55

BAB III

MOMENTUM PENGGUNAAN MELAYU SEBAGAI DASAR BRANDING

PROVINSI RIAU MELALUI OTONOMI DAERAH

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana otonomi daerah menjadi momentum

Provinsi Riau dapat menggunakan melayu sebagai visi dari Provinsi Riau dan dasar

dari Branding setelah masuknya masa otonomi daerah. Penjelasan dalam bab ini

juga akan dikerangkai dalam tiga komponen konsep branding oleh Simon Anholt

yaitu Strategi yang merupakan komponen dari Branding yang berguna untuk

menepatkan posisi suatu wilayah pada saat ini yang akan membantu melihat arah

arah tujuan dan bagaimana akan mencapainya, Substansi merupakan eksekusi

efektif dari strategi yang akan memberikan kemajuan yang di inginkan, dan

Tindakan simbolis merupakan lambang dari strategi yang bisa berupa inovasi,

struktur, undang- undang, reformasi atau sebuah kebijakan yang bernilai dan disaat

yang bersamaan juga merupakan bagian dari National story. Selain itu akan

menjelaskan bagaimana pembangunan daerah Provinsi Riau setelah visi daerah

diberlakukan. Serta juga akan menjelaskan bagaimana strategi pemerintahan Riau

dalam pembangunan daerahnya dengan menggunakan identitas Melayu.

56

3.1.Otonomi Daerah Sebagai Momentum Letak Arah Tujuan Pembangunan

Daerah Provinsi Riau

3.1.1 Pembangunan Sebelum Otonomi Daerah

Pembangunan daerah Provinsi Riau sebelum otonomi daerah

kemenangan dalam pelaksanaan pemerintahan Provinsi Riau dalam

wewenang pemerintah pusat. Pelaksanaan pemerintah baik ekonomi,

sosial, budaya dan lainnya diatur oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan

pembangunan daerah saat itu disebut konsep sentralisasi yang

menjelaskan bahwa akar pengambil keputusan dan juga pemilik

wewenang adalah pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Riau sebelum

otonomi daerah tidak memiliki wewenang untuk dapat melakukan

pembangunan daerah menggunakan potensi- potensi yang dimiliki

Provinsi Riau. Pada masa sebelum adanya otonomi daerah ini banyak

menimbulkan ketidakpusaan dalam pelaksanaan pemerintah daerah

karena sentralisasi tersebut.66

Ketidakpuasan masyarakat Provinsi Riau pada masa itu terlihat

adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi karena Provinsi Riau tidak

memiliki wewenang untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki

melainkan yang memiliki wewenang pemerintah pusat, yang

menempatkan Provinsi Riau dalam kemiskinan. Nyatanya pada masa

tersebut pemerintah Riau menghasilkan produksi sumber daya alam

66 Irfan Setuawan, S.IP, M.Si, “ Handbook Pemerintah Daerah”, ISBN: 978-602-5775-18-5, Penerbit

WR, Yogyakarta, 2018

57

khususnya minyak dan gas alam namun hasilnya tidak didapatkan

Provinsi Riau. Ketidakpuasan terhadap pembangunan daerah Provinsi

Riau yang tidak berkembang ini melakukan gerakan sosial untuk dapat

membagi hasil keuntungan produksi SDA dari Provinsi Riau sebesar 10%

dan hak untuk dapat mengelola pembangunan daerah.67 Hal tersebut pada

akhirnya didapatkan setelah masuknya era reformasi dan keluarnya

Undang Undang No 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah.

3.1.2 Pembangunan Setelah Otonomi Daerah

Pembangunan daerah Provinsi Riau setelah otonomi daerah merupakan

momentum dalam perkembangan pembangunan daerah nya dimana Provinsi

Riau tetah menetapkan posisi daerah dan tujuan dari pembangunan daerahnya

dalam Perda Nomor 36 Tahun 2001, dan untuk mencapainya dibentuk

perencanaan strategis pembangunan daerah berkelanjutan setiap lima tahun.

Pembangunan daerah berkelanjutan ini merupakan sistem perencanaan strategi

Provinsi Riau yang memiliki tujuan pembangunan daerah utuk mencapai visi

Riau 2020 untuk menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia

Tenggara. Strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor: 36 Tahun 2001 tersebut menjelaskan mengenai pola

dasar pembangunan daerah Provimsi Riau. Pola pembangunan daerah ini di

konsepsikan agar dalam pembangunan daerah Provinsi Riau telah memiliki

pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan

67 Hasanudin, “Anatomi gerakan sosial di Riau:Refleksi Atas Dinamika Perlawanan Masyarakat

Riau terhadap Negara 1998 – 2001”, Universitas Riau , Jurnal, Sosiologi Reflektif, Volume 8, N0.

