KHULU DI PALEMBANG
Kronologi Terjadinya Khulu Informasi mengenai penerapan khulu di
Kota Palembang dapat ditelusuri dari berbagai kasus khulu yang
pernah terjadi, termasuk yang terdokumentasikan di Pengadilan Agama
Kelas 1A Palembang yang merupakan lembaga hukum Islam yang memiliki
wewenang untuk mengadili permasalahan khulu tersebut. Permasalahan
yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1A
Palembang adalah permasalahan cerai gugat, yaitu seorang isteri
yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Fakta tersebut
sebagaimana yang diperlihatkan dalam publikasi putusan Pengadilan
Agama Kelas 1A Palembang yang menyebutkan bahwa di bulai Mei tahun
2011 terdapat 160 perkara cerai talak dan 343 perkara cerai gugat.
Namun, mayoritas perkara cerai gugat yang terjadi di Palembang
diadili oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sebagai perkara
perceraian biasa. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A
Palembang yang di dalamnya menyinggung mengenai khulu atau talak
tebus, terdiri dari tiga bentuk. Pertama, perkara cerai gugat yang
di dalam perkaranya terdapat ikrar dari tergugat (suami) bahwa ia
siap melakukan ikrar talak khulu bila pengadilan memintanya.
Penulis menemukan perkara dalam bentuk ini di Pengadilan Agama
Kelas 1A Palembang sebanyak satu perkara. Kedua, tergugat (suami)
mengajukan talak tebus (khulu) kepada penggugat (isteri) dalam
perkembangan proses perkara cerai gugat yang dijalaninya. Penulis
menemukan perkara dalam bentuk ini di Pengadilan Agama Kelas 1A
Palembang sebanyak satu perkara. Ketiga, talak khuli (bersifat
khulu) yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat telah melanggar
shighat talik talak. Penulis menemukan perkara dalam bentuk ini di
Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sebanyak delapan perkara.
Selanjutnya penulis
akan memaparkan kronologi kasus dari masing-masing bentuk
tersebut sebanyak satu perkara.
Perkara Siap Ikrar Talak karena Khulu Berikut ini adalah perkara
cerai gugat yang dalam proses hukumnya terdapat pernyataan kesiapan
tergugat untuk mengajukan ikrar talak sebagai bagian dari mekanisme
khulu. Kronologi perkara ini berdasarkan surat gugatan yang
diajukan penggugat tertanggal 27 September 2010 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
Nomor 1127/Pdt.G/2010/PA.Plg. Penggugat berumur 32 tahun, bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan terakhir setingkat
strata satu (S1) dan bertempat tinggal di Kota Palembang. Tergugat
berumur 35 tahun, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
pendidikan terakhir setingkat strata dua (S2) dan bertempat tinggal
di Kota Palembang. Keduanya menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 di
Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 874/84/X/2009
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
kecamatan Sako Palembang. Tergugat tidak membaca sighat talik talak
setelah akad nikah dengan alasan tergugat trauma dengan
perceraiannya yang terdahulu, tetapi ia berjanji akan
menandatanganinya. Namun, tergugat tidak pernah menandatangani
sighat talik talak tersebut, bahkan tergugat sangat marah serta
tidak di rumah selama semalam ketika penggugat meminta untuk
menandatanganinya. Keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat
setelah menikah dan belum mempunyai anak. Perjalanan pernikahan
mereka selanjutnya diwarnai dengan keheranan penggugat terhadap
tergugat. Pada awalnya, penggugat berusaha berbaik sangka karena
tergugat mendapat tugas kantor ke luar daerah pada dua bulan
pertama pernikahan sehingga intensitas pertemuan mereka berdua
rendah. Namun, penggugat masih diliputi keheranan terhadap tergugat
ketika ia sudah tidak lagi memiliki tugas kantor ke luar daerah
pada
bulan ketiga, mengingat mereka berdua adalah sepasang pengantin
baru. Keheranan penggugat terhadap tergugat disebabkan oleh hal-hal
berikut: Tergugat hanya mau menggauli penggugat satu hingga dua
kali dalam
sebulan. Tergugat tidak pernah mau bercengkerama dengan
penggugat sebagaimana
layaknya suami isteri dengan alasan tergugat bukanlah tipe
lelaki romantis. Menimbang alasan tergugat tersebut, maka penggugat
mencoba bersikap romantis terhadap tergugat, tetapi penggugat
membalasnya dengan mendorong penggugat untuk menjauh dan
menceramahi penggugat bahwa tindakannya seperti pelacur. Setelah
berkali-kali diperlakukan demikian, penggugat juga pernah
berlaku
sopan sebagaimana yang diminta tergugat dengan cara tidak
menyentuh tergugat. Namun, tergugat tidak juga mau menyentuh
penggugat meski penggugat sudah berlaku sopan. Tergugat memiliki
beberapa adik laki-laki angkat yang sering berkonsultasi ke
rumah tergugat, akan tetapi ada seorang dari adik laki-laki
angkat tergugat yang berumur 20 tahun yang memiliki jadwal wajib
setidaknya dua kali dalam seminggu untuk berkonsultasi dengan
tergugat. Adik angkat tersebut selalu berkonsultasi dengan tergugat
dalam kamar kerja tergugat dari sore sampai larut malam dengan
kondisi pintu kamar dikunci. Setiap kali penggugat bertanya kepada
tergugat mengenai apa yang mereka bicarakan dan lakukan dalam kamar
kerja yang dikunci tersebut, tergugat marah kepada penggugat dan
dengan sinisnya berkata bahwa tergugat tidak pernah mau tahu urusan
penggugat, jadi penggugat jangan selalu mau tahu urusan tergugat.
Tapi pada satu kesempatan, tergugat pernah mengatakan bahwa
aktifitas konsultasi juga disertai dengan kegiatan latihan
pernafasan dan pijat refleksi. Ibu tergugat pernah menelepon teman
tergugat untuk menasehati adik angkat
tergugat supaya jangan terlalu sering konsultasi. Hal tersebut
membuat tergugat marah
kepada ibu tergugat dan penggugat. Konsultasi lalu dilakukan di
ruang kerja tergugat, tetapi setelah dua minggu konsultasi kembali
dilakukan di rumah tergugat. Kondisi rumah tangga tersebut menjadi
sebab percekcokan yang terjadi hampir tiap hari sejak bulan ketiga
pernikahan. Puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 30 April
2010, yang berujung kata talak dari tergugat dan diantarkannya
penggugat ke rumah orang tua penggugat atas permintaan penggugat.
Sejak hari itu, baik penggugat maupun tergugat sudah tidak ada niat
lagi untuk melanjutkan rumah tangga. Penggugat mulai mengurus surat
izin cerai kepada atasan setelah tiga bulan 19 hari pisah rumah.
Berdasarkan hal-hal tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga penggugat
berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap tergugat ke
Pengadilan Agama Kota Palembang. Berdasarkan status penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka penggugat telah memperoleh surat
izin perceraian dari atasan penggugat. Selanjutnya dalam
persidangan, tergugat menyampaikan jawaban tertulis atas gugatan
penggugat, yang salah satu isinya adalah pernyataan bahwa tergugat
siap untuk mengikrarkan talak bila majelis hakim berpendapat bahwa
putusnya perkawinan keduanya adalah karena khulu.
Perkara Pengajuan Talak Tebus oleh Tergugat Berikut ini adalah
perkara cerai gugat yang di dalamnya terdapat pengajuan talak tebus
oleh tergugat berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat
tertanggal 10 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Nomor 0768/Pdt.G/2010/PA.Plg.
Penggugat berumur 25 tahun, bekerja sebagai pedagang dengan
pendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
bertempat tinggal di Kota Palembang. Tergugat berumur 30 tahun,
bekerja sebagai buruh dengan pendidikan
terakhir setingkat Sekolah Dasar (SD) dan bertempat tinggal di
Kota Palembang. Keduanya menikah secara sah pada tanggal 14
Desember 2003 di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir
(sekarang Ogan Ilir) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
40/40/I/2004 tertanggal 17 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Palembang. Tergugat mengucapkan
sighat talik talak setelah akad nikah yang isinya sebagaimana yang
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut. Pada awalnya,
penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama
lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah
kontrakan di Jalan Faqih Usman sampai berpisah. Penggugat dan
tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri
dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 tahun yang
tinggal bersama penggugat pada saat perkara ini diajukan. Pada
awalmya, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan
harmonis selama lebih kurang lima tahun, setelah itu rumah tangga
penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena
tergugat selalu memaksakan kehendaknya sendiri (egois) dan tergugat
juga tidak pernah jujur dalam segala hal, termasuk mengenai
penghasilan tergugat bekerja, akibatnya kebutuhan rumah tangga
penggugat dan tergugat serba kekurangan, dan untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga sehari-hari selalu mengandalkan penghasilan
penggugat. Selain itu, tergugat juga tidak menghormati dan
menghargai orang tua dan keluarga Penggugat. Tergugat sering
mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat setiap
terjadi pertengkaran, bahkan karena hal tersebut penggugat dan
tergugat pernah bercerai secara agama. Puncak ketidakharmonisan
rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April
tahun 2010. Pada saat itu, tergugat minta izin untuk pergi
bekerja,
kemudian tidak lama dari kepergian tergugat tersebut, penggugat
juga keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan warung penggugat.
Ketika penggugat berada di pasar, penggugat melihat tergugat sedang
megendarai motor menuju ke rumah orang tua tergugat. Selanjutnya,
untuk memastikan apakah tergugat ada di rumah orang tua tergugat,
penggugat menelepon adik kandung tergugat, dan adik kandung
tergugat mengatakan kalau tergugat memang ada di rumah orang tua
tergugat. Kemudian ketika tergugat pulang ke rumah, penggugat
bertanya langsung kepada tergugat kenapa tergugat membohongi
penggugat dengan mengatakan kalau tergugat pergi bekerja, sehingga
terjadi petengkaran antara penggugat dan tergugat. Setelah kejadian
tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang
hingga diajukannnya gugatan ini telah berlangsung selama lebih
kurang dua bulan, maka sejak itu pula antara penggugat dan tergugat
sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin. Berdasarkan
perilaku tergugat tersebut, maka rumah tangga penggugat dan
tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan,
sehingga penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai
terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Palembang. Pada perkembangan
perkara selanjutnya, tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak ingin
bercerai. Namun jika penggugat tetap ingin bercerai, maka tergugat
minta tebusan dari penggugat sebesar 25 juta rupiah.
Perkara Talak Khui Berikut ini adalah perkara cerai gugat yang
di dalamnya terdapat putusan hakim bahwa putusan yang ditetapkan
adalah talak khui karena adanya pelanggaraan terhadap sighat talik
talak berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat tertanggal
23 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kelas I A Palembang Nomor 1118/Pdt.G/2010/PA.Plg.
Penggugat berumur 40 tahun, bekerja sebagai ibn rumah tangga
dengan pendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
dan bertempat tinggal di Kota Palembang. Tergugat berumur 42 tahun,
bekerja di bidang swasta dengan pendidikan terakhir setingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bertempat tinggal di Kota
Palembang. Keduanya menikah secara sah pada tanggal 21 Oktober 1995
di Kota Palembang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
809/93/X/SUI/95 tertanggal 26 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I
Kota Palembang. Tergugat mengucapkan sighat talik talak setelah
akad nikah yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan
Akta Nikah tersebut. Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang
tua penggugat setelah menikah sampai berpisah dan telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai
keturunan. Pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat belas tahun,
setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan
selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus.
Adapun yang menjadi sebab pertengkaran tersebut adalah: Tergugat
ingin menikah lagi, tetapi penggugat tidak memberi izin untuk
tergugat menikah lagi tersebut. Tergugat tidak pernah jujur
terhadap pendapatan bulanan tergugat. Sikap
tergugat tesebut membuat rumah tangga penggugat dan tergugat
menjadi tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi. Puncak
ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat
terjadi pada tanggal 2 April 2010. Pada saat itu, penggugat meminta
uang gaji bulanan yang diterima oleh tergugat guna keperluan
memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi langsung dijawab oleh
tergugat dengan nada marah dan tergugat tidak mau memberikan gaji
bulanan tersebut. Setelah kejadian tersebut, terjadi pertengkaran
antara penggugat dan
tergugat yang memicu kepergian tergugat meninggalkan penggugat.
Selanjutnya tergugat tidak memberikan kabar berita dan
memberitahukan keberadaannya yang hingga surat gugatan diajukan
telah mencapai lebih kurang lima bulan. Berdasarkan perilaku
tergugat tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah
tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, sehingga penggugat
telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap tergugat ke
Pengadilan Agama Palembang. Pada perkembangan perkara selanjutnya,
tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
membenarkan keterangan penggugat dan menyatakan bahwa ia sudah
tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan
penggugat.
Proses Khulu di Pengadilan Agama Sebagai bagian dari upaya untuk
memberikan keadilan, hakim melakukan serangkaian kegiatan dan
tindakan dalam suatu proses hukum yang ditanganinya. Tindakan
pertama yang dilakukannya adalah menelaah terlebih dahulu tentang
kebenaran peristiwa hukum yang diajukan kepadanya dengan meneliti
duduk perkara. Duduk perkara merupakan bagian yang memuat
dalil-dalil atau fakta-fakta yang nyata mengenai adanya hubungan
hukum sebagai dasar dari para penggugat. Tuntutan duduk perkara
tersebut harus diuraikan secara singkat, jelas, tepat, dan
sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan sebagaimana yang
terlihat pada kronologis perkara yang terdapat pada sub bab
sebelumnya. Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan peristiwa
hukum tersebut dan memberikan penilaian serta menghubungkannya
dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan suatu kesimpulan
dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa hukum
tersebut.
Selain fakta dan peristiwa hukum, hal yang menjadi perhatian
hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya adalah alasan obyektif
dalam menjatuhkan puitusan hukum sebagai bagian dari upaya agar
putusan hukum tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak yang
memerlukan. Selain itu, alasan obyektif dalam pertimbangan hukum
tersebut akan menjadi penting pada saat peristiwa hukum tersebut
diangkat banding atau kasasi.
Perkara Siap Ikrar Talak karena Khulu Duduk Perkara Berdasarkan
kronologi peristiwa yang menjadi dalil dalam perkara ini, penggugat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang,
dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat. Menetapkan
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; Atau: bila
Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang
seadil-adilnya; Penggugat dan tergugat telah hadir pada hari dan
tanggal persidangan yang telah ditetapkan. Pada saat itu, Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya, baik pada setiap awal
persidangan maupun memerintahkan penggugat dan tergugat untuk
melakukan mediasi dengan menghadap mediator, Sudirman, tidak
berhasil merukunkan kembali penggugat dan tergugat. Selanjutnya
Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat. Tergugat
menyampaikan
jawaban secara tertulis atas surat gugatan tersebut yang pada
pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yang
amarnya berbunyi sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan
cerai penggugat. Bila Majelis Hakim berpendapat bahwa putusnya
perkawinan ini karena
khulu, maka tergugat siap untuk mengikrarkan talak. Dikarenakan
perkara perdata nomor 1127/Pdt.G/2010/PA.Plg. ini terlahir atas
inisiatif penggugat, maka sudah selayaknya semua biaya yang
timbul akibat perkara ini menjadi beban penggugat sebagaimana
peraturan yang berlaku. Menanggapi jawaban tergugat tersebut,
penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada gugatannya. Tergugat tidak menyampaikan
duplik atas replik penggugat tersebut karena tergugat tidak hadir
lagi di persidangan. Kemudian sebagai langkah untuk memperkuat
dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:
1) fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk nomor
1671086709780006 tanggal 26 Maret 2008 (P.1), dan 2) fotokopi
bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sako Palembang nomor 874/84/X/2009 tanggal 19 Oktober
2009 (P.2). Selain itu, penggugat mengajukan dua orang saksi. Saksi
pertama berumur 50 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan
bertempat tinggal di Kota Palembang. Saksi pertama memberikan
keterangan di hadapan persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada
pokoknya sebagai berikut: Hubungan saksi dengan penggugat adalah
ibu kandung, dan tergugat adalah
menantu. Saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah
dan menyatakan
bahwa status tergugat pada saat itu adalah duda sedangkan status
penggugat adalah perawan.
-
Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak selama menikah.
Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
tergugat
dan mereka sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang delapan
bukan pada saat gugatan diajukan. Adapun yang pergi adalah
penggugat yang pulang ke rumah orang tua penggugat dengan diantar
oleh tergugat. Sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan
tergugat dan tergugat
suka mengusir penggugat pada saat pertengkaran tersebut.
Penyebab seringnya pertengkaran antara penggugat dan tergugat
adalah
masalah dalam kamar, yaitu tergugat kurang memberi nafkah wajib
kepada penggugat selama menikah. Saksi sudah menasehati penggugat,
tetapi tidak berhasil karena penggugat
tetap ingin bercerai dari tergugat dan saksi sudah tidak sanggup
lagi merukunkan penggugat dan tergugat. Saksi kedua berumur 48
tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di
Palembang. Saksi kedua memberikan keterangan di hadapan persidangan
dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut: Hubungan
saksi dengan penggugat adalah tetangga dan saksi kenal dengan
tergugat sebagai suami penggugat. Saksi hadir sewaktu penggugat
dan tergugat menikah dan setelah menikah
mereka tinggal di rumah orang tua tergugat. Penggugat dan
tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih delapan bulan, yang pergi adalah penggugat karena diantar
oleh tergugat ke rumah orang tua penggugat. Penggugat dan tergugat
belum dikaruniai anak selama menikah.
-
Setahu saksi, penggugat dan tergugat sering bertengkar yang
penyebabnya
adalah tergugat acuh dengan penggugat karena penggugat tidak
dianggap sebagai isteri dan tergugat lebih menyayangi adik
angkatnya daripada dengan isterinya. Saksi sudah menasehati
penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat
tetap ingin bercerai dari tergugat dan saksi sudah tidak sanggup
lagi merukunkan penggugat dan tergugat. Selanjutnya tergugat tidak
mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi karena
tergugat tidak hadir lagi di persidangan. Kemudian penggugat
menyatakan bahwa penggugat tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi
dan memberikan kseimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada pendiriannya dan memohon putusan kepada hakim. Majelis hakim
menanggapi permohonan tersebut dengan menunjuk segala hal ihwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara untuk
mempersingkat uraian putusan.
Hukum Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya memperhatikan
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari
yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan mempertimbangkan
hal-hal sebagaimana berikut: Maksud dan tujuan gugatan penggugat
pada pokoknya adalah sebagaimana
yang telah disebutkan sebelumnya. Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan penggugat dan tergugat pada
setiap awal persidangan, tetapi tidak berhasil. Begitu pula
dengan mediasi yang telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai
kesepakatan. Berdasarkan bukti P.1, penggugat bertempat tinggal di
Palembang sehingga
perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang.
-
Berdasarkan keterangan penggugat, saksi-saksi, serta bukti P.2,
ternyata
penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.
Gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa
diantara
penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain karena
setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat,
tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati
penggugat, bahkan tergugat pernah menyatakan bahwa penggugat tidak
usah tahu urusan tergugat karena tergugat tidak mau tahu urusan
penggugat dan pernah pula terucap kata talak dari tergugat sehingga
atas permintaan penggugat, maka penggugat diantar oleh tergugat
pulang ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang tidak kembali
lagi. Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sebagian
dalil-dalil gugatan
penggugat dan membantah sebagian lainnya, maka gugatan penggugat
yang dibenarkan dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap dan
tergugat menyatakan bersedia bercerai dari penggugat. Sesuai dengan
ketentuan pasal 22 ayat (2) Peratuan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan
saksi-saksi keluarga dan orang dekat penggugat sehingga telah jelas
bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara
penggugat dengan tergugat tersebut. Berdasarkan keterangan para
saksi penggugat telah terungkap fakta yang pada
pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan penggugat bahwa
antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berpuncak keduanya telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang delapan bulan. Upaya perdamaian yang dilakukan
oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga
telah tidak berhasil, sebagaimana yang ditunjukkan dengan sikap
penggugat yang
tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai tergugat,
membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin
didamaikan lagi dan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan
penggugat dan tergugat tidak mugkin dipertahankan lagi karena
justru akan menimbulkan penderitaan dan madlarat kedua belah pihak.
Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian yang dipandang adil adalah
perceraian. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan penggugat
dipandang telah
mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan. Sesuai dengan
ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayahnya
meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat
dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan
untuk itu. Perkara ini adalah perkara perkawinan, maka sesuai
dengan ketentuan pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Putusan
Berdasarkan duduk perkara dan hukum perkara tersebut, hakim
memberikan putusannya berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang
terdiri dari Maisunah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sarijan dan
M. Wancik Dahlan sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta Yurnalis M. Anie
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak penggugat diluar
hadirnya tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 bertepatan
dengan tanggal 14 Shafar 1432 H. Putusannya tesebut adalah :
Mengabulkan gugatan Pengugat; Menjatuhkan talak satu ba'in sughro
dari Tergugat terhadap Penggugat; Memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan
tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu. Membebankan penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah). Perkara Pengajuan Talak Tebus oleh Tergugat Duduk Perkara
Berdasarkan kronologi peristiwa yang menjadi dalil dalam perkara
ini, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama
Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat.
-
Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian;
-
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; Atau:
bila Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang
seadil-adilnya; Penggugat dan tergugat telah hadir pada hari dan
tanggal persidangan yang
telah ditetapkan. Pada saat itu, Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan keduanya, begitu pula dengan upaya mediasi yang
dilakukan oleh mediator, Sri Wahyunignsih, tidak berhasil
merukunkan kembali penggugat dan tergugat. Selanjutnya Majelis
Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh penggugat. Tergugat menyampaikan jawaban
lisan atas surat gugatan tersebut yang menyatakan bahwa seluruh
pernyataan penggugat adalah benar, kecuali pada beberapa hal,
yaitu: Pernyataan penggugat bahwa tergugat tidak pernah jujur dalam
segala hal
adalah tidak benar, tergugat menyatakan bahwa yang benar adalah
tergugat tidak pernah berbohong. Pernyataan penggugat bahwa
tergugat sering menyakitkan hati penggugat
adalah tidak benar dan tergugat menyatakan bahwa ia tidak pernah
menceraikan Penggugat. Pernyataan penggugat bahwa tergugat pergi ke
rumah orang tua tergugat
adalah benar karena orang tua tergugat sakit, tetapi tidak lama.
Kemudian tergugat kembali lagi ke kantor untuk bekerja. Hal itu pun
tergugat lakukan setelah ke kantor terlebih dahulu dan minta izin
di kantor. Tergugat menyatakan bahwa ia tidak mau bercerai. Namun,
jika penggugat
tetap ingin bercerai, maka tergugat meminta tebusan sebesar 25
juta rupiah
Menanggapi jawaban lisan tergugat, penggugat menyampaikan replik
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya
(tidak mau talak tebus). Begitu pula tergugat yang menyampaikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.
Kemudian sebagai langkah untuk memperkuat dalil gugatannya,
penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir Nomor 40/40/I/2004 tanggal 17 Januari 2004 (bukti P
1). Selain itu, penggugat mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama
adalah kakak perempuan dari orang tua penggugat dan saksi kenal
dengan tergugat. Saksi kedua adalah seorang ibu rumah tangga yang
menjadi tetangga penggugat dan juga kenal dengan tergugat. Kedua
saksi tersebut menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah
dikaruniai seorang anak yang berada dalam pengasuhan penggugat pada
saat itu. Kedua saksi tersebut juga menjelaskan bahwa pertengkaran
sering terjadi antara penggugat dan tergugat karena persoalan
ekonomi yang tidak mencukupi karena tergugat kadang bekerja dan
kadang tidak. Kedua saksi tersebut menyatakan bahwa penggugat dan
tergugat sudah berpisah sejak April 2010, dan kedua saksi tersebut
telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat tetapi
tidak berhasil. Saksi pertama menambahkan bahwa tergugat pergi
meninggalkan penggugat sejak April 2010 dan sejak saat itu antara
penggugat dengan tergugat berikut keluarga masing-masing sudah
tidak saling mempedulikan lagi. Saksi kedua menambahkan bahwa
tergugat tidak jujur. Selanjutnya tergugat menyatakan tidak
keberatan atas bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut.
Kemudian penggugat dan tergugat menyatakan bahwa mereka tidak
mengajukan sesuatu apa pun lagi dan memohon putusan kepada hakim.
Majelis hakim menanggapi permohonan tersebut dengan menunjuk segala
hal ihwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara
untuk mempersingkat uraian putusan.
Hukum Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya memperhatikan
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari
yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan mempertimbangkan
hal-hal sebagaimana berikut: Maksud dan tujuan gugatan penggugat
pada pokoknya adalah sebagaimana
yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk memenuhi ketentuan pasal
82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo
pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, tetapi tidak
berhasil. Untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2009 telah dilakukan
upaya
mediasi dengan mediator Sri Wahyuningsih, tetapi tidak berhasil
merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti yang
diajukan, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat
masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan
penggugat dinyatakan tidak melawan hukum. Alasan penggugat untuk
bercerai dari tergugat adalah didalam rumah
tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
penyebabnya sebagaimana telah diuraikan penggugat dalam gugatannya.
Kemudian tergugat dalam jawaban lisannya telah membenarkan sebagian
besar dalil-dalil yang diajukan penggugat. Tergugat mengakui telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tergugat bersedia
bercerai dengan tebusan 25 juta rupiah, akan tetapi kehendak
tergugat tersebut tidak diterima oleh penggugat dan penggugat
menyatakan tetap pada isi
gugatannya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim melanjutkan
persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara. Meskipun tergugat
telah membenarkan didalam rumah tangganya sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus, tapi Majelis Hakim masih perlu
mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat penggugat dan
tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga jelas bagi Majelis Hakim
tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh
Majelis Hakim dan pihak keluarga
telah tidak berhasil, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sikap
penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai
tergugat. Hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan
pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun
dalam rumah tangga, sehingga bila rumah tangga keduanya tetap
dipertahankan, sulit untuk menciptakan rumah tangga sakinah,
mawaddah, wa rohmah sebagaimana diharapkan dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat
dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan
pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, maka semua biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan
kepada penggugat.
Putusan Berdasarkan duduk perkara dan hukum perkara tersebut,
hakim memberikan putusannya berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
yang terdiri dari Sudirman H. Yusuf sebagai Hakim Ketua Majelis
serta Ahd. Sufri Hamid dan Sarijan sebagai hakim-hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta
Husnawati Zen sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak
Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010
bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1431 H. Putusannya tesebut
adalah : Mengabulkan gugatan Pengugat; Menjatuhkan talak satu ba'in
sughro dari Tergugat terhadap Penggugat; Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam
belas ribu rupiah).
Perkara Talak Khui Duduk Perkara Berdasarkan kronologi peristiwa
yang menjadi dalil dalam perkara ini, penggugat mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar
berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mengabulkan gugatan penggugat. Menetapkan pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; Menetapkan biaya
perkara menurut ketentuan yang berlaku;
-
Atau: bila Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat memohon
putusan yang seadil-adilnya; Penggugat dan tergugat telah hadir
pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan. Pada saat itu, Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan keduanya, begitu pula dengan upaya mediasi yang
dilakukan gagal mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan
penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Tergugat
menyampaikan jawaban lisan atas gugatan penggugat tersebut yang
pada pokoknya membenarkan dalil-dalil penggugat dan menyatakan
bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya
bersama penggugat. Kemudian sebagai langkah untuk memperkuat dalil
gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi
bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seberang Ulu I Nomor 809/93/X/SUI/95 tanggal 26 Oktober
1995 (bukti P 1). Selain itu, penggugat mengajukan dua orang saksi.
Saksi pertama berumur 43 tahun, bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil dan bertempat tinggal di Kota Palembang. Saksi pertama
memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan dibawah sumpah,
yang pada pokoknya sebagai berikut: Hubungan saksi adalah kakak
kandung penggugat dan kenal dengan tergugat. Saksi hadir pada waktu
penggugat dan tergugat menikah dan menyatakan
bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi setelah
menikah karena penggugat ikut saksi pada waktu itu. Setahu saksi,
penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus,
penyebabnya tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap
penggugat. Penggugat dengan tergugat tidak lagi serumah sejak bulan
April 2010 sampai
gugatan diajukan, yang pergi adalah tergugat meninggalkan
penggugat.
-
Setahu saksi, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
Setahu saksi, tergugat tidak pernah datang lagi sejak ia pergi
meninggalkan
rumah. Saksi sudah sering memberi nasehat kepada penggugat,
tetapi tidak berhasil. Saksi kedua berumur 38 tahun, bekerja di
bidang swasta dan bertempat tinggal di Palembang. Saksi kedua
memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan dibawah sumpah,
yang pada pokoknya sebagai berikut: Hubungan saksi dengan penggugat
adalah tetangga dan saksi kenal dengan
tergugat. Saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah dan
setelah menikah
mereka tinggal di rumah kakak penggugat sampai keduanya
berpisah. Setahu saksi, penggugat dan tergugat belum dikaruniai
anak. Setahu saksi, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah lebih
kurang satu
tahun, yang pergi adalah tergugat, saksi tidak tahu penyebabnya.
Setahu saksi, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat. Saksi
sudah pernah menasehati penggugat, tetapi penggugat tetap pada
gugatannya. Selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak
keberatan atas buktibukti yang diajukan penggugat tersebut.
Kemudian penggugat dan tergugat menyatakan bahwa mereka tidak
mengajukan sesuatu apa pun lagi dan memohon putusan kepada hakim.
Majelis hakim menanggapi permohonan tersebut dengan menunjuk segala
hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan
perkara untuk mempersingkat uraian putusan.
Hukum
Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya memperhatikan
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari
yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan mempertimbangkan
hal-hal sebagaimana berikut: Maksud dan tujuan gugatan penggugat
pada pokoknya adalah sebagaimana
yang telah disebutkan sebelumnya. Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi
tidak berhasil. Mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator,
Sarijan, juga tidak berhasil
merukunkan penggugat dan tergugat. Berdasarkan bukti P.1, telah
terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat mengucapkan
sighat talik talak sesudah akad nikah sebagaimana biasanya. Gugatan
penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga
penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena
tergugat sudah pergi dan tidak mempedulikan penggugat sejak bulan
April 2010 tanpa nafkah lahir dan batin. Tergugat mengakui
kebenaran dalil gugatan penggugat dan pengakuan adalah
merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya
pengakuan tergugat telah menguatkan dalil gugatan penggugat.
Keterangan para saksi yang dibenarkan penggugat pada pokoknya
telah
menguatkan kebenaran dalil gugatan penggugat. Berdasarkan
pengakuan penggugat dan keterangan saksi-saksi, tergugat telah
melalaikan kewajiban sebagai suami sejak bulan Juli 2010 sudah
tidak mempedulikan penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin.
Berdasarkan hal tersebut, tergugat telah melanggar sighat talik
talak yang diucapkan semasa akad nikahnya tersebut.
-
Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
perkawinan
penggugat dan tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena
tergugat telah melanggar sighat talik talak dan penggugat telah
menyerahkan uang iwadl sebesar Ep. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di
persidangan agar gugatannya dikabulkan dengan talak satu khuli dari
tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
gugatan penggugat
dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat
patut
dipertimbangkan. Perkara ini adalah perkara perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Sesuai
dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayahnya
meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat
dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan
untuk itu.
Putusan Berdasarkan duduk perkara dan hukum perkara tersebut,
hakim memberikan putusannya berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
yang terdiri dari M. Syukri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sri
Wahyuningsih dan M. Wancik Dahlan sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim
Anggota serta Sopendi sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh
pihak penggugat dan tergugat pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1432 H. Putusannya tesebut
adalah : Mengabulkan gugatan Pengugat; Menjatuhkan talak satu khuli
Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiiah); Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat
dan tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu; Membebankan penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).
Analisa Terhadap Peristiwa Khulu di Palembang Pada perkara pertama,
terdapat pernyataan dari tergugat bahwa ia siap melakukan ikrar
talak jika Majelis Hakim menetapkan gugatan penggugat sebagai
khulu. Namun dalam perjalanan proses hukum selanjutnya, Majelis
Hakim tidak menyinggung lagi tentang khulu (talak tebus) dalam
proses hukum gugatan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan
putusan atas gugatan pengggugat tersebut sebagai cerai gugat biasa
dan bukan khulu. Ketiadaan proses khulu tersebut karena penggugat
tidak meminta perceraian dengan tebusan, maka perkara ini tidak
menjadi perkara khulu sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1
huruf (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta hukum pada
peristiwa pertama ini tidak ada pernyataan lain mengenai permintaan
cerai dengan tebusan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat,
sehingga Hakim tidak akan
begitu saja mengubahnya menjadi proses khulu dan melanjutkannya
sebagai perkara cerai gugat biasa. Pada perkara kedua, terdapat
pernyataan dari tergugat bahwa dirinya tidak menginginkan cerai
dari penggugat sambil mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus antara penggugat dengan tergugat. Namun, tergugat
menyatakan bahwa bila penggugat menginginkan cerai maka tergugat
meminta tebusan (fid) sebesar 25 juta rupiah. Pada pernyataan
tersebut terlihat bahwa pihak tergugat yang memulai pengajuan khulu
tetapi tidak diterima oleh penggugat karena penggugat tetap
pendiriannya dengan mengajukan cerai gugat biasa dan bukan khulu.
Berdasarkan salah satu rukun khulu, yaitu shighat, peristiwa
tersebut telah menunjukkan adanya ijab (dari tergugat) tetapi tidak
ada qabul (dari penggugat), sehingga hukum khulu tidak dapat
dijatuhkan. Berdasarkan pada fakta tersebut, Hakim melanjutkan
proses gugatan penggugat tersebut sebagai perkara gugat cerai
biasa. Pada perkara ini terlihat bahwa khulu hanya berdasarkan
permintaan cerai dari isteri dan bukan dari suami sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam. Namun,
pernyataan pada Kompilasi Hukum Islam tersebut berlawanan dengan
pandangan jumhur ulama mazhab yang menyatakan bahwa khulu dapat
dijatuhkan oleh suami. Berdasarkan hal, tersebut, perlu ada
definisi ulang mengenai khulu menurut Kompilasi Hukum Islam karena
adanya hak suami untuk mengajukan khulu dengan meminta tebusan. Hal
tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi dilema bagi hakim dalam
menghadapi perkara seperti perkara tersebut. Selain itu, kondisi
pada perkara kedua ini dapat dibenarkan bila memang telah ada
ketentuan hukum positif yang mengatur bahwa lelaki juga memiliki
hak untuk mengajukan khulu sebagaimana pendapat jumhur ulama mazhab
dan perempuan memiliki hak khiyar (memilih) antara memberi tebusan
atau tidak kepada suaminya tersebut, sebagaimana yang disampaikan
oleh sebagian ulama mazhab Hanaf. Namun,
hal ini pun tidak ditampung oleh peraturan perundangan di
Indonesia sehingga dampak dari ketiadaan acuan hukum ini adalah
bahwa hakim akan tetap menjadikan peerka tersebut menjadi perkara
serai gugat biasa bila tidak ada permintaan cerai dengan tebusan
dari pihak isteri. Tingginya tebusan yang diminta oleh tergugat
juga dapat menjadi alasan kuat bagi penggugat untuk menjadikan
gugatannya sebagai perkara cerai gugat biasa karena penggugat hanya
perlu membayar biaya perkara saja. Pada kondisi ini, keberadaan
khulu sebagai sebuah produk hukum akan menjadi tidak efektif karena
akan cenderung diabaikan sebagaimana yang terlihat pada perkara
kedua ini. Penulis hanya menemukan satu perkara dalam bentuk ini,
dan proses khulu dari pihak tergugat (suami) itu pun tidak
dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut, pendapat Bakr ibn Abdullah
al-Muzan yang menyatakan bahwa hukum khulu telah di-naskh patut
untuk diperhatikan. Penulis berpendapat bahwa pendapat al-Muzan
tersebut lebih pantas untuk digunakan daripada ada ketentuan
hukumnya tapi tidak digunakan, bahkan cenderung diabaikan dan
dipermainkan dengan mengambil hukum yang berbiaya lebih murah.
Kekhawatiran penulis didasarkan pada kemungkinan adanya
kecenderungan para pihak yang bertikai untuk mencari celah hukum
yang lebih menguntungkan bagi dirinya tanpa memperhatikan aspek
madlarat yang ditimbulkan. Pada perkara kedua ini, permintaan
tebusan disertai dengan keinginan dasar tergugat untuk tidak
bercerai dari penggugat memperlihatkan adanya madlarat yang
ditimbulkan bagi dirinya karena terdapat kemungkinan bahwa tergugat
telah mengeluarkan biaya banyak sebagai mahar dan biaya perkawinan
yang telah dilangsungkan bersama penggugat. Selain itu, pernyataan
tergugat bahwa pada dasarnya dia tidak ingin bercerai perlu menjadi
pertimbangan bahwa yang dibutuhkan oleh tergugat bukanlah
perceraian tetapi solusi konflik karena perceraian adalah solusi
konflik yang paling terakhir.
Pernyataan tersebut didukung fakta bahwa hubungan antara
penggugat dan tergugat telah menghasilkan seorang anak.
Pertimbangan bahwa anggapan penggugat bahwa tergugat tidak jujur
karena tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat sedangkan
tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa tergugat ingin pergi ke
kantor perlu ditinjau ulang. Hal tersebut perlu dilakukan karena
adanya pernyataan dari tergugat bahwa ia ke rumah orang tua
tergugat dengan seizin dari kantornya dan orang tua tergugat sedang
sakit. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang menjadi sebab
utama dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat hanya
berkutat pada persoalan komunikasi yang tidak lancar yang
menimbulkan efek pada terungkitnya permasalahan yang lain, seperti
permasalah ketidakjujuran mengenai penghasilan dan rasa tidak
hormat dan menghargai kepada orang tua penggugat. Dalam
pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya memperhatikan adanya
perselisihan dan pertengkaran terus yang sulit diharapkan rukun
kembali, sebagaimana yang diakui oleh penggugat dan tergugat. Hal
tersebut sebagaimana yang tercantum pada pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian. Pasal ini
merupalan pasal karet karena sifat kelenturannya yang dapat
menampung seluruh keinginan pihak-pihak yang ingin bercerai meski
terkadang belum memenuhi ketentuan syari. Pada perkara ketiga,
tergugat tidak meminta tebusan (fid) sebagaimana yang terjadi pada
perkara kedua, tetapi Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa
tergugat telah melanggar sighat talik talak karena tergugat tidak
memberikan nafkah lahir dan batin lebih kurang selama delapan bulan
sebagai akibat dari tindakan tergugat yang meninggalkan penggugat
sejak Juli 2010. Selain itu, penggugat telah memberikan uang
sejumlah sepuluh ribu rupiah di persidangan sebagai iwadl agar
gugatan dikabulkan sebagai talak khuli dari tergugat. Berdasarkan
fakta tersebut, hanya pada perkara ketiga inilah terdapat mekanisme
dan proses hukum khulu.
Proses khulu yang terdapat pada perkara ini sesuai dengan Pasal
1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa khulu
adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan
memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suami.
Pada perkara ini, penggugat mengajukan cerai gugat yang merupakan
bentuk dari permintaan cerai dari isteri dan penggugat memberikan
iwadl di persidangan sebesar sepuluh ribu rupiah sebagai bentuk
tebusan agar gugatannya dikabulkam dengan talak satu khuli dari
tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah
bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin
dipertahankan lagi karena tergugat telah melanggar sighat talik
talak dan penggugat telah memberikan iwadl. Berdasarkan
pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim memberikan
putusan menjatuhkan talak satu khuli kepada penggugat dengan iwadl
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan fakta hukum
tersebut, hukum khulu yang ditetapkan berdasarlan pada adanya
pelanggaran terhadap sighat talik talak. Pelanggaran terhadap
sighat talik talak ini menjadi salah satu alasan perceraian
sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam. Keberadaan sighat talik talak ini diakui dan diatur
mekanismenya oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45 dan 46. Pada
Pasal 46 ayat (3) dijelaskan bahwa perjanjian talik talak bukan
suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan
tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut
kembali. Hal ini terkesan menjadi sebuah jebakan bagi pihak suami
karena pengucapan talik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan,
tetapi pernyataan sight talik talak sudah termaktub dalam buku
nikah. Padahal acara akad nikah sebagai peresmian status suami
isteri secara prosedural hukum positif telah selesai pada saat
selesainya ucapan ijab qabul yang diikuti dengan pernyataan sah
terhadap ijab qabul tersebut oleh para saksi dan dilanjutkan oleh
pencatatan yang dilakukan oleh Petugas KUA sebagai
kewajibannya,
maka urgensi talik talak menjadi hilang kecuali memang sudah
disepakati oleh kedua pasangan suami isteri tersebut sebelum akad
nikah. Talik talak bukanlah bagian dari peresmian akad nikah karena
talik talak hanyalah suatu perjanjian yang diada-adakan meski
dengan tujuan baik. Seorang suami berhak untuk menolak pengucapan
sighat talil talak karena hal tersebut bukan merupakan kewajiban.
Namun pada saat seorang suami mengucapkannya, maka sighat talik
talak menjadi hal yang mengikat bagi dirinya dan mempunyai
ketentuan hukum yang tidak dapat dibatalkan. Pada posisi inilah
terdapat jebakan sighat talik talak bagi para suami setelah
melaksanakan akad nikah. Walaupun demikian, talik talak dibenarkan
oleh jumhur ulama mazhab kecuali mazhab Hanbal yang menyatakan
bahwa talik pada kasus khulu tidak dibolehkan yang diqiyaskan
dengan jual beli (al-Zayla 1313 H, Juz 2, hal. 272). Penulis
berpendapat bahwa pendapat al-Muzan yang menyatakan bahwa hukum
khulu telah di-naskh perlu diperhatikan. Pendapat penulis tersebut
dilandaskan pada kenyataan di masyarakat Palembang, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh ketiga perkara yang telah disebutkan. Pada
perkaraperkara tersebut, alasan perceraian yang digunakan adalah
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan
rukun kembali serta pelanggaran sighat talik talak, seperti yang
terdapat pada Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam,
tanpa melihat adanya alasan perceraian lainnya. Alasan lain yang
terdapat pada Pasal 116 tersebut dapat dibenarkan oleh syara,
tetapi kedua alasan perceraian pada perkaraperkara tersebut
terkesan dipaksakan karena sifat kelenturannya. Hal tersebut
berbanding terbalik dengan pernyataan bahwa khulu adalah perkara
luar biasa karena tidak memiliki upaya banding atau kasasi (Pasal
148 ayat (4) KHI), diputus sebagai perkara biasa bila tidak ada
kesepakatan mengenai iwadl (Pasal 148 ayat (6) KHI) dan
dikategorikan sebagai talak bain sughra yang merupakan talak yang
tidak boleh dirujuk oleh bekas
suaminya tetapi hanya dimungkinkan dengan akad nikah baru dengan
bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (Pasal Pasal 119 dan 161
KHI). Berdasarkan pada kenyataan tersebut, penulis berpendapat
bahwa talik talak tidak dapat dibenarkan dan dikembalikan kepada
pernyataan bahwa talik itu pada dasarnya tidak ada, karena
merupakan bentukan hukum baru. Pendapat tersebut senada dengan
pendapat Ibn Hazm dan Syah Immiyyah yang menyatakan bahwa talik
talak adalah tidak dibenarkan dan pengucapannya tidak mengakibatkan
hukum apa-apa, karena tuntunan mengenai talik talak tidak terdapat
dalam Alquran dan hadis. Urgensi pendapat Ibn Hazm dan Syah
Immiyyah tersebut terkait dengan kenyataan bahwa mayoritas hukum
khulu yang diputuskan di Indonesia mengacu pada adanya pelanggaran
terhadap sighat talik talak yang di dalamnya mengandung kemungkinan
adanya jebakan terhadap suami yang berakibat hukum. Selain itu,
hukum khulu telah di-naskh sebagaimana yang disampaikan oleh
alMuzan. Urgensi pendapat ini terletak pada kenyataan bahwa tidak
ada perempuan (pada kasus di Palembang) yang mengajukan khulu
terhadap suaminya dengan pernyataan akan memberikan iwadl tanpa
mengaitkannya dengan sighat talik talak. Sedangkan seorang suami
yang mengajukan khulu dengan tebusan cenderung tidak diperhatikan
oleh pihak isteri. Hal ini menjadi terkesan seperti sebuah
pengabaian terhadap hukum khulu itu sendiri yang hanya akan
digunakan bila menguntungkan. Penulis belum pernah menemui perkara
khulu di Palembang dengan jumlah tebusan selain sepuluh ribu
rupiah. Jumlah ini teramat kecil mengingat khulu adalah bentuk
pengembalian harga diri seorang perempuan dengan membeli kembali
kebebasannya, sehingga harga kemerdekaan sedemikian murah.
Sebaliknya, seorang suami telah memberikan mahar kepadanya dengan
jumlah yang lebih besar daripada jumlah itu. Berlawanan dengan
peristiwa khulu yang terdapat dalam hadis, dimana Rasulullah SAW
menanyakan kepada Sbit mengenai apa yang telah diberikan kepada
isterinya yang dijawabnya dengan sebidang kebun, maka
Rasulullah SAW meminta kesediaan kepada isteri Sbit untuk
mengembalikan sebidang kebun tersebut. Berdasarkan hal tersebut,
pendapat bahwa hukum khulu dihapus perlu diperhatikan dengan
memberikan perhatian pada upaya mengatasi solusi konflik rumah
tangga secara integral dan menyeluruh, seperti konseling yang tepat
guna, yang diiringi dengan adanya harapan bahwa perceraian dapat
dihindari.
