Beberapa Permasalahan Seputar Lingkungan Hidup yang terjadi di Dunia

1. Peristiwa Minamata di Jepang

Pada tahun 1950, Jepang dihentak sebuah kasus pencemaran merkuri.

Kasus ini disebut tragedi Minamata atau Minamata Disaster. Peristiwa Minamata

didokumentasikan dengan baik oleh Goldberg pada tahun 1974. Hasil

dokumentasi itu menggambarkan akibat pembuangan limbah industri yang

mengandung methyl mercury ke laut pada tahun 1930-an di Teluk Minimata.

Karena mengonsumsi ikan dan kerang dari Teluk Minamata yang tercemar

methyl mercury, ribuan penduduk dari dua wilayah di pesisir Minamata, yaitu

Provinsi Kumamoto dan Kagoshima, menjadi korbannya. Minamata bukanlah

penyakit menular atau menurun secara genetis. Penyakit ini kali pertama

ditemukan di Kota Kumamoto pada tahun 1956. Dan pada 1968, pemerintah

Jepang menyatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh pencemaran pabrik

Chisso Co., Ltd.

Methyl mercury yang masuk tubuh manusia akan menyerang sistem saraf

pusat. Gejala awal antara lain kaki dan tangan menjadi gemetar dan lemah,

kelelahan, telinga berdengung, kemampuan penglihatan melemah, kehilangan

pendengaran, bicara cadel, serta gerakan menjadi tidak terkendali. Beberapa

penderita berat penyakit Minamata menjadi gila, tidak sadarkan diri, dan

meninggal setelah sebulan menderita penyakit ini.

Penyakit Minamata tidak dapat diobati, sehingga perawatan bagi penderita

hanya untuk mengurangi gejala dan terapi rehabilitasi fisik. Di samping dampak

kerusakan fisik, penderita Minamata juga mengalami diskriminasi sosial dari

masyarakat. Seperti dikucilkan, dilarang pergi ke tempat umum, dan sukar

mendapatkan pasangan hidup.

Methyl mercury dan uap merkuri logam lebih berbahaya dari bentuk-

bentuk merkuri yang lain, sebab merkuri dalam kedua bentuk tersebut dapat lebih

banyak mencapai otak. Pemaparan kadar tinggi merkuri, baik yang berbentuk

logam, garam, maupun methyl mercury dapat merusak secara permanen otak,

ginjal, maupun janin.

Penyakit ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Minamata. Tahun 1965,

penyakit Minamata menyerang warga yang tinggal di sepanjang Sungai Agano di

Kota Niigata akibat pembuangan limbah merkuri oleh Showa Denko. Penyakit ini

dikhabarkan juga terjadi di Tiongkok dan Kanada. Sungai dan danau di Amazon

dan Tanzania juga tercemar merkuri serta menimbulkan masalah kesehatan yang

mengkhawatirkan.

Kini, masyarakat Minamata sangat menghargai apa yang terjadi di waktu

silam dan mengambil pelajaran dari kasus limbah merkuri tersebut. Mereka lebih

peduli akan lingkungan dan berjibaku bersama menjaga lingkungan sekitar.

Seperti menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah kota dengan manajemen

yang baik, yaitu pemilahan sampah dan memanfaatkannya lebih lanjut seperti

pengomposan.

Lalu lumpur di Teluk Minamata yang mengandung merkuri di atas 25 ppm

dipulihkan dengan mengeruk sebagian lumpur dan mereklamasinya. Kegiatan ini

menghabiskan 48,5 miliar yen selama lebih dari 14 tahun. Kualitas air di Teluk

Minamata saat ini menjadi air yang paling bersih dan jernih di Kumamoto dan

masyarakat tidak takut lagi untuk berenang dan bermain di sana.

 Dampak yang Diakibatkan oleh Tragedi Minamata

Kasus minamata disebabkan oleh metil merkuri yang dihasilkan dalam proses

produksi asetaldehida dimana produksinya menggunakan raksa (mercury) sebagai

katalis. Metil raksa mengkontaminasi dan terakumulasi pada ikan-ikan dan

makhluk hidup lain yang ada di laut tersebut, sehingga siapapun yang

mengkonsumsi hasil laut itu akan mengalami keracunan methyl mercury. Kasus

ini merupakan kasus pertama yang terjadi melalui rantai makanan dari polusi

lingkungan.

Berdasarkan Prof. Tokumi yang telah meneliti kasus ini, tanda-tanda

keracunan mercuri pada kasus minamata ini ada berbagai macam. Dari seluruh

korban yang diperiksa 100% korban mengalami gangguan sensorik dan

penyempitan jarak pandang, 93,5% diantaranya mengalami gangguan koordinasi,

88,2 % mengalami dysarthia, 85,3 % mengalami gangguan pendengaran dan

75,8% mengalami gejala tremor. Selain itu, diantara 85,4% dari penderita juga

mengalami ganguan dalam berjalan. Tak hanya itu, gangguan syaraf perioral juga

ditemukan dalam kasus ini. KasusMinamata ini juga menimbulkan gangguan

syaraf yang unik dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Ganguan syaraf ini

mirip dengan gangguan pada syaraf peripheral. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan setelahnya, terdapat kemungkinan besar bahwa gangguan syaraf

tersebut tergolong dalam gangguan syaraf pusat.

Pada tahun 1962 ditemukan bukti bahwa metal merkuri juga

mengkontaminasi mengkontaminasi janin pada Ibu hamil, karena logam merkuri

dapat melintasi plasenta dan memengaruhi janin. Ini dibuktikan dari penelitian,

bahwa bayi yang terkena logam dalam kandungan ibunya, akan dipengaruhi

secara berlebihan daripada ibunya. Faktor ini mengakibatkan beberapa warga

yang berasal dari Minamata enggan mengakui dirinya berasal dari Minamata,

karena takut tidak akan mendapatkan jodoh. Sekitar 9% dari bayi yang baru lahir

tersebut memiliki kandungan raksa dalam tubuhnya yang sangat tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, semua anak tersebut mengalami

keterbelakangan mental, gangguan koordinasi, gangguan pertumbuhan, chorea-

ethetose dan dysarthia.

 2. KTT Bumi Rio de Janeiro

         Dalam pandangan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi

Stockholm 1972, anata lain ditegaskan bahwa sebagian besar problema

lingkungan di negara berkembang disebabkan oleh kemiskinan. Sedangkan di

negara-negara maju justru disebabkan oleh industrialisasi dan kemajuan teknologi.

Pemanfaatan lingkungan hidup tetap diperlukan dalam memenuhi kebutuhan fisik

manusia dan sekaligus untuk berkembangnya nilai-nilai intelektual, moral, sosial

dan spiritual. Seluruh masyarakat dunia, baik di negara maju maupun di negara

berkembang, semua unsur pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha,

mempunyai kepentingan dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan

memelihara lingkungan bagi generasi sekarang sampai generasi mendatang, 

dengan mempertahankan tujuan mendasar dari perdamaian dan pembangunan

ekonomi global. Topik yang diangkat dalan konferensi ini adalah permasalahan

polusi, perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, penggunaan dan pengelolaan

sumber daya air dan lautan, meluasnya penggundulan hutan, penggurunan dan

degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta  berkurangnya  keanekaragaman

hayati.

          KTT Bumi berupaya manyatukan perhatian dunia tentang masalah

lingkungan yang terjadi.  Masalah tersebut sangat berkaitan erat de3ngan kondisi

ekonomi dan masalah keadilan sosial. Kon ferensi ini juga mendeklarasikan

bahwa jika rakyat miskin dan ekonomi nasionalnya lemah, maka lingkungannya

yang menderita. Jika lingkungan hidup disalah gunakan dan sumber daya-nya

dikonsumsi secara berlebihan, akibatnya rakyat akan menderita dan

perekonomian-pun akan morat-marit.

          Tujuan utama KTT Bumi ini adalah untuk menghasilkan agenda lanjutan,

sebagai sebuah perencanaan bagi gerakan internasional dalam menghadapi isu-isu

lingkungan hidup dan pemb angunan. Perencanaan tersebut akan membantu

memberi arahan bagi suatu kerja sama internasional serta pembuatan kebujakan

pembangunan ke depan.

          Konferensi Rio kemudian menyepakati bahwa konsep pembangunan

berkelanjutan merupakan tujuan dari setiap manusia. Bagaimanapun, menyatukan

dan menyeimbangkan perhatian di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan

membutuhkan cara pandang baru. Baik mengenai bagaimana kita menghasilkan

dan memakai sumberdaya, bagaimana kita hidup, bagaimana kits bekerja,

bagaimana kita bergaul dengan orang lain, atau bagaimana cara kita membuat

keputusan. Konsep ini menjadi perdebatan panjang, baik dikalangan

pemerintahan, juga antara pemerintah dan masyarakatnya tentang bagaimana

mencapai keberlanjutan tersebut.

          Konferensi Rio de Janeiro menghasilkan lima dokumen, yaitu :

a)  Deklarasi Rio de Janeiro ,tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (The

Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development )  juga dikenal

dengan “Earth Chapter” terdiri atas 27 prinsip yang memacu dan memprakarsai

kerja sama internasional, perlunya pembangunan dilanjutkan dengan prinsip

perlindungan lingkungan, dan perlu adanya analisis mengenai dampak

lingkungan. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat yang

tidak hanya dikonsultasi mengenai rencana pembangunan, tetapi juga ikut serta

dalam pengambilan keputusan, serta aktif dalam proses pelaksanaan dan ikut

menikmati hasil pembangunan itu. 

Berikut ini adalah Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio

(UNCED,1992 dalam Mitchel Bruce,dkk,2007) :

Prinsip 1 : Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan.

Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam.

Prinsip 2 :  Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the

United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk

mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan

dan pembangunan mereka……….

Prinsip 3 : Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi

kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan

yang akan datang.

Prinsip 4  :  Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan

lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan

dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.

Prinsip 5  :   Semua nagara dan masyarakat harus bekerja sama memerangi

kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan

berkelanjutan……..

Prinsip 8  :   Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan

masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola

konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.

Prinsip 9  :   Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk

pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan

pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan

pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi

teknologi.

Prinsip 10 :   Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan  partisipasi

seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di

tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap 

informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan

berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk  berpartisipasi

dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong

masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang

dapat diketahui secara luas.

Prinsip 15 :  Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan

harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya.

Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan,

kekurangan  ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan

pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.

Prinsip 17 :   Penilaian dampak lingkungan sebagai instrument nasional harus

dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunysai

dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat

nasional.

Prinsip 20 :   Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan

pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai

pembangunan berlanjut.

Prinsip 22  :    Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam

pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan

tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas,

budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif

dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

b) Konvensi Perubahan Iklim /“The Framework Convention on Climate Change

(FCCC)” : Yang memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi

gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang

diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepakat untuk

membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan teknologi dalam

upaya negara-negara berkembang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana

tercantum dalam konvensi.Kesepakatan Hukum yang telah mengikat telah

ditandatangani oleh 152 pemerintah pada saat konferensi berlangsung. Tujuan

pokok  Konvensi ini adalah  “ Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer

pada tingkat yang telah mencegah terjadinya intervensi yang membahayakan oleh

manusia terhadap sistem iklim, yang mengharuskan pengurangan sumber emisi

gas seperti CO2, emisi pabrik, transportasi dan penggunaan energy fosil pada

umumnya”.  Dalam Pasal 3 Konvensi dicantumkan prinsip-prinsip sebagai berikut

:

(1)  Para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan

generasi kini dan yang akan datang, atas dasar keadilan dan sesuai dengan

tanggung jawab bersama yang berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan

masing-masing. Sesuai dengan itu, pihak negara maju harus mengambil peranan

penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan kerugian yang diakibatkan.

(2)  Kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dari pihak negara berkembang,

terutama yang rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan, dan bagi

para pihak, teutama pihak negara berkembang yang harus memikul ketidak

seimbangan atau beban tidak wajar berdasarkan konvensi ini, harus diberikan

pertimbangan penuh.

(3)  Para pihak harus  mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi,

mencegah atau mengurangi penyebab dari perubahan iklim dan meringankan

akibat yang merugikan. Apabila ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak

dapat dipuilihkan, ketiadaan kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh dijadikan

alas an untuk menunda tindakan demikian itu, dengan pertimbangan bahwa

kebijaksanaan dan tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim harus

berdasarkan efektifitas biaya untuk terjaminnya manfaat secara global

berdasarkan biaya serendah mungkin. Untuk mencapai ini, kebijaksanaan dan

tindakan demikian harus mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi yang

berbeda, harus komprehensif, mencakup semua sumber yang relevan, bak cuci

dan tempat penyimpan gas rumah kaca serta penyesuaian dan mencakup semua

sector ekonomi. Upaya-upaya untuk menghadapi perubahan iklim dapat dilakukan

secara kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

(4)  Semua pihak mempunyai hak untuk dan harys memajukan pembangunan

berkelanjutan. Kebijaksanaan dan tindakan untuk melindungi sistem iklim

terhadap perubahan akibat campur tangan manusia harus memadai bagi keadaan

khusus setiap pihak dan harus diintegrasikan dengan program pembangunan

nasional, dengan memperhityngkan bahwa pembangunan ekonomi adalah

essensial bagi dilakukannya tindakan-tindakan untuk menghadapi perubahan

iklim.

(5)  Semua pihak harus bekerjasama  untuk mengembangkan sistem ekonomi

internasional yang menunjang dan bersifat terbuka menuju pada pwertumbuhan

ekonomi dan permbangunan bagi semua pihak, khususnya pihak negara

berkembang, sehingga memungkinkan mereka untuk secara lebih baik

menghadapi perubahan iklim.

c)  Konvensi Keanekaragaman Hayati / “The Convention on Biological Diversity

“ : yang memberikan landasan untuk kerjasama internasional dalam rangka

konservasi spesies dan habitat. Kesepakatan Hukum yang mengikat telah

ditandatangani sejauh ini oleh 168 Negara. Menguraikan langkah-langkah

kedepan dalam pelestarian keragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan

komponen – kompennya, serta pembagian keuntungan yang adil dan pantas dari

penggunaan sumber daya genetic. Konvensi keanekaragaman hayati ini bertujuan,

yaitu melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman

hayati dan berbagai keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatan

sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih teknologi

yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai.

d)  Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan : Prinsip – prinsip yang telah mengatur

kebijakan nasional dan internasional dalam bidang kehutanan. Dirancang untuk

menjaga dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan global

secara berkelanjutan yang bermakna ekonomi dan keselamatan berbagai jenis

biotanya. Prinsip-prinsip ini seharusnya mewakili konsesi pertama secara

internasional mengenai pemanfaatan secara lestari berbagai jenis hutan. Prinsip

tentang hutan ini mencakup tentang semua jenis hutan, yaitu hutan boreal, hutan

iklim, hutan tropic dan hutan austral. Dalam prinsip ini diakui fungsi ganda hutan

yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, ekologi, cultural dan spiritual

generasi akan datang.

e) “Agenda 21” atau Komisi Pembangunan Berkelanjutan/Commission on

Sustanable Development ( CSD ) : Komisi ini di bentuk pada bulan Desember

1992. Tujuan CSD adalah untuk memastikan keefektifan tindak lanjut KTT Bumi.

Mengawasi serta melaporkan pelaksanaan kesepakatan Konferensi Bumi baik di

tingkat lokal, nasional, maupun internasional. CSD adalah komisi Fungsional

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB/ Economic and Social Commssion(ECOSOC)

yang beranggotakan 53 negara. Agenda 21, sebuah rancangan tentang cara

mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi dan

lingkungan hidup. Telah disepakati bahwa tinjauan lima tahunan majelis Umum

PBB tentang Konferensi Bumi dan Agenda 21 harus dibuat pada bulan Juni 1997,

dalam sidang istimewa rapat Earth Summit + 5, atau Rio + 5 di New York.

