RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA

RANCANGAN PEMBENTUKANBADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA DAERAH

KABUPATEN/KOTA

DASAR PERTIMBANGAN

A. ASPEK YURIDIS FORMAL

B. ASPEK KONDISI PROGRAM

KEPENDUDUKAN

KELUARGA BERENCANA

C. DAMPAK KEPENDUDUKAN2

A. DASAR PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS

1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal .8Ayat (1)

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan

program jangka menengah dan jangka panjang, yang

berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan

daerah masing-masing

Ayat (3) Kebijakan dan Program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah 3

DASAR PERTIMBANGAN

• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 17

Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 4

• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 18 Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan

untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta perkembangan sosial ekonomi dan budaya 5

DASAR PERTIMBANGAN

Dasar Pertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga

Pasal . 19

Ayat (1) Pengendalian kuantitas penduduk

berhubungan dengan penetapan

perkiraan :

a. jumlah, struktur dan komposisi

penduduk

b. Pertumbuhan penduduk.

c. Persebaran penduduk.

6

DASAR PERTIMBANGAN

• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 19Ayat (2)

Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya

dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui :

a. pengendalian kelahiran

b. penurunan angka kematian, dan

c. pengarahan mobilitas penduduk7

DASAR PERTIMBANGAN

Dasar Pertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan


Pasal 54 Ayat (1)

Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah Membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD di Tingkat Kabupaten/Kota.

Ayat (2) BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN 8

DASAR PERTIMBANGAN

Dasar Pertimbangan

• UU No. 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga

Pasal .55

ayat. (2)

BKKBD berkedudukan di Ibukota Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

9

DASAR PERTIMBANGAN

Dasar Pertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan


Pasal. 57 ayat (1)

BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Ayat (2) Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan .Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah. 10

DASAR PERTIMBANGAN

Dasar Pertimbangan 2. PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pasal .7Ayat (1)

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yg wajib

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan

Pelayanan Dasar.

Ayat. (2)

Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;

a….

k. Kependudukan…

o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

DASAR PERTIMBANGAN

11

Dasar Pertimbangan 3. UU No. 23/ 2006 tentang ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN.BAB I

KETENTUAN UMUMPasal 1Ayat (1)

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

DASAR PERTIMBANGAN

12

BAGIAN KEDUAINSTANSI PELAKSANA

PASAL 8Ayat I

Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan Kewajiban yang meliputi :a. Mendaftar peristiwa Kependudukan dan

mencatat peristiwa penting;b. Memberikan pelayanan yang sama dan

profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

c. Dst.......13

B. ASPEK PROGRAM

KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA

14

PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR (SP 2010)

KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAH PERSENTASE

0 – 9 1.471.485 19,34

10 – 24 2.108.777 27,71

25 – 64 3.658.383 48,08

65 + 369.760 4,86

Lampung 7.608.405 100,015

16

LPP KAB/KOTA SE PROV. LAMPUNG (NASIONAL 1,49)

JUMLAH DAN LPP ( SP 1971 – 2010 )

TAHUNJUMLAH

PENDUDUKLPP

LAMPUNGLPP

NASIONAL

1971-1980 2.775.695 5.77 2,32

1980-1990 4.624.238 2,67 1,98

1990-2000 6.004.019 1,17 1,49

2000 -2010 7.608.405 1,24 1,49

TREND LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LAMPUNG

17

KONDISI CAPAIAN PROGRAM SAAT INI

HASIL - SDKI 2007

1. ASFR (15-19) 46 < NAS 51

2. MEDIAN UKP 18,7 < NAS 19,8

3. JML ANAK IDEAL 2,9 > NAS 2,2

HASIL - SDKI 2012

1. TFR 2,7 > NAS 2,6

2. CPR (MODERN)66,3 > NAS 57,9

3. UNMET NEED 6,4 < NAS 8,5

18

I

Sumber : BPS.2010. Statistik Indonesia.

Ket : - Tahun 2002: Peringkat ke 8 dari 9 provinsi di P. Sumatera.

- Tahun 2004 s.d 2010: Peringkat ke 10 dari 10 provinsi di P. Sumatera.

PERINGKAT

DI2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumatera 8 10 10 10 10 10 10 10

Indonesia 18 19 19 19 20 20 21 21

PERINGKAT IPM PROVINSI LAMPUNG DI PULAU SUMATERA

19

I

Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Lampung, 2008-2010Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2009, 2010, 2011.

