2

EVALUASI

1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS

3. AKUNTABILITAS KINERJA

pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

pemerintahan belum efektif dan efisien

pelayanan publik masih buruk

pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

pemerintahan yang efektif dan efisien

pelayanan publik yang baik dan berkualitas

MENDORONG PELAKSANAAN

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BERDASARKAN PERPRES 29 TAHUN 2014

3

AMANAT PERPRES 29 TAHUN 2014

SAKIP

PERENCANAAN STRATEGIS

PERJANJIAN KINARJA

PENGUKURAN KINERJA

PENGELOLAAN DATA KINERJA

PELAPORAN KINERJA

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

MEMASTIKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET YANG DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN

MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT

MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI

MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

5

RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan

DPA SKPD

DIPA

Perjanjian Kinerja KDH

Perjanjian Kinerja Kepala SKPD

PK ES. III PK ES. IV

PK JFU

Pengukuran Kinerja

R- APBD

LAPORAN KINERJA

LAPORAN PJ KEUANGAN

Pengukuran Kinerja

E

V

A

L

U

A

S

I

F

E

E

D

B

A

C

K

PEM. DAERAH SKPD

SIAKIP.JATIMPROV.GO.ID

HASIL PENILAIAN IMPLEMENTASI SAKIP PADA PEMERINTAH KAB MALANG

KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI

2016 2017

a Perencanaan Kinerja 30 19,91 24,03

b Pengukuran Kinerja 25 15,25 18,19

c Pelaporan Kinerja 15 9,75 11,47

d Evaluasi Internal 10 5,66 5,73

e Capaian Kinerja 20 11,67 11,10

Nilai Hasil Evaluasi 100 62,24 70,52

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

B BB

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP Membangun budaya kerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta mekanisme monev kinerja berkelanjutan

Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan

Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama mulai level Perangkat Daerah sampai indikator kinerja di level Eselon III dan IV sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran (cascade) kinerja darilevel Pemerintah Kabupaten sampai ke individu pegawai

Meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Aplikasi tsb diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin handal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selain itu, aplikasi tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan tingkat kinerja

Memerintahkan Inspektorat untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sehingga tercipta pemahaman yangmerata antar Perangkat Daerah

Memerintahkan Bappeda dan para penanggungjawab program untuk meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektifitas dan efisiensi

KOMPONEN SAKIP

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PELAPORAN KINERJA

EVALUASI INTERNAL

CAPAIAN KINERJA

KOMPONEN

SAKIP

5

TUJUAN IMPLEMENTASI SAKIP:

Agar Kinerja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai dengan baik dan akuntabel

•Menentukan Indikator Kinerja Utama yang SMART 1

•Melakukan cascading IKU sampai unit terkecil 2

S M a r t

SPESIFIC MEASUR

ABLE

ACHIEV

ABLE RELEVAN

TIME

BOND

PERENCANAAN KINERJA

DOKUMEN PERENCANAAN

RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda)

Renstra (Perencanaan 5 tahunan tingkat SKPD)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Perencanaan Tahunan)

PerjanjianKinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan)

Rencana Kerja & Anggaran (RKA) ( tahunan tingkat SKPD)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)( tahunan tingkat SKPD)

9

PERENCANAAN KINERJA

DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penetapan Kinerja (PK)

• Apakah dokumen telah disusun

• Apakah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja

PEMENUHAN

• Apakah tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah berorientasi hasil

• Apakah indikator kinerja telah spesifik, terukur, mungkin dicapai, relevan dan jelas jangka waktunya.

• Apakah target kinerja ditetapkan dengan baik

• Apakah telah selaras dengan dokumen lainnya

• Apakah kegiatan sudah merupakan cara untuk mencapai sasaran

KUALITAS

• Apakah digunakan sebagai acuan dalam dokumen turunannya

• Apakah telah dilakukan reviu secara berkala

• Apakah target kinerja dipergunakan untuk mengukur keberhasilan

• Apakah realisasi penetapan kinerja telah dimonitor secara berkala

• Apakah penetapan kinerja dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

PEMANFAATAN

11

Komponen Minimal RPJMD/Renstra

KEGIATAN

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

NILAI-NILAI LUHUR

ISU STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

12

Komponen Minimal Renja/RKT

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

Keterangan mengenai (antara lain): . Keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan programnya . Keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain

DEFINISI PERJANJIAN KINERJA

KESEPAKATAN KINERJA

yang terukur PEMBERI AMANAH

PENERIMA AMANAH

Berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada

13

BUPATI

KEPALA PD

PEJABAT ESELON 3

PEJABAT ESELON 4

JFU PERJANJIAN KINERJA HARUS DISUSUN SETELAH INSTANSI

PEMERINTAH MENERIMA DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN, PALING LAMBAT SATU BULAN SETELAH

DOKUMEN ANGGARAN DISAHKAN

REVISI & PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA DAPAT DIREVISI ATAU DISESUAIKAN DALAM HAL TERJADI KONDISI

SEBAGAI BERIKUT :

1. TERJADI PERGANTIAN ATAU MUTASI PEJABAT.

2. PERUBAHAN DALAM STRATEGI YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN).

3. PERUBAHAN PRIORITAS ATAU ASUMSI YANG BERAKIBAT SECARA SIGNIFIKAN DALAM PROSES PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

14

INPUT, OUTPUT, OUTCOMES, BENEFIT, IMPACT

INPUT Semua potensi yang digunakan dalam melaksanakan

suatu aktivitas, program atau kegiatan

Jumlah Pemeriksa

yang ada di

Inspektorat Daerah

OUTPUT Keluaran/hasil yang dicapai dalam jangka pendek/hasil

langsung dari suatu aktivitas, program atau kegiatan

Jumlah LHP yang

dihasilkan

OUTCOMES Hasil yang terjadi setelah kegiatan jangka pendek/segala

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran/output

dari suatu aktivitas, program atau kegiatan

Akuntabilitas Perangkat

Daerah Meningkat

BENEFIT Manfaat merupakan bagian dari hasil dan dampak.

Manfaat adalah hasil/outcomes yang baik dan dampak

positif. Hasil yang baik adalah manfaat jangka pendek

sedangkan dampak positif adalah manfaat jangka

panjang. Jadi benefit adalah kegunaan suatu

output/keluaran yang dapat dirasakan oleh lingkungan

yang lebih luas

Terwujudnya

pemerintahan yang

Good Governance dan

Clean Governance

IMPACT Dampak/ukuran tingkat pengaruh dari capaian kinerja

suatu indikator dalam suatu kegiatan secara lebih luas

Terwujudnya pelayanan

prima kepada

masyarakat

CASCADING

DAERAH

SASARAN STRATEGIS PD

(outcome )

SKPD

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Impact)

Proses Pencapaian Output

Sumberdaya Yang Digunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA SKPD

ESELON III

ESELON IV

16

PENGUKURAN KINERJA

17

Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun ukuran kinerja yang baik dan melakukan pengukuran kinerja.

• IKU (sesuai Permenpan 9/2007) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

•Mekanisme pengumpulan data yang memadai : • Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up-to-date

• Ada kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid

• Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan

• Terdapat penanggungjawab yang jelas

• Jelas waktu deliverynya

• Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

CONTOH PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN

18

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2017

KETERANGAN

TW I TW II TW III TW IV TOTAL TW I TW II TW III TW IV TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Peningkatan

