Upload
dotruc
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIIK INDONESIA
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PRIORITAS JANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K
1. Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional.
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial
Kesehatan untuk Keluarga Miskin.
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas
Cakupan Program Keluarga Harapan.
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya
ke dalam PNPM.
5. Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif
untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan
Kemiskinan.
22
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Latar Belakang
Definisi dan Ukuran Kemiskinanyang Baik dan Handal sangat diperlukan;
* Perencanaan dan pelaksanaanprogram penanggulangan kemiskinan
* Penentuan sasaran yang terukur bagi program* Penilaian efektivitas program
KEMISKINAN adalah isu yang KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Konsep, Pengukuran, Strategi Penanggulangan
Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi
Konsep Kemiskinan
• Siapa orang miskin?• Dimana tinggalnya ?• Mengapa miskin?
Pengukuran & Analisis
• Dimensi yang diukur• Satuan pengukuran• Pendekatan yang
digunakan
Strategi
• Pendekatan• Sasaran• Bentuk intervensi
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KemiskinanKonsumsi
Tingkat konsumsidi bawah garis
kemiskinan
Datakonsumsi
Rumah Tangga
KemiskinanMultidimensi
Dimensi apa saja?Mengukur?
Menggabungkan?
Data untuk setiapdimensi &
pengukurannya
Definisi Kemiskinan
Ukuran Kemiskinan
Data Kemiskinan
Kemiskinan: Suatu situasi dimana suatu standarkehidupan yang “layak” tidak tercapai
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pengukuran Kemiskinan Satu Dimensi(Pendapatan/Konsumsi)
• Kemiskinan pendapatan/pengeluaran merupakan ukurankemiskinan satu dimensi yang paling banyak digunakan, contoh: $1/orang/hari dari Bank Dunia.
Pendekatan Kebutuhan Dasar“ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisiekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
INDIKATOR KEMISKINAN:
• Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah GK.
• Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilaiindeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
• Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaranmengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin
• Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untukmengukur tingkat kemiskinan yaitu:
• Dimana;
• α = 0, 1, 2
• z = GK
• yi = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK( i=1, 2, 3, …, H), yi < z
• H = banyaknya penduduk yang berada di bawah GK
• N = jumlah penduduk
• Jika α = 0, diperoleh Head Count Index (P0), jika α = 1 diperoleh Indeks KedalamanKemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika α = 2 disebut Indeks Keparahan Kemiskinan(Poverty Severity Index-P2).
8
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
… menuju indikatorkemiskinan, seperti:
• Berapa jumlah dan persentasependuduk miskin di suatuwilayah?
• Bagaimana perkembangannya dariwaktu ke waktu?
• Bagaimana tingkat kedalaman dankeparahannya?
Kebutuhan pengukurankemiskinan:
•Definisi kemiskinan yang aplikatif
• Indikator kuantitatif
• Pengukuran objektif
• Pengukuran per kapita didasarkandata survei rumah tangga
• Data tersedia