2, April 2014

58

dan juga dalam jangka waktu lima tahun, agar mendorong pertumbuhan dan

kemajuan daerah di berbagai hal termasuk juga Visi dari Provinsi Riau yang

juga di tetapkan dalam Perda No 36 tahun 2001.68

Perda No 36 tahun 2001 yang mengatur dan mengelola dari pembangunan

dari Provinsi Riau tidak terlepas dari momen otonomi daerah melalui UU No

22 Tahun 1999. Di dalam nya memeberikan hak pemerintah daerah untuk

menggunakan hak desentralisasi secara penuh dan juga hak mengatur susunan

tatanan pemerintah daerah.69

Setelah berlangsungnya otonomi daerah tersebut Provinsi Riau melakukan

pembangunan daerah setelah memposisikan arah tujuan pembangunan daerah

Provinsi Riau mengaktualisasi potensi- potensi yang yang dimiliki baik

ekonomi, politik maupun budaya, dimana dalam studi kasus ini akan lebih

melihat bagaimana pembangunan daerah Provinsi Riau melalui potensi yang

dimiliki yaitu budaya Melayu. Melalui potensi budaya Melayu tersebut

Provinsi Riau menggunakannya sebagai tujuan dari Renstra (Rencana

Strategis) Provinsi Riau yaitu untuk menjadi pusat kebudayaan Melayu di Asia

Tenggara. Menjadi pusat kebudayaan Melayu tersebut bertujuan untuk

menjadikan Provinsi Riau sebagai wilayah rujukan budaya Melayu di Asia

Tenggara, hal tersebut menjadi tujuan Provinsi Riau karena melihat bagaimana

68 Jdih.riau.go.id, “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 36 Tahun 2001”, diakses melalui

https://jdih.riau.go.id/downloadProdukhukum/produkhukum_1470642652.pdf (13.01.2019, 20:18

WIB) 69Erna Hayati, “Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia Dalam Era Reformasi”, diakses melalui

https://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/MM/VISI-UHN/2007/VISI_Vol_15No_3-

j2007/4.ERNAHAYATY.doc (13.01.2019, 22:08 WIB)

59

bahasa serta budaya Melayu digunakan di wilayah Asia Tenggara yang juga

merupakan pusat peradaban Melayu. Selain hal tersebut Provinsi Riau untuk

mewujudkan Provinsi Riau menjadi Pusat kebudayaan Melayu di Asia

Tenggara membentuk branding daerah Riau The Homeland Of Melayu sebagai

bentuk rencana strategis dan upaya pemerintah Riau yang bersifat

berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Provinsi Riau.70

Pembangunan secara berkelanjutan ini dijalankan Provinsi Riau

berdasarkan pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang yang

dimana hal tersebut diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

sebagai bentuk peraturan yang akan memberikan kemajuan yang di inginkan

sesuai dengan komponen substansi dalam konsep City Branding Simon Anholt.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini dikeluarkan

menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dilihat sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan zaman, ketatanegaraan, dan dalam pelaksanaan

otonomi daerah yang dimana dalam perubahannya pemerintah daerah dapat

melaksanakan prinsip otonomi seluasnya bedasarkan otonomi daerah dalam

sistem Republik Indonesia.71 Melaui Undang Undang tersebut juga

menekankan pada penyelenggaran pemerintah daerah yang harus melakukan

peningkatan layanan, pemberdayaan, dan melibatkan peran masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah melalui kekhasan dari daerah tersebut. Melihat

70 Ibid 71 Kemlu.go.id, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH” diakses melaui

https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf (13.01.2019, 20:18 WIB)

60

dari pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Riau dalam perencanaan

pembangunann daerahnya membentuk branding daerah Riau The Homeland

Of Melayu sebagai bentuk strategi dengan kekhasan Provisi Riau yang bersifat

berkelanjutan yang membantu pembangunan daerah dan juga mencapai Visi

dari Provinsi Riau.

3.2 Visi dan Misi Provinsi Riau Pada Masa Otonomi Daerah

Provinsi Riau merupakan provinsi yang kaya sumber daya alam seperti gas

alam, budaya dan selain itu juga posisi wilayah Provinsi Riau sangat strategis, yang

mendorong Riau untuk terus melakukan perkembangan yang strategi untuk

kedepannya. Setelah memasuki masa otonomi daerah Provinsi Riau menetapkan

visi misi daerah sebagai arah tujuan dari pembangunan Provinsi Riau dan juga

merupakan strategi yang juga merupakan sebuah langkah untuk mencapai visi Riau

2020. Oleh karena itu peraturan daerah Provinsi Riau menetapkan Visi dan Misi

Riau tahun 2020 sebagai arah pembangunan Provinsi Riau dan strategi untuk

mencapainya, adapun isi dari Visi Riau 2020 yaitu sebagai berikut

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan

Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera

lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020".72

Isi dari Visi Riau 2020 tertuang di di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor 36 Tahun 2001 sebagai cita- cita dan tujuan dari pembangunan daerah

Provinsi Riau, yang dimana Visi ini akan menjadi pedoman dalam segala bentuk

dan arah pengembangan pembangunan daerah Provinsi Riau. Visi pembangunan

72 Riau.go.id, “ Visi dan Misi Provinsi Riau”, diakses dalam

https://www.riau.go.id/home/content/858/visi-dan-misi (16.01.2019, 20:18 WIB)

61

Riau ini bersifat berkelanjutan setiap lima tahun, dan untuk mewujudkan nya

Provinsi Riau memiliki Misi Riau 2020 untuk dijalankan yang terdapat 12 poin,

yaitu untuk (1)Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional,

bermoral, dengan penguatan dasar good governance, dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik, (2)Mewujudkan SDM yang berkualitas, (3)Mewujudkan prinsip

pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan, (4) Mewujudkan

keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat dengan

melalui pembangunan infrastruktur, (5)Mewujudkan perekonomian berbasis

potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan UMKM, Koperasi, serta

pemberdayaan dasar yang akan berkualitas ekspor, (6)Mewujudkan UMKM dan

koperasi yang kuat dengan dilakukannya pembinaan kelembagaan dan usaha, dan

dipermudahnya akses modal, sarana dan sarana produksi, dan ditambah dengan

dukungan

teknologi dan riset, serta dukungan sarana transportasi dan distribusi dan

kemudahan akses pemasaran, (7) Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas

pertumbuhan ekonomi dengan adanya kepastian hukum, dipercepatnya pelayanan

izin usaha, dan penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, (8)

Dilakukannya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa agar dapat

berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi

masyarakat perdesaan, (9) Dibentuknya payung kebudayaan daerah, dimana untuk

kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya

sebagai alat pemersatu etnis masyarakat, (10) Diwujudkan nya ketertiban

administrasi kependudukan daerah dengan pembangunan database penduduk Riau,

62

digitalisasi Nomor Penduduk Riau dengan kartu digital, (11)Mewujudkan

pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, dengan pembangunan yang

terpadu, dan (12)Dilakukannya penanganan terhadap berbagai dampak dari issue

pemanasan global, kenaikan harga BBM dan kurangnya bahan pangan melalui

penanganan daerah berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka

panjang73.

Melaui dua belas poin Misi Provinsi Riau ini diharapkan menjadi sebuah

langkah starategi yang dapat memenuhi Visi Provinsi Riau. Sehingga Visi dan Misi

Riau 2020 inilah yang menjadi dasar pembangunan daerah Provinsi Riau.

Terutama Visi Riau 2020 dengan tujuan agar “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai

Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang

agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020" yang menjadi cita

cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Riau yang tertuang pada dasar

Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001, Visi Riau 2020 inilah yang akhirnya

menjadi dasar di bentuknya branding daerah Riau The Homeland Of Melayu

sebagai produk pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk dapat membangun

daerah Riau dan mencapai cita cita Provinsi Riau sesuai dengan yang tertuang di

dalam Visi Riau 2020. Melalui Visi ini berawalnya penggunaan Melayu sebagai

dasar dari pembangunan daerah Riau.74

73 Ibid 74Wawancara penulis dengan Seksi Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Tengku

Arifin,S.E, Pekanbaru, 17 Januari 2019

63

3.3 Awal Strategi Pembentukan Branding Melayu Di Provinsi Riau

Penggunaan Melayu sebagai dasar pembangunan daerah dan visi dari

Provinsi Riau memang terdapat dalam peraturan daerah yang mengatur pola

pembangunan daerah namun dan penggunaan Melayu sebagai dasar Branding

daerah merupakan eksekusi dari strategi pembangunan Provinsi Riau yang

merupakan bentuk inovasi nyata yang akan memberikan kemajuan yang di

inginkan.75

Gambar 3.1

Pola Penggunaan Melayu Dalam Branding Riau

Sumber: Berbagai sumber yang diolah Penulis

75 75 Simon Anholt, “Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International

Relations”, U.K Foreign Office Public Diplomacy Board, diakses dalam

https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=exchange (28.03.2019, 08:40

WIB)

Ide Melayu Branding

Riau

DPRD

Branding Riau The

Homeland Of Melayu

Pemerintah Daerah:

- Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Lembaga Masyarakat:

- Lembaga Adat

Melayu Riau

Dinas Kebudayaan Provinsi

Riau

Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Visi Riau 2020 Menjadi

Pusat Kebudayaam

Melayu di Asia

Tenggara

64

Dapat dilihat dalam gambar diatas penggunaan identitas Melayu dalam

Branding daerah Riau memiliki faktor- faktor yang mendasari munculnya

penggunaan Melayu dalam pelaksanaan Branding di Provinsi Riau.

Perumusan ide penggunaan identitas Melayu dalam strategi branding di

Provinsi Provinsi Riau melibatkan pemangku kepentingan dalam

perumusannya baik dari pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata dan

Eknomi Kreatif sebagai dinas yang terlibat dan Lembaga Adat Melayu. Dalam

perumusan ide mengenai branding daerah Riau tidak hanya berdasarkan

pandangan pemerintah saja namun juga melihat pandangan dari pemangku

kepentingan lain seperti Lembaga masyarakat yang memiliki peran dalam

terbentuknya ide penggunaan Melayu sebagai branding daerah. Selain itu dalam

pemerintah Riau dinas pariwisata dan ekonomi kreatif yang mewakili

terbentuknya ide tersebut memiliki tujuan dengan strategi branding

menggunakan Melayu dapat mendorong berkembanganya ekonomi kreatif

Provinsi Riau dan menjadi nilai keunggulan komparatif bagi Riau dengan

daerah tetangga baik dalam dan luar negeri .76

Keterlibatan Lembaga Adat Melayu dalam penggunaan Melayu sebagai

branding daerah Riau berawal sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2007 yang di dalam nya mengatur bahwa pemimpin daerah

dan pemimpin adat menindaklanjuti pembinaan kebijakan bersama dan juga

76 Wawancara penulis dengan Anggota DPRD Riau , Yulisman S.Si, Pekanbaru, 22 Februari 2019

65

dalam proses perencanaan serta kegiatannya. Adapun tugas dari Lembaga Adat

Melayu Riau, yaitu:77

1. Melakukan penemuan, pengumpulan, dan pengelolaan seta

data data tentang adat dan budaya Melayu sebagai bahan

pembangunan daerah yang berkesinambungan dengan

hukum negara..

2. Memperluas pengetahuan masyarakat akan adat istiadat

Melayu

3. Mengadakan kerjasama yang berkesinambungan antara

semua golongan masyarakat dan pemerintah.

4. Memberikan saran terhadap pemerintah baik ataupun tidak

baik guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Pemulihan hak- hak tradisional dan kontitusional masyarakat

adat Melayu dengan undang- undang yang berlaku.78

Dapat dilihat tugas dari Lembaga Adat Melayu Riau adalah

melakukan riset terhadap adat istiadat Melayu yang akan digunakan untuk

pembangunan daerah. Serta Lembaga Adat Melayu Riau memiliki peran

untuk memberikan pendapat tehadap pemerintah untuk meningkatkan

pembangunan daerah. Tujuan daerah Provinsi Riau untk menjadi pusat

kebudayaan Melayu di Asia Tenggara juga merupakan cita- cita yang sudah

lama dimiliki lembaga Adat Melayu Riau dan juga merupakan tugas

77 Puti Bungsu, “Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di

Provinsi Riau”, Jurnal, JOM FISIP No 2 Vol 2 Oktober 2015 78 ibid

66

utamanya. Selain itu peran dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau dalam

memberikan kontribusi pembentukan ide branding menggunakan Melayu

tidak dapat dipisahkan dari banyaknya pertemuan dan kerjasama LAM Riau

dengan negara negara Asia Tenggara seperti dengan Singapura LAM Riau

melakikan pertemuan dengan Central Council Singapore yang membahas

untuk dibentuknya kerjasa dalam bidang pendidikan, seni, pariwisata,

budaya dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dimana dilakukan

untuk meningkatkan kerjasana antara etnis Melayu. Selain itu juga LAM

Riau kerjasma dengan Kementrian Pendidikan Siangpura dalam program

Penyerapan Guru kanan 2014 diimana 12 guru dari Singapura dikirim

mempelajari Melayu melalui LAM Riau yang disisil dengan kedatangan

Menteri Pendidikan Singapura. Lalu kerjasama dengan Malaysia melalui

program “Jejak Budaya antara Siak Sriinderapura” pada tahun merupakan

program kunjungan yang Dato Istana Besar Seri Menanti ingin melihat

Melayu di Riau dan kembali melihat kesamaan antara dua wilayah ini. Yang

ddimana dengan keeratan Lam Riau dengan negara negara Asia Tenggara

tersebut yang menghasilkan LAM Riau menggunan Melayu sebagai

branding untuk mencapai visi Riau 2020.79

Selain itu juga Lembaga Adat Melayu Riau sendiri merupakan

lembaga masyarakat yang mewakili tokoh- tokoh Melayu dari berbagai latar

79 Dwi Amijalisa Restilosanty, “The strategies of LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau To Internalize

Indonesian Malay Culture In ASCC ( ASEAN Socio Culture Community) Era”, Skripsi, Jurusan

Hubungan Intrnasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diakses melalui

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12004 (28.03.2019, 20.25 WIB)

67

belakang, pejabat pemerintah, ulama, kaum intelektual dari perguruan

tinggi Riau, budayawan, sastrawan, seniman dan orang yang memiliki

pengaruh dalam lingkungan Melayu Riau sehingga dalam menjalankan

tugasnya dapat maksimal karena terdiri dari berbagai kalangan.80 Ide

menggunakan Melayu sebagai dasar branding di Provinsi Riau dibentuk

dirumuskan berbagai kalangan dalam anggota LAM berdasarkan data yang

dimiliki dan ide branding dengan mengguanakn Melayu dipakarsai oleh

pemerintah yang pertama kali membahas penggunaan Melayu sebagai

Branding setelah dilakukannya Tunjuk Ajar81 antara Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (DISPAREKRAF) dengan Lembaga Adat Melayu (LAM)

Riau pada awal tahun 2015.82 Pada saat dilakukannya tunjuk ajar tersebut

diikuti oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fahmizal

Usman, Dandun Wibawa KUPT Ekonomi Kreatif, Oka Ipul Simitra KUPT

Bandar Serai Ali Haji, dan juga Ketua LAM Datuk Al Azhar yang pada

awalnya membahas upaya untuk meningkatkan wisatawan nasional dan

internasional dan juga meningkatkan ekonomi kreatif di Riau dengan yang

pada akhirnya diskusi ini menghasilkan ide menggunakan Melayu sebagai

dasar branding Riau dan mencapai tujuan pembangunan daerah.83

80 Lamriau.id, “Profil Lembaga Adat Melayu Riau”, diakses melalui https://lamriau.id/profil-lam-

riau/ (25.02.2019, 11:17 WIB) 81 Tunjuk Ajar berarti sebuah petunjuk, petuah, amanah, dan pengajaran suri tauladan yang

menunjukan jalan yang benar dan dalam perkembangan yang dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau

Tunjuk Ajar merupakan sebuah forum yang membahas keinginan antara pemerintah dan juga

Lembaga Adat Melayu Riau. 82 Wawancara penulis dengan Anggota DPRD Riau , Yulisman S.Si, Pekanbaru, 22 Februari 2019 83 Dwi Amijalisa Restilosanty, “The strategies of LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau To Internalize

Indonesian Malay Culture In ASCC ( ASEAN Socio Culture Community) Era”, Skripsi, Jurusan

