BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA … 2016.pdfrencana kerja (renja) tahun 2016 badan kependudukan dan keluarga berencana daerah (bkkbd) kabupaten sukabumi badan kependudukan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

(BKKBD)

KABUPATEN SUKABUMI

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

(BKKBD)

KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2016TAHUN 2016TAHUN 2016TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Daerah (BKKBD) Kabupaten Sukabumi dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap lembaga wajib menyusun

dan menyajikan renja, oleh sebab itu BKKBD telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun

2016 sebagai alat panduan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan serta sebagai bahan penilaian

kualitas kinerja yang diharapkan dapat mendorong etos kerja seluruh personil lembaga, baik secara

individu maupun sebagai bagian dari “teamwork”, agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun

mendatang. Selain itu , Rencana Kerja (RENJA) ini juga diharapkan dapat mempercepat

terwujudnya good govermance dan berfungsi sebagai bahan panduan dalam pelaksanaan kegiatan

serta untuk mendukung data-data dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada publik khususnya

kegiatan pengendalian penduduk dan KB guna mewujudkan “ penduduk tumbuh seimbang dan

Keluarga Kecil berkualitas, Bahagia Sejahtera” menuju kabupaten sukabumi lebih baik.

Akhirnya, kritik serta sumbang saran pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan koreksi dan

untuk penyempurnaan pembuatan Rencana Kerja (RENJA) BKKBD di masa-masa yang akan

datang.

Sukabumi, Desember 2016

Kepala BKKBD

Kabupaten Sukabumi

Drs. H. Ade Mulyadi, M.Si

Pembina

NIP. 19630202 198608 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 7

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................................ 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ................ 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .................................................................................. 13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ............................................ 14

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................... 14

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ................................................................ 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .......................................... 17

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................................... 17

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .................................................................................... 18

3.3. Program dan Kegiatan PD, yang memuat: indikator kinerja, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikator, dan sumber dana ...................... 20

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... 32

4.1. Kesimpulan ................................................................................................................ 32

4.2. Saran – Saran .............................................................................................................. 32

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan amanat dari Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan lembaga

yang melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan yang ada guna pendukung

pelaksana

teknis yang membantu Bupati dalam mewujudkan visi misi bupati terpilihg 2016-2021.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen

perencanaan tahunan maka dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana

memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang

kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub

urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu;1) Pengendalian Penduduk, 2)

Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB

dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan

strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen

kepemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar

penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan

yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38

tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi

titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan

berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan

perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus

mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga diharapkan

2

mampu menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam

membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu:penduduk tidak hanya

diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk

sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, ketika

penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya

pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas

penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas”

Oleh kerena itu pembangunan di Kabupaten Sukabumi ditujukan untuk

meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang serta akselerasi pembangunan di

wilayah-wilayah tertinggal dan atau wilayah pengembangan khusus,

menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pedesaan, pemanfaatan teknologi tepat guna,

penguatan pranata sosial, peningkatan infrastruktur sampai pedesaan. Upaya tersebut

bertujuan untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sukabumi menjadi

lebih baik, mandiri dan sejahtera.

Dokumen RPJMD 2016-2021 sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah

Terpilih. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan

kebijakan daerah dibidang “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui

Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, pemuda dan Olah Raga”. Dari

kebijakan tersebut hanya kebijakan kesehatan yang menjadi payung hukum dasar

pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana di daerah, sebab

di kebijakan nasional Pengendalian penduduk masuk dalam kebijakan bidang kesehatan

yang berpokus di diluar pelayanan dasar yaitu mengendalikan jumlah kelahiran dengan

tujuan agar penduduk tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas keluarga.

Guna memaduserasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih,

tuntutan aspek legal formal, dan dinamika pembangunan lokal, regional, maupun

nasional. Maka dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan

komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan

implementasi program/ kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sukabumi

2016 – 2021 yaitu : ” Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan

mandiri ”.

Dengan ditetapkannnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati

Tepilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk

mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-

program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh

Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra)

PD selaku pengguna anggaran.

3

Dokumen Rencana kerja (Renja) Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DPPKB) Tahun 2016-2021, disusun untuk menjabarkan pelaksanaan

terhadap Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Kebijakan Bupati terpilih yang di dalamnya

dijabarkan tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja

yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif. Dengan

adanya Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan tahunan tentang

posisi dan peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang

diinginkan dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan secara efektif,

berdasarkan kondisi riil, pengalaman melaksanakan tugas selama ini melalui analisis

perencanaan strategis. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan

yang berorientasi pada perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan aspirasi yang

berkembang saat ini baik dari lingkungan Perangkat Daerah terkait maupun dari

masyarakat dan stakeholders lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,


4

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,


12. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan

Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia


4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat



21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan


24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

6

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah;

29. Peraturan daerah no 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah

Perangkat daerah Kabupaten Sukabumi (lembaran Kabupaten Sukabumi Tahun

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

30. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4).

35. Peraturan Bupati Sukabumi no 59 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Sukabumi

7

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Daerah (DPPKB) Tahun 2016 adalah sebagai penjabaran kegiatan tahunan

dan sekaligus bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun

2016, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 yang selanjutnya dijadikan

acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA DPPKB Kabupaten Sukabumi Tahun

anggaran 2016

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana kerja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan PD, yang memuat: indicator kinerja, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatir, dan sumber dana

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran - Saran

8

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Terdiri dari 6 (enam) Program dan 46 (empat puluh enam)

Kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Pembangunan Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional

e. Pemeliharaan rutin/ berkala computer

f. Pengadaan Perlengkapan Ruangan Konseling UPT BKKBD Kecamatan (DBH Pajak

Rokok 2016)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan keuangan

5. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana

a. Dana alokasi Khusus (DAK) sarana prasarana bidang Keluarga Berencana

b. Pengendalian dan penyediaan Data, penyebarluasan informasi dan dokumentasi

c. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan

dan Kontrasepsi

d. Pendataan dan pemutahiran data mutasi data keluarga dan individu anggota keluarga

e. Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIKR dan

UPPKS)

f. Pengelolaan Data Base Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi

g. Pembinaan peserta KB aktif

h. Pelayanan Peserta KB Baru

i. Penggarapan KIE melalui Mobil Unit Pelayanan

j. Pergerakan dan Bina Lini Lapangan serta Institusi Masyarakat Pedesaan

k. Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi

9

l. Optimalisasi mekanisme oprasional lini lapangan

m. Perencanaan dan pengendalian program

n. Peningkatan pembinaan petugas kependudukan dan keluarga berencana

o. Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

p. Penyelenggaraan harganas

q. Kesehatan reproduksi

r. Analisa dampak penduduk

s. Perencanaan dan pengendalian penduduk

t. Kerjasama pendidikan kependudukan

u. Pemaduan kebijakan pengendalian kependuduk

v. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan KB dalam Pencapaian Program KKB PK

(DBH Pajak Rokok 2016)

w. Bimtek Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi bagi Petugas RR Klinik/Faskes

KB (DBH Pajak Rokok 2016)

x. Bimtek Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan bagi IMP (DBH Pajak

Rokok 2016)

y. Jumbara Sekolah Siaga Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016)

z. Sosialisasi Matrik Sekolah Siaga Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016)

aa. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Anak Sekolah (DBH Pajak Rokok 2016)

bb. Penggarapan Khusus KB MKJP (DBH Pajak Rokok 2016)

cc. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data pada Sistem Informasi Keluarga (DBH Pajak

Rokok 2016)

dd. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

ee. Keluarga Berencana (SiLPA DAK Reguler Tahun 2015)

6. Program keluarga kecil yang berkualitas

a. Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga

b. Pemberdayaan ekonomi keluarga

c. Pembentukan kampung KKB

d. Pusat informasi dan konsultasi Remaja

e. Jambore Kader Bina Ketahanan Terintegrasi di Posyandu (DBH Pajak Rokok 2016)

Pelaksanaan kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 ditunjang anggaran sebesar Rp. 34.407.689.185,- teralisasi

sebesar Rp. 33.807.174.674,- atau 98,25%. Anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.

16.390.386.666,- teralisasi Rp. 16.326.864.205,- atau 99,61% dan Belanja Langsung sebesar Rp.

18.017.302.519,- terealisasi Rp. 17.480.310.469,- atau 97,02%.

10

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

No Sasaran Indikator Sasaran

Kinerja

Nama Program

Keuangan

Target Realisasi

% Realis

asi Pagu Realisasi

% Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengelola kependudukan dan keluarga berencana

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa administrasi dan oprasional lembaga

100% Program pelayanan administrasi perkantoran

658,373,725 539,901,820 82%

Pelayanan administrasi perkantoran

658,373,725 539,901,820 82%

Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur

1,519,090,000 1,369,544,654 90%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

206,100,000 200,503,121 97%

Pembangunan Gedung Kantor

149,600,000 149,404,000 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan

400,000,000 389,422,000 97%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional

428,390,000 298,565,733 70%

Pemeliharaan rutin/ berkala komputer

35,000,000 35,000,000 100%

Pengadaan Perlengkapan Ruangan Konseling UPT BKKBD Kecamatan (DBH Pajak Rokok 2016)

300,000,000 296,649,800 99%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

30,908,450 29,408,450 95%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

30,908,450 29,408,450 95%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80,880,000 75,440,000 93%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

50,000,000 50,000,000 100%

Penyusunan laporan keuangan

30,880,000 25,440,000 82%

2 Menurunya laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 %

Contraceptive prevalence Rate (CPR) Cara Modern

71,92%

Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana

14,361,967,844 14,158,013,445 99%

Dana alokasi Khusus (DAK) sarana prasarana bidang Keluarga Berencana

3,950,385,075 3,865,458,745 98%

Pengendalian dan penyediaan Data, penyebarluasan informasi dan dokumentasi

219,040,000 217,670,000 99%

11


Kinerja

Nama Program

Keuangan

Target Realisasi

% Realis

asi Pagu Realisasi

% Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan dan Kontrasepsi

100,000,000 95,680,000 96%

Pendataan dan pemutahiran data mutasi data keluarga dan individu anggota keluarga

150,000,000 149,300,000 100%

Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIKR dan UPPKS)

70,000,000 70,000,000 100%

Pengelolaan Data Base Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi

529,500,000 528,000,000 100%

Pembinaan peserta KB aktif

150,000,000 150,000,000 100%

Pelayanan Peserta KB Baru

300,000,000 278,000,000 93%

Penggarapan KIE melalui Mobil Unit Pelayanan

100,000,000 99,350,000 99%

Pergerakan dan Bina Lini Lapangan serta Institusi Masyarakat Pedesaan

899,990,000 894,830,000 99%

Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi

500,000,000 494,960,000 99%

Optimalisasi mekanisme oprasional lini lapangan

270,000,000 266,760,000 99%

Perencanaan dan pengendalian program

415,000,000 414,325,000 100%

Peningkatan pembinaan petugas kependudukan dan keluarga berencana

192,850,050 192,850,050 100%

Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

1,800,000,000 1,791,097,000 100%

Penyelenggaraan harganas

360,000,000 359,600,000 100%

Kesehatan reproduksi

915,800,000 910,550,000 99%

Analisa dampak penduduk

100,000,000 84,840,000 85%

Perencanaan dan pengendalian penduduk

211,350,000 207,753,000 98%

Kerjasama pendidikan kependudukan

186,820,000 182,020,000 97%

Pemaduan kebijakan pengendalian kependuduk

239,000,000 239,000,000 100%

Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan KB dalam Pencapaian Program KKB PK (DBH Pajak Rokok 2016)

244,000,000 244,000,000 100%

Bimtek Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi bagi Petugas RR Klinik/Faskes KB (DBH Pajak Rokok 2016)

150,000,000 122,360,000 82%

12


Kinerja

Nama Program

Keuangan

Target Realisasi

% Realis

asi Pagu Realisasi

% Realis

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bimtek Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan bagi IMP (DBH Pajak Rokok 2016)

150,000,000 148,587,500 99%

Jumbara Sekolah Siaga Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016)

284,000,000 281,889,500 99%

Sosialisasi Matrik Sekolah Siaga Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016)

116,000,000 116,000,000 100%

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Anak Sekolah (DBH Pajak Rokok 2016)

250,000,000 250,000,000 100%

Penggarapan Khusus KB MKJP (DBH Pajak Rokok 2016)

250,000,000 250,000,000 100%

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data pada Sistem Informasi Keluarga (DBH Pajak Rokok 2016)

200,000,000 195,200,000 98%

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

913,680,000 913,679,950 100%

Keluarga Berencana (SiLPA DAK Reguler Tahun 2015)

144,552,719 144,252,700 100%

3 Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82 % menjadi 84 % dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 %

Presentase Kesertaan Ber-KB, Pasangan Usia Subur (PUS), dan Pra-S dan KS-I, Anggota Poktan, BKB, BKR,BKL,UPPKS yang mendapat pembinaan Kesertaan ber-KB

82% Program keluarga kecil yang berkualitas

1,366,082,500 1,356,001,100 99%

Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga

300,000,000 297,600,000 99%

Pemberdayaan ekonomi keluarga

151,032,500 150,581,900 100%

Pembentukan kampung KKB

390,250,000 388,560,000 100%

Pusat informasi dan konsultasi Remaja

174,800,000 173,650,000 99%

Jambore Kader Bina Ketahanan Terintegrasi di Posyandu (DBH Pajak Rokok 2016)

350,000,000 345,609,200 99%

13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

(BKKBD) Kabupaten Sukabumi.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan indikator yang mengacu pada Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau

berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk mendukung percepatan

pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan mengacu pada sistem

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Keluarga berencana yang telag

ditetapkan oleh peremintah pusat melalui BKKBN sebagai berikut:

TARGET KINERJA BERDASARKAN SPM

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA SASARAN TAHUN

Target Akhir RPJMD

Thn 2016

Thn 2017

Thn 2018

Thn 2019

Thn 2020

Thn 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun.

50/ 1000

48/ 1000

45/ 1000

40/ 1000

35/ 1000

30/ 1000 30 / 1000

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

71.92 69.49 69.52 69.56 69.60 69.62 69.62

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

15.63 16.50 14.50 12.50 11.50 10.00 10.00

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan

1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan

1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1

Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun

100 100 100 100 100 100 100

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga

100 100 100 100 100 100 100

14

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA SASARAN TAHUN

Target Akhir RPJMD

Thn 2016

Thn 2017

Thn 2018

Thn 2019

Thn 2020

Thn 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

di setiap Desa/Kelurahan setiap Tahun

2 Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 82 persen menjadi 83 persen, dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

82.00 82.10 82.20 82.30 82.40 83.00 83.00

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

83,00 82,05 82,10 82,15 82,20 82.30 82,30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih

terdapat permasalahan yang menjadi issue utama yaitu:

a. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

b. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

e. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)

f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 disusun berdasarkan RKPD yang juga berpedoman

pada RPJMD tahun 2016-2021. Pada awal atahun RPJMD ini masih mengacu kepada dua

kebijakan yaitu kebijakan yang menjembatani masa transisi pemerintahan baru sambil

menunggu penetapan RPJMD bupati yang terpilih 2016-2021. Namun demikian untuk

BKKBD tidak banyak program yang berubah artinya masih sama dengan program yang

sebelumnya. Sesuai Dokumen RPJMD 2016-2021 sangat terkait dengan visi dan misi Kepala

Daerah Terpilih. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan

kebijakan daerah dibidang “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui

Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, pemuda dan Olah Raga”. Dari

kebijakan tersebut hanya kebijakan kesehatan yang menjadi payung hukum dasar

15

pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana di daerah, sebab di

kebijakan nasional Pengendalian penduduk masuk dalam kebijakan bidang kesehatan yang

berfokus diluar pelayanan dasar yaitu mengendalikan jumlah kelahiran dengan tujuan agar

penduduk tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas keluarga.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan

kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat

dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang di tuangkan dalam bentuk

program antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Pembangunan Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional

e. Pemeliharaan rutin/ berkala computer

f. Pengadaan Perlengkapan Ruangan Konseling UPT BKKBD Kecamatan (DBH Pajak

Rokok 2016)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan keuangan

5. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana

a. Dana alokasi Khusus (DAK) sarana prasarana bidang Keluarga Berencana

b. Pengendalian dan penyediaan Data, penyebarluasan informasi dan dokumentasi

c. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan

dan Kontrasepsi

d. Pendataan dan pemutahiran data mutasi data keluarga dan individu anggota keluarga

e. Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIKR dan

UPPKS)

f. Pengelolaan Data Base Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi

g. Pembinaan peserta KB aktif

h. Pelayanan Peserta KB Baru

i. Penggarapan KIE melalui Mobil Unit Pelayanan

j. Pergerakan dan Bina Lini Lapangan serta Institusi Masyarakat Pedesaan

k. Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi

16

l. Optimalisasi mekanisme oprasional lini lapangan

m. Perencanaan dan pengendalian program

n. Peningkatan pembinaan petugas kependudukan dan keluarga berencana

o. Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

p. Penyelenggaraan harganas

q. Kesehatan reproduksi

r. Analisa dampak penduduk

s. Perencanaan dan pengendalian penduduk

t. Kerjasama pendidikan kependudukan

u. Pemaduan kebijakan pengendalian kependuduk

v. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan KB dalam Pencapaian Program KKB PK

(DBH Pajak Rokok 2016)

w. Bimtek Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi bagi Petugas RR Klinik/Faskes

KB (DBH Pajak Rokok 2016)

x. Bimtek Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan bagi IMP (DBH Pajak

Rokok 2016)

y. Jumbara Sekolah Siaga Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016)

z. Sosialisasi Matrik Sekolah Siaga Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016)

aa. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Anak Sekolah (DBH Pajak Rokok 2016)

bb. Penggarapan Khusus KB MKJP (DBH Pajak Rokok 2016)

cc. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data pada Sistem Informasi Keluarga (DBH Pajak

Rokok 2016)

dd. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)

ee. Keluarga Berencana (SiLPA DAK Reguler Tahun 2015)

6. Program keluarga kecil yang berkualitas

a. Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga

b. Pemberdayaan ekonomi keluarga

c. Pembentukan kampung KKB

d. Pusat informasi dan konsultasi Remaja

e. Jambore Kader Bina Ketahanan Terintegrasi di Posyandu (DBH Pajak Rokok 2016)

17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan

Kebijakan

Sesuai dengan arah kebijakan Bupati terpilih periode 2016-2021 bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana melaksanakan kebijakan “Peningkatan Sumber Daya

Masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, social, agama, budaya, pemuda dan

olah raga”. Kebijakan tersebut berada di peningkatan pelayanan kesehatan non

pelayanan dasar, sekaligus mengacu kepada keputusan pemerintah pusat bahwa BKKBN

berada dalam lingkup dan koordinasi kementerian kesehatan. Adapun urusan yang

dilaksanakan, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk

a) Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan

Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas

penduduk.

b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

c) Pemantapan dan sinergitas program sekolah siaga kependudukan (SSK).

2. Keluarga Berencana (KB)

a) Pengoptimalan pelaksanaan penggarapan khusus (Rapsus)

b) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian

penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

c) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

d) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.

e) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan

ber-KB.

3. Keluarga Sejahtera

a) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga.

b) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

c) Pengoptimalan peran kampung keluarga kecil berkualitas (KKB) atau kampung

keluarga berencana (KB) di masing-masing desa sebagai basis penggerakan

pemberdayaan ketahanan keluarga dan pelestarian para peserta KB.

18

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing

tujuan paling utama untuk :

a. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas

b. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non -

MKJP .

c. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi.

d. Penguatan pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana untuk

mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Keluarga.

Sasaran

Adapun kegiatan renja tahun 2016 bidang keluarga berencana diarahkan untuk :

a. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

b. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

e. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)

f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)

19

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPPKB

Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program

1 2 3 4

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Menurunkan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Percepatan Pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Sukabumi

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyusunan Grand Design dan Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Kabupaten Sukabumi

Menurunkan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmeetNeed)

Meningkatkan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKN) menjadi 1 Petugas di setiap 2(dua) Desa/Kelurahan

Meningkatkan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan Meningkatkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi perminataan masyarakat setiap tahun

Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun

Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen.

Meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB

Revitalitasasi Program Keluarga Kecil Berkualitas dengan melalui peningkatan : 1. kesehatan; 2. pendidikan; 3. nilai agama; 4. perekonomian; dan 5. nilai sosial budaya

Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas

20

3.3. Program dan Kegiatan, yang memuat: indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikator, dan sumber dana.

No Kegiatan

Indikator Kinerja Pagu x (Rp. 1000)

Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total OPD

Pengusul Jenis

Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target PIK PAGU

INDIKATIF P3K SEKTORAL

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) I Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Presentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern

100% Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa administrasi dan operasional lembaga

Tersedianya Data Penduduk by name by address yang valid dan realiatel Tahun 2016

100% - - 650,000,000 - - - 50,000,000 750,000,000 BKKBD

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran


12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa administrasi dan operasional lembaga


100% 650,000,000 50,000,000 750,000,000 BKKBD

II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor


100% - 5,500,000 950,044,700 5,860,000,000 - - ,895,544,700 2,400,000,000 BKKBD

1 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor


5 paket Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor


100% 500,000,000 500,000,000 600,000,000 BKKBD

2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional


10 Mobil 234

Motor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional


100% 200,044,700 200,044,700 300,000,000 BKKBD

21

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 3 Pemeliharaan

Kantor UPTB Presentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern

47 Kecamata

n

Pemeliharaan Rutin /berkala kantor


100% 250,000,000 250,000,000 300,000,000 BKKBD

4 Pengadaan Laptop (MDK)


70.50% Jumlah Laptop 100 unit Tersedianya Data Penduduk by name by address yang valid dan realiatel Tahun 2016

100% 1,000,000,000 1,000,000,000 1,300,000,000 BKKBD

Pengadaan Infokus dan Microphone Wireless Mic


70.50% Jumlah Infokus dan Microphone Wireless Mic

20 unit Tersedianya Data Penduduk by name by address yang valid dan realiatel Tahun 2016

100% 600,000,000 600,000,000 900,000,000 BKKBD

5 Pembangunan / Rehab Kantor UPTB Kecamatan


70.50% Jumlah Kantor UPTB yang mendapatkan rehab/ Pembangunan Baru

15 unit Terpeliharanya Kantor UPTB

100% 3,000,000,000 3,000,000,000 3,300,000,000 BKKBD

6 Pengadaan Sepeda Motor Roda 2


70.50% Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat

70 unit Tersedianya Sepeda Motor untuk Peningkatan Pelayanan Akseptor

100% 1,260,000,000 1,260,000,000 1,500,000,000 BKKBD

7 Pemagaran Kantor


70.50% Terjaganya Keamanan Kantor

8 x 10m Terpeliharanya Kantor UPTB

100% 10,000,000 10,000,000 BKKBD

8 Tralis Kantor Presentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern


10 buah Terpeliharanya Kantor UPTB

100% 5,000,000 5,000,000 BKKBD

22

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 9 Pemagaran dan

Tralis Presentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern


1 Paket Terpeliharanya Kantor UPTB

100% 30,000,000 30,000,000 BKKBD

10 Rehabilitasi Gedung UPT-BKKBD Kec. Gunungguruh



3 x 9 = 27m

Terpeliharanya Kantor UPTB

100% 40,500,000 40,500,000 BKKBD

III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100% Meningkatnya kemampuan teknis aparatur


100% - - 52,314,984 - - - 52,314,984 80,000,000 BKKBD

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu


12 bulan Pakaian khusus hari - hari tertentu


100% 52,314,984 52,314,984 80,000,000 BKKBD

IV Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% Terlaksananya pelaporan secara tertib, akurat dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


100% - - 90,000,000 - - - 90,000,000 110,000,000 BKKBD

1 Capaian Kinerja Keuangan


20 buku Buku Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD


100% 40,000,000 40,000,000 50,000,000 BKKBD

23

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 2 Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD (Lakip)


4 buku Buku Laporan Capaian Kinerja SKPD


100% 50,000,000 50,000,000 60,000,000 BKKBD

v Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana


70,50% Persentase contraceptive prevalence rate (CPR) cara Modern


70,68% - 257,282,000 5,100,000,000 3,050,000,000 - - 8,407,282,000 9,655,000,000 BKKBD

1 Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK)


70,50% Kantor UPTB Tersedianya Data Penduduk by name by address yang valid dan realiatel Tahun 2016

10 unit 3,050,000,000 3,050,000,000 3,400,000,000 BKKBD

2 Pengendalian dan Penyediaan data penyebarluasan informasi dan dokumentasi


6 Dok Jumlah hasil analisa dan evaluasi program KKB disusun secara berkala dan tepat waktu


6 Dok 150,000,000 150,000,000 175,000,000 BKKBD

3 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan dan Kontrasepsi


6 Dok Evaluasi, Umpan Balik Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Tingkat Akurasi dan Validasi data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Sukabumi

6 Dok 100,000,000 100,000,000 150,000,000 BKKBD

24

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 4 Pendataan dan

Pemuktahiran Data Mutasi Data Keluarga dan Individu Anggota Keluarga


100% Cakupan penyediaan informasidata mikro keluarga di setiapDesa/Kelurahan setiaptahun


100% 150,000,000 150,000,000 180,000,000 BKKBD

5 Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR, UPPKS)


100% Jumlah Kelurahan/Desa yang melaksanakan Pendataan data Pemutkhiran Data Keluarga dan Individu Anggota Keluarga (Data Mikro) di Tingkat RT dan RW Sebanyak 386

Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di semua tingkatan wilayah (RT,RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan)

100% 80,000,000 80,000,000 120,000,000 BKKBD

6 Pengelolaan Database Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi




100% 200,000,000 200,000,000 250,000,000 BKKBD

25

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 7 Pendataan

Kesehatan dan KB




100% 7,400,000 7,400,000

8 Pendataan Penduduk dan Keluarga Berencana




100% 130,882,000 130,882,000

9 Pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK)




100% 119,000,000 119,000,000

26

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 10 Pembinaan

Peserta KB Aktif


315.000 orang

Jumlah Peserta KB Aktif


315.000 orang

150,000,000 150,000,000 200,000,000 BKKBD

11 Pelayanan Peserta KB Baru


460.000 orang

Jumlah Peserta KB Baru


460.000 orang

300,000,000 300,000,000 400,000,000 BKKBD

12 Penunjangan Operasional Pelayanan KB Keliling


6 Desa 52 RW


6 Desa 52 RW

100,000,000 100,000,000 150,000,000 BKKBD

13 Penunjang Operasional dan Pembinaan Institusi Pengelola KB


PLKB Tersedianya Data Penduduk by name by address yang valid dan realiatel Tahun 2016

PLKB 270,000,000 270,000,000 300,000,000 BKKBD

14 Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi


PLKB Jumlah Akseptor KB


PLKB 300,000,000 300,000,000 400,000,000

27

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 15 Optimalisasi

Mekanisme Operasional Lini Lapangan


12 kali / tahun

Jumlah penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB ( Rakor ditingkat kecamatan, Desa, staf meeting, Mini lokakarya, serta pertemuan koordinasi IMP dengan Kader )


12 kali / tahun

900,000,000 900,000,000 1,000,000,000 BKKBD

16 Perencanaan dan Pengendalian Program


4 Dok Jumlah Dokumen Perencanaan Kependudukan dan Keluarga Berencana


4 Dok 300,000,000 300,000,000 400,000,000 BKKBD

17 Peningkatan Pembinaan Petugas Kependudukan dan Keluarga Berencana


234 orang

Jumlah Petugas KKB yang mengikuti Pembinaan Rutin


234 orang

900,000,000 900,000,000 1,000,000,000 BKKBD

18 Dukungan Operasional Tenaga Penyuluh dan Penggerak Desa/Kelurahan Pada BKKBD


198 Orang

PLKB Tersedianya Data Penduduk by name by address yang valid dan realiatel Tahun 2016

198 Orang

200,000,000 200,000,000 300,000,000 BKKBD

19 Penyelenggaraan Harganas


3 kali Pelaksanaan Harganas Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten


3 kali 300,000,000 300,000,000 400,000,000 BKKBD

28

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 20 Kesehatan

Reproduksi Presentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern

65% Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR


65% 250,000,000 250,000,000 300,000,000 BKKBD

21 Analisa Dampak Penduduk


4 Dok Jumlah kajian dan Analisis Dampak kependudukan (kualitas, kuantitas, mobilitas,pertumbuhan)


4 Dok 100,000,000 100,000,000 120,000,000 BKKBD

22 Perencanaan dan Pengendalian Penduduk


2 Dok Jumlah paramater Kependudukan yang disepakati oleh stakeholder (Struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk)


2 Dok 120,000,000 120,000,000 140,000,000 BKKBD

23 Kerjasama Pendidikan Kependudukan


4 Buku Jumlah Modul pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan


4 Buku 130,000,000 130,000,000 150,000,000 BKKBD

24 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk


2 Dok Jumlah Grand desain pengendalian kuantitas penduduk


2 Dok 100,000,000 100,000,000 120,000,000 BKKBD

29

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) VI Keluarga Kecil

Yang Berkualitas

Persentase kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan Pra KS I anggota kelompok usaha ekonomi produktif

85% Persentase kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif


85% - 140,729,133 360,000,000 - - - 500,729,133 500,000,000 BKKBD

1 Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga


75% Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak , remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia


75% 100,000,000 100,000,000 150,000,000 BKKBD

2 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga


85% Cakupan PUS Peserta KBAnggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB


85% 100,000,000 100,000,000 150,000,000 BKKBD

30

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 3 Pembentukan

Kampung KKB Persentase kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan Pra KS I anggota kelompok usaha ekonomi produktif

80 Kampung

KKB

Jumlah Kampung KKB yang dibentuk


80 Kampung KKB

80,000,000 80,000,000 100,000,000 BKKBD

4 Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja


80 Kampung

KKB

Jumlah Kampung KKB yang dibentuk


80 Kampung KKB

80,000,000 80,000,000 100,000,000 BKKBD

5 Pelatihan Kelompok UPPKS


75% Jumlah Kelompok UPPKS


75% 57,400,000 57,400,000 BKKBD

31

No Kegiatan


Prakiraan Maju

(Ribuan)

Keterangan


APBD Kab./Kota

APBD Provinsi APBN

/ PHLN

Sumber Dana

Lainnya Total

OPD Pengusul

Jenis Kegiatan



(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 6 Bina Keluarga

Balita(BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)


75% Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR dan UPPKS


75% 83,329,133 83,329,133 BKKBD

Jumlah 483,511,133 7,202,359,684 8,910,000,000 7,685,870,817 13,495,000,000

32

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akhirnya secara umum penyusunan Renja dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Rangka Melaksanakan kegiatan tahunan perlu disusun sebuah rencana kerja

(Renja) masing – masing perangkat daerah agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan

dapat terukur sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki.

2. Renja ini juga sekaligus bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan

Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2016 untuk mencapai target

dan sasaran yang telah ditentukan.

3. Pada prinsipnya renja ini hanya sebagai panduan umum kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam perjalanannya masih memungkinkan untuk

dilakukan review sesuai dengan masukan dan evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya.

4.2 Saran - Saran

Untuk menyempurnakan penyusunan renja sesuai dengan peraturan yang ada, perlu

didukung oleh kemampuan teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, agar kualitas tenaga

perencana di masing-masing perangkat daerah memilik kemampuan yang memadai, maka

diperlukan adanya peningkatan kapasitas para perencana di masing- masing perangkat

daerah.

Documents

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA … 2016.pdfrencana kerja (renja) tahun 2016 badan kependudukan dan keluarga berencana daerah (bkkbd) kabupaten sukabumi badan kependudukan