Dilaksanakan oleh BPS• Sejak tahun 1976• Dengan pendekatan kebutuhan dasar• Menggunakan Data Susenas Modul Konsumsi
PENGUKURAN KEMISKINAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Penentuan Garis Kemiskinan (1/2)
1. GKM (Garis Kemiskinan Makanan)
• Setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori2100 kkal per kapita perhari
• Paket komoditi kebutuhan dasar makanandiwakili oleh 52 jenis komoditi
2. GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan)
• Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (51 jeniskomoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di
perdesaan)
Garis Kemiskinan 2011 (berbeda untuk setiap provinsi)• Nasional: Rp.233.740 per kapita per bulan• DKI Jakarta: Rp.355.480 per kapita per bulan• NTT: Rp.198.553 per kapita per bulan
●
Tidak Miskin
Miskin
Hampir Miskin
●
●
●●
●● A
●
● B●●
●
●
●●
●
Sangat Miskin (kronis)
Komponen Garis Kemiskinan (GK) :
GK = GKM + GKNM
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Garis
KemiskinanNasional:
Rp 234 ribu/kapita/bulan
Sangat
Miskin
Miskin
Hampir Miskin
Tidak Miskin
SANGAT MISKIN, MISKIN
dan HAMPIR MISKIN
Angka Kemiskinan =
Jumlah Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DISTRIBUSI CONDONG/MIRING berarti banyak mereka yang beradadi sebelah kiri distribusi, berada disekitar garis kemisikinan
Source: World Bank
Peningkatan garis kemiskinanSebesar 20%, populasi merekaYang berada di bawah gariskemiskinan meningkat 2 x
2010 DISTRIBUSI PENDAPATAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Di tahun 2009
Total BarisMiskin Hampir
Miskin
Tidak
Miskin
Di
tahun
2008
Miskin 46.71 20.28 33.01 100.00
Hampir
Miskin22.32 21.53 56.15 100.00
Tidak
Miskin5.37 7.65 86.98 100.00
.. akibatnya banyak penduduk keluar masuk kemiskinan
antara tahun 2008 dan 2009, sekitar 53% penduduk miskin tahun 2008 keluardari kemiskinan pada tahun 2009
13
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MASALAH yang dihadapi adalah
Kemiskinan hidup di bawah garis kemiskinan
Kerentanan dapat dengan mudah jatuh ke bawah
garis kemiskinan
Ketidakmerataan perbedaan intensitas dan
jumlah orang miskin antarprovinsi
14
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3 KLASTER
Program Bantuan SosialBerbasiskanKeluarga
Program Bantuan SosialBerbasiskanMasyarakat
PengembanganUsaha Mikrodan Kecil
KLASTER 1 KLASTER 2 KLASTER 3
BLT, PKH, Raskin
Jamkesmas,
Beasiswa
PNPM KUR
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 16
NamaBLSM 2012
Bantuan Tunai
RaskinBeras/ Pangan
JamkesmasAsuransi
kesehatan
BSM Pendidikan
PKHBantuan Tunai
Bersyarat
Jenis transfer TunaiBeras
bersubsidiBiaya pelayanankesehatan gratis
TunaiTunai danbersyarat
SasaranMiskin dan
hampir miskinMiskin dan
hampir miskinMiskin dan
hampir miskinMurid dan RT
MiskinRTSM
JumlahPenerima
18,5 juta RT 17,5 juta RT 18,2 juta RT 4.560.501 1,5 juta RTSM
Jumlah bantuanRp150.000per bulan
14 kg berasper bulan
Tidak terbatasRp561.759per tahun
Rp 1.287.000 per tahun
Lembagapelaksana
utamaKemensos
BULOG danKemendagri
KemenkesKemendiknas,
KemenagKemensos
PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS KELUARGA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17
• Sistem Penetapan Sasaran Nasional adalah suatu sistempenetapan sasaran keluarga yang berhak pendapatkanprogram perlindungan/jaminan sosial dari Pemerintah (Pusatdan Daerah).
• Suatu sistem pentargetan dikatakan yang efektif apabilamampu secara tepat mengurangi exclusion error daninclusion error.
