Bank & Lembaga Keuangan

BAB 1

LEMBAGA KEUANGAN

2

LEMBAGA KEUANGANBANK DAN NON BANK

Pengertian lembaga keuangan bank

sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang.

Peran Penting Lembaga Keuangan

Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku – pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (transmission role).

Jenis-jenis lembaga keuangan bank:

• 1. Bank Umum (Konvensional dan Syariah),dan2. Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional dan Syariah).

1. Bank Umum2.

Bank Umum menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 Bank Umum menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diperbaharui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3.

2. Bank Umum Konvensional

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).Kegiatan-kegiatan yang dilakukan :a) Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk :1. Simpanan Giro (Demand Deposit)2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)3. Simpanan Deposito (Time Deposit)

b) Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk :

1.Kredit Investasi2.Kredit Modal

Kerja

c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Services) seperti :

Transfer (Kiriman Uang)Inkaso (Collection)Kliring (Clearing)Save Deposit BoxKerja

3.KreditKonsumsi

Save Deposit BoxCredit/Debit CardValas (Bank Notes) Bank GaransiReferensi BankBank DraftLetter of Credit (L/C)Traveller’s ChequeJual beli surat-surat berharga

13. Pelayanan payment point sepertiPembayaran pajak, telepon, air, listrik, Biaya Pembayaran Ibadah Haji (BPIH), uang kuliah, gaji/pensiun/honorarium, deviden, kupon, bonus/hadiah, tantiem, dll.

14. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi : Pinjaman emisi (underwriter), Penjamin (guarantor), Wali amanat (trustee), Perantara (guarantor), Wali amanat (trustee), Perantara perdagangan efek (pialang/broker), Perdagangan efek (dealer), Perusahaan pengelola dana (invesment company)

15. Jasa-jasa lainnya.Biasanya bentuk-bentuk badan hukum bank umum konvensional yaitu : persero, perseroan daerah, koperasi dan perseroan terbatas.

B. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah adalah BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah:Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah:1. Menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk :a. Giro berdasarkan prinsip wadi’ah;b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah;c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; ataud. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah.2. Menyalurkan dana dalam bentuk :a. Piutang dengan prinsip jual beli meliputi- mudharabah;- isthishna;- ijarah;- salam.

• Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha Bank Umum di atas;

• Melakukan usaha perasuransian;• Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha Bank Umum di atas;

• Melakukan kegiatan usaha secara konvensional.Berdasarkan bentuk hukumnya bank ini dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.

Larangn melakukan kegiatan-kegiatan:

perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:

- mudharabah;- musyarakah;

c. Pembiayaan berdasarkan prinsip qardh:

1. Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual-beli atau hiwalah.

2. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan atau BI yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah;

3. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah;

4. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga dengan prinsip wakalah;

5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah, DLL.

Pengertian lembaga keuangan non bank :

Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

Fungsi lembaga keuangan non bank :

• Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga

• Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon ( dukungan dalam bentuk dana ) • Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon ( dukungan dalam bentuk dana ) dalam usaha patungan

• Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli

Peran – peran lembaga keuangan non bank :

• Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa

• Memperlancar distribusi barang

• Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

Jenis-jenis lembaga keunagan non bank:

• Perusahaan Asuransi : perusahaan yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Contohnya:

• Perusahaan Dana Pensiun ( TASPEN ) : badan hukum yang mengelola dan menjalankanprogram

• Bursa Efek / Pasar Modal : tempat jual beli surat-surat berharga• Bursa Efek / Pasar Modal : tempat jual beli surat-surat berharga

• Perusahaan Anjak Piutang : Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

• pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang.

• Pegadaian : suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

• Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda, didirikan sebuah Bank di Batavia dengan nama De Javasche Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, De Javasche Bank dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Bank Indonesia.

• Pendrian Bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Aria Wiraatmadja, seorang patih dari Purwokerto, tahun 1896. R. Wiraatmadja mendirikan Hulpen Spaar Bank (Bank penolong dan tabungan). Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat.

• Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalama perjalanan sejarah kerajaan dimasa dahulu penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang Valuta Asing (Money Changer). Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang ini kegiatan simpanan. Kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Pengenalan system keuangan di Indonesia

Dalam dunia perbankan di Indonesia kurang waktu belakangan ini mengalami berbagai macam perubahan. Ada 4 macam periode yang terjadi di Indonesia:

• Periode 1988 – 1996Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988, antara lain berupa

relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

• Periode 1997 – 1998Bank Indonesia, pemerintah dan jasa lembaga-lembaga internasional

berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapilitasasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemlikan terhadap 7 bank lainnya.

Langkah yang dilakukan sehubungan dengan itu:

• Memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principles For Effective Banking Supervision yang menjadi standard internasional

• Meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan Real Time Gross Settelements (RTGS)

• Menerapkan bank guarantee scheme untuk melindungi simpanan masyarakat

• Merekstrukturisasi kredit macet

• Melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank BUMN dan bank yang direkap• Melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank BUMN dan bank yang direkap

• Meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru2002 - sekarang

Bebagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif, serta kerjasama produk dengan lembaga lain.