akuntabilitas

Penyelenggaraa

n Pemerintah

Daerah

Persentase PD

yang tidak

mempunyai

temuan terkait

Kerugian Daerah

dari hasil

pemeriksaan

Inspektorat Daerah

98% 94% 90% 86% 86% 98,82% 95,29% 85,88% 83,53% 83,53% Terdapat 14 PD

yang mempunyai

temuan terkait

kerugian daerah dari

85 PD yang ada di

Kabupaten Malang

2 Peningkatan

Penyelelesaian

TLHP

a. Persentase

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

(TLHP) APIP

66% 66% 66% 66% 66% 77,89% 83,33% 71,09% 73,61% 73,61%

Terdapat 1280

rekomendasi yang

selesai

ditindaklanjuti dari

1739 rekomendasi

yang ada

b. Persentase

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

(TLHP) Pengawas

Eksternal

- 86% - 86% 86% - 94,01% - 94,34% 94,34% Terdapat 867

rekomendasi yang

selesai

ditindaklanjuti dari

919 rekomendasi

yang ada

3 Peningkatan

Penanganan

Kasus

Persentase

Pemeriksaan

Kasus yang

Diselesaikan

81% 81% 81% 81% 81% 81,40% 91,80% 82,93% 74,53% 74,53% Terdapat 79 Kasus

yang diselesaikan

dari 106 masuk

4 Peningkatan

Akuntabilitas

Perangkat

Daerah

Persentase PD

dengan hasil

Evaluasi SAKIP

Minimal B

- 50% - - 50% - 81,08% - - 81,08%

Terdapat 30 PD

yang mempunyai

nilai SAKIP minimal

B dari 37 PD yang

dievaluasi

PELAPORAN KINERJA

Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja.

• Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

• Mengungkapkan keberhasilan/kegagalan, upaya mencapainya, tantangan/hambatan, dan strategi ke depan.

• Laporan Akuntabilitas ini harus dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP)

19

EVALUASI INTERNAL

Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan

manajemen kinerja.

• Apakah terdapat pedoman evaluasi internal.

• Kualitas pemahaman evaluator internal.

• Kualitas rekomendasi perbaikan yang diusulkan kepada unit kerja.

• Apakah terdapat monitoring pencapaian kinerja.

• Apakah terdapat evaluasi program kegiatan.

• Apakah terdapat evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi

Evaluasi internal atas unit kerja

20

TUJUAN EVALUASI

Memperoleh informasi tentang implementasi

Sistem AKIP

Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Memberikan saran perbaikan untuk

peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas

instansi pemerintah

Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya

21

RUANG LINGKUP EVALUASI Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dan Pencapaian Kinerja Instansi

Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi

Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh SKPD kabupaten / kota yang telah Menyampaikan Laporan Kinerja

A B C D

80% Penerapan

Sistem AKIP

20% capaian kinerja

2014 2015

progres evaluasi

22

KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI

PERENCANAAN KINERJA

• Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik dilevel outcome, output maupun input.

PENGUKURAN KINERJA

• Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya.

PELAPORAN KINERJA

• Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi.

EVALUASI KINERJA

• Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi

CAPAIAN KINERJA

• Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun.

30 25

10 15

20

23

SKOR PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK PD

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi

FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN

6% 15% 9%

5% 12,5% 7,5%

3% 7,5% 4,5%

2% 5% 3%

Sistem AKIP TOTAL

30%

25%

15%

10%

80%

CAPAIAN KINERJA OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL

7,5% 12,5% - 20%

24

PERBAIKAN YANG HARUS DILAKUKAN

1. Kesesuaian Dokumen SAKIP (Renstra, IKU, RKT, DPA dll dalam penulisan Sasaran, Tujuan serta IKU)

2. Pelaksanaan Evaluasi Internal dilakukan berdasar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) >>> One Step Down dilengkapi dengan notulen yang memuat Rencana Aksi/RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang menjabarkan siapa akan melakukan apa

3. Reviu Renstra masing-masing SKPD sesuai hasil reviu RPJMD

4. Melakukan penyempurnaan IKU dan IKI agar selaras dengan IKU Pemda

STEP BY STEP EVALUASI INTERNAL (One Step Down)

BUPATI

ESELON 2

ESELON 3

ESELON 4

STAF

Evaluasi internal berupa

Evaluasi SAKIP oleh Inspektrat

Daerah

Evaluasi Internal oleh Atasan

Langsung berupa Notulen yang

memuat Rencana Aksi/RTL

Evaluasi Internal oleh Atasan

Langsung berupa Notulen yang

memuat Rencana Aksi/RTL

Evaluasi Internal oleh Atasan

Langsung berupa Notulen yang

memuat Rencana Aksi/RTL

DILENGKAPI BUKTI PENDUKUNG

berupa Notulen, Presensi, Foto Kegiatan

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP PD

No. ITEM AA A BB B CC C D

A PERENCANAAN

KINERJA

1. Dokumen Renstra:

a. Memuat Tujuan dan

Sasaran yang

berorientasi hasil

b. IKU Smart

c. Dipublikasikan

(upload pada Website)

2. Dokumen Perencanaan

Kinerja (Renja)

a. Menyajikan IKU yang

Smart

b. Dipublikasikan

(upload)

c. Selaras dengan

Renstra

d. Renaksi atas kinerja

telah disusun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

75%

100%

75%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

50%

100%

75%

25%

X

25%

X

25%

X

ADA

ADA

X

ADA

X

X

X

ADA

ADA

X

ADA

X

X

X

27

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP PD

No. ITEM AA A BB B CC C D

B PENGUKURAN KINERJA

1. IKU Smart

a. Spesifik

b. Dapat Dicapai

c. Relevan

d. Menggambarkan

sesuatu yang diukur

e. Dapat

dikuantifikasikan dan

diukur

2. Pengumpulan data

kinerja atas Renaksi

dilakukan secara

berkala dan

menggunakan teknologi

informasi

100%

100%

100%

100%

75%

100%

50%

100%

25%

X

X

X

X

X

28

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP PD

No. ITEM AA A BB B CC C D

C PELAPORAN KINERJA

Informasi yang disajikan

dalam LKj telah sesuai

ketentuan:

a. Menyajikan informasi

SDM dan keuangan

beserta analisisnya

b. Menjelaskan capaian

kinerja (keberhasilan

dan kegagalan) serta

renaksinya

2. Pengumpulan data

kinerja atas Renaksi

dilakukan secara

berkala dan

menggunakan teknologi

informasi

100%

100%

75%

50%

25%

ADA

ADA

29

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP PD

No. ITEM AA A BB B CC C D

D EVALUASI INTERNAL

Kepala PD melakukan

evaluasi internal melalui

rapat-rapat internal yang

didukung dengan presensi,

foto kegiatan dan notulen

yang menyajikan

pembahasan sbb:

a. Melakukan

pemantauan atas

kemajuan pencapaian

kinerja

b. Melakukan evaluasi

program

c. Melakukan evaluasi

atas renaksi

dan hasilnya berupa

rekomendasi (saran

perbaikan) yang

disampaikan kepada pihak

yang berkepentingan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

50%

X

X

25%

X

X

ADA

X

X

ADA

30

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP PD

No. ITEM AA A BB B CC C D

E PENCAPAIAN

SASARAN/KINERJA

ORGANISASI

a. Target dapat dicapai

b. Capaian kinerja lebih

baik dari tahun

sebelumnya

c. Informasi mengenai

kinerja dapat

diandalkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

31

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP PD

No. ITEM AA A BB B CC C D

CASCADING IKU (sebagai

penjabaran dan

pengukuran kinerja)

100%

hingga level

individu dan

sudah baik

100%

hingga level

struktural

terendah

dan sudah

baik

75%

hingga level

struktural

terendah

dan sudah

baik

50%

hingga

level

struktural

terendah

dan

sudah

baik

25%

hingga

level

struktural

terendah

dan

sudah

baik

X

X

IKU telah dimanfaatkan

untuk penilaian kinerja

sebagai dasar pemberian

reward dan punishment

Sudah

sangat baik

Sudah

sangat baik

Sudah

dimulai

X X X X

Penilaian Kinerja Individu

sudah dilaksanakan

100%

100%

75%

50%

25% X

X

32

PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SYARAT IKU

Relevan

Penting/menjadi prioritas

Efektif dan layak

KRITERIA IKU Spesifik

Dapat dicapai

Relevan

Menggambarkan sesuatu yang diukur

Dapat dikuantifikasi dan diukur

TIPE DAN JENIS INDIKATOR KINERJA • Menggunakan skala

• Misal: baik, cukup, kurang KUALITATIF

• Menggunakan angka absolut

• Misal: 30 orang, 80 unit

KUANTITATIF ABSOLUT

• Menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya

• Misal: 50%, 100% PERSENTASE

• Membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait

• Misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid RASIO

• Angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian

• Misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat RATA-RATA

• Angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu

• Misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia INDEKS

MEMBANGUN KOMITMEN MULAI DARI YANG KECIL

MULAI DARI DIRI SENDIRI

DAN MULAI SEKARANG

35

DOKUMEN YANG DIEVALUASI

NO KOMPONEN PENILAIAN

PEMERINTAH DAERAH PERANGKAT DAERAH

1 PERENCANAAN KINERJA

• RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA DAERAH.

• RENCANA KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017.

• PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017.

• DAFTAR PENLAKSANAAN ANGGARAN 2016 DAN 2017.

• RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA.

• RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016 DAN 2017.

• PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016 DAN 2017.

• DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA 2016 DAN 2017.

2 PENGUKURAN KINERJA

• PERJANJIAN KINERJA GUB/BUPATI /WALIKOTA DAN KEPALA SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017.

• INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH TERAKHIR.

• MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA.

• PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD S/D PEJABAT ESELON IV 2016 DAN 2017.

• INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PEJABAT ESELON III S/D ESELON IV SERTA JFU YANG TERAKHIR.

• MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA.

36

LANJUTAN………………… NO KOMPONEN PENILAIAN PEMERINTAH DAERAH PERANGKAT DAERAH

3 PELAPORAN KINERJA • LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016.

• REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH OLEH INSPEKTORAT.

• LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016.

• REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH OLEH TIM INTERNAL.

4 EVALUASI KINERJA • PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL.

• PEDOMAN EVALUASI PROGRAM INTERNAL.

• LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS OLEH INSPEKTORAT 2016.

• LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM OLEH INTERNAL 2016.

• PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

• PEDOMAN EVALUASI PROGRAM INTERNAL

• LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS OLEH INTERNAL 2016.

• LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM OLEH INTERNAL 2016.

5 CAPAIAN KINERJA • LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 2016.

• PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH SELAMA 2016.

• LAPORAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH S/D ESELON IV 2016.

• PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH 2016.

37

INPUT, OUTPUT, OUTCOMES, BENEFIT, IMPACT

INPUT Semua potensi yang digunakan dalam melaksanakan

suatu aktivitas, program atau kegiatan

Siswa yang masuk

pada tahun ajaran

baru

OUTPUT Keluaran/hasil yang dicapai dalam jangka pendek/hasil

langsung dari suatu aktivitas, program atau kegiatan

Siswa yang lulus

OUTCOMES Hasil yang terjadi setelah kegiatan jangka pendek/segala

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran/output

dari suati aktivitas, program atau kegiatan

Siswa lulus yang

mendapat pekerjaan

BENEFIT Manfaat merupakan bagian dari hasil dan dampak.

Manfaat adalah hasil/outcomes yang baik dan dampak

positif. Hasil yang baik adalah manfaat jangka pendek

sedangkan dampak positif adalah manfaat jangka

panjang. Jadi benefit adalah kegunaan suatu

output/keluaran yang dapat dirasakan oleh lingkungan

yang lebih luas

Penurunan angka

pengangguran

IMPACT Dampak/ukuran tingkat pengaruh dari capaian kinerja

suatu indikator dalam suatu kegiatan secara lebih luas

Peningkatan ekonomi

masyarakat

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP

No. ITEM AA A BB B CC C D

1 Jumlah Sampling unit kerja 100% 100% 75% 50% Hanya

yang wajib

Hanya

yang wajib

Hanya

yang wajib

2 Indikator Kinerja Utama:

Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada

Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada

3 Persentase Unit Kerja yang

sudah baik implementasi

SAKIP nya (pemenuhan,

kualitas, dan pemanfaatannya)

100% 100% 75% 25% Hanya

yang wajib X X

4 Cascade IKU 100% hingga

ke level

individu dan

sudah baik

100% hingga

ke level

Struktural

terendah dan

sudah baik

50% hingga

level

struktural

terendah dan

sudah baik

Hanya

yang wajib X X X

5 Pemanfaatan IKU (contoh:

digunakan sebagai dasar

pemberian reward and

punishment, penilaian kinerja)

Sudah Sangat

Baik

Sudah Sangat

Baik

Sudah

dimulai X X X X

6 Budaya Kinerja Sudah sangat

terasa di

seluruh unit

kerja

Sudah sangat

terasa

Sudah mulai

terasa X X X X

39

PERBAIKAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

NO KOMPONEN

YANG DINILAI

BEFORE AFTER

1 Perencanaan

Kinerja

1. Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten

Malang telah mulai memperbaiki sistem

manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan

komitmen pimpinan daerah bersama para

Kepala SKPD dengan melakukan penyusunan

RPJMD, namun indikator belum seluruhnya

berorientasi hasil sehingga mengakibatkan

program dan kegiatan yang menunjang

sasaran strategis menjadi tidak relevan;

2. Alokasi anggaran pada program dan kegiatan

tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam

pencapaian sasaran strategis pembangunan

yang telah ditetapkan sehingga berpotensi

terjadi pemborosan dalam penggunaan

anggaran;

3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam

penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran.

1. Melakukan perbaikan IKU

Pemerintah Daerah dan IKU

Perangkat Daerah agar berorientasi

hasil;

2. Melakukan penyelarasan program

dan kegiatan guna meningkatkan

efisiensi dan efektifitas dalam

penggunaan anggaran;

3. Memanfaatkan IKU dalam

penyusunan dokumen perancanaan

dan penganggaran.

2 Pengukuran

Kinerja

Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja

telah dilakukan sampai ke level eselon IV tetapi

belum merata di seluruh SKPD dan penjabarannya

belum seluruhnya didasarkan pada kinerja

organisasi

Membuat Perjanjian Kinerja sampai level

Staf berdasar Indikator Kinerja Individu

(IKI) dan Renaksi

PERBAIKAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

NO KOMPONEN

YANG

DINILAI

BEFORE AFTER

3 Pelaporan

Kinerja

1. Laporan Kinerja telah disusun sampai level

SKPD, namun masih banyak mengungkapkan

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan

anggaran, bukan pada capaian kinerja.

2. Mekanisme pengumpulan data kinerja dalam

pelaporan belum dapat diandalkan

1. Menyajikan capaian kinerja yang

andal dalam Laporan Kinerja;

2. Melakukan pengumpulan data

kinerja yang dapat diandalkan

4 Evaluasi

Internal

1. Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Evaluasi

SAKIP oleh Inspektorat Daerah, tetapi evaluasi

belum dilakukan kepada seluruh Perangkat

Daerah;

2. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang

mencapai nilai minimal B masih 22% (19

Perangkat Daerah) karena proses evaluasi

internal One Step Down belum sepenuhnya

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

1. Evaluasi SAKIP telah dilakukan

sampai level Kecamatan

2. Perangkat Daerah harus

melakukan evaluasi internal

dengan menerapkan One Step

Down dengan dilengkapi dokumen

pendukung seperti foto kegiatan

dan notulen

5 Capaian

Kinerja

Evaluasi atas capaian kinerja hanya dilakukan

terhadap penyerapan anggaran, tetapi belum

dilakukan terhadap hasil pelaksanaan program dan

kegiatan sehingga masih dijumpai ketidakselarasan

antara kegiatan dan hasil program serta peran yang

diemban oleh setiap Perangkat Daerah.

Harus dilakukan evaluasi terhadap

hasil pelaksanaan program dan

kegiatan sehingga selaras dengan

tupoksi yang diemban oleh Perangkat

Daerah.