TAHUN

MAKANAN BUKAN MAKANAN

LAMPUNG INDONESIA LAMPUNG INDONESIA

(RP 000) % % (RP

000) % %

2008 173,340 51,89 160,988 48,11

2009 183,147 52,20 217,720 50,62 167,708 47,80 212,345 49,38

2010 219,887 53,42 254,520 51,43 191,716 46,58 240,325 48,57

2011 248,251 285,413 48,46 303,548 51,54

2012 283,870 323,478 51,08 309,791 48,92

PENGELUARAN MAKAN DAN BUKAN MAKANAN PENDUDUK LAMPUNG

20

IWilayah 2007 2008 2009 2010 2011

Lampung 7,3 7,3 7,49 7,75 7,82

Indonesia 7,5 7,7 7,9 7,9

Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Nov. 2011, IPM 2007 - 2010

RATA RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS DI PROVINSI LAMPUNG

21

TREN IMR PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL

.

SDKI 2007 IMR LAMPUNG 43 MDGs 2015 24/1.000 KH22

ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA

Angka Kematian Ibu• Target MDG’s 2015 : 102 /1000 KH• Kondisi saat ini : 228 /1000 KH

390 373

307

228

102

050

100150200250300350400450

1994 1997 2002 2007 Target

Sumber: SDKI

TREN MMR INDONESIA

ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK LAMPUNGTAHUN 2007-2011

Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi November 2011, IPM 2007-2010

WILAYAH 2007 2008

2009

2010

2011

Lampun

g68,80 69,00 69,25 69,50

69,7

5

Indonesi

a70,4 70,5 70,7 70,7

24

ANGKA KETERGANTUNGAN

I

0 10 20 30 40 50 60

Lampung Selatan

Pesawaran

Lampung Utara

Peringsewu

Lampung

Tulangbawang Barat

Lampung Barat

Metro

Bandar Lampung

54.67

54.38

54.17

53.79

52.2

52.2

51.73

45.87

45.28

ANGKA KETERGANTUNGAN

Sumber: SP 2010

25

1. KEBUTUHAN PANGAN MENINGKAT

2. KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL MENINGKAT

3. KEBUTUHAN AIR DAN UDARA SEGAR

SEMAKIN TERBATAS

4. KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA

5. LAHAN SEMAKIN MENYEMPIT

6. MENINGKATNYA KEBUTUHAN DASAR

(Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi)

C. DAMPAK KEPENDUDUKAN

26

KEBUTUHAN DASAR (KESEHATAN,

PENDIDIKAN, EKONOMI) DI KALIKAN

DENGAN KELAHIRAN TERTAHAN

DIKURANGI DENGAN BIAYA

PROGRAM (APBN,APBD,DANA

MASYARAKAT) = BIAYA DIHEMAT

COST BANEVITE ANALISIS

27

Prof. ASCOBART GANI

Telah melakukan Penelitian dengan

menggunakan nilai rata-rata

kebutuhan dasar = Rp. 6.000.000/Klh

DENGAN DASAR TERSEBUT MAKA

COST BENEFIT ANALISIS DI PROVINSI

LAMPUNG ANTARA KELAHIRAN

TERCEGAH DAN BIAYA KEBUTUHAN

DASAR

DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN SBB : 28

HASIL KAJIAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP COST & BENEFIT PER KABUPATEN

DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2013

NO KABUPATEN/KOTA PA/PUS (%) KELAHIRAN TERCEGAH

TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN

1 LAMPUNG SELATAN 70 30.218 181.310.804.366

2 LAMPUNG TENGAH 75 38.337 230.019.299.571

3 LAMPUNG UTARA 68 20.325 121.951.240.033

4 BANDAR LAMPUNG 72 30.304 181.823.321.990

5 LAMPUNG BARAT 70 12.814 76.885.204.600

6 TULANG BAWANG 70 11.224 67.344.273.540

7 TANGGAMUS 69 18.285 109.708.751.827

8 METRO 74 1.296 7.776.748.357

9 LAMPUNG TIMUR 69 31.794 190.765.036.282

10 WAY KANAN 75 15.216 91.294.373.619

11 PESAWARAN 70 13.609 81.652.666.641

12 PRINGSEWU 68 12.212 73.274.385.576

13 MESUJI 68 4.752 28.509.313.762

14 TULANG BAWANG BARAT 67 9.599 57.591.884.744

PROVINSI LAMPUNG 71 249.985 1.499.907.304.911

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 PROV LAMPUNG (PA: 71% TERCEGAH 249.985)

1 TOTAL PENGHEMATAN 1.499.907.304.911

2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 135.990.190.000

B. APBD II (1 M X 13 Kab/Kota) + 900.000.000 39.900.000.000

C. BIAYA MASYARAKAT 19.950.000.000

D. BIAYA DAK 39.925.838.175

E. BIAYA ALKON 81.716.590.324

JUMLAH 317.483.618.499

SAVING (1-2) 1.182.423.686.41230

1 TOTAL PENGHEMATAN 181.310.804.366

2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.555.141.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 3.357.460.000

E. BIAYA ALKON 7.016.873.407

JUMLAH 16.429.474.657

SAVING (1-2) 164.881.329.709

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG SELATAN (PA: 70% TERCEGAH 30.218)

31


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.720.621.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 3.967.720.000

E. BIAYA ALKON 9.966.197.775

JUMLAH 20.154.539.025

SAVING (1-2) 228.003.760.546

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-1013 KAB. LAMPUNG TENGAH (PA: 75% TERCEGAH

38.337)

32


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.368.316.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 3.612.890.000

E. BIAYA ALKON 5.068.996.789

JUMLAH 14.550.203.039

SAVING (1-2) 107.401.036.994

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG UTARA (PA: 68% TERCEGAH 20.325)

33


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.076.655.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 3.195.060.000

E. BIAYA ALKON 8.268.869.370

JUMLAH 17.040.548.620

SAVING (1-2) 164.782.773.370

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA BANDAR LAMPUNG (PA: 72% TERCEGAH 30.304)

34


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.253.491.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.184.120.000

E. BIAYA ALKON 5.912.406.86

JUMLAH 13.850.018.114

SAVING (1-2) 63.035.186.486

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG BARAT (PA: 70% TERCEGAH 12.814)

35


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 870.367.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.753.960.000

E. BIAYA ALKON 6.066.391.124

JUMLAH 14.190.718.374

SAVING (1-2) 53.153.555.166

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TULANG BAWANG (PA.70% TERCEGAH 11.224)

36


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.343.609.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 3.117.529.091

E. BIAYA ALKON 4.143.977.367

JUMLAH 13.105.115.708

SAVING (1-2) 96.603.636.119

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TANGGAMUS (PA: 69% TERCEGAH 18.285)

37


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 594.158.250

B. APBD II ( 300 Juta X 3 TAHUN ) 900.000.000

C. BIAYA MASYARAKAT 450.000.000

D. BIAYA DAK 2.097.050.000

E. BIAYA ALKON 2.110.904.473

JUMLAH 6.152.112.723

SAVING (1-2) 1.124.635.534

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA METRO (PA: 74% TERCEGAH 1.296)

38


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.446.947.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.384.100.000

E. BIAYA ALKON 10.071.095.412

JUMLAH 18.402.142.662

SAVING (1-2) 172.362.893.620

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG TIMUR (PA: 69% TERCEGAH 31.794)

39


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 1.017.195.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.842.689.993

E. BIAYA ALKON 5.406.744.703

JUMLAH 13.766.629.946

SAVING (1-2) 77.527.743.673

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. WAY KANAN (PA: 75% TERCEGAH 15.216)

40


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 921.719.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.667.730.000

E. BIAYA ALKON 4.960.800.201

JUMLAH 13.050.249.451

SAVING (1-2) 68.602.417.190

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. PESAWARAN (PA: 70% TERCEGAH 13.609)

41


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 818.725.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.847.940.000

E. BIAYA ALKON 3.875.584.101

JUMLAH 12.042.249.351

SAVING (1-2) 61.232.136.225

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. PRINGSEWU (PA: 68% TERCEGAH 12.212)

42


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 674.029.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.580.650.000

E. BIAYA ALKON 4.456.625.162

JUMLAH

12.211.304.412

SAVING (1-2) 16.298.009.350

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. MESUJI (PA: 68% TERCEGAH 4.752)

43


2 ANGGARAN KELUAR

A. APBN 646.354.250

B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN 3.000.000.000


D. BIAYA DAK 2.316.939.091

E. BIAYA ALKON 4.391.123.568

JUMLAH 11.854.416.909

SAVING (1-2) 45.737.467.835

COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TUBA BARAT (PA: 67% TERCEGAH 9.599)

44

1. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

2. KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB

PEMDA

3. PRINSIP DAN TUJUAN

4. NAMA & KEDUDUKAN KELEMBAGAAN

5. PENGELOLAANDATA KEPENDUDUKAN

6. DEFINISI KEPENDUDUKAN

(TERLAMPIR)

HASIL KAJIAN UU 23/2006 DAN UU 52/2009

45

Pasal 54 UU No.52/2009

Dalam Rangka Pengendalian

penduduk dan Penyelenggaraan

Keluarga Berencana di Daerah,

Pemerintah Daerah

Membentuk Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Daerah

yang selanjutnya disingkat (BKKBD)

SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN:

46

TUGAS

Melaksanakan Tugas

Pemerintah Daerah di

Bidang Pengendalian

Penduduk dan

Penyelenggaraan Keluarga Berencana 47

FUNGSI a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana;b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk

dan penyelenggaraan keluarga berencana; d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

• Selain fungsi tersebut, BKKBD juga menyelenggarakan fungsi:a. penyelenggaraan pelatihan, dan pengembangan di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di

lingkungan BKKBD;c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

BKKBD;d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBD; dane. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

48

PARADIGMA BARU KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2000 S/D 2010

MULAI TH 2011

KE DEPAN

DARI PENDEKATAN

MAKRO KUANTITATIF

KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN

KB

PENDEKATAN MIKRO KUALITATIF KEPENDUDUKAN

DAN PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI

UU NO.10/1992 UU NO.52/2009

49

PERBANDINGAN BEBAN KERJADENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009

BKBPPUU NO.10/92

BKKBDUU NO. 52/2009

PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA :

1.PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

2.PENGATURAN KELAHIRAN

3.PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

4.PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

PENGENDALIAN PENDUDUK & PENYELENGARAAN

KB :1. PERENCANAAN KEPENDUDUKAN2. PENGENDALIAN KUANTITAS

PENDUDUK3. PENGEMBANGAN KUALITAS

PENDUDUK4. PELAYANAN KB/KR5. PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN6. MOBILITAS PENDUDUK7. PENDUDUK RENTAN8. PEMBANGUNAN KELUARGA9. PENYEDIAAN DATA MIKRO

KEPENDUDUKAN & KELUARGA

50

TANTANGAN BEBAN KERJADENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009

BKBPPUU NO.10/92

BKKBDUU NO. 52/2009

1. ASPEK KELUARGA

• Keluarga Kecil• Keluarga Kecil

Sejahtera

2. ASPEK SOSIAL BUDAYA

TANTANGAN KEDEPAN TAHUN 2011-2015:

1. ASPEK DEMOGRAFIS• Jml & Pertumbuhan Penduduk• Fertilitas, Mortalitas• Kepadatan, Persebaran &

Strutur Penduduk2. ASPEK KELUARGA3. ASPEK SOSIAL BUDAYA4. ASPEK MANAJEMEN

• Pendekatan Penajaman Sasaran• Koordinasi & Keterpaduan• Pendekatan Kemasyarakatan• Peningkatan Mutu

TANTANGAN :

51

DESAIN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

(BKKBD)KABUPATEN/KOTA

52

53

SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF I )

• BKKBD terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian;

c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;

d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,

terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;

e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga,

terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang;

f. Bidang Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub

Bidang;

g. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub

Bidang;

h. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bag TU;

i. Kelompok Jabatan Fungsional

DRAFT STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA

SUB BAG KEPEGAWAIA

N

SUB .BAGKEUANGAN

& PERBEKALA

N

SUB BAG UMUM DAN

HUMAS

KEPALA

SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM

BIDANGKELUARGA

BERENCANA DAN KESEHATAN

REPRODUKSI

SUB BIDANGKESEHATAN REPRODUKS

BIDANG KELUARGA

SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN

KELUARGA

SUB BIDANGBINA

KETAHANAN KELUARGA

BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN

KUALITAS PENDUDUK

SUB BIDANG PENYUSUNAN

PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN

ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN

SUB BIDANGBINA

KESERTAAN KB

BIDANGDATA &

INFORMASI

SUB BIDANG MONITORING

EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG BINA

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

SUB BIDANGPENDATAAN

DAN PEMUTAKHIRAN

DATA KELUARGA & INFORMASI

SUB BIDANGADVOKASI DAN KIE

SUB BIDANGPENGGERAKAN

INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ALTERNATIF I

UPTBKKBD

54

55

BKKBD terdiri atas :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian;

c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 3 (tiga) Sub

Bidang;

d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang;

e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan

Penggerakan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang;

f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 3 (tiga)

Sub Bidang;

g. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF . I I )

SUB BAG KEPEGAWAIA

N

SUB .BAGKEUANGAN

DAN PERBEKALAN

SUB BAG UMUM DAN

HUMAS

KEPALA

BIDANGKELUARGA


REPRODUKSI

SUB BIDANGKESEHATAN

REPRODUKSI

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA,

ADVOKASI,DAN PENGGERAKAN

BIDANGPENGENDALIAN

PENDUDUK

SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK

SUB BIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

SUB BIDANGADVOKASI DAN PENGGERAKAN

INSTITUSI MASYARAKAT

SUB BIDANGBINA

KESERTAAN KB JALURPEMERINTAH DAN

JALUR SWASTA

BIDANGDATA DAN

INFORMASI

SUB BIDANG PENGELOLAAN

PELAPORAN DAN INFORMASI

SUB BIDANGANALISIS ,

EVALUASI DAN MONITORING

SUB BIDANGBINA

KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN

SASARAN KHUSUS

SUB BIDANGPENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN

DATA KELUARGA

SUB BIDANGBINA KELUARGA BALITA, ANAK, REMAJA DAN KETAHANAN

KELUARGA LANSIA

SUB BIDANGPEMBERDAYAAN

EKONOMI KELUARGA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


ALTERNATIF II


SEKRETARIAT

UPTB BKKBD KECAMATAN

56

57

Susunan Organisasi ( Alternatif. III )

BKKBD terdiri atas :

a. Kepala Badanb. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua)

Sub Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan

Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2

(dua) Sub Bidang; g. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; h. Kelompok Jabatan Fungsional

SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF III )


ALTERNATIF III

SUB BAG KEPEGAWAIA

N & UMUM

SUB .BAGKEUANGAN

& PERBEKALAN

SUB BAG PERENCANAAN & PROGRAM

BIDANGKELUARGA


REPRODUKSI

BIDANG KELUARGA

SEJAHTERA DAN ADVOKASI

BIDANGPENGENDALIAN

PENDUDUK


PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK &

KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN



SUB BIDANGADVOKASI DAN PENGGERAKAN

INSTITUSI MASYARAKAT

SUB BIDANGBINA

KESERTAAN KB

BIDANGDATA DAN

INFORMASI



SUB BIDANGKESEHATAN

REPRODUKSI

SUB BIDANGPENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN


SUB BIDANG PEMBERDAYAAN

EKONOMI DAN BINA KETAHANAN KELUARGA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTBKKBD

KEPALA

58

59

BKKBD dan PP terdiri atas :

a. Kepala Badanb. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian;c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub

Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan

Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua)

Sub Bidang; g. Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 2 (dua) Sub Bidangh. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; i. Kelompok Jabatan Fungsional

SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF IV )

SUB BAG KEPEGAWAIAN

SUB .BAGKEUANGAN

& PERBEKALA

N

SUB BAG UMUM DAN

HUMAS

KEPALA


BIDANGKELUARGA


REPRODUKSI

SUB BIDANGKESEHATAN REPRODUKS

BIDANG KELUARGA

SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN

KELUARGA

SUB BIDANGBINA KETAHANAN

KELUARGA

BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN

KUALITAS PENDUDUK


PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN



UPTBKKBD

SUB BIDANGBINA

KESERTAAN KB

BIDANGDATA &

INFORMASI



SUB BIDANG BINA

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

SUB BIDANGPENDATAAN

DAN PEMUTAKHIRAN


SUB BIDANGADVOKASI DAN KIE

SUB BIDANGPENGGERAKAN

INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


ALTERNATIF IV

60

KEPALA UPTB

RANCANGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH (UPTB KKBD)

SUB BAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONALPELAKSAN

A PELAKSANA

61

والسال م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

TERIMA

KASIH…

62

Documents

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA