Embed Size (px)
Citation preview
50
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Kondisi Objektif Lokasi Penelitian
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dan PT
Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan termasuk dalam sejumlah
Unit Pelayanan Operasional (UPO) PT Pegadaian (Persero) yang saat ini
tercatat dalam laporan tahunannya untuk tahun 2012 telah mencapai
4.604 unit. Berdasarkan hasil wawancara juga yang dilakukan dengan
pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, Bapak
Teguh, bahwa kedua unit pelayanan operasional, yakni PT Pegadaian
(Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT Pegadaian (Persero)
Cabang Gorontalo Selatan merupakan dua divisi yang berbeda namun
berada dalam satu naungan PT Pegadaian (Persero). Oleh sebab itu,
gambaran umum terkait Profil Perusahaan yang berupa sejarah singkat,
visi dan misi, serta budaya perusahaan wajib dijalankan oleh masing-
masing unit pelayanan operasional yang ada di seluruh Indonesia,
termasuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo Selatan dan
PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan. Berikut ini gambaran
umum profil perusahaan terkait objek penelitian.
4.1.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero)
Bertempat di Batavia, tanggal 20 Agustua 1746 adalah momentum
tonggak awal berdirinya lembaga pegadaian di Indonesia. Saat itu
51
pemerintahan colonial Belanda melalui Vereenigde Oostindische
Compagnie atau VOC mendirikan Bank Van Leening, lembaga keuangan
yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Saat Inggris mengambil
alih pemerintahan, Bank Van Leening sempat dibubarkan, dan
masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian
sepanjang mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie
stelsel). Namun, dalam perkembangannya metode tersebut berdampak
buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat
yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).
Sebagai solusinya saat itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth
stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu
membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Metode pacth stelsel
masih tetap dipertahankan saat Belanda berkuasa kembali, namun
kembali lagi, metode ini membuka peluang penyelewengan dari
pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya.
Mencari jalan keluar, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan
cultuur stelsel yang dalam kajiannya tentang pegadaian disarankan agar
sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga
dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi
masyarakat. Penerapan atas kajian tersebut adalah dikeluarkannya
Staatsblad (Stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa
usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan sebagai tindak
lanjutnya, pada tanggal 1 April 1901 didirikan lembaga Pegadaian Negara
52
pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Momentum itulah yang menjadikan
setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun PT. Pegadaian
(Persero).
Ketika kekuasaan beralih dari Belanda ke Jepang, gedung Kantor
Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162
sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang dan Kantor Pusat
Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Selama
kekuasaan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi
kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian atau yang
dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku. Kala itu, pimpinan jawatan
dipegang oleh Ohno-San yang berkebangsaan Jepang dengan wakilnya,
M. Saubari, seorang warga pribumi. Kantor Jawatan Pegadaian kemudian
sempat berpindah keluar Jakarta, yakni ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa
Tengah. Perpindahan tersebut dilakukan pada masa awal pemerintahan
Republik Indonesia karena situasi perang yang kian memanas. Setelah
itu, pada era Agresi Militer Belanda kedua, Kantor Jawatan Pegadaian
kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa Tengah.
Kembalinya Kantor Jawatan Pegadaian ke Jakarta dilakukan pasca
perang dan saat itu Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik
Indonesia.
Sejak dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah
pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari
1961. Perubahan status kedua adalah berdasarkan PP nomor 7 tahun
53
1969 yang menjadikan Pegadaian sebagai Perusahaan Jawatan
(PERJAN). Kemudian dikeluarkan kembali PP Nomor 10 Tahun 1990
yang diperbaharui dengan PP nomor 103 tahun 2000 sebagai dasar
hukum status Perusahaan Umum (PERUM) untuk Pegadaian. Status
PERUM bertahan hingga tahun 2011. Pada 13 Desember 2011
Pemerintah mengeluarkan PP nomor 51 tahun 2011 yang menandakan
perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero
(Persero). Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian(Persero) nomor 1 tanggal 1
April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH, M.Kn
yang berkedudukan di Jakarta, dan kemudian disahkan berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian (Persero). Terjadi
perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 05 tanggal 15 Agustus
2012, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH,M.Kn yang
berkedudukan di Jakarta selatan dan diterima pemberitahuannya oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat AHU-AH.01.10-32516 tahun 2012 tanggal 06 September 2012.
Berkaitan dengan kedua objek penelitian yang dilakukan peneliti,
dapat diketahui dari salah satu karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Gorontalo, Bapak Tamrin Nusi, bahwa PT Pegadaian (Persero)
54
Syariah Cabang Gorontalo didirikan pada bulan April tahun 2006 dan
bekerjasama dengan Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Beliau juga
mengungkapkan bahwa usaha pendirian tersebut dilakukan atas
beberapa pertimbangan, yakni kondisi masyarakat Gorontalo yang
mayoritas muslim dan juga dukungan dari pemerintah daerah Gorontalo
itu sendiri. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo diresmikan
pada tanggal 17 April 2006 oleh Pemerintah Kota Gorontalo, yakni Bapak
Medi Botutihe yang kala itu menjabat sebagai Walikota Gorontalo. PT
Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo tercatat sebagai lembaga
Pegadaian Syariah yang ke-35 se Indonesia dengan Pimpinan Cabang
pertama, yakni Bapak Makum Ihsan, S.E. Saat ini, jumlah produk yang
ditawarkan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo ada empat
jenis, yakni Rahn, ARUM, MULIA, dan AMANAH yang nanti akan
dijelaskan dalam sub bab Produk PT Pegadaian (Persero). Sementara
untuk latar belakang berdirinya PT Pegadaian (Persero) Cabang
Gorontalo Selatan, hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang, Bapak
Teguh, menyatakan bahwa PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan didirikan sejak tahun 1950 dengan aktif menawarkan sejumlah
produk yang terdiri dari KCA, KRASIDA, Fidusia, MULIA, Jasa
Pembayaran Online (listrik/air/telepon), Jasa Taksiran, dan Jasa Titipan.
4.1.2 Visi dan Misi
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dan PT
Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan mempunyai visi dan misi
55
yang sama seperti yang telah diungkap sebelumnya oleh peneliti bahwa
dalam menjalankan fungsinya, kedua objek penelitian tersebut memiliki
visi dan misi yang sama dengan PT Pegadaian (Persero) di tingkat pusat.
Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut.
Visi
Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu
menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang
terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.
Misi
1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah
kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian
dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap
menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha
lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
4.1.3 Budaya Perusahaan
Budaya kerja PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
disimbolkan dari kata INTAN (Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi
56
layanan, Nuansa Citra). Penjelasan dari simbol tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Inovatif, berarti PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo berupaya
melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan
tanggapan terhadap perubahan.
2. Nilai Moral Tinggi, artinya seluruh karyawan PT Pegadaian (Persero)
Cabang Gorontalo Selatan saling memahami dan mematuhi ajaran
agama masing-masing serta etika perusahaan.
3. Terampil, artinya setiap karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang
Gorontalo Selatan mengetahui dan memahami tugas yang diemban
serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
4. Adi layanan, artinya PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain,
fokus pada privasi, memberikan kenyamanan dan kecepatan.
5. Nuansa citra, artinya karyawan PT Pegadaian (Persero) Cabang
Gorontalo Selatan senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta
reputasi perusahaan.
4.1.4 Produk PT Pegadaian (Persero)
Dalam menjalankan aktivitasnya, PT Pegadaian (Persero)
menawarkan berbagai produk. Masing-masing produk memiliki fungsi
yang berbeda-beda. Produk-produk PT Pegadaian (Persero) yang
ditawarkan kepada nasabah adalah sebagai berikut.
57
1. Pegadaian KCA (KREDIT CEPAT AMAN)
Pegadaian KCA atau Kredit Cepat dan Aman adalah pinjaman
berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah,
aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi
perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor),
elektronik, kain dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan
mulai dari Rp50.000 s.d. Rp200.000.000 dengan pengenaan sewa
modal maksimum 1,15% per 15 hari dengan jangka waktu kredit
maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara
mengangsur ataupun mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-
waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa
pinjaman.
2. Pegadaian Rahn
Pegadaian Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada
prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi
modern. Besar kredit yang diberikan sama dengan Gadai
Konvensional/KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa
modal. Gadai Syariah menerapkan biaya administrasi dibayar
dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan serendah-
rendahnya Rp2.000 dan setinggi-tingginya Rp100.000 untuk jumlah
pinjaman maksimum Rp200.000.000. Tarif Ijaroh dikenakan sebesar
Rp80 - Rp90 per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap
58
kelipatan Rp10.000 dari taksiran barang jaminan yang
dititipkan/diagunkan
3. Pegadaian Jasa Taksiran
Pegadaian Jasa Taksiran adalah bentuk layanan kepada masyarakat
yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas,
berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau
keperluan bisnis.
4. Pegadaian Jasa Titipan
Pegadaian Jasa Titipan adalah pemberian pelayanan kepada
masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat
berharga yang dimiliki terutama bagi orang-orang yang akan pergi
meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya menunaikan
ibadah Haji, pergi ke luar kota atau mahasiswa yang sedang berlibur.
5. Pegadaian Kreasi
Pegadaian Kreasi atau Kredit Angsuran Fidusia merupakan
pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro – kecil (dalam
rangka pengembangan usaha) dengan skema penjaminan secara
fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran
per bulan dalam jangka waktu kredit 12 s.d. 36 bulan. Perolehan
kredit dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1,0% perbulan, flat.
Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang
59
sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha
Pegadaian.
6. Pegadaian Krasida
Pegadaian Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai merupakan
pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam
rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. Pengembalian
pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dengan jangka
waktu kredit 12 s.d 36 bulan, dan pemberian diskon untuk sewa
modal dapat diberikan apabila nasabah melakukan pelunasan kredit
sekaligus. Bunga ditetapkan sebesar 1,0% perbulan, flat.
7. Pegadaian Kresna
Pegadaian Kresna atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian
pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan
produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran dalam
jangka waktu kelipatan 3 bulanan, minimum 12 bulan dan maksimum
60 bulan. Besar kredit yang diberikan berdasarkan jumlah angsuran
maksimum 1/3 dari penghasilan bersih. Kredit Serba Guna/Kresna
merupakan modifikasi dari produk lama yaitu kredit untuk pegawai
(Golongan E).
8. Pegadaian KtJg (Kredit tunda Jual gabah)
Memberikan pinjaman/talangan dana cepat kepada petani pada saat
panen raya dengan jaminan gabah kering giling (GKG) untuk
digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya. Diharapkan
60
petani memperoleh daya saing di pasar domestik sehingga
memberikan peluang tambahan pendapatan dan sekaligus
memberikan pendidikan bagi petani untuk menjadikan hasil panenan
sebagai komoditas bisnis.
9. Pegadaian Kremada (Kredit perumahan rakyat)
Pegadaian Kremada ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan
rendah yang tergabung dalam kelompok untuk pembangunan rumah
baru dan renovasi. Besarnya pinjaman Rp5 juta dan Rp10 juta. Atas
kredit ini nasabah dikenakan biaya administrasi 1% dan biaya
pengelolaan 8% yang langsung dipotong di muka.
10. Pegadaian Krista
Pegadaian krista ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro
(pedagang kecil/tukang sayur/pedagang kaki lima) yang tergabung
dalam kelompok yang membutuhkan dana bagi usahanya
11. Pegadaian Persewaan Gedung
Pegadaian Persewaan Gedung adalah bentuk layanan yang
diberikan kepada masyarakat berupa persewaan gedung pertemuan
untuk melakukan kegiatan acara pernikahan, reuni, meeting,
seminar, dll.
12. Jasa Lelang
PT Pegadaian (Persero) memiliki satu anak perusahaan PT Balai
Lelang Artha Gasia dengan komposisi kepemilikan saham 99,99%
(PT Pegadaian (Persero)) dan 0,01% (Drs. Deddy Kusdedi, MM.). PT
61
Balai Lelang Artha Gasia bergerak di bidang jasa lelang dengan
maksud menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sesuai dengan hasil Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni
2010 kegiatan operasional PT Balai Lelang Artha Gasia dibekukan.
13. Pegadaian Investa
Merupakan pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu
tertentu diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk
saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek indonesia
(BEI).
14. Pegadaian KuCiCA (Kiriman uang Cara instan Cepat Aman)
Pegadaian KUCICA adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat
untuk pengiriman uang dari/ke dalam dan luar negeri. Layanan
kiriman uang ini bekerja sama dengan Western Union.
15. Pegadaian MULIA
Pegadaian MULIA adalah penjualan emas oleh Perseroan kepada
masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu
tertentu. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan pada
tahun 2008 dan cukup mendapat respon yang baik dari pelanggan.
16. Pegadaian Arrum (Ar rahn untuk Usaha Mikro/kecil)
Melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha
mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui
sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan berupa BPKP
62
kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah
untuk kebutuhan operasional usaha.
17. Pegadaian KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)
Adalah layanan pemberian pinjaman bagi pegawai/karyawan suatu
instansi/lembaga yang berpenghasilan tetap dengan sistem fidusia
dan diangsur setiap bulan. Calon nasabah adalah pegawai dari suatu
instansi/lembaga (telah memiliki kerjasama dengan PT Pegadaian
(Persero) ) dan memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
18. Pegadaian AMANAH (murabahah) untuk kepemilikan kendaraan
bermotor)
Pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada
para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu
atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan
jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji.
Skema pemberian pinjaman ini menerapkan sistem syariah dengan
akad Murabahah.
4.1.5 Struktur Organisasi
PIMPINAN CABANG
Manajer
Operasional
Pengelola
UPC
Penaksir Penyimp
anan
Pemegang
Gudang
PAP ANALIS
KREDIT
PAP PAP
Sumber: Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan dan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
63
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian
4.2.1 Perbedaan antara Pembiayaan Gadai Syariah pada PT
Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai
Konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang
Gorontalo Selatan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik di
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT
Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan maka penjelasannya
adalah sebagai berikut.
1. Sistem Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian (Persero)
Syariah Cabang Gorontalo
Alasan didirikannya PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
Gorontalo adalah untuk menjawab berbagai kebutuhan nasabah yang
saat ini makin kompleks. Banyaknya pesaing yang juga menawarkan
berbagai produk yang sama, serta perkembangan lembaga keuangan
syariah yang kian bertambah, ditambah lagi dengan melihat kondisi
masyarakat Gorontalo yang mayoritas beragama muslim, maka pada
tahun 2006 lahirlah Unit Pelayanan Syariah PT Pegadaian (Persero)
Syariah Cabang Gorontalo. Salah satu produk yang merupakan bisnis inti
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo adalah produk
pembiayaan gadai/rahn. Pembiayaan rahn merupakan transaksi utang
piutang dengan mempersyaratkan adanya barang jaminan yang dilakukan
berdasarkan sistem syariah. Sistem syariah yang dimaksud adalah
64
dengan tidak menetapkan sewa modal sebagai pendapatan perusahaan,
melaikan menetapkan biaya ijarah (jasa simpan). Hal lainnya yang
berbeda adalah dari segi penyebutan istilah yang gunakan. Artinya, PT
Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo menggunakan istilah
dalam Islam seperti berikut ini.
1) Murtahin, adalah pihak penerima gadai dalam hal ini dilakukan oleh
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
2) Rahin, artinya nasabah yang memiliki barang gadai atau pihak
pemberi gadai yang nama dan alamatnya tercantum dalam SBR
(Surat Bukti Rahn)
3) Marhun, artinya objek yang digadaikan yakni berupa perhiasan
4) Golongan marhun bih, yaitu penggolongan rahin sesuai dengan
besarnya pinjaman yang dibagi menjadi menjadi 8 golongan, yakni
seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 6: Penggolongan Marhun Bih
Gol. Pinjaman Marhun Bih (Rp)
A 50.000-500.000
B1 550.000-1.000.000
B2 1.050.000-2.500.000
B3 2.550.000-5.000.000
C1 5.100.000-10.000.000
C2 10.100.000-15.000.000
C3 15.100.000-20.000.000
D 20.100.000 ke atas Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
65
5) Tarif ijarah, artinya tarif yang ditetapkan untuk barang jaminan
(marhun) sesuai dengan ketentuan 8 golongan marhun bih per
sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran
marhun sebesar Rp 10.000.
Tabel 7: Tarif Ijarah untuk setiap Marhun Bih
Gol. Pinjaman
Marhun Bih (Rp) Tarif
Emas Elektronik Kenderaan
A 50.000-500.000 45 45 45
B1 550.000-1.000.000 71 72 73
B2 1.050.000-2.500.000 71 72 73
B3 2.550.000-5.000.000 71 72 73
C1 5.100.000-10.000.000 71 72 73
C2 10.100.000-15.000.000 71 72 73
C3 15.100.000-20.000.000 71 72 73
D 20.100.000 ke atas 62 65 70 Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
Dalam hal pembiyaan rahn yang berlangsung di PT Pegadaian
(Persero) Syariah Cabang Gorontalo, jenis barang yang dapat digadaikan
hanya terbatas pada perhiasan saja. Alasannya, di Gorontalo ini rata-rata
nasabah yang ingin melakukan pembiayaan rahn sebagian besar dengan
menggadaikan perhiasan emasnya seperti cincin dan kalung. Sementara
untuk barang elektronik maupun barang bergerak lainnya hanya
disediakan untuk nasabah yang melakukan pembiyaan gadai
konvensional/KCA.
Dalam hal pengajuan pembiayaan rahn, nasabah diharapkan
dapat melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, yakni
berupa Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan marhun atau barang
jaminan yang akan digadaikan. Sementara untuk prosedur yang dilakukan
66
pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo adalah sebagai
berikut.
1) Rahin/ nasabah membawa persyaratan yang berupa foto copy KTP
dan membawa serta marhun atau barang yang akan digadaikan
2) Selanjutnya, rahin mengisi Formulir Permintaan Pinjaman yang telah
disediakan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
selaku murtahin
3) Rahin menyerahkan marhun ke bagian penaksir untuk melihat
berapa kelayakan uang pinjaman yang dapat diberikan kepada
Rahin.
4) Setelah diketahui hasil taksirannya, maka dilihat penggolongan
marhun bih untuk melihat jenis golongan Rahin dengan persentase
penetapan marhun bih (uang pinjaman) dari nilai taksiran. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8: Tabel Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran
Gol. Pinjaman
Marhun Bih (Rp) Tarif
Emas Elektronik Kenderaan
A 50.000-500.000 95 % 95 % 95 %
B1 550.000-1.000.000 92 % 92 % 92 %
B2 1.050.000-2.500.000 92 % 92 % 92 %
B3 2.550.000-5.000.000 92 % 92 % 92 %
C1 5.100.000-10.000.000 92 % 92 % 92 %
C2 10.100.000-15.000.000 92 % 92 % 92 %
C3 15.100.000-20.000.000 92 % 92 % 92 %
D 20.100.000 ke atas 93 % 93 % 93 % Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
5) Jika Rahin telah setuju dengan besaran marhun bih yang akan
diberikan, maka selanjutnya adalah proses menandatangani akad
67
rahn dan akad ijarah yang berisi ketentuan para pihak yang
tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
6) Selanjutnya, Rahin menerima uang pinjaman dari murtahin beserta
SBR (Surat Bukti Rahn) yang harus dibawa kembali pada saat ingin
melunasi pinjamannya.
7) Langkah terakhir adalah membayar biaya administrasi yang sudah
ditetapkan berdasarkan marhun bih seperti yang tercantum dalam
tabel berikut ini.
Tabel 9: Besaran Biaya Administrasi
Golongan Marhun Bih (Rp) Tarif Administrasi (Rp)
A 50.000-500.000 2.000 B1 550.000-1.000.000 8.000 B2 1.050.000-2.500.000 15.000 B3 2.550.000-5.000.000 25.000 C1 5.100.000-10.000.000 40.000 C2 10.100.000-15.000.000 60.000 C3 15.100.000-20.000.000 80.000 D 20.100.000 ke atas 100.000
Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
Dalam hal pelunasan, pihak rahin dapat melakukannya secara
langsung 1 kali dalam jangka waktu maksimal 120 hari dengan ketentuan
tarif Ijaroh yang dikenakan sesuai penggolongan marhun bih per sepuluh
hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp10.000 dari taksiran
barang jaminan yang dititipkan/diagunkan. Dapat juga dilakukan dengan
cara mengangsur atau memperpanjang gadai. Cara melakukan pelunasan
adalah dengan membawa serta SBR dan menunjukkan KTP si pemilik
marhun tersebut. jika yang datang melunasi adalah orang lain maka wajib
68
menyerahkan surat kuasa dan foto copy KTP baik pemberi kuasa maupun
pemegang kuasa.
Apabila dalam jangka waktu 120 hari sejak transaksi dilakukan,
pihakl Rahin belum juga melunasi kewajibannya, maka PT Pegadaian
(Persero) Syariah Cabang Gorontalo selaku murtahin akan menghubungi
Rahin berdasarkan alamat dan nomor telepon yang diberikan serta
melakukan pengumuman lewat radio jika Rahin tidak diketahui
keberadaannya dengan jelas. Waktu menghubungi Rahin dilakukan satu
minggu sebelum tanggal jatuh tempo. Jika setelah jatuh tempo, Rahin
masih belum menanggapi, maka PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
Gorontalo masih memberikan tenggang waktu satu minggu sebelum
tanggal pelelangan. Apabila tetap tidak ada tanggapan dari Rahin, maka
sesuai akad yang telah disepakati, marhun tersebut siap dilelang. Untuk
pelelangan dapat dilakukan di Kantor Cabang atau dengan menyewa
tempat seperti mall, stand, dan lain sebagainya.
2. Sistem Pembiayaan Gadai Konvensional pada PT Pegadaian
(Persero) Cabang Gorontalo Selatan
Sejak tahun 1950, PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan telah hadir di tengah-tengah masyarakat Gorontalo dengan
berbagai layanan produk yang diberikan khusus untuk membantu
masyarakat agar memperoleh pinjaman dengan syarat dan proses yang
mudah. Hingga saat ini, produk yang ditawarkan tidak sebatas pada
pembiayaan gadai, akan tetapi telah ada berbagai produk Krasida,
69
Fidusia, MULIA, juga aneka jasa lainnya seperti jasa pembayaran online,
jasa taksiran dan juga jasa titipan.
KCA (Kredit Cepat Aman) adalah nama produk pembiayaan gadai
konvensional yang merupakan bisnis inti PT Pegadaian (Persero) Cabang
Gorontalo Selatan. Diungkap oleh Bapak Teguh, selaku pimpinan Cabang
PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, KCA merupakan
pembiayaan dengan sistem gadai. Artinya, pembiayaan gadai tersebut
adalah perjanjian utang piutang yang ciri khasnya adalah disertai dengan
barang jaminan. Barang jaminan tersebut adalah barang bergerak. Untuk
jenis barang yang dapat dijadikan sebagai agunan itu beragam mulai dari
perhiasan seperti emas dan berlian, barang-barang elektronik, kenderaan
bermotor, hingga perlngkapan rumah tangga yang dinilai layak untuk
dijadikan barang jaminan. Misalnya, untuk kenderaan seperti motor, maka
ditetapkan umur kenderaan wajib 5 tahun terakhir sejak tanggal pembelian
dan harus dari Polda setempat.
Dalam hal pembiayaan gadai/KCA, nasabah wajib memenuhi
persyaratan yakni menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
dan membawa barang jaminan yang akan digadaikan. Untuk prosedur
pengajuan Kredit Cepat Aman (KCA) tahapannya adalah sebagai berikut.
1) Memenuhi persyaratan yang diajukan
2) Mengisi Formulir Permintaan Kredit
3) Menyerahkan barang jaminan ke penaksir
70
4) Penaksir menentukan besarannya sesuai kondisi barang, dan
menyampaikan hasilnya kepada nasabah
5) Setelah nasabah setuju, PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan segera membuat perjanjian atau Surat Bukti Kreditnya.
6) Penandatangan perikatan/perjanjian oleh nasabah
7) Kasir menyerahkan uang kepada nasabah
Sementara untuk proses pelunasannya, nasabah wajib membawa
Surat Bukti Kredit disertai dengan KTP. Seperti halnya yang dilakukan
oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, jika yang
melakukan pelunasan adalah orang lain, maka harus disertai dengan
Surat Kuasa dan KTP masing-masing pihak. Jangka waktu kredit yang
diberikan kepada nasabah adalah 120 hari dengan tarif sewa modal
ditentukan per 15 hari maupun tarif maksimalnya yang berlaku sejak
tanggal 1 April 2012, ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 10: Perubahan Tarif Sewa Modal Pembiayaan KCA
Gol. Pinjaman
Pagu Kredit (Rp) Tarif Sewa
Modal Per 15 hari
Tarif Sewa Modal
Maksimum
Prosentase terhadap taksiran
A 50.000-500.000 0,75 % 6,00 % 95 % B1 550.000-1.000.000 1,15 % 9,20 % 92 % B2 1.050.000-2.500.000 1,15 % 9,20 % 92 % B3 2.550.000-5.000.000 1,15 % 9,20 % 92 % C1 5.100.000-10.000.000 1,15 % 9,20 % 92 % C2 10.100.000-15.000.000 1,15 % 9,20 % 92 % C3 15.100.000-20.000.000 1,15 % 9,20 % 92 % D 20.100.000 ke atas 1,00 % 8,00 % 93 %
Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
71
Untuk biaya administrasi yang dibebankan dalam pembiayaan KCA,
ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah
disesuaikan dengan golongan pinjaman seperti ditunjukkan pada tabel di
bawah ini.
Tabel 11: Penggolongan Uang Pinjaman,Pembulatan Uang
Pinjaman, dan Tarif Biaya Administrasi
Gol. Pinjaman
Pagu Kredit (Rp) Pembulatan
Pinjaman (Rp) Tarif Biaya Administrasi
(Rp)
A 50.000-500.000 10.000 2.000 B1 550.000-1.000.000 50.000 8.000 B2 1.050.000-2.500.000 50.000 15.000 B3 2.550.000-5.000.000 50.000 25.000 C1 5.100.000-10.000.000 100.000 40.000 C2 10.100.000-15.000.000 100.000 50.000 C3 15.100.000-20.000.000 100.000 80.000 D 20.100.000 ke atas 100.000 100.000
Sumber: Dokumen PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
Untuk sistem pelelangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero)
Cabang Gorontalo Selatan, prosedur yang dijalankan adalah
menghubungi nasabah baik melalui surat, sms, telepon, maupun
pengumuman lewat radio yakni satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo.
Jika setelah diingatkan, ternyata nasabah belum ada tanggapan. Maka
setelah jatuh tempo kita ada tenggang waktu selama 1 minggu setelah
jatuh tempo. Jika setelah diingatkan, nasabah tidak datang atau
memperbaharui kreditnya, maka sesuai perjanjian, barang jaminan
tersebut akan dilelang. Lelang adalah upaya yang dilakukan PT
Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan untuk mengembalikan
modal dengan cara menjualnya ke masyarakat umum. Sesuai perjanjian,
72
apabila penjualan itu melebihi kewajiban nasabah (uang pinjaman, sewa
modal, bea lelang), maka itu adalah hak nasabah yang dapat diambil
dalam jangka waktu satu tahun. Pengambilan uang kelebihan tersebut
dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang
sah. Jika dalam jangka waktu satu tahun, nasabah belum mengambilnya,
maka itu akan menambah hak PT pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan.
4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Gadai
Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
Gorontalo dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, dan Pimpinan
Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan, bahwa
pencatatan transaksi dilakukan secara online dan terpusat sehingga tidak
terdapat catatan akuntansi khusus di PT Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Gorontalo. Penyajian transaksi dalam laporan keuangan serta
pengungkapan juga dilakukan secara otomatis terpusat.
Contoh kasus: Pada tanggal 01 Januari 2014, nasabah memiliki
kebutuhan mendesak guna membiayai berbagai keperluan skripsi dan
wisuda. Ia pun membawa barang jaminannya berupa kalung dan gelang
73
yang dimilikinya untuk digadaikan. Menurut juru taksir, emas yang
dibawanya itu memiliki nilai sebesar Rp 2.150.428.
Dari contoh kasus di atas, maka perhitungan yang dilakukan oleh
kedua objek penelitian adalah sebagai berikut.
Pengakuan dan Pengukuran
1. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
Nilai Taksiran : Rp 2.150.428
Golongan Pinjaman : B2
Presentase Taksiran : 92 %
Biaya Administrasi : Rp 15.000
Tarif Ijarah : 71 /10 hari
Konstanta : 10ribu
Penyelesaian:
Jumlah Pinjaman yang diberikan: Nilai Taksiran x % taksiran
= Rp 2.150.428 x 92 %
= Rp 1.978.393,8 dibulatkan Rp 1.950.000
Perlakuan Akuntansi:
1. Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan
menerbitkan Surat Bukti Rahn yang telah ditandatangani.
Jurnal:
Piutang Rp 1.950.000
Kas Rp 1.950.000
74
2. Pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan marhun bih
pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari Rahin,
dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketetapan PT
Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo
Kas Rp 15.000
Pendapatan B.Adm. Gol. B2 Rp 15.000
3. Transaksi Pelunasan:
(1) Jika dilakukan sekalian dalam jangka waktu maksimum 120
hari, maka:
a. Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan
Jurnal:
Piutang Rp 1.950.000
Kas Rp 1.950.000
b. Pendapatan ijarah dihitung: 71 / 10 hari untuk setiap kelipatan
nilai taksiran Rp 10.000
Nilai Taksiran x Tarif 10.000 Rp 2.736.909 x 71
10.000 = Rp 19.432 dibulatkan Rp 19.500/ 10 hari
Pendapatan ijarah = Rp 19.500 x 12 = 234.000
Jurnal:
Kas Rp 179.400
Pendapatan Ijarah Rp 179.400
75
(2) Jika pelunasan dilakukan pada 30 hari kemudian sejak tanggal
transaksi. Jika nasabah misalnya baru melunasi setengah dari
jumlah pinjaman yakni Rp 975.000, maka:
Tarif ijarah: Rp 19.500 x 3 = Rp 58.500
Kas Rp 1.034.900
Piutang Rp 975.000
Pendapatan ijarah Rp 58.500
Pendapatan B.Adm. Gol. B2 Rp 15.000
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo juga akan
menerbitkan kembali Surat Bukti Rahn untuk mengakui adanya
pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif ijarah
dan biaya admnistrasi akan ikut menyesuaikan.
(3) Jika telah habis jangka waktu kredit, dan harus dilakukan
pelelangan dengan harga yang diperoleh:
a. Rp 2.500.000
b. Rp 2.000.000
Jawab:
a. Jika hasil penjualan atas lelang barang gadai lebih dari
kewajban nasabah, maka akan diakui sebagai hutang
kelebihan uang nasabah. Saat pelelangan, ditetapkan bea
lelang pembeli dan penjual masing-masing 1 % dari harga
barang yang laku dilelang.
76
Jurnal:
Kas Rp 2.500.000
Utang kepada nasabah Rp 266.000
Piutang Rp 1.950.000
Pendapatan ijarah Rp 234.000
Bea lelang pembeli Rp 25.000
Bea lelang penjual Rp 25.000
Jika dalam jangka waktu 1 tahun nasabah tidak datang
mengambil haknya, maka akan diakui sebagai pendapatan
uang kelebihan kadaluarsa sebesar hutang kelebihan uang
nasabah
Jurnal:
Utang kepada nasabah Rp 266.000
Pend. uang kelebihan lewat waktu Rp 266.000
b. Jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi
kewajiban nasabah, maka masih akan diakui sebagai piutang
nasabah.
Jurnal:
Kas Rp 2.000.000
Piutang Rp 1.726.000
Pendapatan ijarah Gol B2 Rp 234.000
Bea lelang pembeli Rp 20.000
77
Bea lelang penjual Rp 20.000
2. PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
Diketahui:
Nilai Taksiran : Rp 2.150.428
Golongan Pinjaman : B2
Presentase Taksiran : 92 %
Biaya Administrasi : Rp 15.000
Tarif Sewa Modal Maks. : 9,2 % /120 hari
Tarif Sewa Modal : 1,15% / 15 hari
Penyelesaian:
Jumlah Pinjaman yang diberikan: Nilai Taksiran x % taksiran
= Rp 2.150.428 x 92 %
= Rp 1.978.393,8 dibulatkan Rp 1.950.000
Perlakuan Akuntansi:
1) Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan
menerbitkan Surat Bukti Kredit yang telah ditandatangani.
Jurnal:
Piutang Rp 1.950.000
Kas Rp 1.950.000
2) Transaksi Pelunasan:
(1) Jika dilakukan sekalian dalam jangka waktu maksimum 120
hari, maka:
a. Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan
78
Jurnal:
Piutang Rp 1.950.000
Kas Rp 1.950.000
b. pendapatan sewa modal sesuai jenis golongan diakui sebesar
tarif sewa modal maksimum /120 hari dan diukur 9,2 % dari
jumlah pinjaman yang diberikan (9,2% x Rp 1.950.000)
Jurnal:
Kas Rp 179.400
Pendapatan SM Gol. B2 Rp 179.400
c. Pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan jenis
golongan pada saat menerima pembayaran biaya administrasi
dari nasabah, dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai
ketetapan PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan
Kas Rp 15.000
Pendapatan B.Adm. Gol. B2 Rp 15.000
(2) Jika pelunasan dilakukan pada 30 hari kemudian sejak tanggal
transaksi. Jika nasabah misalnya baru melunasi setengah dari
jumlah pinjaman yakni Rp 975.000, maka:
Tarif Sewa modal: 2 x 1,15 % = 2,3 %
= 2,3 % x 1.950.000 = Rp 44.850 dibulatkan Rp 44.900
Biaya administrasi: Rp 15.000
Piutang diakui mengurangi jumlah pokok pinjaman, pendapatan
sewa modal dan pendapatan biaya adminitrasi diakui pada saat
79
menerima pembayaran dari nasabah, diukur sejumlah ketentuan
yang berlaku di perusahaan tersebut.
Kas Rp 1.034.900
Piutang Rp 975.000
Pendapatan Sewa modal gol. B2 Rp 44.900
Pendapatan B.Adm. Gol. B2 Rp 15.000
PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan akan
menerbitkan kembali Surat Bukti Kredit untuk mengakui adanya
pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif sewa
modal dan biaya administrasi kembali disesuaikan berdasarkan
golongan pinjaman.
(4) Jika telah habis jangka waktu kredit, dan harus dilakukan
pelelangan dengan harga yang diperoleh:
a. Rp 2.500.000
b. Rp 2.000.000
Jawab:
a. Jika hasil penjualan atas lelang barang gadai lebih dari
kewajban nasabah, maka akan diakui sebagai hutang
kelebihan uang nasabah. Saat pelelangan, ditetapkan bea
lelang pembeli dan penjual masing-masing 1 % dari harga
barang yang laku dilelang.
80
Jurnal:
Kas Rp 2.500.000
Utang kepada nasabah Rp 305.600
Piutang Rp 1.950.000
Pendapatan SM Gol B2 Rp 179.400
Pendapatan B.Administrasi Rp 15.000
Bea lelang pembeli Rp 25.000
Bea lelang penjual Rp 25.000
Jika dalam jangka waktu 1 tahun nasabah tidak datang
mengambil haknya, maka akan diakui sebagai pendapatan
uang kelebihan kadaluarsa sebesar hutang kelebihan uang
nasabah.
Jurnal:
Utang kepada nasabah Rp 295.600
Pend. uang kelebihan Lewat Waktu Rp 296.500
Jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi
kewajiban nasabah, maka masih akan diakui sebagai piutang
nasabah.
Jurnal:
Kas Rp 2.000.000
Piutang Rp 1.765.600
Pendapatan SM Gol B2 Rp 179.400
Pendapatan B.Administrasi Rp 15.000
81
Bea lelang pembeli Rp 20.000
Bea lelang penjual Rp 20.000
Penyajian dan Pengungkapan
1. Piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar
yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah dikurangi
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan
diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT
Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan
yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha
Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
2. Utang kepada nasabah juga disajikan dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak
sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan
atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero)
sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari
pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum
diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang
kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan maka
dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh
Perusahaan.
82
3. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan
dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai
Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan
diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan
pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.
Untuk pendapatan sewa modal diungkapkan terdiri dari Sewa
Modal Gadai KCA, Jasa Simpan/Ijaroh Gadai Syariah, dan Sewa
Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sementara untuk
pendapatan administrasi, terdiri dari usaha gadai, usaha syariah,
dan usaha lainnya.
4. Uang kelebihan Lewat Waktu disajikan dalam Laporan Laba Rugi
Komprehensif Konsolidasian sebagai pendapatan lain-lain dan
diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa
uang kelebihan lewat waktu berasal dari kredit usaha gadai yang
diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode
terkait.
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Perbedaan Produk Pembiyaan Gadai Syariah pada PT
Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai
Konvensional pada PT Pegaaian (Persero) Cabang Gorontalo
Selatan
83
Di awal peneliti melakukan penelitian, hasil observasi
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang menonjol jika dilihat
dari sistem pelayanan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero)
Syariah Cabang Gorontalo dengan PT Pegadaian (Persero) Cabang
Gorontalo Selatan. Hasil wawancara peneliti dan narasumber PT
Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo, Bapak Tamrin Nusi,
terungkap bahwa saat ini belum ada Standar Operasional Pelayanan
(SOP) yang ditetapkan untuk karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Gorontalo, akan tetapi dalam jangka waktu dekat PT Pegadaian
(Persero) Syariah Cabang Gorontalo akan melakukan pelatihan untuk
penerapan SOP tersebut.
Dalam hal pembiayaan gadai syariah dan gadai konvensional,
persyaratan yang diajukan sama, akan tetapi untuk jenis barang yang
dapat digadaikan pada PT Pegadaian (Syariah) Cabang Gorontalo hanya
terbatas pada gadai perhiasan sementara untuk PT Pegadaian (Persero)
Cabang Gorontalo Selatan itu terdapat berbagai macam jenis barang yang
bisa dijadikan agunan. Hal lainnya yang berbeda adalah dari segi istilah
yang digunakan, untuk produk gadai syariah, menggunakan istilah syariah
sementara untuk gadai konvensional menggunkan istilah umum.
Dilihat dari prosedurnya, untuk produk pembiayaan gadai dalam
gadai konvensional juga mempersyaratkan adanya perjanjian/perikatan
yang berisi segala ketentuan yang akan disepakati oleh nasabah. Namun
perbedaannya dalam gadai syariah menggunakan dua jenis akad yakni
84
akad rahn sebagai ketentuan terhadap transaksi gadai dan akad ijarah
sebagai bentuk persetujuan untuk membebankan biaya ijarah barang
yang digadaikan. Dalam akad tercantum bahwa jika terjadi sengketa yang
tidak bisa diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sementara dalam
perikatan gadai konvensional, jika terjadi sengketa akan diselesaikan
secara musyawarah mufakat atau melalui pengadilan setempat.
4.3.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Gadai
Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
Gorontalo dengan Gadai Konvensional pada PT Pegadaian
(Persero) Cabang Gorontalo Selatan
Berikut ini analsis pengakuan dan pengukuran
1. Pengakuan dan Pengukuran
Dalam hal penentuan piutang atau uang pinjaman dari hasil
penaksiran dikalikan dengan presentase berdasarkan golongan, antara
PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo maupun PT
Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan ditetapkan sama
berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2
Februari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor
84/UG.2.00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian
KCA, perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA per 15 hari maupun
tariff maksimalnya yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012 dan Surat
Keputusan Direksi No. 84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012
85
tentang Penurunan Tarif Sewa Modal (SM) Pegadaian KCA dan
Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun
Bih dan Nilai Taksiran, Diskon Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor
Cabang Pegadaian Syariah.
Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman yang diakui PT
Pegadaian (Persero) sebagai piutang maka akan timbul biaya bunga
untuk nasabah yang akan diakui sebagai pendapatan sewa modal oleh PT
Cabang Konvensional Gorontalo Selatan. Sementara untuk Cabang
Syariah Gorontalo, nasabah (rahin) dibebankan biaya ijarah sebagai sewa
atas marhun yang digadaikan. Jika terjadi pemeliharaan objek ijarah,
dalam PSAK 107 disebutkan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan
objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan
kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun,
dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tidak ada
pembiayaan-pembiyaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait
pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya ijarah yang
dibayarkan oleh pemilik itu dianggap sebagai biaya sewa atas jasa Unit
Syariah Cabang Gorontalo yang telah menyimpan, memelihara, dan
menjaga marhun milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran
barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu
tertentu. Perbedaannya dengan gadai konvensional yaitu penentuan sewa
modal yang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menandakan
telah terjadinya praktik uang yang dijadikan sebagai komoditas. Karena
86
sewa yang ditetapkan dihitung berdasarkan modal pinjaman yang
diberikan. Dalam pandangan umum, masyarakat akan menilai bahwa
sistem sewa modal ternyata sama saja dengan ijarah bahkan hasil
perbandingan dari contoh transaksi di atas menghasilkan bahwa biaya
ijarah jauh lebih besar dibandingkan dengan sewa modal. Bahkan, dari
hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari kedua objek penelitian
mengungkapkan bahwa gadai syariah sama saja dengan gadai
konvensional. Perbedaannya adalah dari sisi istilah dan alasan
diluncurkannya produk gadai syariah adalah untuk mempertahankan
nasabah dengan menyediakan alternatif pilihan sesui keinginan nasabah
itu sendiri. Sangat disayangkan, menurut peneliti, segala sistem
operasional yang dijalankan secara syariah beserta konsep dasar syariah
haruslah dipahami oleh para actor/pelakunya dengan tujuan tidak hanya
sekadar untuk duniawi akan tetapi juga ukhrawi, tidak hanya materiil tetapi
juga aspek sosial, sehingga tujuan falah untuk mendapatkan kemenangan
dunia akhirat dapat tercapai.
2. Penyajian dan Pengungkapan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa ternyata
laporan keuangan untuk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
Gorontalo tidak dilakukan secara terpisah dengan Pegadaian
konvensional, melainkan semua terpusat disajikan dalam laporan
keuangan konsolidasian diungkapkan penjelasannya dalam catatan atas
laporan keuangan.
