BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) · 2019-10-07 · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 16911 8ADAN INFORHAII Telepon. (021)875 2062-2063 Faksimile

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jl. Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 16911 8ADAN INFORHAII Telepon. (021)875 2062-2063 Faksimile (021)875 2064

o E o w A t u i WebSite, tittp //www.big go id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 2 8 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan Informasi Geospasiai Tematik yang andai, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat digunakan oieh pemangku kepentingan, periu dibentuk Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik;

bahwa susunan Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasiai Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasiai Tematik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini;

bahwa jabatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan In! dipandang sesuai dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, periu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasiai tentang Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik;

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasiai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasiai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

Keputusan Kepala BIG Nomor 2 8 Tatlun 2019

1 dan 23

http://www.big

3, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasiai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasiai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

4, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasiai Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

5, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Keteiitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

Memperhatikan Berita Acara Kesepakatan Waii Data dan Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik tanggal 18 Juni 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG KELOMPOK KERJA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja adalah: a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Informasi

Geospasiai Tematik; b. merumuskan kebijakan integrasi Informasi Geospasiai Tematik

untuk kepentingan pembangunan nasional; c. mensinergikan perencanaan penyelenggaraan Informasi

Geospasiai Tematik antar pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan nasional; dan

d. mengevaluasi penyelenggaraan informasi geospasiai tematik yang dilaksanakan oieh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

Keputusan Kepala BIG Nomor 2 8 Tahun 2019

2 dari 23

KETIGA : Kelompok Kerja terdiri atas: a. Pengarah : memberikan aratian kebijakan dalam

pelaksanaan tugas Kelompok Kerja; b. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan tugas Kelompok Kerja; c. Ketua : memimpin dan mengkoordinasikan

anggota Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya;

d. Sekretaris melaksanakan urusan administrasi dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja; dan

e. Anggota : melaksanakan tugas sesuai dengan bidang Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Kelompok Kerja adalati sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya. Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasiai.

KEENAM Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Infonnasi Geospasiai Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasiai Tematik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETU JUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal i j u H 2019

KEPALA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

'* ! HASANUDDIN Z. ABIDIN

Tembusan: Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-balknya

Keputusan Kepala BIG 3 dari 23 ^omor 2 8 Tahun 2019

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasiai Nomor 28 Tahun 2019 Tanggal : i J^^l^ 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pengarah Kepala Badan Informasi Geospasiai Penanggung Jawab Deputi Bidang Informasi Geospasiai Tematik Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik

A. Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Temafik Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas; Ketua

Sekretaris

Anggota

Keputusan Kepala BIG ^ lomor 2 ,8 Tahun 2019

a) Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

b) Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

c) Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementenan Kelautan dan Perikanan

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasiai a) Sub Kelompok Kerja Tata Ruang Darat, terdiri atas:

1. Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

2. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

3. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

4. Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

5. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional:

6. Direktur Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecii, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (PWP3WT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Direktur Survey dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

8. Direktur Laiu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan;

9. Direktur Bandar Udara, Kementerian Perhubungan; 10. Direktur Kenavigasian, Kementerian Perhubungan; 11. Direktur Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan; 12. Direktur Transportasi Sungat, Danau dan Penyeberangan,

Kementerian Perhubungan: 13. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

4 dari 23

14. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumatian Rakyat;

15. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

16. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

17. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

18. Direktur Pengembangan Penyehalan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

19. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

20. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

21 . Direktur Pemolaan dan Informasi Konsen/asi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

22. Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

23. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

24. Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

25. Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

26. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

27. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

28. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

29. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

30. Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan; 31. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan,

Kementerian Perindustrian; 32. Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian; 33. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika; 34. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 35. Direktur Pelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 36. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecii,

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 37. Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 38. Direktur Kawasan Budidaya, Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

Keputusan Kepala BIG 5 dari 23 Nomor 2 8 Tahun 2019

> *

39. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian;

40. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Kementerian Pariwisata,

41 . Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Ktiusus, Kementerian Koordinator Bidang Perekcnomian;

42. Kepala Pusat Air Tanati dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

43. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumt>er Daya Mineral;

44. Kepala Pusat Bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

45. Kepala Pusal Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasiai;

46. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

47. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Perindustrian; 48. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 49. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan

Informatika; 50. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauti, Lembaga

Penerbangan Antariksa Nasional; 51 Gubemur; 52 BupatiAA/alikota; dan 53. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Tata Ruang Darat dan

Laut Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b) Sub Kelompok Kerja Tata Ruang Laut. terdiri atas: 1. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman; 2. Asisten Deputi Lingkungan dan Ketsencanaan Mantim,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 3. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan

Buatan, Kementerian Pariwisata; 4. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Kementerian Luar

Negeri; 5. Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan; 6. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral: 8. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut,

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

Keputusan Kepala BIG 6 dari 23 Nomor 28 Tahun 2019

11.

12.

13. 14. 15.

16.

17, 18,

19. 20,

21. 22.

23.

24

25

26.

27

28

29 30

31

32

33

34

35

Keputusan Kepata BIG Nomor 2 8 Tahun 2019

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecii, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Pelabuhan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Direktur Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Kawasan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketiutanan; Direktur Kepelabutianan. Kementerian Pertiubungan; Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kementerian Pertiubungan; Direktur Kenavigasian. Kementerian Pertiubungan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Kementerian Pertiubungan; Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementenan Perhubungan: Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Direktur Kelautan dan Perikanan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecii dan Terluar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Direktur Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecii, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (PWP3WT), Kementerian Agraria dan Tata Puang/Badan Pertanahan Nasional; Direktur Telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika; Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian: Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penangguiangan Bencana; Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kepala Pusat Meteorologi Maritim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

7 dan 23

36. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasiai;

37. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,

38. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauti, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;

39. Gubernur; dan 40. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Tata Ruang Laut

Provinsi,

c) Sub Kelompok Kerja Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri atas: 1. Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan 2. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan. Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik Perubahan Iklim, terdiri atas: Ketua Direktur Invenlarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan

Verifikasi. Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretaris Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi

Geospasiai Anggota 1. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman: 2. Direktur Invenlarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH),

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Direktur Invenlarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan

dan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Direktur Perlindungan Hortikullura, Kementerian Pertanian; 6. Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian; 7. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecii, Kementerian

Kelautan dan Perikanan: 8. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim. Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika; 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Meteorologi,

Klimatologi. dan Geofisika; 10. Kepala Pusat Riset Kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 11. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga

Penerbangan Antariksa Nasional; 12. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi

Geospasiai; dan 13 Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi.

Keputusan Kepala BIG Nomot 28 Tahun 2019

- A .

8 dan 23

C Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik Perizinan Sektoral. terdiri atas: Ketua a) Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional b) Direktur Invenlarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

(IPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretaris Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik. Badan Informasi

Geospasiai Anggota a) Sub Kelompok Kerja Pertanian, terdiri atas:

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;

3. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Kementerian Pertanian;

4. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Kementerian Pertanian; 5. Kepala Perangkat Daerah yang menangani perizinan perkebunan

tingkat Provinsi; dan 6. Kepala Perangkat Daerah yang menangani perizinan perkebunan

tingkat Kabupaten/Kota.

b) Sub Kelompok Kerja Pertambangan, terdiri atas: 1. Asisten Deputi Energi Sumberdaya Mineral dan Non-

Konvensional, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Direktur Teknik dan Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral: 5. Direktur Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral; dan 6. Kepala Perangkat Daerah yang menangani perizinan

pertambangan tingkat Provinsi.

c) Sub Kelompok Kerja Kehutanan, terdiri atas: 1. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah

Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3 Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Direktur invenlarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Keputusan Kepala BIG Nomof 28 Tahun 2019

9 dan 23

7. Direktur Penyiapan Kawasan Pertiutanan Sosiai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketiutanan:

8. Direktur Usatia Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi (UJLHHBK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketiutanan; dan

9. Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kola yang menangani Bidang Kehutanan

d) Sub Kelompok Kerja Pertanahan, terdiri atas: 1. Direktur Survey dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

4. Direktur Penilaian Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

5. Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional:

6. Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

8. Bupali/Walikota; dan 9. Kepala Perangkat Daerah yang menangani RTRW Provinsi.

e) Sub Kelompok Kerja Kelautan dan Perikanan, terdiri atas: 1. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman. Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman; 2. Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan,

Kementerian Pariwisata; 3. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 4- Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5, Direktur Perizinan dan Keneiayanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 6, Direktur Kelautan, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7, Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan: 8, Kepala Perangkat Daerah yang menangani perizinan kelautan dan

kemaritiman tingkat Provinsi; dan 9- Bupati/Walikota.

Keputusan Kepala BIG 10 dan 23 riomor 28 Tahun 2019

••k

D. Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik Sumberdaya Alam dan Lingkungan, terdiri atas; Ketua : Direktur Pencegatian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretaris Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi

Geospasiai Anggota ; a) Sub Kelompok Kerja Sumberdaya Air, terdiri atas:

1. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aiiran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Direktur Bina Penatagunaan Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,



6. Kepala Pusat Bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;

9. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan

10. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

b) Sub Kelompok Kerja Sumberdaya Lahan dan Pangan, terdiri atas: 1. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan

Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Direktur Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Daerah Aiiran

Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 6. Direktur Survey dan Pemetaan Tematik. Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Direktur Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Puiau Kecii, Perbatasan,

dan Wilayah Tertentu (PWP3WT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

8. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian;


Kep J l u s a n Kepala BIG 11 Oari 23 Nomor 28 Tahun 2019

10. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian;

11. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

12. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;

13. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasiai; dan

14. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

c) Sub Kelompok Kerja Sumberdaya Mineral dan Energi. terdiri atas: 1. Asisten Deputi Energi Sumberdaya Mineral dan Non-

Konvensional, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kepala Pusat Survei Geologi, Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral; 5. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Kelautan

(P3GL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan 7. Kepala Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral, Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi.

d) Sub Kelompok Kerja Sumberdaya Kehutanan. terdiri atas: 1. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosiai, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Direktur Rencana. Penggunaan dan Pembentukan Wilayah

Pengelolaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Direktur Invenlarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

(IPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 5. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga

Penerbangan Antariksa Nasional.

e) Sub Kelompok Kerja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas: 1. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecii,

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan

Laut, Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Kepulusan Kepata BIG 12 dari 23 Nomor 28 Tahun 2019

4. Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Direktur Pengelolaan Bahan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

9. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.

E. Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik Sumberdaya Kelautan, terdiri atas: Ketua : Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian

Kelautan dan Perikanan Sekretaris Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi

Geospasiai Anggota : a) Sub Kelompok Kerja Ekosistem Perairan Dangkai, terdiri atas:

1. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

2. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

3. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecii, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

10. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia; dan

11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

b) Sub Kelompok Kerja Mangrove, terdiri atas: 1, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman; 2. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Keputusan Kepala BIG 13 dan 23 Nomor 2 8 Tahun 2019

3. Direktur Konservasi Tanati dan Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

5. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

7. Direktur Invenlarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;

10. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecii, Kementerian Kelautan dan Perikanan:

11. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;


13. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia, dan

14. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

c) Sub Kelompok Kerja Oseanografi, terdiri alas: 1. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman: 2. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 3. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, 4. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir

dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya

Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi

Kelautan (P3GL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;


8. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia,

9. Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Badan Meteorologi. Klimatologi, dan Geofisika;

10. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan

11. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasiai,

Keputusan Kepala BIG htomor 2 8 'fahun 2019

A 14 dari 23

d) Sub Kelompok Kerja Sumberdaya Ikan, terdiri atas: 1. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman, 2. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan

dan Perikanan; 3. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut,

Kementenan Kelautan dan Perikanan; 4. Direktur Pelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 5. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Kementerian Kelautan

dan Perikanan; 6. Direktur Kawasan Budidaya, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 7. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 8. Kepala Pusat Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; dan 9 Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional,

e) Sub Kelompok Kerja Sumberdaya Non-hayati Laut, terdiri atas: 1. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 2 Direktur Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 3. Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut,

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5 Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan: 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

{P3GL), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral; 8. Kepala Pusat Survey Geologi, Kementerian Energi dan

Sumberdaya Mineral; 9. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga llmu

Pengetahuan Indonesia; 10. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga llmu Pengetahuan

Indonesia; dan 11. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan

Informasi Geospasiai.

Keputusan Kepala BIG ' 5 dari 23 Nomor 2 8 Tahun 2019

F. Kelompok Kerja infrastruktur, terdiri atas: Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumatian Rakyat Sekretaris Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Alias, Badan Informasi

Geospasiai Anggota a) Sub Kelompok Kerja Infrastruktur Darat, terdiri atas:

1. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumatian Rakyat;

4. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Direktur Pengembangan Penyehalan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Direktur Keterpaduan infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,



10. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

12. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan;

13. Direktur Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan; 14. Direktur Bandar Udara, Kementerian Perhubungan, 15. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian

Perhubungan: 16. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kementenan Perhubungan, 17. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan,

Kementerian Perhubungan; 18. Direktur Pelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan: 19. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika; 20. Kepata Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan; 21 . Kepala Pusat Bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat; dan 22. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


b) Sub Kelompok Kerja Infrastruktur Laut, terdiri atas: 1. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman: 2. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman; 3. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral: 4- Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral; 5. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, 6. Direktur Kenavigasian, Kementerian Perhubungan: 7. Direktur Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan; 8. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 9. Direktur Pelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 10. Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Direktur Pengendalian Pos dan informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika: 12. Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika; dan 13. Kepala Pusat Data dan informasi, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

G, Kelompok Kerja Integrasi Informasi Geospasiai dan Statisfik, terdiri atas: Ketua Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Sekretaris 1. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Badan Infonnasi

Geospasiai 2. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS),

Badan Pusat Statistik Anggota a) Sub Kelompok Kerja Ekonomi. terdiri atas:

1. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian;

2. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS), Badan Pusat Statistik;

3. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:

5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan

6. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Keputusan Kepala BIG Nomof 2 8 Tahun 2019

17 dan 23

b) Sub Kelompok Kerja Sosiai dan Budaya, terdiri alas; 1. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik; 2. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS),

Badan Pusat Statistik; 3. Direktur Statistik Ketatianan Sosiai, Badan Pusat Statistik; 4. Direktur Statistik Kesejatiteraan Rakyat. Kementerian Sosiai; 5. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem,

Kementerian Pariwisata: 6. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 8. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejatiteraan Sosiai,

Kementerian Sosiai; dan 9. Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasiai.

c) Sub Kelompok Kerja Pendidikan, terdiri atas: 1. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik; 2. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasiai;

dan 4. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

d) Sub Kelompok Kerja Kesetiatan, terdiri atas: 1. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik; 2. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesetiatan: dan 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

e) Sub Kelompok Kerja Politik. Pertahanan dan Keamanan. terdiri atas: 1. Asisten Deputi Deliminasi Zona Maritim, Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman; 2. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman; 3. Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar

Negeri; 4. Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan; 5. Direktur Hubungan Kerja Sama Internasionai, Badan Intelijen

Negara; 6. Direktur Pengamanan, Kerjasama dan Perbatasan, Pusat

Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

7. Asisten Deputi 3/IV Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

8. Asisten Deputi Batas Wilayah Negara Darat, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan

9. Biro Analisis Badan intelijen dan Keamanan, Kepoiisian Republik Indonesia.


A

H. Kelompok Kerja Kebencanaan, terdiri atas: Ketua Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Nasional Penangguiangan

Bencana Sekretaris Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi

Geospasiai Anggota a) Sub Kelompok Kerja Bencana Geologi, terdiri atas:

1. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penangguiangan Bencana;

2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Puiau Kecii, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Kepala Pusal Sun/ei Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

5. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Kepala Pusat Studi Gempa Nasional - Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasiai:

9. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

10. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi. Klimatologi, dan Geofisika;

11. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensiai, dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Ktimatologi. dan Geofisika;

12. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

13. Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: dan

14. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

b) Sub Kelompok Kerja Bencana Hidrometeorologi, terdiri atas: 1. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Puiau Kecit,

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aiiran

Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 5. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional

Penangguiangan Bencana;



7. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

8- Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:

9. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Meteorologi, Klimatologi. dan Geofisika;

11. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;

12. Kepala Pusat Pemetaan dan integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasiai; dan

13. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c) Sub Kelompok Kerja Bencana Non Alam, terdiri atas: 1. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman, 2. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Kementenan

Koordinator Bidang Kemaritiman; 3. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, Badan Pengawas

Tenaga Nuklir; 4. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional

Penangguiangan Bencana; 5. Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian; 6. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. 7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kepala Pusat Bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat; 9. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan; 10. Kepala Pusat Penelilian dan Pengembangan Upaya Kesehatan

Masyarakat, Kementerian Kesehatan; 11. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi

Geospasiai; dan 12. Kepala Pusat Krisis Kesehatan. Kementrian Kesehatan.

Keputusan Kepala BIG Nomor 28 Tahun 2019

•A

20 dari 23

I. Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik Ekoregion dan Daya Dukung/Daya Tampung Lingkungan Hidup, terdiri atas: Ketua

Sekretaris

Anggota

Keputusan Kepala BIG Nomor 28 Tahun 2019

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Seklor, Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasiai

1. Asisten Deputi Lingkungan dan Ketiencanaan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

2. Direktur Invenlarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (iPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

4. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aiiran Sungai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7 Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;


10. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS), Badan Pusat Statistik;

11. Direktur Diseminasi Statistik. Badan Pusat Statistik; 12. Kepala Pusat Survel Geologi, Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral: 13- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

{P3GL), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 14. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral; 15. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 16. Kepala Pusat informasi Perubahan Iklim. Badan Meleoroiogi,

Klimatologi, dan Geofisika; 17. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga llmu Pengetahuan

Indonesia: 18. Kepala Pusat Penelitian Bioiogi, Lembaga llmu Pengetahuan

Indonesia; 19. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Lahan Pertanian. Kementerian Pertanian. 20. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik. Badan Informasi

Geospasiai; 21 . Kepala Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi; dan 22. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Lembaga

Penerbangan Antariksa Nasional.

21 dari 23

J . Kelompok Kerja Informasi Geospasiai Tematik Masyarakat Hukum Adat, terdiri atas: Ketua

Sekretaris

Anggota

a) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanatian Nasional b} Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketiutanan Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasiai

1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;

2 . Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan;

3. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan;

4. Direktur Survey dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

5. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

6. Direktur Penataan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecif, Kementerian Kelautan dan Perikanan;


HASANUDDIN Z. ABIDIN

Keputusan Kepala BIG Nomor 2 8 Tahun 2019

A

22 Pan 23

Lampiran I! Kepulusan Kepala Badan Informasi Geospasiai Nomor ; 28 Tahun 2019 Tanggal ; 1 Juli2019

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

P E N G A R A H KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

I

P E N A N G G U N G J A W A B DEPUTE BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

f 1 1 1 1 I I I 1 P O K J A I G T

T A T A R U A N G D A N

P E R T A N A H A N

P O K J A I G T

P E R U E A H A P J IKLIM

P O K J A I G T

P E R I Z I N A J J S E K T O R A L

P O K J A I G T

S U M B E R O A V A

A L A M ( J B P L I N G K U N G A N

F O K J A l O T

S U M B E R D A Y A K E L A U T A N

P O K J A I N F R A S T R U K T U R

F O K J A I N T E G R A S I I N F O R M A S I

G E O S P A S I A L dan

S T A T I S T I K

POtC IA K E B E N C A N A A N

P O K J A l O T E K C R E G I D N d a n D A Y A D U K U N G / D A Y A

T A M P U N G L I N G K U N G A N H I D U P

P O K J A K3T

M A S Y A R A K A T H U K U M A D A T

Sub Pal [ f l T a l a R u a n g DersT

S u b Fok|B Pertorimn

S u b Pc(q« SufTiberdaya Air

S u b pQl^s

PaiBi ran • f lngka l

S u b PnkjE Mangrove

S u b Pokja irMraEliiJhluT D i r B l

S u b pQkja Ekonai ru S i f i Pokje B a n s n e Gaoiogi

Sub Pal [ f l T a l a R u a n g DersT

S u b P o k j i PerlaiTibpnBen

S u b Pctqa S u m b s i i J a y a

L a h a n dan P a n g s n

S u b pQl^s



B u b P^r> InlfBstnjktijr L a u l

S U L J Pokja S o c i a l d a n B u d a y a

S i f i Pokje B a n s n e Gaoiogi

P u v g Lkit

S u b P o k j i PerlaiTibpnBen

S u b Pctqa S u m b s i i J a y a

L a h a n dan P a n g s n

S u b pQl^s




S U L J Pokja S o c i a l d a n B u d a y a

GLd» Pokia S B n o a n a

hlldArriafEoroiagk

S J I J Fofcja

T a l l R u a n g

Sub PokjB

K e h u l a r a n S u b PokjB

S u m b E i d B y a M n e r a i aan E n a r ^

S. jb Polga O H A n o g r a f l


S u b pDk|B F e n d Kt ha ft S u b Pokja

B a n c a n a Non Alem

S J I J Fofcja

T a l l R u a n g S u b Pdkta

Par ian ^ a n

S u b PokjB S u m b E i d B y a

M n e r a i aan E n a r ^

S. jb Polga O H A n o g r a f l


S u b Pok|B K e t a h a T a n

S u b Pokja B a n c a n a Non

Alem S u b Pdkta

Par ian ^ a n S u a i b a r d a y a

K a h E i U n a n

S u b Pcdija P e r w r n a i B n dan

K e r u u k H n U n g k u n g i n

S u b PDk is S u m b ^ r d B v a

Ikan

S u b Pokga Bu inberdaya

Non-hAvat Laut


S u b Pok|B K e t a h a T a n

Sitt Poh ja Kalautan d a n

P a r i k s n s r *

S u a i b a r d a y a K a h E i U n a n

S u b Pcdija P e r w r n a i B n dan

K e r u u k H n U n g k u n g i n

S u b PDk is S u m b ^ r d B v a

Ikan

S u b Pokga Bu inberdaya

Non-hAvat Laut


Si rb P o l g s Politik. P B r f i h a n a r d a n

KeamerieTi


HASANUDDIN Z. ABIDIN A

23 dari 23 tW ^ Keputusan Kepala BIG Nomor 28 Tahun 2019

Documents

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) · 2019-10-07 · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 16911 8ADAN INFORHAII Telepon. (021)875 2062-2063 Faksimile