PEMERINTAH - KABUPATEN EMPAT LA WANGjdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_39_2008.pdf · pada ayat (2) dan ayat ( 4 ), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

'

:Efo"iF • .&i.T U\VVANf.':

-<\-

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LA WANG -

Menimbang:

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 39TAHUN2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MEN.JADI KEWENANGAN KABUPATEN E~PAT LAWANG

BUPATI EMPAT LA WANG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pcmerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pen1crintahan yang menjadi Kewcnangan Kabupaten Empat Lawang.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bcbas Dari Korupsi, Kolusi Dan Ncpotismc ( Lcmbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran RI Nomor 3851 );

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nor10r 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

.5. lJndang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

6. Undang-ut1dang Nomor 25 Tahun 2007 Ten1ang Pcnanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tamhahan Lcmharan RI Nomor 4724);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN EMP AT LAW ANG

dan

BUPATIEMPATLAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN EMPAT LA WANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;

5. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Em pat Lawang;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana lembaga teknis yang merupakan unsur pendukung Bupati yang berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;

7. Inspektorat adalah Inspcktorat Kabupaten Empat Lawang;

8. Inspektur ndalah Kepala Inspektorat Kabupaten Empat Lawang;

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;

10. Kcpala Kantor adalah Kcpala Kantor dilingkungan Pcmerintah Kabupaten Empat Jawang;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesum dengan fungsinya dalam rangka mendukung tugas pemerintah.

BABII

U rusan Pemcrintahan Daerah

Pasal 2

(I) Pcmcrintahan Dacrah mcngatur dan mcngurus urusan pcmcrintahan yang mcnjacii kcwcnangannya hcrdasarkan kritcria pcmbagian urusan pcmcrintahan scbagaimana yang diatur dalam pcraluran Pcrundang-undangan yang hcrlaku.

(2) Urusan Pcmerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

2

-·

Pasal 3

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib schagaimana dimaksud pada ayat (I), mcliputi : 1. Pcndidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum; 4. Perumahan; 5. Penataan Ruang; 6. Perencanaan Pcmbangunan; 7. Perhubungan; 8. Lingkungan Hidup; 9. Pertanahan; 10. Kepcndudukan dan Catatan Sipil; 11. Pcmbcrdayaan Pcrcmpuan dan Perlindungan Anak; 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 13. Sosial; 14. Ketcnaga Kerjaan; 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 16. Penanaman Modal; 17. Kcbudayaan I Pariwisata; 18. Kepemudaan dan Olahraga; 19. Kesatuan Ba."lgsa dan Politik Dalam Negeri; 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kcpegawaian, dan Persandian; 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Kclurahan di Desa; 22. Stastistik; 23. Kearsipan; 24. Perpustakaan; 25. Komunikasi dan Informatika; 26. Pcrikanan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), adalah Urusan Penk~r·intahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kescjahteraan masyarakat sesuai dengan Kondisi, Kekhasan dan Potensi Unggulan Daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), meliputi: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Energi Dan Sumber Daya Mineral; d. Industri; e. Perdagangan; dan f. Ketransmigrasian.

(5) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri atas subsub bidang.

(6) Rincian kctigapuluh tiga bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat ( 4 ), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

r

3

I

' Pasal 4

--

(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap;

(2) Pcmcrintahan Dacrah dalam mclaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pe1nerintahan daerah mcnyelenggarakan urusan wajib dan pilihan dcngan

pembiayaan bcrsumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan organisasi perangkat daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINT AHAN SISA

Pasal 7

(l) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Paraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan I atau susunan Pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemcrintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini setelah mendapat penetapan Menteri dalam Negeri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH

Pasal 8

1. Dalarn menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pernerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat : a. Menyeienggarakan sendiri ; atau

b. Menugaskan dan I atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tcrscbut kcpada kccamatan dan kclurahan.

2. Pcmcrintahan Dacrahjuga mcnyclcnggarakan urusan pcmcrintahan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah dan I atau urusan yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.

r

4

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 9

Perm 1ran Dacrah ini mulai hcrlaku scjak tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mcngctahuinya, memcrintahkan pcngundangan Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal, J..q 17 i<'7 2008

SEKRET ARIS DAE RAH KABUPATEI~ EMPAT LA WANG

H. M. EDUAR KOHAR

Ditetapkan di Tebin pada tanggal, " 9 'T

H. BUDI I AL.JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LA WANG TAHUN 2008 NOMOR

r

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LA WANG NOMOR : c'7 TAHUN 2008 TANGGAL : 11 ()f9 2008 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

EMPAT LA WANG.

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINT AHAN BID ANG PENDIDIKAN

SUBBIDANG I SUB SUB BID ANG

PEMERINT AHAN KABUP A TEN EMP AT LAW ANG

l. Kebijakan 1.Kebijakan dan standar

1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provmsi.

b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.

2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat kabupaten.

3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

4. a. Pemberian izin pcndirian serta pcncabutan izin satuan pcndidikan dasar, saluan pcndidikan mcncngah dan satuan I penyelenggara pendidikan nonformal.

b. Penyelenggaran dan I atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertarap Intemasional.

c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

d. Penyelenggaraan dan I atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.

5. Pcmberian dukungan Sumber Daya terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

6. Pemantauan c1an evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertarap intemasional.

7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten.

2. Pembiayaan 1. a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

3. Kurikulum 1 . a. Koordinasi dan superv1s1 pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, penoidikan dasar, dan pendidikan mcncngah.

c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar

I

kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat

I satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan I I pendidikan dasar.

_ _L_____ ___ _ L~_: ____ ~~~J~d~:=~npad~~:~~~~ka;1 -~~~~~:u: ___ tingkat satuan

4. Sarana dan Prasarana

5. Pendidikan dan Tenaga Kependidik an

6.Pengendalian j 1. Penilaian Mutu Hasil belajar Pendidikan

l.

2.

l.

2.

3.

4.

I.

2.

a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dasar, pendidikan pendidikan nonformal.

anak usia dini, menengah, dan

b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan rnenengah, dan pendidikan nonformal. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

b. Pcngangkatan dan pencmpatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangannya.

Pemindahan tenaga pendidik dan kependidikan PNS di Kabupaten. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usrn dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada penrlidikan anak usia dini, pandidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena· alasan pelanggaran peraturan perundangundangan.

Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan uj ian sekolah skala kabupaten. Penyediaan biaya penyelenggaraan UJian sekolah skala kabupaten.

~·--~~~-+-~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2.F,valuasi l.

2.

3. Akreditasi I.

4. Penjaminan 1. Mutu

'----~-__ J_

Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jertjang, dan .ierns pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan mcnengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten. Pclaksanaan cvaluasi pcncapman st{mdar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.

c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.

d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaf en.

~~~~~~~-~~~~~~-~

7

,,

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

I SUB BlDANG··-T-· SUB-SUB t BID ANG PEMERINT AHAN KABUPATEN EMPAT LAW ANG

f----------+ 1. Upaya

Kesehatan 1. Pcncegahan dan 1.

Pembcrantasan Penyakit 2.

3.

4.

2. Lingkungan 1. Se hat

2. 3. Perbaikan gizi 1.

Masyarakat 2.

4. Pclayanan 1. Keschatan P~rorangan d;111 2. Masyarakat

3.

4.

5.

Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pcnyakit tidak mcnular tertentu skala kabupaten. Pcnyelenggaraan opcrasional pcnanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten. Penyehatan lingkungan. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala

kabupaten. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kahupaten. Pcngclolaan rclayanan kcschatan dasm dan rujukan sckundcr skala kabupatcn. Penyclenggaraan upaya keschatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan

tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan prov ms I.

b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah saVit pemerintah Kclas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik ber-kelompok, klinik ·umum I spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga I dokter kcluarga I dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

f-----------+---·--~-·---+--------...c.__-___ _.__ _ _,,____,,,_.___,,"-------+

2. Pembiayaan 1. Pembiayaan 1. a Pengelolaan I penyelenggaraan, Jarnman Keschatan Kesehatan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.

·------~ Masyara!rnt---+----h--P_e_n_y_e_Je_n_,_g_g_,a""-ra_a_n_.1_· a_m_i_n_a_n_p_e'-m-e_l_ih_a_r_aa_n_k_e_se_h_a_t_an--l , _ nasional (Tugas Pembantuan). 3. Sun.her Day 1. Peningkatan 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.

Manusia Jumlah, Mutu 2. Pcn<layagunaan tcnaga kesehatan skala Kahupaten. I

Kcschatan dan Pcnycbaran 3. Pclatihan tcknis skala Kabupatcn.

4. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tenaga 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan Kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang

undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.

1. Ketersediaan, 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan Pemerataan, dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala Mutu Ohat clan kabupaten.

L--------~_K_c_'t~!iangkaua~m- 2. a. Pengambilan sampling fcontoh scdiaan farmasi di

8

5. Pemberdayaan Masyarakat

6. Manajemen Kesehatan

I

Barga Obat Sert~ Perbekalan I b.

lapangan. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. Kesehatan. '

1. Pemberdayaan Induvidu, keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pcngcmbangan lJpaya Kcschatan Bcrsumbcr Daya Masyarakat (UKBM)

1. Keb~jakan

2. Penelitian dan pengembangan

3. Kerjasama Luar Negeri

4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabi I itas

5. Pengembangan Sistem Infonnasi Kcsch<1t;111

I

c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.

d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I.

3. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).

b. Pemberian izin apotik, toko obat. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten.

Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. 1. a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupatcn.

h. Pcngclolaan survc1 kcsch;1lan dacrah (surkcsda) skala Kabupatcn.

c. Pemantauan pcmanfaatan lptek kesehatan skala Kabupaten.

1. a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.

b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten. c. Implementasi penapisan iptek dibidang pelayanan

kesehatan skala kabupaten. 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negen skala

kabupaten. 1. Pembinaan, monitoring evaluasi dan pengawasan skala

kabupaten.

1. Pcngelolaan SIK skala kabupaten.

(SIK) -----------~--~~~----------"---------------------------~

r

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINT AH BID ANG PEKERJAAN UMUM

1. Sumber Daya Air

1. Pengaturan

PEMERINT AHAN KABUP ATEN EMPAT LAW ANG

I. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.

2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber I air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan I atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten. I----------+------------'"''------~-------~-~

2. Pembinaan

3. Pembangunan I Pengelolaan

1. Penetapan dan pemberian 1zm atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, I penggunaan, dan pengusahaan air tanah.

3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan I atau pem bongkaran bangunan dan I atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten.

5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.

6. Pcmber<layaan kelcmbagaan sumbcr daya air tingkat kabupaten.

1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.

4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten.

5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.

6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sckundcr pada dacrah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

4. Pengawasan <lan Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Pengendalian sungai dalam kabupaten.

1----------+---~-~-----L_ Pcngatura~------ ~en_~turan jalan kab~a_t_en_: _____________ ___, 2. Bina Marga t

JO

I

2. Pembimia11

3 Pembangunan dan Pengusahaan

a. rumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten.

c. Penetapan status jalan kabupaten. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan

Jarmgan jalan kabupaten.

1. Perr:~)inaan jalan kabupaten. a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan

dan pclatihan para aparatur pcnyclcnggaraan jalan desa.

b. Pemberian 1zm, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milikjalan, dan ruang pengawasanjalan.

2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten. Pembangunan jalan kabupaten: a. Pembiayaan pembangunanjalan kabupaten/desa. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan

penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten.

c. Pengoperasian dan pemeliharaanjalan kabupaten/ desa.

d. Pengembangan dan pengelolaan manajemenjalan kabupaten/ desa.

--------~---t---~----~--------------------1 4. Pengawasan Pengawasan jalan kabupaten :

a. Evaluasi kinerja penyelenggaraanjalan kabupaten. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan

-----+--------------_jalan kabupaten/desa. I

131:kotaan Pe:desaan

1. Pengai:uran

2. Pembinaan

3. Pembangunan

1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan pcrkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mangacu kebijakan nasional dan provinsi).

2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten.

2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pcmbangunan perkotaan dan pcrdcsaan di wilayah kabupaten.

1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RP JP dan RPJM nasional dan provinsi.

2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemcrintah dacrah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan I perdesaan di lingkungan kabupaten.

3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.

4. Pcmbcntukan lembaga/badan pengclola pcmbangunan perkotaan dan perdesaan di kabupatcn. , '----~----_l~---L--~---L _______ _._ ________ ~

t

11

4. Air Minum

5. Air Limbah

4. Pengav.:a.san

1 . Pcngaturan

2. Pembinaan

I 3:-Pembangunan

I

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan . pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.

2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1 . Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai

kebijakan dan strategi pengembangan air minum di

1

2. 3.

daerah kabupaten. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SP AM di kabupaten.

4. Pcnetapan peraturan daerah NSPK pclayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan prov1ns1.

5. Mcmhcrikan l/.lll pcnyclcnggarnan pcngcmhangan SIJ AM di wilayahnya.

1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupatcn

2. Pcningkatan kapasitas teknis dan manajcmen pclayanan air minum diwilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

1 . Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kehutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.

2. Pengembangan SP AM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM.

3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat diwilayah kabupaten dalam penyelenggaraan pengembangan SP AM.

4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten.

5. Penycdiaan PS air minum untuk daerah bencana dan dacrah rawan air skala kabupaten.

6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten. --- ~------- -----~-- ·---- ----·---------------------------1 4. J>cngawasan

1 . Pengaturan

2. Pcmbinaan

I ______________ ---

I. Pcngawasan tcrhadap scluruh tahapan pcnyclcnggaraan pengembangan SP AM yang berada di wilayah kabupaten.

2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SP AM yang utuh di wilayahnya.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan

PS air limbah di wilayah 1<.abupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air Iimbah di wilayah kabupaten.

3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan kabupaten.

I 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.

1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten.

2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten.

3. Penyelenggaraan (bantck) pada kccarnatan, kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam pcnyclcnggaraan PS air limhah.

- ________________________ r ____ ---------~

12

-

'

4. Pengawasan

Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah unntk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM.

Penyusunan rencana induk pengembangan PS air ; limbah kabupaten. I

3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten). 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di

kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air

limbah di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

6. Persampahan 1. Pengaturan 1. Penetapai1 peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan

7. Drainasc

2. Pem binaan

J nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara

pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang I

ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan

skala kabupaten. 1. Peningkatan kapasitas manaJemen dan fasilitasi

kerajasama dunia usaha dan masyarakat dalam

I

penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten.

2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pernerintah desa, serta kelornpok rnasyarakat di kabupaten.

3. Pernbangu-1-1a_n ___ 1--l-. -P-en_y_,e~l-e_n_g-ga--r-a_a_n_d_a_n_p_e_m_b_i_a_y_a_an--p-e_m_b_a_n_g_u_n_a_n_P_S--1

4. Pengawasan

I . Pengaturan

2. Pembinaan

1-3. Pcmh~ngunan

persampahan di kabupaten. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS

persampahan kabupaten. 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan

persampahan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi kinez:ja penyelenggaraan di wilayah kabupaten.

u~}:__Pcngawasan dan pcngcndalian atas_2elaksanaan NSPK. I . Penetapan peraturan dacrah kcbijakan dan strategi

kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan

pemutusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan kabupaten.

Peningka~an kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pemutusan genangan di wilayah kabupaten. 1. Pcnyelesaian masalah dan permasalahan

operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitamya.

2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten.

3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten. ~·-------~-~-+~__.::__L__.;__ ______________ --:_~--:---1

1 . Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pangendali banjir di wilayah kabupaten.

4. Pengawasan

2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSP~~

r

-rPcrmukiman l

I

I . Kawasan siap bangun (Kasiba)

I

dan Lingkungan siap bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri : a. Pengaturan I. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi

2. Kasiba I Lisiba di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK kasiba dan lisiba di

wilayah kabupaten. r---------t----~--

b. Pembangunan l.

2.

I I 3.

c. Pengawasan I.

2.

3.

2. Permukiman Kumuh I Nelayan: a. Pengaturan 1.

2.

b. Pembangunan 1.

2.

P en ye le n g gar aa n penanganan Kasiba /Lisiba di kabu}Jaten. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba I Lisiba. Penetapan izin lokasi Kasiba I Lisiba di kabupaten. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh I nelayan dan wilayah kabupaten. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten. Pengelolaan peremaJaan I perbaikan permukiman kumuh I nelayan dengan rusunawa.

r---------+-----

~3.

c. Pengawasan

Pembangunan Kawasan a. Pcngaturan

b. Pemb_angunan c. Pengawasan

1.

2.

I 3.

I.

2.

M e 1 ak sanak an pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupatcn. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.

Pcnyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian

pcmbangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pclaksanaan program pembangunan kawasan

di kabupaten. 3. Pengawasan dan kawasan dan pengendalian atas

pelaksanaan NSPK di kabupaten.

------------~-------------------------------~

14

I

•

~~--~~~-~---------~------------~~~~~~~~~~~~~

9. Bangunan 1. Pcngaturan 1 . Pcnctap<1'1 pcraturan dacrah kabupaten, mengenai Gedung dan bangunan gedung dan lingkungan mcngacu pada norma, 1

Lingkungan stand.:.u, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai

bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di

kabupaten. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung.

6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang di bangun di lokasi bencana.

7. Penyusunan dan penetapan R~ncana Tata Bangunan clan Lingkungan (RTBL).

··2-.-P-e--n--1-b--i1-1a_a_n----+---l.-P_c_n_1_b_e_rd_a_· y_a_a_n ____ k_e_p_a_d_a ___ m_a-sy_a_r_a-:-k_a_t ---:d:-a-:-lam--1

3. Pembangunan

4. Pengawasan

10 .. Jasa 1. Pengaturan Konstruksi

2. Pemberdayaan

3. Pengawasan

penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan

bangunan gedung dan lingkungan. 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan

dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan

rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan

yang dilindungi dan di lestarikan yang berskala lokal.

1 . Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

2. Pengawasan dan pencrtiban pembangunan, pcmanfaatan, dan pcmhongkaran hangunan gedung.

3. Pengawasan dan pcnertiban pelcstarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. I

Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang tclah ditctapkan

1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

2. Penclitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

3. Pengembangan sumber daya manus1a bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten.

4. Peningkatan kemampuan teknologi Jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan I penyuluhan dalam wilayah kabupaten.

6. Penerbitan perizinan usahajasa konstruksi.

1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya te1tib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi .

0. PEMBAGIAN t;RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

I~--~~+ SUB-SUB ~ANG BIDANG 1. Pembi&yaan 1. Pembangunan

Barn

2. Pembinaan Perumahan Formal

12. l'erbaikan

1. Pembangunan Baru

PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWA~G

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten dibidang pembiayaan perumahan.

2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.

3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan

4.

5.

6.

7.

8.

1.

I 2.

3.

14. 5.

6.

7.

8.

instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku ditingkat kabupaten. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ditingkat kabupaten. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perurnahan ditingkat kabupaten. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bi dang pembiayaan perumahan ditingkat kabupaten.

Pcnetapan kcbijakan, stratcgi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. Penyusunan NSPM kabupaten bidang Pembiayaan perumahan. Pelaksanaan, pcnerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. Fasilitasi bantuan pcmbiayaan pcrbaikan/pcmbangunan rumah swadaya milik. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bi dang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundangan-undangan hidang pcrumahan.

b. Peninjauan kembali kescsuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pcngembangan pada skala

16

' 1---, I

2. Perbaikan

3. kabupaten. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.

4. Pelakssanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.

5. Pclaksanaan tcknis pcnyclcnggaraan pcrumahan. 6. Memanfa.atkan badan usaha pembangunan perumahan,

baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponcn bangunan, konsultan kontraktor dan pengembang.

7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pcngelolaan PSU skala kabupaten.

8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan

perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik

pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha

pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD. koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak -=.: bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengcmhang di kabupatcn.

12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.

13. Perumusan RPJP dan RP.JM kabupaten. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala

kabupaten. 15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap

dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, perbatasan intemasional, pusat kegiatan, perdagangan I produksi.

16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, rusun dan rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.

17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.

18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistrir·1sian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pc111anfaatan scluruh bantuan.

1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten.

2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten.

r

17

3. Pembinaan Perumahan Swadaya

3. Pemanfaatan

\ 1. Pembangunan I Barn

I / 2. Pemug<iran

3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU peslSlr dan pantai serta pulau kecil di kabupaten.

4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rum ah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk

penampungan pengungsi lintas kawasan sekabupaten.

1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaran perumahan dengan dana tugas pembantuan.

2. Pclaksanaan pcmbangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.

3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten. 5. Pengawa.san dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

pembangunan dan pengelolaan pemmahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian dan

pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.

7. Pengawasan dan pengcndalian pengelolaan rusun dan

rusus. 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang

I em bag a pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang pemmahan swadaya.

3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pcmbangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pemba:1gunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

I. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.

3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kahupatcn tcntang lcmhaga pcndukung pembangunan pcrumahan, pcndataan pcrumahan, <lan pcningkatan I

18

•

r-,

I I

3. Perbaikan

4. Perluasan

kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya . 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadava.

1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.


3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya kabupaten.

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perum::han, pcndataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan pcrumahan swadaya.

S. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pemhangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strateg1, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. ____ ___,



3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya kabupatcn.


5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tcntang lemhaga pcndukung pcmhangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pcngawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tcntarrg lcmbaga oendukung

19

i

5. Pemeliharaan

6. Pemanfaatan

pembangunan perumahan, pendataan perumahan. dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan -:\SP"\-1 pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan embangunan erumahan swadaya.

I. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.


3. Penyu:unan NSPM pembangunan perumahan swadaya kabupaten.


5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

(i. Pcngawasan dan pcngcnclalian pclaksanaan kebijakan dan srtategi kabupatcn tentang lembaga pendukung pemhangunan perumahan, pcndataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pclaku pcmbangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swada a.



J. Penyusunan NSPM pcmbangunan perumahan swadaya kabupaten.


5. Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pernbangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pcngcndalian pelaksanaan kebijakan dan srtategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan pemmahan swadaya di tingkat

~-~~~~~12~~L'?..~:_ ______________________________ r ________ _

20

4. Pengembangan Kawasan

1. Sistem Kebijakan Ka was an

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan.

2. Penyuwnan rencana kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman daerah (RP4D kabupaten).

3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan

strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten.

(>. Pcngcndalian pclaksanaan kchijakan dan stratcgi _ --·----------- _ pc!:!_gcmhangan kawasan dan RP4D di skala kabupatcn. 2. Kawasan 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam

Skala Besar penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

3. Kawasan Khusus

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pcngclolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalarn penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan

1

4

pcmbangunan dan pengelolaan kawasan khusus di --------~-· _ ___:_w:...:i~la:::.!y:...:a:::.h:.:.n:..cy..::a:_:_. -----------------------1

4. Keterpaduan 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam Prasarana penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.

I Kawasan 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan

keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyclenggaraan ketcrpaduan prasarana

kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan

keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

r

I. 1

5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundangundangan dan Pertanahan untuk perumahan

[ __ ----------- ...

1

15. Keserasian Kawasan

1. Pembangunan Ban.

2. Pcmugaran

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan . hunian berimbang. '

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang diwilayahnya.

1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perurnahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perurnahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pcraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.

5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di tingkat kabupaten.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.

9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan scsuai dcngan pcnataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan pcrumahan scsuai dcngan pcnataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan _ _Eerumahan di kabu aten.

1. Pclaksanaan pcnyusunan dan pcnycmpurnaan pcraturan pcrundang-undangan hidang pcrumahan di tingkat kabupatcn.

2. Pelaksanaan kesesuaian pcraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang

1

pcrumahan. J. Pclaksanaan sosial isasi pcraturan pcrundang-undangan

~~i~_<1_~1g __ p_~_r:u1~;~~1~~~~--(!~~~<_l__r1_1_~~111g_~~!.1:1~-~-~j_udkan jaminan

22

I

kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam , bermukim di kabupaten.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.


6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

7. Fasilitasi penyusunan koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di tingkat kabupaten.

9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.


11. Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian ekstemasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

r

3. Perbaikan 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mcwujudkan jaminan kcpastian hukum dan pcrlindungan hukum dalam berrnukim di kabupatcn.


5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perurnahan di kabupaten.

6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perurnahan di kabupaten.


8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pernbangunan perumahan di tingkat kabupaten.

9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan pcrumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pcrtanahan di kabupaten.

I 0. Pclaksanaan kcbijakan kabupatcn tcntang pernbangunan pcrumahan scsuai dcngan pcnataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

11. Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perurnahan sesuai dengan penataan ruang dan pcnataan pertanahan.


13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

4. perluasan 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.


3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jarhinan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukirr di kabupaten.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peratuian perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.

S. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.


7. Fasilitasi penyusunan koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang pcrumahan di tingkat kabupatcn.


. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan !

2_erumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan --------------·-- - ---- f

24

5. Pemeliharaan

pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan !

perumahan sesuai dengan pcnataan ruang dan penataan pcrtanahan di kabupaten.

11. Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.


13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

2. Pelaksaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujutkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pcraturan pcrundang-undangan hidang pcrumahan di kahupatcn.





9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perum::han sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.


I 11. Fasilitasi Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang

I pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan kchijakan kahupatcn tcntang pcmhangunan perumahan scsuai dcngan pcnataan ruang dan pcnataan pcrtanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian ekstemasitas pembangunan ._____ ___ _ _______ _i_ __ ___::_p_e_r_um_a_h_a_n __ d_i_k_a_b_u-'p,_a_t_e_n_. _______________ _

r

2.'i

6. Pemanfaatan ' 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.


3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujutkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.



6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perurnahan di kabupaten.


8. Pelaksana~n dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di tingkat kabupaten.

9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan i perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pernbangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

1 I. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pcngawasan dan pengendalian Pelaksanaan

I kebijakan kabupaten tentang rembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

j 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan pemmahan di kabupaten. "-~~~~~~~!~~~-~~~-~-+~

6. Pembinaan Teknologi dan lndustri

. \

1. Pembangunan 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan Baru pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial

ekonorni budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pernanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perurnahan.

4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan basil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi buda a, serta PSU pendukung perumahan.

-~~~~~~--+~--=:..=.:::::..:-=....c..:::..:::..:..:.:::.:..-=--=-:::........i:_:_:__:_:_:.:.;.:___;.'-A..,..,.._-:--~~~~~~~~

2. Pemugaran I. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya , serta PSU pendukung perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi, budaya, serta PSU

endukung perumahan. r ~~~~~---~--~-'--~~~~

26

I

~- Perbaikan

4. Pemeliharaan

r-5. Pemanfaatan

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten te;:tangpendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSC pendukung perumahan. i

4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan !.

kabupater. tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi i

budaya , serta PSU pendukung perumahan. 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya , serta PSU pcndukung pcrumahan.

2. Koordinasi pcl<.1ksanaan kchijakan kabupatcn tcntang pcndayagunaan dan pcmanfaatan hasil tcknologi dan bahan bangunan, sosial ckonomi budaya , serta PSU pendukung perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya , serta PSU pendukung perumahan.

4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi clan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pcmanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan I bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budava. serta PSU pendukung perumahan.

4. Pengawasan dan pengenclalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pcndayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung pernmahan.

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

3. Fasilitasi pclaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi clan !

bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSC pcndukung perumahan.

4. Pengawasan clan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupatcn tcntang pcndayagunaan dan pcrnanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan. sosial ekor:.omi buclaya, serta PSU pendukung perumahan.

t

27

. I

I

7. Pengembangan I Pelaku I Pembangunan Perumaihan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Buda ya

I

I

I

1. Pemban~unan Baru

2. Pemugaran

3. Perbaikan

4. Pcrluasan

1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku p~ndukung pembangunan perumahan.

3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

4. Pelaksanaan pengawasan dan pengcndalian kebijakan

. S .

kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.


2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.


4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.


1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pcmbcrdayaan para pclaku pcndukung pcmhangunan perumaban.

2. Koordinasi pclaksanaan kcbijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.






2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang

28

5. Pemeliharaan

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.


4. Pclaksanaan pcngawasan dan pcngcndalian kcbijakan kabupaten tentang pembcrdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.


6. Fasilitasi ~eningkatan kapasitas pelaku pembangunan rcrumahan pcmcrintah, swasta dan masyarakat di kabup<.itcn.

·-------------------~ 1. Pelaksanaan

pemberdayaan perumahan.

kebijakan kabupaten tentang para pelaku pendukung pembangunan





6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di

____ ·····--····--·-···- ____________ kabupaten. ----------------------------< 6. Pemanfaatan I. Pelaksanaan kcbijakan kabupaten tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.




5. Mclaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.


-~--------~---

r

~<)

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERIT AHAN BID ANG PEN AT AAN RU ANG

BID ANG

1. Pengaturan

2. Pembinaan

3. Pembangunan

SUB-SUB BID ANG

PEMERINTAHAN KABUP ATEN EMP AT LAW ANG

1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten.

2. Penetapai.1 penataan ruang perairan sampai dengan 4 ( empat) mil dari garis pantai.

3. Penetapan kriteria penentuan dan pcrubahan fungsi rnang kawasan I lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

4. Penetapan kawasan strategis kabupaten.

1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi

penataan ruang kabupaten. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab

masyarakat.

a. Perencanaan tata ruang 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategi kabupaten. 3. Penctapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.

b. Pemanfataan Ruang 1. Pcnyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang

penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari

RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten

dan kawasan Jintas kahupaten bckcrjasama dengan pemerintah dacrah, masyarakat dan dunia usaha.

6. Pemanfaatan SPM di bidang pcnataan ruang. 7. Pcrumusan kebijakan strategis operasionalisasi

RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Kabupaten.

8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategi kabupaten.

9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupatcn dan kawasan strategi kabupaten.

c. Pengendalian Pcmanfaatan Ruang. 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten.

I l 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategi

kabupaten.

L 3 Penyusunan peraturan zonas1 sebagai pedoman ~--------- ------------- -----·---"'----_J_ ___________ ->« _ _._ __ __,

30

1-1

I

4. Pengawasan

pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan RTR WK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan R TR WK. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan

pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDAN __ G __ ,___~_¥_~ __ :_~-~--J PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LA WANG I 1. Perencanaan 1. Perurnusan 1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan

dan Kebijakan pengendalian pembangunan daerah pada skala P!fngendalian kabupaten. Pembangunan b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Daerah kabupaten.

2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordin~si

c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan I desa.

2. Pelaksanaan SPM kabupaten. 3. . Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah

kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri.

4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pcmbangunan daerah skala kabupaten.

5. a. Penetapan petuajuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan kabupaten skala kabupaten.

b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawa~an

kabupaten. dan lingkungan perkotaan skala

6. 1 a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan skala kabupaten.

7.

8.

9.

10

11

b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kabupaten.

Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan

perkotaan skala kabupaten. b. Pelaksanaan pctunjuk pelaksanaan I pelayanan

pcrkotaan skala kabupatcn. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan

pembangunan perwilayahan skala kabupaten. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan

pembangunan perwilayahan skala kabupaten. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabu aten.

1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.

2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pcmbangunan daerah skala kabupaten.

3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.

b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama peml angunan antar kecamatan I desa dan antara kecamatan I desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.

4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.

b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungarr perkotaan di daerah

32

7.

8.

9.

3. Monitoring dan 1 . Evaluasi (Moncv)

L-------"---------

2.

3.

4.

5.

6.

7.

kecamatan I desa. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan

perkotaan di kecamatan atau desa. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan

dan pedesaan skala kabupaten. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian

pengembangan perkotaan di kecamatan I desa. Pengembangan wilayah tertinggal pesisir dan pulaupulau kecil skala kabupaten. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat

tumbuh dan andalan skala kabupaten. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen

pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan I desa.

a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kc:amatan/ desa.

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.

b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan I desa.

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan I desa.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kei:jasama pembangunan antar kecamatan I desa dan antara kecamatan I desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala kabupaten. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan man3:1emen wilayah dan I kawasan skala kabupatcn.

·-----------~

r

3.1

<;_ PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG

1. Pcrhuhungan Darat

SUB SUB BID ANG

PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

l. I ,alu lintas dan l. Pcnyusu11an dan pcnctapan rcncmrn umum jaringan transportasi _jalan kabupatcn. /\ngkutan Jalan

(LLA.J) 2. Pcmbcrian 1zm pcnyclcnggaraan dan pcmbangunan fasilitas parkir untuk umum.

3.

4.

Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mcngcmudi.

5. Pcnctapan lokasi terminal pcnumpang tipc C. 6. Pengesahan rancang bangunan terminal penumpang

tipe C. 7. Pembangunan pcngopcrasian terminal pcnumpang

Tipe A, Tipc 13, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapa11 kebutuhan

kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.

11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan j al an kabupaten.

12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan I angkutan kahupatl'n.

11. Pcnyusunan dan pcnclapan jaringan lintas angkutan baran6 pada jaringan jalan kabupatcn.

14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.

15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.

16 Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17 Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18 Pemberian izin usaha angkutan barang. 19 Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan

dalam kabupaten. 20 Penentuan lokasi, Pcngadaan, pemasangan,

pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberiisyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.

21 Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.

22 Pcnyclcnggaraan andalalin di jalan kabupatcn. 23 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. 24 Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan

yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.

L _____ -~---------~--------------------------------~

r

14

•

L __ _

25 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor . 26 Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai

kewenangannya.

27 Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

28 Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda kabupaten di bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layakjalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum.

29 Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.

30 Pclaksanaan pcngujian berkala kcndaraan bermotor. 31 Pemberian 1zm usaha bengkel umum kendaraan

bermotor. 32

33

34

35

Pemberian izm trayek angkutan perdesaan yang wilayah .'."'elayanannya dalam wilayah kabupaten. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan

1

kabupaten. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

2. Lalu Lintas 1 Penyusunan dan penetapan rencana umum _Janngar. sungai dan danau dalam kabupaten. Angkutan

Sungai, Damrn, 2 dan Penyeberangan

13 (LLASDP)

4 5

6 7 8 9 10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang ! terletak pada jaringan jalan kabupaten. Pengadaan kapal SDP. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. Penctapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. Pembangunan pelabuhan SOP. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLK.r I DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. Penetapan rencana induk, DLKr I DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. Izin pembuatan tempat penimbunan '.-;:ayu (logpon), jaring tcrapung dan kcramhah di sunt:.'.:i: Jan danau. Pemctaan alur sungai kahupaten ..:'"'.:'..lk kebutuhan transportas i. Pembangunan, pemeliharaan. ~=--,,:erukan alur pelayaran sungai dan danau k:a':'·~=.::.:e:-.. Penetapan tarif angkutan ~:-.:- e·xrangan kelas ekonomi pada lintas penye":-~:--.::::.ga.--: dalam kabupaten yang terletak pada jaring~. _· ::.:::: ~abupaten. Penetapan tarif agL:::.:- ~ _:-_;ai dan danau kelas ekonomi dalarn k~i!'. :--. ·, ·-Pengawasan pe:J.J...s~.::..::.:-: :..::::· angkutan SOP dalam ·

1.. _____ H kabupaten Y2.:"'.£ :e:-·e:::...~: ::-.::..:.:! :::mganjalan kabupaten.

-------------- --------- ___ j:__ ~~~~~~~. :-·~:~ ~:~~- :~-~;~~~;:~n.SPD yang tidak

2. Perkereta ap1an

3. Perhubungan Laut

20 Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan .i al an kabupaten

21 Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

22 Pengawasan pengoperasian penyeleggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.

1 Penetapan rencana induk perkereta apian kabupaten. 2 Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten

rneliputi : a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan

pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten.

b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkereta-apian kabupaten.

3 Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak I dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.

4 Penetapan izin penyelenggaraan perkereta ap1an khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten.

5 Penetapan jalur kereta api khusus yang jar1ngan dalam wilayah kabupaten.

6 Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atae Pemerintah Daerah.

7 Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalarn satu kabupaten

8 Pcnetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten

9 Penetapan Persetujuan angkutan orang dengan mcnggunakan gerhong kcrcta ap1 dalam kondisi tcrtcntu yang rcngopcras1an didalam wilayah kahupatcn.

I 0 lzin operasi kcgiatan angkutan orang/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kabupaten dan perdesaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.

11 Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkuatan yang meupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas elayanannya dalam satu kabu aten. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT::'.:7) yang berlayar hanya diperairan daratan (Sungai dan Danau): a. Pemberian surat izin berlayar

2 Kapa! berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya diperairan daratan (Sungai dan Danau): a. Pelahanaan pengawasan keselamatan kapal b. Pelaksanaan pengukuran kapal c. Pt:nerbitan pas perairan damtan

~·~·.::_:_-=.-=:.~.:..::..=-:..:..:.:::...!:-~--~~~~~~~~~~~~~~

36

d, Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan

e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal L Penerbitan dokumen pengawakan kapal j. Pemberian surat izin berlayar

3 Kapa! berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT2_7) yang berlayar dilaut

4 Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT<7) yang berlayar dilaut : a. Pelaksanaan pcngawasan kcselamatan kapal b. Pelaksanaan pengukuran kapal c. Penerbitan pas kecil d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil e. Pelaksanaan pemeriksaaan konstruksi kapal f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal

5 Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut 6 Pengelolaan pelabuhan lokal lama 7 Pengelolaan pelabuhan haru yang dihangun oleh

kabupatcn 8 Rckomcn<lasi penetapan rencana induk pelabuhan laut

Intcrnasional hub, lntcrnasional dan Nasional 9 Penetapan rencana induk pelabuhan lokal 10 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum 11 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan Khusus 12 Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan

pelabuhan laut lokal 13 Penctapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan

khusus lokal 14 Pcnctapan kcputusan pclaksanaan pcngoperasian

pclabuhan laut lokal 15 Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal 16 Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut

internasional hub 17 Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut

Tntcrnasional 18 Rckomcndasi Pcnetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut

Nasional 19 Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut

Regional 20 Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut lokal 21 PertimbaTlgan teknis terhadap penambahan dan/atau

pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal 22 Izin · kegiatan pengerukan diwilayah perairan

pelabuhan khusus lokal 23 Izin kcgiatan reklamasi diwilayah perairan pelabuhan

khusus lokal 24 Penetapan DUKS dipelabuhan lokal 25 Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi

pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten) 26 Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKp

Pelabuhan laut lokal 27 lzin kcgiatan rcklamasi ~idalam DLKr/DLKp

17

4. Perhubungan Udara

~ . Angkutci.n Udara

2. Pesawat Udara 3. Bandar Udara

4. Keselamatan Penerbangan

------- ------- ______ Q5-~~P~~D ___ ---

Pelabuhan laut lokal 28 Penetapan pelayanan operasional 24 ( dua puluh

empat) jam pelabuhan laut lokal 29 Penetapan pelayanan operasional 24 ( dua puluh

empat) jam pelabuhan khusus lokal 30 Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi

perdagangan luar negeri 31 Penetapan besaran tarif jasa ke pelabuhan pada

pclabuhan lokal yang disclcnggarakan olch pemerintah kabupaten.

3 2 Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalarn kabupaten setempat

33 Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat

34 Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.

35 Pemberitahuan pcmbukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.

36. Pelaporan pengopersaian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdornosili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.

3 7 Pelaporan penempatan kapal dalarn trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tctap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pclayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.

3 8 Izin usaha tally di pelabuhan. 39 Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. 40 Izin usaha ckspedisilfreightforwarder. 41 Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat

pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.

42 Pemherian rekomendasi dalam penerhitan izin usahu dan kegiatan salvage serta persett~juan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalarn kabupaten.

1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.

2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor ad. Bandara.

3. Penetapan I izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

38

H. PEMBAGIAN URUSAN t>EMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUBBIDANG

1. Pengendalian Dampak Lingkungan

SUB SUB BID ANG

1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (BJ)

PEMERINT AHAN KABUP ATEN EMP AT LAW ANG

I. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah BJ skala kabupaten.

2. Izin pengumpulan limbah BJ pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.

3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.

4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten.

5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.

6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah BJ di industri

,__ _________ --+-_atau usaha suatu kegiatan. ___ _ 2. Analisis 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan I atau kegiatan

Mengenai yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan Dampak hidup di kabupaten , sesuai dengan standar, norma, Lingkungan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. (AMDAL) 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.

~3. Pengelolaan I . Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air

4. Pcngclolaan Kualitas Udara dan Pengcndalian Pencemaran Udara

I

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kcgiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalarn wilayah kahupatcn.

4. Pcngawasan tcrhadap pclaksanaan pcngelolaan dan pcmantauan lingkungan hidup bagi scluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabu aten.

1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala

kabupaten. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala

kabupaten. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang

tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau surnber air.

6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa tcrhadap pclaksanaan pcnanggulangan pcnccmaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten.

8. Perizinan pcmbuangan air limbah kc air atau sumber air.

9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

1. Pcmanlauan kualitas udara ambicn, crnisi surnber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan 2. bermotor lama secara bcrkala.

3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten.

4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kcgiatan yang dapat mcnycbabkan

___ tc~jadinya pcnccmaran udara dari sumbcr bcrgerak dan

I

I I

I

I 5. Pengendalian

pencernaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut

6. Pengendaiian pencernaran dan/atau

5. 6. 1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

1.

tidak bergerak skala kabupaten. Pernantauan kualitas udara arnbien dan dalarn ruangan. Pengaturan terhadap pencegahan pencernaran dan pernsakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. Pengaturan terhadap pengendalian percernaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. Pengawasan penaatan instrurnen pengendalian pencernaran dan/atau kerusakan skala kabupaten. Pernantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. Pengaturan pelaksanaan tcrhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten. Penegakan hukurn terhadap peraturan pengendalian pencernaran dan/atau kerusakan pes1sir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Penet:lpan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Kerusakan Tanah 1 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. Aki bat

Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencernaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak skala kabupaten.

4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. , ___________________________ ...._ _______ ---!

7. Pengendalian 1. Penetapan kriteria kabupaten baku kcrusakan lahan Pencemaran dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, dan/atau perkebunan dan hutan tanarnan berdasarkan kriteria Kerusakan Tanah baku kerusakan tanah nasional. Untuk Kegiatan 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. Produksi 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan Biomassa

8. Penanggulangan Pencernaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana

9. Standar Nasional Tndonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan

dan/atau tanah akibat kegitan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.

4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biornassa skala kabupaten.

1. Penanggulangan pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten.

2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana

1 skala kabupaten.

3. Penetapan kawasan yang beresiko menirnbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.

l. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kornpetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.

__ Hidup ---------------------------~ I 0. Pengcmhangan I. Pcnctapan pcraturan daerah di bidang penerapan

Perangkat instrumen ekonorni untuk pengelolaan surnber daya Ekonomi alam dan lingkungan kabupaten. Lingkungan 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrurnen

ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alarn dan ------------'-----------~--

40

2. Konscrvasi SumberDaya Alam (SDA)

lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan

f--------------- sumber daya alam dan lingkungan. 11. Penerapan

Si stem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan

Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen I Iingkungan ekolabel, produksi bersih, dan teknologi

berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.

Lingkungan fi 12. Pendidikan dan 1 . Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten.

Pelatihan 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup (Diklat) sesuai permasalahan lingkungan hidup skala

kabupaten. 13. Pelayanan 1. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pegendalian

Bidang lingkungan hidup skala kabupaten. Lingkungan

_ Hidup 14. Pernbinaan dan 1. -

Pengawasan 2. -atas 3. -Penyelenggara-an Otonomi Daerah Bidang Lingkungan

15. Penegakan Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten. Hukum

Lingkunga_n __ r--------------------------~ 16. Perjanjian 1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian

Internasional di internasional dibidang pengendalian dampak Bidang lingkungan skala kabupatcn. Pengendalian 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan Dampak protokol skala kabupaten. Lingkungan

-~'----

1 7. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten.

2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten.

3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten. f----------+----~

18. Laboratorium Pcnycdiaan laboratorium lingkungan sesua1 dengan Lingkungan kebutuhan daerah.

- -----~--~-------+-----------------------------< I. Keanekaragaman 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi

Hayati keanekaragaman hayati skala kabupaten. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan

pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala .1<abupaten.

J. Pcnetap::m dan pclaksanaan pcngcndalian kcmerosotan kcanckaragaman hayati skala kabupatcn.

I 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi kcanekaragaman hayati skala kabupatcn.

5. Penyclesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupatcn.

l 6. Pengembangan man~1emen sistem informasi dan

pcngelolaan datahase kcanekaragaman hayati skala

__ --------------~-- kabupaten. ________ r ___________ _

41

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUBBIDANG

1. Izin Lokasi

SUB SUB BID ANG

PEMERINT AHAN KABUP ATEN EMP AT LAW ANG

I .a Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.

b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan

pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.

f. Pcmbuatan pcta lokasi scbagai lampiran surat kcputusan izin lokasi yang diterbitkan.

g. Pcncrbitan surat kcputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan

pembatalan surat keputusan 1zm lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten.

2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

>------------+----------·-------------------------i 2. Pengadaan - I. a. Penetapan lokasi.

Tanah Untuk b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai Kepentingan dengan peraturan perundang-undangan. Umum c. Pelaksanaan penyuluhan.

3. Penyelesaian -Sengketa Tanah Gara pan

d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan tim penilai tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari

lembaga/tim penilai tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. J. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti

kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah

dihad<:tpan kepala kantor pertanahan kabupaten. I .a. Pcn_erimaan dan pengkajian laporan pengaduan

sengketa tanah garapan. b. Pcnilaian tcrhadap obyck dan subyck scngkcta. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah

garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertahanan untuk

menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa

~· ----------1----u_n_t_uk_m __ en_d_a~p_a_tk_a_n_ke_s_e~p_ak_at_a_n~p_a_ra_._p_ih_ak_ .. ___ ~ 4. Penyelesaian ·· 1. Pernbentukan tim pengawasan pengendalian.

Masalah Ganti Kcrugian dan

2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

San tun an Tanah Untuk Pembam~unan -----t----------

·5. Penetapan - 1. a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan Subyek dan sekretariat panitia. Obyck b. Pclaksanaan sidang yang mcmbahas Redistribusi inventarisasi untuk penetapan subyek dan Tanah, scrta redistribusi tanah, serta ganti kerugian Ganti kelebihan maksimum dan tanah absentee. Kerugian c. Pembuatan basil sidang dalam berita acara.

'------'-'----·-· '------------·------~---·

42

hasil obyek tan ah

• Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

I

I I

I

I i 6. Penetapan ! Tanah Ulayat

I

~ 7. Pemanfaatan I dan

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

I

-

d Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.

e. Penetapan para penenrna i

redistribusi tanah I kelebihan maksirnurn dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.

f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.

1. a. b.

Pembentukan panitia peneliti. Penelitian dan konflikasi hasil penelitian.

c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.

d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.

e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.

f Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mupakat.

1. a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.

b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semus1rn bersarna dcngan pihak lain berdas:irkan perjanjian.

c. Penetapan pihak-pihak yang mcmerlukan tanah uni.ik tanaman pangan semusim dengan mengutarnakan masyarakat setempat.

d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.

e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak

r----~~~~~-~--~-~~~~·~~----··~~--t_id_a_k_m~e_m_e_n_u_h_i_k_ew~~~·i_b_an~d_a_la_m_~pe~rj_a~l1J~·i_an_.~~----1 8. Izin Membuka

Tan ah

· 9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten I Kn ta

1. Kcbijakan dan Standar

1. a. b.

Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.

c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.

d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan 1zm membuka tanah.

(Tugas Pembantuan) 1. a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.

b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : 1) Peta po la penatagunaan tanah atau peta

wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.

2) Rencana tata ruang wilayah. 3) Rencana pembanguan yang akan menggunakan

tanah baik secara pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.

c. Analisis kelayakan letak lokasi sesua1 dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.

d. Penyiapan draft rcncana lctak kegiatan penggunaan tanah. r

43

__ _L

e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kcgiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.

f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana Ietak kegiatan penggunaan tan ah.

g. Pt>nyusunan draft final rencana letak kegiatan letak penggunaantanah.

h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan Bupati.

i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.

J. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan pengguanaan tan ah berdasarkan perubahan R TRW dan perkembagan realisasi pembangunan.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUBBIDANG

1 1. Pendaftaran / Penduduk

k Pencatatan SipiJ

SUB SUB BID ANG

1. Kebijakan

2. Sosialisasi

PEMERINT AHAN KABUP ATEN EMPAT LAW ANG

Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.

3. Pcnyelcnggarnan 1. Koordinasi penyclcnggaraan pcndaftaran penduduk skala kabupaten.

2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupatc:1, meliputi : a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk

serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam

wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal

sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antar negara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan

Antar negara; g. Pendataan penduduk retan Administrasi

Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kepcndudukan hasil

pendaftaran penduduk; 1. Penatausahaan pendaftaran penduduk.

~--------------~>------~-~·---------·~-----------~

4. Pcmantauan dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Evaluasi pendaftaran penduduk skala kabupaten.

5. Pembinaan dan Pengembagan Sumber Daya

r Manusia 6. Pengawasan

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.

Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.

1. Kebijakan I Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.

2. Sosialisa~i---·-1",asilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supcrvisi, dan konsultasi pclaksanaan pencatatan sipil skala kabupatcn.

3. Penyelenggaraan 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.

-··--------

2. Penyelengaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi. Kependudukan skala kota meliputi : b. Pencatatan kelahiran; c. Pcncatatan lahir mati; d. Pencatatan pcrkawinan;

e. Pencatatan percera_i_a_n.:._; ____ -f'-------------'

.... "'

3. Pengelolaan lnformasi t\dminis trasi Kependudukan

I

~tauandan I Evaluasi

5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. nengawasan

1. Kebijakan

2. Sosialisasi

f. Pencatatan kematian: g. Pencatatan pengangkatan anak. pengakuan anak dan

pengesahan anak; h. Pencatatan perubahan nama; i. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; j. Pencatatan peristiwa penting lainnya; k. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; 1. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan

sipil; m. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.

Pembinaan dan pcngembangan sumber daya manusia I pengolah pencatatan sipil skala kabupaten.

Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.

Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, superv1s1, dan konsultasi pengelolaan administrasi kependudukan skala kabupaten.

advokasi, informasi

3. Penyelenggaraan 1. Koordinasi pengelolaan informasi administarsi kependudukan skala kabupaten.

2. Pembangunan dan pengembagan jarigan komunikasi data skala kabupaten .

3. Penyediaan perangkat keras dan perlengakapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kccamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.

4. Pclaksanaan sistcm informasi administrasi kependudukan.

5. Pembagunan Replikasi data kependudukan di kabupaten.

6. a. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten b.Pembangunan tempat perekaman data kependudukan

di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pclayanan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.

8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data

kependudukan kabupaten b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses

dan basil pcndaflaran pcnduduk scrta pcncatatan sipil.

----------+-----------------~---:-----:---::-----:-1 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi 4. Pemantauan dan

Evaluasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

-· ~-

P em binaan dan pengembangan rsumber daya rrl.anusia I 5. Pemhinaan dan ~--------_J-------------------------~

46

•

4 Perkembangan Kependudukan

i PengeiTibangan I Sumber Daya I Manusia 16. Pengawasan

I i. kebijakan

2. Sosialisasi

3.Penyelenggaraan

4. Pematauan clan Evaluasi

pengelola informasi administrasi kepc:i.::..:.:..:...-:~-- 3!(a..1

kabupaten

Pengawasan atas pengelolaan informasi ad;:::.__-_:3:.,.'"Q.Si kependudukan skala kabupaten.

1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudl:..~a.-: skala kabupaten.

2. Penetapan normal, setandar, prosedur, dan kriteria. penyelenggaraan pengendalian kuantitas. pengembanggan kualitas, pengarahan mobilitas dan . persebaran penduduk serta perlindungan penduduk I skala kabupaten.

l. Pelaksanan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas I penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.

2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pemgembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas /penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan herwawasan kependudukan.

1. Koordinasi dan kcrjasama antar dacrah dalam pelaksanaan kehijakan pcngendalian kuantitas penduduk, pcngcmbangan kualitas penduduk, pcngarahan mobilitas I pcnataan pcrscbaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.

4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penducluk clalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.

Pematauan clan evaluasi kebijakan pengenclalian kuantitas penducluk, pengembangan kualitas penclucluk serta pembagunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.

~.Pembinaa_n_cl--an---1---_~~-~~~~-~~-----------~--~ ~ Fasilitas

1

6. Pengawasan

I

Pengawasan clan evaluasi kebijakan pengenclalian

I kuantitas penclucluk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penducluk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.

~---------- --------- ------------------ ~---~-·--- ------ - -----·--·---------------·------· --------------------------<

, 5. Pc1cncanaan . -T~Kcbif;·k~1;;- - Pcnclapan kchi_jakan pcrcncanaan kcpcndudukan skala

Kependudukan ~---------- I_ lk. abupatcn.

2. Sosialisasi T

1

3. Penyelcnggaraan 1. a.Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan clengan lembaga pemerintah clan non pemerintah pada skala kabupaten.

h. Pcnyclcnggaraan kcrjasama dcngan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tcrti b aclministrasi

----~---------'----~"--~-----~--~-----~

47

...

kependudukan. i 2 Penetapan indikator kependudukan. proyeKs;

penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.

3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta • kebijakan kependudukan pada khalayak sasaran.

4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.

5. Pendayagunaan informasi atas indikator I kependudukan dan analisis dampak kependudukan I untuk pcrcncanaan pcmhangunan hcrhasis pcnduduk

4. Pcmau!auan dan j Pcm,:~1

::.,:~~ur'•::·,~iUaSi, ... d.ln P~i~p~;;,;1 indikator

Evaluasi kcpendudukan, proyeksi penduduk dan analasis dampak kcpendudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

5. Pembinaan

/i.Pengawasan Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyeras1an kebijakan kependudukan skala kota .

I

r

1':. PE\IBAGIA' l RlS..\' PL\IERl,T..\HA' BIDA:\G PL\IBERDAYAA:\ PERE'.\IPCA:\ DA' PERLl:\Dl-:\GA:\ . ..\:'\AK

1. Pengaruh sutamaan Gender (PCG)

SCB Sl"B BIDA:\G

1. Kebijakan Pelaksanaan PUG

PEMERINTAHAN KABCP A TE:\ EMPAT LA WANG

1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten.

2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi i ·------- __ _ pelaksanaan PUG skala kabupaten. j 2. Kclambagaan PlJG I. Fasilitasi pcnguatan kclcmbagaan dan

pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pcngembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten.

3. Pelaksanaan PUG

2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.

1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.

2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pcndidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten.

3. Fasilitasi penycdiaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kabupaten.

1

2. Kualitas Hidup 1. Kebijakan Kualitas Hidup Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

' dan Perempuan. Perlindungan Perempuan I

I h-Pengintegrasian Kebijakan j - . Kualitas Hid up Perempuan

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, keschatan, ekonomi, hukum dan I JAM, politik, lingkungan, dan sosial hudaya skala kabupatcn.

I

3. Koordinasi Pclaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

----------------+------'~--------------! 4. Kebijakan Perlindungan

Perempuan Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

5. Pengintegrasian Kchijakan Fasilitas pengintegrasian kebijakan kabupaten Perlindungan Pcrcmpuan pcrlindungan pcrcmpuan terutama perlindungan

terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konfl ik dan daerah

I __ _yang tcrkena bcncana skala kahupaten.

6.--K~<-lrd i n;1si 1>~Gk~~;1~~~1~~ - Konrd i nasi pclaksanaan kc hi i akan kahupaten -- - - ------·~-

·-

3. Perlindungan Anak

Kebijakan Perlindungan Perempuan

1. Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak

2. Pengintcgrasian hak-hak anak dalam kcbijakan dan

perlindungan perempuan terutama pcrlindungan terhadap kekerasan. tenaga kerja perempuan. perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah : yang terkena bencana skala kabupaten. 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka

kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

Pcngintcgrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.

,___~pr_o~g~•r_a_m~pc_'m_b_a_n~g_u_na __ 1_1 _____ -+---------·------------------~

4. Pcmberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha

3. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan pcrlindungan anak

J . Penguatan lembaga i organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

2. Pengemh<".ngan dan penguatanjaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG kesejahteraan dan pcrlindungan anak

------------+---------------------·-····-5. Data dan

Informasi Gender dan anak

1. Data terpilah mcnurut .lcnis Kelamin dari di Setiap Bidang Tcrkait

2. Data dan info1masi Gender dan anak

r 3. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

Fasilitas penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan Jarmgan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk peiaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupatcn.

2. Fasilitas lembaga masyarakat untuk mclcksanakan rckayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kahupate_n_. -------------1

Penjabaran dan pcnetapan kcbijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.

1. Pelaksanaan pengumpulan, pcngolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.

2. Pclaksanaan pcngumpulan, pengolahan dan analisis, pcmanfaatan dan penyebarluasan sistcm informasi gender dan anak.

50

1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten.

2. Pcmantauan dan evaluasi serta pelaporan pclaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.

3. Pcnyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

L. P[\fBAGL.\.'\' t:RUSAN PEMERINTAHA.'\' BIDA.'\'G KELCARGA BEREl'CA'.'IA DA~ f\.:[LL.\RGA SE.JAHTERA

5l B BIDA.'\'G

I. Pela' a nan ~eluarga

Bc:rencana (Klll dan ~esehatan

Reproduksi

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan dan pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisifasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

I PEMERINT AHAN KABUPA TEN EMPAT

LA WANG l .a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan

KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.

b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pna, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.

c. Penetapan dan penetapan dan pengembangan jaringan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kabupaten .

. a Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran '.,:elangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten.

· b. Penycrasian dan pcnetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten .

.51

. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten.

b. Pemantauan tingkat drop out pese1ia KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan

jaminan dan pclayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.

d. Perluasan jaringan dan pembinaan pembinaan pelayanan KB.

e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.

f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya pcningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV I AIDS dan Inveksi Menular Scksual (IMS).

g. Pembinaan Penyuluhan KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

tcrutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pclayanan KB dan kesdrnlan n.:rroduksi.r~

·-

2. Kesehatan Reproduk~i

Remaja (KRR)

1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-1,ak reproduksi

4.a. Penyediaan s.arana dan prasarana pelayanan kontrasepsi man tap dan kontrasepsi j angka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten.

b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kabupaten.

c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kabupaten.

5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.

b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

1.a Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV I AIDS, IMS dan Bahaya NAPZA skala Kabupaten.

b Penyelenggaraan Dukungan operasional KRR, Pencegahan HIV I AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten

.a.Penetapan Perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV I AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten.

h.Penyerasian dan Penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR, termasuk pencegahan HIV I AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten .

. a Penyelenggaraan pelayanan KRR, termasuk pencegahan HIV I AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten.

b.Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk Pencegahan HIV I AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan Sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kabupaten.

c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dcngan sektor LSOM skala Kabupaten.

d. Pelaksanaan KRR tcrmasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor Pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten.

e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV I AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten.

f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Bahaya NAPZA skala Kabupaten.

4. Pemanfaatan tenaga SOM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR lt:rmasuk rcnccgahan 1 llV I A IDS, IMS dan bahaya :\'APZA r baik antara sektor

3. Ketahanan dan 1. remberdayaan Keluarga

! 4. Penguatan Ill. Pelembagaan Keluarga Kecii Berkualitas

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga

Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Bcrkualitas dan Jejaring Program

53

Pemerintah dengan sektor LSOM skala ! !

Kabupaten. 1.a. Penetapan Kebijakan dan Pengembangan

ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten.

b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten.

2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten.

b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten.

3 .a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan Pra-melahirkan skala Kabupaten.

b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten.

c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten.

d. Pembinaan teknis peningkatan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kabupaten.

e. Pelaksanaan pendampingan I magang bagi kader/anggota kelompok UPPKS skala Kabupaten.

f. Pelaksanaan kcmitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen scrta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten.

g. Pcningkatan Kualitas Iingkungan Keluarga skala Kabupaten.

1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten.

b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil bcrkualitas dan jejaring program skala Kabupaten.

2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten.

h. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB

c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Pengembangan Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.

d. Penetapan formasir dan sosialisasi jabatan

....

· 5. Apokasi dan Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KlE)

I. Kchijakan <lan pelaksanaan advokasi dan KIE

fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan i

dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.

f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan pcran scrta mitra program KB nasional.

3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat Jan tokoh agama.

b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB

c. Penyediaan dukungan operasional Penyuluhan KB.

d. Pcnyediaan dukungan opcrasional IMP dalam program K 13 nasional.

e. Pclaksanaan Pcmbinaan teknis IMP dalam program KB nasional.

f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasioal dalam rangka kemandirian.

g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kabupatcn.

h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. J. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih

terutama pelatihan klinis Kabupaten. J. Pendayagunaan SDM program terlatih,

scrta perencanaan dan penyrnpan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kabupaten.

k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dcngan kcbutuhan program peningkatan kinei:ja SDM.

I. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan KIE skala Kabupaten.

b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kabupaten.

2.a. Penetapan perkiraan sasarah advokasi dan KIE skala Kabupaten.

b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.

3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.

b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.

c. Pcmanfaatan prototipc program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pcnguatan kclcmhagaan kcluarga kecil berkualitas.

d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV I AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak rcproduksi. r __________________ _.. _________ , _______________________ ---' I

------------'--------- -

.. '

(;. lnfonnasi dan cilu mikro kependudukan d~n keluarga

~sian I . -k~hij;kan

kependudukan

8. Pembinaan

1. K.ebijakan dan pelaksanaan data mikro kependudukan dar1 keluarga.

1. Penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan

1. Kebijakan dan pelaksanaan pembinaan

55

l .a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.

b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro . kependudukan dan keluarga skala ' kabupaten.

2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.

b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.

3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen progran1 KB nasional.

b. Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.

c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.

d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.

e. Pemanfataan operasional Jarmgan komunikasi data dalam pelaksanaan egovernment dan melakukan diseminasi informasi.

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkcmhangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mohilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan didaerah kabupaten.

2. Pengkajian dan penyempumaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan didaerah kabupaten.

3. a. Penyerasian isu kependudukan kedalam program pcm ban gun an di daerah kabupatcn.

b. pengkajian dan penyempumaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.

Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

r

•

'I. PE"IBAGIA.'4 CRl-SA.'4 PEMERINTAHA.'4 BIDA.'i"G SOSIAL

SlB BIDANG SLB SUB BIDANG 1 PEMERINTAHA:\ KABCP.\TE"\' E\IP.\T

LA\VANG 1. Kebijakan :-1 Penetapan kebijakan bidang sosial skala

Bidang Sosial kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan · I atau nasional. ------------r----------------------j

2. Perencanaan - Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Bidang Sosial kabupaten.

3. Kerjasama - Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Bidang S_os_i_a_l _--+-----------------+---k_a_b_u~p:a_t_e_n_. _____________ ____,

4. Pembinaan - 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial Bidang Sosial skala kabupatcn.

2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.

3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk pcnetapan akrcditasi dan scrtivikasi ..

4. Pemberian bimbingan, monitoring, superv1s1, konsultasi dan fasilitasi bidang

----------+--------------+---so_s_ia_l_s_k_a_la_k_a_b_u~p_a_te_n_. ________ ----1

5. Identifikasi dan

; 6.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial Pengembagan dan pendayaguna an Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial

Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sojaJ skala kabupaten.

1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.

2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.

(PSKS) __ -+---------------~-----------------~ 7. Pelaksanaan Pelaksanaan program I kegiatan bidang sosial

skala kabupaten. Program I Kegiatan Bidang Sosial

L-----""'~--+-----------------+----------------------<

I 8. Pengawasan - Pengawasan atas pelaksnaan urusan ,___B_id_a_n~1g~S_'_os __ i_a_l-+--------------------- pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.

9. Pelapo1 an - Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial Pelaksanaan skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negari Program di Bidang Sosial -+-----------

melalui Gebemur dengan tembusan kepada menteri Sosial. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.

10. Sarana d:J__an -

k Prasarana Sosial ----------+---------------------i

11. Pembinaan 1- 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Tenaga fungsional pekerja sosial skala kabupaten. Fungsional I 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi

P80eks1·ear:ja -t----------------------+---'p:;_e_k_e_rJ_· a-s-o-=-s-ia_l_s-=-k-a-la_k_a_b_u_p_a-te_n_._-"---------1 3. Pengusulan cal on peserta pendidikan dan

pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.

12. Sisitem - 1. -Informasi 2. Pengembangan Janngan sistem informasi Kesejahtcraa 1 kesejahteraan sosial skala kabupaten. t

r n Sosial

..

13.Penganugerah- -.an Tanda ~ebormatan

i ~. '.'lilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan

I 15.Penanggulang i an Korban

Bencana 1

1 16. Pengumpulan

II Dang atau Barang (Sumbangan

I 1. Pelestarian Nilai-Nilai

I

2. Perneliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

3. Perneliharaan Makan Pahlawan Nasional (MPN)

1

1

4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan

5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Bari Kesetiakawanan Sosial Nasional

; 1 Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebak1:ian sosial kepada Presiden melalui Gubernur da.1 Menteri Sosial.

2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang di tetapkan oleh pusat atau provms1 skala kahupaten.

Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.

Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasioal tingkat kabupaten.

Penanggulangan kabupaten.

Korban hen can a skala

1. Pemberian izin pengurnpulan uang atau barang skala kabupaten.

2. Pengendalian pengurnpulan uang atau barang skala kabupaten.

__ Sosial) ---+---~----------+-------------------------! 17. Undian - 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala

kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di

tingkat kabupaten. ---------+---··-----·-----+----""'-----"--------------1

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial 18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan :\1entaJ, dan Lanjut rsia Tidak Potensial Terlantar, yang berasai dari 'la~·arak.at Retan dan Tidak

bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat retan dan tidak mampu skala kabupaten.

'lampu ----~---~·--------·~---~-+------------------·--·-

} q_ Pengasuhan - Pemberian rekomendasi pengangkatan anak dan skala kabupaten. Pengangkat-an . .\...oak

..

'i. PEMBAGIA.'i URLSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJA.A.'i

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

1. Ketenagakerjaan 1. Kebijakan Perencanaan, Pembinaan, dan Pcngawasan

I I I I

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

I r----; 4. P·· ~1hinaan clan

]\ 11dapan Tenaga Kcrja I D8lam >:egeri

PEMERINTAHAN KABCPATE:\ E'1PAT LA WANG

I. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi. ; penetapan kcbijakan daerah dan pelaksanaan stratcgi pcnyclcnggaraan urusan pcmerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

3. Penanggungjawah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang kctenagakcrjaan di kabupaten.

5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi I tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sitem informasi ketenagakerj aan skala kabupaten.

I. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.

3. Pembinaan, penyelenggaraan, kawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pcrangkat dacrah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

5. Pembinaan, pengangkatan dan pemberhemian pejabat fungsional di bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten .

. 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.

2.a.Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.

b.Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.

3. Penyelenggaraan perizinan I pendaftaran lembaga pclatihan serta pcngesahan kontrak I perjanjian magang dalam negeri.

4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi Jembaga pelatihan skala kabupaten.

1 .a. Pcnyeharluasan informasi pasar ker:ia dan pcndaflaran pcncari kcrja (pcncaker) dan lowongan kerja.

h. Pemusunan. rpengolahan dan

... ...

5. Pcmbinaan dan Penempatan Tenaga Kcrja I ,11<lr Ncgcri

-----~

pcnganalisisan data pcncaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.

c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, i bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenagakerja skala kabupaten.

d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.

c. Penilaian angka kredit jabatan funsional pcngantar kc~ja diwilayah kc~ja kabupaten.

2.a. Pcnerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga bursa kerja I LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten.

b. Pencrbitan rekomendasi untuk perizinan LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.

3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja I job fail skala kabupaten.

4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja, penyadang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.

5.a.Penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenagakerja AKAD I Antar Kerja Lokal (AKL).

b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten. 6.a.Penerbitan rekomendasi izin operasional

TKS luar ncgeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada I (satu) kabupaten .

b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalain, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.

c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.

7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang Iokasi kcrjanya dalam wilayah kabupaten.

8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

9. Pelaksanaan pelatihan I bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.

10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mendiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.

1.a. Pclaksanaan pcnyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.

h. Pcngawasan pclaksanaan rckrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.

2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.

3. Penerbitan rekomesdasi izin pendirian

6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kc~ja

kantor cabang PPTKIS di v.ilayah kabupaten.

~ 4. Penerbitan rekomendasi pastfor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal I alamat i

calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi

penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.

6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI keluar negeri skala kabupaten.

b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.

7.a.Pembinaan, pcngawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupatcn.

b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten

8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.

1.a.Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupatcn.

b. Pendaftaran PKB, perjanjian kerjaan antara pcrusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penycdia jasa pekerja I buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.

c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

2.a.Penerbitan 1zm operasional perusahaan penyedia jasa pekerja I buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kcrja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja I buruh yang skala berlakunya dalam 1 ( satu) wilayah kabupaten.

b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja I buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi

3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihar1 hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.

4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.

5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.

6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.

7.a.Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.

L __ . ___________ ____[_ __ h_. _P_e_ny,,_u_s_u_n_a_n_d_a_n_,p_e_n-=g_u_su_l_an__,_p_e_ne_ta_L..__P'an __ u.___p.ah~

f10

•

.. ..

7. Pembinaan Ketenagakerj aan

61

minimum kabupaten kepada gubernur. 8.a.Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga

kerja di wilayah kabupaten/kota. b.Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan

1

kesejahteraan di perusahaan skala !

kabupaten. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan

kclembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.

10. Verifikasi keanggotaan SP /SB skala kabupaten.

11. Pencatatan orgamsas1 pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dalam melaporkan kepada provinsi.

12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabu aten berdasarkan hasil verifikasi.

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagake1jaan skala kabupaten.

2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

4. Pcnanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pcrusahaan dan pcngusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten.

5.a.Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.

b.Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten.

6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.

7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembagan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.

8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagaker:jaan skala kabupaten.

9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

10. Penyelenggaraan kctatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.

13. pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagaker a?.:'. s~:aia kabu aten

..

2.Ketransmigrasian 1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan

12. Pembinaan SDM Aparatur

3. Penyiapan Pemukiman dan Penempatan

kepada pemerintah. , 14. Pengusulan kartu PP~S bi dang

ketenagakerjaan skala pemerintah.

kabupaten kepada

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

2. Pelapporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

3. Intcgrasi pclaksanaan urusan pcmerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan,pedoman,norma,standar,prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten.

6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

1. Pelaksanaan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pel;aksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemcrintah daerah kabupaten.

2. Perencanan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.

3. Pembinaan, penyelcnggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bi dang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.

4. Pcngangkatan dan pcmhcrhcntian perangkat dacrah yang menangani ketransmigrasian skala pemerintah kabupaten.

pejabat bi dang daerah

5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhetian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.

1. a. Pengalokasian tanah untuk pembanguanan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.

b. Pengusulan rencana alokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

c. Pengusulan rencana kebutuhan untuk mendukung pembangunan atau LPT skala kabupaten.

SDM WPT

dan I d. Pcngusulan rcncana pcngarahan perpindahan transrftigrasi skala kabupaten. I

4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan transmigrasi

63

2. a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pemhangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

4. KIE transmigrasi skala kabupaten. 5. a. Penyediaan informasi pengembangan

investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten

6. a. Penjagaan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.

b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempahan transmigrasi

7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.

8. a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupatcn.

b. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.

9. Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.

10. Pelayanan penampungan cal on transmigran skala kabupaten.

11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabu aten.

1 . Pengusulan masyarakat kabupaten.

rencana pengembangan dan transmigrasi skala

2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan Masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.

3. Sinkronisasi pengembanngan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.

4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.

5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.

6. a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupten.

b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggung jawab

embinaan khugusnya dalam skala

5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

kabupaten. ~ 7. Pelaporan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.

1. a. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten.

b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten.

c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kahupatcn.

d. Pcnyampaian pcrscps1, kcscpahaman, kcsepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.

2. a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.

b. Pemilihan dan penetapan daerah kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.

c. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten

3. Pclaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten.

4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi pcrpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi .

b. Pelayan pclatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.

c. Pelayanan penrmpungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan infrormasi perpindahan transrnigrasi.

d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.

e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsiliasi penempatan transmigrasi.

L 5. Pclaporan dan pcrtanggungjawaban

· -~~--L_~~~--~~~~~~-'-~-'-p-el_a_k_s_an_a_a_n~p-e_n~g~a-r-ah_a_n~d-a_n-"--f:-a_s_il-it_a~s1_·_p_e_r~ pindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

64

0. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINT AHAN BID ANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUBBIDANG

1. Kelembagaan Koperasi

2. Pemherdayaan Koperasi

SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN KABUPA TEN EMPAT

LA WANG 1 . Pelaksanaan keb~jakan pembentukan,

penggabungan, dan peleburan, serta pcmbubaran koperasi.

2.a.Pengesahan pembentukan, penggabungan dan pelaburan, seta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. (Togas Pembanto)

b. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.

3. Fasilitas pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten.

4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.

5.a.Pernbinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.

b. Fasilitas pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.

_____________________ (Togas Pcmhantu). 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan

koperasi meliputi : a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang

sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah.

h. Bimbingan dan pcnyuluhan koperasi dalam pcmbuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten.

c. Pcmhinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupatcn.

d. Fasilitasi pelaksanaan pcmbubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten.

e. Pemberian sanksi administrasi kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan kopersai dalam wilayah kabupaten.

3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.

4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.

f---~~~--~~~-+-~~~~~-~~-----1-~~--''----~~~~~~~~~~~~--l

1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM 3. Pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha

kecil di tingkat kabupaten meliputi :

I a. Pendanaan I penyediaan sumber dana, tata

, cara dan syarat pemcnuhan kebutuhan

l __J dana;

b. Persain an; r ---- -------------'----------""---"------'

6.'i

r c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perizinan; g. Perlindungan.

2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi : a. Produksi; h. Pcmasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi;

3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi: a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lernbaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai

laba BUMN; e. Hibah;

L f. Jenis pembiayaan lain;

4. Pengawasan - Pengawasan monitoring, dan evaluasi upaya Monitoring dac pemberdayaan koperasi dan UKM dalam Evatuasi wilayah kabupaten. -·------- ----·-------~-~--~----------·----·-~

r

66

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

PEMERINT AHAN KABUPATEN EMPAT LA WANG I SUBBI~~- SUBSUBBIDANG I

L Kebijakan 1. Kebijakan pcnanaman J 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

Penanaman modal Modal

2. Pelaksanaan Kebi.iakan P~nanaman

Modal

1. Kerjasama Penanaman Modal

,, Promosi Pcnanaman Modal

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kahupatcn tcrhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten dibidang penanaman modal meliputi: (I) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha

yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha

yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.

(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.

( 4) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia tcrmasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.

(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.

4. Mcnctapkan pcraturan dacrah ten tang penanaman modal berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

kabupaten dengan

peraturan

1 . Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.

2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama intemasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.

2. Melaksanakan promosi penanaman modal r

daerah kabupaten baik di dalam negen ~-----------------------------------'----------"---------------=---'

67

3. Pelayanan Penanaman Modal

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

5. Pengelolaan data dan sistem informasi pcnanaman modal.

6. Penyebarluasan, Pendidikan dan

maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun

materi promosi skala kabupaten.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pclaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintai.1.

2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.

4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.

2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten.

2. Membangun dan mengembangkan sistem infonnasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pcmerintah dan pemerintah provinsi.

3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten.

4. Memutakhirkan data dan informasi penanan1an modal daerah.

1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.

Pelatihan Penanaman 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan Modal. ;'erencanaan pengembangan, kerjasama luar

negen, promosi, pembcrian pelayanan penzman, pengendalian pelaksanaan dan sitem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.

3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan

.......... L- .. ~~r.ia~an.~Q.~~~~ kabu_E~te_n_. ___ __, r

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUBBIDANG

1. Kebijakan di Bidang Kebudayaan

I SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT

·-; l.Kebul:lay-aa_n _______ f--_______ L_A_W_A_N_G ______ ---1

I. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.

1 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan

2. Tradisi

perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasioanl/provinsi dan

penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan I anugerah bagi insan I lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan.

4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kab/kota mengenai kerjasama luar negeri dibidang kebudayaan skala kabupaten.

I. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam

l pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lcmbaga adat

-·····--------- -------;-__ s_k_a_la_k_ab_u_,pc__a_t_en_. ____________ --i >. PcrCilrnan I. Pclaksanaan kchijakan nasional I provinsi

dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.

2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.

3. Pemberian perizinan usaha perfilman dibidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan filman (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.

4. Pelaksanaan kebijakan nasioanl/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi per filman.

5. Pclaksanaan kehijakan nasional/provinsi dan pcnctapan kcbijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri dibidang perfilman.

6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video scrta kegiatan evaluasi dan laporan pdaksanaan kchijakan pcri fl man skala kabupaten.

7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kcgiatan standarisasi dibidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten.

8. Monitoring dan evaluasi pengembangan - uperfil~~n ~~~~abup __ a_te_n_ .. ________ ---! I. Pelaksanaan kebijaktln nasional /provinsi

~-----------------'--------~-----"~-----___.._ __ __, 4. Kescnian

69

5. S~jarah

dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian.

2. Pcncrhitan rckomcndasi pcngmman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten.

3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten.

4. Penerapan dan monitoring inflementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten.

5. Pcmhcrian pcnghargaan kcpada scniman yang tclah bc~jasa pada bangsa dan negara skala kabupaten.

6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabuµaten.

7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten.

8. Pelaksanaan pembentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan skala kabupaten.

9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi sem tradisional dan non tradisional.

10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.

1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kcbudayaan daerah skala kabupaten.

2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.

3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.

4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.

5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.

6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten.

7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi

l sejarah.

8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan ___________________ J_~p._e_n_e_ta_,tp,_;ru_1_k_e_b~iJ""-. a_k_a_n_r _k_a_b_u._pa_t_e_n_m_e_n~1g~e_n_a~i

70

I

6. Purbakaia

koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.

9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.

1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi intcmasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Land\·cape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupten .

. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.

3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan

pengelolaan museum di kabupaten. 11 15. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.

6. Penerapan pedoman pendirian museum yang i dimiliki kabupaten.

I ___ _ 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan

~~~~~-~~--+--~~~~~~~~~~+----'p~e_n_in~tg=:g~a_la_n_b_a_wah~_a_i_r_sk_a_l_a_k_a_b~up~:a_t_en_.~~~

1

2. PBelaksanaan 1. Penyelenggaraan I. Penyelenggaraan perlindungan, idang pengembangan, dan pemanfaatan

Kebudayaan kebudayaan skala kabupaten, meliputi : a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta

pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

c. Pengembangan Janngan informasi kebudayaan.

d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan rnasyarakat.

e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga aclat.

2. Monitoring dan cvaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi : a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma

dan standar serta pedornan penanaman nilai-nilai budaya bangsa dibidang tradisi pada rnasyarakat.

d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten.

e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten.

f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.

3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.

14. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan ·------- __________ J_____ ___ ___ _ ________________ .1. ___ kaj ian seni di kabuparen.

71

"

72

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.

6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.

7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten.

8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten.

9. Pemberian izm pelaksanaan kegiatankegiatan festival film dan pekan film di kabupaten.

10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten.

11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten.

12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten.

13. Perizinan membawa BCB keluar kabupaten dalam satu provinsi.

14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten.

15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bi dang sejarah lokal di kabupaten.

16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten.

17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten.

18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten.

19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten.

20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten.

21. Pemetaan sejarah skala kabupaten. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di

kabupaten. 23. Pcnanganan perlindungan, pcmeliharaan dan

pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.

24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten.

25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten.

26. Penyelcnggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.

27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran scrta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatanBCB/situs skala kabupaten.

28. Perizinan surve1 dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dcngan 4 (cmpat) Mil Laut Jari garis pantai atau atas rekomendasi pemerintah.

2?. ~~~_g_emb~!:l_gaf!_ __ dan r pemanfaatan museum

kabupaten. 30. Registrasi museum dan koleksi di

kabupaten. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum di

kabupaten. I 32. Penarnbahan dan penyelamatan koleksi

t----~----------1-----------·---+---·-~~--~--------~---~

I museum di kabupakn.

1. Kebijakan 1. Pelaksanaan kebijakan nasional provinsi dan 3. Kcbijakan Bi dang Kepariwisataan

4. Pelaksanaan Bidangke Pariwisataan

1. Penyelenggaraan

penetapan kebijakan skala kabupaten: a. RIPP kabupaten. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi

dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.

c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provms1 serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.

d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.

e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten.

f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten.

g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisifasi dan pcnyclcnggaraan pameran I event budaya dan pariwisata skala kabupaten.

h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten.

1. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten.

2. Pemberian 1zm usaha pariwisata skala kabupaten.

3. Pelaksanaan kerjasama intemasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.

4. Pclaksanaan ke~jasama pengembangan dcstinasi pariwisata skala kabupaten.

5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupa_t_e_n_. _______ ~

1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten : a. Penyelenggaraan widya wisata skala

kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.

b. Peserta/penyelenggara pameranlevent, roadshow bekerj~sama dengan pemerintah/provinsi.

c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten.

d. Pcmbentukan pcrwakilan kantor promosi pariwisata di rlalam ncgen skala -- ·-··. ·-··- _______ ... --------'-'--------------'-"'------l

73

5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

74

kabupaten. e. Penyediaan informasi panw1sata ke

pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten.

f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pcmcrintah dan provms1.

2. Pengcmbangan sistcm informasi pemasaran Pariwisata skala Kabupaten

3. Penerapan Branding Pariwisata nasional dan penctapan Tagline Pariwisata skala Kabupaten.

1. Rencana induk pcngembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten.

2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan pcnctapan kcbijakan kabupaten dalam pcngembangan sumbcr daya manus1a kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten.

3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.

4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinsi dengan Balai Arkeologi.

r

R.. PEMBAGIAN URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

SUBBIDANG

1. Kepemudaan

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan di Bidang Kepemudaan

. Pelaksanaan

~. Koordinasi

~- Pembinaan dan pengawasan

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Penetapan keb~jakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan

pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan Pemerintah

dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang

dan sektoral. d. Pcngembangan manajcmen, wawasan dan

krcatifitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) dan keimanan ketakwaaan (IMTJ\Q).

g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.

h. Mengatur sistem penganugrahan prestasi. L Peningkatan prasarana dan sarana. J. Pengembangan jaringan dan sistem

informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga

kepernudaan. I. Pembangunan kapasitas dan kornpetensi

lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya

distruktif.

Pelaksanaan Kebijakan dibidang kepemudaan skala Kabupaten : a. Aktifitas kepemudaan yang berskala

Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Intemasional.

b. Fasilitas dan dukungan aktifitas kepemudaan lintas kecamatan skala Kabupaten.

c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan

tingkat Kabupaten. e. Kerjasama an tar kecamatan skala

Kabupaten, Provinsi, Pemerintah dan Intemasional.

Koordinasi bi dang kepemudaan skala Kabupaten: a. Koordinasi antar dinas Instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non Pemerintah. c. Koordiansi antar kccamatan skala

Kabupaten.

Pembina.an dan pengawasan dibidang kepemudaan skala kabupaten : a. Pembinaan terhadap organ1sas1

Kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinttsi Pemerintah antar

-·----------~--·------ -·-------------------------~

75

2. Olahraga 1. Kebijakan di bidang keolahragaan

~l _________ _

susunan pemerintahan dibidang kepemudaan.

d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.

e. Pembinaan dan pemberian bimbingan, superv1s1 dan konsultasi urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.

f. Pembinaan Pendidikan dan pelatihan dibidang kepcmudaan.

g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kepemudaan.

h. Pengaturan pengawasasn terhadap pelaksanaan norma dan staridar di bidang kepemudaan.

Penetapan kebijakan dibidang o!ahraga skala kabupaten: a. Pengembangan dan keserasian kebijakan

olahraga. b. Peyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan

keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelengaraan Pekan dan kejuaraan

olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana

dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. I. Pengembangan IPTEK keolahragaan . .J. Pengembangan kerjasama dan informasi

keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemeritah dengan

masyarakat dalam pembangunan olahraga. I. Peningkatan peran serta secara lintas bidang

dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manejcmen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan

olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih,

manager dan pembina olahraga. · q. Pembangunan dan pcngembangan industri

olahraga. r. Pengaturan sistem penganugrahan,

penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditsi dan scrtifikat keolahragaan.

t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.

u. Pengembangan .iarmgan dan sistem informasi keolahragaan

v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga

76

2. Pelaksanaan

3. Koordinasi

4. Pembinaan dan Pcngawasan

serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan dibidang keolahragaan skala Kabupaten : a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten,

provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas

keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.

c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintahan dan internasional.

d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.

e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi

olahraga.

Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten:

a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan Jembaga non

pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kabupaten dan

kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupatcn : a. Pembinaan terhadap orgamsas1

keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga

keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi

olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar

susunan pemerintahan di kabupaten. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di

bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian,

pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keolahragaan.

h. Pengaturan pengawasan terhadap di bidang

l.

J.

pelaksanaan norma dan standar keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

terhadap pelaksanaan k. Pengawasan anggaran/ dana.

·~~~~~~~~~~~~~~

t

77

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN J>OLITIK DA.LAM NEGERI

SUBBIDANG

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

2. Kewaspadaan Nasional

SUB SUB BIDANG

1 . Penetapan dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Pelaksanaan Kcgiatan

3. Pe;1binaan ---Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten. Pclaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi ncgara, wawasan kchangsaan, hcla ncgara nilai-nilai scjarah kcbangsaan dan pcnghargaan kcbangsaan skala kabupaten. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecam::itan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, beh.i negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang Kapasitas Aparatur ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,

bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

1. Peneta!Jan Keb~jakan Penyel enggaraan Pemerintahan

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Pembinaan Penye!enggaraan Pemerintahan

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kapada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, ke1:jasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lcmbaga asing skala kabupaten. --------------------< Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (Koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga

-----------·- ________ asing sk_a_la_ka_b __ u~p_a_tc_·n_. _____________ ----1

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Pengawasan penyelenggaran pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan

_____________________ ._~onfli~ _ _remerintah~!!.:......P~~~anan konflik sosial,

78

pcngawasan orang asmg dan lcmbaga asmg skala kabupatcn.

5. Peningkatan Peningkatan kapasitas Aparatur kesbangpol di bidang Kapasi1as Aparatur kewaspadaan dini, ke1:jasama intelkam, bina

masyarakat, pembatasan dan tenaga ker:ja, penanganan konflik pemerintahan, penangan konflik

I sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing

l------------4-------------1 skala kabupaten. 3.Ketahanan seni, 11. Penetapan Koordinasi penetapan kebijakan operasional

budaya, agama kebijakan (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan dan I penyelenggaraan kcbijakan teknis provinsi) di bidang, ketahanan seni kemasyarakatan [emerintahan dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaharuan

dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala

4. Politik Dalam Negeri

kabupaten. 2. Pelaksanaan Pclaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan

kegiatan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

3. Pem.)maan Pcmbmaan penyclcnggaraan pcmcnntahan di penyelenggaraan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat pemerintahan (Koordinasi,bimbingan, supervisi dan kosultasi,

perencanaan, penelitian, pematauan, pengembangan dan Evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan

______________ masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten. 4. Pengawasan

penyclcnggaran pcmcrintahan

Pcngawasan penyclenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat bidang kctahanan scni dan budaya, agama dan kepercayaan, pcmbauran dan akulturasi, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah kemasyarakatan skala kabupaten.

5. Peningkatan Peningkatan kapasitas Aparatur kesbangpol di bidang kapasitas Aparatur ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,

pembauran dan akulturasi budaya, orgamsas1 kemasyarakatan dan pcnanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

l . Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan


3. Pembinaan Pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan tcknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelcmbagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilprcs dan pilkada skala kabupaten. Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan inflementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kccamatan, kclurahan, dcsa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, superv1s1 dan konsultasi, pcrencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan inflementasi politik, kclcmhagaan politik pcmerintahan, kclcmbagaan partai politik, l">udaya <lan pendidikan

79

5. Ketahanan Ekonomi

L_


politik fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kabupaten. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan kelurahan, desa dan masyarakat dibidang sistem dan inflementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kabupaten.

5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang Kapasitas Aparatur sistem dan inflementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

l. Penetapan Kebijakan Penyelenggaram1 Pcmcrintahan


Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang sumber daya alarn, kctahanan pcrdagangan, invcstasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan kctahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya al am, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kcbijakan dan kctahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan orrnas

I _________________ _pcrckonom ian ska la kab_1:1£alcn_. -·----------l / 3. Pembinaan Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di

Penyelenggaraan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat Pemerintahan (Koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan


dan ketahanan orrna~erekonomian skala kabupaten. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

5. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bi dang Kapasitas Aparatur kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,

ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan

L moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan

. ________ ___,_k_e_t_a_h_a_n_an_. o_rm_a_s_.p._e_r_e_ko_n_o_m_ia_n_sk_a_la __ k_a_b_u_._lp_a_te_n_. _ ___,

r

RO

T. PEMBAGJAN URUSAN PEMERJNTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMLfM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGA WAIAN. DAN PERSANDIAN

SUBBIDANG SUB SUB BIDANG

1. Otonomi Daerah 1. Urusan Pemerintahan : a. Kebijakan

b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta

I Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

c. Harmonisasi

d. Laporan Pen ye I l:11ggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

c. Database ~--~----~~~-~-

2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kcbijakan

b. Pembentukan Daerah

c. Pembinaan Sosialisasi, Observasi dan

~~pengkaji(ln penataan

PEMERJNTAH KABUPA TEN EMPAT LAWANG

Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.

1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, . prosedur dan kreteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, superv1s1, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, superv1s1, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.

1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. I larmonisasi antar bidang urusan pcmcrintahan dalam wi layah kabupaten dcngan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi

1. Penyusunan LPPD kabupaten 2. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubemur.

Pcngolahan database LPPD skala kabupaten.

I . Pcngusulan pcnataan daerah skala Kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama

dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan p~nggabungan daerah.

2. Pembentukan kecamatan. 3. a. Pcngusulan pcrubahan batas kabupaten,

nama dan pemindahan ibukota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas nama dan

pemerintahan ibukota.

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.

2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi,

81

L

~notsus

I d. Monitoring dan Evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus

e. Pembangunan sistem (Database) penataan daerah dan otsus

f. Pelaporan

3. Fasilitas Dewan pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan An tar Lernbaga (HAL): a. DPOD

b. Penyusunan Pcraturan Daerah (Perda)

c. Fasilitas Asosiasi Daerah I Badan Kerjasama Daerah.

4. Pcngembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan

pencrapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : ( l) Kebijakan

observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.

1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.

2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.

1. Pembangunan dan pengelolaan database . penataan daerah dan otsus skala kabupaten.

2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.

1. Menindaklanjuti pedoman, nonna, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.

2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten.

3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri dalam negeri melalui gubernur.

1 . Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan pcnggabungan dacrah kabupaten untuk sidang DPOD.

2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.

l . Penyusunan Perda kabupaten. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) provms1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.

3. Menyampaikan perda kepada pemerintah untuk di evaluasi.

Membentuk Asosiasi Daerah I Badan Kerjasama Daerah.

Penetapan Perencanaan, Penganggaran dan Penerapan SPM skala kabupaten. -------·---------'----".___ ______ ~-----------~ 82

(2) Pembinaan

b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

c. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan

(2) Pelaksanaan

(3) Pembinaan

5. P~jabat Negara:

a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan

(2)Pembinaan b. Peresmian

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten.

c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pcmherhentian Kcpala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: (1) Kebijakan

Penerapan SPM kabupaten.

1 . Penetapan perencanaan dan penganggaran pcngembangan kapasitas dacrah.

2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.

1 . Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.

2. Fasilitas implementasi rencana tindak kabupaten.

Koordinasi pengembangan kapasitas Kabupaten.

Penetapan pedoman tata te1iib DPRD kabupaten.

(2) Pelaksanaan Fasilitas pemilihan bupati dan wakil bupati.

d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: (1) Kebijakan

(2) Pembinaan

e. Kedudukan

I Keuangan KD H

Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan Kcuangan DPRD kahupatcn.

dan Wakil KDH: ·---------L------·- ----~-· ----

2.Pemerintahan Um um

(1) Kebijakan Pelaksanaan Pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.

(2) Pembinaan -

f. Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) KDH: (1) Kebijakan Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.

(2) Pembinaan -

I g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Bupati sebagai Wakil bupati: (1) Kebijakan -(2) Pembinaan -

1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama : a. Fasilitasi

Dekonsentrasi b. Fasilitasi Tugas

Pembantuan

c. rasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

d. Kerjasama antar Daerah

e. Pembinaan Wilayah

1. Pelaksanaan dan pclaporan pcnyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.

1. Penetapan kebijakan kabupaten dibidang kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.

3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provmsl.

1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar

kabupaten kepada provinsi.

1. Penetapan kebijakan harmonisasi antar susunan pemerintahan di dengan berpedoman kepada pemerintah dan provinsi.

hubungan kabupaten kebijakan

2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan I kelurahan di wilayahnya.

3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan I desa di wilayahnya.

4. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan usaha kecil menengah skala kabupaten.

5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pcmcrinta~an si~'l ska]<1k<l~l1£_at __ c_n_. _ ___.

84

f. Koordinasi 1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten. pelayanan urn um

2. Trantibum dan Linrnas

a. Ketentraman, Ketertiban Um um, dan Perlindungan Masyarakat.

b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

3. Wilayah Perbatasan a. Pegelolaan

Perbatasan An tar Negara

b. Perbatasan Dacrah

c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah

d. Pengembangan Wilayah Perbatasan

e. l'enetapan Luas Wilayah

1. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kabijakan nasional dalam bidang : (a) Penegakan Perda I Peraturan Kepala

Daerah. (b) Ketertiban urn um dan ketentraman

masyarakat. ( c) Pelaksanaan kc pol isipamongprajaan dan

PPNS. ( d) Perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kabupaten.

3. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kabupaten.

4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten.

5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.

Koordinasi Penegakan HAM skala kabupaten.

1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.

2. Dukungan koordinasi antar kecamatan I desa yang berbatasan dengan negara lain.

Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan I desa di kabupaten.

1. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenm toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.

2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.

3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.

1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.

2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.

3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.

1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang di akibatkan oleh alam antara

I lain delta, abrasi.

_______________ _?_. Pemetaan luas wilayah :resuai peruntukannya.

85

3.Administrasi Keuangan Dae rah

4. Kawasan Khusus: a. Ka was an

Sumber Daya Alam; Kehutanan, Encrgi dan Sumbcr Daya Mineral

b. Ka was an Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya

c. Ka was an Kepentingan Umum

'

I Ka was an Fasilitas Sosial dan Umum

d. Ka was an Kelautan dan Kedirgantaraan

5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi

Pencegahan Bencana

b. Penanganan Bencana

c. Penanganan Pasca I3encana

d. Kelembagan

e. Penanganan

f-t. Kebakaran Organisasi dan Kdembagan Pcngclolaan Keuangan Daerah

>----------

2. Anggaran Daerah

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.

Penetapan Kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala

I kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedirgantaraan skala bbupaten.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi I pencegahan bencana skala kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas penanganan bencana skala kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten

Penetapan kebijakan, kordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten. Pelaksanaan penataan organisasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pcngclola kcuangan dacrah kabupatcn.

1 . Penetapan perda tentang pokok-pokok pengelolaan kcuangan dacrah.

2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar hclanja dacrah ki;_thupatcn. _________ _

86

3. Pendapatan Dan lnvestasi Daerah : a. Pajak Dan

Retribusi Daerah

b. Jnvestasi Dan Aset Daerah

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Lembaga Keuangan Mikro

d. Pinjaman Daerah

13. 4.

Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten. Penetapan Perda Tentang APBD dan perubahan APBD.

5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.

6. Evaluasi Rancangmi Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB desa.

7. Pcnctapan kchijakan kcscimbangan fiskal antar desa.

8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Bersama (urusan concurrent) antar kabupaten dan desa.

9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.

10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.

1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.

b. Pelaksanaan pengelolan pajak dan retribusi daerah kabupaten.

c. Fasilitasi, superv1s1, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.

2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.

3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

4. Fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.

1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.

2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga kcuangan mikro kabupatcn. scrta pcmbinaan dan pcngawasan Badan Usaha Milik Desa.

1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.

2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan

3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, j_ obliga. si daerah, serta BLU kabupaten.

__________________ ~a BLU k~hupaten__:_ __ r ---·---------~

87

,

4.Perangkat Dae rah

5. Kepegaw~ian

4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi

Umum (DAU)

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD

tKebijakan

~·------------

2. Pengcmbangan Kapasitas

3. Fasilitas

J • Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.

2. Pengelolaan DAU kabupaten. 3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.

1. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK

2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK)

J. Pcngcn<lal ian <lan pclaporan pcngclolaan OAK.

I. Pcnyiapan data rcalisasi pcnerima DBH kabupaten.

2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. I. Penetapan kebijakan tentang sistem dan

prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.

2. penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan kabupaten dan APB desa.

dan APBD

3. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

4. Penetapan kebijakan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent)Fasilitasi penyusunan laporan keuangan. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan

--+--_.p_e_ra_n_gkat daerah kabupaten. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. ---------------;

4. Pembinaan dan Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat

Pengen~a_l_ia_n ____ __,_d_a_e._ra_h_. ____ ---------------1 5. Monitoring dan 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi

Evalua::;i pcrangkat dacrah. 2. Penyediaan bahan database perangkat daerah

skala kabupaten.

1. F onnasi Pegawai 1 . l Negeri Sipil (PNS~ --~:

88

Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. Usulan formasi PNSO di kabupaten setiap

, 2. Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS). 3. Pengangkatan cal on

Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

6. Kenaikan Pangkat

7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi

9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan N egeri

10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana

I 1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

12. Pemuthakiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

13. Pengawasan dan Pengendalian

tahun anggaran. 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten. 2. Usulan penetapan NIP. 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di

lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di

lingkungan kabupaten. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan,

sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.

Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten

1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat

kabupaten. 3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten.

1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.

2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

1. Penetapan pengangkatan, pernindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang JenJang setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.

2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.

3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.

Penetapan perpindahan PNSD kabupaten

Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten

Pemberhentian sementara PNSD untuk Golongan III /d ke bawah.

Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.

Pel~sanaan Pemuthakiran data PNSD di k~bupaten.

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-urldangan di bidang

89

, kf'.pegawaian skala kabupaten.

14. Pembinaan dan Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten. Per,yeienggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

6. Persandian 1. Kebijakan I. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten.

I 3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten. 4 . Penyelenggaraan kelembagaan persandian

. skala kabupaten. ---

2. Pcmbinaan SDM I. Pcrcncanaan kchutuhan SOM pcrsandinn skala kabupulcn.

2. Rekrutmen cal on SOM persandian ska la kabupaten.

3. U sulan pemberian tanda penghargaan bi dang persandian.

3. Pembinaan Palsan I. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.

I 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui

karya mandiri dan mitra skala kabupaten. 3. Pemeliharaan palsan tingkat 0. 4. Penghapusan palsan skala kabupaten.

~

4. Pembinaan Sissan I. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala

kabupaten. 3. Penyelenggraan pro tap penyimpanan sissan

skala kabupaten. 4. Penentuan pemberlakuan I penggantian sissan

iaring persandian skala kabupaten. 5. Pembinaan Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian

Kelembagaan antara pemerintah provms1 dengan pemerintah dan/atau kabu[>aten.

·-·

l.Pengawasan dan . -pengendalian (Wasdal)

JlYengkajian ______ ~-~

r

90

,--U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

OANDESA

I SUB BIDANG I

i 1. Pemerintahan j , Desa dan i Kelurahan I I

I

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan

2. Adrninistrasi Pernerintahan Desa dan Kelurahan

3. Pcngcmbangan Dcsa dan Kelurahan

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

5. Kcuangan dan Asct

PEMERINTAHAN KABUPA TEN EMPAT LA WANG

1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pernerintahan kelurahan

skala kabupaten. 1 . Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

adrninistrasi pernerintahan kelurahan skala kabupaten.

2. Pembinaan dan pcnyclcnggaraan pernerintahan desa dan kabupaten.

pengawasan administrasi

kelurahan skala

3. Monitoring dan cvaluasi scrta pelaporan pcnyelenggaraan administrasi pernerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.

4. Database penyelenggaraan adrninistrasi pernerintahan de~a dan kelurahan skala kabupaten.

I. J>cnyclcnggaraan pcmbcntukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas desa dan kclurahan skala kabupatcn.

2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.

3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pernbentukan, pernekaran, penggabungan dan penghapusan skala kabupaten.

4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pernekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.

1. a. Penetapan pedornan BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan <lcsa skala kabupatcn.

b. Penyeleggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.

2. Pembinaan, pengawasan, superv1s1, dan fasilitasi BPD skala kabupatcn.

3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD Skala kabupaten.

1. Pcnetapan pedoman pengclolaan keuangan dan asct skala kabupatcn.

2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset skala kabupaten.

3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset skala kabupaten.

4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset skala kabupaten.

~-----_fl~~ngembangan Kapasitas - 1. a. Penetapan pedoman pengernbangan

91

Pemerintah Desa dan Kelurahan

kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.

b. Penyelengaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.

2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.

3. Monitoring dan e':aluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa

I-2. Penguatan -- -f--Keb-~jak~1~ - -- --_ __ __ __ ~!~rn k~!~~1!1_;1r~-~-~_<t!<~~tbupatcn:._. ______ ---1

I. Penetapan kcbijakan daerah skala kabupaten. kelembagaan dan pengembangan partfaipasi masyaral .. at

2. Pemantapan Data Profil Desa dan profil Kelurahan

------------3. Penguatan Kelembagaan

Masyarakat

4. Pelatihan Masyarakat

2. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan dan pcngembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.

2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa clan profil kelurahan skala kabu~ __ te_n_. --------1

1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan mac;yarakat skala kabupaten.

2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.

3. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.

2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kahupatcn.

3. Monitoring, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.

5. Pengembangan Manajemen I. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.

Pembangunan Partisipatif

2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.

evaluasi dan pelaporan pemantapan manaJemen

parsitipatif masyarakat skala

3. Monitoring, pelaksanaan pembangunan kabupaten. 1---------·- -- -----·----,-------r---Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan clan

I

6. Peningkatan Peran 1. Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan perdesaan

92

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.

2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarkat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan slrala kabupaten.

3. Pemberdayaan 1. Kebijakan Adat dan Pengembang-an Kehidupan Sosial Budaya Masyara~rnt

4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

I

2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusartara

3. Pemberdayaan Perernpuan

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Ket:ja

I. Keb~jakan

12. Pcmhcrdayaan Ekonorni Penduduk Miskin

93

3. Monitoring, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan peninf,katan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang skala kabupaten .

. ~~--~~~~~~~~~~--<

1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria

dan prosedur dibidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.

1. Koordiansi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.

2. Pembinaan dan Supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lcmbaga adat dan budaya skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perernpuan skala kabupaten.

2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabuaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.

2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial skala kabupaten.

2. Pembinaan dan ..

pelaksanaan superv1s1 Peningkatan Kesejahtcraan Sosial skala kabupaten.

3. Monitoring, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial skala kabupatcn.

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja skala kabupaten.

2. Pembinaan dan ..

pelaksanaan superv1s1 Perlindungan Tenaga Ke:t:ia skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja skala kabupaten.

1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Pcnyclenggaraan pcmberdayaan us aha

ekonomi masyarakat skala kabupaten.

I. Koordinasi <lan fasilitasi pcnyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupatcn.

2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kahupatcn.

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi

5. Pemberdayaan Masyarakat ditlam Pengelo!aan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

3. Pengembangan U saha Ekonomi Keluarga dan ~~elompok Masyarakat

4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan

5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasi I Usaha Masyarakat

6. Pengcmbangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kebijakan

2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan

3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan

penduduk miskin skala kabupaten. 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat skala kabupaten.

2. Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat skala kabupaten.

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro perdesaan skala kabupaten.

2. Penyelenggaraan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro perdesaan skala kabupaten.

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro perdesaan skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pengcmbangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala kabupaten.

2. Pcnyclcnggaraan Pcngcmhangan Produksi dan Pcmasaran Hasil Usaha Masyarakat skala kabupatcn.

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pcngembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Pertanian Pangan dan Pcningkatan Kctahanan Pangan Masyarakat skala kabupaten.

2. Penyelenggaraan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kabupaten.

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan

94

penyelenggaraan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kabuoaten.

-----~--

1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengelolaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kenservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.

2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pclaksanaan Fasil;tasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Fasilitasi pemanfaafan Lahan dan pesisir

4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan

15. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna

6. Pema..;yarakatan dan Kerjasama T.cknologi pedesaan

95

pedesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pemanfaatan Lahan dan pesisir

pedesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan pemanfaatan Lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana clan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.

2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan alf bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi - teknologi tepat guna skala kabupaten.

2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.

1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

2. Penyelenggaraan pemasyarak:atan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

,. V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUBBIDANG

1. Statistik Um um

SUB SUB BJDANG

1. Kebijakan

2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

3. Fasilitasi dan Pembinaan

2. Statistik Dasar l. Statistik dasar meliputi :

3. Statistik Sekforal

4. Statistik Khusus

a. Sensus

b. Survei antar sensus

c. Survei Berskala Nasional

d. Survei Sosial dan Ekonomi

2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional

1 . Koordinasi Statistik antar Sektoral

J. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus

PEMERINT AHAN KABUPA TEN EMPAT LA WANG

Penyelenggaran ke1:jasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.

Pemberian dukungan penyelenggaran statistik dasar skala kabupaten.

Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten.

Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten dibidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi

Penyelenggaraan statistik sektoral berskala kabupaten. Pengembangan JeJanng statistik khusus skala kabupaten.

96

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG

1. Kearsipan

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan

2. Pembinaan

3. Penyelamatan pelestarian dan pengamanan

4. Akreditasi dan Sertifikasi

5. Pengawasan/Supervisi

PEMERINT AHAN KABUPA TEN EMPAT LA WANG Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaran kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasioanal, meliputi :

97

a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

d. Pcnctapan pcraturan dan kebijakan penyelenggaraan Janngan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia kearsipan di linkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

f. -g. Penetapan peraturan dan kebijakan

penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan sesuai dengan kebijakan nasioanal.

Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan dcsa/kclurahan. Pengelolaan ars1p statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.

Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan kclurahan.

r

X. PEMBAGIAI~ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

PEMERINT AHAN KABUPATEN EMPAT LA WANG

SUBBIDANG SUB SUB BIDANG ~----l-~~~~~~~~~~~~>--~~~--~~~

1. Perpnstakaan l. Kebijakan

2. Pembinaan Teknis Perpustakaan

3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional

4. Pengemb&gan Jabatan Fungsional Pustakawan

5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertipikasi Pustakawan

Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten pedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi: a. Penetapan peraturan dan kebijakan

penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Jarmgan perpustakaan skala kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

c. Penetapan peraturan kebijakan pengembagan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.

d. Penctapan peraturan dan pengembangan dan orgam sas1 perpustakaaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.

e. Penetapan dan peraturan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.

Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten: a. Pengelolaan perpustakaan sesuai setandar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai

standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca. 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi

daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.

2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabunaten.

1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksanan sampa1 dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.

(Diklat) Teknis dan perpustakaan. 6. Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan diktat teknis dan fungsional I

Fungsional Perpustakaan -~~~~~~~-'----~""-~~~-'--~~--~-'--~~~~~~~~~-~~~~~~~~

t

98

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT

LA WANG 1. Pos dan 1. Pos 1. Penyelengaraan pelayanan pos di pedesaan.

Telekomm1ika si

2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.

3. Pemberian 1zm .1asa titipan untuk kantor 1 agen.

L 4. Penertipan jasa titipan untuk kantor agen.

------+-------2. Telekomunikasi 1. Pemberian izin penyelengaraan

telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanJang tidak mengunakan spekrum frekuensi radio.

2. Pcmberian rckomendasi terhadap permohonan 1zm penyelengaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten.

3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

4. Pemberian 1zm terhadap instalatur kabel rumah/gcdung (IKR/G).

5. Pengawasan I pegendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, Pelaksanaan pembagunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi,warung seluler atau seJemsnya.

6. Pemberian 1zm kantor cabang dan loket pelayanan operator.

7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

~f- Sp~-kln~l!fci::u~nsTliZ1~li<~--- -1-. [>~mhcrian- Izin Mcndirikan Bangunan dan Orbit Satclit (ORSA!') (IMB) Mcnara Telckomunikasi Sebagai

Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi.

4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi

5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi

2. Pembcrian Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Dalam Satu Kabupaten.

3. Pernberian Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).

4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.

1. Pengendalian dar. penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekornunikasi.

2. Pembcrian 1zm usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pcnggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga. t

~~~~~~~-~--~--·-----~~~~~-~~~~~- -~--""'~~~~~~~~~~-'

99

I 2. Sarana Komunikasi dan Diseminikasi lnformasi

1. Penyiaran

2. Kelembagaan Komunikasi Sosial

3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah

4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah

5. Kemitraan Media

1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.

2. Pemberian izin lokasi pembangunan stadia dan stasiun pemancar radio dan I a tau televisi.

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.

-

Pelaksanaan Diseminasi informasi nasional.

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

r

100

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

i SUB BIDANG r SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LA WANG

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

-. Lahan Pertanian 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan

bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.

2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.

3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.

4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.

5. a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten.

b. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten.

6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten.

7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten.

8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.

9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala

-------------------~ kabupaten. 2. Air Iri gasi

3. Pupuk

1 . Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.

2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan

dan pemeliharaanjaringan irigasi 3. a.Bimbingan pengembangan dan

pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan perkumpulan pctani pcrnakai air tanah (P3AT).

b) Bimbingan dan pelaksanaan konservasi . . . . air mgasi.

4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

1. Bimbingan penggunaan pupuk 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan

penggunaan pupuk wilayah kabupaten. b. pengembangan dan pembinaan unit

usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan

penggunaan pupuk.

I m ....... mm __ •••••• _ • m •• u ~-;~:::;_ ter:~~~t~~i:sedi:: pup:" IOI

,....

4. Pestisida

S. Alat dan mesin pcrtanian

6. Benih Tanaman

4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pertisida wilayah kabupaten.

2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.

b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.

c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.

3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pcstisida.

4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesm pertanian wilayah kabupaten.

2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesm pertanian wilayah kabupaten.

3. Pengembangan alat dan mesin peratnian sesuai standar.

4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.

5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten.

b. Pembinaan daP pengembangan jasa alat dan mesin pertanian

c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.

d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.

e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan rnesin pertanian.

f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan rnesin pertanian.

1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.

b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten.

2. Pemantauan benih dari luar negen di wilayah kabupaten.

3. Bimbingan penerapan standar mutu dan benih wilayah kabupaten.

4. Pcngaturan pcnggunaan bcnih wilayah kabupaten.

5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.

b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredara11 Qqn penggunaan

l benih.

c. Bimbingan dan pcmnnlauan produksi benih.

d. Bimbingan penerapan s.tandar teknis ---~~~

102

--~~--~~----~-~~---~---~~-·--~~~~--~~~~~

7. Pembiayaan

I

I

perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.

e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih

varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata

tempel dan benih tanaman. h. Pelaksanan dan bimbingan dan

distribusi pohon induk. 1. Penetapan sentra produksi benih

tanaman. J. Pengembangan

perbenihan. sistem informasi

6. a. Pembangwma dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.

b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan I kredit agribisnis.

b. Bimbingan penyusunan perencana usaha agribisnis.

c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.

I s. Perlindungan Tanaman

d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.

1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT I fenomena iklim wilayah kabupaten. I

I

9. Perizinan Usaha

2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan pcramalan OPT/fcnomcna iklim wilayah kabupaten.

3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.

4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.

5. Pcnyediaan dukungan pengendalian, cradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.

6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekplosi OPT I penomena iklim wilayah kabupaten.

7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.

1 . Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

2. Pemantauan dan pengawasan 1zm usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah

_________ m _____________________ kahupate~----------------< I 0. Tcknis Budi Daya I. 13imbingan pcncrapan pcdoman teknis pola

tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman ________________ _pangan dan hortikult11ra wilayah kabupaten.

103

11. Pembinaan U saha

12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha ~ani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.

2. Bimhingan pcmantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

3. Pelaksanaan study amdal I UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.

5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten.

6. Bimbingan penerapan padoman I kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

1.a.Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan hortikultura di wilayah kabupaten.

b.Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, a lat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pcngolahan hasil wilayah kabupaten.

b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil

_____________________ w_i_l_a--"y_a_h_k_a_b_u_,_p_a_te_n __ . -------------i 13. Pemasaran 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman

pangan dan hortikultura wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan

hortikultura wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah

kabupaten.

l 4. Pengawasan harga komoditas tanaman -------------------+---p~a_n~Lg~:a_n_d_an_h_o_rt_ik_u_l_tu_r_a_wi_._la~Ly_a_h_k_a_b_u_pat_e_n.....,. 14. Sarana Usaha 1. a. Bimbingan Pengembangan sarana usaha

15 .Pengembangan statistik dan Sistem Informasi tanaman Pangan dan I lortikullura

wilayah kabupatcn. h. Bimbingan tcknis pcmbangunan dan

sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.

1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

2. Bimhingan pcm:rapan sistcrn informasi ___ tanaman pangan dan hortikultura wilayah

104

2. Perkebunan

kabupaten.

1. Lahan perkebunan l .a.Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.

b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.

c. Pengembangan, rehasbilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.

2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan guna lahan perkehunan wilayah kabupatcn.

b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten.

c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.

d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpaduh wilayah kabupaten

e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten.

3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.

2. Pemanfaatan Air Untuk 1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk Perkebunan perkebunan.

b. Pernanfaatan air perrnukaan dan air tanah untuk perkebunan.

c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk pcrkebunan.

2. a. Pengernbangan sumber-sumber air untuk perkebunan.

b. Pcngcmbangan tcknologi irigast air permukaaan dan mgas1 bertekanan untuk perkebunan.

c. Pemantauan dan evaluasi ---------------~-- pengernbangan air untuk perkebunan. 3. Pupuk

4. Pestisida

1. Bimbingan Penggunaan pupuk 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan

penggunaan pupuk wilayah kabupaten. b. Pengembangan dan pemhinaan unit

usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan

pcnggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan

pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.

3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan

pestisida wilayah kabupaten. 2. a. Pengawasan pengadaan, pcredaran dan

penggunaan pcstisida wilayah kabupalcn.

b. Pcngcmbanngan unit usaha pelayanan pestisida.

c. Birnbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pcstisida. L ______________________________ -----------~------~------------~

105

5. Alat dan Perkebunan

6. Benih Perkebunan

d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.

3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

Mesin 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesm perkebunan wilayah kabupaten.

2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesm perkebunan wilayah kabupaten.

3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.

4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.

5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten.

b. Pembinan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.

c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.

d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesm perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.

e. Bimbingan pemeliharaan perkebunan.

penggunaan al at dan

dan mesm

f. Pembinaan dan pengembangan

1. a.

bengkel/ pengraJm alat dan mesm perkebunan.

Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.

b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.

2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.

3. Pemantauan kabupaten.

benih impor wilayah

4. a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.

b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten.

c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.

d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan bcnih pcrkcbunan.

e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.

f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.

g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.

h. Pcngujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik

'--~~~--~-----~---~-----_J__~~-l_o_k_a_si_·~~~~r'---~~~-~~~~---' 106

7. Pembiayaan

8. Perlindungan perkebunan

1.

1.

J.

k.

I.

m.

n.

a.

Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. Pengembangan sisten informasi pcrbcnihan pcrkcbunan. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber - sumber pembiayaan/kredit perkebunan.

b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.

c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.

d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.

1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.

b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.

c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.

d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga scbagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.

e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.

f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangnan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.

2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten.

3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.

I 9. Perizinan Usaha 1. a. Pemberian 1zm usaha perkebunan

wilayah kabupaten.

h b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.

-f----~~--~~~--~~~~~~-~~-t

10. Tcknis Budidaya 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis l _________________________ J?~~~~~ya pcrkcbunan wilayah kabupaten.

1

11. Pcmbinaan lJsaha 1. a. Bimbingan kclembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kcrjasama usaha tani wilayah

L--------~-~---------------~--- kabupatcn. r -~----------~

107

12. Panen, Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil

b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten.

c. Pelaksanaan studi amdal /UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten.

d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.

2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan

1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca pan en dan pengelolaan hasil perkebunaan wilayah kabupaten.

b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten.

2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten.

3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, peny1mpanan dan kemasan perkebunan wilayah kabupaten.

unit hasil

4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen pasca panen dan pengolahan basil wilayah kabupaten.

b. Bimbingan penerapan teknologi panen, psaca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.

---------------+------~--~-----------!

13. Pemasaran 1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.

2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten.

3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.

4. Pengawasan harga komoditas perkebunan

>---------------------+--w_i_la_~y_a_h_k_a_b_u~p_at_e_n_. ___ ~-------i 14. Sarana Usaha

15. Pengembangan dan Sistem Perkebunan

1. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten.

b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.

Statistik 1. Penyusunan statitik perkebunan wilayah kabupaten. Informasi

2. Bimbingan penerapan sistem informasi

------------- -·--·-·····--·---·-·· ·-·--- ---- --- ---·-·---·· . __ __ _Q_erkeb~i:i_(_l~~i_l'.:lyah k_(_lbup_a_t_e_n_. ------<

3. Pctcrnakan I . Kawasan pctcrnakan I. Pcnctapan dan pcngawasan kawasan dan petenakan wilayah kabupaten. Kesehatan 2. a. Penetapan peta potensi petemakan Hew an wilayah kabupaten.

b. Bimbingan penetapan kawasan industri petemakan rakyat.

c. Pengembangan lahan hijauan pakan. __ •• __ _ _______________ n _____ }. ~c_1:iet~2a!1_pada!~g_gem~_".l_~~n_. _____ -.

2. Alat Jan Mcsin Pctcrnakan I. a. Pcncrapan kcbijakan alat dan mesin dan Kesehatan Hewan dan petemakan dan kesehatan hewan

__ Kesehatan__ Mas_y(_l_r_a_k_a __ t_ .L..._ ____ k_e_s_m_a_v_e_t __ w_i_la_.t.Y_:a_h_k_a_b_uJ..lp_a_te_n_. ___ ___,

108

~----------

Veteriner.(Kcsmavet) b. ldentifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

3. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesm peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten

c. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesm peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.

d. Pembinan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.

e. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan media pctcrnakan dan kcschatan hcwan scsuai kebutuhan Iokalita wilayah kabupaten.

f. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan al at dan me sin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten,

g. Pembinan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten .

h. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang petemakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.

1. Pclaksanaan kajian, pcngenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.

J. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan

__________________________ _____ _ kcsmavct wilayah kabu12_at_c_n_. ___ _, J. Pemanfaatan Air untuk 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha

Peternakan dan Kesehatan peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet Hewan dan Kesmavet

f-------------

4. Obat hewan, Vaksin, dan Sedian Biologis

wilayah kabupaten. 2. Bimbingan penerapan teknologi

optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan

_ dan kesmavet wi!ayah kabupaten. Sera 1. Penerapan kebijakan obat hewan diwilayah

109

kabupaten. 2. ldcntifikasi dan invcntarisasi kebutuhan

hewan wilayah kabupaten. 3. a. Penerapan standar mutu obat hewan

diwilayah kabupaten. b. Pegawasan per~aran dan penggunaan

5. Pakan Ternak

110

obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.

c. Bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak.

4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat dcpo, toko, kios dan pcngcccr obat hewan wilayah kabupaten.

5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.

6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten.

b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.

c. Pelaksanaan penerbitan penzman bidang obat hewan wilayah kabupaten.

d. Pclaksanaan penerbitan peny1mpanan mutu dan pcrubahan bentuk obat wilayah kabupaten.

e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan ( daging, telur dan susu) wilayah kabupaten.

f. Bimbingan pcmakaian, pcnyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.

g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan prcmik wilayah kabupaten.

h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional I pabrikan wilayah kabupaten.

1. Bimbingan kelembagaan I asosias1 bidang obat hewan(ASOHI) wilayah kabupaten.

1. Penerapan kebijakan pakan temak wilayah kabupatcn.

2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.

b. Bimbangan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.

3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.

4. a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupatcn.

b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupatcn.

c. Penyclenggaraan kebun benih hijm1an pakan.

d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.

e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten .

. f': __ !.~im~_i_~g-~~---(2Ctn~_1.1~1~a!~'- pcnggunaan

6. Bibit Ternak

dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten.

g. Bimbingan usaha mm1 feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten.

h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.

i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.

J. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten.

k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan temak wilayah kabupaten.

I. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan temak wilayah kabupaten.

1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten.

b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten.

c. Bimhingan rcgistrasi/pcncatatan ternak bihit wilayah kabupaten.

d. Bimbingan pcmbuatan dan pcngcsahan silsilah ternak.

2. Pcngawasan percdaran hihit/benih ternak wilayah kabupaten.

3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bi bit ternak wilayah kabupaten.

b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.

4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.

5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.

b. Pelaksanaan inseminansi buatan wilayah kabupaten.

c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminansi buatan oleh masyarakat.

d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk wilayah kabupaten.

e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten.

. 6. a. Bimhingan pcnerapan standar-standar tcknis dan scrtifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja , mutu dan metode wilayah kabupaten.

b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.

c. Pelaksanaan penetapan penyaluran temak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.

J d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi

buatan wilayah kabupaten. L ___________________________________ -----~:.- Bimb~an ka~rasi tcrnak non bibit

I 1 I

wilayah kabupaten. f. Bimbingan perizinan produksi ternak

bibit wilayah kabupaten. g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan

I atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupatcn.

h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.

I. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.

J. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.

k. Bimbingan pemantauan produksi mani

I.

beku temak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. Bimbingan pengadaan produksi mani beku temak produksi dalam negen wilayah kabupaten.

m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.

n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.

o. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten.

p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi 1----------------·--~- perbibitan wilayah kabupaten.

7. Pembiayaan 1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman

8. Kesehatan He wan (Keswan) Kesehatan Mayarakat Veteriner dan Kcscjahtcraan 1 Icwan

1.

pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.

pengembagan dan b. Bimbingan pemanfaatan pembiayaan/kredit kabupaten.

sumber-sumber program wilayah

c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten.

d. Bimbingan pemberdayaan lembaga kcuangan mikro pcdcsaan wilayah kabupaten.

e. Bimbingan dan pengawasan

a.

b.

penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.

Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. Pcmbinaan dan pcngawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajahan PAH.

c. Monitoring penerapan persyaratan

I hygiene-sanitasi pada unit usaha P AH yang mendapat NKV.

l d. Pengawasan lalu lintas produk ternak

dari/ke wilayah kabupaten. e. Bimbingan r dan penerapan

--------------------'------~

112

r

kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan

pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.

g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembagunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.

2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupatert.

b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.

b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboraturium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten.

5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.

b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.

c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.

d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten.

c. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah indonesia antar provms1 di wilayah kabupaten.

6. Bimbingan penerapan dan strandar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan petemakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.

7. Pengawasan lalu lintas temak, produk tcrnak dan hcwan kcsayangan dari/ke wilayah kabupaten.

8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).

b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hcwun.

c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epideminiologi penyakit hewan.

d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat lJm konservasi satwa liar.

___________________ ____,_ __ c_. _B_im_~ingan da11r pengawasan pelayanan

113

keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.

f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, kecil).

g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hl'.lzard Analysis Critical Control Point (HACCP).

h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.

1. Bimhingan pclaksanaan pclaporan dan pendapatan penyakit individual/menular yang mewabah.

J. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.

k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal he wan.

1. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan temak betina produktif.

m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.

n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.

o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.

p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.

q. Bimbingan penarapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet, serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.

r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.

t. Setifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.

9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten.

b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, haktcri, pcnyakit reproduksi dan

l gangguan rcproduksi.

________________________ __J_ __ l_O_. _a_. _B_i_m_b_i_n-"'g_a_n_,J.p_,e_n_,.,,,wun'--_a_ta_n_d_an___,,P_'e_n__.__yid_i_k_an__,

114

9. Penyebaran dan Pengernbagan Petemakan

J 0. Perizinan/Rekomemdasi

efidemiologi penyakit hewan parasit, 1

baktcri, virus dan pcnyakit hewan lainnya.

b. Birnbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/rnasuk wilayah kabupaten.

1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengernbangan peternakan wilayah kabupaten.

b. Pernantauan penyebaran temak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten.

2. a. Pemantauan lalu lintas temak wilayah kabupaten.

b. Birnbingan rnelaksanakan kebijakan penyebaran dan pengernbagan peternakan wilayah kabupaten.

c. Birnbingan pernantauan dan penyebaran temak yang dilakukan swasta.

3. a. Birnbingan pelaksanaan penetapan penyebaran temak wilayah kabupaten.

b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten.

4. Birnbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten.

5. Birnbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten.

6. Birnbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Birnbingan pelaksanaan seleksi calon

penggaduh. 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap

penyebaran ternak. 9. Birnbingan pelaksanaan sistern dan pola

penyebarantemak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan

penyebaran dan pengembangan ternak. 1. a.Pernberiaan izin usaha budidaya

peternakan wilayah kabupaten. b. Pernberian izin rurnah sakit hewan/pasar

hcwan. c. Pcmberian izin praktek doktcr hewan. d. Pernberian izin laboratoriurn keswan dan

laboratoriurn kesrnavet. e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pernberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan izin usaha

peternakan. 2. a. Pernberian izin pengadaan dan peredaran

alat dan rnesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten.

b. Pengembangan alat dan rnesm peternakan <lan keswan sesuai standar wilayah kabupaten.

3. Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depo, toko, Kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah

kahupatcn. r.. . . . -· __ ···---·---'

4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten.

5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.

b. Pemberian surat keterangan surat asal/ kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.

6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten.

7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten.

8. Pemberian izin usaha alat angkut I transportasi produk peternakan.

9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten

b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.

~~-~--~~~~-~~~~-+-~~~--

11. Pembinaan Usaha

. 1

1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha petemakan wilayah kabupaten.

2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mu tu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.

b. Birnbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk petemakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten

c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.

d. Birnbingan pengelolaan unit pengelolaan , alat dan transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.

e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.

f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.

g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, rnanajemen usaha tani dan pencapaian pola kc~jasama usaha tani wilayah kabupatcn.

h. Birnbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.

i. Pembinaan rnutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan .

J. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca pancn, dan pcngolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.

k. Birnbingan pernantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten.

___________________________________ -----~ __ Bi~binga~-- dafl pelaksanaan studi

116

12. Pedoman Usaha

13. Panen, Pasca Pan en dan Pengelolaan Hasil

amdal/ UKL-UPL di bidang petemakan wilayah kabupaten.

m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.

3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama I kemitraan usaha petemakan wilayah kabupaten.

1. a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten.

b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengelolaan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil petemakan wilayah kabupaten.

1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil petemakan wilayah kabupaten.

2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil hudidaya peternakan wilayah kabupaten.

J. Bimhingan pcncrapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit peny1mpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten.

4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil petemakan wilayah kabupaten.

b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.

·~~~~~t---~~---"-·~-

14. Pemasaran

15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Petemakan dan Keswan

16. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bimbingan pemasaran hasil petemakan wilayah kabupaten.

2. Promosi komoditas petemakan wilayah kabupaten.

3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.

1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten.

2. Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data petemakan wilayah kabupaten.

2. Bimbingan penerapan perstistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten.

4. Bimhingan penerapan sistem inforrnasi wilayah kabupatcn.

l~~----~~--~+----~~~~~--~~~~-r~~~~~~-~~~~~~~--~~~-----i

I 4. Ketahanan

1

1. Ketahanan Pangan J Pangan I

:

1. a. ldentifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.

b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.

c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.

d. Pencegahan dan pengendalian masalah

I pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.

______________ ----~2_. __ a. Identifikasi r cadangan pangan

117

12. Keamanan Pangan

~ 5. P-e-n-un-j-an_g _____ l _T ___ K_a_ra __ n __ t_1_· n--a--P-e--rt-a-n-ia_n __ _

118

masyarakat. h. Pcngcmhangan dan pengaturan

cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.

c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.

3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten.

b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pang an.

c. Identifikasi kelompok rawan pangan. 4. a. ldentifikasi infrastruktur distribusi

pangan kabupaten. b. Pengembangan infrastruktur distribusi

pangan kabupaten. c. Pencegahan dan pengendalian masalah

pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.

d. Informasi harga di kabupaten. e. Pembangunan pasar untuk produk

pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten.

5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi

masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan

keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan

produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi

masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk

pangan segar dan pabrikan skala kecil I rumah tangga.

6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.

b. Pengembangau dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten.

c. Pengembangan "trust fund" di kabupaten.

d. Pcngalokasian APBO kahupaten untuk ketahanan pangan.

7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.

1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten I kota.

2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten.

3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan I kabupaten.

4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.

t

I 2.

I

I

Pengembangan Daya Manusia Pertanian.

Sumber 1. (SDM)

Penetapan kebijakan SOM pertanian tingkat kabupaten.

2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten.

3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat)d1 wilayah kabupaten.

~. Penyuiuhan pertanian

4. Penyiapan tenaga didik/ peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.

1. Penerapan kebijakan dan pedoman

4. Penelitian Pengembangan Teknologi Pertanian

penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan

pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan

pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar.

4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.

5. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.

b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.

dan Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

5. Perlindungan Varietas 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada kabupaten.

2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.

Sumber Daya Genetik 1. a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan (SDG) yang diperoleh untuk konservasi SDG

dan kesejahteraan masyarakat.

7. Standarisasi AkreJitasi

b. Pengawasan penyusunan peIJanJ1an akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

dan 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesua1 pengalaman di daerah.

2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional dibidang standarisasi di daerah.

3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.

4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan di rumuskan.

5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.

J 6. Penerapan sistem manajemen mutu __________________ kelembagaan dalam rangka proses

119

akreditasi di kabupaten. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang

mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten.

8. Pengembangan pembinan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten.

9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.

10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi scktor pertanian di kabupatcn.

11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten.

12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di

~~~~~~~~~~~k_ab_upaten_·~.~~~~~~~-~~~~

r

120

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUT ANAN

[ SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

1. Inventarisasi Hu tan

2.Pengukuhan Kawasan Hu tan Produksi, Hu tan Lin dung, Kaw as an Pelestarisn Alam, Kawasan snaka Alam, dan Taman Burn

3.Pennnjukan Kawasan Hu tan Produksi, Hu tan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan snaka Alam, dan Ta.man Burn

P2MERINT AHAN KABUP ATEN EMP AT LA WANG

Penyelenggaraan invetarisasi hutan produksi dan hutang lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.

Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawsan suaka alam dan tanam buru.

-~~------~--~----~----~·~+----~·---~-----------~

4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hu tan Produksi, Hu tan Lindnng, Kaw as an Pelesfarian Alam, Kawasan Snaka Alam, dan Taman Buru

l-----------+--·-~-~----------1--------------------;

5. Penetapan Kawasan Hntan Produksi, Hu tan Lin dung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan r ------------- ---- --~~----·-~·-·---·---------------- ----- '------~-------------·--·-------~------·-----~

121

Suaka Alam, dan Taman Buru

6. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur.

r-----------+--------------+_._---~----'~--------------<

7. Penatagunaan - Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan Kawasan dan perubahan status dari lahan milik menjadi Hutan kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar

menukar kawasan hutan. 8. Pembentukan

Wilayah Pengclolaan Hu tan

9. Rcncana Pcngelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit

Kcsatuan I Pcngclolaan

Hutan _j_ Produksi (KPHP)

10. Rencana -Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) unitKPHP

11. Rencana Pengelolaan Jangka Pend ck

I (Tahunan) I unitKPHP I 12. Recana Kerja I I Usaha Dua 1 Puluh I I I I

I

I

Tahunan unit Usaha Pemanfaatan I Hu tan

\ Produksi

Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pcmbentukan wilayah pengelelolaan hutan Iindung dan hutan produksi, scrta institusi wilayah pengelolaan hutan. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaanjangka panjang unit KPHP.

--------------+-------------------~

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaanjangka menengah unit KPHP.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaanjangka pendek unit KPHP.

I

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

1

13. Rccana---+-_ -------------r-P-e-rt-im-b-an_g_a_n--te_k_n_i_s pengesahan

Pengelolaan pengelolaan lima tahunan unit rec an a us aha

Lima pemanfaatan hutan produksi. Tahunan unit Usaha Pcmanfaatan Hu tan Produksi

14. Recana Pertimbangan teknis r pengesahan recana

122

I Pengefolaan Tahunan (Jangka Pendek) unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

15. Penataan Batas Luar Areal Kerja UnitUsaha Pemanfaatan Hu tan Produksi

1

16. Recana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hu tan

I

pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.

Pertimbangan teknis pengesahan recana pengelolaan dua puluh tahunan Gangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL).