BAB 2

PerkembanganPerkembanganPerbankan &

Arsitektur Perbankandi Indonesia (API)

Langkah-langkah untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan:

• Penyediaan likuiditas kepada perbankan atau dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

• Merekapilitalisasi bank yang memiliki dampak yang signifikan terhdap kebijakannya

• Menutup bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan

• Mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Bank Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

• Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan • Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-undang No 23/1993

Periode 1999 - 2002

Krisis perbankan demikian parah pada kurun waktu 1997-1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

Kondisi Sebelum DeregulasiMasa Kolonial (Wilayah Hindia-Belanda) • Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana

investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik colonial

• Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaanperusahaan besar milik kolonial, seperti giro, garansi bank,pemindahan dana, dll

• Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke • Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah

• Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak dari perusahaan penjajah maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara penjajah

• Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial.

Kondisi Setelah Deregulasi

Kebijakan Deregulasi yang terkait dengan dunia perbankan:

a. Paket 1 Juni 1983b. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBIc. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan

SBPU dan fasilitas diskonto oleh BId. Paket 27 Oktober 1988d. Paket 27 Oktober 1988e. Paket 20 Desember 1988f. Paket 25 Maret 1989g. Paket 29 Januari 1990h. Paket 28 Februari 1991i. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankanj. Paket 29 Mei 1993 tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank

Kondisi saat krisis ekonomi

Indonesia

Pada Juni 1997, Indonesia mulai mengalami pengaruh krisis Thailand. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari US$900 juta, cadangan devisa lebih dari US$20 milyar, dan sektor perbankan yang berjalan dengan baik. Namun sayangnya, ternyata banyak perusahaan Indonesia yang meminjam ke luar negeri atau berutang dalam bentuk dolar AS. Pada Juli 1997 saat Thailand mengambangkan nilai tukar Baht, Rupiah mulai menunjukkan tren bearish. Pada 14 Agustus 1997, Pemerintah RI mengganti kebijakan pertukaran mengambang teratur dengan pertukaran mengambang bebas, akibatnya kebijakan pertukaran mengambang teratur dengan pertukaran mengambang bebas, akibatnya Rupiah terperosok semakin dalam. IMF kemudian datang dengan paket “bantuan” US$23 milyar, tapi tetap saja rupiah semakin anjlok lebih dalam lagi karena adanya pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan US$ yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah besar-besaran. Pasar uang dan bursa efek Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September 1997. Moody’s menurunkan peringkat utang jangka panjang Indonesia menjadi “junk bond”.

Pasca krisis ekonomi

KBRN, Jakarta: Kondisi ekonomi Indonesia pasca Pidato kenegaraan dan pengantar nota keuangan 2014, mengalami sorotan serius. Sejumlah pihak bahkan sudah membandingkan kondisi eokonomi sekarang dengan krisis ekonomi 1997 – 1998.

Kurs mata uang rupiah pada Bank Indonesia kemarin, relative stabil dibandingkan penutupan hari sebeumnya, dan berada di bawah angka sebelas ribu rupiah. Akan tetapi kita tidak tahu, berapa juta dollar per hari yang harus dikeluarkan oleh Bank tetapi kita tidak tahu, berapa juta dollar per hari yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk membelia Rupiah di pasar uang.

Sejumlah pihak memang sangat mengkhawatirkan jatuhnya nilai rupiah terhadap Dollar Amerika. Mereka khawatir krisis ekonomi 1997 - 1998 akan terjadi lagi. Kejatuhan nilai mata uang local terhadap dollar amerika juga terjadi di India dalam beberapa pekan belakangan ini.

Bahkan nilai rupee terus merosot hingga memangkas 12 persen nilainya selama beberapa pekan terakhir. Thailand, sebagai Negara di ASEAN dengan kondisi perekonomian cukup baik, kini juga mengalami resesi ekonomi.

Kondisi perbankan saat ini

JAKARTA

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai, kondisi perbankan saat ini relatif aman, kendati nilai tukar rupiah sudah mencapai 14.200 lebih per dolar AS. Sedangkan jika rupiah menyentuh Rp 15 ribu per dolar AS, kredit bermasalah (NPL) perbankan berpotensi meningkat.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menjelaskan, seperti Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menjelaskan, seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), LPS juga melakukan stress test. Namun, stress test yang dilakukan adalah untuk menguji kesiapan LPS dalam menghadapi risiko pelemahan rupiah. “Kalau stress test yang dilakukan BI dan OJK lebih mengarah pada kesiapan industri perbankan,” jelas dia ditemui di sela acara peluncuran Tabungan Simpel di Jakarta, Selasa (8/9).

