LEMBARANDAERAHKOTABOGOR

TAHUN2009NOMOR1SERIEPERATURANDAERAHKOTABOGOR

NOMOR5TAHUN2009

TENTANG

PERIZINANDANPENDAFTARANDIBIDANGPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha dibidangperindustriandanperdagangantelahdilakukanpengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendaliandan pengembangan untuk memperkokoh strukturperindustrian dan perdagangan di daerah, denganmenetapkanPeraturanDaerahKotaBogor Nomor10Tahun2004tentangPerizinandiBidangPerindustriandanPerdagangan;

b. bahwadalamrangkamemperbaikiikliminvestasiuntukmeningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan denganperkembangan peraturan perundangundangan dibidang perizinan, perindustrian, dan perdagangandipandang perlu mengganti Peraturan Daerah KotaBogor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perizinan diBidangPerindustriandanPerdagangan;

87

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksudpadahurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanDaerahtentangPerizinandanPendaftarandiBidangPerindustriandanPerdagangan;

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementterings Ordonnantie (BRO)Tahun1934(Staatsblaad1938Nomor86);

2. UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalamLingkunganPropinsiJawaTimur,JawaTengah,JawaBarat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakartasebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor13Tahun1954tentangPengubahanUndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (RepublikIndonesia Dahulu) tentang Pembentukan KotaKotaBesardanKotaKotaKecildiJawa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1954Nomor40,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor551);

3. UndangUndang Nomor 11 Tahun 1965 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti UndangUndang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentangPergudangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1962Nomor31,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2759);

4. UndangUndangNomor3Tahun1982tentangWajibDaftar Perusahaan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1982Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3214);

5. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984 tentangPerindustrian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1984Nomor22,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3274);

6. UndangUndangNomor1Tahun1987tentangKamarDagang dan Industri (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1987Nomor8,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3346);

88

7. UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3699);

8. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999Nomor33,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3817);

9. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3821);

10. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor60,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3839);

11. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4389);

12. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

89

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4844);

13. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);

14. UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4756);

15. UndangUndangNomor20Tahun2008tentangUsahaMikro Kecil dan Menengah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor93,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4866);

16. PeraturanPemerintahNomor13Tahun1995tentangIzin Usaha Industri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor 25, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3596);

17. PeraturanPemerintahNomor42Tahun2007tentangWaralaba (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor90,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4742);

18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007tentangPenataandanPembinaanPasar Tradisional,PusatPerbelanjaan,danTokoModern;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/Per/3/2006 tentang Penataan dan PembinaanGudang;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/Per/9/2007tentangPenerbitanSuratIzinUsaha

90

Perdagangan;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/Per/9/2007 tentang PenyelenggaraanPendaftaranPerusahaan;

22. PeraturanMenteriPerdaganganNomor31/DAG/Per/8/2008tentangPenyelenggaraanWaralaba;

23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan,danTandaDaftarIndustri;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan danPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,danTokoModern;

25. PeraturanDaerahKota Bogor Nomor1 Tahun 2001tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (LembaranDaerahKotaBogorTahun2001Nomor1SeriC);

26. PeraturanDaerahKotaBogorNomor12Tahun2007tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (LembaranDaerahKotaBogorTahun2007Nomor6SeriE);

27. PeraturanDaerahKota Bogor Nomor3 Tahun 2008tentangUrusanPemerintahanKotaBogor(LembaranDaerahKotaBogorTahun2008Nomor2SeriE);

28. PeraturanDaerahKotaBogorNomor13Tahun2008tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranDaerahKotaBogorTahun2008Nomor3SeriD);

DenganPersetujuanBersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABOGOR

dan

91

WALIKOTABOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DANPENDAFTARAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN.

BABIKETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBogor.2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsurpenyelenggarapemerintahandaerah.

3. WalikotaadalahWalikotaBogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalahDewanPerwakilanRakyatDaerahKotaBogor.

5. Dinasadalahdinasteknisyangberwenangdalampembinaandibidangusahaperindustriandanusahaperdagangan.

6. KepalaDinasadalahKepalaDinasyangberwenangdalampembinaandibidangusahaperindustriandanusahaperdagangan.

7. Unitkerjaadalahunitkerjayangberwenangdalampelayananperizinan.

8. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja yang berwenang dalampelayananperizinan.

