BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Perhitungan Laba Kena Pajak ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2009-2-00020-Ak Bab 4.pdfLaporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan akuntansi berbeda dengan

59

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1 Perhitungan Laba Kena Pajak Berdasarkan Penerapan Akuntansi

Laporan laba/rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan

beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Atau laba atau

rugi didapat dari hasil pengurangan antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih

besar maka akan menghasilkan laba, dan jika beban lebih besar maka akan

menghasilkan rugi.

Laporan keuangan PT BCI Asia terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang

dilaporkan setiap akhir tahun. Tujuan utama dari laporan keuangan perusahaan adalah

untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan

komersial perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan

merupakan dasar untuk perhitungan pajak penghasilan suatu perusahaan untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya.

Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan akuntansi berbeda

dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, karena

laba rugi menurut akuntansi akan berbeda dengan laba rugi menurut undang-undang

perpajakan. Perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dalam menetapkan

pendapatan dan beban yang boleh diakui dalam laporan laba rugi, yang dapat menjadi

tambahan keuntungan atau beban bagi perusahaan pada periode yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Undang-undang perpajakan, pendapatan dan beban yang telah

60

ditetapkan dan diatur dalam ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang

Perpajakan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

PT BCI Asia telah melakukan kewajiban untuk membuat pembukuan serta

laporan keuangan yang diperlukan perusahaan menggunakan periode akuntansi yang

dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret, dan Tahun Pajak juga

menggunakan periode yang sama dengan periode akuntansi.

Pada laporan laba rugi komersial PT BCI Asia yang berakhir pada tanggal 31

Maret 2006 terdapat data sebagai berikut:

Pendapatan Usaha Rp. 3.380.734.552,00

Total Biaya Operasional Rp. 3.794.881.445,00

Laba Kotor (Rugi) (Rp. 414.146.893,00)

Total Biaya Administrasi (Rp. 24.571.782,00)

Total Pendapatan Lain Rp. 6.115.428,00

Laba Kena Pajak (Rugi) (Rp. 432.603.247,00)

Dalam laporan laba rugi komersial PT BCI Asia yang berakhir pada tanggal 31

Maret 2007 terdapat data sebagai berikut:



Laba Kotor (Rugi) (Rp. 564.505.068,00)




61

Dan pada laporan laba rugi komersial PT BCI Asia yang berakhir pada tanggal

31 Maret 2008 terdapat data sebagai berikut:



Laba Kotor Rp. 115.038.069,00




Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun pajak 2005, 2006, dan 2007

perusahaan mengalami kerugian. Sehingga berdasarkan rugi kena pajak komersial, maka

Wajib Pajak tidak terutang pajak. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000

menjelaskan bahwa jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan

ketentuan pada pasal 6 ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat

kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal

selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun

didapatnya kerugian tersebut. Sehingga atas kerugian tersebut, PT BCI Asia dapat

melakukan kompensasi dengan laba bersih fiskal selama 5 tahun berturut-turut. Namun

jika lewat dari 5 tahun, maka kerugian tersebut tidak dapat untuk dikompensasikan ke

laba bersih fiskal tahun berikutnya. Hal ini harus diwaspadai oleh perusahaan.

Dari perhitungan rugi kena pajak di atas, jika dilihat dari sisi perpajakan maka

kemungkinan ada beberapa perkiraan yang harus dikoreksi untuk menentukan laba kena

pajak dan pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan pajak. Karena rugi menurut

komersial belum tentu rugi menurut fiskal.

62

IV.2 Perhitungan Laba Kena Pajak oleh PT BCI Asia

Penyusunan laporan keuangan fiskal dimulai dengan melakukan analisis

terhadap laporan keuangan komersial dengan berpedoman pada Undang-undang

perpajakan. Laporan keuangan yang telah dianalisis menurut ketentuan perpajakan yang

berlaku, dapat menjadi dasar untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan

besarnya pajak penghasilan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada

pembukuan khusus yang diselenggarakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pembukuan yang digunakan untuk manajemen dan perpajakan adalah sama, yang

berbeda hanya cara penyusunannya.

Berdasarkan laporan keuangan komersial tahun 2005, 2006 dan 2007, PT BCI

Asia mengalami kerugian. Jumlah dari kerugian tersebut tidak dapat langsung dijadikan

sebagai dasar untuk mengkompensasikannya ke laba fiskal tahun berikutnya, atau

jumlah kerugian tersebut tidak dapat langsung dijadikan rugi fiskal untuk tahun 2005,

2006 dan 2007 tetapi harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan

untuk tahun pajak 2005, 2006 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel IV.3, Tabel IV.4, dan

Tabel IV.5.

Berdasarkan rekonsiliasi yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, didapatkan

rugi fiskal selama tahun pajak 2005, 2006, dan 2007. Sehingga berdasarkan rugi fiskal

tersebut maka Wajib Pajak tidak terutang pajak. Dan atas kerugian ini, wajib pajak dapat

melakukan kompensasi dengan laba bersih fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Namun jika lewat dari 5 (lima) tahun, maka kerugian tersebut tidak dapat untuk

dikompensasikan ke laba bersih fiskal tahun berikutnya.

63

IV.3 Koreksi Positif dan Negatif Akibat Perbedaan Tetap dan Waktu

Dalam menyusun Laporan laba rugi fiskal yang perlu diperhatikan adalah

mengenai penghasilan dan biaya. Dalam Laporan laba rugi ini dapat kita lihat pos yang

tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, oleh karena itu perusahaan harus membuat

koreksi fiskal yang didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk tahun

buku tersebut.

Terdapat dua jenis koreksi fiskal, yaitu: koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal

negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang dilakukan terhadap biaya-biaya

yang dibebankan perusahaan yang menurut ketentuan Undang-undang perpajakan

termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan (non deductible expense). Sedangkan

koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang dilakukan terhadap biaya-biaya yang

tidak dibebankan oleh perusahaan yang menurut ketentuan Undang-undang perpajakan

termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense).

Koreksi fiskal negatif ini bersifat menurunkan laba kena pajak perusahaan sehingga laba

menurut komersial lebih besar daripada laba menurut fiskal.

Berikut ini penulis akan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi PT

BCI Asia untuk tahun pajak 2005, 2006 dan 2007 yang menurut penulis harus dilakukan

koreksi fiskal atas biaya yang dikurangkan dan pendapatan yang diakui oleh perusahaan

dalam laporan keuangan komersial:

I. Yang termasuk perbedaan tetap dan dikoreksi positif adalah sebagai berikut:

1. Biaya pemberian sumbangan pernikahan (Hadiah Pernikahan)

Pada tahun 2005, 2006 dan 2007 Wajib Pajak memberikan hadiah pernikahan

kepada karyawannya sebesar:

64

Tahun 2005 Rp. 6.750.000,00

Tahun 2006 Rp. 5.500.000,00

Tahun 2007 Rp. 3.000.000,00

Total Rp.15.250.000,00

Dari segi akuntansi, biaya tersebut merupakan salah satu pengeluaran yang dapat

dikategorikan sebagai biaya, tetapi ketentuan pajak menghendaki bahwa biaya

hadiah pernikahan ini merupakan sumbangan perusahaan kepada karyawan yang

tidak ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, dan lebih

cenderung sebagai tanda ungkapan turut berbahagia dalam rangka mempererat

hubungan silahturahmi, sehingga pemberian (sumbangan) hadiah pernikahan ini

bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (g) UU No. 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) tidak boleh dikurangkan

dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran biaya ini

dikarenakan perusahaan hanya ingin memberi suatu ungkapan turut berbahagia

kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, dilakukan

koreksi fiskal atas pemberian hadiah pernikahan tersebut. Dalam laporan

keuangan fiskal, PT. BCI Asia sudah benar melakukan koreksi fiskal atas biaya

ini.

2. Biaya Transportasi

Biaya Transportasi dalam rangka perjalanan dinas selama tahun 2006 sebesar Rp.

129.886.014,00. Biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang dapat

dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena merupakan

65

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan

pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan. Namun atas

sejumlah biaya tersebut tidak bisa dikurangkan seluruhnya, karena terdapat

dokumen pendukung yang tidak bisa dilampirkan oleh Wajib Pajak mengenai

pengeluaran atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp.9.906.950,00. Oleh karena

itu, dilakukan koreksi fiskal atas biaya perjalanan dinas yang tidak memiliki

dokumen pendukung tersebut sebesar Rp.9.906.950,00. Dan PT BCI Asia sudah

benar melakukan koreksi fiskal atas biaya ini pada laporan keuangan fiskalnya.

Agar perusahaan dapat membebankan pengeluaran atas biaya perjalanan dinas

tersebut sebagai biaya maka sebaiknya perusahaan melampirkan pada Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT), daftar nominatif atau dokumen pendukung atas

biaya perjalanan dinas tersebut dan selain itu dokumen-dokumen tersebut juga

harus bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Biaya Telephone/Handphone

Perincian biaya telephone dan biaya handphone yang dikeluarkan Wajib Pajak

adalah sebagai berikut:

Biaya Telephone dan Handphone pada Tahun 2005:

Biaya telephone Rp.390.967.046,00

Biaya handphone Rp. 9.152.870,00

Jumlah Rp.400.119.916,00




Jumlah Rp.447.635.448,00

66




Jumlah Rp.376.431.400,00

Biaya telephone merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan

Penghasilan Kena Pajak karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-

undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP-

220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 disebutkan bahwa pembebanan biaya

handphone yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena

jabatannya dapat melalui penyusutan atau biaya langganan (pengisian ulang

pulsa). Perusahaan membebankan biaya handphone berdasarkan biaya langganan

(pengisian ulang pulsa) dan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan

bruto adalah 50% (lima puluh persen) dari biaya tersebut. Pada Tahun 2005 dan

2006, perusahaan belum melakukan koreksi fiskal atas biaya ini. Hal ini

disebabkan bagian administrasi perpajakan belum mengupdate ketentuan yang

baru sehingga tidak mengetahui adanya peraturan perpajakan terkait dengan

biaya handphone. Akibatnya biaya handphone dikoreksi dan kerugian

perusahaan menjadi tidak terlalu besar. Dan mulai Tahun 2007 perusahaan sudah

melakukan koreksi fiskal atas 50% biaya handphone tersebut.

Oleh karena itu atas sisa 50% biaya handphone yang tidak boleh dikurangkan

tersebut harus dilakukan koreksi fiskal:

67

- Untuk tahun pajak 2005:

Biaya Telepon_ Penjualan, 50% x Rp.3.345.780,00 = Rp.1.672.890,00;

Biaya Telepon_Penelitian, 50% x Rp.4.556.750,00 = Rp.2.278.375,00;

Biaya Telepon_Administrasi dan Umum, 50% x Rp.1.250.340,00

=Rp.625.170,00

- Untuk tahun pajak 2006:

Biaya Telepon_ Penjualan 50% x Rp.1.230.650,00 = Rp.615.325,00;

Biaya Telepon_Penelitian 50% x Rp.2.870.000,00 = Rp.1.435.000,00;

Biaya Telepon_Administrasi dan Umum 50% x Rp.7.860.250,00=

Rp.3.930.125,00

- Untuk tahun pajak 2007: 50% dari biaya handphone, yaitu sebesar 50% x

Rp.10.807.550,00 = Rp.5.403.775,00.

4. Biaya Pajak Penghasilan

Berbeda dengan konsep ekonomi perusahaan yang menganggap Pajak

Penghasilan sebagai biaya. Namun Pajak Penghasilan untuk perhitungan

Penghasilan Kena Pajak bukan merupakan pengurang penghasilan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000, yang

menyatakan bahwa pajak kurang bayar diperoleh dari pajak yang terutang

dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa

Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Dan berdasarkan Pasal 9 ayat

(1) huruf (e) Undang-undang No. 17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan pengurang penghasilan,

kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

68

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Biaya Pajak Penghasilan yang dikurangkan oleh perusahaan, terdiri dari:

Biaya Akun/legal/pajak

Selama tahun 2007 dikeluarkan dengan jumlah sebesar Rp.25.432.149,00

mencakup beberapa pembayaran perusahaan, seperti:

Pembayaran STP PPh Pasal 23 Rp. 6.461.071,00

Pemotongan PPh Pasal 21 Rp. 145.097,00

Pembayaran PBB Rp.18.825.981,00

Jumlah Rp.25.432.149,00

Dari rincian pembayaran diatas pembayaran atas potongan PPh Pasal 23 dan

potongan PPh Pasal 21 bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Hal

ini disebabkan karena bagian administrasi kurang begitu mengetahui ketentuan

perpajakan dan mencatat pengeluaran tersebut sebagai biaya. Oleh karena itu,

atas kesalahan ini maka harus dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp.6.606.168,00

Biaya Cetak dan Biaya Internet

Pada tahun 2006 tedapat jasa pemakaian internet sebesar Rp.22.222.879,00 untuk

project lead. Dan pembayaran cetak sebesar Rp.223.540.263,00 untuk project

lead dan Biaya Telepon/Internet sebesar Rp.504.470.478,00 tahun 2007. Pada

bulan Juni 2006 dan bulan April 2007 PT BCI Asia melakukan pembayaran

kepada PT Cyberindo Aditama atas jasa pemakaian internet dan kepada PT

Nusantara Card Semesta atas jasa printing. Atas Jasa pemakaian internet dan jasa

69

printing tersebut, Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh Pasal 23, dengan

rincian pemotongan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1

Evaluasi atas Pemotongan PPh 23

Tahun 2006-2007

Nama WP yang Dipotong

Nomor Bukti Potong

Tanggal Bukti

Potong

Jumlah Nilai Bruto

Perkiraan Penghasilan

Netto Tarif PPh yang

Dipotong

PT Cyberindo Aditama

03/PPH 23/BCI/06/2006 12-Jun-06 10.480.910 30% 15% 471.641

PT Cyberindo Aditama

01/PPH 23/BCI/04/2007 25-Apr-07 9.446.160 30% 15% 425.077

PT. Nusantara Card Semesta

02/PPH 23/BCI/04/2007 11-Apr-07 1.431.138 20% 15% 42.934


03/PPH 23/BCI/04/2007 11-Apr-07 149.520 20% 15% 4.486


04/PPH 23/BCI/04/2007 11-Apr-07 4.708.190 20% 15% 141.246


05/PPH 23/BCI/04/2007 11-Apr-07 964.768 20% 15% 28.943

Jumlah 27.180.686 1.114.327

Dalam pencatatan pengeluaran tersebut, PT BCI Asia mencatat beban biaya pada

bulan Juni 2006 sebesar Rp.10.480.910,00 atas Jasa Pemakaian Internet, bulan

April 2007 sebesar Rp.9.446.160,00 atas Jasa Pemakaian Internet dan bulan

April 2007 atas jasa printing sebesar Rp.7.253.616,00. Dari data yang disajikan

dapat disimpulkan bahwa, dari pencatatan biaya tersebut terdapat pemotongan

PPh pasal 23 dengan total Rp.1.114.327,00. Oleh karena itu, atas kesalahan

pencatatan ini harus dikoreksi, karena biaya yang harus dibiayakan atas transaksi

tersebut adalah sebesar Rp.26.066.541,00 bukan Rp.27.180.686,00. Pembayaran

atas potongan PPh 23 bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak.

70

Biaya Sewa Tahun 2007

Tabel IV.2

Biaya Pemotongan PPh 23 dan PPh Pasal 4 (2)

Tahun 2007

Nama WP yang Dipotong Nomor Bukti Potong

Jumlah Nilai Bruto

Perkiraan Penghasilan

Netto Tarif PPh yang

Dipotong

Yayasan Sarana Wana Jaya

Terlampir dari Masa Pajak April 2007 –

Maret 2008 228.980.000 10% 22.898.000

PT. Astra Graphia Tbk

Terlampir dari Masa Pajak Mei 2007 –

Maret 2008 114.127.255 30% 15% 5.135.726

Jumlah 343.107.255 28.033.726Dari pencatatan pengeluaran tersebut, PT. BCI Asia mencatat biaya sewa selama

tahun 2007 sebesar Rp.446.090.116,00. Namun setelah ditelusuri biaya sewa

tersebut tidak bisa dibiayakan seluruhnya. Karena terdapat pengakuan biaya

Pajak Penghasilan yang ikut dibebankan dalam biaya sewa tersebut. Hal ini bisa

dilihat pada tabel IV.5. Oleh karena itu, atas kesalahan pencatatan ini harus

dikoreksi, karena biaya yang harus dibiayakan atas transaksi tersebut adalah

sebesar Rp.315.073.529,00 bukan Rp.343.107.255,00. Sehingga biaya yang

harus dikoreksi sebesar Rp.28.033.726,00. Kemudian terdapat juga pengakuan

biaya atas sewa badminton pada bulan september 2007 sebesar Rp. 132.000,00

yang bersifat pemberiaan natura atau kenikmatan kepada karyawan. Biaya pajak

penghasilan ini sudah benar dilakukan koreksi oleh Bagian administrasi

perpajakan PT BCI Asia.

71

5. Biaya lain-lain (Biaya Administrasi dan Umum)

Biaya lain-lain pada tahun pajak 2005

Biaya Lain-lain_Penjualan:

Biaya Jamuan Tamu Rp.6.312.023,00

Jumlah Rp.6.312.023,00

Biaya Lain-lain Publikasi:

Biaya Lain-lain Rp.11.197.657,00

Jumlah Rp.11.197.657,00

Biaya Lain-lain_Administrasi dan Umum:

Pengeluaran Entertainment Rp. 5.565.500,00

Hadiah Pernikahan (Wedding Gift) Rp. 6.750.000,00

Pengeluaran untuk kepentingan pribadi Rp. 4.439.468,00

Biaya Iuran dan Sumbangan Rp. 2.560.000,00

Jumlah Rp.19.314.968,00



Pembelian Cock Badminton Rp. 343.000,00

Biaya Jamuan tamu Rp. 1.949.404,00

Jumlah Rp. 2.292.404,00

Biaya Lain-lain_Publikasi:

Biaya Lain-lain Rp.12.397.000,00

Jumlah Rp.12.397.000,00

Biaya Lain-Lain Penelitian:

Biaya Pemasaran Rp. 5.926.187,00

72

Biaya Perjalanan Dinas Rp.31.617.980,00

Pembelian Cock Badminton Rp. 32.800,00

Jumlah Rp.37.576.967,00

Biaya Lain-lain Administrasi dan Umum:

Biaya Iuran dan Sumbangan Rp. 3.650.000,00

Biaya Kepentingan Pribadi Rp. 5.870.000,00

Biaya Entertainment Rp.12.675.000,00

Biaya Pemasaran Rp.16.059.844,00

Jumlah Rp.38.254.844,00



Biaya Entertainment Rp. 888.550,00

Biaya Fotocopy Rp. 100.000,00

Biaya Direktori Rp. 509.000,00

Jumlah Rp. 1.497.550,00

Biaya lain-lain_Penelitian:

Biaya Entertainment Rp. 4.600.124,00

Biaya Perjalanan Dinas Rp.116.350.230,00

Biaya Kurir Rp. 77.273.385,00

Jumlah Rp.198.223.739,00

Biaya lain-lain_Administrasi dan Umum:

Hadiah Perkawinan Rp. 3.000.000,00

Biaya RT/Groceries Rp. 19.685.776,00

Biaya Entertainment Rp. 14.474.638,00

73

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rp. 19.675.600,00

Biaya Listrik Rp. 30.356.890,00

Biaya Iklan Rp. 6.859.000,00

Biaya Cetakan Rp. 64.456.786,00

Biaya Fotocopy Rp. 200.000,00

Jasa Profesional Rp.109.575.118,00

Jumlah Rp.268.283.808,00

Perincian biaya rumah tangga/groceries untuk tahun 2007 terdiri dari:

Pembelian cock badminton Rp. 931.250,00

Pembelian Mineral Water,Milo,dll Rp.10.272.500,00

Pembelian Stationery Rp. 3.432.301,00

Pembelian makanan untuk karyawan lembur Rp. 5.049.725,00

Jumlah Rp.19.685.776,00

Dari perincian biaya diatas terdapat beberapa biaya yang bukan merupakan

pengurang penghasilan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang

No. 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto perusahaan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan

sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

merupakan objek Pajak Penghasilan dan tidak terkena Pajak Penghasilan Final,

sesuai SE-27/PJ.22/1986 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat

dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak

Penghasilan Badan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) UU No. 17 Tahun

2000 yang menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

74

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak boleh

dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan

Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman

bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tidak boleh dikurangkan

dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Atas biaya lain-lain ini perusahaan sudah melakukan koreksi fiskal dengan benar

pada tahun 2005, namun pada tahun 2006 dan 2007 masih terdapat biaya yang

seharusnya dilakukan koreksi namun tidak dilakukan koreksi seperti pengeluaran

biaya berupa entertainment fee kepada para suplier, riset team, pengeluaran

kepentingan pribadi serta pengeluaran rumah tangga seperti pembelian makanan

bagi karyawan yang bekerja over time. Dan biaya yang tidak seharusnya

dikoreksi dilakukan koreksi seperti pengeluaran biaya rumah tangga berupa

pembelian mineral water dan stationery. Hal ini disebabkan karena bagian

administrasi perpajakan tidak begitu memahami ketentuan perpajakan yang ada

terkait dengan biaya rumah tangga untuk pembelian mineral water dan stationery

(akan lebih dijelaskan pada point 6) serta bagian administrasi keuangan tidak

membuat daftar nominatif atas pengeluaran entertainment fee kepada supplier.

Oleh Karena itu, atas biaya lain-lain berupa pengeluaran untuk entertainment

yang tidak memiliki daftar nominatif, pengeluaran kepentingan pribadi, hadiah

75

pernikahan, biaya iuran dan sumbangan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 harus

dilakukan koreksi fiskal. Jumlah yang harus dikoreksi adalah:

Tahun 2005:

Biaya lain-lain_administrasi dan umum sebesar Rp.19.314.968,00

Tahun 2006

Biaya lain-lain_penjualan sebesar Rp. 343.000,00

Biaya lain-lain penelitian sebesar Rp. 32.800,00

Biaya lain-lain administrasi dan umum sebesar Rp.22.195.000,00

Tahun 2007

Biaya lain-lain_penjualan sebesar Rp. 888.550,00

Biaya lain-lain_penelitian sebesar Rp. 4.600.124,00

Biaya lain-lain_administrasi dan umum sebesar Rp.23.455.613,00

6. Biaya Rumah Tangga/Groceries

Biaya rumah tangga kantor/groceries merupakan biaya yang dikeluarkan

perusahaan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan seperti pembelian

makanan, minuman, stationery, dll

Dalam melakukan penelitian, penulis menelusuri biaya rumah tangga yang

dikeluarkan oleh perusahaan seperti:

Tahun 2005

Pembelian Mineral Water,Milo, sirup, Torabika Rp.27.650.700,00

Pembelian Stationery Rp.12.783.650,00

Pembelian Ink printer Rp.18.248.091,00


Jumlah Rp.66.386.795,00

76

Tahun 2006

Pembelian Mineral Water, Milo, sirup, Torabika Rp. 9.028.504,00

Pembelian Stationery Rp. 2.227.700,00


Jumlah Rp.12.927.004,00

Untuk Tahun 2007, perincian biaya rumah tangga/groceries dapat dilihat pada

Nomor 5 (lima).

Atas Biaya rumah tangga/groceries ini oleh perusahaan dikoreksi penuh, namun

menurut penulis dalam biaya rumah tangga tersebut terdapat biaya yang dapat

dibiayakan secara fiskal seperti biaya untuk membeli mineral water, milo, sirup,

torabika, stationery dan ink printer yang merupakan biaya yang dapat

dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut

merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan. Dan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (e) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yang

menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau

jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan

dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan tidak dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak

perusahaan. Hal ini disebabkan karena bagian administrasi perpajakan tidak

begitu memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dalam melakukan koreksi

atas biaya rumah tangga yang seharusnya bisa dibiayakan oleh perusahaan yang

77

bisa mengakibatkan kerugian perusahaan menjadi tidak terlalu besar. Oleh

karena itu atas biaya pembelian untuk karyawan yang lembur harus dilakukan

koreksi fiskal karena pemberian makanan ini bersifat natura atau kenikmatan

yang hanya diberikan pada karyawan yang bekerja over time. Biaya ini di koreksi

sebesar Rp.7.704.354,00 untuk tahun 2005, dan Rp.1.670.800,00 untuk tahun

2006.

7. Denda Pajak

Denda Pajak yang dimaksud adalah sanksi administrasi karena Wajib Pajak tidak

tertib administrasi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Denda Pajak ini

disebabkan karena pada tahun-tahun sebelumnya perusahaan pernah dilakukan

pemeriksaan oleh fiskus atas kekeliruan karyawan yang tidak menyetorkan Pajak

Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dari pihak lain ke Kas Negara.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000

dengan jelas menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda dan

kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan

perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari

Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu atas biaya pajak yang dibebankan pada

tahun pajak 2005 sebesar Rp.14.928.805,00; pada tahun pajak 2006 sebesar

Rp.30.669.327,00 dan pajak bunga sebesar Rp. 1.979.728,00; dan pada tahun

pajak 2007 sebesar Rp.10.017.464,00 dan Pajak Bunga sebesar Rp.1.242.687,00

harus dilakukan koreksi fiskal. Atas biaya denda ini, perusahaan telah melakukan

koreksi fiskal dengan benar.

78

II. Yang termasuk perbedaan tetap dan dikoreksi negatif adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak selain menerima penghasilan dari hasil usahanya juga menerima

pendapatan jasa giro bank sebesar:

Tahun 2005 Rp. 4.440.359,00

Tahun 2006 Rp. 8.005.730,00

Tahun 2007 Rp. 5.907.594,00

Jumlah Rp.18.353.683,00

Namun atas pendapatan jasa giro telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan

Final sebesar 20% oleh bank, sehingga atas pendapatan ini bukan penghasilan yang

dapat diperhitungkan dalam menghitung Pajak terutang Wajib Pajak. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga

Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Pasal 4 ayat

(2) UU No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pendapatan jasa giro adalah

penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Oleh karena itu atas Pendapatan

jasa giro yang telah ditambahkan oleh Wajib Pajak harus dilakukan koreksi fiskal

negatif. Dan penghasilan yang dikenakan final tersebut, juga telah dilakukan koreksi

fiskal dengan benar oleh perusahaan.

III. Yang termasuk dalam kategori perbedaan waktu dan koreksi positif adalah

sebagai berikut:

Biaya yang dikoreksi positif dan termasuk dalam kategori perbedaan waktu adalah

Biaya Obligasi Pensiun (Provision for Employee Benefits). Biaya ini adalah dana

yang dicadangkan oleh perusahaan untuk imbalan kerja karyawan. Namun secara

komersial biaya ini dapat diakui pada waktu pencadangan sedangkan fiskal

79

mengakui biaya ini pada waktu terjadi PHK. Biaya yang dikurangkan pada laporan

keuangan komersial adalah sebesar:

Tahun 2005 Rp. 64.240.000,00

Tahun 2006 Rp. 76.554.000,00

Tahun 2007 Rp.112.277.750,00

Jumlah Rp.253.071.750,00

Pada tahun 2006 perusahaan membayar imbalan kerja sebesar Rp.9.278.750,00

kepada karyawan dan Rp.3.166.000,00 pada tahun 2007. Berdasarkan Pasal 9 ayat

(1) huruf (c) yang menyatakan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan

bukan merupakan biaya pengurang penghasilan. Oleh karena itu harus dilakukan

koreksi fiskal atas cadangan imbalan kerja ini. Sehingga jumlah yang harus dikoreksi

adalah sebesar:

Tahun 2005 Rp. 64.240.000,00

Tahun 2006 Rp. 67.275.250,00

Tahun 2007 Rp.109.111.750,00

Jumlah Rp.240.627.000,00

Biaya ini sudah dilakukan koreksi fiskal dengan benar oleh perusahaan. Hanya saja

pada tahun 2007, sisa cadangan imbalan kerja sebesar Rp.109.111.750,00 tidak

dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena kelalaian

karyawan (bagian administrasi perpajakan) dalam membuat laporan keuangan fiskal

tidak mengurangkan biaya tersebut. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian

fiskal dengan jumlah yang besar.

80

IV. Yang termasuk dalam kategori perbedaan waktu dan koreksi positif-negatif

adalah sebagai berikut:

Biaya yang dikoreksi positif-negatif dan termasuk dalam kategori perbedaan waktu

adalah biaya penyusutan aktiva tetap. Untuk menghitung penyusutan peralatan

kantor, perusahaan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) dimana

metode penyusutan yang digunakan perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang

No. 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6). Namun setelah dilakukan analisis ternyata

perusahaan salah dalam melakukan pengelompokkan atas peralatan kantor seperti

pesawat telepon, mesin Fax, AC. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.

138/KMK.03/2002 Lampiran II butir I huruf b yang menyatakan bahwa pesawat

telepon, mesin fax, AC digolongkan dalam kelompok II dengan masa manfaat 8

tahun dengan tarif penyusutan 12,5%. Namun perusahaan mengelompokkannya ke

kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%. Hal ini

disebabkan bagian administrasi perpajakan belum begitu mengetahui tentang

ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan penggolonggan kelompok aktiva

tetap. Akibatnya perhitungan penyusutan aktiva tetap perusahaan menjadi salah dan

tidak sesuai dengan ketetapan yang ditentukan. Untuk mengetahui besarnya

penyusutan menurut fiskal yang perlu disesuaikan, maka perlu diperhitungkan

besarnya penyusutan menurut fiskal. Perhitungan penyusutan aktiva tetap untuk

tahun pajak 2005, 2006 dan 2007 dapat dilihat pada daftar Lampiran L20.

Selain biaya diatas yang dikoreksi, penulis juga menemukan biaya-biaya yang

salah dikoreksi fiskal oleh perusahaan, seperti:

81

1. Biaya Direktori

Biaya ini merupakan biaya pembelian cd database seperti cd database yang berisi

tentang berbagai informasi terbaru mengenai pengembangan project kontruksi. Cd

database ini diperuntukkan kepada karyawan terutama bagian project lead agar

karyawan bagian project lead dapat menyediakan informasi terbaru dan terupdate

kepada klien PT BCI Asia. Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya ini hanya

pada tahun 2005 dan tidak dilakukan koreksi fiskal pada tahun 2006 dan 2007. Hal

ini disebabkan karena perusahaan menganggap pengeluaran ini termasuk kategori

yang bersifat suatu pemberian kenikmatan kepada karyawan. Pada saat dilakukan

tanya jawab atas koreksi biaya ini, perusahaan hanya mengatakan bahwa biaya

tersebut merupakan suatu kebijakan kepala administrasi perpajakan. Sehingga

penulis menyimpulkan bahwa bagian administrasi perpajakan belum begitu

memahami tentang ketentuan perpajakan yang ada. Akibatnya terjadi kesalahan

dalam koreksi biaya. Menurut penulis biaya direktori ini dapat dibiayakan secara

fiskal oleh perusahaan karena merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam

perhitungan Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut merupakan biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat (1)

huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu atas biaya ini tidak

dilakukan koreksi fiskal.

2. Biaya Jasa Profesional dan Biaya Konsultan

Biaya jasa profesional merupakan biaya yang dibayarkan kepada kantor akuntan

publik atas jasa dalam melakukan audit pembukuan PT BCI Asia. Sedangkan biaya

konsultan merupakan biaya yang dibayarkan atas jasa konsultasi bisnis yang

diberikan kepada para konsultan yang direkrut dari PT BCI Asia Luar Negeri.

82

Penulis melakukan penelusuran atas biaya ini serta menanyakan kepada bagian

administrasi. Dan hasil yang didapatkan adalah pada tahun 2006 perusahaan

membayar jasa profesional sebesar Rp.166.657.999,00 dan jasa konsultan tahun

2007 sebesar Rp.402.000.000,00. Dari kedua biaya tersebut, sudah tidak termasuk

biaya pemotongan pajak penghasilan. Namun perusahaan pada tahun 2006

melakukan koreksi fiskal atas biaya jasa profesional sebesar Rp.1.445.000,00 dan

pada tahun 2007 dilakukan koreksi fiskal atas biaya konsultan sebesar

Rp.55.777.500,00. Berdasarkan penelitian penulis, biaya yang dikoreksi tersebut

adalah merupakan biaya atas pemotongan PPh 23 dan PPh 26. Sehingga terdapat

adanya kesalahan koreksi fiskal, hal ini disebabkan karena bagian administrasi

perpajakan tidak teliti dalam melakukan pekerjaannya. Dan atas biaya pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilakukan koreksi

fiskal oleh perusahaan harus dikoreksi kembali.

Perkiraan pada laporan laba rugi PT BCI Asia yang tidak perlu dilakukan

rekonsiliasi dan koreksi fiskal adalah:

1. Pendapatan

Pendapatan ini terdiri dari pendapatan yang merupakan hasil usaha dan pendapatan

yang bukan merupakan hasil usaha.

Total pendapatan dari hasil usaha untuk tahun 2005 sebesar Rp.3.380.734.552,00,

tahun 2006 dengan total pendapatan sebesar Rp.4.575.172.189,00, dan tahun 2008

dengan total pendapatan sebesar Rp.6.307.865.176,00. Wajib Pajak mendapatkan

pendapatan tersebut dari kegiatan usahanya dengan melakukan penjualan data ke

perusahaan kontraktor, mengirimkan data ke klien melalui email dan media cetak.

Pendapatan ini termasuk objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)

83

Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Oleh karena itu, atas pendapatan ini tidak


Sedangkan pendapatan yang bukan merupakan hasil usaha wajib pajak terdiri dari:

Bunga bank, keuntungan karena selisih kurs, pendapatan jasa informasi konstruksi

lainnya. Pendapatan ini juga termasuk objek Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal

4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000. Sehingga atas pendapatan ini tidak dilakukan

koreksi fiskal. Terkecuali pendapatan yang didapat dari hasil bunga bank, harus


2. Biaya Operasional, yang terdiri dari:

Biaya Penjualan, Publikasi, dan Penelitian, yang terdiri dari:

a) Biaya Gaji, Tunjangan Penggantian Pengobatan

b) Biaya Komisi

c) Biaya Pemasaran

d) Biaya Kurir/Pos

e) Biaya Pengadaan Seminar/Expo

f) Biaya Pemberian Bonus

g) Biaya Perjalanan Dinas

h) Biaya Pengadaan Event Top Ten

Biaya-biaya diatas berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2000). Oleh

karena itu, atas biaya-biaya tersebut tidak perlu dikoreksi fiskal.

Biaya Administrasi dan Umum

a) Biaya Gaji

b) Biaya THR, Bonus, Hadiah

84

c) Biaya Sewa

d) Biaya Telepon dan Internet

e) Biaya Listrik

f) Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan

g) Biaya Perjalanan Dinas

h) Biaya Alat Tulis Kantor

i) Biaya Alokasi dari Pusat

j) Biaya Administrasi Bank

Biaya-biaya diatas merupakan biaya administrasi yang berkaitan dengan biaya

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Pasal 6 ayat (1)

huruf (a) UU No. 17 Tahun 2000). Oleh karena itu, atas biaya-biaya tersebut

tidak perlu dikoreksi fiskal.

Kemudian juga terdapat Biaya Lain-lain diluar kegiatan usaha seperti: Kerugian

karena selisih kurs, Denda Pajak, Pajak Bunga. Biaya-biaya ini perlu dilakukan

koreksi fiskal, kecuali kerugian selisih kurs.

Wajib Pajak juga perlu memperhatikan biaya-biaya yang dapat menimbulkan

resiko menjadi grey area yang menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat

antara Wajib Pajak dengan fiskus, apakah biaya tersebut dapat dibiayakan atau

harus dikoreksi fiskal. Contoh dari biaya tersebut adalah biaya Administrasi

bank. Dari sisi fiskus kemungkinan besar akan melakukan koreksi positif

terhadap biaya ini karena dianggap sebagai biaya yang terjadi untuk

mendapatkan penghasilan bunga bank dari deposito yang telah dikenakan PPh

final. Wajib Pajak harus memiliki argumen dan bukti yang kuat untuk dapat

menyakinkan fiskus bahwa biaya tersebut bukan merupakan biaya yang terkait

85

dengan penghasilan bunga bank sehingga tidak dilakukan koreksi positif yang

akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Dari penelitian terhadap biaya-biaya ini, penulis melihat terdapatnya biaya yang

dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar dan signifikan ke pusat. Biaya yang

setiap tahun mendapatkan pembebanan dari pusat ini adalah biaya alokasi dari

pusat. Atas pengeluaran biaya ini, PT BCI Asia di Indonesia sering mengalami

kerugian baik secara komersial maupun secara fiskal. Karena adanya

keterbatasan data dari perusahaan, penulis tidak dapat menguraikan rincian dari

Biaya Alokasi pusat ini. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-

04/PJ.7/1993 menjelaskan tentang kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi

dan umum yang dialokasikan oleh pusat perusahaan di luar negeri dari badan

usaha di Indonesia kepada badan usaha di Indonesia. Berdasarkan hasil

wawancara oleh penulis, biaya yang dialokasikan tersebut antara lain seperti:

a. Biaya training karyawan PT. BCI Asia di Indonesia yang diselenggarakan

kantor pusat di luar negeri.

b. Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang merupakan

biaya penyelenggaraan perusahaan seperti perolehan data informasi

mengenai proyek-proyek yang lagi berkembang, bahan-bahan yang

digunakan dalam konstruksi, serta model atau bentuk bangunan

c. Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan kantor pusat.

Alokasi biaya tersebut diatas diperbolehkan sepanjang sebanding dengan

manfaat yang diperoleh badan usaha di Indonesia dan bukan merupakan

duplikasi biaya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan tidak termasuk

bunga atas penggunaan dana kantor pusat. Oleh karena itu atas biaya alokasi

86

pusat tersebut tidak dilakukan koreksi fiskal dan merupakan biaya yang dapat

dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

IV.4 Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan PT BCI Asia

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat

dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut

disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan antara Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) dan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Rekonsilasi fiskal yang dilakukan oleh PT BCI Asia belum sepenuhnya

berdasarkan pada UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, masih ada beberapa

pos biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi. Hal ini terjadi karena PT. BCI Asia

belum begitu memahami tentang ketentuan-ketentuan perpajakan dan kurangnya

pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu,

saya akan mencoba untuk memperbaiki rekonsiliasi fiskal dari PT. BCI Asia.

87

Tabel IV.3

Tahun Pajak 2005 PT. BCI ASIA

LAPORAN RUGI/LABA Per 1 April 2005 - 31 Maret 2006

Komersil Koreksi

Fiskal Wajib Pajak

Fiskal Wajib Pajak

Koreksi Fiskal Positif (Negatif) Fiskal Penulis Perbedaan

Waktu Perbedaan

Tetap PENDAPATAN USAHA Pendapatan 3.380.734.552 3.380.734.552 3.380.734.552 3.380.734.552 3.380.734.552 3.380.734.552 BIAYA OPERASIONAL Biaya Pengiriman dan Cetakan Cetakan Laporan Hard Copy 300.495.545 300.495.545 300.495.545 Laporan Pengiriman 76.287.753 76.287.753 76.287.753 Total Biaya Pengiriman dan Cetakan 376.783.298 376.783.298 376.783.298 Biaya Penjualan Gaji/Tunjangan 253.042.722 253.042.722 253.042.722 Komisi 224.660.511 224.660.511 224.660.511 Telepon/Handphone 108.262.303 108.262.303 1.672.890 106.589.413 Transport/Perjalanan Dinas 76.773.105 76.773.105 76.773.105 Pos/Kurir 10.039.741 10.039.741 10.039.741 Pemasaran 42.162.944 42.162.944 42.162.944 Direktori 2.884.038 2.884.038 - 2.884.038 Publikasi 2.161.080 2.161.080 2.161.080 Fotocopy 75.000 75.000 75.000 Lain-lain 6.312.023 6.312.023 6.312.023

88

Total Biaya Penjualan 726.373.467 723.489.429 724.700.577 Biaya Publikasi Seminar/Expo/Trend/Promosi 33.688.891 33.688.891 33.688.891 Transport/Perjalanan Dinas 1.138.500 1.138.500 1.138.500 Komisi 4.412.150 4.412.150 4.412.150 Makanan dan Kurir 67.241.219 67.241.219 67.241.219 Lain-lain 11.197.657 11.197.657 11.197.657 Total Biaya Publikasi 117.678.417 117.678.417 117.678.417 Biaya Penelitian Gaji/Tunjangan 232.403.912 232.403.912 232.403.912 Bonus 85.471.500 85.471.500 85.471.500 Telepon/Internet 139.745.708 139.745.708 2.278.375 137.467.333 Pos/Kurir/Berlangganan 43.176.437 43.176.437 43.176.437 Direktori 1.599.824 1.599.824 - 1.599.824 Promosi/ Even 90.740.023 90.740.023 90.740.023 Perjalanan Dinas, dll 31.589.840 31.589.840 31.589.840 Total Biaya Penelitian 624.727.244 623.127.420 622.448.869 Biaya Administrasi dan Umum Gaji/Bonus/Tunjangan 395.740.894 395.740.894 395.740.894 Sewa IT Server 586.976.472 586.976.472 586.976.472 Obligasi Pensiun 64.240.000 64.240.000 - 64.240.000 - Iuran Dana Pensiun 8.680.000 8.680.000 8.680.000 Sewa/Utiliti 57.500.000 57.500.000 57.500.000 Telepon/Internet 152.111.905 152.111.905 625.170 151.486.735 Listrik 42.826.952 42.826.952 42.826.952 Cetakan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 Jasa Profesional 21.477.273 21.477.273 21.477.273 Counsulting Fee 300.000.000 300.000.000 300.000.000

89

Perawatan dan Perbaikan 9.896.013 9.896.013 9.896.013 Perjalanan Dinas 26.358.845 26.358.845 26.358.845 Alat Tulis Kantor 32.403.308 32.403.308 32.403.308 Renovasi Kantor 69.465.200 69.465.200 69.465.200 Pos/Pengiriman 12.795.740 12.795.740 12.795.740 Wages 6.454.542 6.454.542 6.454.542 Direktori 1.412.715 1.412.715 - 1.412.715 Fotocopy 563.000 563.000 563.000 Penyusutan 71.038.432 2.794.904 68.243.528 2.179.359 68.859.073 Pajak 2.235.965 2.235.965 2.235.965 RT Kantor/Groceries' 66.386.795 66.386.795 - 7.704.354 58.682.441 Lain-lain 19.314.968 19.314.968 - 19.314.968 - Total Biaya Administrasi dan Umum 1.949.319.019 1.795.169.637 1.855.255.168 TOTAL BIAYA OPERASIONAL 3.794.881.445 3.636.248.201 3.696.866.329 PENGHASILAN DARI OPERASIONAL (414.146.893) (255.513.649) (316.131.777) PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain Jasa Giro 4.440.359 (4.440.359) - (4.440.359) - Lain-lain 1.675.069 1.675.069 1.675.069 Total Pendapatan Lain-lain 6.115.428 1.675.069 1.675.069 Biaya Lain-lain Adm. Bank 7.986.429 7.986.429 7.986.429 Denda Pajak 14.928.805 14.928.805 - 14.928.805 - Lain-lain 1.656.548 1.656.548 1.656.548 Total Biaya Lain-lain 24.571.782 9.642.977 9.642.977 Total Pendapatan/Biaya Lain-lain (18.456.354) (7.967.908) (7.967.908) PENGHASILAN NETTO (432.603.247) 169.121.690 (263.481.557) 66.419.359 42.084.203 (324.099.685)

90

Tabel IV.4


LAPORAN RUGI/LABA FISKAL For The Year Ended 31 March 2007

Komersil Koreksi Fiskal

Wajib Pajak Fiskal Wajib

Pajak Koreksi Fiskal Positif (Negatif) Fiskal Penulis Beda Waktu Beda Tetap

PENDAPATAN USAHA Pendapatan 4.575.172.189 4.575.172.189 4.575.172.189 Total Pendapatan 4.575.172.189 4.575.172.189 4.575.172.189 BIAYA OPERASIONAL Biaya Pengiriman dan Cetakan Cetakan Laporan Hard Copy 56.752.200 56.752.200 56.752.200 Laporan Pengiriman 7.745.000 7.745.000 7.745.000 Pengiriman International 26.586.186 26.586.186 26.586.186 Total Pengiriman dan Cetakan 91.083.386 91.083.386 91.083.386 Biaya Penjualan Gaji 374.638.455 374.638.455 374.638.455 Komisi 302.201.818 302.201.818 302.201.818 Penggantian Pengobatan 6.332.459 6.332.459 6.332.459 Telepon 36.261.721 36.261.721 615.325 35.646.396 Internet 22.222.879 471.641 21.751.238 471.641 21.751.238 Perjalanan Dinas 129.886.014 9.906.950 119.979.064 9.906.950 119.979.064 Pos/Kurir 137.208.451 137.208.451 137.208.451 Pemasaran 36.913.900 36.913.900 36.913.900 Direktori 100.000 100.000 100.000

91

Publikasi 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Fotocopy 240.000 240.000 240.000 Lain-lain 2.292.404 343.000 1.949.404 343.000 1.949.404 Total Biaya Penjualan 1.050.798.101 1.040.076.510 1.039.461.185 Biaya Publikasi Seminar/Expo/Trend/Promosi 16.231.045 16.231.045 16.231.045 Perjalanan Dinas 4.083.000 4.083.000 4.083.000 Gaji 7.856.006 7.856.006 7.856.006 Komisi 6.831.620 6.831.620 6.831.620 Kurir dan Cetakan 170.594.269 170.594.269 170.594.269 Telepon dan Internet 1.861.400 1.861.400 1.861.400 Lain-lain 12.397.000 12.397.000 12.397.000 Total Biaya Publikasi 219.854.340 219.854.340 219.854.340 Biaya Penelitian Gaji 291.592.497 291.592.497 291.592.497 Bonus 115.201.615 115.201.615 115.201.615 Penggantian Pengobatan 4.039.701 4.039.701 4.039.701 Telepon/Internet 50.339.372 50.339.372 1.435.000 48.904.372 Pos/Kurir/Berlangganan 35.661.674 35.661.674 35.661.674 Fotocopy 230.000 230.000 230.000 Event Top Ten 118.657.785 118.657.785 118.657.785 Lain-lain 37.576.967 32.800 37.544.167 32.800 37.544.167 Total Biaya Penelitian 653.299.611 653.266.811 651.831.811 Biaya Administrasi dan Umum Gaji 373.661.345 373.661.345 373.661.345 THR 64.077.000 64.077.000 64.077.000 Bonus 55.844.451 55.844.451 55.844.451 Penggantian Pengobatan 23.125.411 23.125.411 23.125.411

92

Lembur 18.019.002 18.019.002 18.019.002

Depresiasi 56.258.275

(845.297) 57.103.572 (5.438.496) 61.696.771 Sewa/Utiliti 414.633.623 414.633.623 414.633.623 Telepon/Internet 382.034.355 382.034.355 3.930.125 378.104.230 Listrik 8.930.735 8.930.735 8.930.735 Cetakan 62.362.196 62.362.196 62.362.196 Jasa Profesional 166.657.999 1.445.000 165.212.999 166.657.999 Perbaikan dan Pemeliharaan 14.984.400 14.984.400 14.984.400 Perjalanan Dinas 31.849.329 31.849.329 31.849.329 Alat Tulis Kantor 50.007.837 50.007.837 50.007.837 Renovasi Kantor 54.003.000 54.003.000 54.003.000 Rumah Tangga 2.227.700 2.227.700 - 2.227.700 Groceries 10.699.304 10.699.304 - 1.670.800 9.028.504 Kurir 50.764.491 50.764.491 50.764.491 Upah 9.190.000 9.190.000 9.190.000 Iklan 5.285.000 5.285.000 5.285.000 Direktori 1.389.700 1.389.700 1.389.700 Obligasi Pensiun 76.554.000 67.275.250 9.278.750 67.275.250 9.278.750 Fotocopy 155.000 155.000 155.000 Umum 1.727.000 1.727.000 1.727.000 Pajak 32.181.957 32.181.957 32.181.957 Jasa Konsultan 402.000.000 402.000.000 402.000.000 Hadiah Pernikahan 5.500.000 5.500.000 - 5.500.000 - Makanan 10.051.625 10.051.625 10.051.625 Iuran Dana Pensiun 8.209.170 8.209.170 8.209.170 Alokasi Biaya dari Kantor Pusat 689.304.750 689.304.750 689.304.750 Amortisasi 4.698.320 4.698.320 4.698.320

93

Lain-lain 38.254.844 2.478.700 35.776.144 22.195.000 16.059.844 Total Biaya Administrasi dan Umum 3.124.641.819 3.035.861.162 3.029.509.140 TOTAL BIAYA OPERASIONAL 5.139.677.257 5.040.142.209 5.031.739.862 PENGHASILAN DARI OPERASIONAL (564.505.068) (464.970.020) (456.567.673) PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain

Jasa Giro 8.005.730

(8.005.730) - (8.005.730) - Lain-lain 54.384.636 54.384.636 54.384.636 Total Pendapatan Lain-lain 62.390.366 54.384.636 54.384.636 Biaya Lain-lain Adm. Bank 11.300.002 11.300.002 11.300.002 Pajak Bunga 1.979.728 1.979.728 1.979.728 - Denda Pajak 30.669.327 30.669.327 - 30.669.327 - Lain-lain 22.630.861 22.630.861 22.630.861 Total Biaya Lain-lain 66.579.918 35.910.591 33.930.863 Total Pendapatan/Biaya Lain-lain (4.189.552) 18.474.045 20.453.773 Total Koreksi Fiskal 122.198.645 61.836.754 70.743.966

PENGHASILAN NETTO (568.694.620) (446.495.975) (436.113.900)

94

Tabel IV.5


LAPORAN RUGI/LABA FISKAL For The Year Ended 31 March 2008

Komersil Koreksi Fiskal Wajib Pajak Firkal Wajib Pajak Koreksi Fiskal Positif (Negatif) Fiskal Penulis

Beda Waktu Beda Tetap PENDAPATAN Project Lead 4.544.687.540 4.544.687.540 4.544.687.540 Iklan 403.757.722 403.757.722 403.757.722 Majalah Futurarc 422.456.538 422.456.538 422.456.538 Majalah Arc07 731.818 731.818 731.818 Majalah Arc08 152.351.135 152.351.135 152.351.135 Lain-lain 783.880.423 783.880.423 783.880.423 TOTAL PENDAPATAN 6.307.865.176 6.307.865.176 6.307.865.176 BIAYA OPERASI Biaya Penjualan Biaya Cetak 223.540.263 217.607 223.322.656 217.607 223.322.656 Biaya Komisi 290.287.709 290.287.709 290.287.709 Gaji Penjualan 450.332.219 450.332.219 450.332.219 Gaji riset 526.102.358 526.102.358 526.102.358 Transportasi dan akomodasi 244.734.924 244.734.924 244.734.924 Pemasaran 79.174.654 79.174.654 79.174.654 Sumber informasi 42.590.200 42.590.200 42.590.200 Lain-lain 1.497.550 888.550 609.000 888.550 609.000 Total Biaya Penjualan 1.858.259.877 1.857.153.720 1.857.153.720

95

Biaya Penelitian Cetak 475.997.600 475.997.600 475.997.600 Distribusi 5.780.700 5.780.700 5.780.700 Gaji 92.053.442 92.053.442 92.053.442 Pemasaran 123.652.750 123.652.750 123.652.750 Komisi 71.123.537 71.123.537 71.123.537 Lain-lain 198.223.739 4.600.124 193.623.615 4.600.124 193.623.615 Total Biaya Penelitian 966.831.768 962.231.644 962.231.644 Biaya Publikasi Cetak dan Distribusi 95.872.000 95.872.000 95.872.000 Komisi 13.360.420 13.360.420 13.360.420 Catering 8.646.350 8.646.350 8.646.350 Transportasi 36.792.657 36.792.657 36.792.657 Komisi 13.829.415 13.829.415 13.829.415 Total Biaya Publikasi 168.500.842 168.500.842 168.500.842 Biaya Administrasi Gaji 583.326.197 583.326.197 583.326.197 Telepon/internet 504.470.478 5.403.775 499.066.703 5.403.775 499.066.703 Sewa 446.090.116 28.165.722 417.924.394 28.165.722 417.924.394 Biaya komputer 83.744.160 83.744.160 83.744.160 Alat tulis kantor 79.349.150 79.349.150 79.349.150 Perjalanan dinas internasional 54.180.740 54.180.740 54.180.740 Akun/legal/pajak 25.432.149 6.606.168 18.825.981 6.606.168 18.825.981 Obligasi Pensiun 112.277.750 112.277.750 109.111.750 3.166.000 Kurior/pos 11.255.620 11.255.620 11.255.620 Penyusutan 50.510.989 8.265.675 42.245.314 (5.409.860) 55.920.849 Kendaraan 20.403.950 20.403.950 20.403.950 Alokasi biaya dari kantor pusat 952.862.032 952.862.032 952.862.032

96

Amortisasi 7.047.480 7.047.480 7.047.480 Lain-lain 268.283.808 37.160.414 231.123.394 23.455.613 244.828.195 Total Biaya Administrasi 3.199.234.619 3.113.632.865 3.031.901.451 TOTAL BIAYA OPERASI 6.192.827.106 6.101.519.071 6.019.787.657 PENDAPATAN OPERASI 115.038.070 206.346.105 288.077.519 PENDAPATAN LAIN-LAIN Selisih Kurs 8.503.110 8.503.110 8.503.110 Bunga 5.907.594 (5.907.594) - (5.907.594) - Lain-lain 63.945.899 63.945.899 63.945.899 TOTAL 78.356.603 72.449.009 72.449.009 BIAYA LAIN-LAIN Selisih Kurs 71.030 71.030 71.030 Bunga Pajak 1.242.687 1.242.687 - 1.242.687 - Biaya Konsultan 402.000.000 55.777.500 346.222.500 402.000.000 STP 10.017.464 10.017.464 - 10.017.464 - TOTAL 413.331.181 346.293.530 402.071.030 PENDAPATAN (BIAYA) Bersih (334.974.578) (273.844.521) (329.622.021) Total Koreksi Fiskal 152.438.092 103.701.890 74.690.116

LABA(RUGI) Sebelum Pajak (219.936.508) (67.498.416) (41.544.502)

97

Setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT BCI Asia. Wajib

Pajak masih mengalami kerugian dalam tahun 2005, 2006, dan 2007 dengan jumlah:

Rugi Bersih Tahun 2005 (Rp.324.099.685,00)


Rugi Bersih Tahun 2007 ( Rp.41.544.502,00)

Atas kerugian tersebut, mengakibatkan Wajib Pajak tidak terutang Pajak atau Nihil.

Namun atas jumlah kerugian tersebut, Wajib Pajak dapat mengkompensasikannya ke

tahun pajak berikutnya selama lima tahun berturut-turut jika perusahaan mendapatkan

keuntungan.

Pada tahun pajak 2006 perusahaan mempunyai kredit pajak PPh 23 sebesar:

Rp.2.458.227,00. dengan demikian dapat pula dihitung kelebihan pembayaran pajak

untuk tahun 2006, yaitu sebesar:


PPh Terutang NIHIL

Kredit Pajak

PPh Pasal 23 Rp. 2.458.227,00

Kelebihan Bayar Rp. 2.458.227,00

Atas kelebihan pembayaran pajak ini telah direstitusi ke tahun pajak berikutnya oleh

perusahaan.

Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi

kerugian dalam Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang

Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, adalah sebagai berikut:

98

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya

yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.

2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara

berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang

tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

3. Kompensasi kerugian hanya untuk Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi,

yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final

dan perhitungan Pajak Penghasilannnya tidak menggunakan norma penghitungan.

4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari

dalam negeri.

IV.5 Penyampaian Dan Pelaporan SPT PPh Badan (1771) PT BCI Asia

Setiap akhir tahun, Wajib Pajak dalam negeri harus melaporkan pajaknya yang

terutang untuk tahun yang bersangkutan. Untuk melaporkan pajaknya, Wajib Pajak

harus menyampaikan SPT Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Di dalam

penyampaian surat ini, Wajib Pajak harus melampirkan antara lain neraca dan laporan

laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya

penghasilan kena Pajak (Pasal 4 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000).

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan dengan benar, jelas

dan lengkap kemudian menandatangani dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal

Pajak. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang telah diisi secara benar, lengkap,

jelas, dan ditandatangani selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bagi

Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, SPT Tahunan PPh

99

harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Formulir

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dipakai adalah formulir 1771.

Menurut penelitian Penulis, Tahun pembukuan PT BCI Asia adalah tidak sama

dengan tahun takwim, dimana pembukuan dimulai pada bulan April dan berakhir pada

bulan Maret tahun berikutnya. Sehingga SPT Tahunan PPh harus disampaikan selambat-

lambatnya pada tanggal 30 Juni tahun buku berakhir. Dilihat dari tanggal penyampaian

dan pelaporan SPT Tahunan PPh, pada tahun pajak 2005 PT BCI Asia tidak dapat

menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu tiga

bulan setelah berakhirnya tahun pajak dikarenakan masalah-masalah teknis yang terjadi

dalam penyusunan laporan keuangan PT BCI Asia. Namun pada tahun pajak 2006 dan

2007, Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang

ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

IV.6 Perhitungan Aktiva Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan

datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi

dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang

(tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu

periode tertentu.

Untuk mengetahui berapa besarnya aktiva pajak tangguhan harus dilakukan

analisis terhadap perbedaan waktu yang disebabkan antara komersial dan fiskal. Dari

hasil analisis diketahui terdapat perbedaan temporer berupa:

100

1. Biaya Penyusutan

Selisih penyusutan ini terjadi karena perbedaan masa manfaat antara kebijakan

perusahaan dengan UU No. 17 tahun 2000 Pasal 11. Oleh karena itu perusahaan

harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets).

2. Biaya Obligasi Pensiun

Biaya ini terjadi karena perbedaan pengakuan atas pencadangan biaya imbalan

kerja, secara komersial biaya ini dapat diakui pada waktu pencadangan sedangkan

fiskal mengakui biaya ini pada waktu terjadi PHK.

Atas perbedaan waktu berupa biaya penyusutan, biaya obligasi pensiun menurut

komersial dan fiskal akan menghasilkan jumlah yang dapat dikenakan pajak pada tahun

yang akan datang, oleh karena itu perusahaan harus mengakui adanya aktiva pajak

tangguhan. Jumlah aktiva pajak tangguhan yang akan dilaporkan pada akhir tahun

2005, 2006 dan 2007 dengan perhitungan aktiva pajak tangguhan dilakukan

menggunakan tarif pajak yang berlaku, dihitung sebagai berikut:

Tahun 2005

Beban Penyusutan Rp. 2.179.359,00

Obligasi Pensiun Rp.64.240.000,00

Jumlah Rp.66.419.359,00

Tarif Pajak 30%

Aktiva Pajak Tangguhan Rp.19.925.808,00

101

Tahun 2006

Beban Penyusutan (Rp. 5.438.496,00)


Jumlah Rp.61.836.754,00

Tarif Pajak 30%

Akiva Pajak Tangguhan Rp.18.551.026,00

Tahun 2007

Beban Penyusutan (Rp. 5.409.860,00)


Jumlah Rp.103.701.890,00

Tarif Pajak 30%

Akiva Pajak Tangguhan Rp. 31.110.567,00

Ayat jurnal pajak tangguhan atas perbedaan temporer mulai tahun 2005 sampai dengan

tahun 2007 sebagai berikut :

Dr. Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)_2005 Rp.19.925.808,00

Cr. Manfaat Pajak Tangguhan Rp. 19.925.808,00

Dr. Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)_2006 Rp. 18.551.026,00

Cr. Manfaat Pajak Tangguhan Rp.18.551.026,00

Dr. Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)_2007 Rp. 31.110.567,00

Cr. Manfaat Pajak Tangguhan Rp.31.110.567,00

Atas kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss

carry forward) tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dikarenakan laba fiskal tidak

102

mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo

rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Berdasarkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi

Pajak Penghasilan paragraf 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat

dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa

laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi. Hal-hal yang harus

dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam

jumlah memadai untuk dikompensasikan:

1. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah

yang memadai, yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum

masa berlakunya kadaluarsa;

2. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang

dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluarsa;

3. Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu

yang hampir tidak mungkin berulang.

Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk

dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva

pajak tangguhan tidak diakui. Jika besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa

depan akan tersedia untuk pemulihannya maka perusahaan dapat mengakui aktiva pajak

tangguhan yang sebelumnya tidak diakui.

IV.7 Analisa Trend atas Rekonsiliasi Fiskal dari Tahun 2005, 2006, dan 2007

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah grafik yang

menggambarkan trend atas rekonsiliasi fiskal dari tahun 2005, 2006 dan 2007 pada PT

BCI Asia berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya:

103

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

2005 2006 2007

Rekonsiliasi Fiskal Penulis Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan

Gambar IV.1

Grafik Jumlah Rekonsiliasi Fiskal Menurut Perusahaan dan Penulis dari Tahun 2005,

2006, dan 2007

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2005 2006 2007

Gambar IV.2

Grafik Persentase Kesalahan Perusahaan Dalam Melakukan Rekonsiliasi Fiskal

104

(600.000.000)

(500.000.000)

(400.000.000)

(300.000.000)

(200.000.000)

(100.000.000)

-2005 2006 2007

Rugi Fiskal Rugi Komersial

Gambar IV.3

Grafik Jumlah Kerugian Menurut Komersial dan Fiskal akibat adanya Rekonsiliasi

Fiskal

Dari grafik-grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2005, 2006 dan 2007

pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal

untuk menghitung pajak penghasilan terutang oleh PT BCI Asia masih belum mengikuti

ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

• Dari Gambar IV.1 dapat dilihat bahwa terdapat selisih rekonsiliasi laporan

keuangan fiskal yang dilakukan oleh penulis dengan perusahaan. Berdasarkan

penelitian penulis, perusahaan dalam melakukan koreksi atas biaya masih belum

begitu mengetahui tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga

masih terdapat biaya yang seharusnya tidak dikoreksi fiskal namun dikoreksi

fiskal oleh perusahaan, begitu juga sebaliknya.

105

• Dari Gambar IV.2 dapat dilihat persentase kesalahan-kesalahan yang dilakukan

oleh perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dari tahun 2005 sampai

dengan tahun 2007 semakin minim.

• Dari Gambar IV.3

Kerugian fiskal dan kerugian komersial yang dialami oleh perusahaan semakin

kecil. Dengan jumlah kerugian yang semakin mendekati antara komersial dan

fiskal. Yang dapat membuktikan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang

dilakukan perusahaan semakin baik dan benar. Namun PT BCI Asia harus

menekankan akan pencapaian tingkat laba agar kerugian fiskal pada tahun

sebelumnya dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya.

Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dari tahun 2005 sampai dengan

tahun 2007 pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan sudah mulai

mengikuti aturan perpajakan, biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal sudah benar-benar

dikoreksi fiskal, biaya yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak telah

dikurangkan dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak.

Dalam melakukan laporan keuangan, perusahaan bisa saja mengikuti ketentuan

mengenai Undang-undang perpajakan sehingga tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal

untuk menghitungan penghasilan kena pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembukuan yang mengacu pada ketentuan perpajakan bisa dibuat oleh perusahaan, jika

perusahaan tersebut belum go public. Karena tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah

hanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, laba/rugi

perusahaan, dan berapa besar penghasilan bersih yang akan dikenakan pajak. Sehingga

106

perusahaan tidak perlu untuk melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui berapa

penghasilannya yang akan dikenakan pajak dan besarnya pajak yang terutang.

Upaya yang harus dilakukan oleh PT BCI Asia untuk meminimalisasi

rekonsiliasi fiskal adalah:

1. Penyajian laporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

2. Perusahaan lebih memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan mengenai Pasal

6 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dan mengikuti update peraturan-

peraturan perpajakan yang baru.

3. Memberikan pelatihan perpajakan kepada karyawan.

4. Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti konsultan.

Documents

BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Perhitungan Laba Kena Pajak ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2009-2-00020-Ak Bab 4.pdfLaporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan akuntansi berbeda dengan