          Salah satu hasil KTT Bumi lainnya adalah Agenda 21, yang merupakan

sebuah program luas mengenai gerakan yang mengupayakan cara-cara baru dalam

berinvestasi di masa depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di abad

21. Rekomendasi – rekomendasi Agenda 21 ini meliputi cara – cara baru dalam

mendidik, memelihara sumberdaya alam, dan berpartisipasi untuk merancang

sebuah ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan keseluruhan Agenda 21 ini adalah

untuk menciptakan keselamatan, keamanan dan hidup yang bermartabat. Agenda

21 merupakan “action plan “ di abad 21, yang walaupun tidak mengikat secara

resmi, tetapi memberi arah strategi dan integritas program pembangunan dengan

penyelamatan kualitas lingkungan. Agenda 21 ini disepakati untuk disusun oleh

dan untuk masing-masing negara peserta.

       Pokok – pokok cakupan Agenda 21 yang merupakan program aksi

pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a)  Social and Economic Dimension 

b)   Conservation and Manajement of Resources for Development  

c)  Strengthening the Role of major Group  

d)  Means Of Implementation         Pencapaian utama konferensi  yang

diadakan di Rio de Janeiro, adalah Konvensi Kerja PBB untuk Perubahan

Iklim: United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC).

Konvensi ini menjadi dasar pembahasan perubahan iklim ke depan dan menjadi

dasar penyusunan Protokol Kyoto. Protokol yang merupakan tindak lanjut dari

Konvensi Perubahan Iklim ini merupakan rezim global pertama yang menjadikan

pemanasan global sebagai isi utamanya. Tujuan dari protocol ini adalah

membatasi emisi karbon tiap-tiap negara yang masuk dalam daftar negara Annex

1. Negara – negara ini setidaknya harus mengurangi emisi karbonnya sampai 5

persen dari emisi tahun 1990 . Protokol ini mulai dibuka penandatanganannya di

Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997 dan dinyatakan berlaku mulai 16 Februari

2005. Namun sayang protocol ini dinilai tidak efektif karena mundurnya beberapa

negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia dan kemunculan negara

industri baru, seperti China dan India, yang tidak masuk dalam daftar negara

Annex 1.       

        Bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara dan gas sebagai penyumbang

terbesar polusi planet bumi sekaligus menyebabkan pemanasan global.

Karbondioksida yang merupakan gas buangan dari pembakaran bahan bakar fosil

menyumbang 75 persen penyebab pemanasan global. Efek gas rumah kaca itu

memicu perubahan iklim, badai, banjir dan meningkatnya ketinggian permukaan

laut. Sejumlah negara telah menandatangani Protokol Kyoto, kecuali Amerika

Serikat yang memilih untuk menolak fakta itu. Washington mempunyai argument

bahwa Protokol Kyoto terlalu mahal ongkosnya dan secara tidak langsung

menghindarkan Cina dan India sebagai penyumbang polusi harena percepatan

pembangunannya. Menurut Presiden Afsel, Cina dan AS sama-sama sebagai

pengkonsumsi energy terbanyak di dunia. Diprediksikan konsumsi minyak Cina

malonjak hingga 80 juta barel per hari atau 6 juta barel lebih banyak ketimbang

produksi minyak dunia yang Cuma 74 juta barel.

        Pada tahun 1994 Dewan Bumi (Earth Council ) dibentuk atas inisiatif

Maurice Strong, Sekretaris Jenderal Konferensi Rio dan Mikhail Gorbachev

Presiden Green Cross International. Hal ini merupakan kelanjutan atau produk

KTT Bumi di Rio tahun 1992 untuk memprakarsai perumusan kembali makna

konservasi lingkungan. Di samping itu juga untuk merumuskan

kembalisustainable development  serta berupaya mambangun kesadaran bersama

tentang makna kehidupan di Bumi ini. Komisi Piagam Bumi yang dibentuk tahun

1997, telah merumuskan etika ekologi sebagai landasan pembangunan

berkelanjutan dalam sebuah Piagam Bumi (Earth Charter ). Pada tahun 2000

piagam ini dideklarasikan dan disebarluaskan ke berbagai  penjuru Dunia.

Environment Impact Analysis ( AMDAL )

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pertama kali dicetuskan

berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Undang-undang No.4

tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan amanat pasal 16 tersebut diundangkan pada tanggal 5 Juni 1986

suatu Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL).

Peraturan pemerintah (PP) No.29/ 1986 tersebut berlaku pada tanggal 5

Juni 1987 yaitu selang satu tahun setelah di tetapkan. Hal tersbut diperlukan

karena masih perlu waktu untuk menyusun kriteria dampak terhadap lingkungan

sosial mengingat definisi lingkungan yang menganut paham holistik yaitu tidak

saja mengenai lingkungan fisik/kimia saja namun meliputi pula lingkungan sosial.

Berdasarkan pengalaman penerapan PP No.29/1986 tersebut dalam

deregulasi dan untuk mencapai efisiensi maka PP No.29/1986 diganti dengan PP

No.51/1993 yang di undangkan pada tanggal 23 Oktober 1993. Perubahan

tersebut mengandung suatu cara untuk mempersingkat lamanya penyusunan

AMDAL dengan mengintrodusir penetapan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib

AMDAL dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan demikian

tidak diperlukan lagi pembuatan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL).

Perubahan tersebut mengandung pula keharusan pembuatan ANDAL,

RKL, dan RPL di buat sekaligus yang berarti waktu pembuatan dokumen dapat

diperpendek. Dalam perubahan tersebut di introdusir pula pembuatan dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) ditetapkan oleh Menteri

Sektoral yang berdasarkan format yang di tentukan oleh Menteri Negara

Lingkungan Hidup. Demikian pula wewenang menyusun AMDAL

disederhanakan dan dihapuskannya dewan kualifikasi dan ujian negara.

     1.      Definisi AMDAL

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha

dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau

kegiatan.

     2.      Dasar hukum AMDAL

Sebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No.27/ 1999 yang di dukung

oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dan keputusan kepala

BAPEDAL tentang pedoman penentuan dampak besar dan penting.

     3.      Tujuan dan sasaran AMDAL

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau

kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak

lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan / atau

kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam

secara efisien, meminimumkan dampak negatip dan memaksimalkan dampak

positip terhadap lingkungan hidup.

     4.      Tanggung jawab pelaksanaan AMDAL

Secara umum yang bertanggung jawab terhadap koordinasi proses

pelaksanaan AMDAL adalah BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan).

     5.      Kegunaan Setudi Amdal

·         Bagi Pemerintah :

Membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan

dan   pengelolaan lingkungan dalam hal pengendalian dampak negatif dan

mengembangkan dampakpositif yang meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi,

budaya dan kesehatan masyarakat. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan

dalam tahap perencanaan rinci pada suatu kegiatan Pembangunan.Sebagai

pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada suatu kegiatan

Pembangunan.

·         Bagi Pemrakarsa :

Mengetahui permasalahan lingkungan yang mungkin timbul di masa yang

akan datang dan cara-cara pencegahan serta penanggulangan sebagai akibat

adanya kegiatan suatupembangunan. Sebagai pedoman untuk melakukan

pengelolaan dan pemantauan lingkunganSebagai bahan penguji secara

komprehensif dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk

kemudian mengetahui kekurangannya.

·         Bagi Masyarakat :

Mengurangi kekuatiran tentang perubahan yang akan terjadi atas rencana

kegiatan suatu pembangunan.Memberikan informasi mengenai kegiatan

Pembangunan Industri , sehingga dapat mempersiapkan dan menyesuaikan diri

agar dapat terlibat dalam kegiatan tersebut.Memberi informasi tentang perubahan

yang akan terjadi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dampak positif dan

menghindarkan dampak negatif. Sebagai bahan pertimbangan untuk berpartisipasi

dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.