SISTEM PENETAPAN SASARAN NASIONAL
• Keberadaan satu basis data (unified) akan memperbaikiefektivitas Program Perlindungan Sosial
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 18
0
25
50
75
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pers
enta
sePe
ner
ima
Ba
ntu
an
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Hanya sekitar 30% penduduk miskinyang menerima ketiga program
perlindungan sosial
(Raskin, BLT, Jamkesmas)
Raskin
BLT
Jamkesmas
Sumber: Susenas 2009
Efektifitas pentargetan setiap program dapat diperbaiki apabila seluruh program
menggunakan basis data yang sama(unified data base)
EFEKTIFITAS PENTARGETAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SELAMA INI
DaerahPentargetanEfektif
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 19
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
JamkesmasSubsidiSiswaMiskin
Program KeluargaHarapan
Basis Data Terpadu UntukProgram Perlindungan Sosial
Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial
Ditetapkan oleh Kementerian atauPemerintah Daerah penyelenggaraProgram
Kriteria diterapkan kepadaBasis Data Terpadu
Daftar nama dan alamat individu/keluarga/ rumah tangga sasaranmasing-masing program
Raskin
Program Perlindungan Sosial lainnyaDengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagaimana mendapatkan 40% dengan kondisi sosial-ekonomiterendah yang akan dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu
Perlindungan Sosial
20
METODOLOGI PENDATAAN PPLS 2011 (1)
Untuk mendapatkan 40%, maka harus mendata >40%, kemudian dipilih.
Bagaimana mendapatkan daftar (Pre-Listed) yang harus didata?
PETA KERENTANAN(vulnerability map)
Berdasarkan SP 2010 didapatkan 40%
penduduk denganstatus sosial-ekonomi
terendah
PPLS 2008
Mempertimbangkanproporsi kemiskinan
tingkat lokalberdasarkan PPLS
2008
DATA PROGRAM
Daftar RT dariprogram yang sudahberjalan, selama bisadicocokkan denganbasis data utama
(SP 2010)
+ +
Daftar Sementara (Pre-Listed)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 21
METODOLOGI PENDATAAN PPLS 2011 (2)
Bagaimana memastikan bahwaPendataan akan menghasilkan
pentargetan yang efekif?
• Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memverifikasi keberadaanRT yang akan didata.
• Melibatkan masyarakat miskin dalam proses pendataan (consultation with the poor). RT Miskin tahu keberadaan RT miskin lainnya, dan mengurangipengaruh elit lokal dalam pendataanmenambah data rumah tanggamiskin yang belum teridentifikasi dalam daftar awal (pre-printed).
• Petugas BPS di lapangan juga akan mensurvei rumah tangga yang didugamiskin dan belum teridentifikasi dalam daftar awal berdasarkanpengamatan langsung (survey sweeping).
• Pendataan dilaksanakan oleh BPS dengan mengunjungi RT yang termasukdalam daftar pre-listed dan tambahan dari hasil 3 proses di atas
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 22
Hasil PPLS 2011: terkumpul 42,5% RTSelanjutnya ……
BAGAIMANA MEMILIH (misalnya) 30% terendah?
• Modelling indeks kemiskinan dengan Proxy Means Testing (PMT)
• Menggunakan informasi yang ada dalam PPLS, dibuat suatu indeks yang dapatmenunjukkan peringkat RT
Indeks = f (karakteristik rumah tangga)
• Rumah tangga diperingkat menurut indeks yang ada
• Model PMT dibuat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota
Artinya, setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang secara signifikan menentukan indeks
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Jenis cacat
(Isikan
KODE)
Penyakit
kronis/
menahun
(Isikan
KODE)
(11) (12)
No.
Urut
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA
(Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di
rumah tangga ini BAIK DEWASA, ANAK-ANAK,
MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan
identitas)
Hubungan
dengan
kepala
rumah
tangga
(Isikan
KODE)
Nomor urut
keluarga
Hubungan
dengan
kepala
keluarga
(Isikan
KODE)
Jenis
kelamin
1. Laki-
laki
2. Perem-
puan
Status
perkawinan
(Isikan
KODE)
UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS
Kelas
tertinggi
yang
pernah/
sedang
diduduki
Ijazah/STTB
tertinggi
yang dimiliki
(Isikan
KODE)
Bekerja/membantu
bekerja selama
seminggu yl
1. Ya, …. Jam
2. Sementara tidak
bekerja
3. Tidak Stop
Lapangan
usaha dari
pekerjaan
utama
(Isikan
KODE)
Status
kedudukan
dalam
pekerjaan
utama
(Isikan KODE)
II. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA
(1) (2) (3) (5)(4) (6) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. /
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
/
/
/
/
/
/
/
/
PPLS2011.RTPENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 2011
Partisipasi
sekolah
(Isikan
KODE)
10. /
Kode Kolom 9
Status perkawinan:
1. Belum kawin
2. Kawin
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
Kode Kolom 16
Ijazah/STTB
tertinggi
yang dimiliki
0. Tidak punya ijazah
1. SD/sederajat
2. SMP/sederajat
3. SMA/sederajat
4. D1/D2/D3
5. D4/S1
6. S2/S3
Kode Kolom 19
Status kedudukan dalam
pekerjaan utama:
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh
tidak tetap/tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh
tetap/dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
swasta
5. PNS/TNI/Polri/BUMN/
BUMD/anggota legislatif
6. Pekerja bebas
7. Pekerja keluarga/tidak
dibayar
Kode Kolom 12
Penyakit kronis/menahun:
0. Tidak Ada
1. Hipertensi (tekanan darah
tinggi)
2. Rematik
3. Asma
4. Masalah jantung
5. Diabetes (kencing manis)
6. Tuberculosis (TBC)
7. Stroke
8. Kanker atau tumor ganas
9. Lainnya (gagal ginjal, paru-
paru flek, HIV dll)
Kode Kolom 11
Jenis cacat:
0. Tidak cacat
1. Tuna daksa/
cacat tubuh
2. Tuna netra/buta
3. Tuna rungu
4. Tuna wicara
5. Tuna rungu & wicara
6. Tuna netra & cacat
tubuh
7. Tuna netra, rungu &
wicara
Kode Kolom 14
Partisipasi sekolah:
0. Tidak/belum
pernah sekolah
1. SD/SDLB/Paket A
2. M. Ibtidaiyah
3. SMP/SMPLB/Paket B
4. M. Tsanawiyah
5. SMA/SMK/SMALB
Paket C
6. M. Aliyah
7. Perguruan tinggi
8. Tidak bersekolah
lagi
Kode Kolom 18
Lapangan usaha dari pekerjaan utama:
1. Pertanian tanaman 11. Bangunan/konstruksi
padi & palawija 12. Perdagangan
2. Hortikultura 13. Hotel dan rumah makan
3. Perkebunan 14. Transportasi dan
4. Perikanan tangkap pergudangan
5. Perikanan budidaya 15. Informasi & komunikasi
6. Peternakan 16. Keuangan dan asuransi
7. Kehutanan & 17. Jasa pendidikan
pertanian lainnya 18. Jasa kesehatan
8. Pertambangan/ 19. Jasa kemasyarakatan,
penggalian pemerintahan &
9. Industri pengolahan perorangan
10. Listrik dan gas 20. Lainnya
Bulan-Tahun
Lahir
(Masehi)
(7)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Umur
(Tahun)
(8)
Kode Kolom 3
Hubungan dengan
kepala rumah tangga:
1. Kepala rumah tangga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/mertua
7. Famili lain
8. Lainnya
I. PENGENALAN TEMPAT
1. Provinsi
2. Kabupaten/Kota*)
3. Kecamatan
4. Desa/Kelurahan/Nagari*) 6. Nama SLS8. No. urut rumah tangga (dari PPLS2011.LS
Kolom (7) atau PPLS2011.SW Kolom (4)) 10b. Jumlah keluarga
7. Alamat
10a. Jumlah ART
5. Blok Sensus 9. Nama KRT
Kepemilikan
kartu
identitas
(Isikan KODE)
Kode Kolom 10
Kepemilikan kartu
identitas:
0. Tidak memiliki
1. KTP
2. SIM
3. KTP dan SIM
(9)
UNTUK WANITA
USIA
10-49 TAHUN
Apakah
sedang hamil
1. Ya
2. Tidak
8. Tuna rungu, wicara
& cacat tubuh
9. Tuna rungu, wicara,
netra, & cacat tubuh
10. Cacat mental
retardasi
11. Mantan penderita
gangguan jiwa
12. Cacat fisik & mental
1
Kode Kolom 5
Hubungan dengan
kepala keluarga:
1. Kepala keluarga
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Orang tua/mertua
7. Famili lain
8. Lainnya
REPUBLIK INDONESIA
RAHASIABADAN PUSAT STATISTIK
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 24
a.
b.
8a. Sumber penerangan utama
b. Jika listrik PLN (R.8a=1), daya terpasang
1. Listrik PLN 3. Petromak/aladin 5. Lainnya
2. Listrik non PLN 4. Pelita/sentir/obor
1. 450 watt 4. 2.200 watt
2. 900 watti 5. > 2.200 watt
3. 1.300 watt 6. tanpa meteran
10. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar 1. Sendiri 3. Umum
2. Bersama 4. Tidak ada
11. Tempat pembuangan akhir tinja 1. Tangki/SPAL 4. Lubang tanah
2. Kolam/sawah 5. Pantai/tanah lapang/kebun
3. Sungai/danau/laut 6. Lainnya
1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal
yang ditempati1. Milik Sendiri 4. Bebas sewa 7. Lainnya
2. Kontrak 5. Dinas
3. Sewa 6. Milik orang tua/sanak/saudara
3. Jenis lantai terluas 1. Bukan tanah/bambu 2. Tanah 3. Bambu
2. Luas lantai………..m2
III. KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA
4a. Jenis dinding terluas
b. Jika 4a berkode 1 atau 2, kondisi dinding:
a.
b.
1. Tembok 3. Bambu 2. Kayu 4. Lainnya
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
5a. Jenis atap terluas
b. Jika 5a berkode 1, 2, 3, 4 atau 5 kondisi atap:
a.
b.
1. Beton 3. Sirap 5. Asbes 7. Lainnya
2. Genteng 4. Seng 6. Ijuk/rumbia
1. Bagus/kualitas tinggi 2. Jelek/kualitas rendah
………...m2
01. Air kemasan bermerk 07. Sumur tak terlindung
02. Air isi ulang 08. Mata air terlindung
03. Leding meteran 09. Mata air tak terlindung
04. Leding eceran 10. Air sungai
05. Sumur bor/pompa 11. Air hujan
06. Sumur terlindung 12. Lainnya
6. Sumber air minum
1. Membeli 2. Tidak membeli 7. Cara memperoleh air minum
12. Apakah rumah tangga memiliki sendiri aset sebagai berikut
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
a. Mobil 1. Ya 2. Tidak
b. Kapal motor 3. Ya 4. Tidak
c. Perahu motor 1. Ya 2. Tidak
d. Sepeda motor 3. Ya 4. Tidak
e. Sepeda 1. Ya 2. Tidak
f. Perahu 3. Ya 4. Tidak
g. Lemari es/kulkas 1. Ya 2. Tidak
h. Tabung gas 12 kg atau lebih 3. Ya 4. Tidak
i. HP 1. Ya 2. Tidak
Saya menyatakan bahwa informasi ini benar, dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah,
7. Nama responden : .…………………………………………… (…………..……………...…………...) Tanda Tangan
1. Tanggal pencacahan :
IV. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN
4. Tanggal pemeriksaan :
6. Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur,
(…………………...……………………………)Tanda Tangan
.……………………...…… Kode
3. Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur,
(…………………...……………………………)Tanda Tangan
.………………...…………. Kode
Tanggal Bulan Tahun
2 0 1 1
Tanggal Bulan Tahun
2 0 1 1
13. Apakah rumah tangga menjadi peserta program berikut a. Program Keluarga Harapan (PKH) 1. Ya 2. Tidak
b. Beras untuk orang miskin (Raskin) 3. Ya 4. Tidak
c. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 1. Ya 2. Tidak
d. Asuransi Kesehatan lainnya 3. Ya 4. Tidak
e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 1. Ya 2. Tidak
f. Keluarga Berencana (KB) 3. Ya 4. Tidak
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2. Nama pencacah : 5. Nama pemeriksa :
9. Bahan bakar/energi utama untuk memasak 1. Listrik 4. Arang/briket
2. Gas/elpiji 5. Kayu bakar
3. Minyak tanah 6. Lainnya
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 25
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
PrinsipDasar
• Fleksibel mengakomodasi kebutuhan unit intervensiprogram (individu, keluarga, RT)
• Fleksibel mengakomodasi kriteria kepesertaan program (berdasarkan status kesejahteraan, lokasi administrasi, status demografis, dll)
• Pengukuran status kesejahteraan berdasarkan metodeilmiah, kriteria yang comparable dengan mengakomodasikondisi lokal, dan kelengkapan informasi dasar
• Dapat diakses secara luas oleh Program denganmemperhatikan privasi informasi individu/ keluarga/rumah tangga dalam Basis Data Terpadu
Dengan sumber utama dari PPLS 2011, Basis Data Terpadu berisikan nama danalamat 40% rumah tangga di Indonesia dengan kondisi kesejahteraan terendah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 26
Melakukan Riset
MenyediakanLayanan Program
MembangunSistem Informasi
• Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkanoleh Program Perlindungan Sosial , dengan bekerjasama dengan penyelenggara program
• Memberi dukungan teknis kepada pengguna basis data terpadu
• Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologiinformasi
• Penyajian beragam informasi dari basis data terpadumelalui media berbasis teknologi informasi
• Memastikan kesahihan berbagai studi untukmemperbaiki kualitas penetapan sasaran program
• Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatanBasis Data Terpadu
Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL, di bawah SekretariatTNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 27
Untuk keperluan Program, K/L dan Pemda terkait menyampaikan permintaandata kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K, dengan menguraikan:
AKSES TERHADAP BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Sekretariat TNP2K bekerja samadengan K/L dan Pemdamenyiapkan daftar nama & alamatsasaran serta data pendukunglainnya. Data disediakan oleh SekretariatTNP2K tanpa biaya apapun.
Untuk memastikan integritas data diperlukan Nota Kesepakatan
Pemanfaatan Basis Data Terpadu, memastikan bahwa nama & alamatdari Basis Data Terpadu hanya akandipakai untuk keperluan Program
Perlindungan Sosial
• Nama dan tujuan Program yang akan dijalankan• Cakupan dan jenis intervensi (bentuk perlindungan sosial)
yang akan dijalankan• Data pendukung yang diperlukan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 28
Raskin
Jamkesmas
PKH
• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadusebagai basis kepesertaan tahun 2012
• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpaduuntuk ekspansi 2012 menuju 3 juta cakupan tahun 2014
• Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadumulai Juni 2012, dengan metode penyaluran baru
Sekretariat TNP2K telah berkoordinasi dengan beberapa K/L memastikanpenggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial
BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Subsidi Siswa• Komitmen penggunaan, sedang diupayakan teknis
sinkronisasi data dengan Kemdikbud
Pemda• Sejumlah Pemda telah meminta nama & alamat dari Basis
Data Terpadu untuk Program yang dijalankan Daerah
Basis Data Terpadu juga dapat diakses oleh instansi Pemerintah lainnya untukkeperluan khusus seperti monitoring dan evaluasi (contoh oleh UKP4)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 29
• Riset dan Studi untuk memperbaiki ketepatan sasaran Program Perlindungan Sosial di Indonesia, oleh lembaga penelitian danuniversitas
• Pemanfaatan untuk kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang ingin bersinergi dengan kegiatan Pemerintah
• Informasi bagi masyarakat umum mengenai cakupan, sebaran, dan karakteristik Basis Data Terpadu – disajikan secara agregat
Data disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa namadan alamat
PEMANFAATAN LAINNYABASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL