku terjangkau dari sergi harga, sesuai dengan daya beli masyarakat terutama buku-buku pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan yang dilakukan oleh Pemenntah, untuk itu diperlukan politik anggaran perbukuan yang difokuskan pada penyediaan buku teks utama tanpa dipungut biaya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 9 tahun dan 12 tahun. Selanjutnya yang dikatakan merata yaitu buku tersedia dan tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia termasuk buku-buku penyandang desabilitas, dan daerah 3 T di Indonesia. Subtansi mengenai ketersediaan buku murah dan merata diatur pad a Pasal 36 huruf 8, Pasal 39 huruf 8, Pasal 40 huruf 8, Pasal 41 huruf 8, Pasal59 ayat 1, Pasal61 sampai dengan Pasal65 dan Pasal67.

B. Menjamin penerbitan buku bermutu dan pengawasan buku yang beredar dalam pengertian Pemerintah, pelaku perbukuan dan masyarakat, melakukan swapengawasan terhadap


setiap buku yang akan ditertibkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap men jag a kebebasan berekpresi dan berkreasi, subtansi ini diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 55 dan Pasal 69.

C. Menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan, dalam pengertian pengaturan hak dan kewajiban pelaku pembukuan, dalam Rancangan Undang-undang ini merupakan penegasan terhadap perlindungan hukum atas hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, subtansi ini diatur dalam Pasal13 sampai dengan Pasal 18.

D. Memberi peluang tumbuh kembang dunia perbukuan dalam pengertian bahwa RUU memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan inisiatit fiskal bagi perkembangan perbukuan, subtansi ini diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 41.

E. Memperjelas tugas dan fungsi serta kedudukan Pemerintah, pelaku perbukuan dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem perbukuan dalam pengertian bahwa RUU menguraikan secara jelas dan tegas tentang tugas dan tungsi dari Pemerintah, pelaku perbukuan, dan masyarakat, dalam mengembangkan perbukuan yang menjadi ranahnya, subtansi ini diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 33 kemudian Pasal 35 sampai dengan 41 dan Pasal 68.

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Panja RUU tentang Sistem Perbukuan pada tanggal 3 April 2017 menyepakati untuk memperkuat pengaturan menganai literasi drat RUU tentang Sistem Perbukuan, sehingga pokok-pokok pengaturan buku dalam RUU Sistem Perbukuan per 3 April 2017 secara tegas bertujuan mendorong masyarakat untuk membangun dan mengembangkan budaya literasi sehingga mampu berperan ditingkat global.

Bapak Menteri serta para Anggota hadirin yang kami hormati,

Panitia Ke~a RUU tentang Sistem Perbukuan beke~a membahas RUU selama kurang lebih 10 bulan, dengan seluruh dinamika dan romantikanya Alhamdullilah telah menghasilkan sebuah rancangan yang maksimal mengenai RUU Sistem Perbukuan, demikianlah laporan Panja RUU tentang Sistem Perbukuan yang sepenuhnya saya serahkan pada forum rapat kerja yang sangat mulia ini untuk mengambil keputusan, sebelum diteruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripuma nanti, semoga dalam rapat ke~a Komisi X DPR-RI ini menerima laporan Panja RUU tentang Sistem Perbukuan yang pada akhimya dapat menjadi kontribusi dan inspirasi untuk membangun kemaslahatan Bangsa Indonesia.

Tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri dan juga kepada Kementerian yang terkait, kepada Panja RUU Sistem Perbukuan Komisi X DPR-Republik Indonesia, Panja dari Pemerintah dan seluruh stat, tenaga pendamping ahli, tenaga ahli Komisi X DPR-RI, perancang undang-undang, peneliti, yang telah secara tekun dan teguh dedikasi dalam pembahasan RUU Sistem Perbukuan ini dari awal sampai hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada ternanternan media masa yang telah membantu melakukan sosialisasi kegiatan pembahasan Panja RUU tentang Sistem Perbukuan, semoga Tuhan yang maha Esa selalu memberi petunjuk kepada kita semua dalam memajukan perbukuan khususnya sistem perbukuan di Indonesia, Wabil/ahi taufiq wal hid ayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarukatuh.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sutan sebagai Ketua Panja RUU Sistem Perbukuan, selanjutnya kami persilahkan Anggota untuk membacakan mini fraksi nanti dilanjutkan dengan pandangan Pemerintah, setelah dibacakan pandangan mini fraksi-fraksi dan nanti pandangan Pemerintah maka dokumen tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan Komisi X DPR-RI, semula kita akan balik dari Fraksi Partai Hanura tetapi Fraksi PDI Perjuangan sudah siap semua sehingga kita persilahkan kepada PDI Perjuangan Bapak Asdi Narang, Sh,M.Comm.Law kita perilahkan.

F-PDIP (ASDI NARANG, SH,M.COMM.LAW}:


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan juga ternan-ternan Komisi X, Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan atau yang mewakili, Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Serta hadirin yang kami hormati.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, karena atas berkat rahmatnya maka kita dapat hadir bersama dan bertemu untuk melaksanakan tugas legislasi dengan agenda penyampaian pendapat fraksi atas pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan. Pancasila sebagai dasar negara telah mengamanatkan dalam sila ke-4 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar, bahwa setiap rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan keadilan yang sama terhadap buku yang bermutu, murah, dan merata, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan tentang sistem perbukuan di Indonesia.

Sila-sila termaktub dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus menjadi pondasi dalam pengembangan sistem perbukuan nasional, dalam hal ini alinea ke-4 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diantaranya yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk sistem perbukuan yang baik adalah bagian dari mewujudkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fraksi PDI-Pe~uangan menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa Rancangan Undangundang tentang Sistem Perbukuan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus membangun jati diri dan karakter sejati bangsa Indonesia, fraksi PDI-Pe~uangan tidak hanya menginginkan terciptanya masyarakat yang cerdas namun juga mengharapkan masyarakat semakin lebih berbudaya, dan maju dalam intelektuallitas ditengah peradaban dunia. Bapak-lbu yang kami hormati,


Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan di Komisi atas Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, maka fraksi PDI-Perjuangan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Perlu untuk menuntaskan Rancangan Undang-undang tentang Perbukuan secara total dan memposisikannya sebagi alat untuk meningkatkan mutu, dan jumlah sumber daya perbukuan guna menghasilkan buku yang bermutu, murah, dan merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rancangan Undang-undang sistem perbukuan diharapkan dapat memacu tumbuh kembangnya minat dan budaya membaca serta menu lis disemua lapisan rakyat Indonesia, dalam upaya meningkatkan budaya literasi.

3. Perlu memastikan bentuk peningkatan peran pelaku perbukuan dalam mempromosikan kebudayaan nasionallndonesia melalui buku ditengah peradaban dunia.

4. Perlu adanya kejelasan rumusan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri terkait proses penerbitan buku, terutama dalam menjaga mutu dan isi buku agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Republik Indonesia, Bhineka Tunggal lka, dan norma-norma dalam masyarakat.

5. Rancangan Undang-undang tentang sistem perbukuan harus dapat memberikan jaminan kedudukan hukum yang jelas bagi para pelaku perbukuan, terutama terkait hak cipta dan hak ekonomi yang menyertainya.

6. Perlu untuk mempertegas mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban yang dituangkan dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah terkait syarat dan isi dalam Pasal 42, khususnya menyangkut buku pendidikan baik buku utama maupun buku pendamping.

7. Perlunya intervensi distribusi, baik oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah untuk bisa menekan biaya distribusi buku kemasyarakat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas maka Fraksi PDI-Perjuangan DPR-RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan untuk disahkan menjadi Rancangan Undang-undang, Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan serta Anggota Komisi X DPR-RI khususnya panitia ke~a Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, serta semua pihak yang telah membantu dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, demikianlah pendapat Fraksi PDI-Pe~uangan atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassa/amu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarukatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya,Om shanti-shanti om nama budaya,Merdeka. Ketua Poksi Asdi Narang anggota nomor 219, Sekretaris Paksi 10 Joniko.BP.Siahaan anggota nomor 151, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar akan dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X Bapak Ferdiansyah, kami persilahkan.

F-GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):


Terima kasih Pimpinan serta Ketua Komisi X. lni mohon maaf, ada kesalahan teknis dari Fraksi Partai Golkar makanya saya akan

membacakan. Pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan, dibacakan oleh Ferdiansyah nomor anggota A-268, Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya.


Assa/amu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu Namo Buddaya, Shalom Rahayu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja pada hari ini untuk mendengarkan pendapat mini akhir fraksi-fraksi, dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan.

Saudara Menteri, Pimpinan, Anggota, Komisi X DPR·RI yang kami hormati,

lahimya Undang-undang tentang Sistem Perbukuan merupakan maninvestasi tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasilan, Undangundang Negara Republik Indonesia tahn 1945, kebhinekaan, dan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, untuk itu Pemerintah harus menyelenggarakan sistem perbukuan dengan memperhatikan keragaman masyarakat agar tersedia buku yang bermutu, murah, dan merata.

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan perbukuan ditengah masyarakat diantaranya:

1. Masih adanya buku yang beredar yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh yang menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap buku bermutu, murah, dan merata, baik yang meliputi buku umum maupun buku pendidikan sangat berpengaruh terhadap upaya pencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Belum adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada pelaku perbukuan dalam menjalankan peransertanya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.


Sedangkan sebagaimana kita ketahui sampai saat ini pengaturan tentang tata kelola perbukuan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menyikapi kondisi tersebut Fraksi Partai Golongan Karya memandang penting hadirnya Undang-undang Sistem Perbukuan untuk memberika payung hukum yang komperhensif bagi sistem perbukuan nasional, kami memandang Undang-undang ini akan mampu menyentuh aspek-aspek perbukuan mulai dari mutu, hak cipta, harga, dan sistem distribusi.

Saudara Menteri, Pimpinan, Anggota, serta hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka mendorong upaya Pemerintah untuk menjamin ketersediaan akses masyarakat terhadap buku bermutu, murah, dan merata, Fraksi Parta Golongan Karya memandang penting hadirnya Undang-undang tentang Sistem Perbukuan sebagai landasan hukum atau legal standing pembangunan politik perbukuan di Indonesia. Fraksi kami menyadari bahwa perbukuan merupakan sarana membangun peradaban bangsa, oleh sebab itu untuk menajamkan subtansi Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan ini, Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan harus mampu membenahi persoalan perbukuan di Indonesia, guna menyiapkan masyarakat dalam tataran ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, berbasis pengetahuan.

2. Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan seharusnya memuat rumusan buku teks Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 36 huruf 8 dalam konteks penyusunan buku teks utama, dapat dilakukan perbuahan buku teks utama secara parsial dengan mempertimbangkan perubahan kurikulum yang dinamis.

3. Pengaturan mengenai kelembagaan dalam Pasal 37 Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan seharusnya memuat rumusan secara ekplisit lembaga tersebut memiliki unit kerja ditingkat Pemerintahan Daerah, sehingga menyesuaikan sistem perbukuan yang sitematis, menyeluruh, dan terbaru, dapat dilaksanakan.

4. Pengaturan buku-buku terbitan mengenai perguruan tinggi dalam Rancangan Undangundang ini perlu dipertegas bahwa Pemerintah lebih hadir dalam pengembangan bukubuku di perguruan tinggi, tanpa mengenyampingkan kebebasan mimbar akademik dan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi.

5. Pengaturan subtansi pengawasan dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan ini melalui swapengawasan dalam ekosistem perbukuan dalam Pasal 69, hendaknya menjawab perrnasalahan masih adanya buku yang beredar yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Demi mencapai tujuan sistem perbukuan nasional untuk menghadirkan buku yang bermutu, murah, dan merata, serta peran dan fungsi Lembaga Perbukuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini ada dibawah Puskurbuk Balitbang Kemendikbud perlu diperkuat dan diperluas kewenangannya. Lembaga ini harus mampu memfasilitasi membina penyelenggaraan sistem perbukuan secara nasional, selain dari pad a itu dituntut juga peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan dan masyarakat untuk mengawasi sistem perbukuan nasional sehingga


akses masyarakat untuk mendapatkan buku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau semakin murah dan mudah.

Saudara Menteri, Pimpinan, Anggota, serta hardirin yang kami hormati,

Setelah melalui tahapan-tahapan dan pembahasan yang cukup panjang di DPR-RI, serta menampung dan menyerap berbagai aspirasi yang berkembang diberbagai elemen masyarakat, serta kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja, yang telah bersabar dan mencermati Pasal per pasal, bab demi bab, serta kata demi kata, termasuk juga Panja dari Pemerintah maka dengan ini kami Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan setuju, terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan dilanjutkan pada Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan dibawa kepada pembicaraan tingkat II untuk pengembilan keputusan dalam Sidang Paripuma DPR-RI, dengan beberapa catatan untuk melengkapi RUU tersebut.

Semoga Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya, dalam kita menjalankan amanah serta tugas, untuk itu kita terus berkarya demi mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. Jakarta 4 April 2017 Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI Ketua Drs. H. Sahir Muzakir ditanda tangani, Sekretaris Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita ditanda tangani.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya dari Gerindra kami persilahkan.

f·GERINDRA (Jr. SRI MELlY ANA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.


Pertama-tama perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senang tiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karenanya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam Rapat Ke~a untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang telah diamanatkan oleh rakyat kepada kita, Aamiin.

Salah satu tujuan negara Indonesia seperti ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Pasal 31 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban bangsa melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem


pendidikan nasional, untuk dapat menjamin keterselenggaranya suatu sistem pendidikan nasional yang memadai ini Pemerintah bekewajiban menyelenggarakan sistem perbukuan, oleh karena itu buku menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika kita menyepakati bahwa buku memiliki fungsi penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara perlu hadir untuk melakukan pembenahan tata kelola perbukuan, karena pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan perbukuan di masyarakat, antara lain belum ada mata rantai hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh yang menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap, buku bermutu, murah, dan merata, baik yang meliputi buku umum maupun buku pendidikan sangat berpengaruh terhadap upaya mencerdaskan lehidupan bang sa.

Selanjutnya yang kedua belum ada kepastian hukum yang secara optimal memberikan perlindungan kepada pelaku perbukuan, dalam menjalankan peran serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bahwa sistem perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhineka Tunggal lka, sistem perbukuan diselenggarakan dengan memperhatikan keragaman masyarakat agar buku dapat tersedia secara bermutu, murah, dan merata, sistem perbukuan diterapkan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Konsep dan arah kebijakan perbukuan dalam Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai keterbasan akses masyarakat terhadap buku bermutu, murah, dan merata. Pengaturan buku ini mendorong masyarakat agar mampu membangun dan mengembangkan budaya membaca dan menulis di masyarakat, yang pada akhimya meningkatkan daya literasi masyarakat Indonesia sehingga mampu berperan ditingkat global.

Para hadirin yang saya hormati,

dengan memperhatikan konsep dan arah kebijakan perbukuan dalam Rancangan Undangundang Sistem Perbukuan, serta dalam rangka ikhtiar bersama untuk memberikan pelayanan hukum demi terwujudnya jaminan kepastian serta pelindungan hukum bagi pelaku perbukuan dan masyarakat Indonesia, maka dengan mengucap Bismilahhirrahmannirahim Fraksi Partai Gerindara menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang sistem perbukuan dibawa dalam rapat dalam pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Sidang Paripuma DPR-Republik Indonesia.

Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi X DPR-RI, dari semua Fraksi DPR-RI, semua Kementerian yang ditunjuk dalam surat Presiden untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang sistem perbukuan serta kepada seluruh pihak yang telah ikut partisipasi aktif, dalam memberikan masukan, kritikan, kajian, dan pendalaman, atas berbagai hal atas pembahasan RUU ini dan semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua.

Demikian pendapat Fraksi Partai Gerindra, Wassalamu'a/aikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Jakarta 4 April 2017 Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia H. Gus lrawan Pasaribu, Wakil Ketua ditanda tangani Sekretaris lr. Fary Djemy Francis nomor Anggota A-381 ditanda tangani.

KETUA RAPAT:


Terima kasih lbu Sri Meliyana, dan selanjutnya Fraksi Partai Demokrat Pak Rinto Subekti di persilahkan.

F·PD (RINTO SUBEKTI,SE,MM):

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan disampaikan oleh Rinto Subekti, SE, MM. Nomor Anggota A-425. Assa/amu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh salam sejahtera untuk kita semua, Demokrat peduli serat aspirasi dan beri solusi untuk kesejahteraan rakyat.

Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR·RI, Yang terhormat Anggota Komisi X DPR-Rl, Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan atau yang mewakili, Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniayanya sehinga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebagai Anggota DPR-RI dalam rapat Komisi X, guna memberikan pandangan mini fraksi Partai Demokrat atas Rancangan Undangundang tentang Sistem Perbukuan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR-Rl, serta para Menteri yang kami hormati.

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka membangun peradaban dan mencerdasakan kehidupan bangsa, Pemerintah bekewajiban menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang memadai, berdasarkan hasil kajian UNESCO tahun 2012 minat baca masyarakat Indonesia baru berada diangka 0,001% artinya dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca, selain itu tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat tertinggal dari negara lain dari 61 negara Indonesia menempati peringkat ke-60.

Buku adalah sarana utama dalam menunjang kehidupan masyarakat yang pada akhimya menjadi penunjang untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, kemampuan literasi suatu bangsa terkait erat dengan keberadaan buku sebagai salah satu media belajar masyarakat, khusus untuk siswa di Indonesia buku memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan minat baca, selain itu adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap buku yang bermutu dengan harga yang te~angkau baik itu buku teks, pengayaan, buku hiburan, dan lain-lain, serta belum adanya kerangka hukum yang jelas berpengaruh terhadap upaya peningkatan kemampuan literasi suatu bang sa.

Untuk itu Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan diperlukan untuk mengatur keberadaan buku, serta meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, serta untuk memberlakukan standar mutu yang berlaku bagi buku yang beredar. Disisi lain masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam sistem perbukuan dan


mendapatkan kemudahan akses terhadap buku bermutu dan informasi perbukuan, undang-undang ini juga mewakili aspirasi masyarakat penyandang disabilitas yang berhak memperoleh kemudahan membaca buku sesuai dengan kebutuhannya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR-RI, serta para Menteri yang kami hormati,

Sistem perbukuan adalah tatakelola perbukuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup memperoleh naskah penerbit percetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian pengguna, penyediaan dan pengawasan buku. Penyelenggaraan sistem perbukuan bertujuan :

A. Menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati din dan karakter bangsa melalui pembinaan sistem perbukuan.

B. Mengatur dan mewujudkan sistem perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata.

C. Menumbuh kembangkan min at dan budaya membaca dan menu lis. D. Meningkatkan peran pelaku perbukuan, untuk mempromosikan kebudayaan nasional

Indonesia melalui buku ditengah peradaban dunia.

Selain itu hadirnya Undang-undang sistem perbukuan ini diharapkan memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku perbukuan yang terdiri atas penulis, penerjemah, penyadur, editor, disainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku, khususnya terkait jaminan perlindungan hak cipta dan royalti. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan diharapkan dapat mendorong kreativitas anak bangsa untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk buku yang berkualitas disatu sisi, dengan harga yang terjangkau disisi lain, sehingga dengan demikian keberpihakan Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan ini juga memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi bangsa.

Fraksi Partai Demokrat juga berpandangan bahwa kehadiran Undang-undang Sistem Perbukuan juga memiliki nilai strategis, dalam mendorong Indonesia yang tes simulasi riset dan kreativitas pada saat yang sama diharapkan dengan kehadiran Undang-undang Sistem Perbukuan, Pemerintah dapat memfasilitasi penerbit hasil peneliti dalam bentuk buku yang hasilnya dapat dinikmati segenap anak bangsa.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR·RI, serta para Menteri yang kami hormati

Berdasarkan hal tersebut diatas mengingat penting dan strategisnya Undang-undang Sistem Perbukuan, dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermayarakat, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa kehadiran Undang-undang Sistem Perbukuan yang komperhensif sangat dibutuhkan dalam rangka membangun peradaban bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Partai Demokrat DPR-RI menyetujui, agar Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan ini dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat kedua untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Paripuma.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Jakarta 4 April 2017 Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua Edhie


Baskoro Yudhoyono, B.Com, M.SC. Nomor Anggota 434 ditanda tangani, Sekretaris Didik Mukrianto, SH, MH. Nomor Anggota 437 ditanda tangani, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rianto Subekti, dan selanjutnya giliran Fraksi PAN lbu Hj. Laila lstiana.

F·PAN (Hj. LAlLA ISTIANA OS, SE):

Pandangan Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan disampaikan oleh Laila lstiana nomor Anggota A-479, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Anggota Komisi X DPR·RI, Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan atau yang mewakili, Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan pada hari ini.

Saudara Menteri, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Perbukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk memajukan kesejahteraan umum, penegasan tujuan tersebut membuktikan bahwa proses pendidikan yang merupakan upaya nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi hal yang harus diperhatikan dengan seksama dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Negara berkewajiban menyediakan pelayanan dan akses pendidikan yang memadai bagi seluruh putra-putri bangsa, termasuk menyediakan layanan pendukung dan penunjangan pendidikan seperti tenaga pengajar, sarana prasarana, serta bahan ajar atau buku-buku yang dapat menunjang proses pendidikan.


Fraksi PAN memberikan apresiasi dan menyambut baik terhadap keberadaan RUU tentang Sistem Perbukuan yang saat ini telah selesai dibahas oleh Komisi X DPR-RI, walaupun harus disadari bahwa banyak perbedaan dan perdebatan akademis yang mewamai proses pembahasan RUU ini hingga akhirnya dapat diselesaikan untuk segera disahkan menjadi Undang-undang, untuk itulah


Fraksi PAN berharap agar RUU ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh stake holder perbukuan di Indonesia tanpa mengurangi cita-cita luhur kemerdekaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.


Dalam rangka memberikan pandangan serta pendalaman terhadap Rancangan Undangundang tentang sistem perbukuan ini, ijinkanlah Fraksi PAN mencapaikan beberapa pokok pikiran yang menjadi perhatian penting :

1. Fraksi PAN berharap agar penguatan budaya lliterasi yang terdapat dalam RUU ini benarbenar dijalankan oleh semua pihak, terlebih saat ini budaya literasi di Indonesia sungguh sangat menghawatirkan dan memprihatinkan.

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas buku di Indonesia, Fraksi PAN berharap agar semua pihak dapat bersama-sama memberikan pengawasan terhadap isi buku yang beredar dimasyarakat, harus dipastikan bahwa konten-konten dalam buku yang beredar telah sesuai dengan syarat isi sebagaimana yang telah di amanatkan dalam RUU ini, yaitu buku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh unsur pomografi, mengandung unsur kekerasan dan mengandung ujaran kebencian.

3. Fraksi PAN mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian untuk selalu meningkatkan ke~a sama dan koordinasi antar Kementerian, guna pelaksanaan RUU sistem perbukuan ini meskipun yang menjadi leading sector adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan tetap tanggung jawab dalam tata pelaksanaan dari norma-norma RUU ini sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama seluruh Kementerian terkait.

4. Fraksi PAN menekankan pentingnya menjaga sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pengembangan budaya literasi di Indonesia.

5. Berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah dalam memfasilitasi buku impor, Fraksi PAN berharap agar pelaksanaan impor buku tersebut dilakukan dengan prinsip kehatihatian, dengan pertimbangan yang matang.

6. Fraksi PAN mengajak kepada semua pihak khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Kementerian terkait, kalangan akademisi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, pelaku perbukuan, untuk bersama-sama mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan tetang Sistem Perbukuan ini.

Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Anggota Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan atau yang mewakili, Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Serta hadirin yang kami hormati.

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan mengucapkan Bismillahi"ahmani"ahim, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR-RI menerima Rancangan Undangundang tentang Sistem Perbukuan untuk kemudian dapat ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme


peraturan undang-undang yang berlaku. Demikianlah pandangan akhir mini Fraksi PAN DPR-RI atas Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan ini, semoga apa yang kita lakukan senang tiasa mendapatkan ridho dan pentunjuk dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Jakarta 4 April 2017 Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mulfachri Harahap SH., MH. Ditanda tangani, Yandri Susanto,S.pt. Sekretaris ditanda tangani.

KETUA RAPAT:

Kita lanjutkan atau bagaimana.

MENDIKBUD {MUHADJIR EFFENDY):

Pimpinan yang terhormat, saya mohon kalau bisa di skors mungkin 7 menit untuk sholat, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Atas permintaan Pak Menteri kita skors dahulu 5 men it ya atau 7 men it.

Rapat di skors 7 men it Skors dibuka rapat dimulai

Menteri dan Anggota Komisi X yang saya hormati saya cabut dahulu skorsnya, kemudian kita lanjutkan giliran selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang akan disampaikan Hj. Lathifah Shohib, tapi sebelumnya akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X dan saya pamitan ada tugas dari Pak Ketua, saya kira demikian dan selanjutnya lbu Lathifah Shohib.

F-PKB {Ora. Hj. LATHIFAH SHOHIB):


Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan disampaikan oleh Hj. Lathifah Shohib nomor Anggota 69.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,

Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Anggota Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan atau yang mewakili, Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM,


Serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan tugas konstitusional, pembentukan Undang-undang yaitu Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan yang telah melewati proses panjang dalam keadaan sehat wal'afiat, solawat dan salam senang tiasa tercurahkan kepada Rasulullah sha/lallahu'alaihi wasa/lam yang telah mengajarkan keutamaan iqro yang secara terminologi perintah untuk memahami realitas alam semesta raya khususnya penciptaan manusia, sedangkan iqro secara etimologi berarti membaca huruf-huruf yang tertulis dalam buku.

Bapak-lbu Hadirin yang saya hormati.

Esensi politik legislasi RUU Tentang Sistem Perbukuan antara lain adalah ikhtiar dalam membangun peradaban bangsa, meningkatkan daya literasi rakyat Indonesia dan menjamin kemanfaatan mutu, ketersediaan, keterjangkauan, dan tata kelola perbukuan, disamping untuk melakukan pengaturan perbukuan yang berseretan diberbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu spirit perbentukan RUU ini yaitu mendorong pembahasan dan penormaan mengenai konten buku yang akan disajikan ditengah masyarakat, dalam hal ini tercantum dalah Bab 2 terkait mutu, jenis, dan isi buku. Untuk isi buku ada kaidah dalam dunia bahwa ada relasi yang cukup kuat antara teks dan konteks, sebuah teks sangat mempengaruhi terhadap konteks dan struktur masyarakat dan demikian juga masyarakat dipengaruhi oleh teks-teks yang berkembang dalam masyarakat itu, buku bukan hanya dipahami dalam konteks bisnis tetapi sudah semestinya diletakan dalam konteks membangun pemikiran yang memperkuat jati diri bangsa dan negara.

Dalam era demokrasi yang demikian terbuka, ideologi-ideologi dan faham keagamaan begitu subur dinegeri ini, tidak hanya ideologi yang mengajarkan kesantunan dan penghargaan orang lain tetapi juga ideologi radikal dan transnasional yang menyebarkan ajaran kebencian, dan merusak tatanan kehidupan termasuk tatan berbangsa dan bemegara. Penanaman ideologi radikal ini tidak hanya dilakukan melalui mimbar-mimbar keagamaan, tetapi justru sangat marak melalui penulisan, penerjemahan, penerbitan, dan jual beli buku serta bacaan melalui digitalisasi. Karena sejak awal dalam pembahasan RUU ini ketika buku dimaknai sebagai hasil karya tulis atau karya gambar yang dijilid bersampul dan digambarikan dalam bentuk cetak, elektronik, dan seterusnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa sudah memberikan pendapat utama adanya trend untuk meniscahyakan pengawasan yang ketat dalam konteks mengeliminasi konten buku yang merusak karakter building dan pandangan keagamaan yang rahmatan bil'alamin.

Kedua RUU sistem perbukuan ini mengakomodisasi kurang lebih 1 0 komponen pelaku perbukuan, mulai dari penulis, pene~emah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetakan, pengembang buku elektronik, penerbit, dan taka buku. Mengingat sangatnya mengenaskan dengan si penulis begitu mendapatkan royalti sebesar Rp 100.000,00 dalam sebuah bukunya setelah 6 bulan buku itu terbit, sementara sewaktu-waktu penerbit menjual murah buku secara obral diberbagai kota sampai ada penjual buku di emperan taka dengan harga Rp 10.000,00. Fakta ini mesti disambut gembira oleh konsumen akan tetapi mengisahkan cerita pahim di pekerja perbukuan, karena dalam sistem Rancangan Undang-undang perbukuan diatur tentang hak dan kewajiban seluruh pelaku perbukuan termasuk tentang hak cipta, salah satu point yang diatur yaitu penulis tetap mendapatkan hak cipta meski karyanya telah dijual kepada penerbit.


Ketiga sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang berperan utama dalam penyelenggaraan regulasi perbukuan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengingat selama ini belum ada kesetaraan akses masyarakat untuk memperoleh buku, data BPS menyatakan bahwa akan melek huruf di NTT atau Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timur Leste dan Australia tidak beranjak dari 85,5%. Potret buram pendidikan di berbagai wilayah perbatasan yang menjadi beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus gudang terbelakangan dalam pembangunan nasional, salah satunya adalah rendahnya distribusi buku-buku pendidikan diwilayah tersebut.

Karenanya pada RUU ini juga mengatur tentang pendistribusian buku, menjamin ketersediaan buku secara merata dengan harga yang murah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat, sehingga tata kelola perbukuan melalui sistem perbukuan secara terpadu yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Bapak-lbu Hadirin yang saya hormati.

Pokok-pokok pikiran tersebut yang mendasari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengawal proses pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan, dengan harapan meningkatkan daya literasi masyarakat Indonesia, menjamin kemanfaatan mutu, ketersediaan, kete~angkauan, dan tata kelola perbukuan dapat terselenggara dengan baik, berkeadilan dan akuntable, oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Parta Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui bahwa RUU tentang Sistem Perbukuan kiranya segera ditetapkan dan disahkan melalui Persidangan Paripuma DPR-RI, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, semoga Allah SWT senan tiasa meridhoi tugas-tugas konstitusional kita, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI Ora. Hj. Ida Fauziah, Ketua H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag Sekretaris ditanda tangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih lbu Latifah Shohib dari Fraksi PKB, sekarang pukul 17.15 kita usahakan dapat selesai sebelum 17.45, dapat disetujui ya waktunya.

(RAPAT: SETUJU)

Kita masih ada 3 Fraksi lagi yaitu Fraksi PPP, Nasdem, Hanura, kemudian setelah itu oia maaf ada 4 dengan PKS belum, setelah itu baru pandangan dari Pemerintah kemudian kita akan mengetok untuk persetujuan dan kemudian dilanjutkan penandatanganan dan ditutup, mudah-mudahan setengah jam bisa selesai, baik dari Fraksi PKS lbu Hj. Ledia Hanifa Amaliah kami persilahkan.

F-PKS (Hj. LEOlA HAN IFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):



Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap Rancangan Undang-undang tentang sistem perbukuan disampaikan oleh Ledia Hanifa Amaliah nomor anggota A-98.

Bismil/ahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Salam sejahtera untuk kita semua.


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan dengan membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.

Regulasi terkait sistem perbukuan menjadi suatu yang penting mengingat betapa kompleksnya masalah perbukuan, masalah harga, mutu, jenis, ketersediaan, dan pemanfaatan saat ini menjadi kendala dalam tata kelola perbukuan, diiringi dengan derasnya laju perkembangan illmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap buku menjadi hal yang harus segera diselesaikan, sehingga diperlukan suatu legalitas dalam bentuk Undang-undang yang dapat mengikat berbagai pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan sistem perbukuan nasional di Indonesia, agar dapat dilakukan secara efektif terpadu terorganisasi dengan baik, dan komperhensif.

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebegaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, buku memiliki peran yang sangat penting sebagai media pendidikan yang membangun peradaban bangsa, negara menjadi penanggung jawab utama dalam menjamin terselanggaranya tata kelola perbukuan yang menghasilkan buku bermutu, dengan tujuan mencerdaskan dan membangun integritas kehidupan bangsa, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas buku teks bermutu dengan harga te~angkau, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat termasuk para penyandang disabilitas, serta masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, untuk memperoleh buku.



Terkait dengan Rancangan Undang-undang tentang sistem perbukuan ini, ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera :

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan, merupakan upaya negara dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan budaya literasi dan gemar membaca serta menulis, menjadikan buku sebagai sarana dalam menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memasyarakatkan nilai-nilai budi pekerti luhur, bangsa, dan kemanusiaan, serta menjadikan buku sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 5 menegaskan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan harus menjamin masyarakat untuk memperoleh buku bermutu, murah, dan merata, tanpa diskriminasi, serta menjamin kemudahan akses terhadap buku bermutu dan informasi perbukuan, baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat berkebutuhan khusus.

3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan harus menjamin masyarakat penyandang disabilitas, untuk memperoleh kemudahanan membaca buku sesuai dengan kebutuhannya.

4. Fraksi Partai keadilan Sejahtera berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan harus menjamin masyarakat didaerah terdepan, terluar, tertinggal, komoditas adat terpencil, serta yang mengalami bencana, untuk memperoleh layanan akses buku seecara mudah dan murah.

5. Fraksi Partai keadilan Sejahtera berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan harus mendorong Pemerintah Pusat menyediakan buku teks utama yang merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku tanpa dipungut biaya, serta mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu.

6. Fraksi Partai keadilan Sejahtera berpendapat bahwa Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan mengatur pemerolehan naskah buku melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran, dan harus memenuhi syarat isi yang terdiri atas (a) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. (b) tidak mengandung unsur pornografi. (c) tidang mengandung unsur kekerasan. (d) tidak mengandung ujaran kebencian. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi atas maraknya penyimpangan atas isi buku terutama buku pendidikan beberapa tahun belakangan ini.


Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai bahwa Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan belum secara utuh mengakomodasi harapan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat luar, khususnya insan perbukuan di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai catatan adalah :


1. Menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan ini belum secara mendetail dan tegas menjamin ketersediaan buku yang bermutu, murah, dan merata, antara lain belum diaturnya pengurangan beban pajak dalam produksi dan penerbitan buku, belum adanya lembaga independen yang menjamin konten buku yang berkualitas, serta belum adanya kepastian terkait mekanisme distribusi buku hingga sampai kepelosok negeri.

2. Menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan ini belum memberikan jaminan akses kemudahan, dan ketersediaan buku bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya, antara lain belum diaturnya mengenai ketersediaan buku bagi tuna netra dalam bentuk buku braille dan buku audio, serta bagi tuna rungu dalam bentuk buku audio visual. Oleh karena itu Fraksi PKS menekankan perlu adanya jaminan dari Pemerintah berupa regulasi turunan dari Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan ini yang ketal dan implementatif untuk permasalahan tersebut.


Dengan menyampaikan catatan-catatan tersebut diatas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui dengan catatan tersebut diatas, Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan untuk dilanjutkan kepada pembahasan tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna. Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi X dan seluruh jajaran dari Pemerintah yang telah terlibat secara aktif dalam pembahasan, serta masyarakat yang telah memberikan masukan serta ternan-ternan media, semoga Allah SWT senan tiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan ke~a yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta para jajaran yang telah mewakili para Menteri, dan hadirin sekalian saya ucapkan terima kasih, Billahi Taufik Waf Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Jakarta 7 rajab 1438 H 4 April 2017 M, Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. nomor anggota A-117, Sekretaris H. Sukamta, Ph. D. nomor anggota A-113 ditanda tangani.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, selanjutnya Fraksi PPP Bapak Anas Thahir.

F·PPP (SY. ANAS THAHIR):

Bismillahiffahmanirrahim, Assa/amu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,


Segala puji bagi Allah SWT yang karena rahmatnya kita dapat melangsungkan rapat kerja pada hari ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam, insan paripurna yang darinya kita dapat mengambil teladan kehidupan berbangsa dan bemegara. Salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia sesuai termaktub dalam Undang-undang Dasar 45 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini sesuai dengan firman Allah karena dari PPP ada firman Allah dalam surat Al-alaq, "Bismillahirrahmanirrahim iqra bi-ismi rabbika alladzii khalaqa" ayat disamping dengan tegas memerintahkan kepada umat manusia untuk gemar membaca, Tuhan menjelaskan betapa aktivitas membaca merupakan jalan cepat menuju kecerdasan, keunggulan dan pembuka jalan bagi keberhasilan hidup, sampai kepuncak ilmu pengetahuan.

Selanjutnya Tuhan juga mengingatkan perlunya penulisan terhadap segala ilmu yang ada sehingga dapat disebar luaskan kepada masyarakat umum, dimana sebagai warga bangsa mereka berhak memperoleh kemudahan akses terhadap buku-buku yang bermutu, murah, dan merata. Pengertian bermutu lebih dimaksudkan agar masyarakat memperoleh buku yang berkualitas, baik dalam konteks fisik kertas dan tampilan, maupun bermutu dalam konteks isi yang bersifat informatif, edukatif, membangun, mendorong kemajuan peradaban, tidak mengandung sara, pronografi, dan memicu kekerasan serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai leluhur budaya bangsa Indonesia.

Sementara pengertian murah lebih ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh buku dengan harga yang dapat dijangkau disetiap kalangan dan lapisan masyarakat dengan tingkat kemahalan yang rendah, dan murah tidak dalam konotasi murahan. Kata merata dimasukan agar distribusi buku dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke kemudian dari Aceh sampai Papua.

Pimpinan sidang yang terhormat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa potensi dari penerbitan Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan ini adalah masuknya kontrol negara kedalam produksi dan distribusi secara nasional, sehingga Rancangan Undang-undang Perbukuan yang segera ditetapkan menjadi Undang-undang ini, diharapkan dapat menjadi acuan konstitusional dalam tata kelola perbukuan nasional yang didalamnya mencangkup Pasai-Pasal yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tata kelola perbukuan, termasuk tentang persusi, wewenang dan tanggung jawab, masing-masing pemangkut kepentingan yang terlibat dalam sistem perbukuan kita. Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan bagi masyarakat kita yang masih memiliki minat baca rendah mungkin dipandangan sebagai sebuah hal yang remeh temeh, tetapi bagi


kalangan intelektual dan kelompok masyarakat yang lebih luas, khususnya yang kritis dan peduli terhadap penerbitan dan karya-karya bangsa Indonesia.

Hadimya Undang-undang Perbukuan adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, karena dengan Undang-undang ini kita berharap hal-hal yang bisa tercapai antara lain:

1. mendorong minat baca masyarakat yang saat ini masih dalam kondisi sangat rendah dan memprihatinkan sehingga ada istilah siswa Indonesia tengah mengalami tragedi nolbuku, dimana rata-rata siswa Indonesia tidak selesai membaca satu buku diluar buku pelajaran sekolah dalam satu tahun.

2. Membangun dan memperkokoh industri buku nasional, sehingga mampu berkembang, berkolaborasi, dan bersaing, ditingkat wilayah dan intemasional.

3. Mengatur tata kelola perbukuan yang menghasilkan buku bermutu, murah, merata, sehingga mampu mencerdaskan dan membangun aktifitas kehidupan bangsa.

4. Memperkuat rasa cinta tanah air, dan terbangunnya karakter bangsa. 5. Memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh buku dengan lebih

mudah. 6. Terwujudnya tata kelola perbukuan yang sehat, kuat, dinamis, berkualitas, dan memiliki

daya saing serta terpadu. 7. Peningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan. 8. Meningkatkan jumlah dan mutu buku yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia. 9. Meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian buku secara merata, dengan harga yang

te8angkau oleh semua lapisan masyarakat. 10. Meningkatkan pemanfaatan buku sebagai sumber belajar, dan saran a memperluas

wawasan pengetahuan. 11. Meningkatkan martabat bangsa melalui industri perbukuan baik tingkat lokal, nasional,

maupun intemasional.

Pimpinan sidang yang terhormat, akhrinya dalam rangka mendasari kehidupan dan peradaban bangsa, sekaligus memperbaiki tata kelola sistem perbukuan nasional secara lebih profesional, sehingga masyarakat dapat memperoleh buku yang berkualitas, murah, dan merata, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan dan mudah-mudahan semoga disahkan melalui Rapat Paripurna. Demikian Assa/amu'alaikum Warahmatul/ahi Wabarukatuh, Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sekretaris H.M. Amir Uskara, M. KES., terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Anas, selanjutnya Fraksi Partai Nasdem lbu Yayuk Sri Rahayuningsih.

F-NASDEM (drg. Hj. YAYUK SRI RAHA YUNINGSIH, MM., MH.):

Terima kasih, Pandangan Mini Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan, yang disampaikan oleh Yayuk Sri Rahayuningsih nomor anggota A-22.



Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, Alhamdullilah sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat wal'afiat. Buku adalah jendela dunia mustahil menjalankan suatu sistem pendidikan bahkan membangun sebuah peradaban tanpa adanya buku, sebagai salah satu sarana pembelajaran yang bersifat mutlak harus ada, maka sistem perbukuan yang mengatur distribusi buku, melindungi para pelaku dalam mengatur perbukuan dan memperkuat pengelolaannya.

Ulasan dan seterusnya sebanyak 5 lembar, setelah melalui proses diskusi pembahasan dan perbaikan serta memperhatikan dalam mempertimbangkan proses penyusunan Rancangan Undangundang Sistem Perbukuan ini, pada berbagai tingkatan maka dengan kebulatan tekat dan komitmen yang secara terus menerus mengawal penetapannya, yaitu kami Fraksi Partai Nasdem dengan didahulu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan persetujuannya Rancangan Undangundang Sistem Perbukuan ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, hingga dapat segera disahkan menjadi Undang-undang.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf, Pimpinan Fraksi Partai Nasdem DPR-RI Ketua Viktor Bungtilu Laiskodat ditandatangani, Sekretaris H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH. Terima kasih, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih lbu Yayuk, selanjutnya Fraksi Hanura dibacakan oleh Bapak Dadang Rusdiana.

F·HANURA (H. DADANG RUSDIANA, SE, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Pandangan Mini Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan, dibacakan oleh Dadang Rusdiana nomor anggota A-551.

Yang terhormat Pimpinan Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Anggota Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan atau yang mewakili, Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi,


Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Serta hadirin yang kami hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rizki dan hidayahnya, sehingga kita bertemu dalam rapat ini untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan dalam Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan, adalah menjadi citacita bangsa dan negara Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta berakhlak mulia serta merata, yang merupakan jatidiri bangsa yang maju dan beradab, salah satu cara untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera maju dan keadilan melalui pembentukan masyarakat terdidik, dan bermatabat, yang gemar belajar dan memiliki budaya gemar membaca diberbagai aspek kehidupannya.

Buku juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dapat dijadikan sumber informasi mutahir tentang kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, beberapa negara sudah lama giat menerbitkan buku-buku yang pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan kertas yang ekonomis sehingga harganya te~angkau oleh masyarakat, banyak negara juga menggunakan cara dengan membebaskan produksi buku tanpa menggunakan pajak sehingga harga buku menjadi lebih murah, industri buku Indonesia perlu dikembangkan dan diperkuat dengan memberikan perlindungan hukum oleh Undang-undang yang mendorong pertumbuhan, pencipta gagasan, penerbit, percetakan, penyalur dan masyarakat pembaca, oleh karena komponen-komponen industri buku itu saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam membentuk masyarakat membaca dan belajar sepanjang hayat.

Maka peraturan perundang-undangan itu perlu disusun dalam pola pikir idustri buku sebagai suatu sistem perbukuan, sehingga dengan adanya RUU Sistem Perbukuan diharapkan dapat membangun dan memperkokoh idustri buku nasional sehingga mampu berkembang, mengatur tata kelola perbukuan yang menghasilkan buku bermutu, mewujudkan tata kelola perbukuan yang sehat, kuat, dinamis, kemudian meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan, meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan, meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian buku secara merata dengan harga yang te~angkau.

Berdasarkan hal-hal tersebut hadirin yang berbahagia, maka Fraksi Partai Hanura DPR-RI menyatakan setuju dilakukan pengambilan keputusan agar Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan serta tata tartib DPR-RI. Demikian Pandangan Fraksi Hanura DPR-RI kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Jakarta 4 April2017 Pimpinan Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sekretaris Dadang Rusdiana nomor anggota A-551, Ketua Nurdin Tampubolon nomor anggota A-545.

KETUA RAPAT:

baik terima kasih Pak Dadang, Bapak-lbu yang kami hormati telah kita dengarkan bersama pandangan mini dari fraksi-fraksi, selanjutnya kepada Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya, kami persilahkan.

MENDIKBUD (MUHADJIR EFFENDY):

Assa/amu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,


Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua, tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Perbukuan pada rapat kerja Komisi X DPR-RI.

Yang terhormat Ketua Komisi X DPR·RI, Yang terhormat Wakil Ketua Komsi X DPR·RI, Yang terhormat Anggota Komisi X DPR-RI, Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yang terhormat Menteri Agama Rl, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Yang terhormat Menteri Perdagangan Indonesia.

Sebelum saya bacakan lebih lanjut saya mahan maaf kepada Pak Asdi Narang, yang tadi waktu menyerahkan naskah tanggapan saya hilaf belum sempat berdiri, ini karena pengalaman pertama saya kalau membahas begini kalau ada acara penyerahan ini, karena didalam jadwal tadi tidak ada itu acara penyerahan itu, mungkin mahan dikoreksi kalau keliru nanti bisa jadi rame. Saya lanjutkan Pemerintah menyambut baik prakarsa DPR-RI dalam menyusun RUU Sistem Perbukuan, RUU Sistem Perbukuan ini diharapkan dapat membantu upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan, para Anggota DPR, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Salah satu ciri bangsa yang cerdas adalah bangsa yang memiliki budaya literasi, yaitu kemampuan memaknai dan memanfaatkan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidupnya, budaya ini antara lain dapat dikembangkan dengan pemenuhan ketersediaan buku yang bermutu, murah, dan merata. Dalam rangka mewujudkan buku yang bermutu, murah, dan merata, perlu didukung sistem tata kelola perbukuan yang sistematis, menyeluruh, dan terpadu, dalam kaitan ini diatur peran Pemerintah, para pelaku perbukuan, dan masyarakat, dalam menumbuh kembangkan ekosistem perbukuan yang baik, pengawasan dilakukan secara transparan dan akuntable dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip edukatif dan preventif.

Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkreasi, tetapi justru ingin mendorong kreatifitas secara bertanggung jawab dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan jatidiri bangsa, untuk menjawab tantangan global menuju Indonesia yang berdaya saing. Pemerintah akan mempersiapkan peraturan pelaksanaan, kelembagaan, dan sosialisasi, melalui berbagai forum dan media kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pimpinan, para Anggota DPR, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR-RI, khususnya kepada Ketua dan Anggota Panja DPR-RI dan Anggota Panja Pemerintah atas ke~a keras selama ini dalam merumuskan dan menyepakati drat RUU Sistem Perbukuan ini, terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan drat RUU Sistem Perbukuan, atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang


terhormat kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua Aamiin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh, Jakarta 4 April 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Pemerintah Pak Menteri yang diwakili oleh Pak Mendikbud, yang telah menyampaikan pandangan terhadap RUU Tentang Sistem Perbukuan, dan setelah mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi dan Pemerintah tentu kita mengucapkan syukur Alhamdullilah, bahwa keputusan adalah bulat untuk RUU Tentang Sistem Perbukuan dapat disetujui dan dapat diteruskan kepada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Untuk itu sekali lagi untuk kita bersama-sama mengesahkan ini perlu kami bacakan kembali dan nanti mahan dijawab, apakah RUU Tentang Sistem Perbukuan dapat disetujui untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna Dewan.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdullilah terima kasih. Kemudian kita akan lanjutkan dengan penandatanganan RUU Tentang Sistem Perbukuan

sebagai bahan final draft RUU Tentang Sistem Perbukuan, tolong disiapkan. Jadi silahkan untuk menandatangani mewakili Pemerintah Prof. Muhadjir Effendy kemudian Pimpinan Komisi dan perwakilan dari setiap Fraksi, silahkan kedepan.

Baik kita lanjutkan, akhirnya dengan seijin Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR-Republik Indonesia, begitu juga seijin Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl, serta yang mewakili Menteri Ristekdikti, yang mewakili Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian, maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga RUU ini dapat terselesaikan ditingkat pertama, dan khusus Pak Menteri yang khusus keluar dari Rumah Sakit khusus untuk menghadiri rapat ini kita berikan applause, semoga akan menjadi semangat kita bersama menyelesaikan Undang-undang ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Demikian rapat ini kami tutup, dengan mengucapkan syukur Alhamdullilah, wabi/ahitaufik walhidayah,

Wassalamu'a/aikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

RAPAT DITUTUP PUKU 17.58 WIB

Jakarta, 4 April 2017 Ketua Rapat,

Ttd.

Drs. ABDUL FIKRI, M.M. Anggota: A - 112


Documents

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200130-084535-9223.pdfSarilan Putri Kh, S. Sos./Kabagset. Komisi X DPR-RI 1. Laporan Ketua Panja