8

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Pengertian Umum Tentang Pajak

II.1.1 Definisi Pajak

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial untuk membiayai

pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri yaitu dari sektor pajak.

Sehingga sangat diperlukan adanya pemahaman akan pengertian pajak oleh masyarakat

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat dan patuh. Banyak ahli dalam

bidang perpajakan yang mengemukakan pengertian atau definisi yang berbeda-beda

mengenai pajak, namun pada dasarnya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan

tujuan yang sama. Definisi pajak tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Menurut Adriani dalam buku Waluyo (2008), Pajak adalah iuran kepada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali. Yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara untuk menyelengarakan pemerintahan (h.2).

Menurut Soemitro dalam buku Waluyo (2008), Pajak adalah iuran kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (h.3).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

9

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang

sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual

oleh pemerintah.

3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment.

4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

II.1.2 Fungsi Pajak dan Jenis Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak,

Waluyo (2008) menjelaskan terdapat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara /Fungsi Penerimaan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai atas

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi Reguler (Fungsi Mengatur)

Pajak selain berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat,

juga berfungsi untuk mengatur. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi dan mencapai

10

tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh : dikenakannya pajak yang

lebih tinggi terhadap minuman keras.

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga

pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Langsung

dan Pajak Tidak Langsung.

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat

suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif

dan Pajak Objektif.

11

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi

wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa

benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek

pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak

Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak

Bumi dan Bangunan.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I

maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah masing-masing (h.6-12).

12

II.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem

pemungutan, yaitu: official assessment system, self assessment system, dan withholding

system.

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar.

3. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak (h.17).

13

II.2 Pajak Penghasilan

Sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah

perkembangannya, Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilakukan perubahan pada

tahun 1990 (Undang-undang No. 7 Tahun 1991), tahun 1994 (Undang-undang No. 10

Tahun 1994), tahun 2000 (Undang-undang No. 17 Tahun 2000) dan yang terakhir

dilakukan perubahan pada tahun 2008 (Undang-undang No. 36 Tahun 2008) yang

digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam tahun pajak.

II.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk

dikenakan pajak, yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Yang menjadi Subjek Pajak menurut pasal 2

ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 adalah:

i. a. Orang Pribadi (dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia)

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

ii. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

14

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

iii. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari

183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. Tempat kedudukan manajemen;

b. Cabang perusahaan;

c. Kantor perwakilan;

d. Gedung kantor;

e. Pabrik;

f. Bengkel;

g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang

digunakan untuk eksplorasi pertambangan;

h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain,

sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan;

k. Orang atau Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas;

15

l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung resiko di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari

badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi

sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat (3)

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 adalah :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal

di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. Warisan yang belum terbagi sebagi satu kesatuan, menggantikan yang

berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 ayat (4) Undang-

undang No. 17 Tahun 2000 adalah :

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

16

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan, menurut pasal 3 Undang-

undang No. 17 Tahun 2000 adalah:

1. Badan perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

jabatan atau pekerjaannya tersebut.

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri

Keuangan dengan syarat:

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya

berasal dari iuran para anggota

17

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia.

II.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk

menghitung pajak terutang. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun

2000 yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apa pun.

Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek

pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji,

honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara,

dan sebagainya;

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak atau pun harta tidak bergerak

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang

tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

18

Selanjutnya dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat dipakai

untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yang termasuk

penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apa pun termasuk:

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang Pajak Penghasilan;

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c) Laba usaha;

d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:

- Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, atau

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan

dalam bentuk apa pun;

- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,

kecuali diberikan kepada keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan

langsung satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

19

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan

pengembalian utang;

g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n) Premi asuransi;

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

Sesuai pasal 4 ayat (3) Undang-undang No.17 tahun 2000, terdapat penghasilan

yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan, yaitu:

a) 1). Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang

diterima oleh para penerima zakat yang berhak;

2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial

20

atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Warisan;

c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham

atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma

penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Undang-undang Pajak Penghasilan;

e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, auransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi beasiswa;

f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah, dari peyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia, dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerima dividen, kepemilikan saham

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima

21

persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di

luar kepemilikan saham tersebut;

g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi;

j) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima)

tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian

laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau

kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan

dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan; dan

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

II.2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan

keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam

penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang

22

terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak merupakan tarif untuk menghitung besarnya

pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam

persentase. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur yaitu

tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Berdasarkan ketentuan pasal 17 Ayat (1) Undang-

undang No. 17 Tahun 2000, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas

penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Badan dalam

negeri, sebagai berikut :

Tabel II.1

Tarif Pajak Penghasilan untuk Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5%

Diatas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 10%

Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 15%

Diatas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00 25%

Diatas Rp 200.000.000,00 35%

Tabel II.2

Tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10%

Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 15%

Diatas Rp 100.000.000,00 30%

23

Dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang, maka penghasilan kena

pajak akan dibulatkan hingga ribuan rupiah penuh sebelum dikalikan dengan tarif, sesuai

dengan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang No.17 Tahun 2000.

II.3 Penghasilan dan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan

Ketentuan Pajak

Pada akuntansi komersial berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

menggunakan istilah Beban dan Pendapatan, tetapi dalam undang-undang Pajak

Penghasilan menggunakan istilah Biaya dan Penghasilan.

II.3.1 Pendapatan dan Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan

II.3.1.1Pendapatan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (1994), Pendapatan

adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal

perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas,

yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

II.3.1.2Beban

Pengertian biaya menurut akuntansi dikenal dengan istilah beban. Menurut

Suandy (2008), Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode

akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya

kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian

kepada penanam modal (h.76).

II.3.2 Penghasilan dan Biaya Menurut Ketentuan Pajak

II.3.2.1Penghasilan

24

Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apa pun. Penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apa pun yang diatur

dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000, dapat dilihat pada sub bab

II.2.2 Objek Pajak Penghasilan.

II.3.2.2Biaya

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat pula dibedakan

menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses).

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang

mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang

pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa

manfaat dari pengeluaran tersebut.

2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non-deductible

expenses).

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak

dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau

pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat

kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu pengeluaran yang melampaui

25

batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran

tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk;

A. Biaya pengeluaran yang lazim disebut biaya sehari-hari, yaitu: biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian

bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan jasa termasuk upah, gaji, honorarium,

bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa,

royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya

administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

B. Penyusutan dan amortisasi

Berdasarkan penjelasan pada pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pajak

Penghasilan; pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran

tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah:

1) Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan

bagi harta tersebut (metode garis lurus/ straight line method); atau

2) Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan

atas nilai sisa buku (metode saldo menurun/ declining balance method)

26

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud

ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II.3

Kelompok dan Tarif Penyusutan Aktiva Berwujud

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun

I. Bukan Bangunan Kelompok I 4 Tahun 25% 50% Kelompok II 8 Tahun 12,50% 25% Kelompok III 16 Tahun 6,25% 12,50% Kelompok IV 20 Tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 Tahun 5% - Tidak Permanen 10 Tahun 10% -

C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana

pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak

boleh dibebankan sebagai biaya

D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

1) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula

tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh dikurangkan

dari penghasilan bruto.

27

E. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing

Perlakuan PPh terhadap kerugian selisih mata uang asing telah diberikan penegasan

dalam surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.31/1997 dimana kerugian selisih

kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan

pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan pembukuan yang dilakukan

oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat azas, apabila wajib pajak menggunakan

sistem pembukuan berdasarkan:

1) Kurs tetap, pembebanannya dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan

mata uang asing tersebut.

2) Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir

tahun pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs

tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

F. Biaya penelitian dan pengembangan

Perlakuan perpajakan atas biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh

perusahaan dapat dibebankan kepada penghasilan, pembebanannya berdasarkan pada

Keputusan Menteri Keuangan No.769/KMK.04/1990 dibedakan menjadi 3

kelompok:

1) Harus disusutkan atau diamortisasikan, pembebanannya melalui penyusutan

atau amortasasi.

2) Jika merupakan biaya sehari-hari dapat dibebankan sebagai biaya tahunan

yang bersangkutan.

3) Biaya diluar butir 1) dan 2), antara lain misalnya biaya konsultan, perlakuan

perpajakan sesuai dengan undang-undang akuntansi yang berlaku.

28

G. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan pelatihan dalam

rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya

perusahaan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada

Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis

mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur

yang bersangkutan;

4) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan;

I. Biaya Entertainment, dapat dibiayakan jika dapat menunjukan daftar nominatifnya.

Daftar nominatif harus berisikan:

1) Nomor urut

2) Tanggal entertainment

3) Nama dan Tempat entertainment

4) Alamat entertainment

5) Jenis entertainment

6) Jumlah (Rp) entertainment

7) Relasi usaha yang diberikan entertainment yang berisikan nama, posisi,

nama perusahaan, jenis usaha

29

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

(nondeductible expense) menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000

adalah:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang

dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa

hasil usaha koperasi;

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang

saham, sekutu atau anggota;

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak

tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk

usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang

ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,

dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika

dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi

Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman

bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkerjaan

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan;

30

g. Harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas

penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk

agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak

atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa

denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

II.4 Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial

Penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan pada

akhir tahun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Penyesuaian ini muncul

karena terjadinya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya pada satu periode

tertentu (tahun buku) antara pengakuan penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) dan pengakuan penghasilan berdasarkan peraturan perundangan

perpajakan. SAK hanya memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan

komersial dan tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan

peraturan perundangan perpajakan. Sehingga muncullah rekonsiliasi fiskal atas laporan

keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan.

31

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial

dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena

Pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi

komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara

pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya

adalah penerimaan Negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak

harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang

dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu

sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Akibat adanya perbedaan konsep pengakuan penghasilan dan biaya menurut

akuntansi dan Undang-undang Pajak Penghasilan, akan menyebabkan terjadinya

perbedaan dalam penentuan laba secara komersial dengan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perbedaan tetap /permanen (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi

karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan

laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari.

Contohnya adalah pengakuan penghasilan yang bersifat Final; dalam akuntansi

semua penghasilan diakui (tanpa mengenal istilah final atau tidak), namun dalam

melakukan rekonsiliasi fiskal, penghasilan yang bersifat final tidak diakui lagi

sebagai penghasilan dalam menghitung PPh Badan (Orang Pribadi) terutang.

Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial

32

2. Perbedaan waktu (temporary differences); adalah suatu perbedaan yang bersifat

sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban

antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan

tersebut akan hilang setelah seluruh nilai tercatatnya dipulihkan (recovered) atau

dilunasi (settled).

II.5 Kompensasi Kerugian

Dalam konteks Pajak Penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek

Pajak Penghasilan, sebaliknya kalau terjadi kerugian, maka Wajib Pajak tidak akan

terkena Pajak Penghasilan. Bahkan kerugian yang didapatkan dalam satu tahun pajak

dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya sehingga

pada tahun-tahun tersebut Pajak Penghasilannya menjadi lebih kecil atau tidak terutang

sama sekali. Proses dari membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun

pajak berikutnya ini dinamakan sebagai Kompensasi Kerugian (Carrying Loss). Hal ini

diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000

menyatakan bahwa apabila penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang

boleh dikurangkan didapat kerugian maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan

dengan penghasilan mulai tahun pajak yang berikutnya berturut-turut sampai dengan 5

(lima) tahun. Kompensasi kerugian hanya diperbolehkan apabila wajib pajak

menggunakan pembukuan.

33

II.6 Aktiva Pajak Tangguhan

Dari perbedaan temporer antara akuntansi dan pajak akan muncul dua hal yaitu:

1. Hutang Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability)

Hutang pajak tangguhan timbul apabila nilai aktiva menurut laporan keuangan

komersial lebih besar dari nilai aktiva menurut laporan keuangan fiskal. Hal ini

disebabkan karena biaya menurut fiskal lebih besar dibanding biaya menurut

komersial.

2. Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets)

Sebaliknya, aktiva pajak tangguhan timbul apabila nilai Aktiva menurut laporan

keuangan komersial lebih kecil dari nilai aktiva menurut laporan keuangan fiskal.

Hal ini disebabkan karena biaya menurut fiskal lebih kecil dibanding biaya

menurut komersial.

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan

terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

1) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

2) Sisa kompensasi kerugian.