Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Buku Profil BPBD Kabupaten Sleman Tahun 2015

25

BAB III

VISI, MISI,

TUJUAN, DAN SASARAN


26

3.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sleman

Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman Tahun 2006 –

2025 dan searah dengan RPJP Nasional 2005 – 2025 dan RPJM Nasional 2010 -

2014. Visi Kabupaten Sleman 2011 – 2015 tersebut adalah “Terwujudnya

masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan

gender pada tahun 2015”.

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan

kehidupan masyarakatnya. Pencapaian kondisi sejahtera dalam arti masyarakat

yang keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta spiritualnya baik dengan

berbekal pada upaya peningkatan kreativitas untuk mencapai keunggulan sehingga

dapat bertahan dan bersaing dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip keadilan

selalu mewarnai dalam pelaksanaannya dengan mengurangi kesenjangan dan

diskriminasi di berbagai aspek : sosial, ekonomi, politik, budaya dan gender. Cita-

cita mewujudkan keadaan yang lebih sejahtera pada tahun 2015 dibanding periode

tahun-tahun sebelumnya menjadi pendorong semangat bagi segenap pemangku

kepentingan di wilayah Kabupaten Sleman untuk berusaha dengan segenap daya

menuju keadaan yang lebih baik. Keadaan yang lebih sejahtera diharapkan dapat

dicapai melalui peningkatan daya saing dan ketangguhan menghadapi segala

tantangan di segala aspek kehidupan. bersamaan dengan itu upaya untuk

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan peningkatan akses dan

partisipasi perempuan dalam pembangunan juga menjadi salah satu pengungkit

dalam pencapaian visi.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab

seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur

pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik,

organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota

masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan

kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.


27

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan

penanggulangan kemiskinan.

4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan

lingkungan hidup.

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Di dalam menyusun Rencana Strategis BPBD perlu juga dicanangkan visi

dan misi yang mengacu dan searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman.

Untuk mendukung visi dan misi BPBD juga perlu disiapkan “ruang” yang memadai

guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan

visi yang ditetapkan. Ruang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana

dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau

kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi BPBDKabupaten Sleman.

Disamping itu, berdasarkan semangat Undang Undang Dasar 1945 yang

memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana,

BPBD bersama masyarakat Sleman, dan sektor swasta secara bersama-sama dan

patisipatif harus siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di

Sleman. Oleh karena itu visi BPBD Kabupaten Sleman sesuai tugas pokok dan

fungsinya ditetapkan sebagai berikut :

“Menjadikan BPBD yang profesional untuk mewujudkan masyarakat Sleman

yang tangguh menghadapi bencana”


28

Dengan peran dan tanggung-jawab yang diembankan oleh Undang

Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman

Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun

2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, maka

BPBD Sleman harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi dan komando

dalam penanggulangan bencana. Selain itu BPBD Kabupaten Sleman perlu terus

mendorong upaya keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan, dalam

meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun

kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai

aspek kehidupan.

3.2 MISI

Untuk mewujudkan visi BPBD Kabupaten Sleman di atas, ditetapkan misi

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana.

2. Melindungi masyarakat dari bencana melalui pengurangan risiko

bencana.

3. Menyelenggarakan kerjasama antar-pihak dalam penanggulangan

bencana.

Penjelasan Masing-Masing Misi

Misi 1

Misi kesatu ini merupakan upaya BPBD Kabupaten Sleman di sisi internal BPBD

Kabupaten Sleman sendiri dalam upaya meningkatkan kapasitas aparat, kuantitas

dan kualitas sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana dalam

penanggulangan bencana.

Misi 2

Misi kedua ini merupakan upaya BPBD Kabupaten Sleman di sisi eksternal dalam

melindungi masyarakat dari bencana melalui pengurangan resiko bencana.

Pengurangan Resiko Bencana secara umum dipahami sebagai pengembangan


29

dan penerapan secara luas dari kebijakan-kebijakan, strategi-strategi dan praktik-

praktik untuk meminimalkan risiko bencana di masyarakat

Misi 3

Misi ketiga merupakan upaya BPBD Kabupaten Sleman dalam menjembatani atau

menghubungan misi 1 dan misi 2 agar sisi internal dan sisi eksternal BPBD

Kabupaten Sleman berfungsi dalam penyelenggaranan penanggulangan bencana

secara terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh dari mulai pra bencana, saat

bencana dan pasca bencana. Dalam menghubungkan misi 1 dan misi 2 ini

dilakukan dengan menyelenggarakan kerjasama antar-pihak dalam

penanggulangan bencana.

3.3 TUJUAN, SASARAN DAN TARGET TAHUN 2015

3.3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan dalam Renstra BPBD ini adalah untuk mengarahkan perumusan sasaran,

kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan ini

merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5

tahun ke depan.

Tujuan 2011 - 2015:

1. Meningkatkan pelayanan umum bidang penanggulangan bencana

2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan efektifitas penanganan kejadian darurat.

4. Mengelola data dan informasi bencana.

5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

6. Mengurangi kerentanan masyarakat.

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana.

8. Meningkatkan kualitas sistem peringatan dini (early warning system).

9. Meningkatkan ketersediaan peta resiko bencana.

10. Mewujudkan ketersediaan regulasi penanggulangan bencana.

11. Mengembalikan penghidupan dan kehidupan masyarakat pada keadaan

sebelum bencana.

12. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanggulangan

bencana.


30

13. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan Komunitas Peduli

Bencana.

3.3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan oleh SKPD dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, dapat diukur, terinci dan yang

paling penting dapat dicapai oleh SKPD.

Sasaran 2011 - 2015:

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat

2. Meningkatnya kualitas SDM

3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan

bencana

4. Terlaksananya penanganan kejadian darurat sesuai dengan SOP

5. Terpenuhinya cakupan pelayanan kebakaran sesuai SPM

6. Terpenuhinya tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

7. Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi kebencanaan

8. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap

bencana

9. Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam menghadapi bencana

10. Membentuk Desa Tangguh Bencana

11. Membentuk Sekolah Siaga Bencana

12. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana

13. Tersedianya sistem peringatan dini

14. Tersedianya peta resiko bencana

15. Tersedianya regulasi penanggulangan bencana

16. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor-sektor

penghidupan dan kehidupan masyarakat

17. Meningkatnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam

penanggulangan bencana

18. Meningkatnya komunikasi dengan masyarakat dan Komunitas Peduli

Bencana


31

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPBD 2011-2015

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Misi 1 :

Meningkatkan

kapasitas BPBD

1. Meningkatkan

Pelayanan Umum

bidang

1. Meningkatnya

Pelayanan

Masyarakat

1. Meningkatkan

pelayanan

masyarakat

1. Meningkatkan pelayanan

administrasi pemerintahan

dalam

penanggulangan

bencana

penanggulangan

bencana

2. Meningkatnya

Kualitas SDM

2. Meningkatkan

Kualitas SDM BPBD

2. Meningkatkan kapasitas

dan profesionalisme

aparat melalui Diklat

3. Meningkatkan pemahaman

dan kesadaran aparat

BPBD terhadap


2. Mewujudkan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

penanggulangan

bencana

3. Meningkatnya

prasarana dan

sarana

penanggulangan

bencana

3. Meningkatkan

ketersediaan sarana

dan prasarana

penanggulangan

bencana

4. Meningkatkan

ketersediaan sarana dan

prasarana


(kuantitas dan kualitas)

3. Meningkatkan

efektifitas

penanganan

kejadian darurat

4. Terlaksananya

penanganan keja-

dian darurat sesuai

dengan SOP

4. Melaksanakan SOP

penanganan

kejadian darurat

5. Menyusun SOP

penanganan kejadian

darurat


32

6. Melaksanakan monitoring

dan evaluasi secara

berkala terhadap SOP

penanganan kejadian

darurat

5. Koordinasi antar

satuan organisasi

BPBD dalam

penanganan

kejadian darurat

7. Melaksanakan koordinasi

antar satuan organisasi

BPBD dalam penanganan

kejadian darurat

5. Terpenuhinya

cakupan

pelayanan

kebakaran sesuai

SPM

6. Mengembangkan

Wilayah Manajemen

Kebakaran


pengembangan WMK

6. Terpenuhinya

tingkat waktu

tanggap daerah

layanan WMK

7. Melaksanakan

Prosedur Tetap

penanganan

kejadian kebakaran


dengan Kepolisian dan

SKPD terkait dalam

penanganan kejadian

kebakaran (terkait dengan

Respon Time Rate)


33

Misi 2:

Melindungi

masyarakat dari

bencana melalui

pengurangan

resiko bencana

4. Mengelola data dan

informasi bencana

7. Tersedianya

sistem

pengelolaan data

dan informasi

kebencanaan

8. Memanfaatkan

perkembangan

teknologi dan

informasi dalam

mengelola data dan

informasi bencana

10. Menyusun data base

kebencanaan

11. Menyusun media untuk

data dan informasi

kebencanaan

5. Meningkatkan

kapasitas

masyarakat dalam

menghadapi

bencana

8. Meningkatnya

pengetahuan dan

pemahaman

masyarakat

terhadap bencana

9. Meningkatkan

pengetahuan dan

pemahaman

masyarakat di

daerah rawan

terhadap bencana

12. Meningkatkan kapasitas

masyarakat di daerah

rawan bencana melalui

sosialisasi kebencanaan

9. Meningkatnya

ketrampilan

masyarakat dalam

menghadapi

bencana

10. Meningkatkan

ketrampilan

masyarakat di

daerah rawan

bencana terhadap

bencana

13. Meningkatkan

kesiapsiagaan

masyarakat dalam

menghadapi bencana


34

6. Mengurangi

kerentanan

masyarakat

10. Membentuk

Desa Tangguh

Bencana

11. Membentuk Desa

Tangguh Bencana

14. Mengurangi kerentanan

masyarakat di daerah

rawan bencana

11. Membentuk

Sekolah Siaga

Bencana

12. Membentuk

Sekolah Siaga

Bencana

7. Meningkatkan

partisipasi

perempuan dalam

penanggulangan

bencana

13. Meningkatnya

partisipasi

perempuan

dalam penang-

gulangan

bencana

14. Mengikutsertakan

partisipasi

perempuan dalam

penanggulangan

bencana

15. Meningkatkan partisipasi

perempuan dalam

pelatihan

penanggulangan

bencana

8. Meningkatkan

kualitas sistem

peringatan dini

(early warning

system)

12. Tersedianya

sistem

peringatan dini

15. Memanfaatkan

perkembangan

teknologi dan

informasi dalam

mengelola EWS

16. Membangun EWS di

daerah rawan bencana

13. Melaksanakan

pengawasan sistem

pemadaman

kebakaran

17. Mengawasi sistem

proteksi kebakaran pada

bangunan gedung dan

lingkungan di instansi

pemerintah/swasta


35

9. Meningkatkan

ketersediaan peta

resiko bencana

12. Tersedianya peta

resiko bencana

14. Menyusun peta

resiko bencana

dengan melibatkan

institusi dan tenaga

ahli di bidang

kebencanaan

18. Menyusun Peta Resiko

Bencana

10. Mewujudkan

ketersediaan

regulasi

penanggulangan

bencana

16. Tersedianya

regulasi

penanggulanga

n bencana

15. Meningkatkan

ketersediaan

regulasi

penanggulangan

bencana

19. Menyusun regulasi

bidang penanggulangan

bencana

11. Mengembalikan

penghidupan dan

kehidupan

masyarakat pada

keadaan sebelum

bencana

17. Tingkat

rehabilitasi dan

rekonstruksi

mencapai 80%

16. Meningkatkan

kerjasama dengan

institusi

penanggulangan

bencana dan

masyarakat dalam

pelaksanaan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

20. Menyusun skema

kerjasama dengan

institusi penanggulangan

bencana dan

masyarakat dalam

penanggulangan

bencana

21. Melaksanakan kegiatan

teknis RR sesuai dengan


36

ketentuan perundang-

undangan yang berlaku

Misi 3:

Menyelenggarakan

kerjasama antar-

pihak dalam

penanggulangan

bencana

12. Meningkatkan

koordinasi antar

instansi

pemerintah

dalam

penanggulangan

bencana

18. Meningkatnya

koordinasi antar

instansi

pemerintah

dalam

penanggulanga

n bencana

17. Meningkatkan

koordinasi dengan

instansi terkait

dalam

penanggulangan

bencana

22. Menyelenggarakan

koordinasi dengan

instansi terkait dalam

penanggulangan

bencana

13. Meningkatkan

komunikasi

dengan

Masyarakat dan

Komunitas Peduli

Bencana

19. Meningkatnya

komunikasi

dengan

Masyarakat dan

Komunitas

Peduli Bencana

18. Meningkatkan

komunikasi dengan

Masyarakat dan

Komunitas Peduli

Bencana

23. Menyelenggarakan

forum pertemuan /

komunikasi dengan

masyarakat dan

komunitas peduli

bencana


37

3.3.3 Target Tahun 2015

Sasaran

INDIKATOR

Uraian Satuan Target 2015

1 2 3 4

Meningkatnya pelayanan Persentase tingkat kepuasan % 80

masyarakat masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM Persentase Jumlah SDM yang % 30

mengikuti Diklat Kebencanaan

Persentase aparatur pemadam kebakaran yang

% 36,36

memenuhi standar kualifikasi

Meningkatnya prasarana Persentase kondisi prasarana % 55 aparatur dan sarana dalam rangka peningkatan penanggulangan bencana

dan sarana penanggulangan bencana baik

Jumlah Mobil Damkar diatas 3000 – 5000 liter pada WMK

% 66,67

Terlaksananya penanganan Persentase penanganan % 90

kejadian darurat sesuai kejadian darurat yang sesuai

dengan SOP dengan SOP

Persentase korban bencana % 80

skala kabupaten yang dieva-kuasi dengan menggunakan

sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

Terpenuhinya cakupan Cakupan pelayanan bencana % 36,08

pelayanan kebakaran kebakaran

sesuai SPM

Terpenuhinya Tingkat Waktu Tingkat Waktu Tanggap % 95

Tanggap Daerah Layanan Daerah Layanan WMK

WMK

Tersedianya sistem Persentase Data dan % 80 pengelolaan data dan informasi kebencanaan

Informasi kebencanaan yang aktual

Meningkatnya pengetahuan Jumlah masyarakat yang org 3.823 dan pemahaman masyarakat terhadap bencana

paham terhadap bencana


38

Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam

Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana

org 3.823

menghadapi bencana

Membentuk Desa Jumlah Desa Tangguh desa 2

Tangguh Bencana Bencana

Membentuk Sekolah Siaga Bencana

Jumlah Sekolah Siaga Bencana

sekolah 2

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam

Persentase perempuan terlatih pada daerah rawan bencana

% 30,06


Tersedianya sistem peringatan dini

Jumlah sistem peringatan dini yang berfungsi baik

unit 13

Jumlah gedung yang memiliki ged 200

sistem proteksi kebakaran berfungsi baik

Tersedianya peta resiko bencana

Jumlah Peta Resiko Bencana dok 4

Tersedianya regulasi penanggulangan bencana

Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana

reg 6

Tingkat rehabilitasi dan Persentase tingkat rehabilitasi % 80 rekonstruksi mencapai 80% dan rekonstruksi di sektor

infrastruktur, perumahan, sosial, dan lintas sektor

Meningkatnya koordinasi Persentase tingkat efisiensi % 80

antar instansi pemerintah dan efektifitas koordinasi dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya komunikasi dengan masyarakat dan Komunitas Peduli Bencana

Persentase respon positif dan cepat saat penanggulangan bencana

% 90

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Renstra 2011-2015

Berpedoman pada visi dan misi organisasi, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah menjabarkan dalam garis besar program-program yang dibiayai


39

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman untuk

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu tahun 2011 – 2015. Program-

program ini telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2011 – 2015 yang akan menjadi

pedoman penyusunan program setiap tahun. Berikut ini program Badan

Penanggulangan Bencana Daerah yang digolongkan berdasarkan misi masing-

masing :

A. 1. Misi I

Meningkatkan kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana

Program :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan,

capaian kinerja dan keuangan

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

6. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

A. 2. Misi II

Melindungi masyarakat dari bencana melalui pengurangan risiko bencana.

Program :

1. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan,

capaian kinerja dan keuangan


3. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

4. Program pengembangan data, informasi dan statistik daerah

5. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

6. Program penegakan hukum


40

A. 3. Misi III

Menyelenggarakan kerjasama antar-pihak dalam penanggulangan bencana

Program :

1. Program penyediaan pengelolaan air baku


B. Program dan Kegiatan Tahun 2015

1. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan

a. Program : Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Rawan

Kekeringan

2. Urusan Perumahan


a. Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Kegiatan :

1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

a. Monitoring/Pemeriksaan Sarana Prasarana Damkar di Instansi

Pemerintah atau Swasta

b. Identifikasi Sebab-Sebab Kebakaran

2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

- Terlaksananya kesamaptaan petugas damkar

3. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Penyuluhan dan Pelatihan PBK

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengadaan :

a. Baju/jaket tahan panas 15 buah

b. Pesawat HT 10 buah

c. SCBA Compresor 1 buah

d. Nozzle 2,5 inchi 5 buah

e. Nozzle 1,5 inchi 5 buah

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran


41

Terpeliharanya Peralatan Damkar :

- Mobil Damkar 4 buah

- Mobil Tangga 1 buah

- Mobil Tangki 2 buah

- Tabung APAR 31 buah

- Pompa Diesel dan Genset 3 buah

- Tandon Air 1 buah

- Pesawat HT dan Rig 20 buah

- Hydrant 3 buah

- SCBA 3 buah

6. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

- Kesiapsiagaan PBK

7. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

a. Posko Siaga PBK

b. Operasional Pemadaman Kebakaran

c. Sepatu safety damkar dan kaos kaki

3. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

4. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

5. Penyediaan Jasa Langganan

6. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan G Kantor

dan R Dinas


42

c. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Penyusunan Dokumen Kepegawaian

d. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

a. Rencana Kerja Tahunan

b. RKA/DPA – SKPD, RKPA/DPPA

c. Rancangan Renstra BPBD 2016-2020

2. Penyusunan Profil Data SKPD

3. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD

a. Laporan Bulanan, Tahunan dan LAKIP

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

c. Laporan Bulanan Keuangan

d. LPJ Keuangan (Semesteran dan Tahunan)

e. Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Kegiatan :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Alam

- Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

2. Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk di Tempat

Penampungan Sementara

a. Pengadaan Kebutuhan Korban Bencana Saat Darurat

b. Laporan Fasilitasi Kebutuhan Korban Bencana pada Saat

Darurat

3. Koordinasi Penanggulangan Bencana

a. Operasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana

b. SOP Penanganan Bencana

c. Pemantauan Daerah Rawan Bencana secara Terpadu

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan

Bencana


43

a. Wajib Latih Masyarakat Daerah Rawan Bencana

b. Fasilitasi Koordinasi Unit OP. PB dan Forum Guru

5. Pengelolaan Sarpras Mitigasi Bencana

a. Operasional dan Pemeliharaan EWS

b. Operasional dan Pemeliharaan Bunker

c. Pembangunan EWS Tanah Longsor 3 Lokasi

6. Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan

a. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan

Bencana/Pusdatin

b. Media Jejaring Penanggulangan Bencana (SDIN)

c. Laporan Kebencanaan

7. Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam

a. Desa Tangguh Bencana

b. Sekolah Siaga Bencana (SSB)

c. Penguatan Tebing di 3 Desa

8. Penanganan Darurat Pasca Bencana

a. Penanganan Darurat Pasca Bencana

b. Verifikasi Kerusakan Pasca Bencana

9. Konsolidasi Komunitas Peduli Bencana

a. Fasilitasi Peduli Komunitas

b. Data Base Komunitas

10. Operasi dan Pemeliharaan Rupusdalops

a. Operasional SAR dan TRC

b. Pelatihan SAR dan TRC

c. Operasional dan Pemeliharaan Rupusdalops

11. Pengelolaan Sarpras Kedaruratan

a. Pemeliharaan Sarpras Kedaruratan Penanggulangan

Bencana

b. Managemen Logistik

c. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Umum Pengungsian Desa

d. Fasilitasi Pengelolaan Barak Pengungsian Desa

12. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bencana

a. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Jalan Evakuasi

b. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Barak Pengungsian

13. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana


44

4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


a. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

Implementasi SPIP

b. Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Gateway SMS

5. Urusan Statistik


a. Program : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan :

1. Pembuatan Peta Resiko Bencana Tanah Longsor

2. Penyusunan Basis Data

6. Urusan Kearsipan


a. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan Dokumen SKPD

Documents

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran