BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/95178/potongan/S2-2016... · BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Karakteristik Responden ... Responden

42

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Responden

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada penjelasan mengenai

pengambilan sampel di bab tiga, responden pada penelitian ini merupakan

penduduk perumahan dan penduduk perkampungan yang tinggal di dalam Kota

Solo Baru dalam satuan KK, atau dengan kata lain merupakan survei rumah tangga.

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel minimal, jumlah respondennya adalah

sebanyak 150 responden yang terdiri dari 65% responden penduduk perumahan dan

35% responden penduduk perkampungan. Dari jumlah tersebut, kecenderungan

karakteristik responden yang mengisi kuisioner adalah sebagai berikut:

5.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Responden dalam penelitian ini paling banyak merupakan responden dengan

rentang umur antara 21 sampai 30 tahun, yaitu sekitar 40% dari jumlah total seluruh

responden. Jumlah terbesar kedua terdiri dari responden dengan rentang umur

antara 31-40 tahun, yang persentasenya tidak terlalu berbeda jauh dengan

sebelumnya yaitu sekitar 36%. Sisanya, sebesar 15% responden berumur 41-50

tahun, 5% responden berumur di bawah 20 tahun dan 4% responden berumur di

atas 50 tahun.

Gambar 5.1 Persentase Responden Berdasarkan Umur

Sumber: Kuisioner (2015)

43

5.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini memiliki jumlah

yang tidak terlalu berbeda jauh. Responden perempuan berjumlah lebih banyak jika

dibandingkan dengan responden laki-laki, yaitu sekitar 52% dari jumlah

keseluruhan responden. Sementara responden laki-laki berjumlah sekitar 48% dari

jumlah keseluruhan responden.

Gambar 5.2 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


5.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Persentase terbesar pekerjaan dari responden penelitian ini adalah karyawan

swasta, yaitu sebesar 31% responden. Persentase terbesar selanjutnya adalah

wiraswasta, yaitu sebesar 19% responden. Kemudian dengan jumlah yang tidak

terlalu berbeda jauh, sebanyak 16% responden bekerja sebagai PNS dan masing-

masing 14% responden bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pelajar. Sisanya,

sebesar 6% responden tidak bekerja.

Gambar 5.3 Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan


44

5.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Tinggal

Responden dalam penelitian ini mayoritas merupakan penduduk yang tinggal

di Kota Solo Baru selama satu dekade terakhir. Sebanyak 40% responden

merupakan penduduk yang telah tinggal di Kota Solo Baru selama 6-10 tahun.

Persentase selanjutnya, sebesar 30% merupakan penduduk yang telah tinggal

selama 1-5 tahun. Tidak terlalu berbeda jauh, persentase terbesar selanjutnya

merupakan penduduk yang telah tinggal selama lebih dari 10 tahun, yaitu sekitar

26%. Sisanya, sebanyak 4% responden merupakan penduduk yang baru tinggal di

Kota Solo Baru selama kurang dari setahun terakhir.

Gambar 5.4 Persentase Responden Berdasarkan Lama Tinggal


5.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Alasan Tinggal

Alasan responden memilih tinggal di Kota Solo Baru sendiri cenderung

variatif. Sekitar 27% responden memilih tinggal di Kota Solo Baru karena dekat

dengan tempat berkegiatan sehari-hari, seperti tempat bekerja. Selanjutnya, 25%

responden memilih karena sudah turun temurun, warisan, atau sudah sejak lahir

tinggal di wilayah tersebut. Sisanya, masing-masing sebesar 24% responden

memilih karena keterjangkauan dari segi harga (harga beli atau sewa tempat tinggal

di dalam Kota Solo Baru relatif lebih murah pada masanya, atau sebanding dengan

fasilitas yang didapat) dan alasan lainnya (misalnya Kota Solo Baru dinilai

prospektif kedepan, fasilitas yang lengkap dan mengikuti suami).

45

Gambar 5.5 Persentase Responden Berdasarkan Alasan Tinggal


5.2. Evaluasi Ketergantungan Unsur Kota Solo Baru

5.2.1. Tujuan Pembangunan Kota Solo Baru

Kota Solo Baru dikembangkan dengan inisiasi dari pengembang yaitu PT.

Pondok Solo Permai, yang mulai digagas pada tahun 1980-an. Proses awal

pengembangan fisik dilakukan sepenuhnya oleh PT. Pondok Solo Permai.

Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo hanya berperan sebagai

regulator dan pengawas, seperti yang disampaikan pada kutipan wawancara sebagai

berikut:

“Solo Baru sudah berkembang cukup lama, mulai sekitar akhir tahun 80-

an dan awal 90-an. Konsepnya yang menginisiasi lebih dari pengembang.

Hanya saja kita berbagi peran, Pemda akhirnya membuat perda

perkotaan Solo Baru. Artinya sebagai payung hukum bagi pengembang

untuk mengembangkan kawasan Solo Baru. Konsep awalnya dari

pengembang.” (Prihantono, Kasubbid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Sukoharjo, wawancara pada 18 Desember 2014)

Pada awalnya, PT. Pondok Solo Permai hanya merencanakan untuk

membangun dan mengembangkan kawasan permukiman skala besar. Rencana

tersebut dipengaruhi oleh tren bisnis perumahan yang berkembang pada tahun

1980-an. Permukiman tersebut direncanakan sebagai penyedia hunian yang

memiliki akses baik dengan Kota Surakarta dan lokasi industri yang banyak

terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Pada sisi kebutuhan perkotaan yang lain,

masyarakat penghuninya masih bergantung pada kota induk yang lebih besar yaitu

46

Kota Surakarta. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pihak Bappeda

Kabupaten Sukoharjo melalui pernyataan berikut:

“Awalnya konsep pengembangan kalau dari sisi investor hanya untuk

mengembangkan perumahan. Dulu (pengembangan) lebih ke skala

layanan perumahan permukiman. Pengembangan untuk perumahan.”

(Prihantono, Kasubbid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Sukoharjo, wawancara pada 18 Desember 2014)

Rencana tersebut kemudian disambut baik oleh Suprapto, bupati Kabupaten

Sukoharjo yang pada waktu itu menjabat. Beliau kemudian juga mengarahkan

untuk mengembangkan perumahan tersebut di wilayah Kabupaten Sukoharjo

bagian utara, karena bagian lain sudah lebih dahulu dikembangkan seperti bagian

selatan yang dikembangkan oleh Kabupaten Wonogiri dan pengembangan Tawang

Sari di bagian barat. Sementara bagian timur dirasa kurang sesuai karena terhalang

oleh Sungai Bengawan Solo yang membelah bagian tersebut.

Pengembang kemudian mengajukan izin pembangunan perumahan yang

disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan syarat, yaitu pengembang

harus membangun jalan tembus antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta.

Jalan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan

aksesibilitas antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Pengembang

akhirnya menyetujui syarat tersebut dengan kompensasi dari pemerintah daerah

yaitu pemberian izin pembebasan lahan sekitar 200 Ha.

Pemberian izin lahan seluas 200 Ha kemudian merubah rencana pengembang,

karena lahan tersebut dinilai terlalu besar jika hanya digunakan untuk membangun

kawasan permukiman. Oleh karena itu timbul gagasan pengembang untuk

meningkatkan skala proyek dari pengembangan permukiman skala kecil menjadi

permukiman berskala besar, dengan fasilitas yang lengkap dan memadai setara kota

atau dengan kata lain membangun sebuah kota baru.

Di sisi lain, peningkatan skala proyek menjadi pembangunan kota baru juga

dipengaruhi oleh perkembangan Kota Surakarta saat itu. Sebagai salah satu simpul

pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta mengalami

perkembangan wilayah yang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan

turut berkembangnya kebutuhan perkotaan sehingga diperlukan antisipasi dalam

47

bentuk penyediaan ruang dan fasilitas penunjang tambahan, untuk menghindari

terjadinya permasalahan perkotaan yang lebih kompleks.

Peningkatan kebutuhan perkotaan Kota Surakarta tersebut kemudian

ditangkap pengembang sebagai potensi yang prospektif untuk dijual. Hal tersebut

didukung dengan konsep kebijakan pembangunan kota baru yang gencar

ditawarkan oleh pemerintah pusat kala itu. Melihat potensi wilayah yang ada dan

peluang yang ditawarkan oleh pemerintah, akhirnya mendorong PT. Pondok Solo

Permai untuk membangun sebuah kota baru beserta fasilitas pendukung dengan

skala kota, dengan harapan utama dapat menjawab peningkatan kebutuhan

perkotaan di Kota Surakarta (Nailulmuna, 2012).

Gambar 5.6 Latar Belakang Pengembangan Kota Solo Baru Sumber: Analisis Penulis (2015)

Berdasarkan beberapa paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembangunan Kota Solo Baru oleh PT. Pondok Solo Permai cenderung mengalami

perubahan mengikuti kondisi dan fase pembangunan. Pada fase awal digagasnya

pembangunan, pengembang merencanakan pembangunan kawasan perumahan

skala besar dengan tujuan sebagai penyedia hunian yang memiliki akses baik

dengan Kota Surakarta dan lokasi industri yang banyak terdapat di Kabupaten

Sukoharjo. Pada fase selanjutnya setelah melakukan komunikasi dengan

pemerintah daerah, pengembang kemudian merubah rencana pembangunan

kawasan menjadi pembangunan kota baru dengan tujuan sebagai (1) pendukung

pertumbuhan dan perkembangan daerah sekitarnya, (2) penyangga perkembangan

Kota Surakarta, (3) pusat permukiman, industri dan pelayanan, serta sebagai (4)

48

simpul jaringan koleksi, distribusi dan transportasi baik lokal maupun regional

(Kartiko dkk, 1998). Terlihat tujuan kedua pembangunan Kota Solo Baru tersebut

menunjukkan arah pengembangan Kota Solo Baru sebagai pusat penggerak baru

bagi Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan

pengembang Kota Solo Baru yang menyatakan bahwa keberadaan Kota Solo Baru

dimaksudkan untuk mengembangkan Kabupaten Sukoharjo, melalui pernyataan

berikut:

“Dulu Sukoharjo bukan kota besar. Tidak ada yang kenal Sukoharjo. Dari

PAD nya sendiri agak kurang, karena itu maka kepala daerahnya dulu

berupaya bagaimana (agar) dapat mengembangkan Sukoharjo. Sebelum

ada Solo Baru jarang (ada) yang melirik Sukoharjo.” (Gatot, Marketing

Manager PT. Pondok Solo Permai, wawancara pada 13 Januari 2014)

Selain itu, kedua tujuan pada fase yang berbeda tersebut memiliki kesamaan

antar keduanya. Kedua tujuan tersebut sama-sama kuat dipengaruhi oleh Kota

Surakarta. Pada fase pertama pembangunan, pengembang membangun kawasan

perumahan yang merupakan bakal calon Kota Solo Baru karena dianggap memiliki

lokasi dan potensi yang prospektif untuk dijual. Hal tersebut didukung dengan

berubahnya arah investasi di Kabupaten Sukoharjo karena semakin terbatas dan

mahalnya lahan di Kota Surakarta, sebagaimana disampaikan melalui pernyataan

sebagai berikut:

“Solo sendiri lahannya sudah sempit. Akhirnya banyak investor-investor

yang lari ke daerah selatan.” (Gatot, Marketing Manager PT. Pondok Solo

Permai, wawancara pada 13 Januari 2014)

“Setelah berjalannya waktu ada perubahan iklim investasi ekonomi,

akhirnya akhir-akhir ini yang berkembang (adalah) Solo lahannya

(menjadi) agak mahal, susah mencari lahan. Akhirnya (investasi) lebih

menggeser, jadi selama lima tahun ini lebih berkembang ke arah

Sukoharjo arus investasinya. Kalau dari aspek pengembangan wilayah,

memang kalau kita lihat konteks ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan

oleh para pengembang, mereka akan lebih bisa memperoleh keuntungan

dari lahan yang lebih murah. Karena Solo lebih mahal akhirnya

menggeser ke kanan kirinya, terutama ke arah selatan (Solo Baru).

Sukoharjo harga tanahnya agak miring.” (Prihantono, Kasubbid Tata

Ruang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Sukoharjo, wawancara

pada 18 Desember 2014)

49

Gambar 5.7 Tujuan pada Masing-masing Fase Pembangunan Kota Solo Baru Sumber: Analisis Penulis (2015)

Sementara pada fase kedua pembangunan, Kota Solo Baru dibangun sebagai

penyangga perkembangan Kota Surakarta (Kartiko dkk, 1998). Seperti yang sudah

dibahas sebelumnya, Kota Solo Baru yang berbatasan langsung dengan Kota

Surakarta digagas oleh pengembang dengan harapan keberadaannya dapat

menampung luapan kebutuhan perkotaan Kota Surakarta.

Kota Solo Baru sebagai penyangga Kota Surakarta juga dinyatakan dari sisi

pemerintah daerah. Dalam pengembangan kawasan andalan dan strategis wilayah

Provinsi Jawa Tengah khususnya kawasan Subosuko (Surakarta, Boyolali,

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), Kabupaten Sukoharjo

diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah perkotaan Surakarta. Oleh

karena itu sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo yang potensial dan berbatasan

langsung dengan Kota Surakarta (termasuk Kota Solo Baru) disiapkan untuk

mengantisipasi perkembangan fisik Kota Surakarta. Pembangunan Kota Solo Baru

juga dilakukan dengan menyerasikan tujuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo

maupun Kota Surakarta. Keduanya termasuk dalam Wilayah Pembangunan (WP)

IV dalam strategi pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah (Bappeda, 2003).

Sementara dari sisi pengembang sendiri, menyatakan bahwa sejak awal Kota

Solo Baru sudah diarahkan untuk menjadi kota mandiri. Pengembang pun sudah

mencantumkan kata ‘mandiri’ dalam setiap penamaan Kota Solo Baru, baik dalam

dokumen rencana maupun dokumen pemasaran walaupun hal tersebut lebih berupa

kebijakan marketing dari pengembang. Klaim ‘mandiri’ tersebut sayangnya tidak

50

dapat dibuktikan lebih lanjut mengingat keterbatasan data. Lebih lanjut

pengembang menyatakan bahwa kemudian dalam pengembangannya Kota Solo

Baru masih menonjolkan sisi Solo Baru sebagai kawasan permukiman skala besar.

Hal tersebut disebabkan karena pengembangan sebuah kota untuk bisa menjadi kota

yang mandiri tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan proses yang

tidak singkat, seperti yang secara eksplisit disampaikan dalam pernyataan berikut:

“Sebetulnya kita memang sudah merencanakan membuat kota mandiri. Tetapi

(prosesnya) bertahap. Mungkin dulu belum terlihat, yang terlihat hanya

perumahan saja. Baru sekarang ini mulai terlihat. Solo Baru juga bisa menjadi

kota mandiri. Tetapi rencana kita dari awal memang membuat kota mandiri.

Perkembangan untuk menjadi kota mandiri (tentunya) bertahap, tidak bisa

langsung semudah membalikkan telapak tangan.” (Gatot, Marketing Manager

PT. Pondok Solo Permai, wawancara pada 13 Januari 2014)

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

pembangunan Kota Solo Baru terbagi menjadi dua fase, yaitu fase inisiasi

perumahan dan fase pengembangan kota baru. Pada fase kedua, dari pihak

pengembang menyatakan ingin mengakomodasi konsep kota mandiri dalam

perencanaannya walaupun belum terlihat saat ini. Justru motif pengembangan Kota

Solo Baru saat ini terlihat banyak dipengaruhi oleh keberadaan Kota Surakarta,

karena sebagai kota besar Kota Surakarta memiliki daya magnet kuat dan

berbatasan langsung dengan Kota Solo Baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa keberadaan Kota Surakarta sangat berpengaruh besar pada pembentukan

tujuan pembangunan Kota Solo Baru.

5.2.2. Jumlah Penduduk Kota Solo Baru

Berdasarkan hasil analisis dari data sekunder, diketahui bahwa jumlah

penduduk Kota Solo Baru hingga semester kedua tahun 2014 berjumlah sekitar

22.304 jiwa, dengan kepala keluarga berjumlah sekitar 8.684 KK. Jumlah tersebut

terdiri dari 5.675 KK penduduk perumahan dan 3.009 KK penduduk

perkampungan. Penduduk Kota Solo Baru mayoritas merupakan penduduk usia

muda (25-29 tahun) memiliki dan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,53

(Kecamatan Grogol dalam Angka, 2014), seperti yang tergambar pada Gambar 5.8.

51

Berdasarkan hal tersebut maka jumlah penduduk Kota Solo Baru dapat

diproyeksikan secara kasar sebagai berikut:

Tabel 5.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Solo Baru Tahun 2015-2030

Tahun Proyeksi Jumlah Penduduk

2015 23.678

2020 30.564

2025 37.483

2026 38.864

2027 40.257

2028 41.625

2029 43.007

2030 44.383

Sumber: Analisis Penulis (2015)

a. Penduduk Kota Solo Baru b. Responden Penelitian

Gambar 5.8 Perbandingan Piramida Penduduk Kota Solo Baru dan Responden Penelitian Sumber: Kecamatan Grogol dalam Angka (2014) dan Analisis Penulis (2015)

5.2.3. Ketergantungan Pekerjaan Penduduk Kota Solo Baru

Sebagai kawasan yang digadang-gadang akan menjadi sebuah central

business district (CBD), sudah tersedia lapangan pekerjaan yang cukup beragam di

Kota Solo Baru terutama industri dan jasa/perdagangan. Dengan jarak yang relatif

dekat dengan Kota Surakarta, Kota Solo Baru diharapkan untuk dapat menjadi

pusat kegiatan dan lapangan kerja baru bagi Kabupaten Sukoharjo (Bappeda, 2003).

Sektor yang paling menonjol saat ini adalah sektor industri serta jasa dan

perdagangan. Sektor industri yang berkembang didominasi industri printing dan

furnitur dengan orientasi ekspor (Bappeda, 2003). Selain itu, pada Desa Madegondo

15 10 5 0 5 10 15

Perempuan Laki-Laki

15 10 5 0 5 10 15

Perempuan Laki-Laki

52

juga terdapat industri kecil dan rumah tangga yang berjumlah sekitar 34 unit.

Mayoritas industri di Desa Madegondo tersebut adalah industri tahu rumahan, yang

terletak di kawasan perkampungan Kota Solo Baru.

Gambar 5.9 Contoh Lapangan Kerja Sektor Jasa dan Sektor Industri

Informal di Kota Solo Baru Sumber: Dokumentasi Penulis (2015)

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Solo Baru pada tahun 2014

berjumlah sekitar 15.624 jiwa atau sekitar 70% dari jumlah penduduk di Kota Solo

Baru. Jumlah usia produktif terbesar berasal dari Desa Madegondo sebanyak 5.904

jiwa atau sekitar 37,79% dari seluruh penduduk usia produktif Kota Solo Baru.

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Usia Produktif Kota Solo Baru Tahun 2014

Wilayah Jumlah (jiwa)

Madegondo 5904

Langenharjo 5626

Gedangan 3841

Telukan 162

Grogol 91

Jumlah 15.624

Sumber: Kecamatan Grogol dalam Angka (2014), diolah

Sementara itu berdasarkan data, untuk tahun 2014 penyerapan tenaga kerja di

Kota Solo Baru berjumlah sekitar 10.119 pekerja, dari delapan sektor pekerjaan

yang ada di Kota Solo Baru. Dari ke delapan sektor di Kota Solo Baru tersebut,

sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri

pengolahan. Sementara wilayah dengan penyerapan tertinggi berada di Desa

Madegondo, sesuai dengan lapangan pekerjaan di Desa Madegondo yang memiliki

jumlah paling tinggi dibandingkan dengan desa lain di Kota Solo Baru.

53

Gambar 5.10 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Kota Solo Baru

berdasarkan Sektor Tahun 2014 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2014), diolah

Namun apabila jumlah tersebut dibandingkan dengan data jumlah tenaga

kerja yang terserap di Kota Solo Baru, dengan asumsi bahwa penduduk yang

menjadi tenaga kerja di Kota Solo Baru merupakan penduduk yang juga tinggal di

Kota Solo Baru, maka masih ada 5.505 orang atau sekitar 35,23% dari penduduk

dalam usia produktif yang belum terserap di Kota Solo Baru.

Gambar 5.11 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Penduduk Usia

Produktif Kota Solo Baru Tahun 2014


Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah daerah dan pengembang

Kota Solo Baru, mayoritas penduduk di Kota Solo Baru bekerja di luar wilayah

Kabupaten Sukoharjo (termasuk Kota Solo Baru), seperti di Kota Surakarta, Kota

Yogyakarta, Kota Jakarta dan wilayah lain terutama di sekitar Kabupaten

Sukoharjo. Seperti yang disampaikan oleh pihak Bappeda Kabupaten Sukoharjo

Pertanian & Peternakan

0%

Industri pengolahan

50%

Listrik, Gas & Air Bersih

0%

Perdagangan, Hotel & Restoran

18%

Transportasi0%

Komunikasi0%

Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

13%

Jasa 19%

35,23%

64,77%

Tidak Terserap Terserap

54

dan PT. Pondok Solo Permai selaku pengembang melalui kutipan wawancara

berikut:

“Memang kebanyakan bukan penduduk asli (Kota Solo Baru), artinya

pendatang. (Berasal) dari Solo, mungkin lebih ingin tinggal di hunian

yang nyaman, tertata, dan berkembang. Kebanyakan bekerja di luar Kota

Solo Baru tetapi tetap di sekitar Solo.” (Prihantono, Kasubbid Tata Ruang

Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Sukoharjo, wawancara pada 18

Desember 2014)

“Kebanyakan yang membeli (dari) Solo dan sekitar Sukoharjo. Kerjanya

di sana.” (Gatot, Marketing Manager PT. Pondok Solo Permai,

wawancara pada 13 Januari 2014)

Sementara menurut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo, terdapat

tiga kecenderungan pemilihan lokasi kerja penduduk Kota Solo Baru.

Kecenderungan yang pertama adalah bekerja di Kota Surakarta, sebagai kota besar

yang lokasinya paling dekat dengan Kota Solo Baru. Kedua, bekerja di Kota Solo

Baru sendiri karena semenjak pengembangannya telah terjadi peningkatan jumlah

lapangan kerja di Kota Solo Baru. Menurut pengembang sendiri, penduduk Kota

Solo Baru yang bekerja di dalam Kota Solo Baru merupakan penduduk (terutama

perumahan kelas menengah atas) yang berprofesi di bidang wiraswasta. Hal

tersebut dikarenakan mereka memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi,

mengingat harga perumahan terutama di tengah Kota Solo Baru yang juga relatif

tinggi.

“(Penduduk Kota Solo Baru) sekitar tengah kota kebanyakan merupakan

keturunan cina, biasanya (berprofesi sebagai) wiraswasta. Businessman.

Jarang yang (berprofesi sebagai) pegawai negeri. Untuk daerah pinggir

(tipe kecil) kebanyakan merupakan suku jawa.” (Gatot, Marketing


Ketiga, bekerja di luar Kota Solo Baru baik di luar Kabupaten Sukoharjo, di

Kota Surakarta, maupun di kota besar lain seperti Yogyakarta dan Jakarta.

Kecenderungan terakhir ini terjadi pada penduduk Kota Solo Baru yang hanya

memiliki rumah sebagai bentuk investasi bukan sebagai rumah tinggal sehari-hari,

dan rata-rata merupakan penduduk perumahan kluster mewah. Hal tersebut sesuai

pernyataan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo berikut:

55

“Kalau yang tinggal di Solo Baru itu mungkin kerjanya di Solo, mungkin

juga kerja di Solo Baru sendiri, mungkin rumah hanya untuk invest saja

(tetapi) kerjanya di Singapura atau Jakarta.” – Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo (wawancara pada 23 Desember 2014)

Gambar 5.12 Persentase Pemilihan Lokasi Kerja Penduduk Kota Solo Baru


Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa lokasi bekerja responden

penduduk Kota Solo Baru relatif beragam. Persentase terbesar yaitu sekitar 40,4%

merupakan responden yang bekerja di luar Kabupaten Sukoharjo, seperti Kota

Surakarta dan Kota Yogyakarta. Persentase kedua yaitu sekitar 35,35% adalah

responden yang bekerja di luar Kota Solo Baru, tetapi masih berada di Kabupaten

Sukoharjo, mayoritas di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura.

Persentase terkecil yaitu sekitar 24,24% adalah responden yang bekerja di dalam

Kota Solo Baru. Berdasarkan persentase tersebut, dengan kata lain dapat

disimpulkan bahwa penduduk Kota Solo Baru masih memiliki ketergantungan

pekerjaan pada kota atau wilayah lain yang cukup besar (dengan total 75,76%).

Pemilihan lokasi kerja sendiri dipengaruhi oleh faktor historis dan keinginan

untuk mendapat pekerjaan yang paling baik. Kedua faktor tadi menyebabkan

pemilihan lokasi kerja penduduk Kota Solo Baru cenderung beragam. Untuk faktor

historis yang pertama adalah memilih bertempat tinggal di Kota Solo Baru karena

sudah terlebih dahulu mendapatkan pekerjaan di sekitar Kota Solo Baru (umumnya

di Kota Surakarta). Beberapa responden menyatakan memang milih untuk membeli

rumah dan kemudian bertempat tinggal di Kota Solo Baru karena mendapat

pekerjaan di Kota Surakarta. Pertimbangannya adalah lokasi Kota Solo Baru yang

relatif dekat dengan Kota Surakarta dan lingkungan perumahan yang dinilai baik.

56

Sementara faktor historis kedua adalah dalam bentuk kecenderungan untuk sudah

terlebih dahulu bekerja di luar Kota Solo Baru sejak Kota Solo Baru belum

dikembangkan. Walaupun kemudian Kota Solo Baru semakin berkembang, tetapi

penduduk tersebut tetap bekerja di luar Kota Solo Baru karena pertimbangan posisi

pekerjaan yang sudah tinggi dan lama bekerja. Selain itu, juga terdapat

kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang paling baik, tidak masalah dimana

pun lokasi pekerjaan tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penyediaan lapangan

kerja di Kota Solo Baru sudah cukup bervariasi, tetapi jumlahnya masih belum

cukup memadai. Lapangan kerja yang tersedia baru memadai untuk 64,77% usia

produktif. Selain itu, penyediaan lapangan pekerjaan dan pemanfaatannya

berbanding terbalik. Berdasarkan hasil kuisioner, sebesar 75,76% responden

bekerja di luar Kota Solo Baru. Responden lebih memilih untuk bekerja di luar Kota

Solo Baru terutama di Kota Surakarta.

5.2.4. Ketergantungan Fasilitas Pelayanan Penduduk Kota Solo Baru

5.2.4.1 Wisma

Penyediaan hunian berimbang di Kota Solo Baru pada awalnya sudah

diakomodasi dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan perumahan di

Kota Solo Baru mengacu pada keseimbangan sosial dengan memperhatikan

komposisi antara perumahan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,

menengah dan atas. Pola hunian yang diterapkan oleh PT. Pondok Solo Permai pada

Kota Solo Baru adalah pola 1:3:10 (Kartiko dkk, 1998), dengan jenis dan tipe rumah

dirancang beragam dalam satu kawasan. Keberadaan perumahan yang dibangun

oleh pengembang juga menyatu dengan permukiman penduduk asli (Ernawati,

2003) sehingga tidak melakukan penggusuran pada proses pembangunannya.

Pada awal pembangunan Kota Solo Baru, peraturan pemerintah yang berlaku

pada saat itu menetapkan bahwa pola hunian yang harus diterapkan oleh

pengembang adalah pola hunian 1:3:6. Tetapi PT. Pondok Solo Permai saat itu

memilih untuk menggunakan pola hunian 1:3:10 karena pengembang memandang

pola tersebut dapat meningkatkan keseimbangan sosial dan untuk menghindari

57

terjadinya konflik kecemburuan sosial antar penduduknya, terutama kesenjangan

pada fungsi-fungsi kegiatan sosial.

(i) Perkampungan (ii) Perumahan Sederhana

(iii) Perumahan Menengah (iv) Perumahan Mewah

Gambar 5.13 Perumahan Formal dan Perkampungan pada Kota Solo Baru

Sumber: Dokumentasi Penulis (2015)

Untuk mewujudkan pola hunian 1:3:10 tersebut maka pada proses

perencanaan Kota Solo Baru, pengembang merancang berbagai jenis dan tipe

rumah. Tipe rumah yang disediakan oleh pengembang cukup beragam, mulai dari

tipe 21 hingga tipe 185. Keberadaannya juga dirancang masih dalam satu kawasan.

Pembagian sektor dan luas masing-masing klasifikasi rumah tinggal Kota Solo

Baru dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pembagian Klasifikasi Rumah Tinggal di Kota Solo Baru

Klasifikasi Sektor Luas (Ha)

Perumahan Mewah 1 43,7

Perumahan Menengah 1, 3, 5 100,7

Perumahan Sederhana 1, 3, 5, 7, 9, 10 175,1

Perkampungan - 231,9

Sumber: Kartiko dkk (1998), Observasi Lapangan (2015)

58

Sementara pola hunian untuk tiap klasifikasi perumahan formal beserta

perkampungan penduduk asli di Kota Solo Baru dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 5.14 Delineasi Kelas Perumahan Formal dan Perkampungan Kota Solo Baru

Sumber: Bappeda Kabupaten Sukoharjo (2014), PT. Pondok Solo Permai (2014)

Seiring perkembangannya, penyediaan hunian berimbang tersebut mulai

bergeser. Pola hunian yang semula 1:3:10 tidak lagi menjadi patokan bagi

pengembang dalam membangun. Berdasarkan pengamatan, hunian berimbang di

Kota Solo Baru saat ini berpola sekitar 1:2:4 dan disediakan lebih karena prinsip

ekonomi menurut tren perumahan pada umumnya, yaitu penyediaan kelas hunian

yang menyesuaikan lokasi perumahan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan

oleh pengembang sesuai pernyataan berikut:

“Pemerintah sekarang tidak begitu memperhatikan perimbangan

(hunian). Sekarang orang cenderung membuat satu cluster berkelas sama.

Perumahan (kelas) mewah maka (ukuran rumah) besar semua,

perumahan (kelas) sederhana maka (ukuran rumah) kecil semua.

59

Sekarang PT. Pondok Solo Permai mengikuti seperti itu saja, (kelas

hunian) beragam tergantung lokasi. (Apabila) tanahnya lokasinya bagus,

di tengah kota, otomatis dibangun rumah mewah.” (Gatot, Marketing


Dari segi penyediaan, Kota Solo Baru dinilai sudah cukup baik karena sudah

mengakomodasi hunian berimbang baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaannya. PT. Pondok Solo Permai selaku pengembang juga menerapkan

konsep membangun tanpa menggusur, sehingga perumahan pada Kota Solo Baru

dibangun ‘menyatu’ dalam satu kawasan dengan rumah penduduk asli (penduduk

perkampungan). Hanya saja berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terlihat

adanya segregasi baik antara penduduk perumahan kelas menengah ke bawah dan

penduduk perumahan kelas atas maupun antara penduduk perumahan dan

penduduk perkampungan. Hal tersebut juga diperkuat fakta bahwa penyediaan

hunian berimbang di Kota Solo Baru cenderung mengikuti tren pembangunan

perumahan, yaitu segmentasi kelas hunian sesuai lokasi.

Sementara pada aspek pemanfaatan, berdasarkan hasil temuan di lapangan

ditemukan banyak rumah di Kota Solo Baru yang tidak dihuni oleh pemiliknya.

Kebanyakan rumah tersebut merupakan rumah dengan klasifikasi menengah atas.

Hal tersebut ditegaskan melalui pernyataan berikut:

“Rumah yang bertipe besar yang di Solo Baru itu sebagian besar kosong.

Kita tidak tahu penggunaannya. Penjaga (rumah) sebagian besar hanya

pembantu. Mungkin (pemiliknya) orang dari daerah tertentu, (sehingga)

hanya dipakai kalau liburan saja atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi

kenyataannya seperti itu.” (Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU

Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

Menurut pengembang terdapat faktor historis yang mempengaruhi terjadinya

kecenderungan kepemilikan rumah sebagai bentuk investasi tersebut. Pemilik

rumah merupakan penduduk yang dahulu berasal dari daerah sekitar Kota Solo

Baru (baik dari Kota Surakarta maupun Kabupaten Sukoharjo sendiri) yang

kemudian merantau untuk bekerja di kota besar lain. Setelah sukses bekerja di tanah

rantau, orang tersebut kemudian membeli rumah yang dekat dengan daerah asalnya

dengan maksud untuk dipergunakan sebagai rumah untuk menghabiskan masa tua

setelah pensiun.

60

“Rata-rata bekerja di sekitar Sukoharjo-Solo. Kalau rumah mewah,

banyak yang pemiliknya (berada di) Jakarta. Tetapi pasti dulu berasal

dari sekitar sini. Bekerja di Kota Jakarta, (lalu) sukses. Membeli rumah di

Kota Solo Baru, tetapi masih bekerja di Kota Jakarta karena saudaranya

masih banyak yang berada di sini.” (Gatot, Marketing Manager PT.

Pondok Solo Permai, wawancara pada 13 Januari 2014)

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk unsur

wisma, Kota Solo Baru sudah didukung dengan keberadaan hunian berimbang

dengan pola hunian 1:3:10. Selain hunian berimbang, pembangunan juga

mengaplikasikan konsep pembauran antara penduduk asli dan pendatang dengan

membangun perumahan secara ‘menyatu’ dengan perkampungan penduduk asli.

Hanya saja masih terdapat beberapa permasalahan terkait unsur wisma. Yang

pertama adalah masih terjadi segregasi antar kelas penduduknya, baik antar

penduduk perumahan maupun penduduk perkampungan. Selain itu, masih terdapat

rumah-rumah pada perumahan Kota Solo Baru yang tidak dihuni oleh pemiliknya,

terutama rumah-rumah mewah. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi terkait

permasalahan tersebut untuk dapat memaksimalkan fungsi dari unsur wisma.

5.2.4.2 Penyempurna

Sarana penyempurna merupakan unsur permukiman yang penting sebagai

pelengkap dan penunjang kehidupan masyarakat di dalamnya. Adapun elemen

dalam unsur ini terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana

peribadatan.

a. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kota Solo Baru terdiri dari Taman Kanak-

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah

Menengah Atas (SMA). Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari sekolah swasta dan

negeri, tetapi mayoritas merupakan sekolah swasta. Dalam penelitian ini, analisis

hanya dilakukan hingga tingkat pendidikan SMA, sesuai dengan program dan

wacana program wajib belajar. Berdasarkan data sekunder, jumlah masing-masing

sarana pendidikan di Kota Solo Baru adalah sebagai berikut:

61

Tabel 5.4 Jumlah Sarana Pendidikan Kota Solo Baru Tahun 2013

Wilayah Jumlah Sarana

TK SD SMP SMA

Madegondo 4 3 1 2

Langenharjo 4 6 1 0

Gedangan 4 3 2 0

Telukan 2 1 0 0

Grogol 0 0 0 0

Jumlah 14 13 4 2

Sumber: Kecamatan Grogol dalam Angka (2014), Observasi Lapangan (2015)

(i) TK (ii) SD

(iii) SMP (iv) SMA

Gambar 5.15 Sarana Pendidikan di Kota Solo Baru


Dari data jumlah sarana kesehatan tersebut, apabila dianalisis lebih lanjut

dengan analisis kebutuhan sarana maka diketahui bahwa jumlah eksisting sarana

pendidikan TK yang ada di Kota Solo Baru belum mencukupi standar pelayanan.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

62

Tabel 5.5 Standar Pelayanan TK di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386

1 unit TK

untuk setiap

1250

penduduk

4 7 Belum mencukupi

Langenharjo 7980 4 7 Belum mencukupi

Gedangan 5445 4 5 Belum mencukupi

Telukan 354 2 1 Belum mencukupi

Grogol 139 0 1 Belum mencukupi

Jumlah 22304 14 18 Belum mencukupi


Terlepas dari jumlah TK yang tersedia di Kota Solo Baru tersebut, seluruh

responden penduduk Kota Solo Baru (100%) memilih untuk menyekolahkan

anaknya di TK yang berlokasi di dekat rumah (atau dengan kata lain lokasinya

berada di dalam Kota Solo Baru). Hal tersebut dikarenakan lokasi TK yang dekat

dengan rumah lebih memudahkan orang tua dalam hal pengawasan dan untuk

mengantar jemput.

Sementara untuk tingkat pendidikan SD, berdasarkan analisis kebutuhan

sarana diketahui bahwa jumlah eksisting sarana yang ada di Kota Solo Baru belum

mencukupi standar pelayanan, walaupun untuk Desa Langenharjo dan Telukan

dinilai sudah mencukupi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Standar Pelayanan SD di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386

1 unit SD

untuk setiap

1600

penduduk

3 6 Belum mencukupi

Langenharjo 7980 6 5 Mencukupi


Telukan 354 1 1 Mencukupi




Mayoritas responden atau sekitar 86,21% memilih untuk bersekolah ataupun

menyekolahkan anggota keluarganya di SD yang terletak di dalam Kota Solo Baru.

Mereka cenderung memilih lokasi SD yang paling dekat dengan rumah, karena

pertimbangan kemudahan dalam mengantar jemput, keterjangkauan lokasi apabila

63

sang anak berangkat sendiri dengan berjalan kaki ataupun bersepeda, dan

pertimbangan keamanan.

Sementara sisa responden masing-masing sebanyak 6,9% memilih lokasi SD

yang berada di luar Kota Solo Baru, baik di kecamatan lain tetapi masih dalam

Kabupaten Sukoharjo ataupun di luar Kabupaten Sukoharjo. Lokasi tersebut dipilih

karena pertimbangan kualitas pendidikan, ataupun karena lokasinya dekat dengan

lokasi bekerja orang tua.

Gambar 5.16 Persentase Pemilihan Lokasi SD Penduduk Kota Solo Baru


Untuk tingkat pendidikan SMP, berdasarkan analisis kebutuhan sarana

diketahui bahwa jumlah eksisting sarana yang ada di Kota Solo Baru belum

mencukupi standar pelayanan, walaupun untuk Desa Gedangan dinilai sudah

mencukupi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Standar Pelayanan SMP di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386

1 unit SMP

untuk setiap

4800

penduduk

1 2 Belum mencukupi


Gedangan 5445 2 2 Mencukupi





Pemilihan lokasi SMP penduduk Kota Solo Baru cenderung beragam.

Persentase terbesar yaitu sekitar 45,83% responden memilih untuk bersekolah

64

ataupun menyekolahkan anggota keluarganya di SMP yang terletak di dalam Kota

Solo Baru. Kemudian persentase kedua yang tidak berbeda jauh yaitu sebesar

41,67% responden memilih lokasi SMP di luar Kota Solo Baru tetapi masih di

dalam kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo. Sisanya sekitar 12,5% responden

memilih lokasi SMP di luar Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi SMP banyak

dipengaruhi oleh pertimbangan kualitas pendidikan, sehingga ada kecenderungan

untuk mencari sekolah yang terbaik walaupun lokasinya jauh dari tempat tinggal.

Gambar 5.17 Persentase Pemilihan Lokasi SMP Penduduk Kota Solo Baru


Untuk tingkat pendidikan SMA, berdasarkan analisis kebutuhan sarana

diketahui bahwa jumlah eksisting sarana yang ada di Kota Solo Baru belum

mencukupi standar pelayanan, walaupun untuk Desa Madegondo dinilai sudah

mencukupi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Standar Pelayanan SMA di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386

1 unit SMA

untuk setiap

4800

penduduk

2 2 Mencukupi







Sama seperti pemilihan lokasi SMP, pemilihan lokasi SMA penduduk Kota

Solo Baru juga cenderung beragam. Mayoritas penduduk Kota Solo Baru yaitu

65

sebesar 45,83% responden memilih lokasi SMA yang berada di luar Kota Solo Baru

tetapi masih di dalam Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 5.18 Persentase Pemilihan Lokasi SMA Penduduk Kota Solo Baru


Persentase terbesar kedua yaitu sebesar 29,17% responden memilih lokasi SMA di

luar Kabupaten Sukoharjo. Sisanya, sebanyak 25% responden memilih lokasi SMA

di dalam Kota Solo Baru. Pemilihan lokasi SMA juga dipengaruhi oleh

pertimbangan kualitas pendidikan, responden memilih mencari sekolah yang

terbaik walaupun lokasinya jauh dari tempat tinggal.

Gambar 5.19 Persentase Pemilihan Lokasi Sarana Pendidikan Penduduk Kota Solo Baru


Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk sarana pendidikan,

penduduk Kota Solo Baru mayoritas memilih sarana yang berada di Kota Solo

Baru. Pemilihan lokasi sarana pendidikan tersebut cenderung didasarkan pada

jenjang pendidikannya. Pada jenjang pendidikan rendah (yaitu TK dan SD)

kecenderungannya adalah memilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal (atau

dengan kata lain dalam Kota Solo Baru) karena pertimbangan keamanan dan

66

kemudahan aksesibilitas dari dan menuju lokasi sarana bagi orang tua. Sementara

untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP dan SMA), penduduk Kota Solo

Baru secara keseluruhan cenderung memilih sarana yang berlokasi di luar Kota

Solo Baru, karena memilih sekolah yang baik kualitasnya.

b. Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kota Solo Baru terdiri dari puskesmas, klinik

praktek dokter dan rumah sakit. Berdasarkan data sekunder, jumlah masing-masing

sarana kesehatan di Kota Solo Baru adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Jumlah Sarana Kesehatan Kota Solo Baru Tahun 2013


Puskesmas Praktek Dokter Rumah Sakit

Madegondo 1 5 0

Langenharjo 0 12 0

Gedangan 0 0 1

Telukan 0 1 0

Grogol 0 1 0

Jumlah 1 19 1


(i) Puskesmas (ii) Rumah Sakit

Gambar 5.20 Sarana Kesehatan di Kota Solo Baru


Dari data jumlah sarana kesehatan tersebut, apabila dianalisis lebih lanjut

dengan analisis kebutuhan sarana maka diketahui bahwa jumlah eksisting

puskesmas yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi standar pelayanan. Hal

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

67

Tabel 5.10 Standar Pelayanan Puskesmas di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386 1 unit

Puskesmas

untuk setiap

120.000

penduduk

1

1 Mencukupi

Langenharjo 7980 0

Gedangan 5445 0

Telukan 354 0

Grogol 139 0

Jumlah 22304 1


Berdasarkan hasil kuisioner, seluruh responden penduduk Kota Solo Baru

yang menggunakan sarana puskesmas adalah penduduk perkampungan. Hal ini

disebabkan karena pertimbangan harga. Sarana puskesmas dinilai lebih terjangkau

oleh masyarakat perkampungan jika dibandingkan dengan sarana kesehatan lain.

Mayoritas responden penduduk perkampungan Kota Solo Baru (78,79%)

menggunakan sarana puskesmas yang ada di dalam Kota Solo Baru yang dekat

dengan tempat tinggal. Sisanya, sebanyak 15,15% responden memilih lokasi

puskesmas yang ada di Kecamatan lain dalam Kabupaten Sukoharjo dan 6,06%

responden memilih lokasi puskesmas di luar Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan

lokasi puskesmas di luar Kota Solo Baru tersebut mayoritas dikarenakan lokasi

puskesmas yang dekat dengan lokasi berkegiatan lain, seperti bekerja.

Gambar 5.21 Persentase Pemilihan Lokasi Puskesmas Penduduk Kota Solo Baru


Untuk sarana praktek dokter, berdasarkan analisis kebutuhan sarana diketahui

bahwa jumlah eksisting sarana yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi

standar pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

68

Tabel 5.11 Standar Pelayanan Praktek Dokter di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan


Praktek

Dokter

untuk setiap

5000

penduduk

5 2 Mencukupi




Grogol 139 1 1 Mencukupi

Jumlah 22304 19 5 Mencukupi


Kebalikan dari penggunaan sarana puskesmas, sarana praktek dokter hanya

digunakan oleh responden penduduk perumahan Kota Solo Baru saja. Berbeda

dengan penduduk perkampungan yang memilih menggunakan puskesmas karena

pertimbangan harga, penduduk perumahan lebih memilih menggunakan sarana

praktek dokter untuk jenis penyakit yang tidak terlalu serius karena menganggap

bahwa kualitas pelayanan kesehatan di klinik praktek dokter lebih baik jika

dibandingkan dengan puskesmas.

Gambar 5.22 Persentase Pemilihan Lokasi Praktek Dokter Penduduk Kota Solo Baru


Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa persentase terbesar yaitu

47,62% adalah responden dari penduduk perumahan yang memilih lokasi praktek

dokter di dalam Kota Solo Baru karena mereka lebih memilih sarana yang paling

dekat dengan lokasi tempat tinggal. Persentase kedua yaitu sebesar 33,33%

merupakan responden dari penduduk perumahan yang memilih lokasi praktek

dokter di luar Kabupaten Sukoharjo. Sementara sisanya yaitu sebesar 19,05%

69

responden penduduk perumahan memilih lokasi praktek dokter di luar Kota Solo

Baru tetapi masih dalam Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi mayoritas

dipengaruhi oleh faktor kualitas pelayanan kesehatan dan faktor historis. Penduduk

lebih memilih praktek dokter yang berkualitas baik dan/atau praktek dokter yang

sudah dijadikan langganan sebelum bertempat tinggal di Kota Solo Baru walaupun

letaknya jauh.

Sementara untuk sarana rumah sakit, berdasarkan analisis kebutuhan sarana

diketahui bahwa jumlah eksisting sarana yang ada di Kota Solo Baru sudah

mencukupi standar pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.12 Standar Pelayanan Rumah Sakit di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386

1 unit RS

untuk setiap

240.000

penduduk

0

1 Mencukupi

Langenharjo 7980 0

Gedangan 5445 1

Telukan 354 0

Grogol 139 0

Jumlah 22304 1


Gambar 5.23 Persentase Pemilihan Lokasi Rumah Sakit Penduduk Kota Solo Baru


Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa mayoritas responden penduduk

Kota Solo Baru (62,9%) memilih lokasi rumah sakit di dalam Kota Solo Baru itu

sendiri. Penduduk lebih memilih rumah sakit yang terletak di Kota Solo Baru

karena lokasinya lebih dekat dan mudah dijangkau jika dibandingkan dengan rumah

70

sakit lain di luar Kota Solo Baru. Sisanya, sebanyak 22,58% responden memilih

lokasi rumah sakit di luar Kabupaten Sukoharjo dan sebesar 14,52% responden

memilih lokasi rumah sakit di luar Kota Solo Baru tetapi masih di dalam Kabupaten

Sukoharjo. Pemilihan lokasi rumah sakit di luar Kota Solo Baru mayoritas

dikarenakan pertimbangan kualitas atau karena faktor historis (sudah terbiasa

memanfaatkan fasilitas rumah sakit tersebut).

Gambar 5.24 Persentase Pemilihan Lokasi Sarana Kesehatan Penduduk Kota Solo Baru


Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Solo Baru

mayoritas memilih sarana kesehatan yang ada di Kota Solo Baru. Sarana yang lebih

dekat dengan tempat tinggal mudah dijangkau oleh penduduk mengingat keluhan

kesehatan kebanyakan merupakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan

sesegera mungkin. Selain itu, sarana kesehatan di Kota Solo Baru juga dinilai setara

kualitasnya dengan sarana kesehatan di luar Kota Solo Baru oleh responden

tersebut. Sementara responden lain yang memilih lokasi sarana kesehatan di luar

Kota Solo Baru dikarenakan menganggap kualitas sarana di luar Kota Solo Baru

(terutama di Kota Surakarta) lebih baik. Selain itu juga terdapat penduduk yang

memilih sarana di luar Kota Solo Baru karena sudah berlangganan atau terbiasa

memanfaatkan pelayanan kesehatan di tempat tersebut.

c. Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di Kota Solo Baru terdiri dari masjid, gereja dan

wihara. Berdasarkan data sekunder, jumlah masing-masing sarana peribadatan di

Kota Solo Baru adalah sebagai berikut:

71

Tabel 5.13 Jumlah Sarana Peribadatan Kota Solo Baru Tahun 2013


Masjid Gereja Wihara

Madegondo 2 0 0

Langenharjo 10 3 0

Gedangan 9 1 1

Telukan 8 1 0

Grogol 6 1 0

Jumlah 35 6 1


(i) Masjid (ii) Gereja (iii) Wihara

Gambar 5.25 Sarana Peribadatan di Kota Solo Baru Sumber: Dokumentasi Penulis (2015)

Dari data jumlah sarana peribadatan tersebut, apabila dianalisis lebih lanjut

dengan analisis kebutuhan sarana maka diketahui bahwa jumlah eksisting masjid

yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi standar pelayanan. Hal tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14 Standar Pelayanan Masjid di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan


Masjid

untuk setiap

2500

penduduk

2 4 Belum mencukupi







Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa seluruh responden penduduk

Kota Solo Baru memilih lokasi masjid yang ada di dalam Kota Solo Baru. Untuk

72

kebutuhan ibadah sehari-hari, penduduk Kota Solo Baru mayoritas lebih memilih

masjid yang terletak paling dekat dengan tempat tinggal atau dengan lokasi

berkegiatan sehari-hari (misalnya bekerja, sekolah, dan lain sebagainya). Begitu

juga untuk ibadah khusus (misalnya pengajian, ibadah hari raya, dan lain

sebagainya), penduduk Kota Solo Baru juga cenderung memilih lokasi masjid yang

berada di lingkungan tempat tinggalnya.

Sementara untuk sarana peribadatan lain yaitu gereja, berdasarkan analisis

kebutuhan sarana diketahui bahwa jumlah eksisting gereja yang ada di Kota Solo

Baru sudah mencukupi standar pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 5.15 Standar Pelayanan Gereja di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Keterangan

Madegondo 8386 Tergantung

sistem

kekerabatan

/hirarki

lembaga

0

Mencukupi

Langenharjo 7980 3

Gedangan 5445 1

Telukan 354 1

Grogol 139 1

Jumlah 22304 6


Gambar 5.26 Persentase Pemilihan Lokasi Gereja Penduduk Kota Solo Baru


Berdasarkan hasil kuisioner, terlihat bahwa mayoritas responden penduduk

Kota Solo Baru yang beragama kristen atau katolik (61,76%) memilih lokasi gereja

yang terletak di dalam Kota Solo Baru. Pemilihan lokasi gereja di dalam Kota Solo

Baru tersebut didasari oleh kemudahan dalam mengakses gereja tersebut.

73

Sementara 20,59% responden menyatakan bahwa mereka memilih gereja yang

berada di luar Kabupaten Sukoharjo. Sisanya (17,65% responden) memilih gereja

yang berlokasi di kecamatan lain dalam Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi

gereja di luar Kota Solo Baru dikarenakan penduduk tersebut telah menjadi jemaat

gereja tersebut.

Untuk wihara, berdasarkan analisis kebutuhan sarana diketahui bahwa jumlah

eksisting wihara yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi standar pelayanan.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.16 Standar Pelayanan Wihara di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Keterangan

Madegondo 8386 Tergantung

sistem

kekerabatan

/hirarki

lembaga

0

Mencukupi

Langenharjo 7980 0

Gedangan 5445 1

Telukan 354 0

Grogol 139 0

Jumlah 22304 1


Sama seperti pemilihan lokasi masjid, berdasarkan hasil kuisioner diketahui

bahwa seluruh responden penduduk Kota Solo Baru memilih lokasi wihara yang

ada di dalam Kota Solo Baru. Responden penduduk Kota Solo Baru mayoritas lebih

memilih wihara yang terletak paling dekat dengan tempat tinggal. Selain itu

mayoritas penduduk beragama buddha di Kota Solo Baru merupakan anggota

persaudaraan di Wihara Wimalakirti di Kota Solo Baru.

Gambar 5.27 Persentase Pemilihan Lokasi Peribadatan Penduduk Kota Solo Baru


74

Berdasarkan analisis kebutuhan sarana yang telah dijabarkan sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa jumlah eksisting sarana peribadatan yang ada di Kota

Solo Baru sudah mencukupi standar pelayanan. Selain itu, mayoritas responden

penduduk Kota Solo Baru (87%) memilih menggunakan sarana peribadatan di

dalam Kota Solo Baru. Hal tersebut disebabkan karena penduduk lebih memilih

sarana yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, terutama untuk kebutuhan

ibadah sehari-hari. Untuk responden beragama Islam dan Buddha, seluruhnya

memilih sarana ibadah yang ada di Kota Solo Baru. Sementara responden beragama

Kristen mayoritas memilih sarana yang ada di Kota Solo Baru, tetapi terdapat

beberapa responden memilih lokasi gereja diluar Kota Solo Baru karena sudah

turun temurun menjadi jemaat gereja tersebut.

Gambar 5.28 Persentase Pemilihan Lokasi Sarana Penyempurna Penduduk Kota

Solo Baru


Secara keseluruhan, responden penduduk Kota Solo Baru mayoritas

(71,29%) memilih sarana penyempurna yaitu sarana pendidikan, kesehatan dan

pendidikan yang berada di Kota Solo Baru. Sisanya, 15,16% responden memilih

menggunakan sarana yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo dan

13,55% responden memilih sarana yang ada di luar Kabupaten Sukoharjo.

Penduduk Kota Solo Baru sebagian besar lebih memilih sarana yang ada di dalam

Kota Solo Baru dengan pertimbangan kepraktisan dan kemudahan sarana untuk

dijangkau. Sementara penduduk yang menggunakan sarana di luar Kota Solo Baru

dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapat kualitas pelayanan lebih baik dan

secara historis telah memanfaatkan pelayanan di sarana tersebut sejak lama.

75

5.2.4.3 Suka

Sarana suka merupakan unsur pelengkap permukiman yang penting untuk

memenuhi kebutuhan rekreasi dan interaksi sosial antar penduduknya. Adapun

elemen dalam unsur ini terdiri dari sarana rekreasi, hobi dan olahraga. Jumlah

sarana tersebut di Kota Solo Baru sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Jumlah Sarana Rekreasi dan Olahraga Kota Solo Baru Tahun 2013

Jenis Sarana Jumlah

Sarana

Lapangan Olahraga 6

GOR 1

Bioskop 2

Jumlah 9


(i) Pandawa Water World (ii) GOR

(iii) Pusat Perbelanjaan (Mall)

Gambar 5.29 Sarana Suka di Kota Solo Baru Sumber: Dokumentasi Penulis (2015)

Berdasarkan analisis kebutuhan sarana diketahui bahwa jumlah eksisting

sarana suka yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi standar pelayanan. Hal

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

76

Tabel 5.18 Standar Pelayanan Sarana Suka di Kota Solo Baru

Jenis

Sarana

Jumlah

Penduduk

Standar (unit

per jumlah

penduduk)

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Lapangan

Olahraga 22304

jiwa

1 : 30000 6 4

Mencukupi GOR 1 : 120.000 1 4

Bioskop 1 : 120.000 2 3

Jumlah 9 9


a. Rekreasi

Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa mayoritas responden (68,37%)

memilih lokasi rekreasi yang ada di Kota Solo Baru. Bentuk rekreasi yang sering

dilakukan adalah mengunjungi mall atau pusat perbelanjaan yaitu The Park dan

Hartono Mall, baik untuk berbelanja, menonton bioskop, karaoke, ataupun sekedar

window shopping. Sisanya, sebesar 26,53% responden memilih lokasi rekreasi yang

terletak di luar Kabupaten Sukoharjo dan 5,1% responden memilih lokasi rekreasi

di kecamatan lain di dalam Kabupaten Sukoharjo. Responden yang memilih lokasi

rekreasi di luar Kota Solo Baru biasanya mengunjungi pusat perbelanjaan lain yang

ada di Kota Surakarta, maupun ruang publik lain.

Gambar 5.30 Persentase Pemilihan Lokasi Rekreasi Penduduk Kota Solo Baru


Mayoritas responden penduduk (75%) memilih lokasi rekreasi di dalam Kota

Solo Baru yaitu pusat perbelanjaan The Park atau Hartono Mall, karena lokasinya

yang dekat dengan rumah dan dinilai sudah cukup memadai untuk sekedar melepas

penat di akhir minggu. Selain itu mereka juga memilih untuk berekreasi ke pusat

77

perbelanjaan karena alasan kepraktisan, dimana mereka mengunjungi pusat

perbelanjaan untuk berekreasi sekaligus melakukan kegiatan belanja kebutuhan

sehari-hari. Sisanya, memilih untuk berekreasi di luar Kota Solo Baru karena

cenderung untuk memilih lokasi rekreasi yang murah. Mereka lebih memilih

berekreasi di tempat hiburan rakyat seperti alun-alun, pasar rakyat, dan sebagainya

seperti Sekatenan atau Ngarsopuro yang mayoritas terletak di Kota Surakarta.

Mereka tidak mempermasalahkan jarak lokasi yang cukup jauh dari tempat tinggal

mereka, asalkan biaya untuk menikmati sarana rekreasi tersebut terjangkau.

b. Olahraga

Berdasarkan hasil kuisioner, mayoritas responden penduduk Kota Solo Baru

(73,33%) menggunakan sarana olahraga yang ada di dalam Kota Solo Baru.

Sisanya, sebesar 18,67% responden memilih menggunakan sarana olahraga yang

ada di luar Kabupaten Sukoharjo dan 8% responden memilih menggunakan sarana

olahraga yang ada di kecamatan lain dalam Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 5.31 Persentase Pemilihan Lokasi Olahraga Penduduk Kota Solo Baru


Responden yang memilih menggunakan sarana olahraga di dalam Kota Solo

Baru mayoritas menggunakan lapangan dekat tempat tinggalnya, memanfaatkan

pasar tumpah di kegiatan Car Free Day (CFD) setiap minggu pagi di Jl. Ir.

Soekarno Solo Baru, ataupun berolahraga di sekitar rumah (misalnya jogging di

area perumahan, berolahraga di dalam rumah dengan peralatan pribadi). Sementara

responden yang menggunakan sarana olahraga di luar Kota Solo Baru disebabkan

karena memilih lokasi sarana yang berdekatan dengan lokasi kegiatan sehari-hari

78

lainnya (seperti dekat dengan tempat kerja atau sekolah) dan karena pertimbangan

harga (terjangkau dari segi biaya misalnya jogging atau jalan santai di Stadion

Manahan Kota Surakarta ataupun di Alun-Alun Kidul Kota Surakarta).

c. Hobi

Gambar 5.32 Persentase Pemilihan Lokasi Hobi Penduduk Kota Solo Baru



(67,61%) memilih menggunakan sarana hobi yang ada di Kota Solo Baru. Sarana

yang biasa digunakan adalah lapangan sepakbola, lapangan futsal ataupun di

sekitaran lingkungan tempat tinggal untuk hobi-hobi yang dapat dilakukan di

rumah. Sisanya, sebanyak 25,35% responden memilih lokasi sarana hobi yang ada

di luar Kabupaten Sukoharjo dan 7,04% responden memilih lokasi yang ada di

kecamatan lain dalam Kabupaten Sukoharjo. Responden yang memilih lokasi

sarana hobi di luar Kota Solo Baru mayoritas dikarenakan sudah terbiasa

menggunakan sarana di lokasi tersebut sejak lama. Selain itu, sarana hobi di luar

Kabupaten Sukoharjo khususnya di Kota Surakarta ketersediaannya lebih beragam

dibandingkan dengan sarana yang ada di dalam Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan analisis kebutuhan sarana, dapat disimpulkan bahwa jumlah

eksisting sarana suka yaitu rekreasi, hobi dan olahraga yang ada di Kota Solo Baru

sudah mencukupi standar pelayanan. Penduduk Kota Solo Baru mayoritas memilih

sarana suka yang ada di Kota Solo Baru. Pemilihan lokasi sarana suka dipengaruhi

oleh kedekatan lokasi, biaya pemanfaatan sarana atau faktor ekonomi, dan

79

kepraktisan menggunakan sarana (misalnya sarana yang dekat dengan tempat

berkegiatan lain).

Gambar 5.33 Persentase Pemilihan Lokasi Sarana Suka Penduduk Kota Solo Baru


5.2.4.4 Marga

Menurut Golany (1976), perencanaan bidang transportasi yang harus

diprioritaskan penanganannya pada sebuah kota baru adalah jalur pejalan kaki dan

transportasi umum. Golany (1976) juga menambahkan bahwa terdapat

pertimbangan-pertimbangan berdasarkan adat atau kebiasaan di wilayah yang

direncanakan. Di Indonesia sendiri, kebiasaan untuk bermobilisasi dengan berjalan

kaki masih kurang. Oleh karena itu pada penelitian ini, unsur marga difokuskan

pada pembahasan transportasi umum.

Untuk sarana transportasi umum, hingga saat ini Kabupaten Sukoharjo

sendiri belum memiliki sistem transportasi umum yang memadai. Kabupaten

Sukoharjo saat ini hanya dilayani oleh bus-bus antar kota dan bus angkutan

pedesaan.

“Itu yang jadi masalah, transportasi di Sukoharjo secara umum masih

kurang. Hanya ada bus Wonogiri-Pacitan, yaitu bus-bus antar kabupaten-

kota.” (Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

80

Gambar 5.34 Bus antar Kabupaten-Kota yang Melewati Kota Solo Baru


Sebagai bagian dari Kabupaten Sukoharjo, Kota Solo Baru juga belum

memiliki sistem transportasi umum yang khusus melayani kawasan tersebut. Hanya

saja Kota Solo Baru terletak di jalur penghubung antara Kabupaten Sukoharjo dan

Kota Surakarta sehingga terdapat beberapa angkutan antar kabupaten (Wonogiri-

Sukoharjo-Surakarta) dan angkutan perdesaan yang rute layanannya melewati Kota

Solo Baru. Angkutan umum tersebut lah yang dapat digunakan untuk melakukan

perjalanan dari dan menuju Kota Solo Baru.

“Untuk sekarang, ada angkutan yang melewati Solo Baru. Dari arah

selatan dilayani oleh trayek Sukoharjo-Kartasura. Ada bus-bus tanggung

seperti Wahyu, Damar Sasongko. Dari arah Solo (utara ke selatan) ada

Sriwedari. Selain itu juga ada angkutan pedesaan. Bus tersebut hanya

lewat Solo Baru, artinya Solo Baru berada di tengah, kemudian melewati

Solo Baru.” (Prihantono, Kasubbid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah

Bappeda Kab. Sukoharjo, wawancara pada 18 Desember 2014)

Tidak adanya sistem tansportasi publik yang memadai tersebut kemudian

menjadi salah satu penyebab penduduk Kota Solo Baru mayoritas memilih moda

transportasi pribadi. Hampir seluruh responden penduduk Kota Solo Baru (96%)

memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan kegiatan sehari-

hari. Sementara sisanya hanya sebesar masing-masing 2% yang memilih

menggunakan kendaraan umum maupun gabungan kendaraan umum dan pribadi.

81

Gambar 5.35 Persentase Pemilihan Moda

Transportasi Penduduk Kota Solo Baru


Gambar 5.36 Alasan Pemilihan Moda Trans-

portasi Pribadi Penduduk Kota Solo Baru


Selain karena tidak tersedianya moda transportasi umum yang memadai baik

kuantitas maupun kualitasnya, responden penduduk Kota Solo Baru memilih

kendaraan pribadi untuk keperluan pergerakan sehari-hari karena beberapa alasan.

Alasan yang paling banyak diutarakan oleh responden penduduk Kota Solo Baru

(sebanyak 24,74%) adalah karena menggunakan kendaraan pribadi lebih aman jika

dibandingkan dengan kendaraan umum yang melayani Kota Solo Baru. Responden

juga menyatakan alasan menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan lebih mudah

jika dibanding dengan menggunakan kendaraan umum. Alasan tersebut

dikemukakan oleh 24,23% responden. Dengan jumlah yang tidak terlalu berbeda

jauh, sekitar 20,62% responden memilih kendaraan pribadi karena lebih nyaman.

Sisanya, sebanyak 18,04% responden memilih kendaraan pribadi karena lebih

cepat, dan 12,37% responden memilih karena lebih murah.

5.2.4.5 Ekonomi

Sarana ekonomi merupakan sarana yang mendukung tumbuh dan

berkembangnya perekonomian masyarakat. Adapun elemen dalam unsur ini terdiri

dari sarana berbelanja, sarana menabung dan kredit, serta sarana sumber

penghasilan. Berdasarkan data sekunder, jumlah sarana tersebut di Kota Solo Baru

sendiri adalah sebagai berikut:

82

Tabel 5.19 Jumlah Sarana Perekonomian Kota Solo Baru Tahun 2013

Wilayah

Jumlah Sarana

Pasar Toko Warung Super

market Mall Hotel Bank

Badan

Kredit

Madegondo 0 88 94 0 2 1 10 5

Langenharjo 0 74 66 1 0 0 2 3

Gedangan 0 58 47 0 0 1 0 2

Telukan 1 23 19 0 0 0 1 1

Grogol 1 31 24 1 0 0 1 0

Jumlah 2 274 250 2 2 2 14 11


(i) Hypermarket (ii) Supermarket

(iii) Pasar (iv) Warung

Gambar 5.37 Sarana Berbelanja di Kota Solo Baru


a. Berbelanja

Sarana berbelanja merupakan sarana yang digunakan untuk jual-beli terutama

kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dalam penelitian ini, sarana berbelanja bagi

penduduk yang ada di Kota Solo Baru terdiri dari pasar tradisional, warung,

supermarket dan pusat perbelanjaan (mall).

83

Untuk sarana pasar tradisional, berdasarkan analisis kebutuhan sarana

diketahui bahwa jumlah eksisting pasar yang ada di Kota Solo Baru sudah

mencukupi standar pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.20 Standar Pelayanan Pasar di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386

1 unit Pasar

untuk setiap

30.000

penduduk

0

1 Mencukupi

Langenharjo 7980 0

Gedangan 5445 0

Telukan 354 1

Grogol 139 1

Jumlah 22304 2


Berdasarkan hasil kuisioner, persentase terbesar, yang merupakan mayoritas

responden penduduk Kota Solo Baru yaitu sekitar 63,33%, memilih untuk

menggunakan pasar yang ada di dalam Kota Solo Baru yaitu Pasar Grogol.

Sementara persentase kedua yaitu sekitar 30% merupakan responden penduduk

Kota Solo Baru yang memilih untuk berbelanja di pasar yang ada di luar Kabupaten

Sukoharjo, seperti Pasar Harjodaksino yang terletak di Kota Surakarta dekat dengan

perbatasan Kota Surakarta-Kota Solo Baru.

Gambar 5.38 Persentase Pemilihan Lokasi Pasar Penduduk Kota Solo Baru


Sisanya, hanya sekitar 6,67% responden yang memilih berbelanja di pasar

yang ada di luar Kota Solo Baru tetapi masih di dalam Kabupaten Sukoharjo,

misalnya Pasar Telukan. Responden mayoritas memilih pasar yang ada di dalam

84

Kota Solo Baru karena lebih dekat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal.

Sementara responden yang memilih pasar selain di Kota Solo Baru dikarenakan

pertimbangan harga dan letak pasar yang dipilih dekat dengan tempat berkegiatan

lain seperti tempat bekerja.

Untuk sarana berbelanja yang kedua yaitu warung, berdasarkan analisis

kebutuhan sarana diketahui bahwa jumlah eksisting yang ada di Kota Solo Baru

sudah mencukupi standar pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 5.21 Standar Pelayanan Warung di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan


Warung

untuk setiap

250

penduduk

94 34 Mencukupi







Berdasarkan hasil kuisioner, seluruh responden penduduk Kota Solo Baru

(100%) memilih untuk berbelanja di warung yang berlokasi di dekat rumah (atau

dengan kata lain lokasinya berada di dalam Kota Solo Baru). Hal tersebut

dikarenakan responden memilih warung untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari

terutama kebutuhan harian dalam jumlah yang sedikit, sehingga berbelanja di

warung yang berlokasi dekat dengan rumah dirasakan lebih memudahkan dan lebih

praktis bagi responden.

Sementara untuk sarana berbelanja selanjutnya yaitu supermarket, juga

dilakukan analisis kebutuhan sarana dihitung dari standar sarana berdasarkan

jumlah penduduk. Dari hasil analisis kebutuhan sarana, kemudian diketahui bahwa

jumlah eksisting sarana supermarket yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi

standar pelayanan bagi penduduknya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

85

Tabel 5.22 Standar Pelayanan Supermarket di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan


Supermar-

ket untuk

setiap

30.000

penduduk

0

1 Mencukupi

Langenharjo 7980 1

Gedangan 5445 0

Telukan 354 0

Grogol 139 1

Jumlah 22304 2


Gambar 5.39 Persentase Pemilihan Lokasi Supermarket Penduduk Kota Solo Baru


Responden penduduk Kota Solo Baru sebagian besar (85,54%) memilih

lokasi supermarket yang terletak di Kota Solo Baru, misalnya Carrefour. Hanya

sekitar 12,05% responden yang memilih menggunakan supermarket di luar

Kabupaten Sukoharjo, dan sisanya sekitar 2,41% memilih supermarket yang ada di

kecamatan lain di dalam Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi supermarket ini

didasarkan kepada kemudahan lokasi untuk dijangkau. Mayoritas responden

memilih lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu supermarket

yang terletak di dalam Kota Solo Baru. Sementara responden yang memilih lokasi

supermarket di luar Kota Solo Baru dikarenakan pertimbangan harga serta alasan

kepraktisan (lokasi supermarket dekat dengan tempat berkegiatan lain).

Berdasarkan analisis kebutuhan sarana kemudian diketahui bahwa jumlah

eksisting sarana mall atau pusat perbelanjaan yang ada di Kota Solo Baru sudah

mencukupi standar pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

86

Tabel 5.23 Standar Pelayanan Pusat Perbelanjaan di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386 1 unit pusat

perbelanja-

an untuk

setiap

120.000

penduduk

2

1 Mencukupi

Langenharjo 7980 0

Gedangan 5445 0

Telukan 354 0

Grogol 139 0

Jumlah 22304 2


Gambar 5.40 Persentase Pemilihan Lokasi Pusat Perbelanjaan Penduduk Kota

Solo Baru Sumber: Kuisioner (2015)


(81,33%) memilih untuk berbelanja di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Solo

Baru, seperti Hartono Mall dan The Park. Sisanya sebesar 18,67% responden

memilih pusat perbelanjaan yang ada di luar Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di

Kota Surakarta seperti Solo Square, Solo Grand Mall, dan Solo Paragon Mall. Letak

ketiga pusat perbelanjaan tersebut terbilang cukup dekat dengan Kota Solo Baru.

Tidak ada responden yang memilih pusat perbelanjaan di kecamatan lain di

Kabupaten Sukoharjo, karena memang tidak tersedia pusat perbelanjaan lain di

Kabupaten Sukoharjo selain di Kota Solo Baru.

Perbedaan pemilihan lokasi tersebut disebabkan pertimbangan harga dalam

memilih sarana. Penduduk yang lebih memilih lokasi pusat perbelanjaan yang ada

di Kota Solo Baru seperti The Park dan Hartono Mall disebabkan karena tenant

yang tersedia di pusat perbelanjaan tersebut cukup lengkap dan beragam. Sebagai

87

pusat perbelanjaan yang tergolong baru, keduanya dilengkapi tenant-tenant

multinasional dan internasional yang banyak digemari oleh penduduk kalangan

menengah ke atas. Selain itu lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal juga

dinilai memudahkan. Sementara penduduk yang memilih pusat perbelanjaan di luar

Kota Solo Baru disebabkan karena memilih pusat perbelanjaan yang harganya

relatif terjangkau, misalnya Solo Grand Mall dan Singosaren Plasa yang tergolong

sebagai pusat perbelanjaan dengan segmen kalangan menengah ke bawah. Mereka

tidak mempermasalahkan jarak lokasi sarana dari tempat tinggal, selama pusat

perbelanjaan tersebut terjangkau dari segi biaya.

Gambar 5.41 Persentase Pemilihan Lokasi Berbelanja Penduduk Kota Solo Baru

Sumber: Penulis (2015)

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk sarana

berbelanja, penduduk Kota Solo Baru mayoritas memilih sarana yang berada di

Kota Solo Baru. Pada sarana belanja skala kecil yaitu warung, penduduk cenderung

memilih warung yang dekat dengan tempat tinggal atau dengan kata lain berada di

Kota Solo Baru. Warung yang berada di dekat tempat tinggal dirasa lebih

memudahkan dan lebih praktis mengingat barang yang dibeli hanya berupa

kebutuhan harian dalam jumlah sedikit. Sementara untuk sarana belanja yang lebih

besar (seperti pasar, supermarket dan pusat perbelanjaan), pemilihan lokasi sarana

tidak bergantung kedekatan lokasi dengan tempat tinggal. Pemilihan lebih

cenderung dipengaruhi oleh kepraktisan, yaitu tempat belanja yang dekat dengan

tempat tinggal (berada di dalam Kota Solo Baru) dan pertimbangan harga.

88

b. Menabung dan Kredit

i. Menabung

Sarana menabung merupakan sarana ekonomi yang digunakan untuk

menyimpan alokasi penghasilan atau harta yang dimiliki saat ini untuk tujuan masa

depan atau untuk melakukan transaksi usaha. Sarana menabung yang digunakan

penduduk Kota Solo Baru adalah sarana menabung modern berupa bank baik bank

multinasional maupun bank daerah.

Untuk sarana menabung, berdasarkan analisis kebutuhan sarana diketahui

bahwa jumlah eksisting bank yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi standar

pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.24 Standar Pelayanan Bank di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Jumlah

Sarana

Ideal

Keterangan

Madegondo 8386 1 unit kantor

cabang

pembantu

untuk min

30.000

penduduk

10

1 Mencukupi

Langenharjo 7980 2

Gedangan 5445 0

Telukan 354 1

Grogol 139 1

Jumlah 22304 14


Gambar 5.42 Sarana Menabung dan Kredit di Kota Solo Baru


Berdasarkan hasil kuisioner, diketahui bahwa responden penduduk Kota Solo

Baru paling banyak (44,4%) memilih untuk menabung di bank yang ada di luar

Kabupaten Sukoharjo. Sementara terdapat 34,72% responden yang memilih

menggunakan bank yang terletak di Kota Solo Baru. Sisanya sebanyak 20,83%

89

memilih bank yang terletak di kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo. Perbedaan

pemilihan lokasi menabung yang cukup beragam ini disebabkan karena adanya

faktor kepercayaan dan historis. Responden cenderung memilih lokasi menabung

berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan, namun ada pula yang memilih bank yang

berafiliasi dengan kantor tempat responden tersebut bekerja.

Gambar 5.43 Persentase Pemilihan Lokasi Menabung Penduduk Kota Solo Baru


ii. Kredit

Sarana kredit merupakan sarana ekonomi yang digunakan untuk melakukan

pembelian atau pinjaman dengan pembayaran yang ditangguhkan dalam suatu

jangka waktu yang disepakati. Sarana kredit yang tersedia di Kota Solo Baru terdiri

dari badan perkreditan baik milik negeri maupun swasta, serta penyedia layanan

kredit lain. Untuk sarana kredit yang ada di Kota Solo Baru, berdasarkan hasil

analisis kebutuhan sarana yang telah dilakukan kemudian diketahui bahwa jumlah

eksisting yang ada udah mencukupi standar pelayanan penduduknya. Hal tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.25 Standar Pelayanan Badan Kredit di Kota Solo Baru

Wilayah Jumlah

Penduduk Standar

Jumlah

Sarana

Eksisting

Keterangan

Madegondo 8386 Tersedia

lembaga

keuangan non

bank yang

dapat diakses

dengan mudah

5

Mencukupi

Langenharjo 7980 3

Gedangan 5445 2

Telukan 354 1

Grogol 139 0

Jumlah 22304 11

Sumber: Analisis (2015)

90

Berdasarkan hasil kuisioner, responden penduduk Kota Solo Baru paling

banyak memilih lokasi sarana kredit yang ada di kecamatan lain di Kabupaten

Sukoharjo yaitu sekitar 41,67% responden. Untuk responden yang memilih lokasi

sarana kredit di Kota Solo Baru berjumlah sekitar 38,89% dan responden yang

memilih lokasi sarana kredit di kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo berjumlah

sebanyak 19,44%. Pemilihan lokasi sarana kredit penduduk Kota Solo Baru

cenderung beragam. Penduduk Kota Solo Baru memilih lokasi sarana kredit

berdasarkan faktor kepercayaan dan faktor ekonomi, yaitu sarana yang dapat

memberikan kredit secara terpercaya dan dengan bunga yang paling rendah.

Gambar 5.44 Persentase Pemilihan Lokasi Kredit Penduduk Kota Solo Baru


c. Sumber Penghasilan

Berdasarkan hasil kuisioner, responden penduduk Kota Solo Baru

menyatakan bahwa sumber penghasilan mereka seluruhnya berasal dari gaji yang

diterima dari tempat bekerja mereka masing-masing. Persentase terbesar yaitu

sekitar 40,4% responden penghasilannya bersumber dari luar Kabupaten

Sukoharjo, seperti Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Persentase kedua yaitu

sekitar 35,35% responden penghasilannya bersumber dari luar Kota Solo Baru,

tetapi masih berada di Kabupaten Sukoharjo, kebanyakan dari Kecamatan

Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura. Persentase terkecil yaitu sekitar 24,24%

responden penghasilannya bersumber dari dalam Kota Solo Baru sendiri.

91

Gambar 5.45 Persentase Sumber Penghasilan Penduduk Kota Solo Baru


Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah

eksisting sarana ekonomi yang ada di Kota Solo Baru sudah mencukupi standar

pelayanan. Sementara untuk pemilihan lokasi, mayoritas responden penduduk Kota

Solo Baru (59,37%) memilih sarana ekonomi yang ada di Kota Solo Baru, dengan

persentase terbesar disumbang oleh pemilihan lokasi berbelanja. Persentase

selanjutnya yaitu sebesar 26,86% responden memilih menggunakan sarana

ekonomi yang ada di luar Kabupaten Sukoharjo. Sisanya, sebesar 13,77%

responden memilih sarana yang ada di kecamatan lain dalam Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 5.46 Persentase Pemilihan Lokasi Sarana Ekonomi Penduduk Kota Solo Baru


Selain itu, terdapat kecenderungan yang berbeda masing-masing pada unsur

perekonomian yang digunakan oleh penduduk Kota Solo Baru. Untuk kegiatan

menabung dan sumber penghasilan, penduduk Kota Solo Baru mayoritas memilih

sarana yang ada di luar Kabupaten Sukoharjo yaitu di Kota Surakarta. Untuk

berbelanja, mayoritas memilih sarana yang ada di Kota Solo Baru. Sementara untuk

92

kredit, mayoritas memilih sarana yang ada di kecamatan lain di Kabupaten

Sukoharjo. Pemilihan sarana perekonomian tersebut sebagian besar dipengaruhi

oleh kenyamanan, baik dari segi lokasi (dekat dengan tempat tinggal, tempat

bekerja atau berkegiatan lain), kebiasaan (historis) dan kesesuaian harga.

Secara keseluruhan, penyediaan fasilitas pelayanan berupa wisma,

penyempurna, suka, marga dan ekonomi sudah cukup memenuhi standar pelayanan

sesuai jumlah penduduk Kota Solo Baru. Dari segi pemanfaatannya juga sudah

cukup baik. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.43, mayoritas responden

penduduk Kota Solo Baru yaitu sebesar 65,60% responden telah memanfaatkan

fasilitas pelayanan yang ada di dalam Kota Solo Baru, atau dengan kata lain hanya

34,40% penduduk yang masih menggunakan fasilitas pelayanan di luar Kota Solo

Baru (diagram b. pada Gambar 5.43).

a. b.

Gambar 5.47 Persentase Pemilihan Lokasi Fasilitas Pelayanan Penduduk Kota Solo Baru Sumber: Kuisioner (2015)

5.2.5. Lokasi Kota Solo Baru

5.2.5.1 Jarak Kota Solo Baru ke Kota/Wilayah Lain

Kota Solo Baru berada di bagian utara Kabupaten Sukoharjo, yaitu di

Kecamatan Grogol yang berbatasan langsung dengan bagian selatan Kota

Surakarta. Kota Solo Baru terletak lebih dekat dengan Kota Surakarta daripada

dengan pusat Kabupaten Sukoharjo sendiri, yaitu sekitar 5 kilometer dari pusat

pemerintahan Kota Surakarta (dapat ditempuh selama sekitar 10 menit berkendara)

dan terletak sekitar 9 kilometer atau sekitar 20 menit perjalanan dari pusat

pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

93

(i) Kota Solo Baru-Pusat Pemerintahan

Kota Surakarta

(ii) Kota Solo Baru-Pusat Pemerintahan

Kabupaten Sukoharjo

Gambar 5.48 Perbandingan Jarak Kota Solo Baru dengan Pusat Pemerintahan Kota

Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Google Maps (2015)

Lokasi Kota Solo Baru saat ini sangat potensial untuk meningkatkan

ketergantungan, khususnya kepada Kota Surakarta. Jaraknya yang sangat dekat

dengan kota besar lain, bahkan berbatasan langsung. Akibatnya, tingkat

aksesibilitas antara Kota Solo Baru dan Kota Surakarta cukup tinggi, yang

menyebabkan penduduk Kota Solo Baru mudah untuk melakukan pergerakan ke

Kota Surakarta. Hal tersebut juga ditegaskan sebagai berikut:

“Ditinjau dari sistem perwilayahan yang lebih luas, Kawasan Solo Baru

merupakan satu juluran pelebaran wilayah yang mengikat diri pada titik

simpul besar Kota Surakarta. Oleh karena itu dalam konstelasi wilayah,

keberadaan Kawasan Solo Baru akan banyak dipengaruhi oleh Kota

Surakarta sebagai induknya. Sehingga dapat dipahami bahwa

kebijaksanaan pengembangan tata ruang Kawasan Solo Baru banyak

dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di tingkat makro, khususnya Kota Surakarta serta Kabupaten Sukoharjo.” (Bappeda, 2003: II-6)

Namun, PT. Pondok Solo Permai selaku pengembang sendiri menyatakan

bahwa pemilihan lokasi Kota Solo Baru dirasa memiliki beberapa nilai lebih. Nilai

lebih yang pertama adalah dilihat dari kedekatannya dengan Kota Surakarta. Kota

Surakarta sebagai kota besar dinilai tidak mungkin untuk dikembangkan lagi karena

94

keterbatasan wilayah. Apabila terjadi ledakan perkotaan seperti pertambahan

penduduk, industri, perdagangan dan lain sebagainya, Kota Surakarta tidak akan

mampu menampung. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya limpahan beban ke

wilayah lain. Lokasi Kota Solo Baru yang berada dekat dengan Kota Surakarta

dianggap potensial untuk digunakan sebagai bentuk promosi dan branding dalam

menjual Kota Solo Baru kepada konsumen. Jarak tempuh yang singkat dari Kota

Surakarta, dengan fasilitas-fasilitas baru dan lingkungan yang lebih tertata

ditekankan sebagai aspek kompetitif Kota Solo Baru sebagai alternatif penampung

limpahan beban Kota Surakarta (Kartiko dkk, 1998).

Gambar 5.49 Letak Kota Solo Baru dalam Konstelasi Wilayah Solo Raya

Sumber: Kelompok Sukoharjo 1 Studi Perencanaan PWK (2014), diolah

Dari sisi konstelasi kewilayahan, lokasi Kota Solo Baru yang terletak di jalur

tembus Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri dinilai strategis. Lokasi tersebut dianggap

dapat menjadikan Kota Solo Baru sebagai wilayah perlintasan kegiatan dan pusat

95

penghubung antar daerah, yaitu antara Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan

Kabupaten Wonogiri. Kota Solo juga berada pada jalur Solo Baru-Baki-Daleman-

Pakis, yaitu jalur alternatif utama menuju Kota Surakarta dari arah Klaten ataupun

Delanggu (Bappeda, 2003).

Selain itu, lokasi Kota Solo Baru yang relatif jauh dari ibukota provinsi dan

kota metropolitan lebih kecil kemungkinan Kota Solo Baru untuk mengalami

permasalahan kompleks yang biasanya dialami oleh kota satelit dari kota

metropolitan, seperti ledakan penduduk, industri dan perdagangan. Permasalahan

yang mungkin dialami oleh Kota Solo Baru berdasarkan lokasinya relatif lebih

ringan dan dapat diprediksi (Ernawati, 2003).

5.2.5.2 Pembatas Kota Solo Baru dengan Kota Lain

Untuk batas wilayah, Kota Solo Baru tidak memiliki batas wilayah secara

fisik baik dengan bagian wilayah lain di Kabupaten Sukoharjo maupun dengan Kota

Surakarta. Antara wilayah Kota Surakarta dan Kecamatan Grogol sendiri tidak ada

pembatas berupa jalur hijau maupun wilayah bukan kota, hanya saja terdapat

signage bertuliskan ‘Kabupaten Sukoharjo’ pada kawasan perbatasan antara

Kecamatan Grogol dengan Kota Surakarta yang menandakan telah memasuki

wilayah perbatasan antara Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Selebihnya

batas wilayah terasa dari tampak visual ketika memasuki kawasan Kota Solo Baru

terutama ketika melewati ruas jalan utama yaitu Jalan Ir. Soekarno. Kota Solo Baru

secara visual lebih rapi dan tertata dengan jalan yang lebih lebar dan median jalan

yang ditata menjadi taman dengan jalur pedestrian dan tempat duduk.

“Memang berbatasan langsung dengan Solo. (Bagian) Kota Solo (yang

berbatasan langsung) juga pusat ritel, jadi terus menyambung. Jadi ritel-

ritel dari Soyudan itu, lalu ada transisi sedikit, lalu CBD.” (Nike, Kasi

Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk unsur lokasi, Kota Solo

Baru berjarak sangat dekat dengan Kota Surakarta karena berbatasan langsung

dengan bagian selatan Kota Surakarta. Selain jaraknya yang sangat dekat, Kota Solo

Baru dan Kota Surakarta juga tidak dibatasi dengan jalur hijau ataupun wilayah

96

bukan kota, hanya terdapat signage yang menandakan telah memasuki wilayah

Kota Solo Baru. Dengan kata lain, antara Kota Solo Baru dan Kota Surakarta tidak

memiliki batas yang jelas.

Gambar 5.50 Pembatas antara Kota Solo Baru dengan Kota Surakarta


Berdasarkan analisis terkait aspek penyediaan dan pemanfaatan unsur

perkotaan yang telah dilakukan baik pada unsur internal maupun unsur eksternal

Kota Solo Baru, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa Kota Solo Baru

telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana setara kota. Namun beberapa sarana

dan prasarana masih belum memadai dari aspek penyediaan dan ‘menarik’ sehingga

kurang dimanfaatkan penduduknya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa Kota Solo Baru telah memiliki modal fisik untuk menjadi kota

mandiri.

Selain itu, secara keseluruhan aspek penyediaan dan pemanfaatan unsur

perkotaan Kota Solo Baru dapat diringkas sebagai berikut:

97

Tabel 5.26 Hasil Analisis Aspek Penyediaan dan Pemanfaatan Unsur Kota Solo Baru

Variabel Sub-

variabel Penyediaan Pemanfaatan

Tujuan Pembangunan

Kota Solo Baru

Tujuan pembangunan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase inisiasi

perumahan dan fase pengembangan kota baru. Dari kedua fase tersebut

motif pengembangan Kota Solo Baru terlihat banyak dipengaruhi oleh keberadaan Kota Surakarta.

Jumlah Penduduk Kota

Solo Baru

Jumlah penduduk Kota Solo Baru hingga semester kedua tahun 2014 berjumlah sekitar 22.304 jiwa

Ketergantungan Pekerjaan

Penduduk Kota Solo Baru

ke Kota Induk/Kota Lain

Belum mencukupi (lapangan

kerja yang tersedia baru mema-

dai untuk 65% usia produktif)

Hanya 24,4% penduduk yang beker-

ja di Kota Solo Baru, mayoritas di luar Kabupaten Sukoharjo (40,4%)

Ketergantung-

an Fasilitas Pe-

layanan Pen-

duduk Kota

Solo Baru ke

Kota Induk/

Kota Lain

Wisma Sudah diakomodasi dalam awal

pengembangan dengan pendekat-

an tanpa gusur dan menyatukan

perumahan dan perkampungan.

Tetapi saat ini penyediaan kelas

hunian pada perumahan di Kota

Solo Baru menyesuaikan pada

lokasi perumahan menimbul-kan segregasi.

Terdapat banyak rumah yang tidak

dihuni oleh pemiliknya, kebanyakan

merupakan rumah dengan klasifikasi menengah atas

Penyem-

purna

Sudah mencukupi berdasarkan

standar pelayanan, hanya saja

untuk sarana pendidikan masih

belum mencukupi

Mayoritas penduduk (71,29%)

menggunakan sarana yang ada di

Kota Solo Baru: Pendidikan

(62,77%), Kesehatan (64,66%), Peribadatan (87%)

Suka Sudah mencukupi berdasarkan

standar pelayanan

69,67% penduduk menggunakan sarana yang ada di Kota Solo Baru

Marga Belum tersedia transportasi

umum yang memadai

96% penduduk Kota Solo Baru menggunakan kendaraan pribadi

Ekonomi Sudah mencukupi berdasarkan

standar pelayanan

Mayoritas penduduk Kota Solo

Baru mengeluarkan uang dengan

berbelanja (84,32%) di Kota Solo

Baru. Sementara dan melakukan

untuk kegiatan kredit (41,67%) di

Kabupaten Sukoharjo. Tetapi, pen-

duduk Kota Solo Baru cenderung

memperoleh pendapatan (40%) dan

menabung (44,4%) di luar kota Solo Baru.

Lokasi

Jarak Jarak Kota Solo Baru ke pusat pemerintahan Kota Surakarta relatif lebih dekat dibandingkan ke pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo

Pembatas Tidak tersedia pembatas baik berupa jalur hijau maupun kawasan non perkotaan antara Kota Solo Baru dan Kota Surakarta


98

Dari penjabaran unsur-unsur internal dan eksternal Kota Solo Baru tersebut,

selanjutnya unsur-unsur tersebut dapat dibentuk menjadi tiga kelompok. Kelompok

pertama, yaitu kelompok yang sudah baik karena mencukupi ketersediaannya

berdasarkan standar pelayanan dan juga sudah dimanfaatkan oleh mayoritas

responden penduduk Kota Solo Baru, terdiri dari unsur penyempurna (sarana

pendidikan, kesehatan dan peribadatan) serta unsur suka (sarana rekreasi, hobi dan

olahraga). Keduanya dinilai sudah cukup baik dalam aspek penyediaan dan

pemanfaatannya unsur penyempurna.

Sementara kelompok selanjutnya merupakan kelompok yang sudah cukup

baik, tetapi masih belum memadai pada salah satu aspek penyediaan atau

pemanfaatannya. Unsur Kota Solo Baru yang masuk pada kelompok ini adalah

unsur tujuan pembangunan, unsur wisma, serta unsur ekonomi. Tujuan

pembangunan Kota Solo Baru dapat diintervensi dengan menyusun tujuan jangka

panjang sehingga dapat mewadahi dan menjadi pedoman perencanaan

pembangunan Kota Solo Baru ke depan. Unsur wisma juga perlu diintervensi untuk

memastikan bahwa penyediaan hunian yang berimbang dan beragam terutama

hunian untuk kelas sederhana. Sementara untuk unsur ekonomi, walaupun

penyediaannya sudah mencukupi berdasarkan hasil perhitungan standar pelayanan

tetapi pemanfaatannya masih belum optimal karena masih terdapat kecenderungan

untuk memilih lokasi sarana ekonomi (yaitu lokasi menabung dan sumber

pendapatan) di luar dari Kota Solo Baru.

Sisanya merupakan kelompok unsur yang kurang baik dalam artian belum

memenuhi baik penyediaan maupun pemanfaatannya. Kelompok ini terdiri dari

unsur karya, marga dan lokasi. Jumlah lapangan kerja yang tersedia saat ini masih

belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif Kota

Solo Baru. Selain itu dari jumlah lapangan kerja yang tersedia, hanya seperempat

dari keseluruhan responden yang bekerja di dalam Kota Solo Baru. Untuk unsur

marga, belum tersedia moda transportasi umum yang memadai untuk melakukan

mobilisasi baik di dalam Kota Solo Baru maupun dari dan menuju Kota Solo Baru,

baik kualitas maupun kuantitasnya. Minimnya ketersediaan moda transportasi

umum tersebut menyebabkan hampir seluruh responden Kota Solo Baru memilih

99

untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sementara untuk unsur lokasi, Kota Solo

Baru hampir tidak berbatas dengan Kota Surakarta. Letaknya pun cenderung lebih

dekat ke pusat Kota Surakarta dibanding ke pusat Kabupaten Sukoharjo.

Pengelompokan unsur-unsur ini dapat dijadikan sebagai referensi kasar

dalam menentukan prioritas penanganan dalam pengembangan Kota Solo Baru ke

depannya.

Gambar 5.51 Pengelompokan Unsur Kota Solo Baru Berdasarkan Aspek

Penyediaan dan Pemanfaatannya Sumber: Analisis Penulis (2015)

5.2.6. Kecenderungan Pemilihan Lokasi Sarana Penduduk Kota Solo Baru

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, secara keseluruhan dapat dilihat

bahwa responden penduduk Kota Solo Baru lebih memilih untuk menggunakan

sarana yang ada di Kota Solo Baru. Persentase pemilihan lokasi sarana untuk

berkegiatan sehari-hari dari responden penduduk Kota Solo Baru yaitu:

100

Gambar 5.52 Persentase Pemilihan Lokasi Berkegiatan Penduduk Kota Solo Baru


Hasil kuisioner yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden penduduk Kota Solo Baru (61,86%) memilih untuk

bekegiatan di dalam Kota Solo Baru. Sebanyak 23,63% responden memilih untuk

berkegiatan di luar Kabupaten Sukoharjo (terutama di Kota Surakarta) dan sisanya

sekitar 14,51% responden memilih kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo, atau

dengan kata lain totalnya adalah sekitar 38,14% responden yang memilih

berkegiatan di luar Kota Solo Baru. Sementara apabila dilihat dari masing-masing

unsur kegiatan, mayoritas kegiatan dilakukan oleh responden di sarana yang

terletak di Kota Solo Baru. Sisanya, dilakukan di sarana yang terletak di luar

Kabupaten Sukoharjo. Tidak ada kegiatan yang mayoritas penduduknya memilih

sarana yang terletak di kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo.

Dari analisis kecenderungan lokasi unsur-unsur Kota Solo Baru tersebut,

kemudian masing-masing unsur dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat

ketergantungannya terhadap wilayah lain selain Kota Solo Baru. Kelompok

pertama yaitu unsur-unsur yang memiliki ketergantungan rendah terhadap wilayah

lain. Kelompok ini terdiri dari unsur-unsur yang mayoritas digunakan responden di

dalam Kota Solo Baru, yaitu unsur penyempurna, suka dan berbelanja (dari unsur

ekonomi). Kelompok ini dapat dianggap sebagai kelompok dengan prioritas

penanganan paling rendah dibanding dengan kelompok lainnya.

Selanjutnya merupakan kelompok dengan ketergantungan sedang terhadap

wilayah selain Kota Solo Baru. Kelompok ini hanya terdiri dari sarana kredit, yang

mayoritas digunakan responden di kecamatan lain dalam Kabupaten Sukoharjo.

101

Kelompok ini merupakan kelompok dengan prioritas penanganan menengah jika

dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Sementara kelompok terakhir terdiri dari unsur yang digunakan oleh

mayoritas responden di luar Kabupaten Sukoharjo, terutama Kota Surakarta. Yang

masuk dalam kelompok ini yaitu unsur karya, menabung dan sumber penghasilan.

Kelompok ini dapat dikatakan sebagai kelompok dengan tingkat ketergantungan

tinggi terhadap wilayah lain selain Kota Solo Baru.

Gambar 5.53 Pengelompokan Unsur Kota Solo Baru Berdasarkan Ketergantungan

dengan Wilayah Lain Sumber: Analisis Penulis (2015)

Berdasarkan pengelompokan unsur pada Gambar 5.50 dan 5.52 maka dapat

dianalisis lebih lanjut untuk mengelompokkan unsur Kota Solo Baru berdasarkan

prioritas penanganannya. Pengelompokan unsur Kota Solo Baru berdasarkan

prioritas penangan ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk

memaksimalkan pengembangan Kota Solo Baru, baik secara umum maupun

pengembangan untuk mengurangi ketergantungan dengan wilayah lain terutama

Kota Surakarta. Pengelompokan unsur berdasarkan prioritas penanganan tersebut

adalah sebagai berikut:

102

Gambar 5.54 Pengelompokan Unsur Kota Solo Baru Berdasarkan Prioritas

Penanganan Sumber: Analisis Penulis (2015)

5.2.7. Ketergantungan Kota Solo Baru terhadap Wilayah Lain

Seperti yang sudah disampaikan pada bab tinjauan pustaka sebelumnya,

Sujarto (2004) menyatakan bahwa secara umum, terdapat beberapa batasan pada

konsepsi perencanaan kota baru mandiri dan kota baru penunjang (satelit) yang

terdiri atas jumlah penduduk, persentase ketergantungan pekerjaan ke kota

induk/kota lain, persentase ketergantungan fasilitas pelayanan ke kota induk/kota

lain, dan jarak fisik ke kota induk/kota lain. Batasan tersebut disusun berdasarkan

pengembangan kota baru di berbagai negara yaitu Garden City (Inggris), kota-kota

baru di India, serta kota-kota baru di Inggris.

Pada penelitian ini, dilakukan komparasi antara hasil analisis temuan

lapangan Kota Solo Baru dengan batasan konsepsi perencanaan kota baru mandiri

dan kota baru penunjang (satelit) yang dikembangkan di India seperti dikemukakan

oleh Sundaram dalam Sujarto (2004) pada tabel 2.6. Komparasi dilakukan pada

konsepsi kota baru di India, mengingat hingga saat ini belum terdapat model kota

baru di Indonesia yang bisa dikatakan sepenuhnya mandiri (Sujarto, 1995; Firman

dalam Diningrat 2013). Selain itu India juga memiliki kesamaan sebagai negara

103

dengan kategori berkembang seperti Indonesia, sehingga konsepsi kota baru di

India dirasa lebih sesuai untuk digunakan. Komparasi tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 5.27 Komparasi Teoretis Aspek Kota Baru pada Kota Solo Baru

Aspek Kota

Baru

Konsepsi Kota Baru India (Sundaram dalam

Sujarto, 2004; Sujarto, 1995) Kota Solo Baru

(Analisis, 2015) Penunjang Mandiri

Tujuan

Pembangunan Untuk memecahkan

masalah perumahan di

kota induk

Untuk menyebarkan

penduduk kota

Untuk membangun pe-

rumahan khusus (seper-

ti perumahan mewah)

Arahan pengembangan

kota induk

Untuk menempatkan

kegiatan fungsional ko-

ta yang khusus (seperti

kampus, resort)

Sebagai pusat peme-

rintahan suatu daerah

baru

Sebagai usaha me-

ngembangkan suatu

pusat pertumbuhan

baru bagi wilayah

baru atau wilayah

terbelakang

Meningkatkan fungsi

dan peranan kota

kecil yang sudah ada

Pusat permukiman, in-

dustri dan pelayanan

Simpul jaringan kolek-

si, distribusi dan trans-

portasi baik lokal mau-

pun regional

Pendukung pertum-

buhan dan perkem-

bangan daerah seki-

tarnya

Penyangga perkem-

bangan Kota Sura-

karta

Jumlah

Penduduk 15.000-40.000 jiwa 40.000-100.000 jiwa 22.304 jiwa

Ketergantung-

an pekerjaan

ke kota induk/

kota lain

75% 15% 75,76%

Ketergantung-

an fasilitas pe-

layanan ke ko-

ta induk/ kota

lain

75% 10% 34,40%

Jarak fisik dan

pembatas de-

ngan kota in-

duk/kota lain

8-20 km, dibatasi oleh

jalur hijau

60 km, dibatasi oleh

jalur hijau dan/atau

wilayah bukan kota

5 km, tidak ada pembatas


Hasil komparasi menunjukkan bahwa terdapat tujuan pembangunan Kota

Solo Baru yang mencerminkan tujuan pembangunan kota satelit, yaitu Kota Solo

Baru sebagai penyangga perkembangan Kota Surakarta. Sementara tujuan

pembangunan Kota Solo Baru yang lain mencerminkan tujuan pembangunan kota

mandiri yaitu sebagai usaha pengembangan pusat pertumbuhan baru bagi suatu

wilayah terbelakang serta meningkatkan fungsi dan peranan kota kecil yang telah

ada.

104

Sementara, jumlah penduduk Kota Solo Baru saat ini masih termasuk dalam

konsep kota penunjang atau satelit, walaupun memang sangat sulit untuk

menentukan batas besaran jumlah penduduk paling ideal dalam sebuah kota baru

(Sujarto, 2004). Berdasarkan konsepsi kota baru, maka jumlah penduduk di Kota

Solo Baru perlu ditingkatkan hingga minimal 40 ribu jiwa, atas dasar optimalisasi

lahan dan efisiensi pengoperasian baik dalam daya layan maupun biaya operasional

fasilitas pelayanan (Sundaram dalam Sujarto, 2004).

Selain itu, Kota Solo Baru masih memiliki ketergantungan pekerjaan yang

sangat tinggi (75,76%) ke kota lain, terutama pada kota besar lain yaitu Kota

Surakarta. Ketergantungan penduduk Kota Solo Baru pada lapangan kerja di kota

lain tersebut masih termasuk dalam konsep kota penunjang. Dengan mengurangi

ketergantungan pekerjaan dan menyeimbangkan antara ketersediaan lapangan

pekerjaan dan tempat tinggal, maka juga akan mengurangi derajat ketergantungan

kota baru (Golany, 1976; Pakzad dkk, 2007).

Selain ketergantungan pekerjaan, penduduk Kota Solo Baru juga memiliki

ketergantungan yang cukup tinggi pada fasilitas pelayanan kota lain (34,41%).

Apabila dibandingkan dengan aspek lain, angka ketergantungan penduduk Kota

Solo Baru akan fasilitas pelayanan kota lain tidak terlalu besar. Lee dan Ahn (2005)

menyatakan bahwa ketergantungan penduduk suatu kota pada fasilitas pelayanan

kota lain juga turut mempengaruhi ketergantungan kota tersebut walaupun tidak

sesignifikan pengaruh dari ketergantungan pekerjaan.

Sementara untuk jarak fisik ke kota induk atau kota lain, Kota Solo Baru

berdasarkan analisis yang sudah dilakukan masih termasuk dalam konsep kota

penunjang karena berjarak hanya sekitar 5 kilometer dari pusat pemerintahan Kota

Surakarta. Jarak kota yang terlalu dekat dengan kota lainnya dapat meningkatkan

mobilitas ulang alik (commuting) yang membatasi perkembangan kota (Mengyi,

2011) sehingga meningkatkan ketergantungan kota tersebut dengan kota lainnya

(Golany, 1976; Sujarto, 2004). Selain itu, antara Kota Solo Baru dan kota di

sekitarnya seperti Kota Surakarta juga tidak dipisah dengan jalur hijau maupun

wilayah bukan kota. Pembatas hanya berupa signage saja. Walaupun pembatas

dapat diusahakan untuk dibuat, tetapi jarak tentunya tidak dapat diubah sehingga

105

dapat disimpulkan secara teori Kota Solo Baru tidak dapat terlepas dari Kota

Surakarta.

Secara keseluruhan, hasil komparasi menunjukkan bahwa dari keseluruhan

aspek kota baru, Kota Solo Baru masih termasuk konsepsi kota satelit atau kota

penunjang atau kota satelit. Hasil komparasi juga menunjukkan bahwa Kota Solo

Baru masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap kota lain terutama

Kota Surakarta, yang dipengaruhi kedekatan lokasi Kota Solo Baru dengan Kota

Surakarta.

5.3. Isu Kemandirian Kota dan Pengembangan Kota Solo Baru

5.3.1. Upaya dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkait Isu Kemandirian

Berdasarkan pemberitaan, terdapat isu wacana pembuatan perda khusus Kota

Solo Baru sebagai kota mandiri. Isu tersebut tentunya sangat kontras dengan

kondisi Kota Solo Baru saat ini yang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap

Kota Surakarta. Ketergantungan tersebut tentunya akan menghambat

pengembangan Kota Solo Baru apabila diarahkan menjadi kota mandiri.

Menanggapi isu tersebut, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sukoharjo selaku pihak pemerintah daerah yang diwawancarai pada penelitian ini

menyatakan bahwa belum ada pembahasan terkait perumusan perda khusus untuk

mengatur Kota Solo Baru menjadi kota mandiri. Dari wawancara yang dilakukan,

lebih tersirat keinginan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kualitas

fisik Kota Solo Baru dalam rangka menarik investor, yang diimplementasikan

melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2019. Hal tersebut

disampaikan melalui pernyataan berikut:

“Perda tersebut mungkin saat ini bukan dalam artian kota baru mandiri

(secara luas). Sekarang yang ada hanya perda RTBL, mengatur signage

reklame. Kami mencoba mengatur lokasinya, bentuknya. Apabila orang

menginvestasi dari baliho sampai spanduk dan videotron, sudah ada

aturannya.” (Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo,

wawancara pada 23 Desember 2014)

Kota Solo Baru dinilai sudah memiliki modal yang cukup baik untuk menarik

investor. Modal tersebut menurut pemerintah dapat menarik investor lebih

106

maksimal apabila dikemas dengan tampilan yang menarik. Oleh karena itu, dengan

meningkatkan kualitas fisik Kota Solo Baru melalui penataan lingkungan

diharapkan akan meningkatkan daya jual Kota Solo Baru kepada investor. Alasan

tersebut disampaikan melalui pernyataan berikut:

“Menurut Pak Wardoyo (Bupati Sukoharjo), sebetulnya Solo Baru itu

akan ‘dijual’. Dijual itu maksudnya apabila kotanya bagus, kawasannya

tertata, orang yang hendak invest reklame yang mau dibidik itu bisa dijual

lebih mahal. Perda ini kelihatannya mengenai itu. Beliau waktu itu

mengemukakan visinya. Solo Baru itu sudah bagus, tinggal dipoles saja.

Nanti jika dipasang reklame (pajaknya) bisa mahal. Jadi nilai investasi

yang dikeluarkan itu bisa kembali.” (Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

Senada dengan pernyataan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sukoharjo tersebut, Bappeda Kabupaten Sukoharjo juga menyatakan bahwa

peningkatan kualitas fisik Kota Solo Baru juga dapat meningkatkan pemasukan

bagi Kabupaten Sukoharjo. Dengan naiknya pemasukan daerah, diharapkan dapat

menutup biaya pembangunan yang telah dikeluarkan, serta kemudian dapat

dipergunakan secara kontinu untuk membangun Kota Solo Baru. Hal tersebut

disampaikan melalui pernyataan berikut:

“...Kita harapkan dengan memasang iklan di sana, akan ada peningkatan

PAD. Diharapkan dengan semakin tertatanya lingkungan, pemasukan

iklan semakin besar maka akan semakin cepat BEP sehingga bisa menutup

biaya pembangunan. Katakanlah sekarang anggaran yang tertelan cukup

besar, tetapi nanti ke depan dengan semakin berkembangnya lingkungan

di sana (Solo Baru) diharapkan bisa impas.” (Prihantono, Kasubbid Tata

Ruang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Sukoharjo, wawancara pada 18 Desember 2014)

Saat ini, peningkatan kualitas fisik yang direncanakan dalam RTBL Kawasan

Perkotaan Kecamatan Grogol sudah sebagian diimplementasikan. Mengingat tahun

2015 ini adalah tahun awal pelaksanaan RTBL maka baru beberapa aspek saja yang

telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Solo Baru untuk meningkatkan peran dan

fungsi Kota Solo Baru, yaitu perbaikan jalan, trotoar dan pemasangan signage

sebagai identitas kota. Hal tersebut sesuai petikan wawancara di bawah ini:

107

“Jika melewati Solo Baru, (dapat dilihat) trotoarnya baru dibenahi.

Diberi taman, signage. Dulu akhir 2013 itu jalannya di hotmix semua.

Perencanaannya mulai (disusun) 2013. 2015 ini sudah direalisasikan.”

(Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

Gambar 5.55 Hasil Perbaikan Trotoar dan Taman di Jalan Protokol Kota Solo Baru


Sementara untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2016-2019, Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo masih akan memfokuskan pada peningkatan kualitas

infrastruktur terutama pada pusat Kota Solo Baru yang nantinya akan menjadi pusat

CBD. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sukoharjo, sebagai berikut:

“Dari segi infrastruktur, sudah mulai kami perbaiki, kami tata, kami

lakukan studi lalu disusun DED nya. Kemarin ruas jalan utama, tahun ini

kami rencanakan untuk gang-gangnya. Jadi fokusnya masih peningkatan

infrastruktur.” (Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab.

Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

Rencananya akan tersedia beberapa fasilitas pelayanan (penyempurna, suka

dan ekonomi) baru di Kota Solo Baru seperti rumah sakit internasional, sarana

pendidikan, pusat niaga, apartemen dan lain sebagainya. Sementara untuk jangka

panjang, Kota Solo Baru direncanakan akan menjadi sebuah pusat pelayanan dan

CBD, dengan mimpi menjadi CBD terbesar se-Jawa Tengah. Arahan

pengembangan Kota Solo Baru tersebut tercantum pada Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031, rancangan Rencana

Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 2012-

2032 serta dokumen-dokumen perencanaan lain yang menyebutkan bahwa Kota

108

Solo Baru dikembangkan sebagai pusat pelayanan dan wilayah prioritas sektor

ekonomi, seperti pada kutipan-kutipan berikut:

“Kawasan perkotaan Kecamatan Grogol merupakan salah satu kawasan

strategis Kabupaten Sukoharjo yang dikembangkan untuk kepentingan

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Kecamatan Grogol juga dikembangkan

sebagai pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat perdagangan

dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman perkotaan.” (Bappeda Kabupaten Sukoharjo, 2011: IV-36)

“Kawasan pusat kota Kecamatan Grogol (Central Bisnis Distrik)

dikembangkan menjadi kawasan kegiatan perdagangan skala regional

untuk mewujudkan Kecamatan Grogol sebagai pusat pelayanan dalam

wilayah lokal maupun regional.” (Bappeda Kabupaten Sukoharjo, 2004:

III-2

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari pihak Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

“Solo Baru ke depannya akan dijadikan CBD, rencana (diharapkan) bisa

berjalan 2030-an. 2032 di RDTR.” (Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang,

DPU Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terlihat telah memiliki

komitmen yang ditunjukkan dengan penyusunan perangkat pembangunan berupa

RTBL untuk pengembangan Kota Solo Baru walaupun komitmen tersebut masih

belum spesifik mengatur tentang perwujudan kemandirian Kota Solo Baru.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga terlihat cukup sigap untuk merencanakan

Kota Solo Baru sebagai wilayah prioritas dalam RTRW dan rancangan RDTR

wilayah mereka.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga memberi perhatian yang

cukup serius untuk meningkatkan kualitas fisik Kota Solo Baru kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa rencana

peningkatan kualitas fisik yang akan diimplementasikan di Kota Solo Baru. Hanya

saja, sekilas terlihat bahwa rencana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan

prestise dan kesan modern dari Kota Solo Baru. Contohnya adalah rencana

pengembangan prasarana pendukung berupa jaringan listrik bawah tanah yang

notabene masih belum banyak daerah yang memilikinya, serta instalasi pengolahan

air khusus untuk Kota Solo Baru, dan moda transportasi umum berupa bus rapid

109

transit (BRT). Hal tersebut disampaikan oleh pihak Bappeda dan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Sukoharjo melalui pernyataan berikut:

“Akan ada penanganan khusus, kita sudah ‘menjual’ ke PLN dan PLN

sudah datang kesini. PLN akan mengadakan instalasi tanpa kabel, bawah

tanah. Satu-satunya yang ada di Jawa Tengah baru ada di Simpang Lima

Semarang. PLN memilih lokasi kan tidak semua lokasi, harus

dipertimbangkan. Solo saja belum ada. Solo Baru juga sudah disiapkan

instalasi pengolahan air sendiri. Itu khusus melayani Solo Baru. Makanya

PDAM sudah mempersiapkan di Baki.” (Nike, Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

“Untuk transportasi Solo Baru, kemungkinan ke depan akan dikoneksikan

dengan moda transportasi dari Solo. Solo sudah ada BST (Batik Solo

Trans). Itu sudah mulai terintegrasi dengan Sukoharjo juga. Jalur-jalur

yang dilewati melewati sebagian wilayah Sukoharjo. Itu sudah terkoneksi

dengan Terminal Notosura. Nanti mungkin ke depan, jalurnya melewati

wilayah Solo Baru, terkoneksi jalurnya.” (Prihantono, Kasubbid Tata

Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Sukoharjo, wawancara pada

18 Desember 2014)

Upaya yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui

peningkatan kualitas fisik Kota Solo saat ini bisa dikatakan sebagai langkah awal

yang cukup taktis. Dengan meningkatkan kualitas tampilan fisik Kota Solo Baru,

maka investor-investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal di sana.

Peningkatan investasi tentu akan meningkatkan pemasukan bagi daerah. Pada

akhirnya naiknya pemasukan tersebut juga dapat menggerakkan roda-roda

pembangunan. Dengan mengarahkan gerak roda pembangunan tersebut,

perwujudan Kota Solo Baru menjadi sebuah kota mandiri akan dapat dicapai.

Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa Kota Solo Baru juga memiliki

modal berupa komitmen atau political will dari pemerintah setempat. Komitmen

tersebut hanya saja perlu lebih difokuskan agar terarah. Peningkatan kualitas fisik

atau tampilan muka Kota Solo Baru memang dapat membentuk Kota Solo Baru

menjadi lingkungan prestisius, yang berdaya tarik, modern dan tertata dengan baik.

Tetapi jika pemerintah hanya meningkatkan tampilannya saja, tentunya Kota Solo

Baru kurang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Pada

akhirnya, pengarahan pengembangan Kota Solo Baru akan kurang maksimal untuk

diimplementasikan.

110

5.3.2. Prospek Pengembangan Kota Solo Baru Masa Depan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, disimpulkan bahwa Kota Solo Baru

saat ini masih tergolong kota satelit yang tidak dapat terlepas dari Kota Surakarta

karena lokasinya yang berdekatan. Hal tersebut menegaskan bahwa isu wacana

pembuatan perda kemandirian Kota Solo Baru tidak aplikatif. Selain itu, isu

kemandirian tersebut setelah dikonfirmasi kepada pemerintah daerah juga ternyata

tidak terbukti.

Walaupun demikian, Kota Solo Baru sendiri diarahkan oleh pemerintah

daerah untuk menjadi pusat pelayanan dan CBD. Hal tersebut berdasarkan hasil

tinjauan data sekunder dan hasil wawancara oleh pihak pemerintah daerah

Kabupaten Sukoharjo seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada halaman

107-108. Selain itu, tujuan pembangunan Kota Solo Baru juga menyatakan bahwa

Kota Solo Baru dibangun dengan tujuan sebagai penggerak baru Kabupaten

Sukoharjo.

Untuk menjawab tujuan dan arah pengembangannya tersebut, saat ini Kota

Solo Baru sendiri diketahui telah cukup memiliki beberapa modal yang dapat

berperan positif dalam pengembangannya ke depan. Modal pertama adalah modal

fisik berupa sarana dan prasarana yang setara kota. Selain itu, Kota Solo Baru juga

memiliki modal ekonomi yang menyebabkan perkembangan Kota Solo Baru

beberapa tahun belakangan dinilai relatif pesat. Arus investasi Kota Solo Baru

terbilang terus meningkat. Kawasan Solo Baru juga disebut sebagai pusat

penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo sejak tiga tahun lalu (Triyatno, 2015).

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo juga memprediksi bahwa nilai

investasi di Kota Solo Baru akan terus bertambah karena perekonomian yang

menunjukkan tren positif.

Selain kedua modal tersebut, Kota Solo Baru juga didukung dengan adanya

modal komitmen dari pemerintah. Walaupun wacana perumusan peraturan daerah

(perda) khusus Kota Solo Baru sebagai kota mandiri ternyata tidak terbukti setelah

dikonfirmasi kepada pemerintah daerah melalui wawancara, tetami pemerintah

daerah telah menunjukkan komitmen yang serius dalam mengembangkan Kota

111

Solo Baru, dengan melakukan beberapa perubahan fisik Kota Solo Baru untuk

meningkatkan daya tarik kotanya.

Mengingat tujuan pembangunan, arahan pengembangan dan modal-modal

yang dimiliki oleh Kota Solo Baru tersebut, maka kemudian dilakukan analisis

mengenai prospek perkembangan Kota Solo Baru pada masa yang akan datang.

Analisis ini dapat bermanfaat sebagai dasar peta konsep pengembangan Kota Solo

Baru ke depannya, baik dalam pengembangan secara umum sebagai penanganan

pesatnya kemajuan Kota Solo Baru maupun dalam pengembangan sesuai tujuan

pembangunan Kota Solo Baru. Kecuali tujuan pembangunan dan jumlah penduduk,

prakiraan perkembangan unsur-unsur Kota Solo Baru tersebut dilakukan pada unsur

ketergantungan pekerjaan, ketergantungan fasilitas pelayanan, jarak fisik dan

pembatas kota sebagai berikut:

Tabel 5.28 Prakiraan Perkembangan Unsur Kota Solo Baru

Aspek Kota

Baru

Kota

Solo

Baru

Prakiraan

Ketergantungan

pekerjaan ke

kota induk/ kota

lain

75,76% Ketergantungan pekerjaan diperkirakan dapat berkurang secara

signifikan mulai dari tahun 2032, seiring dengan optimalisasi fungsi

CBD dan beberapa fasilitas yang dapat menyerap lapangan pekerjaan baru

Ketergantungan

fasilitas pela-

yanan ke kota

induk/ kota lain

34,40% Ketergantungan fasilitas pelayanan (penyempurna, suka dan

ekonomi) diperkirakan dapat semakin berkurang mulai tahun 2018

dengan selesainya pembangunan beberapa fasilitas pelayanan baru

seperti rumah sakit internasional, sarana pendidikan, pusat niaga dan lain sebagainya

Jarak fisik dan

pembatas

dengan kota

induk/kota lain

5 km,

tidak

memiliki

pembatas

Tidak dapat ditambah jaraknya bahkan dapat berkurang karena

perluasan area perkotaan Kota Surakarta. Disamping itu, juga tidak

dapat dibangun pembatas berupa jalur hijau atau wilayah bukan

kota karena keterbatasan lahan dan padatnya daerah perbatasan antara Kota Solo Baru dan Surakarta, selain dilakukan penggusuran


Untuk ketergantungan pekerjaan ke kota lain, Kota Solo Baru yang saat ini

masih memiliki ketergantungan pekerjaan sebesar 75,76% diperkirakan dapat

mengurangi ketergantungannya secara signifikan mulai dari tahun 2032. Hal

tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Solo Baru akan dijadikan

sebagai sebuah central business district (CBD), seperti yang telah disampaikan

112

pada sub bab sebelumnya mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkait

Kota Solo Baru dalam prosesnya menjadi kota mandiri. CBD Kota Solo Baru

sendiri direncanakan dapat berfungsi optimal pada tahun 2032, sesuai dengan

rancangan RDTR Kecamatan Grogol Tahun 2012-2032. Seiring dengan

berjalannya CBD dan beberapa fasilitas pendukungnya, maka diharapkan dapat

menyediakan berbagai variasi lapangan pekerjaan baru dan menjadi magnet untuk

menarik penduduk Kota Solo Baru untuk bekerja di dalam kotanya.

Untuk ketergantungan penduduk Kota Solo Baru akan fasilitas pelayanan

yang terletak di kota lain, saat ini penduduk Kota Solo Baru sebagian besar sudah

memanfaatkan fasilitas pelayanan yang ada di dalam Kota Solo Baru. Ke depannya,

seperti yang telah disampaikan sebelumnya akan tersedia beberapa fasilitas

pelayanan (penyempurna, suka dan ekonomi) baru di Kota Solo Baru seperti rumah

sakit internasional, sarana pendidikan, pusat niaga, dan apartemen. Mayoritas dari

fasilitas pelayanan tersebut diperkirakan dapat beroperasi secara optimal mulai

tahun 2018, berdasarkan pernyataan stakeholder terkait pembangunan fasilitas

pelayanan yang dicantumkan pada salah satu media cetak online (Riviyastuti,

2015)2. Dengan beroperasinya beberapa fasilitas pelayanan tersebut, akan

meningkatkan opsi dan variasi sarana di Kota Solo Baru (dengan kualitas maupun

harga yang bersaing) yang diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk mengurangi

ketergantungan pada fasilitas pelayanan yang ada di kota lain. Oleh karena itu,

diperkirakan ketergantungan akan fasilitas pelayanan di kota lain dapat mulai

berkurang mulai tahun 2018.

Sementara untuk jarak fisik dengan kota lain, sangat tidak mungkin untuk

menambah jarak antara Kota Solo Baru dan Kota Surakarta. Kota Solo Baru

berbatasan langsung dengan bagian selatan Kota Surakarta sehingga tidak

memungkinkan untuk memberi jarak tambahan. Bahkan sebaliknya, besar

kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan jarak antar kedua kota tersebut akan

semakin berkurang karena perluasan area perkotaan akibat perkembangan Kota

Surakarta.

2 Tulisan ini diambil dari Asiska Riviyastuti berjudul “The Kahyangan Solo Baru, Apartemen

Eksklusif” di www.solopos.com yang diakses pada tanggal 19 September 2015.

http://www.solopos.com/

113

Dari prakiraan tersebut, dapat dilakukan analisis lanjutan mengenai potensi

dan hambatan yang mungkin dihadapi Kota Solo Baru ke depannya. Maka

berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa hal yang berpotensi mendukung

prospek perkembangan positif Kota Solo Baru, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.29 Potensi Prakiraan Perkembangan Kota Solo Baru

Aspek Kota Baru Potensi

Ketergantungan

pekerjaan ke kota

induk/ kota lain

• Pusat Kota Solo Baru direncanakan untuk menjadi CBD yang dapat

menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru

• Investasi di Kota Solo Baru cenderung meningkat (pertambahan

investasi tahun 2014 sebesar 92,85%) sehingga pembangunan

lapangan pekerjaan di Kota Solo Baru cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun

Ketergantungan

fasilitas pelayanan ke

kota induk/ kota lain

• Pembangunan terutama CBD pada pusat Kota Solo akan menambah

pilihan fasilitas pelayanan yang dapat digunakan penduduk

• Berdasarkan kuisioner, kecenderungan penggunaan fasilitas

pelayanan dekat tempat tinggal cukup besar (65,6%)

• Investasi di Kota Solo Baru memiliki kecenderungan naik

(pertambahan investasi tahun 2014 sebesar 92,85%) sehingga

pembangunan fasilitas pelayanan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun

Jarak fisik dan

pembatas dengan kota

induk/kota lain

Jarak yang relatif dekat membuat Kota Solo Baru sebagai salah satu

wilayah alternatif yang dinilai strategis untuk menjadi magnet baru.


Sementara untuk lapangan pekerjaan, Kota Solo Baru memiliki potensi besar

dengan keberadaan CBD nantinya. Pusat Kota Solo Baru yang direncanakan untuk

menjadi CBD diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan menciptakan

berbagai lapangan kerja baru, sekaligus membuka peluang usaha bagi penduduk

setempat. Selain itu, Kota Solo Baru juga memiliki potensi besar di bidang

ekonomi. Investasi di Kota Solo Baru memiliki kecenderungan meningkat dengan

laju pertumbuhan yang menunjukkan tren positif, dimana pertambahan investasi

dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 92,85% sehingga disebut sebagai wilayah

yang paling menonjol dalam mendongkrak investasi di Kabupaten Sukoharjo

(Gandhi, 2014)3. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperkirakan bahwa jumlah

3 Tulisan ini diambil dari Supriyono Gandhi berjudul “Dinobatkan sebagai Kabupaten Pro Inves-

tasi, Investasi di Kabupaten Sukoharjo Capai Rp 13,5 Triliun” di www.surakartadaily.com yang

diakses pada tanggal 19 September 2015.

http://www.surakartadaily.com/

114

lapangan pekerjaan di Kota Solo Baru juga akan meningkat dari tahun ke tahun

seiring pertumbuhan Kota Solo Baru.

Sejalan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, tren positif pembangunan

di Kota Solo Baru juga akan berdampak positif dalam menambah jumlah dan

pilihan fasilitas pelayanan yang dapat digunakan penduduk. Ketertarikan investor

untuk berinvestasi dengan membangun fasilitas pelayanan juga dapat meningkat.

Saat ini sudah terdapat beberapa investor yang mulai membangun fasilitas

pelayanan di Kota Solo Baru, sesuai pernyataan pihak Bappeda Kabupaten

Sukoharjo berikut:

“Ada beberapa (investor) yang sudah melirik Solo Baru, misalnya

apartemen, rumah sakit dan sarana pendidikan.” (Prihantono, Kasubbid

Tata Ruang Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Sukoharjo, wawancara pada 18 Desember 2014)

Dengan hal tersebut, diharapkan akan meningkatkan daya tarik bagi

penduduk Kota Solo Baru untuk menggunakan fasilitas pelayanan yang ada di

dalam Kota Solo Baru. Pada dasarnya pun, berdasarkan kuisioner terlihat bahwa

penduduk Kota Solo Baru sudah memiliki potensi untuk mandiri dalam bidang

fasilitas pelayanan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kecenderungan penggunaan

fasilitas pelayanan dekat tempat tinggal cukup besar (65,6%).

Sementara walaupun memang jarak Kota Solo Baru sangat dekat dengan Kota

Surakarta yang notabene merupakan kota besar yang sudah berkembang lebih dulu,

tetapi hal tersebut tidak menjadikannya sebagai hal yang negatif saja. Jarak yang

relatif dekat dengan Kota Surakarta juga dapat membuat Kota Solo Baru menjadi

salah satu wilayah alternatif yang strategis untuk menjadi sebuah magnet baru pada

kawasan Solo Raya. Didukung dengan pertumbuhannya yang pesat, membuat Kota

Solo Baru memiliki daya tarik tersendiri yang dapat membuat orang berminat untuk

hidup dan berkegiatan di dalamnya.

Selain terdapat potensi yang dapat mendukung prospek perkembangan positif

Kota Solo Baru, juga terdapat beberapa kendala yang dianggap dapat menghambat

perkembangannya. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

115

Tabel 5.30 Kendala Prakiraan Perkembangan Kota Solo Baru

Aspek Kota Baru Kendala

Ketergantungan

pekerjaan ke kota

induk/ kota lain

• Kecenderungan ketersedian lapangan kerja (64,77%) berbanding

terbalik dengan pemanfaatan (24,24%)

• Banyak faktor eksternal (historis pekerjaan, keinginan untuk mendapat pekerjaan yang paling baik) yang mempengaruhi pemilihan lokasi kerja

Ketergantungan

fasilitas pelayanan

ke kota induk/ kota

lain

Fasilitas pelayanan diperkirakan hanya akan berkurang dari penduduk

perumahan karena hingga saat ini fasilitas yang direncanakan untuk di-

bangun merupakan fasilitas yang cenderung digunakan untuk kalangan

atas (seperti fasilitas rumah sakit internasional, sekolah dan universitas

swasta, apartemen, hotel, dan sebagainya), bukan fasilitas pelayanan untuk kalangan menengah kebawah.

Jarak fisik dan

pembatas dengan

kota lain

Lokasi dan pembatas Kota Solo Baru dengan wilayah di sekitarnya tidak

dapat diubah. Selain itu juga diperlukan tindakan pembebasan lahan (misalnya dengan penggusuran) apabila akan menambah pembatas kota.


Sementara untuk ketergantungan lapangan kerja, terdapat beberapa hambatan

yang dapat mempengaruhi Kota Solo Baru untuk mencapai kemandiriannya. Kota

Solo Baru memiliki kecenderungan ketersedian lapangan kerja (64,77%) yang

berbanding terbalik dengan pemanfaatannya (24,24%). Walaupun sudah sebesar

64,77% penduduk Kota Solo Baru usia produktif yang dapat ditampung oleh

lapangan kerja yang ada di dalam Kota Solo Baru, tetapi pada kenyataannya hanya

24,24% yang memanfaatkannya. Banyak faktor eksternal (historis pekerjaan,

keinginan untuk mendapat pekerjaan yang paling baik) yang mempengaruhi

pemilihan lokasi kerja tersebut. Faktor-faktor tersebut tergolong sulit untuk diubah.

Sementara untuk aspek ketergantungan fasilitas pelayanan ke kota lain

diperkirakan hanya akan berkurang dari penduduk perumahan. Hal tersebut

disebabkan karena hingga saat ini fasilitas yang direncanakan untuk dibangun

merupakan fasilitas yang cenderung digunakan untuk kalangan atas (seperti fasilitas

rumah sakit internasional, sekolah dan universitas swasta, apartemen, hotel, dan

sebagainya), bukan fasilitas pelayanan untuk kalangan menengah kebawah.

Ketimpangan dalam penyediaan sarana sesuai keberagaman golongan penduduk

dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan suatu golongan penduduk. Pada

akhirnya, golongan tersebut akan memenuhi kebutuhannya di kota lain sehingga

hal tersebut dapat meningkatkan ketergantungan Kota Solo Baru.

116

Selanjutnya untuk aspek jarak dan pembatas Kota Solo Baru sendiri sulit

untuk dapat diubah. Dari segi lokasi, tentunya Kota Solo Baru tidak dapat dipindah.

Sementara dari segi pembatas, diperlukan tindakan pembebasan lahan apabila akan

dibangun pembatas antara Kota Solo Baru dan wilayah lain seperti Kota Surakarta.

Walaupun demikian, dapat dilakukan intervensi untuk mengatasinya yaitu dengan

meningkatkan daya tarik Kota Solo Baru, termasuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarananya. Dengan meningkatkan daya tarik tersebut, diharapkan

penduduk Kota Solo Baru akan lebih memilih berkegiatan di dalam Kota Solo Baru

sehingga dapat meminimalisir ketergantungan penduduk terhadap kota lain.

5.3.3. Proses Perkembangan Kota Solo Baru

Apabila ditilik lebih lanjut, Kota Solo Baru mengalami beberapa tahapan

dalam pengembangannya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada sub bab

tujuan pembangunan, pada fase awal digagasnya pembangunan kawasan Kota Solo

Baru hanya direncanakan sebagai kawasan perumahan skala besar atau real estat

yang memiliki akses baik dengan Kota Surakarta dan lokasi industri yang banyak

terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Kawasan perumahan ini dibangun dengan

melihat potensi pasar yang mencari hunian di lingkungan tertata dengan harga yang

lebih miring jika dibandingkan dengan Kota Surakarta.

Pada fase selanjutnya, kawasan perumahan tersebut kemudian dirubah arah

pengembangannya menjadi sebuah kota baru yang diharapkan dapat menjadi pusat

kegiatan dan pendukung perkembangan daerah di sekitarnya, serta menjadi

penyangga perkembangan Kota Surakarta. Pada kenyataannya menurut Sudanti

dalam Kartiko dkk (1998), Kota Solo Baru pada tahap awal pembangunannya ini

masih cenderung lebih tepat untuk dikategorikan sebagai bedroom community. Hal

tersebut dikarenakan ketergantungan Kota Solo Baru dengan Kota Surakarta masih

sangat tinggi mengingat saat itu memang fasilitas yang disediakan di dalam kota

masih minim. Penduduk Kota Solo Baru hanya menjadikan Kota Solo Baru sebagai

tempat tinggal saja, tetapi tetap memilih Kota Surakarta untuk berkegiatan.

Kota Solo Baru sendiri sempat mengalami stagnasi pada perkembangannya

ketika krisis moneter melanda Indonesia. Pembangunan terhenti karena menipisnya

117

pendanaan, yang disebabkan menurunnya penjualan rumah dan aset lain kala itu

Kartiko dkk (1998). Beberapa tahun kemudian, Kota Solo Baru mulai perlahan

bangkit, seiring membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Iklim investasi

kemudian semakin kondusif terhadap perkembangan Kota Solo Baru. Beberapa

investor kemudian menanamkan modal untuk membangun beberapa fasilitas,

seperti hotel, sekolah, dan terutama mall. Pembangunan mall tersebut dinilai mejadi

pemicu pesatnya perkembangan Kota Solo Baru. Hal tersebut sesuai pernyataan

pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo berikut:

“Solo Baru sudah berbeda tidak seperti dulu. Mulai tahun 2012 akhir, itu

sudah mulai ada Hartono Mall, The Park. Itu embrionya, cikal bakal

pertumbuhan Solo Baru. Sebelum 2012 itu masih permukiman.” (Nike,

Kasi Perencanaan Tata Ruang, DPU Kab. Sukoharjo, wawancara pada 23 Desember 2014)

Ditinjau dari proses pengembangan kota satelit yang dijabarkan oleh Mengyi

(2011), maka Kota Solo Baru saat ini masih dalam tahap kedua yaitu kota satelit

yang semi-dependen. Kota Solo Baru sudah dilengkapi dengan lapangan pekerjaan

dan fasilitas pelayanan yang dapat dikatakan sudah cukup baik, tetapi belum

dimanfaatkan secara optimal oleh penduduk Kota Solo Baru. Kota Solo Baru sudah

dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan penduduknya, tetapi ada beberapa

kegiatan (khususnya bekerja) yang masih dilakukan penduduk Kota Solo Baru di

luar Kota Solo Baru, terutama Kota Surakarta. Oleh karena itu penduduk Kota Solo

Baru masih memiliki ketergantungan dengan kota lain.

Dari tahapan-tahapan yang telah dilalui, Kota Solo Baru terlihat telah

menunjukkan pengurangan ketergantungan secara bertahap dengan kota besar lain

dalam proses perkembangannya. Lebih lanjut, berdasarkan tahapan-tahapan yang

telah dijabarkan sebelumnya maka proses perkembangan Kota Solo Baru mulai dari

awal pengembangan, Kota Solo Baru saat ini, hingga Kota Solo Baru di masa

datang (dengan asumsi bahwa potensi dan hambatan yang dimiliki oleh Kota Solo

Baru berdasarkan analisis sebelumnya dapat diintervensi dalam artian

memaksimalkan potensi yang ada dan meminimalisir terjadinya hambatan) dapat

digambarkan pada bagan berikut:

118

Gambar 5.56 Proses Perkembangan Kota Solo Baru dari Tahap Pengembangannya Sumber: Analisis Penulis (2015)

119

5.4. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya, telah disebukan

beberapa temuan penelitan terkait Kota Solo Baru dalam konteks ketergantungan

dan perkembangannya ke depan. Pada sub bab ini temuan-temuan tersebut akan

dibahas lebih lanjut berdasarkan teori terkait, yang ditilik dari masing-masing

unsurnya. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

5.4.1 Hasil Evaluasi Ketergantungan Unsur Kota Solo Baru

Berdasarkan evaluasi ketergantungan unsur Kota Solo Baru, ditemukan

beberapa temuan penelitian. Temuan pertama adalah temuan terkait dengan tujuan

pembangunan Kota Solo Baru. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan

sebelumnya, salah satu tujuan pembangunan Kota Solo Baru yaitu Kota Solo Baru

sebagai penyangga perkembangan Kota Surakarta serupa dengan tujuan

dibangunnya kota satelit menurut Sujarto (1995) yaitu kota satelit dibangun untuk

menunjang kebutuhan khususnya kebutuhan tempat tinggal dari kota besar atau

kota induk. Kota satelit sendiri identik sebagai wilayah yang ‘bergantung’ pada kota

induknya. Hal ini bertolak belakang dengan arah pengembangan dari pemerintah

daerah yaitu Kota Solo Baru sebagai salah satu pusat kegiatan Kabupaten Sukoharjo

dengan menjadi pusat pelayanan dan wilayah prioritas sektor ekonomi.

Walaupun demikian, berdasarkan analisis sebagian besar tujuan

pembangunan Kota Solo Baru dinilai dapat mengarahkan Kota Solo Baru untuk

menjadi kawasan yang berperan sentral dalam konstelasi kewilayahan Kabupaten

Sukoharjo dan Solo Raya. Tujuan tersebut antara lain Kota Solo Baru sebagai (1)

pendukung pertumbuhan dan perkembangan daerah sekitarnya, (2) pusat

permukiman, industri dan pelayanan, dan (3) simpul jaringan koleksi, distribusi dan

transportasi baik lokal maupun regional. Berdasarkan hal tersebut maka perlu

disusun tujuan jangka panjang yang lebih terfokus sehingga dapat mewadahi dan

menjadi pedoman perencanaan pembangunan Kota Solo Baru ke depan dan

menghindari bias.

Temuan selanjutnya terkait ketergantungan lapangan pekerjaan yang ada di

Kota Solo Baru. Hasil analisis penelitian ini memperjelas teori mengenai hubungan

penyediaan lapangan pekerjaan dengan ketergantungan wilayah. Kota Solo Baru

120

saat ini belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sesuai jumlah

penduduk usia produktif. Dari lapangan pekerjaan yang telah tersedia pun, tingkat

pemanfaatannya masih rendah. Kurangnya penyediaan dan pemanfaatan lapangan

pekerjaan tersebut pada akhirnya membuat penduduk Kota Solo Baru bergantung

pada kota lain untuk bekerja. Hal tersebut memperjelas pernyataan Golany (1976)

bahwa penyediaan lapangan pekerjaan dalam suatu wilayah adalah salah satu kunci

mengurangi ketergantungan suatu wilayah dengan wilayah lain. Senada dengan hal

tersebut, Pakzad dkk (2007) menyimpulkan bahwa keseimbangan antara lapangan

pekerjaan dan tempat tinggal dapat mengurangi ketergantungan kota baru.

Sebaliknya, ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan tempat tinggal akan

menyebabkan mobilitas ulang alik yang merupakan tanda kebergantungan sebuah

kota terhadap kota lain (Golany, 1976; Lee dan Ahn, 2005; Pakzad dkk, 2007).

Keseimbangan lapangan pekerjaan menurut Sujarto (1995) sendiri memang

cenderung sulit dicapai oleh kota baru di Asia Selatan dan Tenggara yang laju

pertumbuhan penduduknya tidak sebanding dengan pertumbuhan kotanya.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukannya, kota baru di Asia Selatan dan Tenggara

menunjukkan bahwa pengembangannya secara keseluruhan cenderung

menunjukkan ketidaksesuaian (mismatch) antara lapangan pekerjaan dengan

perkembangan penduduk. Penduduk kota baru tersebut kemudian perlu melakukan

mobilitas ulang alik ke kota lain untuk bekerja. Hal tersebut dibuktikan pada temuan

di Kota Solo Baru, bahwa kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan menyebabkan

ketidaksesuaian antara jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah lapangan

pekerjaan. Ketidaksesuaian itu akhirnya menyebabkan penduduk Kota Solo Baru

masih bergantung kepada kota lain untuk bekerja.

Selain itu, dari lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Solo Baru juga

masih belum dimanfaatkan secara optimal. Dari hasil analisis diketahui bahwa

hanya sebesar 24,4% responden yang memilih untuk bekerja di dalam Kota Solo

Baru, yang mayoritas merupakan penduduk perumahan kelas menengah ke atas.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sujarto (1995) bahwa lapangan pekerjaan

yang dikembangkan di kota baru umumnya hanya berdaya tarik bagi tenaga kerja

dengan keahlian dan tingkat keterampilan tertentu saja.

121

Untuk temuan terkait fasilitas pelayanan yang pertama yaitu wisma, Kota

Solo Baru sudah mampu memenuhi penyediaan hunian berimbang. Selain

penyediaan hunian berimbang pada perumahan Kota Solo Baru, pengembang juga

‘menyatukan’ pembangunan perumahan dengan perkampungan penduduk asli. Hal

tersebut menunjukkan bahwa Kota Solo Baru mengakomodasi penduduk yang

heterogen. Heterogenitas dalam sebuah kota akan menciptakan kondisi sosial yang

sehat (Golany, 1976).

Penyediaan hunian berimbang tersebut sayangnya masih belum dapat

meminimalisir terjadinya permasalahan yang umum dijumpai pada kota satelit,

yaitu terbentuknya ‘lingkungan menyendiri’ yang ‘eksklusif’ atau enclusive

enclave di Kota Solo Baru. Hal tersebut dipengaruhi adanya segregasi antar

penduduk perumahan dan perkampungan serta antar sesama penduduk perumahan

akibat kelas perumahan yang dibangun berdasarkan lokasi dan cenderung berjauhan

dan terkotak-kotak. Menurut Sujarto (2004), lokasi antara hunian beragam kelas

harus diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan integrasi antar strata. Masing-

masing kelas harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas.

Antara perumahan golongan tinggi, menengah dan rendah sebaiknya tidak terpisah

dalam lokasi yang berjauhan sehingga tidak menimbulkan friksi sosial. Oleh karena

itu, perlu adanya pembauran melalui rekayasa desain untuk meminimalisir

terjadinya segregasi tersebut.

Selain terjadinya segregasi antar penduduk tersebut, terdapat temuan lain

terkait unsur wisma di Kota Solo Baru yaitu kecenderungan hunian terutama kelas

menengah ke atas yang digunakan sebagai aset investasi. Keberadaan rumah yang

hanya berfungsi sebagai aset investasi tersebut menunjukkan bahwa pemilik rumah

tersebut tidak berkegiatan di dalam Kota Solo Baru, melainkan di luar kota. Kondisi

tersebut memperkuat pernyataan Sujarto (1995) bahwa ketergantungan suatu kota

salah satunya dapat berkurang bilamana fungsi wisma yang telah disediakan benar-

benar dimanfaatkan oleh para pemiliknya sebagai tempat tinggal utama, bukan

sekedar aset investasi ataupun rumah singgah.

Selanjutnya temuan terkait unsur marga, berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa Kota Solo Baru belum memiliki moda transportasi umum yang

122

memadai. Ketidakmampuan Kota Solo Baru untuk menyediakan sarana

transportasi tersebut berakibat pada bergantungnya penduduk kota pada moda

transportasi pribadi. Ketergantungan dengan transportasi dapat meningkatkan

kepadatan lalu lintas serta polusi baik udara maupun suara. Selain itu,

ketergantungan pada penggunaan moda transportasi pribadi juga memiliki

implikasi sosial (Golany, 1976). Apabila penduduk sebuah kota lebih

menggantungkan mobilisasinya pada moda transportasi umum, interaksi sosial

antar pengguna moda tersebut akan meningkat dan akhirnya dapat membentuk

ikatan sosial yang lebih kuat antar penduduknya.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri sudah memiliki rencana untuk

menyediakan sarana transportasi umum berupa BRT yang rencananya akan

melayani kawasan Subosuko (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo). Rencananya moda

transportasi umum tersebut akan mengadaptasi konsep yang serupa dengan BRT

Kota Surakarta saat ini yaitu Batik Solo Trans (BST). Mengingat saat ini penduduk

Kota Solo Baru menggunakan kendaraan pribadi yang menurut mereka relatif lebih

banyak keunggulannya jika dibandingkan menggunakan transportasi umum, maka

BRT yang nantinya dioperasikan harus berdaya tarik. Daya tarik tersebut dapat

diwujudkan sesuai pernyataan Golany (1976) bahwa moda transportasi umum harus

memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi. Kedua hal tersebut dapat dicapai dengan

menjamin bahwa moda transportasi umum tersebut nantinya dapat meminimalisir

kepadatan lalu lintas pada jam padat, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan

berkendara penduduk kotanya, dan dapat mengurangi polusi udara dan polusi suara.

Dengan memenuhi efektivitas dan efisiensi tersebut maka BRT yang dicanangkan

nantinya dapat lebih berdaya tarik bagi penduduk Kota Solo Baru.

Pada penelitian ini juga ditemukan kecenderungan bahwa penduduk

perkampungan Kota Solo Baru lebih memilih sarana transportasi karena

pertimbangan harga atau biaya operasional. Saat ini karena keterbatasan moda

transportasi umum, penduduk perkampungan Kota Solo Baru lebih memilih untuk

menggunakan moda transportasi pribadi yang lebih murah. Maka untuk

meningkatkan daya tarik BRT kepada penduduk perkampungan, pengembangan

BRT tersebut perlu memperhatikan aspek keberagaman. Hal itu sesuai dengan

123

pernyataan Golany (1976) bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi

pada sebuah kota baru juga harus memperhatikan aspek keberagaman melalui biaya

yang terjangkau oleh penduduk menengah ke bawah, dan ramah digunakan untuk

penduduk berbagai usia dan jenis kelamin.

Selain itu, juga ditemukan bahwa perencanaan pengembangan Kota Solo

Baru yang saat ini diwadahi dalam RTBL Kawasan Perkotaan Kecamatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo 2014-2019 sekilas terlihat seperti usaha untuk meningkatkan

prestise Kota Solo Baru. Hingga saat ini fasilitas pelayanan yang direncanakan

untuk dibangun merupakan fasilitas yang cenderung digunakan untuk kalangan atas

(seperti fasilitas rumah sakit internasional, sekolah dan universitas swasta,

apartemen, hotel, dan sebagainya), bukan fasilitas pelayanan untuk kalangan

menengah kebawah. Temuan tersebut dapat mendukung pernyataan Sujarto (1995)

dan Firman dalam Diningrat (2013) yang mengungkapkan bahwa pembangunan

sebuah kota baru cenderung diperuntukkan bagi kelompok masyarakat elit.

Berdasarkan temuan-temuan terkait fasilitas pelayanan tersebut maka

pengembangan Kota Solo Baru ke depannya harus memperhatikan keberimbangan

pelayanan bagi seluruh golongan penduduk, baik penduduk perumahan maupun

penduduk perkampungan dengan berbagai usia, jenis kelamin, suku dan agama

misalnya dengan pengembangan kinerja desain fasilitas yang dapat memungkinkan

untuk menempatkan secara serasi berbagai golongan strata sosial penduduk

kotanya. Dengan penyediaan fasilitas pelayanan yang memadai untuk semua

golongan, maka akan dapat meminimalisir terjadinya konflik dan justru

meningkatkan interaksi bagi penduduknya (Sujarto, 1995). Pada akhirnya, dengan

menyediakan maka akan mengurangi intensitas mobilitas ulang-alik ke kota lain

sehingga meminimalisir ketergantungan (Golany, 1976; Pakzad dkk, 2007; Lee dan

Ahn, 2005).

Selanjutnya temuan terkait lokasi, Sundaram dalam Sujarto (2004)

menyatakan bahwa kota mandiri paling tidak berlokasi sekitar 60 kilometer dari

kota lain dan memiliki batasan fisik yang jelas. Sementara untuk kota satelit,

berjarak maksimal 20 kilometer dari kota lain dan memiliki pembatas. Pada kasus

Kota Solo Baru, jarak Kota Solo Baru dan Kota Surakarta sangat dekat bahkan

124

berbatasan langsung. Selain jaraknya yang sangat dekat, antara Kota Solo Baru dan

Kota Surakarta sendiri tidak memiliki pembatas bahkan terkesan masih merupakan

bagian dari Kota Surakarta. Akibatnya, tingkat aksesibilitas antara Kota Solo Baru

dan Kota Surakarta cukup tinggi, yang menyebabkan penduduk Kota Solo Baru

mudah untuk melakukan pergerakan ke Kota Surakarta. Kemudahan melakukan

pergerakan tersebut pada akhirnya mempermudah terjadinya interaksi spasial

antara Kota Solo Baru dan Kota Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan

Ullman bahwa jarak memegang peranan penting sebagai faktor yang

mempengaruhi terjadinya interaksi spasial (1980).

Kemudahan untuk berinteraksi sendiri dapat menyebabkan masing-masing

wilayah saling memberi pengaruh kepada wilayah lain yang berinteraksi (Gergely,

2011). Pada akhirnya hal tersebut meningkatkan ketergantungan antar wilayah yang

berinteraksi, atau dalam konteks pembahasan ini, ketergantungan antara Kota Solo

Baru dan Kota Surakarta. Ketergantungan Kota Solo Baru terhadap Kota Surakarta

dapat dibuktikan dari hasil kuisioner yang menunjukkan bahwa persentase

penduduk Kota Solo Baru yang lebih memilih untuk berkegiatan di Kota Surakarta

masih cukup besar. Dengan kata lain, Kota Surakarta masih dijadikan opsi lokasi

yang cukup diprioritaskan oleh penduduk Kota Solo Baru dalam memilih sarana

berkegiatan sehari-hari.

Sementara ketergantungan Kota Surakarta terhadap Kota Solo Baru

dibuktikan dari hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sukoharjo yang menyatakan bahwa saat ini banyak penduduk Kota Surakarta yang

berkegiatan di Kota Solo Baru terutama berbelanja dan bersekolah. Hal tersebut

dikarenakan terdapat fasilitas belanja dan pendidikan ternama di Kota Solo Baru

yang tidak ada di Kota Surakarta. Ketergantungan antar penduduk Kota Solo Baru

dan Kota Surakarta tersebut membuktikan teori yang disampaikan oleh Sujarto

(1995) bahwa jarak fisik sebuah kota baru yang terlalu dekat dengan kota lain akan

menyebabkan ketergantungan meningkat karena batas antar kota akan semakin bias

dan kemudian akan menyebabkan bersatunya kota-kota tersebut.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya juga terlihat bahwa Kota Solo Baru

‘muncul’ karena adanya pengaruh dan permintaan dari Kota Surakarta.

125

Keterbatasan ruang menyebabkan ketidakmampuan Kota Surakarta untuk

memenuhi permintaan penduduknya sehingga kemudian menimbulkan limpahan

beban perkotaan. Limpahan beban tersebut kemudian meluber ke wilayah-wilayah

pinggiran Kota Surakarta, seperti pada wilayah Kabupaten Sukoharjo bagian utara

terutama Kecamatan Grogol yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta.

Wilayah tersebut kemudian dikembangkan menjadi Kota Solo Baru dengan tujuan

sebagai penyangga perkembangan Kota Surakarta.

Berdasarkan gambaran proses tersebut, dapat dikatakan bahwa

berkembangnya Kota Solo Baru merupakan bentuk ekspansi perkotaan Kota

Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Viantari (2012) bahwa secara

bertahap limpahan beban kota inti dapat mendorong terjadinya ekspansi perkotaan,

yaitu perkembangan kota yang semakin ekstensif ke kawasan pinggirannya. Lebih

lanjut, ekspansi perkotaan disebutkan dapat terjadi melalui proses pergeseran

beberapa fungsi penting kota ke kawasan pinggirannya, seperti pertumbuhan

kawasan permukiman atau kota-kota baru di pinggiran (Gottdiener dan Kephart

dalam Viantari, 2012). Dalam konteks kota baru, hal tersebut sesuai dengan

pernyataan Sujarto (1995) bahwa secara fisik, kota satelit merupakan wilayah

perluasan kota induknya.

Kota Solo Baru sebagai bentuk ekspansi perkotaan Kota Surakarta

menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki pengaruh yang kuat terhadap

eksistensi Kota Solo Baru. Lebih lanjut, karena ekspansi perkotaan Kota Surakarta

mengarah ke Kota Solo Baru yang notabene merupakan wilayah pinggiran Kota

Surakarta maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang kuat dari Kota Surakarta

terhadap Kota Solo Baru secara tidak langsung disebabkan oleh lokasi Kota Solo

Baru dan Kota Surakarta yang sangat berdekatan.

5.4.2 Proses Perkembangan Kota Solo Baru

Sementara berdasarkan hasil analisis mengenai pengembangan Kota Solo

Baru, temuan yang pertama adalah mengenai upaya dari pemerintah daerah

setempat. Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan Kota

Solo Baru terlihat sudah cukup baik. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terlihat telah

126

memiliki komitmen dalam menangani Kota Solo Baru yang ditunjukkan dengan

penyusunan perangkat pembangunan berupa RTBL untuk pengembangan Kota

Solo Baru. Komitmen ini sayangnya masih belum spesifik dan terarah mengatur

tentang perwujudan tujuan pengembangan Kota Solo Baru. Hui dalam Zali dkk

(2013) menyebutkan bahwa meskipun dengan perencanaan yang ideal pun,

mobilitas ulang-alik dari sebuah kota baru ke kota besar lain (sebagai implikasi

ketergantungan kota tersebut terhadap kota besar) tetap dapat terjadi karena

lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pada saat pembangunan sehingga

rencana yang disusun tidak dapat terimplementasi dengan optimal. Oleh karena itu,

diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk

pengawasan dan pengendalian pembangunan Kota Solo Baru. Hal tersebut sesuai

dengan pernyataan Sujarto (1995), yang menekankan bahwa hal yang paling

penting dalam pembangunan kota baru adalah komitmen dari pemerintah (political

will) untuk secara konsisten mewujudkan sebuah kota sebagai kebijaksanaan dalam

menyelesaikan masalah perkotaan.

Temuan selanjutnya terkait proses perkembangan Kota Solo Baru, dari hasil

analisis diketahui bahwa saat ini Kota Solo Baru merupakan kota yang semi-

dependen. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya ketergantungan

penduduk Kota Solo Baru terhadap kota lain, tetapi disisi lain Kota Solo Baru sudah

dilengkapi dengan sarana dan prasarana dengan kualifikasi setara kota walaupun

belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduknya. Untuk beberapa kegiatan,

Kota Solo Baru sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduknya tetapi ada

beberapa kegiatan (khususnya bekerja) yang masih dilakukan penduduk Kota Solo

Baru di luar Kota Solo Baru, terutama Kota Surakarta.

Hal tersebut serupa dengan temuan Lee dan Ahn (2005) dalam penelitiannya

mengenai lima kota baru di area metropolitan Seoul. Kota-kota tersebut mulai

dibangun pada tahun 1980-an dan selesai tahun 1990-an. Hasil survei pergerakan

penduduknya kemudian menunjukkan bahwa kelima kota tersebut perlahan tumbuh

dan memiliki daya tarik dibidang perdagangan. Kota-kota tersebut juga sudah

menunjukkan pengurangan ketergantungan pada kegiatan non-pekerjaan, walaupun

masih memiliki ketergantungan pekerjaan yang tinggi terhadap Kota Seoul. Hingga

127

tahun 2005, kota-kota tersebut terus menunjukkan pengurangan ketergantungan

dengan Kota Seoul secara bertahap.

Temuan Lee dan Ahn tersebut dapat menjadi sebuah contoh positif bahwa

kota baru dapat berkembang dan perlahan mengurangi ketergantungannya dengan

kota induk. Maka dengan asumsi positif, Kota Solo Baru dapat berpotensi untuk

mengurangi ketergantungan dengan Kota Surakarta melalui proses perkembangan

yang bertahap. Hal tersebut dikuatkan pernyataan Lee dan Ahn (2005), bahwa

pengurangan ketergantungan dari sebuah kota baru memang membutuhkan waktu

yang cukup lama karena proses tersebut merupakan proses jangka panjang yang

dinamis. Proses tersebut dihasilkan melalui akumulasi penarikan keputusan dengan

langkah yang bertahap, bukan merupakan hasil perencanaan yang instan.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan prospek pengembangannya, Kota Solo Baru dapat lebih berkembang

dengan memanfaatkan modal-modal yang telah dimiliki, tetapi jaraknya yang

sangat dekat dengan Kota Surakarta menjadikan Kota Solo Baru tidak dapat benar-

benar terlepas dari Kota Surakarta. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya perda

kemandirian, Kota Solo Baru tetap tidak dapat menjadi kota mandiri.

Terlepas dari hal itu, Kota Solo Baru tetap membutuhkan komitmen serius

dari pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perkembangannya. Kota Solo

Baru saat ini sudah memiliki kapabilitas yang memadai untuk dikembangkan,

berupa modal baik modal ekonomi, modal fisik maupun modal political will.

Melalui upaya pengaturan dan pengarahan, diharapkan pengembangan Kabupaten

Sukoharjo khususnya Kota Solo Baru kedepannya dapat berlangsung dengan lebih

efektif dan efisien.

Documents

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/95178/potongan/S2-2016... · BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Karakteristik Responden ... Responden