I Lindung

[___{_K_P_H_L~)-+---------------+-----------------1 I 17. Recana 1 Pengelolaan [ Lima : Tahunan I : (Jangka I Menengah) J UnitKPHL 1 18. Recana I -

1

1 Pengelolaan Tahunan

I (Jangka J Pendek) Unit ~I __ K_P_H_L ____ ~---- ··--------------·--- . -----·---------·-·--

19. Rencana J -

Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit usaha

Pemanfaatan I Hu tang

Pertimbangan teknis pengesahan recana pengclolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.

Pertimbangan teknis pengesahan recana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

Pertimbangan teknis pengcsahan recana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lirna tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutang lindung.

Lindung J -------- - -- ----- -· -- rn--------------------------------·--------l 21. Rc~~-~na ___ J_:_ _________________________ Pcrtin~banga~------~c~~is r pcngcsahan recana

123

~-~~~---~~~~--~-~--~~~~--,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hu tang Lin dune

22. Penataan Areal Kerja Unit Usaba Pemanfaatan Hu tang Lin dun;:?; -· 23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh

I Tahunan (Jangka Panjang) Unit I Kesatuan Pengelolaan I Hu tan

I Konservasi(K _PH_!Q_ 24. Recana

Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) UnitKPHK

25. Recana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) UnitKPHK

26. Recana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Su aka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru

27. Recana Pengelolaan Jangka Mcncngah Cagar Alam,

I I

pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung_

Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.

Pertimbangan telmis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang ( dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alum dan tarnan buru skala kabupaten.

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alan1, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman huru skala kahupaten.

r

124

I Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru

--------r---------------t------,--------~---~--~-~--1

28. Recaua - Pertirnbangan teknis pengesahan rencana Pengelolaan pengelolaan jangka pendek untuk cagar alarn, Jangka suaka margasatwa, taman nasionaL taman wisata Pendek alam dan taman buru skala kabupaten. Cagar Alam, Su aka Margasatwa, Tam an Nasional, Taman Wisata Alam dan Ta•nan Buru

29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman I Wisata Alam dan Taman Buru

30. Pengelolaan Taman Hutan Raya

31. Rencana Kehutanan

32. Sisitem Informasi Kehutanan (Numerik dan

Pengelolaan tarnan hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pernberian perizinan usaha pariwisata alarn dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di tarnan hutan raya skala kabupaten. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.

--------~--~--~----l

Penyusunan sistern inforrnasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.

Spasial) __ --+-------------+--------~------~----1 33. Pemanfaatan

Hasil Hutan pada Rutan Produksi

34. Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Pertirnbagan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanJangan izin usaha pernanfaatan hasil hutan kayu serta pernberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan huta11 m:gara pada wilayah kcr:ja PERUM Perhutani. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasi I hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

-----~----j----~-----------------+----~-~~--~----~~~~~~~-1

35. Pemanfaatan - Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan __ K_aw_a __ s_an __ __,_! ________________ ___h_utan dan jasa linghmgan skala kabupaten,

125

Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi

kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

------t---------------t--------------------36. lndustri - Pertimbangan teknis pemberian izin industri

Pengolahan primer hasil hutan kayu. Hasil Hutan

37. Penatausaha an Hasil Hu tan

38. Pemanfaatan Kaw as an Hutan pada Hu tan Lin dung

39. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bi dang Kehutanan

1

40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Laban Termasuk Hu tan Mangrove

Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.

Pemberian penzman pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

-----·-·---·-· ----- ----------·-··---------- -Pelaksanaan pcmungutan pencnmaan negara bukan pajak skala kabupaten.

1. Penetapan lahan kritis skala kabupaten. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi

hutan dan lahan DAS I Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana

tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kabupaten.

4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan

I : pacla hutan procluksi, hutan linclung yang I tidak clibebani izin pemanfaatan I I : pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan i hutan skala kabupaten. i 41. Pengelolaan ! - Pertimbangan teknis penyusunan rencana I Daerah t- pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS

Aliran Sungai ·----------+_s_k_al_a_k_a._b_u~pa_te_n_. ------------42. Pelaksanaan - 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan clan

Rebabilitasi pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pacla Hutan dan taman hutan raya skala kabupaten. Laban 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan clan Termasuk pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada Hutan hutan produksi, hutan lindung yang tidak Mangrove dibebani izin pmanfaatan I pengelolaan

hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupatcn .

dan . 43. Rcklamasi ·l~------------------- Pertimbangan tcknis rencana reklamasi Hutan pada pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan. Areal yang Dihebani Izin Penggrnaan Kawasan

44. Reklamasi Hutan. I

.. ____ H_u_ta_f! ________ . -~---·--·--·-·-···- ----·- _____ -·--

Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi M---------- __ hutan pada a_real bencana alam skala kabupaten.

126

~~~-------~~-------~--~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Arealben cana Al arr~

45.Pemberdayaa -n Masyarakat Setempat Di Dalam Dan Di Sekitar Hu tau

46.Pengem banga -n Hutan Hak Dan Aneka Usaha Kehutanan

47. Hutan Kota

Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan danusaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.

Pembangunan, pengelolaan , pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan

L hutan kota. !-------- ·-------+----------~

48. Perbenihan Tanaman Hutan

49. Pcngusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Baru, Areal Baru dan Kcbun Burn

50. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pclestarian Alam, dan Taman Buru

51. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar

52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

53. Lembaga Konsen1asi

54. Perlindungan Hu tan

I - Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan

I calon areal sumberdaya genetik, pembinaan pcnggunaan bcnih/hibit, pclaksanaan sertifikasi

I sumber benih dan mutu henih/bibit tanaman hutan. Pertimhangan tcknis pcngusahaan pariwisata alam dan taman buru scrta pemberian perizinan pengusahaan kebun baru skala kabupaten.

Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (Appendix) CITES.

Pertimbangan teknis izm kegiatan lembaga konservasi ( antara lain kebun binatang, tanian safari) skala kabupatcn. __ 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan

produksi. hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten.

2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan

127

pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabnpaten.

55. Penelitian - Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan kehutanan ditingkat kabupaten dan pemberian

i Pengembang- perizinan penelitian pada hutan produksi serta

I an hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai

I Kehutanan kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.

56. Pendidikan - -dan lielatiban (Diklat) Kehutanan

57. Penyuluhan - Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan Kehutanan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.

58. Pembinaan - Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten. Pcngendalian Bi dang Kehutanan

59. Pengaw'.lsan - Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Bi dang pembinaan penyelenggaraan oleh Kehutamm desa/masyarakat, kinerja penyelenggara

I kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat dibidang kehutanan.

128

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I SUBBIDANG

1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah

SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT

LA WANG 1. Pemhuatan peraturan perundang-undangan

daerah kahupaten di hidang mineral batu hara, panas bumi, dan air tanah.

2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral skala kahupaten.

3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten.

4. Pemherian rekomendasi teknis untuk izin pengehoran, 1zm penggalian dan 1zm penerapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten.

5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kabupaten dan 113 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

6. Pemherian izin usaha pertamhangan mineral dan hatu hara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kahupaten dan 1 /3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provmsi.

7. Pemhinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertamhangan mineral, hatu hara dan panas hurni, pada wilayah kabu,paten dan 113 (sepertiga) dari wilayah kewenangan kahupaten.

8. Pemberian 1zm badan usaha jasa pertambangan mineral, batu hara, dan panas bun1i dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten.

9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertamhangan mineral, batu bara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal diwilayah kabupaten.

10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, kcmservasi dan peningkatan nilai tamhah terhadap usaha pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi pada wilayah kabupaten.

11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kahupaten.

12. Pemhinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah

I kabupaten.

13. Penetapan wilayah konservasi air tanah L _____ ___, ________ ---·--·-·-----1---~d:..:..:a.::.::la=m~w--=-il:..:..:a:x._ya:..:..:h.::..__:_ka:..:..:b::...:.m..L..:_;_ua~te_n~. _____ ___,

129

! 2. Geologi

3. Ketenagalistri kan

I

I

L___ ---- _ J ____ .. -- -·---- ------------·· ---130

14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanan izin usaha pertambangan mineral, batu bara, dan panas bumi untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten.

15. Penetapan nilai Perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten.

16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batu bara, dan panas bumi, dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten.

17. Penerapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral, dan batu bara di wilayah kabupaten.

18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tam bang serta pcmbinaan jabatan fimgsional.

1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah pada wilayah kabupatcn.

2. Pclaksanaan invcntarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.

3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.

4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten.

5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bcncana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupatcn.

6. Pelaksanaan dan kebijakan mitigasi bcncana gcologi pada wilayah kabupaten.

7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupatcn.

8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.

9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.

10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten.

11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan.

2. Penetapan Rencana Umum ketenagalistrikan Daerah (RUKD)kabupaten.

3. Pemberian IUKU r yang sarana maupun

4. Min yak da n Gas Bumi

1. Kegiatan us aha I-lulu min yak dan Gas Bumi (Migas)

energi listriknya dalam kabupaten. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk

konsumen pemegang IUKU yang 1zm usahanya dikeluarkan oleh kabupaten.

5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.

6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten.

7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pernegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan kabupaten.

8. Pemberian izin usaha .1asa penunjang tcnaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten.

10. Penyediaan listrik diwilayah kabupaten. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur

ketenagalistrikan serta pernbinaan jabatan fungsional kabupaten.

1.

2.

Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan migas pada wilayah kabupaten.

3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.

:--~~~--~~~~·-~-·~--+--~~~~---~~~~~----~~~~--l

2. Kegiatan Usaha Hilir 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian Minyak dan Gas Bumi dan tata niaga bahan bakar minyak dari

agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten.

2. a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten.

b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tern pat penyirnpanan migas.

13. Kegiatan Usaha .Ta'a I.

c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Urnum (SPBU).

Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan pelcdak dalam rangka kegiatan usaha migas didaerah operas1 daratan dan di

Penunjang Minyak dan Gas Bumi

daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1 /3 (scpertiga) dari wilayah kewenangan

provinsi. I ... _. _ ...... ---·-·· .2. Pengangkatan dant pembinaan inspektur

131

l migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.

5.Pendidikan dan 1. Penyertaan dan atau menfasilitasi Pelatihan penyelenggaraan assessment bekerjasama

dengan lembaga assessment DESDM.

I

2. Pcnyusunan kcbutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.

132

. . CC. PEMBAGIAN UR~JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

SUB BIDANG

LUmum

i 2. Perikanan : Tangkap I

I

L_

SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN KABUPA TEN EMPAT

LA WANG -------+---------1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan

dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten.

2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan skala kabupaten.

3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten.

4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.

5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten.

6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonas1 lahan dan perauan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.

7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupatcn.

8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten.

9. Pclaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kcwenangan kabupaten.

10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya perikanan di wilayah perairan kabupaten.

11 .. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

1. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah permran kewenangan kabupaten.

2. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.

3. Dukungan pernbuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten.

4. Pemberian 1zm penangkapan dan/atau pcngangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga asing.

5. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupatcn.

6. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kabupaten.

7. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan _______________ , ___ n_c_layan kccil. r

133

I 3. Perikanan I Budidaya

8. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.

9. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi dibidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.

10. a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten.

b. Pengelolaan dan penyelenggaraan

I pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI).

1

11. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.

12. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.

13. Pelaksanaan kebij akan pembuatan alat penangkap ikan.

14. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan.

15. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.

16. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan lOGT.

17. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelayakan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.

18. Dukungan rckayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

1. Pelaksanaan kebijakan ikan.

pembudidayaan

2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanai1 di air tawar dan air payau.

3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.

4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan halai henih ikan air tawar dan air payau.

5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.

6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan.

7. Pclaksanaan kcbijakan pcmbinaan tata pcmanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.

8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan saran a dan prasarana pembudidayaan ikan.

9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi I ekspor, impor, induk dan benih ikan.

~.~~~~~l~~~~~~--~~~~_l__1~0:~·~P~e~la=k=san===a=a~n_£p~o~te49~si=--d~a_n __ a_lo_k_a_s_i~la_h_an_,

134

4. Pengawasan dan Penggendalian

SPc11~olaha11 da11 pcmasaran

pembudidayaan ikan. 11 . Pelaksanaan teknis pelepasan dan

penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pclaksanaan teknis pcrbanyakan dan

pcgclolahan induk penjcnis, induk dasar dan bcnih alam.

13. Pclaksanaan kcbijakan pcnzman dan penerbitan lUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten.

14. Pelaksanaan kebijakan pengeluaran, pengadaan, dan/atau pemeliharaan ikan.

pemasukan, pengedaran

15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit pcnyimpanan basil produksi budidaya ikan dan unit pengclolaan kcsehatan ikan dan lingkungannya scrta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.

17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.

18. Pelaksanaan sistcm informasi bcnih ikan di wilayah kabupaten.

19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesi fik lokasi.

20. Pcmbcrian birnbingan, pcmantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.

21. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.

22. Pelaksanaan keb~jakan keramba jaring apung di pcrairan umum dan wilayah laut kcwcnangan kabupatcn.

-- --------------- ---------~------------·----------<

1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.

2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan pcnyakit ikan.

3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.

4. Pengawasan mutu benih dan induk,pakan ikan,obat ikan dan bahan bakunya.

5. Pengawasan PMMT dan 1-IACCP di unit pcngolahan, alat transportasi dan unit pcnyimpanan basil pcrikanan.

6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan

sumber daya di pulau - pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.

8. Pengawasan pemanfaatan sumber-sumber ikan di wilayah kewenangan kabupaten .

. ·-·. ---·----------------------------l

1. Pelnksn11:1n11 kehijnknn 1wnp.olnhnn hnsil pcrikanan dan pcmftsarannya. ----·-·-----··-··-·-· _. ________ _,__ __ __,_ ______ _,____----"--·----'0.--------'

135

r· j 3.

Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan scsuai prinsip PMMT atau HACCP.

4. Pclaksanaan kcbijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.

5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.

6. Pelaksanaan keb1jakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil ikan di kabupaten.

r

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PE;::.:1AG: ..

r----------,---------------,-----------·--··

SUBBIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAIL .. ·,. f--------------t----------------1--------- ····------ I.

1. Pcrdagangan dalam Ncgcri

I

L ___ l_. ______ _ 137

1. Pcmhcri:i:i I/.>',

wilayali k;d1tq>;i:. I ·:~ · 1 · _ t :1 di

2. Pcmbi11:1;rn d;111 !"··":" \\:1s:;:1 p,·i;,,,,;;i11aan izin/pcndatlaran j:1'-::1 his11is dan jasa distrihusi di wilay:di k1!rnp:1kn.

3. Pembin:1:in dan l''·'';!:!::wasan. monitoring dan c\':llu:1si :--.. : t:1 pcmbL·rian 1zm perdag:ui'.1:.111 . ·1c: btcgori dalam peng;rn:1~::m :-;k:d:1 kabupatcn (SIUP minuman bcra!ko!,,1i ~~(llong:m B dan C untuk pcngeccr. !<'11.i u:dan langsung untuk diminum di temp::~.p1.::,~21:ccr dan pcnjualan langsung untuk c!:n1i11um ditcnq•.1l untuk minuman hcralk11l:1ll :11cngandu11~ 1 r,:i11pah sampai dcngan l:: '·.. l(,:ko111c1:d:1;i SIUP Bahan bl·i '. :. .. , ... rcL :y :1cndasi

pengangkutan P'-·: ::· '"'' ;\.ayu a11::1: :·1tlau). 4. Peng<nvasan, r- .. " .:1 pc! :: .i1 dan

penyelcnggar~1:m s,·r,:1 pc11yaji:1n ! .. · ·rmasi pclaksnnaan w:1_iih d ,1·::1r P'-·rns:rl::i:in skala kabupatcn.

5. Dukung;m pc:;1:.: "'';;:m p,:mhi11:::111 dan pcngawas;in, rno11itoring dan cvaluasi kcgiat<m pt·rd:q,•:1n'.':ll1 di :l:tlTah pcrh:ita~;an, pedalaman, tcrpc:;c_<i d:m pulau terluar di kabup~ttcii.

6. Pembin:1::11 (b1 ,':\\V:1s:m. pcmhcrian 1zm d:m rcko1n1.~i11.::1si sknla ll'rtcntu, monitoring d:m cvalua~;i sarana perdagangan ln:s :"1,1ko modern dan gudang ) d:1:; s::rana pcnunjang perdagangan (jasa parneran, konvcnsi dan seminar dagang) ~.) ::~a lnbl.

7. Penyclcnggaraan, pcrnhina:H; dan pengawasan, llhll1i'.111ing dan i1;l'ormasi pasar dan stabiii1:1si h:1rga di kabup:1tcn.

8. Pcmhinaan d;111 p1:11:!:1w:1:~a11, 1w :11itoring dan cvaluasi kcgiatan pcningkatan penggunaan produksi dalam ncgcri skala kabupall'n.

9. Pcmhin:i:m pcn:.·vi~'"t~'~-·<1raan pcrlindungan konsum1..'11 di kahup:11cn.

10. Sosialis~isi, in!'onn:•:~i dan publikasi tcntang perlindungan konsurncn.

11. Pelayanan dan pc11anganan penyelesaian sengkcta konsumrn skala kabupntcn.

12. Pembinaan dan pcmkrdayaan motivator dan mediator pcrlindungan konsumcn skala kabupatcn.

13. Penguslll(ln I k l).',}_<:;:K d1" · pc·n t:».:n tu ·an ) ,, kabupatcn k1..·p:tda r~rncrintah bcrkoordinasi Lk11!::';t11 provinsi dan fasilitasi opcrasional BPSK.

14. J>cndaltaran da11 Jll'Pl:'L'11~_~11~g~1!~U~l5SM.

2. Metrologi Legal

T I I

15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.

17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pclabanaan/pctunjuk tcknis pcngawasan barang bcrcdar dan jasa.

18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.

19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.

20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.

21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.

22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.

23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia bagi produk teknologi informasi dan elaktronika skala ka bupaten.

24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.

25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.

2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten

3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.

4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui pcnilaian standar ukuran dan laboratorium mctrologi legal oleh pemcrintah.

5. Fasilitasi pcnyclcnggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten.

6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI.

7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana

L UUML.

------+------~--------;

1

3. Perdagangan 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan Luar Negeri pertimbangan perumusan kebijakan bidang

ekspor.

138

2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ckspor skala kabupaten.

3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan

4. Kerjasama -Pedagangan Internasional

- J 5. Pengembangan -

Ekspor Nasional

139

kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk

perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan

pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.

6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.

7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : a. Pengambilan contoh yang dilakukan

oleh PPC yang teregistrasi ; b. Penguj ian, inspeksi teknis dan

sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang tcrakrcditasi dan teregistrasi.

8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten.

9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penclusuran asal barang.

10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang ditingkat kabupaten yang ditunjuk.

11. Penyediaan bahan masukan untuk pcnerbitan API.

12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan APL

13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi intcmasional.

15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.

16. Fasilitasi pembelian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan luar negeri.

1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan intemasional.

2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.

4. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard

1. Penyediaan bah an kebijakan pcngcmbangan ckspor skala kabupaten.

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan skala kabupaten. r

Documents

PEMERINTAH - KABUPATEN EMPAT LA WANGjdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_39_2008.pdf · pada ayat (2) dan ayat ( 4 ), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian