Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara · penanganan konflik, ... A. Gambaran Umum ... Orkemas dan Pemilu Sub Bidang Pengembangan Partispasi dan Budaya Politik

2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ............................................................................

B. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................

C. Struktur Organisasi ..........................................................................

D. Ketenagaan .....................................................................................

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis ....................................................................

B. Rencana Kerja Tahun 2017 ............................................................

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ........................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran ..................................................

B. Pengukuran Kinerja Keuangan .......................................................

BAB IV P E N U T U P........................................................................................

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya kami

dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kestuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017. Sebagai pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang

dilaksanakan selama tahun 2017 dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan

negara khususnya diwilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya mempertahankan kesatuan

dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi

didaerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dam melaksanakan

kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi

penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai- nilai kebangsaan,

penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah,

partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Ratahan, Desember 2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara,

WELLY MONONIMBAR,SH

PEMBINA

NIP. 19621224 199403 1 001

IKHTISAR EKESEKUTIF

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu dari 15 Kabupaten/kota di Propinsi

Sulawesi Utara. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan pada

Tahun 2006 yang lalu berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Tenggara.

Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara ± 1.414 km2 yang terdiri dari luas daratan ±

703,17 km2 dan laut 101.774 km2 dengan 12 kecamatan dan 144 desa/kelurahan. Dengan batas

wilayah sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan Kabupaten Minahasa ;

- sebelah Timur dengan Laut Maluku ;

- sebelah Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- sebelah Barat dengan Kabupaten Minahasa Selatan ;

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan

negara khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya mempertahankan

kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan meningkatkan kehidupan demokrasi didaerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara berperan dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang

pengembangan nilai-nilai kebangsaaan, penanganan konflik, fasilitasi partai politik dan organisasi

kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Srategis

(RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-

2018.

Program- program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017,

sebagai upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara untuk

mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang kondusif sehingga menjadi tempat yang

aman dalam berinvestasi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas

KKN.Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam

setiap kegiatan yang dilaksanakan.Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggungjawab

terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar- benar direncanakan dan

dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara

Republik

3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisai Pemerintah Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentangf Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri

Nomor 21 Tahun 2011;

11. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan

Bupati Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik, dimana dalam melaksanakan

tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan

badan maupun dengan instansi lainnya.

Untuk melaksanakan tugas membantu Bupati maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD1945,

nilai-nilai kebangsaan, Kesatuan Bangsa serta hubungan lembaga perwakilan organisasi

politik, kemasyarakatan serta pencegahan dan penanganan konflik.

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang peguatan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945, nilai-nilai

kebangsaan, kesatuan Bangsa serta lembaga perwakilan, organisasi politik,

kemasyarakatan dan penanganan konflik.

3. Fasilitasi perumusan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang kesatuan

Bangsa dan Politik.

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi.

5. Pelaksanaan administrasi Badan

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan

Bupati Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai

berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahi:

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:

Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewarganegaraan

4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik, membawahi:

Sub Bidang Pencegahan Konflik

Sub Bidang Penanganan dan Manajemen Konflik

5. Bidang Politik, membawahi:

Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Parpol, Orkemas dan Pemilu

Sub Bidang Pengembangan Partispasi dan Budaya Politik

6. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Ketenagaan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara

berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang sebagai berikut :

a. Kepala Badan :

N a m a : Welly Mononimbar,SH N I P : 19621224 199403 1 001 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a

b. Sekretaris : N a m a : Dra.Tellmy C. Batubuaja

N I P : 19650812 199203 2 010 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina ,IV/a

c. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa: N a m a : Fentje Kawahe,SE

N I P : 19600210 199103 1 006 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a

d. Kepala Bidang Politik: N a m a : Djoni Tampinongkol,S,Pd N I P : 19650627 198604 1 002 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a

e. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik : N a m a : Ruddy E. Kures, SE.Ak. MM N I P : 1972100720091001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c

f. Kepala Sub Bagian Umum: N a m a : Rinni J. Pratasik,S.Sos N I P : 198106272009022004 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tkt I/ IIIb

g. Kepala Sub Bagian Keuangan:

N a m a : Edwin V. Mandey,SE

N I P : 198004022011021002 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tkt.I / IIIb

h. Kepala Sub Bidang Wasbang Pembauran dan Kewarganegaraan:

N a m a : Elsje M. Supit,S.Pd N I P : 19670624 198703 2 003 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tkt .I / III d

i. Kepala Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara: N a m a : Micky Munaiseche, SH N I P : 19830316 201001 1 008 Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III c

j. Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik: N a m a : Reinal Kasenda,SIP

N I P : 198202102009021001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III c

k. Kepala Sub Bidang Penanganan dan Manajemen Konflik: N a m a : Ronald . Saweho,SE N I P : 19830718 200902 1 001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tkt.I / IIIb

l. Kepala Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Parpol, Orkemas dan Pemilu: N a m a : Febbianto Abdul, SH

N I P : 197305042006041003 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tkt .I / III d

m. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik:

N a m a : Laila K.M. Muchliat, SH N I P : 198101062009022001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata /IIIc

n. Staff pegawai yang terdiri dari 4 orang, yaitu :

1. N a m a : Dwianto Arifin Wahongan N I P : 199104202010011001 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tkt. I / II b

2. N a m a : Erwin Rondonuwu

N I P : 198108242014111001 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda / II a

3. N a m a : Ety M. Sumigar

N I P : 19720728 201505 2 001 Pangkat/Gol.Ruang : Juru / Ic

4. N a m a : Jufri, ST N I P : 19760717 201608 1 001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / III a

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara

merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana

dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta

memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Tenggara. Dokumen perencanaan tersebut disusun

dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan

yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui program dan

kegiatan- kegiatan.

1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara

Visi merupakan gambaran arah pembangunan yang harus diwujudkan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik kabupaten Minahasa Tenggara. Upaya untuk mencapai arah

pembangunan tersebut dijabarkan dalam langkah- langkah konkrit sebagaimana terdapat

program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sesuai Renstra 2008-2013 Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Minahasa Tenggara yang Bersatu, Rukun, Aman dan

Demokratis”

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Minahasa Tenggara mempunyai Misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan aparatur.

b. Meningkatkan penguatan ideologi, nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan,

kesadaran bela negara, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa.

c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memelihara kebersamaan, kerukunan,

kedamaian, keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat serta

pengawasan orang asing

e. Meningkatkan hubungan yang harmonis, dinamis dan konstruktif dengan lembaga-

lembaga infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

f. Meningkatkan upaya penanganan dan pengkajian analisis masalah-masalah aktual

strategis potensi kerawanan konflik dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya guna

menunjang terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan

prioritas yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatkan Disiplin Aparatur Kesbangpol

4. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur

5. Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

6. Meningkatkan Stabilitas Keamanan Yang Kondusif dan Dinamis

7. Meningkatkan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

8. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan

ketertiban

9. Meningkatkan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

10. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan

11. Meningkatkan Kerjasama dalam pengembangan wawasan kebangsaan

12. Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat dalam menyikapi

dinamika politik dan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

urusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Seragam Dinas

4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Meningkatnya Kualitas dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

6. Meningkatnya stabilitas keamanan didaerah yang kondusif dan dinamis

terutama dipelabuhan laut dan pintu masuk diwilayah perbatasan serta

objek vital dan strategis

7. Meningkatnya Kantrantibmas dan Pencegahan tindak criminal

8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan

dan ketertiban

9. Meningkatnya Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)

10. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya

11. Meningkatnya kerjasama kemitraan dalam pengembangan wawasan

kebangsaan

12. Meningkatnya sumber daya masyarakat dalam menghadapi

perkembangan politik ditengah-tengah masyarakat

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Adapun upaya mencapai sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa

Tenggara pada tahun 2017 merencanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator

kinerja dalam pencapaian SPM, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

Penyediaan Kebutuhan Adminisitrasi Umum

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

Penataan Kearsipan

Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,dengan kegiatan:

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan,dengan kegiatan:

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan , dengan kegiatan:

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

f. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan

kegiatan:

Rapat Koordinasi KOMINDA


Rapat Koordinasi FKDM

g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan:

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan

h. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Orang Asing

i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan kegiatan :

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba


j. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan:

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Penyusunan Data Base Partai Politik dan Orkemas


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran

Jumlah Pengadaan Administrasi perkantoran

6 paket

2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur

6 paket

3 Meningkatnya disiplin aparatur dalam penggunaan seragam dinas

Jumlah pakaian dinas 20 pasang

4 Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

Jumlah dokumen 1 kegiatan

5 Meningkatnya stabilitas keamanan di daerah yang kondusif dan dinamis terutama dipelabuhan laut dan pintu masuk

Angka Kriminalitas 1 Kegiatan

6 Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


7 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya

Jumlah kegiatan sosialisasi 2 kegiatan

8 Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat


9 Meningkatnya sumberdaya masyarakat dalam menghadapi perkembangan politik ditengah masyarakat

Pembinaan politik daerah serta terhadap lsm ormas dan okp

4 kegiatan

:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Per

kantoran

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR SASARAN SATUAN

TAHUN 2017 CAPAIAN KINERJA

THN (2017) %

TARGET REALISASI

1 Terlaksananya Pelayanan Kepada

Masyarakat yang didukung oleh

ketersediaan jasa, refrensi dan dana Paket 6 6 100

Sasaran ini dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dimana dilakukan

dengan pemenuhan kebutuhan administrasi seperti Alat tulis kantor, barang dan jasa dan lain

sebagainya dengan cara melakukan pengadaan barang alat tulis kantor, barang dan jasa.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



THN (2017) %

TARGET REALISASI

1

Terlaksananya pelayanan kepada

masyarakat yang didukung oleh

peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Paket 6 6 100

Pada sasaran strategis 2 ini dilakukan melalui program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur yaitu antara lain dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor untuk menunjang kinerja.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Seragam Dinas


Program Peningkatan Disiplin Aparatur



THN (2017) %

TARGET REALISASI

1 Terlaksananya disiplin PNS dalam

penggunaan pakaian dinas dan

perlengkapannya Pasang 20 20 100

Pada sasaran strategis 3 ini dilakukan melalui program peningkatan disiplin aparatur

yaitu antara lain dengan pengadaan pakaian khusus hari tertentu yaitu pakaian olahraga

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Pelaporan Kinerja

Dan Keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



THN (2017) %

TARGET REALISASI

1 Terlaksananya penyusunan laporan

kinerja dan keuangan bulanan,semester,

dan tahunan skpd badan kesbangpol Paket 1 1 100

Pada sasaran strategis 4 ini dilakukan melalui program peningkatan disiplin aparatur

yaitu melalui penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan di daerah yang kondusif dan dinamis terutama di pelabuhan laut dan pintu masuk diwilayah perbatasan serta objek vital dan strategis

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



THN (2017) %

TARGET REALISASI

1

Terjaganya stabilitas keamanan didaerah

yang kondusif dan dinamis terutama

dipelabuhan laut dan pintu masuk

diwilayah perbatasan serta objek vital dan

strategis

Kegiatan 1 1 100

Pada sasaran strategis 5 ini dilakukan melalui program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan yaitu dengan kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan

dari kegiatan masyarakat bekerjasama dengan aparat kepolisian sebgai narasumber

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal



THN (2017) %

TARGET REALISASI

1 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal Kegiatan 3 3 100

Pada sasaran strategis 6 ini dilakukan melalui program peningkatan Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui beberapa kegiatan antara lain

Rakor Kominda dan Rakor FKDM dan juga monitoring.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya

Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



THN (2017) %

TARGET REALISASI

1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi

pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan 2 2 100

Pada sasaran strategis 7 ini dilakukan melalui program pengembangan wawasan

kebangsaan melalui 2 kegiatan sosialisasi bagi masyarakat di Minahasa Tenggara

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat



THN (2017) %

TARGET REALISASI

1

Terlaksananya Program

peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (Pekat) Kegiatan 1 keg 1 keg 100

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat yaitu

melalui kegiatan penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi masyarakat sehingga

masyarakat boleh mendapatkan pengetahuan akan bahaya miras dan narkoba dalam upaya

mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang BERDAULAT untuk mewujudkan

masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat

menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur Aman. Selain itu dilakukan juga

kegiatan monitoring disetiap kecamatan terhadap perkembangan penyakit masyarakat

sehingga dapat diketahui secara dini lokasi-lokasi yang menjadi sarang penyakit masyarakat

dan bersama aparat terkait dapat memberantasnya.

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya sumberdaya masyarakat dalam menghadapi Perkembangan politik ditengah-tengah masyarakat


Program Pendidikan Politik Masyarakat

INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2017 CAPAIAN

KINERJA THN (2017) %

TARGET REALISASI

1

Terlaksananya forum diskusi politik

antara pemerintah, partai politik

orkemas lsm dan masyarakat

dalam menghadapi perkembangan

politik

keg 4 4 100

Sasaran ini dicapai melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan Kegiatan :

1.Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penyuluhan politik dapat meningkatkan pengetahuan

politik bagi para pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pemilu sehingga

penyelenggaran pemerintah daerah boleh berjalan dengan baik.

2.Koordinasi Forum-Forum diskusi Politik

Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang sadar akan

berpoltik yang sehat melalui berpartisipasi dalam forum diskusi politik sehingga juga

menjadi penjamin boleh berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

dengan baik.

3.Penyusunan Data Base Partai Politik

Melalui kegiatan ini dapat memberikan informasi terkait data partai politik yang ada

sehingga dapat menunjang penyelenggaran pemerintahan yang berkualitas.

4.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat terpantaunya proses penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang berkualitas sampai di setiap daerah.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dan Alternatif atau Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Keberhasilan program/kegiatan karena ditunjang oleh sumber daya

aparatur, sarana dan prasarana serta dana;

Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang telah

ditetapkan adalah :

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan

kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

2. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program dan

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Minahasa Tenggara;

Solusi :

1. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan

fungsional bagi PNS sesuai bidang tugasnya masing-masing;

2. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi;

3. Peningkatan kreativitas PNS dalam pemahaman dan pelaksanaan

peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsinya

masing-masing;

4. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan kegiatan dapat

berjalan sesuai target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak

yang terkait;

5. Penambahan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan

disiplin dan kinerja sumber daya aparatur yang berkualitas.

A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Aparatur:

Penempatan sumber saya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan

kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja;

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan kualitas

sumber daya aparatur sehingga walaupun miskin struktur tetapi kaya fungsi;

Sumber Dana:

Pemanfaatan sumber dana (keuangan) sangat menunjang tercapainya

keberhasilan dalam rangka pencapaian kinerja yang maksimal;

Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan seefisien mungkin

agar tidak akan terjadi pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan target

kinerja.

A.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pernyataan Pencapaian Kinerja

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah dituangkan

dalam rencana kerja tahun 2017 memiliki andil besar dalam menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan perncapaian kinerja.Untuk

memaksimalkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan

secara maksimal semua program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam

rencana kerja dan anggaran tahun 2017.

B. PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN

I. Target dan Realisasi 2017

Tahun 2016 Total Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara Rp 2.940.723.555,24,- Yang meliputi anggaran

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal). Dengan realisasi atau

serapan tahun ini adalah Rp 2.693.747.793,00,- Selengkapnya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel Data Pengelolaan Keuangan SKPD Tahun 2017

NO FOKUS JENIS DATA ANGGARAN REALISASI PROSENTASE

1. Total Anggaran SKPD

2.940.723.555,24 2.693.747.793,00,- 91,60

2. Alokasi Belanja Tidak Langsung

1.846.254.555,24,- 1.698.413.162,00 91,99

Besaran Belanja Pegawai

1.846.254.555,24,- 1.698.413.162,00 91,99

3. Alokasi Belanja Langsung

1.094.469.000,00,- 995.334.631,00,- 90,94

Besaran Belanja Modal

30.850.000,00,- 15.000.000,00,- 48,62

Besaran Belanja Barang dan Jasa

925.430.000,00,- 866.698.631,00,- 93,65

Belanja Pegawai 138.189.000,00,- 113.636.000,00,- 82,23

Adapun pengukuran kinerja dan evaluasi (berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan) sebagai

berikut:

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SISA PAGU

ANGGARAN %

a Program Pelayanan administrasi perkantoran

1 Keg. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

140,269,000.00

107,742,316.00

32,526,684.00 76,81

2 Keg. Penyediaan kebutuhan adm keuangan

52,000,000.00

45,974,784.00

6,025,216.00

88,41

3 Keg. Penyediaan kebutuhan adm barang dan jasa

14,000,000.00

13,375,500.00

624,500.00 95,53

4 keg. Penyediaan kebutuhan adm kepegawaian

8,000,000.00

4,495,000.00

3,505,000.00 56,18

5 Keg. Penataan Kearsipan 4,500,000.00

4,336,000.00

164,000.00 96,35

6 Keg. Penunjang pelaksanaan Rapat koordinasi dan Konsultasi

328,900,000.00

321,581,431.00

7,318,569.00 97,77

b Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor

15,000,000.00

15,000,000.00

0 100

2 Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor

25,850,000.00 10,000,000.00 15,850,000.00 38,68

3 Keg. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

2,500,000.00

2.500,000.00

0

100

4 Keg. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional

43,600,000.00

39,864,600.00

3,735,400.00 91,43

5 Keg. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

5,000,000.00

5,000,000.00

0 100

c Program peningkatan disiplin aparatur

1 Keg. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

15,000,000.00

15,000,000.00

0 100

d Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2,500,000.00

499,500.00

2.000,500.00 19,98

e Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Keg. pengendalian kebisingan dan

gangguan dari kegiatan masyarakat

30,000,000.00

26,700,000.00

3,300,000.00 89

f Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 Rapat Koordinasi FKDM 30,000,000.00

28,450,000.00

1,550,000.00 94,83

2 Rapat Koordinasi KOMINDA 38,850,000.00 37,350,000.00 1,500,000.00 96,13

3 Keg. monitoring, evaluasi dan pelaporan

10,000,000.00

9,900,000.00

100,000.00 99

g Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 Keg. peningkatan rasa solidaritas dan

ikatan sosial dikalangan masyarakat

33,000,000.00

28,200,000.00

4,800,000.00 85,45

2 Keg. peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai- nilai luhur budaya bangsa

33,000,000.00

29,680,000.00

3,320,000.00 89,93

3 Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 150,000,000.00 150,000,000.00 0 100

h

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

1 Keg. penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan miras dan

narkoba

34,700,000.00

30,782,500.00

3,917,500.00 88,71

I Program Pendidikan Politik Masyarakat

1 Keg. Penyuluhan kepada masyarakat 32,900,000.00

29,603,000.00

3,297,000.00 89,36

2 Keg. Koordinasi forum-forum diskusi politik

32,900,000.00

29,400,000.00

3,500,000.00 89,97

3 Keg. penyusunan data base partai politik

2,000,000.00

0

2,000,000.00 0

4 Keg. monitoring, evaluasi dan pelaporan

10,000,000.00

9,900,000.00

100,000.00 99

TOTAL 1.094,469,000.00

995,334,631.00

99,134,369.00 90,94

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Visi dan Misi

melakukan berbagai program dalam upaya menciptakan dan mewujudkan keamanan, kenyamanan

dan ketertiban masyarakat Minahasa Tenggara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2017 telah

melaksanakan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik serta Penyuluhan

kepada Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017. Pencapaian hasil dari Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara dimasa yang akan datang.

Ratahan, Desember 2017

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Minahasa Tenggara,

WELLY MONONIMBAR,SH

PEMBINA

NIP. 19621224 199403 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Berdasarkan penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2013, dapat

dilihat bahwa yang menjadi sasaran dari program-program yang telah ditetapkan adalah:

- Terciptanya stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif.

- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu

- Koordinasi forum-forum diskusi politik.

Documents

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara · penanganan konflik, ... A. Gambaran Umum ... Orkemas dan Pemilu Sub Bidang Pengembangan Partispasi dan Budaya Politik