92

9. Pejabat yang berwenang adalah pegawai tertentu yang diberikewenangan dalam pembinaan di bidang usaha perindustrian danusahaperdagangan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengannamadandalambentuk apapun, Badan HukumMilik Negara, Firma,Kongsi,Koperasi,DanaPensiun,Persekutuan,Perkumpulan,Yayasan,OrganisasiMassa,OrganisasiSosialPolitikatauorganisasiyangsejenis,lembaga,bentukusahatetap,danbentukbadanlainnya.

11. Perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdaganganadalah izin usaha dan tanda daftar yang diterbitkan oleh PemerintahDaerah dan diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk dapatmenjalankankegiatanusahanya.

12. Usahaadalahsetiaptindakan, perbuatanataukegiatanapapundalambidangperekonomianyangdilakukanolehsetiappengusahauntuktujuanmemperolehkeuntungandanataulaba.

13. Industriadalahkegiatanekonomiyangmengelolabahanmentah,bahanbaku,barangsetengahjadidan/ataubarangjadimenjadibarangdengannilaiyanglebihtinggiuntukpenggunaannyatermasukkegiatanrancangbangundanperekayasaanindustri.

14. Kelompokindustriadalahbagianutamakegiatanindustriyaknikelompokindustrihuluataujugadisebutkelompokindustridasar,kelompokindustrihilir,dankelompokindustrikecil.

15. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatandibidangusahaindustriyangdapatberbentukperorangan,perusahaan,persekutuanataubadanhukumyangberkedudukandiIndonesia.

16. Jenisindustriadalahbagiansuatukelompokindustriyangmempunyaiciriunsuryangsamadan/atauhasilnyabersifatakhirdalamprosesproduksi.

93

17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yangdiberikanuntuksetiappendirianperusahaanindustri.

18. TandaDaftarIndustriyangselanjutnyadisebutTDIadalahtandadaftaryang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri dandiberlakukansebagaiIUI.

19. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disebut IPI adalah izin yangdiberikanuntukmelakukanpenambahankapasitasyangmelebihidiatas30%(tigapuluhperseratus)darikapasitasproduksiyangtelahdiizinkan.

20. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yangdilakukan secara terus menerus, dengan tujuan pengalihan hak atasbarangataujasadengandisertaiimbalanataukompensasi.

21. Perusahaanadalahsetiapbentukusahayangmenjalankansetiapjenisusahayangbersifattetapdanterusmenerusdanyangdidirikan,bekerja,serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia,untuktujuanmemperolehkeuntungandan/ataulaba.

22. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan untukmelakukan perubahan nama perusahaan, nama pemilik ataupenanggung jawab, alamat pemilik atau penanggung jawab,Nomor Pokok Wajib Pajak, modal dan kekayaan bersih (netto),bidang usaha, jenis barang atau jasa dagang utama yang dibuktikandenganAktaPerubahandan/atauNeracaPerusahaan.

23. Surat Izin UsahaPerdaganganyangselanjutnyadisebut SIUPadalahsurat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usahaperdagangan.

24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebutIUP2T, IzinUsahaPusat Perbelanjaanyangselanjutnyadisebut IUPPdanIzinUsahaTokoModernyangselanjutnyadisebutIUPMadalahizinuntuk melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusatperbelanjaan,dantokomodernyangditerbitkanolehPemerintahDaerah.

25. DaftarPerusahaanadalahdaftarcatatanresmiyangdiadakanmenurutatau berdasarkan ketentuan UndangUndang tentang Wajib DaftarPerusahaan dan/atau peraturanperaturan pelaksanaannya dan/atau

94

memuat halhal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan sertadisahkanolehpejabatyangberwenang.

26. TandaDaftarPerusahaanyangselanjutnyadisebut TDPadalahtandadaftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkanpendaftarannya.

27. Waralabaadalahhakkhususyangdimilikiolehorangperseoranganataubadan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalamrangkamemasarkanbarangdan/atau jasayang telah terbukti berhasildandapatdimanfaatkandanataudigunakanolehpihaklainberdasarkanperjanjianwaralaba.

28. Pemberiwaralabaadalahorangperseoranganataubadanusahayangmemberikanhakuntukmemanfaatkandan/ataumenggunakanwaralabayangdimilikinyakepadapenerimawaralaba.

29. Penerimawaralabaadalahorangperseoranganataubadanusahayangdiberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/ataumenggunakanwaralabayangdimilikipemberiwaralaba.

30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPWadalahbuktipendaftaranyangdiperolehpenerimawaralabasetelahyangbersangkutan mengajukan permohonan STPW dan memenuhipersyaratanyangditentukan.

31. Distributor adalah perantara yang melakukan fungsi menyalurkan/menjual barang dari prinsipal ke konsumen dalam hal ini distributormemberi dari prinsipal dan menjual kembali kepada konsumen untukkepentingansendiridengantanggungjawabsendiri.

32. Gudangadalahsuaturuangantidakbergerakyangdapatditutupdengantujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusussebagai tempat penyimpanan barang perniagaan yang pemakaiannyatidakdiperuntukkanpemiliknyasendiri.

33. Usahapergudanganadalahkegiatanjasapergudanganyangdilakukanoleh suatu perusahaan atauperoranganmelalui pemanfaatangudangmiliknya sendiri dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancarkegiatanperdaganganbarang.

95

34. TandaDaftarGudangyangselanjutnyadapatdisingkatTDGadalahsurattandadaftar yangberlakusebagai bukti bahwagudangtersebut telahdidaftaruntukdapatmelakukankegiatansaranadistribusi.

35. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola olehPemerintah,PemerintahDaerah,Swasta,BadanUsahaMilikNegaradanBadanUsahaMilikDaerahtermasukkerjasamadenganswastadengantempatusahaberupatoko,kios,los,dantendayangdimiliki/dikelolaolehpedagangkecil,menengah,swadayamasyarakatataukoperasidenganusaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barangdaganganmelaluitawarmenawar.

36. Toko modern adalah toko dengan sistempelayanan mandiri, menjualberbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yangberbentukperkulakan.

37. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yangselanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah yangterdapat dan diakui oleh pemerintah yang berfungsi untukmenyebarluaskan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumendanpelakuusahasertamempromosikanupayaperlindungankonsumen.

38. TandaDaftar LembagaPerlindunganKonsumenSwadayaMasyarakatyangselanjutnyadisebut TDLPKSMadalah Surat TandaDaftar yangdiberikankepadasetiappenyelenggaraLPKSM.

39. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit ataubagiandari perusahaan induknyayangdapat berkedudukandi tempatyang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untukmelaksanakansebagiantugasdariperusahaaninduknya.

40. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakilikantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ataupengurusannyaditentukansesuaidenganwewenangyangdiberikan.

41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnyadisebut PPNSadalahPejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintahDaerahyangdiberikanwewenangkhususolehUndangUndanguntukmelakukanpenyidikanterhadappelanggaranPeraturanDaerah.

96

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangandimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan,pengendalian dan pengembangan serta memperkokoh strukturperindustriandanperdagangandidaerah.

(2) Perizinan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan:

a. mewujudkan perkembangan perindustrian dan perdagangan didaerahyanglebihbaik,secarasehat,danberhasilguna;

b. mencegahpersainganyang tidaksehatdanmengembangkaniklimusahayangkondusif.

BABIII

OBYEKDANSUBYEK

Pasal3

(1) Obyekperizinandan/ataupendaftaranterdiridari:

a. kegiatanusahadibidangperindustrian;b. kegiatanusahadibidangperdagangan;c. kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundanganyangberlaku.

(2) Subyek perizinan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakankegiatanusahadibidangperindustriandanperdagangan.

97

BABIV

PERIZINAN

BagianPertamaUmum

Pasal4

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan perusahaan industridan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki izinusahadariWalikota.

BagianKeduaJenisPerizinan

Paragraf1IUI

Pasal5

(1) IUIdiberikankepadaperusahaanindustridenganskalanilaiinvestasiperusahaanseluruhnyadiatasRp200.000.000,00(duaratusjutarupiah)sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)tidaktermasuktanahdanbangunantempatusaha.

(2) Masa berlaku IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahselama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatanusahanyadanwajibdidaftarulangsetiap5(lima)tahunsekali.

98

Paragraf2IPI

Pasal6

(1) Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, yang akanmelakukan perluasan kapasitas produksi diatas 30 % (tiga puluh perseratus)darikapasitasproduksiyangdiizinkanwajibmemilikiIPI.

(2) Jenis perluasan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harussesuaidenganyangtercantumdalamIUIyangdimilikinya.

Paragraf3SIUP

Pasal7

Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memilikiSIUP.

Pasal8

SIUPsebagaimanadimaksuddalamPasal7terdiridari:

a. SIUPMikro;b. SIUPKecil;c. SIUPMenengah;d. SIUPBesar.

Pasal9

(1) SIUPMikro sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 huruf a dapatdiberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan dengan modal dan kekayaan bersih kurang dariRp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah danbangunantempatusaha.

99

(2) SIUPKecilsebagaimanadimaksuddalamPasal8hurufbdiberikankepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangandengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00(limapuluhjutarupiah) sampaidenganRp500.000.000,00(limaratusjutarupiah)tidaktermasuktanahdanbangunantempatusaha.

(3) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf cdiberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah danbangunantempatusaha.

(4) SIUPBesarsebagaimanadimaksuddalamPasal8hurufddiberikankepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangandengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atasRp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanahdanbangunantempatusaha.

Pasal10

(1) UsahamikrosebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(1) tidakdiwajibkan memiliki SIUP, tetapi dapat diberikan SIUP apabiladikehendakiyangbersangkutan.

(2) SIUPsebagaimanadimaksuddalamPasal8diterbitkanberdasarkantempatkedudukan(domisili)perusahaan.

(3) MasaberlakuSIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2) adalahselamaperusahaanyangbersangkutanmasihmenjalankankegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima)tahunsekaliditempatditerbitkannyaSIUP.

Paragraf4

100

IUP2T

Pasal11

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usahapengelolaanpasartradisionalwajibmemilikiIUP2T.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dapatmelaksanakanusahapengelolaanpasartradisional.

(3) MasaberlakuIUP2Tsebagaimanadimaksudpadaayat(1)selamamenjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulangsetiap5(lima)tahunsekali.

Paragraf5IUPP

Pasal12

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usahapengelolaan pertokoan, mal, plaza, dan pusat perdagangan wajibmemilikiIUPP.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dapatmelaksanakan usaha pengelolaan pertokoan, mal, plaza, dan pusatperdagangan.

(3) Masa berlaku IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamamenjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulangsetiap5(lima)tahunsekali.

Paragraf6IUTM

Pasal13

101

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usahapengelolaan minimarket, supemarket department store, hypermarket,danperkulakanwajibmemilikiiutm.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dapatmelaksanakan usahapengelolaan minimarket, supemarket departmentstore,hypermarket,danperkulakan.

(3) Masa berlaku IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamamenjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulangsetiap5(lima)tahunsekali.

BABV

PENDAFTARAN

BagianPertamaUmum

Pasal14

(1) Setiaporangpribadidan/ataubadanyangmenjalankankegiatanusahasebagaimanadimaksuddalamPasal3yangtelahmemperolehSIUPdanizin usaha lainnya wajib mendaftarkan perusahaannya untukmendapatkan TDP kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga)bulanterhitungmulaitanggalditerbitkannyaizin.

(2) TDPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima)tahundanwajibdiperbaharuipalinglambat3(tiga)bulansebelummasaberlakunyaberakhir.

BagianKeduaTandaDaftar

Paragraf1TDI

102

Pasal15

(1) TDI diberikan kepada perusahaan industri dengan skala nilaiinvestasiseluruhnyasampaidengan Rp200.000.000,00(duaratusjutarupiah)tidaktermasuktanahdanbangunantempatusahawajibmemilikiTDI.

(2) TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamaperusahaanyangbersangkutanmasihmenjalankankegiatanusahanyadanwajibmelakukandaftarulangsetiap5(lima)tahunsekali.

Paragraf2TDP

Pasal16

Setiapperusahaanyangsudahmemiliki IUI, IPI,SIUP,IUP2T,IUPP,danIUTMsebagaimanadimaksuddalamPasal5,Pasal6,Pasal7,Pasal11,Pasal12,danPasal13 dalamjangkawaktu3(tiga)bulanterhitungmulaitanggalditerbitkannyaizinwajibmemilikiTDP.

Paragraf3TDG

Pasal17

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki gudang khusussebagaitempatpenyimpananbarangbarangperniagaanwajibmemilikiTDG.

103

(2) TDGsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berlakuselama5(lima)tahundanwajibdiperpanjangpalinglambat3(tiga)bulansebelummasaberlakunyaberakhir.

Paragraf4STPW

Pasal18

(1) Orangpribadiataubadanusahayangdiberikanhakolehpemberiwaralaba untuk memanfaatkandan/ataumenggunakan waralabayangdimilikipemberiwaralabawajibmemilikiSTPW.

(2) STPWsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berlakuselama5(lima)tahundanwajibdiperpanjangpalinglambat3(tiga)bulansebelummasaberlakunyaberakhir.

Paragraf5TDLPKSM

Pasal19

(1) LembagayangmenyelenggarakankegiatanperlindungankonsumenwajibmemilikiTDLPKSM.

(2) TDLPKSMsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berlakuselama5(lima)tahundanwajibdiperpanjangpalinglambat3(tiga)bulansebelummasaberlakunyaberakhir.

Pasal20

104

DikecualikandariIUI,IPI,danTDIsebagaimanadimaksuddalamPasal5,Pasal6,danPasal15adalah:

a. industri yang mengelola dan menghasilkan Bahan Beracun,danBerbahaya(B3);

b. industriminumanberalkohol;c. industriteknologitinggiyangstrategis;d. industrikertasberharga;e. industrisenjatadanamunisi;danf. industriyanglokasinyalintaspropinsi.

BABVI

TATACARAPEMBERIANIZINDANTANDADAFTAR

Pasal21

(1) Untuk memperoleh izin dan/atau Tanda Daftar sebagaimanadimaksuddalamPasal5,Pasal6,Pasal7,Pasal11,Pasal12,Pasal13,Pasal14,Pasal15,Pasal16,Pasal17,Pasal18,danPasal19,orangpribadi ataubadanharusmengajukanpermohonansecara tertuliskepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapipersyaratanyangtelahditetapkan.

(2) Tatacarapermohonandanpersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehWalikota.

Pasal22

(1) Izindan/atauTandaDaftarditerbitkansetelahpemohonmemenuhikewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal21ayat(1).

(2) Terhadappermohonanyangditerimasecaralengkapsebagaimanadimaksudpadaayat(1),WalikotamenerbitkanizindanTandaDaftar.

105

(3) PenerbitanizindanTandaDaftarsebagaimanadimaksudpadaayat(2)adalah:

a. penerbitanTDIpalinglama5(lima)harikerja;b. penerbitanIUIpalinglama5(lima)harikerja;c. penerbitanIPIpalinglama5(lima)harikerja;d. penerbitanSIUPpalinglama3(tiga)harikerja;e. penerbitanIUP2Tpalinglama5(lima)harikerja;f. penerbitanIUPPpalinglama5(lima)harikerja;g. penerbitanIUTMpalinglama5(lima)harikerja;h. penerbitanTDPpalinglama3(tiga)harikerja;i. penerbitanTDGpalinglama5(lima)harikerja;j. penerbitanSTPWpalinglama5(lima)harikerja;k. penerbitanTDLPKSMpalinglama5(lima)harikerja.

(4) Terhadap orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin dibidang perindustrian dan perdagangan wajib melaporkan kegitanusahanyasecaraberkalakepadadinasyangmempunyaitugasdibidangperindustriandanperdagangan.

(5) Terhadappermohonanyangditolak,Walikotamemberikanjawabansecaratertuliskepadapemohondisertaidenganalasanyangjelaspalinglama3(tiga)harikerjasejakpermohonanditerima.

BABVII

RETRIBUSI

Pasal23

106

Setiap perizinan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalamPasal3dikenakanretribusisesuaiketentuanperaturanperundangundanganyangakandiaturdalamPeraturanDaerahtersendiri.

BABVIII

PERUBAHANPERUSAHAAN

Pasal24

Perusahaan yang telah memperoleh izin dan/atau Tanda DaftarsebagaimanadimaksuddalamPasal5,Pasal6,Pasal7,Pasal11,Pasal12,Pasal13,Pasal15,Pasal16,Pasal17,Pasal18,danPasal19apabilatelahmelakukanperubahanperusahaanyangdibuktikandenganAktaPerubahandan/atauNeracaPerusahaanwajibmelakukanpermohonanperubahanizindanTandaDaftar kepadaWalikota paling lambat 3 (tiga) bulan terhitungsejakmelakukanperubahan.

BABIX

PENGECUALIANPERIZINAN

Pasal25

(1) Perusahaanyangdibebaskandarikewajibanmemperolehizinadalah:

a. cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatanusahaperdaganganmempergunakanSIUPPerusahaanPusat;

b. perusahaankecilperorangan/usahamikroyangmemenuhiketentuansebagaiberikut:1) tidakberbentukbadanhukumataupersekutuan;dan2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau

denganmempekerjakananggotakeluarganya/kerabatterdekat;c. perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum

yang berfungsi sebagai kios/warung eceran di perumahan

107

perumahan,pedagangkeliling,pedagangasongan,pedagangpinggirjalanataupedagangkakilima.

(2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDI adalahperusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha industrinyamemilikinilaiinvestasiperusahaanseluruhnyadibawahRp5.000.000,00(limajutarupiah)tidaktermasuktanahdanbangunantempatusaha.

(3) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan SIUP dan TDI apabiladikehendakiolehyangbersangkutan.

BABXPENGAWASANDANPELAPORAN

Pasal26

(1) Dinas dan/atau pejabat yang berwenang melakukan pengawasandanpengendalianperusahaan.

(2) Perusahaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibmemberikandatadaninformasilengkapyangdiperlukan.

(3) Unitkerjayangmenerbitkanperizinandan/ataupendaftarandibidangperindustrian dan perdagangan serta kegiatan usaha lainnya wajibmelaporkan perizinan dan pendaftaranyang telah dikeluarkan kepadaunit kerja yang mempunyai tugas di bidang perindustrian danperdagangan.

BABXISANKSIADMINISTRASI

BagianPertamaUmum

Pasal27

108

(1) BagiorangpribadiataubadanyangmenyelenggarakankegiatanindustridanperdaganganyangmelanggarPeraturanDaerahinidapatdikenakansanksiadministrasi.

(2) Sanksiadministrasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupa:

a. pembekuandanpencabutanizin;b. dendaadministratif;c. sanksipolisional.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakandengancara:

a. pemberiantegurantertulispertama;b. pemberiantegurantertuliskedua;c. pemberiantegurantertulisketiga;d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan atau

pencabutanizin.

(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakandengantenggangwaktu1(satu)bulan.

BagianKeduaPembekuandanPencabutanIzin

Pasal28

Bagiorangpribadidan/ataubadanyangmenyelenggarakankegiatanindustridan perdagangan yang tidak memiliki perizinan IUI, SIUP dan tidakmendaftarkanperusahaannyasebagaimanadimaksuddalamPasal 4danPasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dan/ataupencabutanizin.

Pasal29

(1) IUI,SIUP,danTandaDaftar sebagaimanadimaksuddalamPasal28dibekukanapabila:

109

a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalamPasal27ayat(3);

b. melakukanperluasanyanghasilproduksinyauntuktujuanpasaraneksportetapidipasarkandidalamnegeri;

c. melakukankegiatanusahayangpatutdidugamerugikankonsumendantidaksesuaidenganbidangusaha,kegiatanusaha,danjenisbarang atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUPatauTandaDaftaryangtelahdiperoleh;

d. melakukanperluasantanpamemilikiizinperluasan;e. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari

pejabatyangberwenang;f. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan

usahaindustrinyayangmelampauibatasbakumutulingkungan;g. melakukankegiatanusahayangtidaksesuaidenganbidangusaha,

kegiatanusaha,danjenisbarangataujasadaganganutamayangtercantumdalamSIUPatauTandaDaftaryangtelahdiperoleh;

h. belummendaftarkanperusahaanpadaPemerintahDaerah;i. tidak melakukankewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai

denganketentuanyangberlaku.

(2) TerhadapperusahaanyangIUIatauSIUPatauTandaDaftardibekukan,perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usahaperdagangan.

(3) Jangka waktu pembekuan IUI atau SIUP atau Tanda Daftar bagiperusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama6(enam)bulanterhitungsejakdikeluarkanpenetapanpembekuanizin.

(4) IUI atau SIUP atau Tanda Daftar yang telah dibekukan dapatdiberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telahmengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan danmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan PeraturanDaerahini.

110

Pasal30

IUI,SIUP,danTandaDaftarsebagaimanadimaksuddalamPasal28dapatdicabutapabila:

a. perusahaanyangbersangkutantidakmengindahkanperingatansetelahmelampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalamPasal29;

b. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman berdasarkankeputusanpengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukumtetap.

Pasal31

Teguran tertulis, pembekuan serta pencabutan sebagaimana dimaksuddalamPasal27ayat(3),Pasal29,danPasal30dilakukanolehunitkerjayang menerbitkan perizinan dan/atau pendaftaran di bidang perindustriandanperdagangan.

BagianKetigaDendaAdministrasi

Pasal32

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dapatdikenakandendaadministrasisesuaiketentuanperundangundangan.

BagianKeempatSanksiPolisional

Pasal33

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatansebagaimanadimaksuddalamPasal3yangtidakmemenuhiketentuanPasal28dapatdikenakansanksipolisional.

(2) Sanksipolisionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupa:

111

a.penutupansementara;b. penyegelan.

Pasal34

Setiappejabatataupetugaspadaunitkerjayangmelakukantindakanatausengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumenperizinandalambataswaktuyangditentukandalamPeraturanDaerah inidikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangundangan dibidangkepegawaian.

BABXII

KETENTUANPIDANA

Pasal35

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7,Pasal11,Pasal12,Pasal13,Pasal14danPasal15,Pasal16,Pasal17,Pasal18,danPasal19diancamdengan pidanakurunganpalinglama3(tiga)bulanataudendapalingbanyakRp50.000.000,00(limapuluhjutarupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

(3) Selaintindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1),tindakpidanakejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagiPemerintahDaerah,orangpribadiataubadandiancamdenganhukumansesuaidenganperaturanperundangundangan.

(4) Selaintindakpidanasebagaimanadinaksudpadaayat(1),tindakpidanakejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagiPemerintahDaerah,orangpribadiataubadandiancamdenganhukumanpidanasesuaidenganperaturanperundangundangan.

112

BABXII

KETENTUANPENYIDIKAN

Pasal36

(1) PenyidikanterhadappelanggaransebagaimanadimaksuddalamPasal35 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yangpengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

(2) WewenangPPNSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:

a. menerimalaporanpengaduandariseseorangtentangadanyatindakpidana;

b. melakukan tindakanpertamapadasaat itudi tempatkejadiandanmelakukanpemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tandapengenaldiritersangka;

d. melakukanpenyitaanbendadanatausurat;e. mengambilsidikjaridanmemotrettersangka;f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atausaksi;g. mendatangkanorangahlidalamhubungannyadenganpemeriksaan

perkara;h. mengadakanpenghentianpenyidikansetelahmendapatpetunjukdari

Penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesiabahwatidakcukupbukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana danselanjutnya melalui Penyidik memberitahukanhak tersebut kepadaPenuntutUmum,tersangkaataukeluarganya;

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) PPNSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)beradadibawahkoordinasiPenyidikPejabatKepolisianNegaraRepublikIndonesiasesuaidenganketentuanyangdiaturdalamUndangUndangHukumAcaraPidana.

113

(4) PPNSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)memberitahukandimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmummelaluiPenyidikPejabatKepolisianNegaraRepublikIndonesia,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang HukumAcaraPidana.

BABXIII

KETENTUANPERALIHAN

Pasal37

Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Tanda DaftarsebelumditetapkannyaPeraturanDaerah ini danbataswaktuberlakunyabelumberakhir, izinusahadan/atautandadaftardinyatakantetapberlakudanpadasaatmelakukandaftarulangdan/ataupembaharuan,perusahaanyangbersangkutanwajibmengikutiketentuansebagaimanadimaksuddalamPeraturanDaerahini.

BABXIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan DaerahKotaBogorNomor10Tahun2004tentangPerizinandiBidangPerindustriandanPerdagangandansegalaketentuanpelaksanaannyayangbertentangandenganPeraturanDaerahinidicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal39

HalhalyangbelumdiaturdalamPeraturanDaerahinisepanjangmengenaiteknispelaksanaannyadiaturolehWalikota.

Pasal40

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.114

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKotaBogor.

DitetapkandiBogorpadatanggal7Juli2009

WALIKOTABOGOR,ttd

DIANIBUDIARTODiundangkandiBogorpadatanggal7Juli2009

SEKRETARISDAERAHKOTABOGOR,ttd

BAMBANGGUNAWANS.

LEMBARANDAERAHKOTABOGORTAHUN2009 NOMOR1SERIE

115

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

116

TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI EPERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANGDengan Persetujuan Bersama