Embed Size (px)
Citation preview
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT ASABRI (Persero) Jakarta
PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
berbentuk Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang
diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegeang Saham atau RUPS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Perlimpahan
kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(Persero). Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Semula prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Dephan/Polri menjadi Peserta
Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17
April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963.Namun
dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen
mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen, karena:
1. Perbedaan Batas Usia Pensiunan (BUP) bagi prajurit TNI dan anggota Polri
yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 dengan PNS yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 dengan PNS yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
2. Sifat jhas prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti
karena gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas.
19
20
3. Adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara
besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan Tahun
1971.
4. Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan
klaim yang akan diajukan oleh para peserta.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan
Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/ Polri, maka Dephankam (saat itu)
memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga
asuransi yang lebih sesuai yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan
Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan
selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI.
Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum
perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero). Perubahan bentuk badan usaha dari Perum menjadi Persero
telah disertai perubahan pada Anggaran Dasar melalui Akta Notaris Muhani
Salim, S.H., Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan
Angaran Dasar Perusahaan Persero (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Akta Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan
Notaris Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., penganti dari Notaris Imas Fatimah,
S.H.
21
Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan peraturan perundang-
undangan, khususna yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, maka
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 yang mengamanatkan
PT ASABRI (Persero) sebagai pengelola program dengan delapan belas manfaat,
yang semula hanya terdiri dari sembilan manfaat sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 67 tahun 1991 dan dua manfaat yang merupakan tugas tambahan, dengan
tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan
Pegawai ASN dilingkungan Kemhan dan Polri.
Visi dan Misi PT ASABRI (Persero)
Visi
Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial Nasional yang profesional dengan
melakukan transformasi bisnis dan budaya Perusahaan sampai dengan tahun 2021.
Misi
Meningkatkan kesejahteraan Peserta ASABRI melalui pengembangan sistem
pelayanan dan nilai manfaat asurnasi sosial secara berkelanjutan.
22
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Divisi PKBL PT ASABRI (Persero) Jakarta
Gambar III.1. Struktur Organisasi Divisi PKBL
Sumber: Buku Kegiatan PKBL
Tata Kerja Divisi PKBL
1. Direktur Utama mempunyai tata kerja sebagai pembina dari Divisi PKBL.
2. Direktur SDM dan Umum mempunyai tata kerja sebagai pembina harian Divisi
PKBL.
3. Divisi PKBL mempunyai tata kerja, sebagai berikut:
a. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan realisasi Rencana Kerja dan
Anggaran unit kerjanya.
DIRUT
(Direktur Utama)
DIR SDM DAN UMUM
DIVISI PKBL
(Program Kemitraan Bina Lingkungan)
KABID OPERASIONAL
PKBL
KABID PERENCANAAN
PKBL
KABID KEUANGAN PKBL
23
c. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan operasional unit kerjanya.
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Rakornis pengesahan
RKA Laporan Tahunan PKBL.
e. Mengoordinasikan dan mengendalikan penetapan RKA PKBL Kantor
Cabang.
f. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan seleksi
atas kelayakan usaha dalam menetapkan calon Mitra Binaan dan Bantuan
BL.
g. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyiapan dan penyaluran dana
Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan bantuan Bina Lingkungan
kepada masyarakat.
4. Kabid Operasional PKBL mempunyai tata kerja, sebagai berikut:
a. Mengusulkan penetapan penyaluran PKBL kepada Direksi sesuai dengan
batas kewenangan.
b. Mengendalikan dan melaksanakan pengembalian piutang Mitra Binaan.
c. Mengendalikan dan melaksanakan analisa piutang dan piutang bermasalah
untuk dilakukan reconditioning, rescheduling dan write off.
d. Mengendalikan dan melaksanakan kegiatan administrasi Progam
Kemitraan dan Bina Lingkungan.
e. Mengendalikan dan melaksanakan evaluasi dan pemantauan atas
pelaksanaan Kegiatan PKBL Kantor Cabang.
f. Menindaklanjuti temuan Auditor, RUPS, Rapat Dewan Komisaris, Rapat
Direksi dan Asessment GCG.
g. Melakukan penetapan dan penilaian kinerja karyawan di unit kerjanya.
24
h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
i. Menyusun laporan kegiatan secara benar dan tepat waktu.
5. Kabid Perencanaan PKBL mempunyai tata kerja, sebagai berikut:
a. Membantu mengkoordinasikan standard operating prosedure (SOP)
sesuai standar sistem manajemen mutu.
b. Melaksanakan pengamanan dan penyimpanan data atau dokumen PKBL.
c. Melaksanakan kegiatan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran
pelaksanakaan tugas.
d. Mengendalikan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan akuntansi dan
sistem akuntansi PKBL ke kantor cabang.
e. Mengendalikan dan melaksanakan perumusan dan evaluasi sistem dan
prosedur akuntansi PKBL.
6. Kabid Keuangan PKBL mempunyai tugas, sebagai berikut:
a. Mengendalikan dan melaksanakan penyusunan pedoman keuangan PKBL.
b. Mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan PKBL.
c. Mengendalikan dan melaksanakan penyajian data dokumen keuangan
PKBL untuk pemenuhan kebutuhan auditor dan pihak eksternal lainnya.
d. Mengendalikan dan melaksanakan pengamanan dan penyimpanan data
atau dokumen akuntansi keuangan PKBL.
e. Mengendalikan dan melaksanakan penyiapa data yang diperlukan untuk
RUPS Laporan Keuangan PKBL.
f. Mengendalikan dan melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan
Keuangan PKBL, baik unaudited maupun audited secara tepat waktu dan
tepat saji.
25
3.1.3. Kegiatan Usaha PT ASABRI (Persero) Jakarta
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, menurut jenis usahanya PT ASABRI (Persero) merupakan asuransi
jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT ASABRI (Persero)
bersifat sosial sehingga dapat dikatakan bahwa PT ASABRI (Persero) adalah
perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib
berdasarkan undang-undang dan memberikan proteksi finansial untuk
kepentingan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.
Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT ASABRI (Persero) menekankan
pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu kegotongroyongan, dimana “yang muda
membantu yang tua, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan
rendah dan yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi”.
3.2. Hasil Penelitian
Seluruh data penulis sajikan berikut merupakan data yang diperoleh saat
melakukan magang selama 1 (Satu) bulan di PT ASABRI (Persero) Jakarta.
3.2.1. Syarat Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT
ASABRI (Persero) Jakarta
1. Program Kemitraan
Program Kemitraan pada PT ASABRI (Persero) adalah program untuk
meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
26
A. Penyaluran Dana Program Kemitraan (PK)
Penyaluran Dana PK merupakan kegiatan penyaluran pinjaman dana kepada
calon Mitra Binaan yang telah memenuhi persyaratan. Penyaluran dana
dilaksanakan di wilayah Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang diberikan
kepada Polri, Keluarga dari TNI, Polri dan Pegawai ASN Kemhan dan
Keluarga Karyawan PT ASABRI (Persero) yang memiliki usaha.
B. Bentuk Program Kemitraan (PK)
PK disalurkan dalam bentuk:
1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aset tetap dalam
rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
2. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka
pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
3. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari PK paling banyak sebesar
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kecuali pinjaman sebagaimana
dimaksud pada huruf B angka 2 yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan.
4. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana PK sebesar 3% (tiga persen) per
tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.
C. Kriteria dan Persyaratan Program Kemitraan (PK)
Penyaluran dana PK diberikan kepada Mitra Binaan yang memenuhi kriteria
persyaratan dan mekanisme, sebagai berikut:
1. Kriteria Calon Mitra Binaan
a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki
27
hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah);
b. Usaha Milik Warga Negara Indonesia
c. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan
hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
d. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
e. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan, kecuali bagi
usaha kecil yang baru dibentuk atas insiatif Perusahaan sebagai bagian
dari Program Kemitraan Perusahaan;
f. Mitra Binaan yang belum melunasi pinjamannya tidak diperbolehkan
mengajukan permohonan pinjaman baru.
g. Pemberian pinjaman PK kepada Mitra Binaan maksimal 3(tiga) kali
pinjaman.
2. Persyaratan Calon Mitra Binaan
a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Menyerahkan proposal pengajuan pinjaman yang memuat
sekurangkurangnya data, sebagai berikut:
1.) Nama dan alamat unit usaha;
2.) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
3.) Bukti identitas diri pemilik/pengurus unit usaha;
4.) Bidang usaha;
5.) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
28
6.) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan
pendapatanbeban, neraca atau data yang menunkukkan keadaan
keuangan serta hasil usaha);
7.) Rencana usaha dan kebutuhan dana;
8.) Surat pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN
pembina lain.
b. Koperasi
Menyerahkan proposal pengajuan pinjaman yang memuat sekurang-
kurangnya data, sebagai berikut:
1.) Nama dan alamat Koperasi;
2.) Nama dan alamat pemilik/pengurus Koperasi;
3.) Bukti Identitas diri pemilik/pengurus Koperasi;
4.) Jenis usaha Koperasi;
5.) Izin usaha Koperasi atau Badan Hukum Koperasi;
6.) Perkembangan kinerja Koperasi;
7.) Rencana usaha Koperasi dan kebutuhan dana;
8.) Melampirkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir;
9.) Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan
dibubuhi Stempel Koperasi serta diketahui Dansatker.
2. Program Bina Lingkungan
Program Bina Lingkungan pada PT ASABRI (Persero) ialah program
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.
29
A. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan (BL)
Penyaluran Dana Program BL dilaksanakan dalam rangka pemberdayan
kondisi sosial masyarakat sekitar Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT
ASABRI (Persero) atau kegiaan dari Kementerian BUMN yang alokasi
dananya dari perusahaan yang telah ditetapkan dalam RUPS meliputi kegiatan
penampungan pengajuan permohonan, survey, verfikasi, besaran nilai yang
diberikan dan penyaluran dana bantuan.
B. Sektor Bantuan Program Bina Lingkungan (BL)
1. Bantuan Korban Bencana Alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk
meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam, antara lain:
a. Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok;
b. Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis;
c. Bantuan tenda pengungsi/tempat penampungan sementara;
d. Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi dan sewa
alat-alat berat.
2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain:
a. Pengadaan peralatan sekolah baik untuk sekolah umum maupun
pesantren dan madrasah;
b. Bantuan biaya pendidikan.
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam
rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain:
a. Renovasi balai pengobatan masyarakat;
b. Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat.
30
4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, yaitu bantuan yang
diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat,
diantaranya Pembangunan/Renovasi prasarana dan sarana umum.
5. Bantuan Sarana Ibadah, yaitu bantuan untuk pengembangan dan
pembangunan sarana ibadah.
6. Bantuan Pelestarian Alam, yaitu bantuan untuk penghijauan.
7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan,
termasuk untuk:
a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
b. Penyediaan sarana air bersih;
c. Penyediaan sarana mandi cuci kakus;
d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk
bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian
ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan PK;
e. Perbaikan rumah untuk masyarakat yang tidak mampu;
f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan;
g. Bantuan peralatan usaha.
C. Persyaratan Penyaluran Program Bina Lingkungan (BL)
1. Proposal dari perorangan, kelompok, lembaga masyarakat di wilayah
Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT ASABRI (Persero), yaitu:
a. Data pemohon;
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan;
c. Objek bantuan atau kegiatan yang akan dibantu;
d. Dokumentasi rencana bantuan.
31
3.2.2. Prosedur Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT
ASABRI (Persero) Jakarta
Sesuai Standart Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan Bina
Lingkungan PT ASABRI (Persero) untuk prosedur pelaksanaan Program
Kemitraan Bina Lingkungan diantaranya yaitu “Pemohon merupakan
kelompok/lembaga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah kerja
BUMN, mengajukan proposal tentang permohonan bantuan atau sumbangan
dalam rangka meningkatkan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat terutama
di sekitar perusahaan.” Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan Program
Kemitraan (PK) pada PT ASABRI (Persero), sebagai berikut:
Gambar III.2. Flowchart Prosedur Program Kemitraan
Sumber: Laporan Kegiatan PKBL 2016
32
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur kegiatan Program
Kemitraan pada PT ASABRI (Persero) memiliki sebelas tahap dimulai dengan:
5.1 Menerima surat edaran/surat permintaan terkait laporan PKBL
5.2.1 Memberikan disposisi kepada Kabidren, Kabidku, dan Kabidops untuk
membuat laporan PKBL.
5.2.2 Kabidren menugaskan Pnt Rendalprog menyusun laporan PKBL,
Kabidkeu dan Kabidops memberikan data sebagai bahan laporan.
5.2.3 Pnt Rendalprog mengkompulir data/bahan dan menyusun laporan PKBL.
5.2.4 Kabidren, Kabidkeu, dan Kabidops mengoreksi laporan PKBL, Jika
Ya/Tidak ada koreksi maka lanjut ke Kadiv PKBL, Jika Tidak/ada
koreksimaka kembali laporan untuk diperbaiki.
5.2.5 Kadiv PKBL melakukan persetujuan laporan PKBL, Jika Ya/mensetujui
laporan lanjut ke Dir SDM dan Umum, Jika Tidak/ masih belum
mensetujui laporan maka kembali ke Kabidren.
5.2.6 Dir SDM dan Umum mensetujui laporan tersebut lalu memberikan
disposisi ke Sekper.
5.2.7 Sekper menerima disposisi hasil persetujuan dari Dir SDM dan Umum lalu
dibuat berita acara untuk Divisi Renbang, dan Kadiv PKBL.
5.2.8 Disposisi telah diberikan kepada Divisi Renbang dan Kadiv PKBL, lalu
Kadiv PKBL memberikan disposisi ke Kabidren untuk diproses.
5.2.9 Setelah diproses Kabidren membuat nota dinas lalu memberikan nota
dinas tersebut ke Adm.dalprog.
33
5.2.10 Adm.dalprog menerima nota dinas dari Kabidren lalu menyiapkan untuk
survey ke mitra binaan.
Dan adapun Prosedur Kegiatan Bina Lingkungan (BL), sebagai berikut:
Gambar III.3. Flowchart Program Bina Lingkungan
Sumber: Laporan Kegiatan PKBL 2016
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur kegiatan Bina
Lingkungan pada PT ASABRI (Persero) memiliki sembilan tahap dimulai
dengan:
5.1 Menerima proposal dari masyarakat.
5.2.1 Menerima tugas dari Kadiv PKBL.
34
5.2.2 Melaksanakan survey dan menganalisa kebenaran data yang ada pada
proposal.
5.2.3 Melaporkan hasil survey dengan mengajukan nota dinas ke Dir. SDM dan
Umum.
5.2.4 Membuat persetujuan Bila ya maka diterima disposisi hasil peresetujuan,
Bila tidak maka kembali ke Dir. SDM dan Umum.
5.2.5 Menerima disposisi hasil persetujuan.
5.2.6 Menerima disposisi dari Kadiv untuk mengajukan nota dinas ke
Dirinku/Dirut untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana.
5.2.7 Membuat persetujuan Bila Ya maka ke langkah melakukan persiapan
penyerahan, Bila Tidak maka kembali ke Kabidops PKBL.
5.2.8 Melakukan persiapan penyerahan bantuan kepada masyarakat.
5.2.9 Selesai.
3.2.3. Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT
ASABRI (Persero) Jakarta
1.Alur Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan (PK)
Adapun Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan padaPT ASABRI
(Persero), sebagai berikut:
Gambar III.4.Pelaksanaan Kegiatan Progam Kemitraan
Sumber: Laporan Kegiatan PKBL 2016
Verifikasi dan
Validasi
Survey Mitra
Binaan
35
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa alur kegiatan Program
Kemitraan pada PT ASABRI (Persero) memiliki dua tahap, yaitu:
1. Verifikasi dan Validasi
Setelah calon mitra binaan mengajukan proposal dilakukan input data calon
mitra binaan ke dalam aplikasi PKBL sekaligus verifikasi dan validasi berkas
Pengajuan Pinjaman PK.
2. Survey
Setelah diverifikasi dan divalidasi lalu disurvey oleh pihak PKBL dengan
mendatangi alamat yang sesuai dengan alamat pada pengajuan dan Surat Izin
Usaha, pengecekan surat-surat atau dokumen asli sesuai pengajuan,
pengecekan usaha yang dilakukan meliputi tempat usaha dan persedian barang
atau peralatan usaha, dan pengecekan mengikuti perkembangan situasi dan
kondisi untuk usaha yang dilakukan perlu diteliti tentang kendala yang
mungkin timbul.
A. Program Kemitraan (PK)
Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) adalah
untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ada dua jenis Program
Kemitraan, yaitu:
1. Pinjaman modal kerja berupa pinjaman kepada usaha mikro dan kecil yang
bergerak di sektor:
a.) Sektor Industri;
b.) Sektor Perdagangan;
c.) Sektor Pertanian;
d.) Sektor Perikanan;
36
e.) Sektor Peternakan;
f.) Sektor Perkebunan;
g.) Sektor Jasa;
h.) Sektor Jasa lainnya / Koperasi.
2. Bantuan Hibah untuk peningkatan SDM berupa Publikasi:
a.) Pendidikan dan pelatihan untuk Mitra Binaan;
b.) Publikasi Mitra Binaan.
Berikut ini data tentang Pengeluaran Dana Program Kemitraan PKBL PT
ASABRI (Persero) tahun 2016, sebagai berikut:
Tabel III.1.
Pengeluaran Dana Program Kemitraan Tahun 2016
NO. PROGRAM BIAYA
1. Pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil Rp. 11.306.000.000,00
2. Bantuan hibah kepada Usaha Mikro Kecil Rp. 0,00
3. Biaya operasional dalam menunjang kegiatan Rp. 0,00
4. Biaya lainnya (pajak, adm bank dan bayar Kel. Angs) Rp. 80.953.485,67
JUMLAH Rp. 11.386.953.485,67
Sumber:Laporan Kegiatan PKBL tahun 2016
Berikut adalah perincian Penyaluran Dana Per-Sektor Program Kemitraan
(PK) Tahun 2016, sebagai berikut:
Tabel III.2.
Penyaluran Dana Per-Sektor Tahun 2016
NO. PINJAMAN DANA JUMLAH MITRA
BINAAN BIAYA
A. Pinjaman
1. Sektor Industri 36 Rp. 1,635,000,000.00
2. Sektor Perdagangan 213 Rp. 7,120,000,000.00
3. Sektor Pertanian 2 Rp. 80,000,000.00
37
4. Sektor Perkebunan 4 Rp. 165,000,000.00
5. Sektor Perikanan 9 Rp. 370,000,000.00
6. Sektor Peternakan 3 Rp. 120,000,000.00
7. Sektor Jasa .47 Rp. 1,716,000,000.00
8. Sektor Jasa Lainnya 2 Rp. 100,000,000.00
Sub Total Pinjaman 316 Rp. 11,306,000,000.00
B. Pengeluaran
1. Biaya Adm. Bank Rp. 2,373,000.00
2. Beban Pajak Rp. 10,638,755.67
3. Biaya Kelebihan Angsuran Rp. 67,941,730.00
Sub Total Biaya Operasional Rp. 80,953,485.67
TOTAL (A+B) Rp. 11,386,953,485.67
Sumber: Laporan Kegiatan PKBL tahun 2016
Pada dana program kemitraan PKBL PT ASABRI (Persero) tahun 2016
biaya operasional dalam menunjang kegiatan dan biaya lainnya tidak ada
pengeluaran.
2. Alur Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL)
Adapun Pelaksanaan Kegiatan Program Bina Lingkungan pada PT
ASABRI (Persero), sebagai berikut:
Gambar III.5. Alur Pelaksanaan Bina Lingkungan
Sumber: Laporan Kegiatan PKBL 2016
Menerima
proposal
Input ke Aplikasi
PKBL
Melakukan
Koordinasi,
survey lapangan
dan verifikasi
Melaporkan hasil
koordinasi
Menyalurkan
Dana
38
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa alur kegiatan Program Bina
Lingkungan pada PT ASABRI (Persero) memiliki lima tahap, yaitu:
1. Menerima Proposal
Menerima proposal dari perorangan, kelompok, lembaga masyarakat atau
survey lapangan terkait pemberian bantuan terkait pemberian bantuan saat
kondisi tertentu.
2. Input Aplikasi PKBL
Melakukan input data ke dalam aplikasi PKBL.
3. Melakukan Koordinasi, Survey Lapangan dan Verifikasi
Melakukan analisa dan koordinasi, survey lapangan dan verifikasi atas
proposal.
4. Melaporkan Hasil Koordinasi
Melaporkan hasil koordinasi aray survey lapangan terkait proposal yang layak
dibantu atau ditolak dan sekaligus menyarankan besaran nilai bantuan kepada
Dir. SDM dan Umum selaku pembina harian PKBL.
5. Menyalurkan Dana
Menyalurkan dana bantuan dalam bentuk material atau dalam kondisi tertentu
dalam bentuk tunai.
A. Program Bina Lingkungan (BL) Program bina lingkungan yang dilakukan oleh PT ASABRI (Persero)
ialah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Adapun sasaran yang
telah dialokasikan adalah, sebagai berikut:
1. Bencana Alam;
2. Pelestarian Alam;
39
3. Pendidikan dan Pelatihan;
4. Peningkatan kesehatan / kesejahteraan;
5. Pengembangan Prasarana Umum;
6. Sarana Ibadah;
7. Pengentasan Kemiskinan.
B. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan
Penyaluran dana Program Bina Lingkungan PKBL PT ASABRI (Persero)
pada Tahun 2016, sebagai berikut:
Tabel III.3.
Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2016
NO. PROGRAM BIAYA
1. Peningkatan Pendidikan / Pelatihan Rp. 13.500.000,00
2. Peningkatan Kesehatan / Kesejahteraan Rp. 17.700.000,00
3. Pengembangan Sarana / Prasarana Umum Rp. 298.880.000,00
4. Bantuan Sarana Ibadah Rp. 291.036.200,00
5. Bantuan Pengentasan Kemiskinan Rp. 1.138.769.700,00
6. Bantuan lainnya (Pajak bunga dan Adm. Bank) Rp. 4.462.131,00
JUMLAH Rp. 1.764.348.031,00
Sumber: Laporan Kegiatan PKBL Tahun 2016
Pada dana penyaluran program Bina Lingkungan PT ASABRI (Persero)
Tahun 2016 penyaluran terbesar ialah pada bantuan pengentasan kemiskinan,
karena tingkat kemiskinan di Indonesia sangat lah banyak.
40
Dengan perincian penyaluran bantuan Per-Sektor pada program Bina
Lingkungan, sebagai berikut:
Tabel III.4.
Perincian Penyaluran Per-Sektor
NO. PROGRAM PENERIMA
BANTUAN JUMLAH TOTAL
1. Pendidikan dan
Pelatihan
1. TK Malahayati
Lamreh Rp. 13.500.000,00 Rp. 13.500.000,00
2. Peningkatan
Kesehatan
1. Yayasan Goro
Penca TNI Polri Rp. 10.500.000,00
2. Baksos Ramadhan
di DPC Pepabri Rp. 7.200.000,00
Rp. 17.700.000,00
3.
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana Umum
1. TK Kartika
Balikpapan
Timuri
Rp. 7.650.000,00
2. Kamar ganti dan
mandi kolam
renang di
Tasikmalaya
Rp. 62.103.000,00
3. Renovasi kantor
Pepabri Rp. 5.300.000,00
4. Yayasan Belantara
Budaya Indonesia
Condet
Rp. 75.500.000,00
5. Perbaikan
lapangan di
Komp. Setneg
Rp. 68.055.000,00
6. Program ruang
baca KKN Univ.
Sebelas Maret
Rp. 6.780.000,00
7. Pembelian kaos
sbnyk 2500 pcs di
Wil. Kalbar
Rp. 71.582.000,00
41
8. Umbul-umbul dan
sewa tenda di
Cawang
Rp. 1.910.000,00
Rp. 298.880.000,00
4. Sarana Ibadah 1. Mushola Nurul
Iman Rp. 6.000.000,00
2. Gereja GKST Rp. 15.000.000,00
3. Pura Giri Wira
Bhakti Rp. 12.000.000,00
4. Masjid Al-Ikhlas
Ajendam Rp. 13.275.000,00
5. Masjid Al-Ikhlas
Bekasi Rp. 43.125.000,00
6. Pembangunan
Masjid Al-
Hidayah Jogja
Rp. 48.673.200,00
7. Yayasan
Quwwatul Huda Rp. 10.050.000,00
8. Masjid Al-
Istikhoroh Jogja Rp. 45.940.000,00
9. Masjid Baitul
Amanah Rp. 19.140.000,00
10. Pembangunan
Mushola Al-
Fudhola
Rp. 9.000.000,00
11. Masjid Al-Jihad
Yogyakarta Rp. 8.750.000,00
12. YPI Ibtida’ul
Ulama Bekasi Rp. 5.625.000,00
13. Gereja Jemaat
Elim Rp. 9.745.000,00
14. Pura puseh
belambangan dan
palinggih pura
dadia
Rp. 16.325.000,00
15. Renovasi Masjid
Al-munawarah
Pondok Pesantren
Rp. 14.533.000,00
42
Sumber: Laporan Kegiatan PKBL 2016
16. Mushola
Darussalam
balikpapan
Rp. 5.000.000,00
17. Mushola Nurus
Sa’adah
Palembang
Rp. 8.855.000,00
Rp. 291.036.200,00
5. Pengentasan
Kemiskinan
1. Pasar Murah dan
Santunan anak
yatim piatu safari
ramadhan
Rp. 925.000.000,00
2. Kekurangan harga
sembako pasar
murah
Rp. 36.500.000,00
3. Pasar marak
pelaksanaan HUT
ke 45 ASABRI
Rp. 96.133.200,00
4. Baksos
pelaksanaan HUT
ke 45
Rp. 37.413.500,00
5. Biaya Anjangsana
dan khitanan
masal
Rp. 18.552.000,00
6. Penggantian
sembako di
Makroem
Jayapura
Rp. 4.971.000,00
Rp.
1.138.769.700,00
6. Biaya Adm Bank Rp. 453.000,00 Rp. 453.000,00
7. Pajak Bunga Rp. 4.009.131,00 Rp. 4.009.131,00
43
3.2.4. Kendala Yang Ditemukan dan Solusinya
Kendala yang dihadapi oleh PKBL (Pelaksanaan Kegiatan Bina Lingkungan), yaitu:
1. Mitra binaan mengalami masalah dalam pengembalian angsuran dan imbalan
jasa.
2. Mitra binaan mengalami masalah dalam pembuatan laporan keuangan dan
pengelolaan asset usahanya masih terbatas dengan demikian tidak dapat
dipantau karena laporan belum menyajikan laporan secara maximal.
3. Mitra binaan mengalami masalah dalam menggabungkan pembukuan kegiatan
usahanya sehingga kontrol terhadap saldo sisa hasil usaha serta keuangan
kegiatan perkembangan usahanya tidak jelas.
Solusi yang dilakukan oleh PKBL (Pelaksanaan Kegiatan Bina
Lingkungan), yaitu:
1. Divisi PKBL PT ASABRI (Persero) selalu mengingatkan dan menagih dengan
baik melalui telepon ataupun mendatangi kelokasi tempat usahanya.
2. Divisi PKBL PT ASABRI (Persero) memberikan penyuluhan dan pelatihan
tentang pembuatan laporan dan pembukuan keuangan.
3. Divisi PKBL PT ASABRI (Persero) meningkatkan peran dalam
membina dan melaksanakan kegiatan usaha mitra binaan setelah
penandatanganan realisasi pinjaman yang meliputi pengevaluasian pembukuan
dan aktivitas kegiatan usaha.