Pengertian arsitektur perbankan indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (disingkat API) adalah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tanggal 9 Januari 2004.[1] API diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003[2], dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Enam pilar

Untuk mempermudah pencapaian API maka Bank Indonesia menetapkan enam sasaran yang ingin dicapai yang dituangkan ke dalam enam pilar yang saling terkait satu sama lain[3], yaitu:

Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.internasional.Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.Salah satu kegiatan dalam dalam program API pilar ke-5 ini adalah rencana pembentukan Credit Bureau yang kemudian diberi nama Biro Informasi Kredit[4]Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Program kegiatan API

1. Program penguatan struktur perbankan nasional

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan

3. Program peningkatan fungsi pengawasan

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankanoperasional perbankan

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan

6. Program peningkatan perlindungan nasabah

Tahap-tahap implementasi api

1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional PerbankanOperasional Perbankan

5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

BAB 3

BANK SENTRAL /BANK SENTRAL /BANK INDONESIA (BI)

Tujuan Bank Indonesia (BI)

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro

Tugas Bank Indonesia (BI)

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam hal ini, Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.a. Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. b. Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. c. Peran sebagai Lender of The Last Resort

Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan danad. Kebijakan Nilai Tukar

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. e. Pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional.f. Kredit Program

Dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program yang selama ini dilakukan selanjutnya berada di luar lingkup tugas Bank Indonesia.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran

Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas mengatur dan mengawasi bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan system perbankan yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijkan moneter..

Peran sebagai Lender of The Last Resort

Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

Kebijakan Nilai TukarNilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas

moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997.

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

BAB 4

OTORITAS JASAOTORITAS JASAKEUANGAN

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yg perlu diperhatikan, karena ini lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yg perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan:

• Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.

• Menjaga stabilitas sistem keuangan.

• Melakukan pengawasan non-bank dalam • Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yg sama seperti sekarang.

• Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

Peranan OJK mengawasi Investasi Jangka Panjang Maksimal dengan Turut Intervensi dalam Pokok Perjanjian Invesrasi Jangka Panjang (IJP)

Permasalahan yang banyak terjadi adalah ketika investor selaku konsumen atas IJP ini menyepakati Perjanjian dalam IJP yang umumnya menggunakan bahasa hukum yang sulit untuk dimengerti konsumen awam. Solusinya adalah OJK dapat :

1. mengintervensi atau mengadakan supervisi terhadap klausul-klausul perjanjian IJP yang akan di distribusikan Lembaga Keuangan melalui agen-agennya 3.agennya 3.

2. melakukan seleksi yang ketat dan standarisasi agen-agen Oleh karena itu OJK sebagai lembaga pengawas, harus menerapkan dengan 2 pendekatan dalam melaksanakan fungsi regulatornya, yakni

Contohnya : OJK sudah mengeluarkan Surat Edaran mengenai Penetapan Tarif Premi dan Biaya Akuisisi Asurans

Sejarah terbentuknya OJK

Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan secara history adalah membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundang-undangkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukan lembaga pengawasan sector jasa keuangan independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukanlembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002, dan hal tersebutlah yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan.

Otoritas jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengwasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan, sector Pasar Modal, dan sector IKNB.

Dengan melihat kehadiran OJK nantinya dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipunOJK memliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris akan terdiri atas tujuh dewan komisioner. Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

BAB 5

BANK UMUM & BANKBANK UMUM & BANKPERKREDITAN RAKYAT

Fungsi & Usaha bank umum

Fungsi Pokok Bank Umum

• Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi;

• Menciptakan uang melalui penyaluran kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan investasi;prinsip syariah dan investasi;

• Menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat;

• Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana atau wali amanat kepada individu dan pengusaha;

• Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional;

• Menyediakan jasa penyimpanan barang-barang berharga;

• Jasa-jasa lainnya,misalnya kredit card,trafeler check,transfer dana dsb.

Usaha Bank Umum

1. Menghimpun dana mmasyarakat dalam bentuk simpanan,berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasrkan prinsip syariah3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.4. Membeli,menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :• Surat-surat Wesel,termasuk wesel yang diaseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;• Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan;• Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;• Sertifikat Bank Indonesia;• Obligasi• Obligasi• Surat dagang berjangka waktu sampai satu tahun• Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah;6. Menempatkan dana pada,meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan

menggunakan surat,sarana telekomunikasi,maupun dengan wesel unjuk,cek atau sarana lain;7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;8. Menyediakan penyimpanan barang dan surat berharga;9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak;10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak

dicatat di bursa efek;11. Melakukan anjak piutang,usaha kartu kredit;12. Melakukan kegiatan penyertaan modal;13. Melakukan kegiatan Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit;14. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.

Fungsi BPR

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.Pemerintah.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat

• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

• Memberikan kredit.

• Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana • Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

• Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain

Jenis – Jenis Bank umum

Jenis – Jenis BPR

Perbedaan Bank Umum & BPR• Bank Pengkreditan Rakyat, yaitu bank dengan kegiatan usaha yang dilaksanakannya

secara konvensional atau berdasarkan dari prinsip Syariah sendiri di mana pada kegiatannya tidak ikut memberikan jasa sebagai lalu lintas pembayaran.

• Bank Umum, yaitu bank dengan kegiatan usaha yang dilakukannya secara konvensional berdasarkan dari prinsip Syariah sendiri kegiatannya meliputi pemberian jasa sebagai lalu lintas pembayaran.

• Usaha Bank umum, meliputi perhimpunan dana yang ada pada masyarakat melalui • Usaha Bank umum, meliputi perhimpunan dana yang ada pada masyarakat melalui bentuk simpanan, seperti deposito berjangka, giro, tabungan, sertifikat deposito dan bentuk kegiatan lainnya yang sama seperti contoh tersebut.

• Usaha BPR, meliputi perhimpunan dana yang ada pada masyarakat berbentuk simpanan, seperti tabungan, deposito berjangka maupun bentuk kegiatan lainnya yang sama.

BAB 6

SUMBER &SUMBER &PENGGUNAAN DANA

BANK

Penghimpunan Dana

adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn dengan pihak kreditur.

Sumber- Sumber PenghimpunDana

Perbankan syari’ah merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Oleh sebab itu, bank syari’ah membutuhkan sumber-sumber dana yang akan dikelola. Adapun sumber-sumber dana di bank syari’ah antara lain:

1. Modal, yaitu dana yang diserahkan oleh pemilik. Pada akhir priode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat dipergunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan modal dapat dipergunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya.selain itu, modal juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan.

2. Titipan

3. Investasi

Penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban bila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif.

Pertimbangan penggunaan dana :

1) Risiko dan Hasil

2) Jangka Waktu dan Likuiditas

Alternatif Penggunaan Dana :

1. Cadangan Likuiditas

Cadangan likuiditas ini terdiri dari 2 kategori :

1) Cadangan primer

Aktiva ini ditujukan untuk memenuhi ketentuan reserve requirement Aktiva ini ditujukan untuk memenuhi ketentuan reserve requirement yang ditentukan oleh bank sentral dan juga untuk kegiatan sehari-hari.

2) Cadangan sekunder

Ditujukan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek yang sebelumnya dapat diperkirakanseperti penarikan simpanan dan pencairan kredit serta memperoleh penerimaan.

BAB 7

PRODUK PERBANKANPRODUK PERBANKAN(LANDING, FUNDING& JASA LALU LINTAS

PEMBAYARAN)

Transfer:

adalah pemindahan dana antar rekening disuatu tempat ketempat yang lain,baik untuk n kepentingan nasabah (debitur/nondebitur) dan atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.mengajukan permohonan pengiriman uang.

Inkaso:adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran

atas surat/document berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah wesel, cek bilyet giro, kuitansi, surat promes/aksep dan hadiah undian.

Bank Garansi:

adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan atau perusahaan), apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji.

Leter Of Credit:adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas

permintaan pembeli/importer yang ditunjukkan kepada permintaan pembeli/importer yang ditunjukkan kepada penjual/eksportir/beneficiary melalui advising/conforming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut dipenuhi.Letter of credit merupakan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar atau mempermudah pelayanan arus barang. Baik arus barang dalam negeri (antarpulau) maupun arus barang antarnegara (eskpor-impor).

Wali Amanat:

adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus.

Kliring:adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang

dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya mudah dan aman serta untuk memperlancar pembayaran giral.

Pengertian Kredit:

adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Pertimbangan Penyaluran Dana:Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam

bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:1. Perizinan dan legalitas

Bentuk-bentuk perizinan dan legalitas yang harus dipenuhi debitor sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah, antara lain:- Mendirikan Bangunan (IMB)- Angka Pengenal Eksportir Terbatas- Surat Izin Tempat Usaha- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi- Sertifikat Tanah- Tanda Daftar Perusahaan

2. Karakter

Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya dimasa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indicator, antara lain adalah:- Profesi- Penampilan- Lingkungan social- Pengalaman- Tindakan atau perilaku di masa lalu- Tindakan atau perilaku di masa lalu

3. Pengalaman dan manajemenPengalaman dan manajemen nasabah sangat memengaruhi

kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank.

4. Kemampuan teknis

Factor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya adalah:- Tersedianya bahan baku- Adanya tenaga ahli- Ketersediaan mesin dan peralatan- Tempat usaha yang memenuhi syarat- Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan- Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan- Tingkat penguasaan teknologi

5. PemasaranApabila nasabah tidak berhasil menjual produknya,

nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.

6. Social

Keberadaan kegiatan yang yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Pihak bank harus ekstra hati-hati apabila dampak yang ditimbulkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat.

7. KeuanganSehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah

dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangannya, dan keadaan keuangan nasabah dapat dilihat melalui laporan keuangannya.

Jenis – Jenis Kredit:

• Dilihat dari segi kegunaan:

1) kredit investasi

2) kredit modal kerja

• Dilihat dari segi tujuan kredit:

1) kredit produktif

2) kredit konsumtif. 3) kredit perdagangan

• dilihat dari segi jaminan:

1) kredit dengan jaminan

2) kredit tanpa jaminan

• dilihat dari segi sektor usaha:

1) kredit pertanian,

2) kredit peternakan,

3) kredit industri,

4) kredit pertambangan,

5) kredit pendidikan, 2) kredit konsumtif. 3) kredit perdagangan

• dilihat dari segi jangka waktu:

1) kredit jangka pendek

2) kredit jangka menengah

3) kredit jangka panjang

5) kredit pendidikan,

6) kredit profesi,.

7) kredit perumahan

BAB 8

BANK UMUMBANK UMUMBERDASARKAN

PRINSIP SYARIAH

Dasar HukumKemunculaan perbankan syariah diawali dengan disahkannya

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menggantikan undang-undang perbankan sebelumnya yakni Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya dikeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 ditegaskan bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan No. 7 tahun 1992 ditegaskan bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksana mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999.

Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature Islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Isitilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang Undang No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran . Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari’ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al Hadist

Perbedaan Bank Konvesional &Bank Syariah

1. Akad• Semua transaksi yang dilakukan di bank syariah harus berdasarkan akad yang

dibenarkan oleh Syariah Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti akad al-mudharabah (bagi hasil), al-musyarakah (perkongsian), al-musaqat (kerja sama tani), al-ba’i (bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa), dan al-wakalah (keagenan).

• Untuk bank konvensional, surat penjanjian dibuat berdasarkan hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia.sedang berlaku di Indonesia.

2. Keuntungan• Bank syariah mengunakan pendekatan bagi hasil (al-mudharabah) untuk

mendapatkan keuntungan, sementara bank konvensional justru mengunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan.

• Pada bank konvensional, “bunga” yang diberikan kepada nasabah Sebenarnya berasal dari keuntungan bank meminjamkan dana kepada nasabah lain dengan “bunga” yang lebih besar.

3. Pengelolaan Dana

• Bank syariah akan menolak untuk menyalurkan kredit yang diinvestasikan pada kegiatan bisnis yang melanggar hukum Islam, seperti perniagaan barang-barang haram, bunga (riba), perjudian (maisir), dan manipulatif (ghahar).

• Sementara bank konvensional akan menyalurkan kredit tanpa harus mengetahui dari mana atau kemana uang tersebut disalurkan, selama debitur bisa membayar cicilan dengan rutin.

4. Hubungan Bank & Nasabah

• Nah, kalau di bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra alias partner. Hal ini dikarenakan bank dan nasabah diikat dalam “akad” yang sangat transparan. Tak heran banyak nasabah yang mengaku kalau hubungan emosional mereka lumayan kuat dengan banknya.

• Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank lebih pada hubungan kreditur dan debitur. Namun akhir-akhir ini mereka juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan nasabah.

5. Promosi

• Bank syariah yang menerapkan sistem cicilan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan bank yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah saat akad kredit. Selain itu, konten promosi bank syariah juga harus disampaikan promosi bank syariah juga harus disampaikan jelas, tidak ambigu, dan transparan.

• Bank konvensional punya banyak promosi untuk menarik nasabah. Seperti suku bunga fixed rate rendah untuk KPR sebelum akhirnya memberikan suku bunga jenis floating rate.

Kegiatan Usaha Bank SyariahBank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

· Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :

· Giro berdasarkan prinsip wadi’ah

· Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah

· Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah

· Melakukan penyaluran dana melalui :

· Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah,istishna,ijarah,salam, dan jual beli lainnya.

· Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip murabahah,istishna,ijarah,salam, dan bagi hasil lainnya.

· Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihaka lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah

· Melakukan pemnempatan dana dari nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasrkan prinsip ujr

· Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujr

· Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah

· Melakukan kegiatan lain seperti :· Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip

harf· Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip

musyarakah atau mudharabah pada bank atau pentyertaan lain

· Bertindak sebagai pendiri dana pensuin dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku· Membeli surat-surat berharga pemerintah atau Bank Indonesia

· Memberikan jasa

· Memindahkan uang untuk kepentingan diri sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah

· Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah

. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yang amanah

ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku· Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu

menerima dana yang berasal dari zakat,infak,shadaqah,wakaf,hibah dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak

· Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional

BAB 9

LEMBAGA PENJAMINLEMBAGA PENJAMINSIMPANAN

Bentuk & Status lembaga penjaminsimpanan

• LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

• LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.Simpanan.

• LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

• LPS bertanggung jawab kepada Presiden.• LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai

kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

Fungsi Lembaga penjaminSimpanan (LPS)

• Menjamin simpanan nasabah penyimpan.• Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai

dengan kewenangannnya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.

• Melaksanakan penjaminan simpanan.• Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif

memelihara stabilitas sistem perbankan.• Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan

penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang Lembaga PenjaminSimpanan (LPS)

• Menetapkan dan memungut premi penjaminan.• Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.• Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.• Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank,

dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.• Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka

4.4.• Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.• Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi

kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.• Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.• Menjatuhkan sanksi administratif.

Pesertaan

• Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.

• Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.

• Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

Klaim penjamin

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

BAB 10

PASAR UANGPASAR UANG&

PASAR MODAL

Pasar Uang (Money Market)

Pasar uang didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Pasar ini disebut juga sebagai pasar valuta asing /valas/foreign exchange/forex. Resiko yang ada pada pasar ini relatif besar dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, namun demikian keuntungan yang mungkin diperoleh juga relatif besar. Contoh adalah transaksi forex di BEJ, BES, agen forex, di internet, dan lain-lain. Fungsi pasar uang adalah sebagi sarana alternatif, khususnya lain. Fungsi pasar uang adalah sebagi sarana alternatif, khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan nin keuangan dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang dimaksud dengan kelebihan likuiditas adlaah lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk dana segar, baik berupa kas maupun dalam bentuk-bentuk suarat-surat berharga dengan jangka waktu satu tahun.

Tujuan Pasar Uang

• Dari pihak yang membutuhkan dana:

1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.4. Sedang mengalami kalah keliring.

• Dari pihak yang menanamkan dana:

1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu.

2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan.

3. Spekulasi.

Instrumen Pasar Uang

• Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Sertifikat Bank Indonesia merupakan jenis surat berharga yang

dikeluarkan oleh bank indonesia selaku bank sentral, yang dimaksudkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan bank Indonesia mengelurkan sertifikat tersebut adlah mengurangi peredaran uang didlam masyarakat.

• Suarat Berharga Pasar Uang• Suarat Berharga Pasar UangSurat Berharga Pasar Uang (SBPU) adlah surat berharga yang

dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adanya SBPU ini adalah menigkatkan likuiditas bank umum dan untuk menekan laju inflasi.

• Sertifikat DepositoSertifikat deposito merupakan semacam surat berharga yang

dikeluarkan oleh Bank dalamnilai nominal tertentu sebagai suart atas unjuk.

Pengertian Pasar Valuta Asing

Pasar Valuta Asing atau yang biasa disebut Valas, adalah pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasioanal, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian (exposure of risk) akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang.

Tujuan Melakukan TransaksiValuta Asing (Valas)

• Untuk mempertahankan daya beli• Sebagai transaksi pembayaran• Pengiriman ke luar negeri• Mencari keuntungan

Jenis-Jenis Transaksi Valas

• Transaction Spot (transaksi spot)• Transaction Spot (transaksi spot)• Forward Transaction (Transaksi berjangka)• Swap Transaction (Transaksi Swap)• Option Transaction (Transaksi Opsi

Margin Tranding

adalah darah kehidupan (lifeblood). Di pasar saham, margin merupakan fasilitas yang yang diberikan perusahaan Pialang atau broker saham kepada investor. Namun, pinjaman ini tidak harus dikembalikan secara terjadwal, sebagaimana pinjaman dari bank.

Pengertian Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal menurut Undang-undang No. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Modal (Capital Market) dapat juga diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.

Perkembangan Pasar Modal

[Desember 1912]Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda

[1914 – 1918]Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I

[1925 – 1942]Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya

[Awal tahun 1939]Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup

[1942 – 1952]Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II

[1956]Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif

[1956 – 1977]Perdagangan di Bursa Efek vakum

[10 Agustus 1977]

Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

[1977 – 1987]

Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal

[1987][1987]

Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia

[1988 – 1990]

Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat

[2 Juni 1988]

Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer

[Desember 1988]

Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal

[16 Juni 1989]

Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya

[13 Juli 1992]

Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ

[22 Mei 1995]

Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)

[10 November 1995]

Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996

[1995]

Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya

[2000]

Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia

[2002]

BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)

[2007]

Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)

[02 Maret 2009]

Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG

Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal

• Lembaga-lembaga Pemerintah

Merupakan lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan dan diperbantu untukmendukung dan memperlancarr proses perdagangan efek di pasar modal, mulai dari rrencana emisi sampai kepada penjualan efeknya. Lembag ayang terkait adalah :

a. Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM)

b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

• Lembaga Swasta

lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat degnan pasar modal antara lian :lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat degnan pasar modal antara lian :

1. notaries

2. akuntan publik

3. konsultan hokum

4. penilai

5. konsultan efek

Proses Penawaran Umum (GoPublic)

adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat (publik). Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik / terbuka.di bursa menjadi perusahaan publik / terbuka.

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

3. Tahap Penawaran Saham

4. Tahap Pencatatan saham di Bursa Efek

Proses Pencattan Bursa EfekIndonesia

Saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditempatkan di dua papan pencatatan, yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan. Setiap jenis papan memiliki syarat pencatatan yang berbeda. Papan Utama ditujukan untuk saham perusahaan tercatat yang berskala besar, yang memiliki aktiva bersih minimal Rp100 miliar. Sementara Papan Pengembangan hanya mensyaratkan minimal ekuitas bersih Rp5 miliar.

Papan Pengembangan dibuat untuk mencatat saham perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, atau saham-saham yang dikategorikan sebagai perusahaan yang perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, atau saham-saham yang dikategorikan sebagai perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuntungan.

Jumlah investor juga menentukan penempatan saham di kedua papan. Untuk bisa dicatat di Papan Utama, jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000, sementara pada Papan Pengembangan, saham yang dicatat diimiliki minimal 500 pemegang saham.

Jenis-jenis Produk dalam pasarmodal

A. Saham (stock)saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan atau bukti penyertaan modal

disuatu perusahaan.B. Obligasi (bonds)

Obligasi meupakan bukti pengakuan utang suatu perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta. Hal ini berbeda dengan saham yang merupakan bukti kepemilikan.

C. Opsi (optium)Opsi merupakan surat berharga turunan dari berbagai suat berharga yang sebenarnya

seperti saham dan obligasi. Opsi bernlai selama derivatif dari aset finansial tersebut. Opsi tidak begitu dikenal di Indonesia. Oleh sebab itu, di BEJ opsi belum atau tidak diperjual belikan. Namun seperti saham dan obligasi. Opsi bernlai selama derivatif dari aset finansial tersebut. Opsi tidak begitu dikenal di Indonesia. Oleh sebab itu, di BEJ opsi belum atau tidak diperjual belikan. Namun di Amerika Serikat dan Eropa opsi banyak diminati karena jumlah yang diperjualbelikan, harga dan jangka waktunya ditentukan oleh pemegangnya.

D. Rait (right)Rait merupakan surat berharga turunan dari efek sebenarnya, yang menyerahkan hak

kepada pemilik saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan perusahaan efek dengan jumlah dan harga tertentu. hak tersebut dimaksudkan agar mempertahankan perbandingan kepemilikan saham, bagi pemilik saham lama.

sehubungan dengan right atau sertifikat bukti rait. raightissue artinya hak pemegang saham lama untuk memesan efek terlebih dahulu dalam kegiatan pemasaran umum terbatas.hak memesan efek terlebih dahulu tidk dengan sendirinya dapat dilakukan. Sebelumnya harus ada persetujuan dari badan pengawas pasar modal dan pemilik saham mayorits.

BAB 11

LEMBAGALEMBAGAPEMBIYAYAAN

Sewa guna usaha

(leasing) atau sering disingkat SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (finance lease) maupun tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Hak opsi adalah hak untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.bersama.

Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian SGU, hak milik atas barang modal berada pada perusahaan pembiayaan.

Perkembangan Leasing diIndonesia

kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan surat keputusan bersama Menteri keuangan, Menteri perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep.122/MK/IVi2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 301 Kpb/II74 tertanggal 7 januari 1974 tentang perizinan usaha Leasing. Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan no.6491MKIIV/5/1974 tertanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Untuk mendukung perkembangannya, Menteri keuangan mengeluarkan surat keputusan Nomor 650/MK/IV/511974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan Pajak Penjualan dan besarnya Bea Materai terhadap Usaha Leasing. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988 atau disebut Pakdes 20 1998 kegiatan usaha Leasing termasuk dalam perusahaan pembiayaan. Di samping itu, Keppres Nomor 61 tahun1988 dan keputusan menteri keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 merupakan bagian dari Pakdes 88 dimana lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau dimana lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20 tahun 1988 dengan keputusan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, dimana jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut :

• Perusahaan swasta nasional sebesar Rp 3 miliar• Perusahaan patungan Indonesia asing sebesar Rp 10 miliar• Koperasi sebesar Rp 3 miliar

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)

Pengertian Anjak Piutang

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988,perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.Secara umun anjak piutang (factoring) dapat di definisikan sebagai kontrak dimana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain :

a. Jasa pembiayaana. Jasa pembiayaanb. Jasa pembukuanc. Jasa penagihan piutangd. Jasa perlindungan terhadap resiko

Untuk itulah klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Sedangkan pengertian anjak piutang menurut Perpres no. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan piutang tersebut.

Kegiatan Anjak Piutang

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan pasal 4 bahwa:

(1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

(2) Kegiatan anjak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (Without Recourse) dan Anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang(With Recourse).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kegiatan perusahaan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri dan penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang klien. Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1251 Tahun 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan anjak piutang terdiri dari :

1) Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu.2) Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan.3) Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan.

Perusahaan yang terlibat dalamperusahaan Anjak Piutang

Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai (factor). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual) untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, debitur. Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.

Pengertian Pengadaian

Pengadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai . Menurut hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pengadaian. Dalam hukum tersebut juga termuat pembelian hak kepada pengadaian untuk melakukan penjualan (lelang) atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak menebus jaminannya.

Pengadaian merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara yanga memberikan layanan kepada masyarakat umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan peraturan perusahaan.

∞ Modal pengadaian berasal dari kekayaan negara serta tidak terbagi atas saham-saham.∞ Perum pengadaian didirikan untuk meningkatkan kesejehteraan rakyat.

Kegiatan Pegadaian

Kegiatan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga pembiayaan berdasarkan hukum gadai dalah melakukan aktivitas pembiayaan dan menawarkan produk berupa sejumlah jasa non-gadai.

Pembiyaan pada pegadaian adalah aktivitas penyaluran dana yang berasal dari modal perusahaan atau dana-dana yang berhasail dihimpun oleh Perum Pegadaian. Pegadaian memiliki misi utama yang bersifat social, yaitu membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, berupa bantuan keuangan masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, berupa bantuan keuangan untuk tujuan yang mendesak.

Prosedur dalam lembag pembiayaan ini sangat sederhana. Yakni, pihak yang berhutang membawa jaminan berupa barang bergerak untuk kemudia ditukarkan dengan sejumlah dana yang sesuai dengan nilai taksiran, dana pembiyaan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Perum Pegadaian menerima pendapatan berupa bunga dan biaya lainnya atas pembiyaan ini. Pendapatan dari binga merupakan pendapatan yang dominant dibandingkan dengan aktivitas Perum Pegadaian lainnya.

Pihak yang Terlibat dan fasilitasyang di berikan oleh perusahaana.Nasabah

nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi

b.Petugas Penaksir

c.Kasir

pemegang kas (uang); orang yg bertugas menerima dan membayarkan uang

Fasilitas Yang Diberikan olehPerusahaan Pegadaian

a)Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunakan untuk : gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.

b)Penyaluran dana

Pengunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan datas dasar hukum gadai. Lebih Pengunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan datas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap ,dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

c)Investasi lain

Kelebihan dana (idle fund) yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sebagai contoh, Perum Pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi dibidang property, seperti kantor dan took. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pengembang (developer), kontraktor, dan lain-lain.

BAB 12

PERUSAHAANPERUSAHAANASURANSI DAN DANA

PENSIUN

Usaha dan Karakteristik Asuransi

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (risk transfer mechanism), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (financial security) serta ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya (Morton:1999).

Pada dasarnya, polis asuransi adalah suatu kontrak yakni suatu perjanjian yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung, dimana pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu dari tertanggung.

Jenis-jenis resiko dan resiko-resikoyang dapat diasuransikan

1. Risiko Umum. Berarti ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan dengan kata lain, resiko murni adalah suatu yang terjadi tidak juga memberikan keuntungan

.2. Risiko spekulatif atau speculative risk. Adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, antara lain peluang mengalami kerugian financial, dan peluang memperoleh keuntungan.peluang memperoleh keuntungan.

3. Risiko individu

• Risiko pribadi adalah resiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan yang dapat disebabkan mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.• Risiko harta adalah terjadi kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, dimana adanya peluang harta tersebut hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya suatu harta berarti suatu kerugian financial.• Risiko tanggung gugat adalah resiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain

Jenis-jenis Asuransi

Asuransi jiwa

Asuransi jiwa memberikan keuntungan finansial kepada orang yang ditunjuk atas kematian tertanggung. Berbagai bentuk asuransi jiwa yang dikeluarkan.

Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan sebuah produk asuransi yang khusus menangani masalah kesehatan akibat suatu penyakit dan menanggung proses perawatan kepada pada anggota asuransi nya. suatu penyakit dan menanggung proses perawatan kepada pada anggota asuransi nya.

Asuransi kendaraan

Yang paling populer asuransi mobil. yaitu asuransi terhadap cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan pada kendaraan orang lain yang disebabkan oleh kendaraan tertanggung.

Asuransi kepemilikan rumah dan properti

Asuransi pemilik rumah 'melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, asuransi properti pribadi melindungi terhadap kehilangan, atau kerusakan, barang-barang tertentu milik pribadi..

Asuransi pendidikan.

Ini merupakan salah satu jenis asuransi yang paling populer saat ini. asuransi pendidikan merupakan sebuah solusi cerdas untuk menjamin kehidupan menjadi lebih baik.

Dana Pensiun & Karakteristik Usahanya

Dana pensiun adalah hak seseoarng untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan.

Karakteristik Dana Pensiuna. Hasil investasi mengikuti hasil kelolaan dana yang dilakukan oleh manager investasi dengan beragam pilihan penempatan investasiberagam pilihan penempatan investasib. Hasil investasi dikenakan beberapa ragam biaya tergantung DPLK / DPPK. Beberapa biaya umum adalah biaya pendaftaran, biaya pengelolaan, biaya penarikan, biaya pemindahan investasi dan jenis lainnyac. Hasil investasi akan dikenakan pajak progresif sesuai UU no. 11 / 1992 mengenai dana pensiund. Peserta / nasabah akan mendapatkan laporan hasil kelolaan dana dan iuran pokok melalui berbagai pilihan cara korespondensi surat, online interest, hotline telepon dan cara – cara lain

Program Pensiun Iuran Pasti & Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun

Besar manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dengan Besar manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dengan rumus tertentuIuran merupakan hasil estimasi kebutuhan biaya untuk merealisasikan manfaat pensiun berdasarkan perhitungan aktuaris, berfluktuasiBersifat Paternalistik : Pemberi kerja menanggung semua/sebagian besar risiko, termasuk risiko investasiPencatatan dana : dana agregatTermasuk program pensiun lain yang bukan PPIP

Metode Perhitungan Manfaat & Premi bagi masing-masing Program Pensiun

a) Metode Pay As You Goo Tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun.o Manfaat ditetapkan dan belum dijanjikan.o Pensiun merupakan begian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha.

b) Metode sistem pendanaano Single Premium Fundingü 2 % dari gaji tahun tersebut.ü 2 % dari gaji rata-rata terakhir sebesar 30.000 / bulan.o Level Pre Funding

BAB 13

LEMBAGA KEUANGANLEMBAGA KEUANGANINTERNASIONAL

Bank Dunia

Bank Dunia adalah lembaga internasional yang membantu negara-negara dengan pembiayaan dan nasihat keuangan. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara berkembang merancang pembangunan ekonomi rencana untuk membangun infrastruktur dan ekonomi rencana untuk membangun infrastruktur dan ekonomi mereka untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup bagi warga negara mereka. Hal ini juga membantu memfasilitasi investasi internasional.

Bank Pembangunan Asia

Bank Pembangunan Asia (bahasa Inggris: Asian Development Bank, ADB) adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank ini didirikan pada 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara.didirikan pada 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara.

Kantor pusatnya terletak di 6 ADB Avenue, Kota Mandaluyong, Metro Manila, Filipina.

ADB memiliki banyak kantor di seluruh dunia.

7