BAB IV - ro-organisasi.jatimprov.go.id IV RENSTRA... · dan penyusunan dokumen yang terintegrasi dan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen ... penyusunan Anjab, ABK, Standar

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 55

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Periode 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap

ketiga yang berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat

Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima

tahapan periodesasi. Pembangunan tahap ketiga ini dengan berlandaskan

pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutanpembangunan tahap

pertama dan kedua. Dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan

yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain

and change) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera, maka Visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu, “Jawa Timur Lebih

Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”.Dari

visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahmempunyai 5 (lima) Misi

Utama. Dari 5 (lima) Misi Utama tersebut, Biro Organisasi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama Nomor 4 yaitu “Meningkatkan

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”.Misi ini untuk mewujudkan

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata

pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme

pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

periode pembangunan jangka menengah tahap ketiga yakni 2014-2019, Biro

Organisasimerumuskan tujuan yakni “TerwujudnyaPerangkat Daerah yang

Akuntabel, Proporsional, Efektif dan Efisien Menuju Pelayanan Prima”

Pencapaian tujuan TerwujudnyaPerangkat Daerah yang Akuntabel,

Proporsional, Efektif dan Efisien Menuju Pelayanan Prima, ditandai atau diukur

dengan indikator kinerja “Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur” dan “Prosentase

perangkat daerah dengan hasil SKM minimal berkategori Baik”. Tujuan tersebut

merupakan hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam jangkawaktu 3 sampai


5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangkamencapai visi misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa TImur. Oleh karena

jangka waktu capaiannya yanglebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka

terhadap tujuan-tujuan tersebut perludijabarkan lagi kedalam capaian yang

jangka waktunya lebih pendek lagi – dalamhal ini capaian per tahun. Dengan

demikian, penetapan tujuan perlu dirinci kedalam sasaran-sasaran yang jangka

waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.

Tujuan Biro Organisasi diatas dijabarkanpada sasaran-sasaran dalam

jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan

diimplementasikan hingga akhir periode tahun 2019. Adapun sasaran tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan;

b. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

c. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja;

dan

d. Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien

menuju pelayanan prima.


IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Organisasi

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 100 100

- -

2. Mewujudkan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran didukung dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur

1) Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

% kelembagaan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat fungsi dan ukuran

100 100 100 - -

2) Meningkatnya kesesuaian kompetensi Aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan Setda. Prov. Jatim

% Komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./Kota dan SKPD Provinsi Jawa Timur

20 35 50

- -

3. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Tatalaksana Pemerintahan yang efektif, efesien dan terukur menuju pelayanan publik yang prima

1) Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

a. % Kab./Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan sesuai ketentuan

100 100 100

- -

b. % Kab./Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan melaksanakan Pelayanan Prima

48,35 58,75 69,82 - -

2) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

a. % SAKIP Kab./Kota Jawa Timur yang berpredikat A (sangat baik)

60 70 80 - -

b. % SAKIP SKPD Provinsi Jawa Timur yang berpredikat A (sangat baik)

30 50 70 - -

c. % SKPD Provinsi dan SKPD Kab./Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)

10 20 30 - -

4. Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, proporsional,

Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat

a. % perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang

- - - 100 100


NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

efektif dan efisien menuju pelayanan prima

ukuran kelembagaannya yang tepat fungsi

b. % perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang kelembagaannya yang tepat ukuran

- - - 100 100

c. Prosentase perangkat daerah yang menggunakan analisis jabatan sebagai dasar penataan pegawai

- - - 38,29 42,55

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

a. % kabupaten/kota jatim dengan predikat AKIP minimal BB

- - - 44,73 52,63

b. % Perangkat Daerah Provinsi Jatim dengan predikat AKIP minimal A

- - - 60 100

Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima

a. % Unit Kerja Pemerintahan yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan - Perangkat Daerah - Kabupaten/Kota

- - -

93

b. % Unit Kerja Pemerintahan yang

menerapkan standarisasi pelayanan sesuai dengan ketentuan - Perangkat Daerah - Kabupaten/Kota

- - -

74


IV.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Tabel. 4.2 Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumenpenyelenggaraan pemerintahan

Faktor

Eksternal Faktor Internal

Peluang : 1. Peraturan perundangan

yang mengatur tentang penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan;

2. Sanksi yang jelas terhadap keterlambatan penyusunan dokumen.

Tantangan: 1. Kurangnya

pengawasan terhadap ketentuan penyusunan dokumen;

2. Kurangnya sosialisasi akan urgensi penyusunan dokumen.

Kekuatan : 1. Komitmen pimpinan; 2. Ketersediaan data

pendukung penyusunan dokumen.

Alternatif Strategi : 1. Dengan adanya

peraturan perundangan serta komitmen pimpinan mendukung penyusunan dokumen sesuai kriteria dan tepat waktu;

2. Ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen menghindarkan kemungkinan terjadinya keterlambatan dan terkena sanksi.

Alternatif Strategi : 1. Melakukan

pengawasan internal terhadap penyusunan dokumen-dokumen;

2. Memperbanyak referensi tentang penyusunan dokumen.

Kelemahan : 1. Kurangnya SDM yang

memiliki kompetensi; 2. Mekanisme

pengumpulan data dan penyusunan dokumen masih perlu ditingkatkan.

Alternatif Strategi : 1. Menyusun SOP terkait

penyusunan dokumen; 2. Menyusun SOP terkait

mekanisme pengumpulan data.

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan

kompetensi SDM serta mengikutsertakan SDM pada sosialisasi mengenai penyusunan dokumen;

2. Membuat mekanisme pengumpulan data dan penyusunan dokumen yang terintegrasi dan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen yang terkait.



Pencapaian Indikator Sasaran: Terwujud kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang : 1. Peraturan perundangan

yang mengatur tentang kelembagaan;

2. Komitmen dari SKPD dan Kabupaten/Kota terkait penataan kelembagaan;

3. Sejalan dengan Program Pemerintah pusat;

4. Keterkaitan dengan ketentuan terbaru dibidang Sumber Daya Aparatur;

Tantangan: 1. Ketidakselarasan antara satu

perundangan dengan perundangan lainnya;

2. Tidak ada sanksi tegas atas ketidaksesuaian penataan kelembagaan yang dilakukan SKPD atau Kabupaten/Kota.

3. Belum semua Pimpinan/ Pejabat Kab./ Kota, SKPD dan UPT Provinsi konsisten untuk berkomitmen untuk melakukan menejemen penempatan pegawai

4. Kualifikasi Pejabat di Kab./ Kota, SKPD dan UPT Provinsi masih kurang;

Kekuatan : 1. Komitmen pimpinan

dalam mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

2. Kesiapan data dan informasi pendukung dalam melakukan penataan kelembagaan.

3. Ketersediaan data dan informasi pendukung tentang petunjuk pelaksanaan program kegiatan;

Alternatif Strategi : 1. Adanya peraturan

perundangan yang mengatur serta dukungan dari pimpinan memberikan legalitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;

2. Komitmen dari pimpinan dan SKPD memudahkan dalam pelaksanaan penataan kelembagaan;

3. Data dan informasi yang dimiliki agar diselaraskan dengan peraturan perundangan yang ada sehingga semakin mendukung pelaksanaan peraturan perundangan;

4. Dengan adanya komitmen SKPD pengumpulan data dapat dilakukan lebih baik untuk mendukung penataan kelembagaan.

5. Melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Anjab, ABK, dan Evaluasi Jabatan.

Alternatif Strategi : 1. Perlunya kesepakatan di

tingkat pembuat kebijakan internal dengan dukungan komitmen pimpinan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak tersinkronisasi satu sama lain;

2. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah pusat guna menetapkan sanksi bagi Perangkat Daerah atau Kab/Kota yang tidak melakukan penataan sesuai ketentuan.

3. komitmen untuk mewujudkan menemenen penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerjanya serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah


pusat guna menetapkan sanksi bagi Perangkat Daerah atau Kab/Kota yang tidak melakukan penataan kepegawaian sesuai ketentuan.

Kelemahan : 1. Kurangnya SDM yang

memiliki kompetensi pendukung untuk melakukan analisis dan evaluasi organisasi;

2. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh dan tersistem.

3. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan data serta informasi hasil monitoring dan evaluasi.

Alternatif Strategi : 1. Perlunya peningkatan

pemahaman atas peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat melakukan analisis dan evaluasi SKPD secara proporsional;

2. Perlunya menciptakan sistem evaluasi yang menyeluruh dan mendalam terkait organisasi dan tata kerja SKPD termasuk UPT yang ada di bawahnya.

3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan hasil kerja sesuai dengan ketentuan terbaru.

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi

SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan sehingga dapat menyiasati ketidakselarasan antara satu perundangan dengan perundangan lainnya;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan secara mendalam dan menyeluruh sehingga dapat memberikan masukan guna menentukan sanksi.

3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan hasil penyusunan Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.



Pencapaian Indikator Sasaran: Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima

Faktor

Eksternal Faktor Internal

Peluang : 1. Sudah adanya peraturan

perundangan yang mengatur tentang SOP;

2. Seluruh SKPD sudah melaksanakan ketentuan tata naskah dinas dan pakaian dinas;

3. Sudah adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pelayanan publik dan IKM;

4. Kesadaran dan komitmen yang tinggi dari SKPD dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mencapai kepuasan masyarakat.

Tantangan: 1. Belum seluruh SKPD dan

Kabupaten/Kota memiliki SOP;

2. Kurangnya pemahaman SKPD dan Kabupaten/Kota terhadap pengkajian, penyempurnaan dan evaluasi pelaksanaan SOP.

3. Belum seluruh SKPD memiliki UPP, SPP dan SPM;

4. Belum seluruh Kabupaten/Kota menyusun SPP dan SPM;

5. Sebagian besar SKPD Provinsi belum melakukan inovasi pelayanan publik.

Kekuatan : 1. Adanya komitmen

pimpinan dalam mewujudkan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efsien;

2. Adanya kesiapan data dan informasi pendukung bidang ketatalaksanaan pemerintahan.

3. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima;

4. Telah tersusunnya kriteria penilaian UPP dan inovasi pelayanan publik;

5. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota.



2. Komitmen dari pimpinan dan SKPD/Kabupaten/ Kota memudahkan dalam mendukung pencapaian sasaran;

3. Data dan informasi yang dimiliki agar diselaraskan dengan peraturan perundangan yang ada sehingga semakin mendukung pelaksanaan peraturan perundangan;

4. Kesiapan dari SKPD dan Kab/Kota dalam melaksanakan peraturan memudahkan dalam pencapaian sasaran.

Alternatif Strategi : 1. Adanya himbauan dari

pimpinan dan informasi serta data terkait penyusunan SOP di lingkungan SKPD dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi SKPD dan Kabupaten/Kota untuk segera menyusun SOP;

2. Perlunya dilakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman akan pentingnya SOP serta mekanisme evaluasi penyempurnaannya.

3. Adanya himbauan dari pimpinan terkait penyusunan SPP dan SPM di lingkungan SKPD Provinsi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi SKPD untuk segera menyusun SPP dan SPM;


5. Adanya peraturan perundangan yang mengatur serta dukungan dari pimpinan memberikan legalitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;

6. Komitmen dari pimpinan dan SKPD memudahkan dalam mendukung pencapaian sasaran;

7. Komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin baik semakin mendukung pelaksanaan peraturan perundangan secara optimal;

8. Komitmen serta komunikasi yang baik antar pemerintah daerah menjadi strategi yang baik guna menciptakan inovasi pelayanan publik.

4. Adanya kriteria penilaian UPP dan inovasi pelayanan publik memudahkan bagi SKPD untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dipenuhi tidak hanya sebagai pemenuhan penilaian namun juga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kelemahan : 1. Keterbatasan SDM dalam

melakukan fasilitasi SOP sesuai ketentuan berlaku;

2. Belum adanya pedoman dasar dalam melakukan fasilitasi SOP bagi SKPD.

3. Keterbatasan SDM dalam melakukan penilaian UPP dan inovasi pelayanan publik;

4. Pembagian tugas belum dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan.

Alternatif Strategi : 1. Perlunya peningkatan

pemahaman bagi SDM agar dapat melakukan pendampingan SOP secara maksimal;

2. Perlunya menyusun pedoman untuk melakukan fasilitasi yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Perlunya peningkatan pemahaman bagi SDM agar dapat melakukan pendampingan dan penialian secara maksimal;

4. Melakukan pembagian tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi

SDM dalam melakukan pendampingan serta meningkatkan pemahaman bagi SKPD dan Kabupaten/Kota akan pentingnya SOP;

2. Penyusunan pedoman dasar pendampingan selain mencakup kriteria pemenuhan juga harus mencakup evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaannya.

3. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan pendampingan sehingga meningkatkan motivasi SKPD untuk membentuk UPP, SPP dan SPM;

4. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.



Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Faktor

Eksternal

Faktor Internal

Peluang : 1. Sudah adanya peraturan

perundangan sebagai dasar hukum;

2. Besarnya dukungan dari kepala daerah yang didukung komitmen dari sebagian SKPD dan Kabupaten/Kota akan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

3. Tingginya keikutsertaan SKPD dan Kab/Kota pada acara Gelar Budaya Kerja yang diselenggarakan.

Tantangan: 1. Sebagian SKPD dan

Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Sistem AKIP secara menyeluruh;

2. Belum terciptanya budaya kerja yang mengakar di instansi pemerintah sehingga sebagian KBK yang dibentuk baru sebatas pemenuhan untuk keikutsertaan lomba/gelar.

Kekuatan : 1. Adanya komitmen

pimpinan dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah;

2. Telah tersusunnya pedoman dalam melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maupun penilaian KBK;

3. Telah tersusunnya Tim SAKIP internal serta tim evaluasi SAKIP di lingkungan Pemprov Jatim.



2. Komitmen dari pimpinan dan SKPD/Kabupaten/ Kota memudahkan dalam mendukung pencapaian sasaran;

3. Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan evaluasi maupun penilaian serta tingginya keikutsertaan SKPD dan Kab/Kota dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan memungkinkan untuk meningkatkan standar penilaian sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan kinerja dari SKPD dan Kab/Kota

Alternatif Strategi : 1. Perlunya himbauan dari

pimpinan dengan didukung sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga meningkatkan pemahaman terhadap SAKIP di lingkungan Prov. Jawa Timur;

2. Adanya pedoman penilaian KBK mendukung pemenuhan kriteria yang harus dipenuhi SKPD dan Kabupaten/Kota, selain itu dukungan pimpinan untuk menciptakan budaya kerja yang mengakar dalam organisasi sehingga tidak hanya bersifat pemenuhan saja.


Kelemahan : 1. Tingkat pemahaman

SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan;

2. Belum terciptanya budaya kerja yang baik dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.


pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah berdasarkan peraturan perundangan serta kebijakan dari kepala daerah;

2. Menciptakan budaya kerja yang baik di intern organisasi sebagai upaya meningkatkan peran serta SKPD dan Kabupaten/Kota pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.


kompetensi SDM dalam melakukan pendampingan serta meningkatkan pemahaman bagi SKPD dan Kabupaten/Kota akan pentingnya menciptakan SAKIP yang menyeluruh;

2. Menerapkan budaya kerja yang baik di intern organisasi sebagai contoh bagi instansi lain.

Berdasarkan analisa di atas, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan dalam

rangka mencapai sasaran pada akhir periode Renstra. Strategi adalah cara mencapai

tujuan dan sasaran. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people

centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based

development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program

pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.

Dalam membuat kebijakan dan program mengacu pada tujuan, sasaran, dan

strategi. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.

Adapun Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Timurdalam rangka meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

dapat dilihat pada Tabel 4.2.


Tabel 4.6 Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi saat periode Renstra 2014 s.d 2017.

NO. TUJUAN SASARAN Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Mewujudkan tertib administrasi

dokumen

penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya ketepatan waktu

penyelesaian

dokumen penyelenggaraan

pemerintahan

Meningkatkan pemahaman SDM dalam penyusunan


pemerintahan sehingga mengurangi kemungkinan

keterlambatan

Mengikutsertakan SDM dalam bimbingan teknis atau rakor

terkait penyusunan dokumen


2. Mewujudkan Kelembagaan

yang tepat fungsi dan tepat ukuran

didukung dengan peningkatan

kompetensi

Sumber Daya Aparatur.

1) Terwujudnya kelembagaan yang

tepat fungsi dan tepat ukuran

Menata kelembagaan perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta

pembinaan maupun Pengendalian perangkat

daerah Kabupaten/kota serta

meningkatkan Kesesuaian Kompetensi Sumberdaya

Aparatur pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur serta

meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

a. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan pada SKPD

Provinsi dan Kab./Kota untuk menciptakan

Kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi

serta meningkatkan

kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam

rangka efisiensi/efektivitas penyelenggaraan urusan

yang menjadi kewenangan

pemerintah provinsi Jawa Timur dan Kab./Kota

secara profesional serta akuntabel ;

b. Penyusunan Analisis

Jabatan, menyediakan informasi kebutuhan

pegawai pada masing-masing kelas jabatan yang

diukur melalui Analisa Beban Kerja dengan

diselaraskan sesuai

Standar Kompetensi yang dibutuhkan serta

melaksanakan survei IKM PNS di lingkungan Setda.

2) Meningkatnya

kesesuaian kompetensi

Aparatur dengan

jabatan disertai peningkatan mutu

pelayanan kepegawaian di

lingkungan Setda. Prov. Jatim

3. Mewujudkan

Akuntabilitas Pemerintahan

melalui Tatalaksana

Pemerintahan

yang efektif, efesien dan

terukur menuju pelayanan publik

yang prima

1) Meningkatnya

ketatalaksanaan pemerintah yang

efektif dan efisien menuju

optimalisasi

pelayanan publik

Menciptakan tata hubungan

kerja yang baik antar Pemerintah Daerah dan

meningkatkan penyusunan SOP sebagai dasar mekanisme

pelaksanaan kegiatan serta

mendorong tercapainya program pelayanan publik

yang sesuai harapan masyarakat di seluruh wilayah

Jawa Timur.

a. Penyusunan Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) baik di setiap SKPD

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

maupun Kab/Kota;

b. peningkatan inovasi pelayanan publik secara

lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih

terjangkau.



(1) (2) (3) (4) (5)

2) Meningkatnya Akuntabilitas

Pemerintahan

disertai perubahan budaya kerja

Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah (AKIP) di setiap

SKPD Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan pemberian asistensi maupun evaluasi

terhadap sistim Akuntabilitas

kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun

pada masing-masing SKPD serta melakukan pendam-

pingan terkait budaya kerja.

Tabel 4.7 Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi saat implementasi periode Renstra 2018 s.d 2019.


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Mewujudkan tertib

administrasi


pemerintahan

Meningkatnya

ketepatan waktu

penyelesaian dokumen


Meningkatkan pemahaman

SDM dalam penyusunan

dokumen penyelenggaraan pemerintahan sehingga

mengurangi kemungkinan keterlambatan

Mengikutsertakan SDM

dalam bimbingan teknis atau

rakor terkait penyusunan dokumen penyelenggaraan

pemerintahan

2.

Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, proporsional, efektif dan efisien menuju pelayanan prima

a. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

- Memperkuat peran Gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di

daerah dengan melaksanakan

pengendalian perangkat daerah di Kab/Kota

- Memprioritaskan penyelesaian analisis

jabatan dan analisis

beban kerja sebagai bahan menyusun

evaluasi jabatan berbasis teknologi

sehingga dapat

diketahui nilai dan kelas suatu jabatan

- Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan pada SKPD

Provinsi dan Kab./ Kota

untuk menciptakan Kelembagaan yang tepat

ukuran dan tepat fungsi serta meningkatkan

kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam

rangka efisiensi/

efektivitas penyelenggaraan urusan

yang menjadi kewenangan pemerintah

provinsi Jawa Timur dan

Kab./Kota secara profesional serta

akuntabel ; - Penyusunan Analisis

Jabatan, menyediakan informasi kebutuhan

pegawai pada masing-

masing kelas jabatan yang diukur melalui

Analisa Beban Kerja.



(1) (2) (3) (4) (5)

b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Meningkatkan kualitas

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)

di setiap Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa

Timur.

Peningkatan pemberian

asistensi maupun evaluasi terhadap sistim Akuntabilitas

kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang telah dibangun pada masing-masing SKPD

serta melakukan pendampingan terkait

budaya kerja.

c. Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima

Menciptakan tata

hubungan kerja yang baik antar Pemerintah Daerah

dan meningkatkan

penyusunan SOP sebagai dasar mekanisme

pelaksanaan kegiatan serta mendorong

tercapainya program pelayanan publik yang

sesuai harapan

masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.

- Penyusunan Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) baik di

setiap Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur maupun Kab/Kota;

- peningkatan inovasi pelayanan publik secara

lebih cepat, lebih murah,

lebih mudah dan lebih terjangkau.

Documents

BAB IV - ro-organisasi.jatimprov.go.id IV RENSTRA... · dan penyusunan dokumen yang terintegrasi dan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen ... penyusunan Anjab, ABK, Standar