22

PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA

KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI

Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILU

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451.

Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara

langsung.

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu

pemilihan secara langsung. Menurut Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung2, adalah:

III.1.1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat

Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga

masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang

merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah,

berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya

masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.

1

2

23

III.1.2. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat

melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat

legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

III.1.3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD

Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa

DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah

daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih

oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan

DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar

dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama

dipilih oleh rakyat.

III.1.4. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah sudah dicabut.

III.1.5. Mencegah politik uang

Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya

wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung

kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.

Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum,

mengamanatkan bahwa Pilkada dibawa kedalam ranah Pemilihan umum. Sehingga secara

resmi dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada yang

pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta.

24

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi

dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada

diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia

Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56, peserta Pilkada adalah

pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta

pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah

orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang

membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh

partai politik lokal.

Pilkada langsung sebagai pengejawantahan dari demokratisasi lokal telah dilaksanakan

di berbagai daerah di Indonesia. Banyak evaluasi dan dan analisa mengenai pelenggaraannya

menyimpulkan suatu kondisi yang sama, yaitu bahwa penyelengaraan Pilkada langsung

belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan di lapangan masih menyisakan

masalah yang mendasar. Pilkada langsung masih didominasi kelompok elitis tertentu melalui

oligarki politik, sehingga pilkada langsung menjadi proses demokratisasi semu. Partisipasi

masyarakat lebih bersifat di mobilisasi. Hal ini sama halnya dengan proses politik sebagai

suatu penguatan demokrasi lokal masih belum terjadi, justru konflik-konflik horizontal yang

mengarah kepada anarkisme cenderung sering terjadi, yang disinyalir sebagai akibat dari

adanya berbagai kelemahan dalam tata peraturan penyelenggaraannya, dan munculnya

berbagai manipulasi dan kecurangan.

Permasalahan – permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan pilkada langsung, yaitu :

a. Permasalahan kelembagaan pilkada langsung

Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada,

pengawas ( PANWASLU ) serta dukungan pemerintah daerah selama pilkada

berlangsung.

b. Permasalahan dalam tahapan persiapan pilkada langsung

25

Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama pilkada antara lain adalah sempitnya

masa pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD tentang masa

berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, masalah pemantauan pilkada langsung,

masalah sosialisasi.

c. Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan pilkada langsung

Lemahnya pemutakhiran data pemilih, mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, pelanggaran kampanye, manajemen logistic pilkada, masalah

money politic, masalah pendanaan dan pertanggung jawabannya, hal tersebut diatas

merupakan masalah krusial pada tahapan pelaksanaan pilkada langsung.

A. Pengaturan Pemilukada Kota Bekasi

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang2 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara.

6. Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

7. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang Penetapan Pedoman tata cara

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

9. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72

tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

26

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

Pemungutan Suara.

10. Keputusan KPU Kota Bekasi No 01/Kpts/KPU/Kota 011.329172 / 2012 Tentang tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi

Tahun 2012 – 2013, yo Keputusan Keputusan KPU Kota Bekasi No 12/Kpts/KPU/Kota

011.32917 / 2012 Tentang Tehnik Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Bekasi Tahun 2012 – 2013,

Gambaran Demografi Kecamatan Bekasi Barat.

Kecamatan Bekasi Barat  terbentuk pada tanggal 20 April 1982 berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 48 Tahun  1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi

VISI KECAMATAN BEKASI BARAT

"BEKASI BARAT MENUJU MASYARAKAT YANG CERDAS DAN SEHAT DALAM

LINGKUNGAN YANG BERNUANSA IHSAN"

MENUJU MASYARAKAT CERDAS

Bermakna bahwa Kecamatan Bekasi Barat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dalam

menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan ikut mensukseskan pelaksanaan

Wajib Belajar 12 Tahun menuju masyarakat Kota Bekasi yang cerdas

MENUJU MASYARAKAT SEHAT

Bermakna bahwa Kecamatan Bekasi Barat merupakan mitra terdepan dalam mensukseskan

program pelayanan dasar kesehatan menuju masyarakat Kota Bekasi yang sehat

MISI  KECAMATAN BEKASI BARAT

Meningkatkan Infrastuktur Jalan dan Drainase guna menunjang  Perekonomian. Menumbuh

kembangkan peran aktif masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian.

Memberikan pelayanan masyarakat yang Tertib, Ramah, Cepat dan Akurat. Meningkatkan

Aparatur Pemerintah Kecamatan yang professional, bersih, produktif dan efisien.

Mengembangkan kualitas kehidupan umat beragama dan kerukunan hidup beragama.

27

1.. Nama-nama Pejabat Kecamatan Bekasi Barat

a. Camat Bekasi Barat                        

N a m a                            : Drs. TAJUDIN, HM

Pangkat / Golongan           : Pembina / IV. a

b. Sekretaris Camat (Sekcam)

N a m a                            : TAUFIQ RACHMAT HIDAYAT, AP, S.Sos, M.Si

Pangkat / Golongan           : Pembina / IV. a

c. Kepala Seksi Trantib

N a m a                            : 

Pangkat / Golongan           :

d.  Kepala Seksi Pemerintahan

N a m a                            : SUPONO, M.H

Pangkat / Golongan           : Penata / III.c

e.  Kepala Seksi Ekbang

 N a m a                           : IWAN KESRA, SH

Pangkat / Golongan           : Penata TK. I / III.d

28

f.  Kepala Seksi Kesos

N a m a                            : SATIBI, SE

Pangkat / Golongan           : Penata TK. I / III.d

g.  Kepala Seksi Kependudukan

N a m a                            : ASEP MULYANA, S.Sos

Pangkat / Golongan           : Penata / III.c

h.  Kasubag Keuangan

N a m a                            : SUJIYAH, SE

Pangkat / Golongan           : Penata Muda Tk. I / III.b

i. Kasubag Umum Kepegawaian

N a m a                            : ABDUL HARIS, SE

Pangkat / Golongan           : Penata MudaTk. I / III.b

2. WILAYAH

Luas Wilayah     :  1.492,712 Ha

Batas Wilayah :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan

Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan satria

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan

29

3. Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat :

1. Kelurahan Bintara Jaya

2. Kelurahan Bintara

3. Kelurahan Jakasampurna

4. Kelurahan Kranji 

5. Kelurahan Kota Baru

Jumlah Rukun Warga :  88  RW

Jumlah Rukun Tetangga :  725 RT

4. PENDUDUK

    Jumlah Penduduk :  239.701 Jiwa

    Terdiri dari :

                        Laki-laki :  119.677 Jiwa

                        Perempuan :  120.024 Jiwa

     Jumlah Kepala Keluarga : 55.008 KK

Pelaksanaan Pengawasan yang kami lakukan pada setiap tahapan dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota tahun 2012 – 2013, yag dirangkum dalam satu Laporan sebagai berikut :

B. Pelaksanaan Pemilu Pertahapan

B1. Tahapan Pencalonan dari Pasangan Calon Independent ,Verifikasi Adminitrasi dan

Faktual Bakal Calon Shalih Manggara S. SH,MH dan Anwar Anshori Mahdum, Spdi.

(Terlampir)

B2. Penyusunan Daftar Pemilih

30

1. Pembentukan PPDP

Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan

menyerahkan data kependudukan yang berasal dari hasil sensus penduduk tahun 2010

kepada KPU Kota Bekasi, untuk dilakukan validasi data, sebagai salah satu syarat

Sebelum dilaksanakan Pemutahiran Data Pemilih adapun data yang diterima PPK

Kecamatan Bekasi Barat yang berasal dari data tersebut sebagai berikut :

No Kelurahan Laki 2 Perempuan Total

1 Jakasampurna 32.942 32.058 64.999

2 Bintara Jaya 14.970 14.600 29.570

3 Bintara 28.447 27.285 55.732

4 Kranji 19.251 18.880 38.131

5 Kotabaru 18.641 18.305 36.946

Jumlah 114.250 111.128 225.378

Data tersebut merupakan data awal yang belum dilakukan perbaikan, sehingga

masih terdapat nomor urut yang ganda, nomor induk kependudukan yang dobel, serta

nama2 yang ganda, nama orang yang sudah pindah alamat dan nama orang yang telah

meninggal dunia; Pengawasan Persiapan Pembentukan Petugas Pemutahiran Data

Pemilih, di semua Kelurahan yang ada di wilayah Bekasi Barat, perekrutan petugas di

fasilitasi oleh Lurah di masing – masing Kelurahan, dengan cara mengundang para-

Pengurus RT dan RW untuk melakukan perekrutan calon petugas yang nantinya akan

bertugas di masing – masing RW, selanjutnya nama calon petugas tersebut

diserahkan oleh Lurah kepada PPS untuk dilantik menjadi petugas PPDP; dalam

pelantikan yang disertai dengan Surat Keputusan dari masing masing PPS.

Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih, disetiap Kelurahan terlambat

dari jadwal yang telah ditentukan, yang seharusnya dibentuk tgl 23 Agustus sesuai

jadwal pembentukan, ternyata baru dilaksanakan pada tgl 1 September 2012;

Para petugas PPDP Tersebut diberikan arahan hanya seadanya tentang tata cara

pendataan, arahan yang diberikan terkesan kurang memahaminya pendataan,

diantaranya PPS berharap kepada petugas tersebut agar langsung menemui Kepala

Keluarga orang yang didata, Selaku Panwascam sudah mengingatkan secara lisan

pada saat pertemuan atau Rapat Rutin Koordinasi Minggon kecamatan Bekasi Barat

31

kepada Jajaran Penyelenggara Pemilukada dari PPK PPS dan Pemangku kepentingan

dalam hal ini Camat dan Lurah , agar Pemutahiran Data Pemilih benar-benar

dilaksanakan sesuai peraturan perudangan-udangan, dengan harapan jangan sampai

tertinggal Hak Pilih Masyarakat/warga Kecamatan Bekasi Barat.

I.2 Penetapan DPS

Pada tanggal 6, 7, Dan 8 September 2012 masing masing PPS yang

tersebar di 5 (lima) Kelurahan melaksanakan Rapat Pleno penetapan DPS di

tiap Kelurahan, kemudian selanjutnya pada tanggal 9 September 2012 mereka

membacakan hasil Rapat Pleno yang mereka telah laksanakan di PPS masing

masing, dalam acara Rapat Pleno yang dilakukan di PPK Kecamatan Bekasi

Barat dengan data sebagai berikut :

No Kelurahan Laki 2 Perempuan Total TPS

1 Kranji 17.523 17.132 34.655 76

2 Bintara 25.296 24.097 49.293 100

3 Jakasampurna 29.493 29.286 58.779 113

4 Bintara Jaya 13.113 13.125 26.235 58

5 Kotabaru 16.528 16.347 26.235 68

Jumlah 101.850 99.987 201.837 415

Dalam pelaksanaan Pemutahiran Data Pemilih tahun 2012, kami

melihat KPU dengan jajarannya PPK dan PPS selalu dikejar dengan Tahapan /

Jadwal yang mereka telah tentukan , namun tidak didukung dengan Sumber

Daya Manusia dan Logistik yang baik sehingga hasilnya kurang memadai tidak

sesuai harapan Penyelenggaraan Pemilukada,

I.3 Pengumuman DPS

Setelah penetapan DPS maka, Menurut Undang Undang 32 Tahun 2004

pasal 74 ayat 2 bahwa Daftar Pemilih Sementara di umumkan oleh PPS untuk

mendapat tanggapan dari masyarakat, kemudian ayat 3. Bahwa pemilih yang

belum terdaftar dapat mendaftarkan diri ke PPS dan di catat dalam daftar

pemilih tambahan; namun pada kenyataannya dalam pengumuman DPS, hanya

4 (empat) Kelurahan saja yang melaksanakan yaitu Kelurahan Kotabaru, Kranji,

Bintara dan Jakasampurna. Sedangkan Kelurahan Bintara Jaya terlambat

melaksanakan pengumuman DPS menjelang penetapan DPT. Itupun tidak

32

secara lengkap. Hal ini kami telah sampai secara lisan kepada pemangku

kepentingan berupa Pengawasan Preventif melalui Rapat-rapat Koordinasi Rutin

dengan PPK kecamatan Bekasi Barat.

I.4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap ( DPT )

Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Masing2 pada tanggal 24 Oktober 2012

secara serempak dengan waktu yang berbeda di setiap masing-masing

Kelurahan, selanjutanya Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap di PPK

Kecamatan Bekasi Barat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012, rapat

tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, PPS dan para Lurah se Kecamatan

Bekasi Barat serta Muspida (Danramil dan Kapolsek Bekasi Baat), namun tidak

satupun perwakilan dari Peserta Pasangan calon atau Partai Pengusung yang di

undang oleh PPK.

DPT yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut :

No Kelurahan Laki 2 Perempuan Total TPS

1 Kranji 17.590 17.208 34.798 76

2 Bintara 24.610 24.077 48.687 100

3 Jakasampurna 28.287 28.858 57.145 114

4 Bintara Jaya 13.121 13.240 26.361 58

5 Kotabaru 16.069 15.959 32.028 68

Jumlah 99.677 99.342 199.019 416

B.3 Tahapan Kampanye

Pra-Kampanye dan Kampanye

1. Pengawasan Rutin Kampanye diluar Jadwal dan

2. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK

Pengawasan pada Pra Kampanye terfokus pada Pemasangan Atribut Kampanye ( APK )

banyak dari pasangan Calon jauh hari sebelum jadwal kampanye ditetapkan, bahkan

sebelum ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Bekasi,

banyak pasangan calon sudah memasang Alat Peraga Kampanye di tempat – tempat

strategis, hingga ke pelosok dan jalan lingkungan, mereka tidak mematuhi lagi tata cara

pemasangan spanduk atau sejenisnya dengan benar, sehingga melanggar estetika

/K3(Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban), pemasangan alat praga/ Baliho dengan

ukuran besar. Hal tersebut sudah memuat ajakan untuk memilih calon tertentu dengan

33

Program Calon-calon yang bersangkutan; adapun pemasangan Alat Peraga Kampanye

sebelum/diluar jadwal yang ditentukan tersebar di 5 (lima) Kelurahan Kecamatan Bekasi

Barat sebagai berikut :

No PASLON UKURAN LOKASI JUMLAH/persentase

1 SALAM 2X4 dan

1x2.5

Kel.Jakasampurna

dan Kranji

3

2 SM2-ANIM 2X4 dan

1x2.5

5 Kelurahan 38

3 DALU 2X4 dan

1x2.5

5 Kelurahan 42

4 PAS 2X4 dan

1x2.5

5 Kelurahan 58

5 AZIB 2X4 dan

1x2.5

5 Kelurahan 23

Sebelum masuk masa Kampanye setelah ditetapkan mulai masa kampanye padaTanggal

30 s/d 11 Nopember 2012 pemasangan alat peraga kampanye tidak terkendali lagi,

bahkan diantara mereka saling berlomba memasang Alat Peraga/ Atribut Kampanye,

saling klaim diantara pendukung satu dengan yang lainnya,

3. Pengawasan Kampanye Terbuka dan pergerakan masa.

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bekasi No 01/Kpts/KPU/Kota

011.329172 / 2012 Tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013, selanjutnya

Keputusan KPU Kota Bekasi No 12/Kpts/KPU/Kota 011.32917 / 2012 Tentang

Tehnik Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun

2012 – 2013.

Dengan ditanda tanganinya Berita Acara No 63 / BA – KPU KOTA / XI / 2012

Tentang Kesepakatan Penempatan / Pemasangan Atribut dan Alat Peraga di Jalan

serta lokasi Kampanye Terbuka dan Tertutup dalam Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013; maka pengaturan jadwal Kampanye

34

Terbuka dan Tertutup disepakati pembagian Zona Lokasi Kampanye baik yang

Terbuka maupun yang Tertutup.

Dalam BA tentang kesepakatan Kampanye tersebut diatas, maka, Zona wilayah

Kecamatan Bekasi Barat tidak ada Zona yang dipakai untuk ber Kampanye baik

Kampanye Terbuka dan Tertutup, namun pengawasan tetap berjalan sesuai mengikuti

arah pergerakan Kampanye masing-masing Pasangan Calon Walikota maupun Wakil

Walikota serta adanya Kampanye yang bersifat sosialisasi berupa undangan beberapa

pasangan calon ke wilayah kecamatan Bekasi Barat.

a) Pada tanggal 30 November 2012 Kampanye terbuka Pasangan Sumiyati dan Anim Imamudin

di Lapangan BLK Jl. KH. Agus Salim Bekasi Timur, pengawasan pergerakan masa dari

wilayah Kecamatan Bekasi Barat.

b) Pada tanggal 2 Desember 2012 Kampanye Terbuka (KTB) pasangan calon Awing Asmawi

dan Andi Zabidi lokasi yang ditetapkan KPU di Lapangan Perwira Kecamatan Bekasi Utara,

pergerakan masa mulai terihat pada pukul 9.00 wib di wilayah Bekasi Barat.

c) Pada Tanggal 4 Desember merupakan hari ke 6 Kampanye Terbuka (KTB) Pasangan SM2 dan

Anim Imamudin, pergerakan iringan masa terilahat mulai pukul 10.00 wib di sepanjang jalan

Sultan agung menuju lapangan Perwira berakhir pukul 16.30.

d) Hari Ke 8 , tanggal 6 Desember 2012 Kampanye Terbuka (KTB) pasangan calon Awing

Asmawi dan Andi Zabidi di lapangan Multiguna mulai Pukul 13.00 s/d 16.00 wib di hadiri

jurkam anggota DPRD dari partai Demokrat. Dengan tema Ayo Berezin Kota Bekasi.

B.4. Pengawasan Distribusi Logistik

a) Dalam distribusi logistik pemilihan Walikota dan Wakl Walikota Kota Bekasi tahun

2012 yang dilaksanakan oleh KPU, dimulai pada tanggal 3 Desember 2012, adapun

yang dikirim lebih awal ialah bilik suara, kotak suara dan sebagian fom C 6, bilik suara

yang dikirim adalah bilik suara yang lama layak pakai dan bebrapa model dari Kardus,

sehingga menyulitkan para PPS untuk melakukan perbaikan dan pelipatan beberapa

surat suara yang masih kurang.

b) Banyak kurang berita acara C1 KWK dan form kekurangannya di foto copy, hingga

malam sebelum hari H pemungutan suara tanggal 16 Desember 2012 kelengkapan

logistic baru terpenuhi di TPS-TPS seluruh wilayah kecamatan Bekasi barat.

B.5. Pengawasan pada Masa Tenang

Dalam masa tenang disaat inilah Panwas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan

untuk mengawasi dan melaporkan bila terjadi serangan fajar yang dilakukan oleh timses

35

paslon, disamping iitu kegiatan pengawasan yang lain tetap dlakukan sesuai fungsi dan tugas

Panwas yaitu :

Mengawasi dan bekerjasama dengan Satpol PP membersihkan APK di jalan

uatama/umum wilayah Bekasi Barat Jl. Nur Ali, kalimalang, pasar Sumber Arta, pasar

kranji, jalan baru serta di masing-masing Kelurahan.

Mengawasi dan mencatat persiapan PPK dan PPS menjelang hari

Pencoblosan seperti distribusi dan perlengkapan surat suara dll.

B.6. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara

1. Pengawasan terhadap KPPS Sebelum Pemungutan suara :

a. Berdasarkan laporan dari Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari setiap

Kelurahan Se Kecamatan Bekasi Barat seluruh pemilih yang terdaftar dalam

DPT telah mendapatkan formulir Model C6-KWK paling lambat 3(tiga) hari

sebelum hari pemungutan suara.

b. Seluruh kotak suara dalam keadaan tersegel dan perlengkapan

pemungutan suara lainnya sudah diterima KPPS paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum pemungutan suara.

c. Tempat Pemungutan Suara kondisinya memungkinkan dan memudahkan

pemilih memberikan suara secara rahasia dan sudah tersedia selambatnya

1(satu) hari sebelum pemungutan suara.

2. Pengawasan terhadap KPPS pada Pelaksanaan Pemungutan Suara :

a) Petugas KPPS mencatat dan mencocokkan indetitas setiap pemilih yang hadir

di TPS berdasarkan DPT.

b) Surat suara yang diberikan kepada Pemilih telah ditanda tangani oleh Ketua

KPPS dalam keadaan terlipat , setelah pemilih memberikan hak suaranya dan

memasukan hak suara ke dalam kotak suara selanjutnya pemilih di berikan

tanda khusus/tinta pemilu sebagai tanda telah memilih Hak suaranya.

c) Pemungutan suara berakhir pukul 13.00 setelah itu istirahat selanjutnya acara

Perhitungan suara.

3. Pengawasan Jalannya Penghitungan Suara :

a) Pada beberapa TPS sekecamatan Bekasi Barat Saksi Pasangan Calon Hadir

kecuali pangan calon No urut. 1 yaitu pasangan SALAM.

36

b) Dalam proses Penghitungan suara petugas KPPS mengeluarkan seluruh surat

suara dari kotak suara dan menghitung satu persatu surat suara.

c) Petugas KPPS menunjukkan setiap surat suara kepada saksi dan menyebut

nomor pasangan calon yang dipilih dengan jelas sehingga cukup terdengar

oleh orang yang hadir dalamproses penghitungan uara tersebut.

d) Ketua KPPS menyatakan surat suara sah telah memenuhi kriteria sesuai

peraturan dan perundang-uandangan. Tidak ada keberatan dari masyarakat dan

saksi pasangan calon.

e) Hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dicatat

dalam formulir Model C-2KWK.KPU dipindahkan ke dalam Sertifiat Hasil

Penghitungan Suara (Formulir model C! KWK.KPU).

f) Petugas KPPS telah membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi

laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di

TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang membuat rincian

hasil penghitungan suara di TPS.

g) Ketua dan anggota KPPS menanda tangani berita acara pemungutuan dan

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara setelah proses

penghitungan suara selesai dilakukan. Petugas KPPS memasukan kembali

dalam kotask suara ; semua surat suara, kertas plano (formulir model C-2

besar), berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat

hasil penghitungan suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara.

h) Petugas KPPS memberikan salinan berita acara, catatan hasil penghitungan

suara (formulir model C-1 KWK,KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara

kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir dan kepada Pengawas

Pemilu Lapangan.

i) Berdasarkan rapat pleno penghitungan suara ditingkat PPS di setiap kelurahan

yang diadakan tanggal 17-18 Desember 2012 dari;

Hasil perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagai berikut :

37

NO NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL

KELURAHAN JAKASAMPURNA

KELURAHANBINTARA

KELURAHANKRANJI

KELURAHANKOTABARU

KELURAHANBINTARA JAYA

JUMLAH

1 H, SHALIH MANGARA SITOMPUL & H. ANWAR ANSHORI MAKDUM

2290 1314 1192 824 797 6417

2 SUMIYATI MOCHTAR MOCHAMAD & ANIM IMAMUDINN

4865 4109 2865 3756 2093 17688

3 DADANG MULYADI & LUCKY HAKIM

5260 5299 5639 5385 2746 24329

4. DR.. H. RAHMAT EFFENDI & H. AHMAD SAIKHU

8341 8005 6159 4991 5448 32944

5. H. AWING ASMAWI & H. ANDI ZABIDI SE

1221 2325 676 1142 439 5803

JUMLAH SUARA TIDAK SAH

863 776 707 730 421 3497

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

22840 21828 17238 16828 11944 90678

Keterangan : Dari jumlah pemilih dalam salinan DPT : 199356 dengan jumlah TPS 416, maka

se-kecamatan Bekasi Barat Pemilih hanya mencapai : 43,81 %.