68

Pembahasan mengenai ide branding daerah Provinsi Riau

merupakan salah satu bahasan dalam Musrenbang Provinsi Riau pada tahun

2015 yang juga merevisi RPJPD Riau 2005- 2025 serta sebelumnya

pemerintah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai revisi

RPJPD yang dilakukan Bappeda Riau.84 Musrenbang 2015 tersebut

menetapkan pembangunan dalam segala bidang untuk mewujudkan Riau

sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Sehingga

ide branding untuk pembangunan daerah menjadi salah satu eksekusi

strategi pembangunan daerah untuk mencapai Visi Riau 2020 hingga

berhasil melakukan peluncuran branding daerah yang bersifat sugestif dan

melambangkan strategi Provinsi Riau yaitu Branding Riau The Homeland

Of Melayu diakhir tahun 2015.85

Selain itu pertimbangan Provinsi Riau meggunakan Melayu sebagai

branding daerahnya dipengaruhi juga oleh dunia internasioal. Salah satu

faktor yang mempengaruhi adalah dimulainya Masyarakat ASEAN pada

tahun 2015 yang mendorong pemerintah Provinsi Riau melakukan branding

yang tidak hanya berlaku dalam negeri namun juga luar negeri yang

Hubungan Intrnasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diakses melalui

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12004 (28.03.2019, 20.25 WIB) 84 Riau.go,id, “Revisi RPJPD Tahun 2005-2025 Tetap Cantukan Visi Riau 2020”, diakses melalui

https://www.riau.go.id/home/content/2016/05/23/5580-revisi-rpjpd-tahun-2005-2025-tetap-

cantukan-visi-riau (25.02.2019, 10:57 WIB) 85 Bappeda.riau.go.id, “MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI

RIAU TAHUN 2016 P E K A N B A R U , 1 8 A P R I L 201 6”, Pemerintah Provinsi Riau, diakses

melalui https://bappeda.riau.go.id/web/files/74-paparan-pemerintah-provinsi-riau-pada-

musrenbang-2016-dok.pdf (25.02.2019, 10:47 WIB)

69

menjadikan identitas Melayu menjadi sumber daya dasar branding Provinsi

Riau.86

Pembentukan Branding Riau The Homeland Of Melayu tidak hanya

semata mata hanya mengenai branding budaya namun juga bagaimana

budaya tersebut dapat meningkatkan Industri ekonomi kreatif di Provinsi

Riau. Dalam ide pembentukannya di pengaruhi juga dengan kerjasama

Provinsi Riau dengan daerah dari negara lain seperti SIJORI/ IMS-GT yang

merupakan kerjasama ekonomi dengan Malaysia dan Singapura yang

mengedepankan keunggulan komparatif setiap daerah. Dalam kerjasama

dalam SIJORI keungulan komparatif yang dimiliki Singapura adalah

keunggulannya dalam modal dan teknologi, Johor (Malaysia) memiliki

pasar dan Riau (Indonesia) memiliki tenaga kerja dan sumber daya.87

Melaui kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah dengan

daerah negara lain ini mendorong pemerintah Provinsi Riau melalui

DISPAREKRAF melihat budaya Melayu dapat menjadi keunggulan

komparatif yang membedakan Riau dengan Singapura dan Malaysia yang

tidak menggunakan identitas Melayu sebagai dasar penggerak pemerintah

dan juga untuk peningkatan bidang ekonomi kreatif yang nantinya akan

menjadi keunggulan Provinsi Riau.88

86 Wawancara penulis dengan Anggota DPRD Riau , Yulisman S.Si, Pekanbaru, 22 Februari 2019 87 Sutamat Aryabowo, “ Kebijakan Pembangunan SIJORI dan Dampaknya Terhadap Kebudayaan”,

Jurnal, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 11 No. 1 Tahun 2009 diakses melalui

http://jmb.lipi.go.id (25.02.2019, 10:47 WIB) 88 Ibid

70

Nantinya Riau tidak hanya dilihat sebagai daerah dengan tenaga

kerja dan sumber daya minyak dan gas namun juga daerah dengan

keunggulan komparatif melalui industri ekonomi kreatif yang berdasarkan

Melayu. Selain itu juga melalui dinas pariwisata dan ekonomi kreatif

melihat dengan unggulnya Riau dalam industi ekonomi kreatif akan

memberi kesejahteraan sehingga tidak hanya bergantung sektor perkebunan

dan migas namun juga industri ekonomi kreatif.89

89 goRiau.com, “ Rencanakan Gelorakan Sejarah Melayu Riau ke tingkat Internasional, Disparekraf

Riau minta tunjuk ajar ke LAM”, diakses melalui https://www.goriau.com/berita/baca/rencana-

gelorakan-sejarah-melayu-riau-ke-tingkat-internasional-disparekraf-riau-minta-tunjuk-ajar-ke-

lam.html (25.02.2019, 11:47 WIB)