BAB III KONDISI EKSISTING INSTITUSI … · KONDISI EKSISTING INSTITUSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR III.1. SEJARAH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Salah satu dari kementerian yang dibentuk

56

BAB III

KONDISI EKSISTING

INSTITUSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

III.1. SEJARAH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Salah satu dari kementerian yang dibentuk sesaat setelah proklamasi kemerdekaan

adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Pembentukan jenis dan nomenklatur

kementerian pada saat itu tidak lepas dari pengaruh sistem pemerintahan Hindia

Belanda. Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa

Belanda "Openbare Werken". Di dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda

bidang “Openbare Werken” tergabung ke dalam “Dep. Van Verkeer &

Waterstaat” yang pada zamannya lebih dikenal sebagai “Dept V & W”.

Departemen ini sebenarnya merupakan penggabungan dua departemen yaitu

“Dept. Van Guovernements Bedri Jven” dan “Dept. Van Burgewrlijke Openbare

Werken”. Dept V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi

beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang depertemen ini,

yang termasuk bidang PU (openbare werken) adalah afdeling waterstaat, dengan

onder afdelingen: (1). Lands gebouwen, (2). Wegen, (3). Irrigatie & Assainering,

(4). Water Kracht, dan (5). Constructie burreau (untuk jembatan). Di samping

yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga termasuk

afdelingen havenwezen (Pelabuhan), afdelingen electriciteitswezen (Kelistrikan)

dan afdelingen luchtvaart (Penerbangan Sipil).

Sementara itu, di daerah-daerah juga dibentuk organisasi “Openbare werken”

sebagai berikut:

a. Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur urusan

Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Provinsi yang

disebut: “Provinciale Waterstaatdienst" (semacam Kanwil) dan dikepalai

oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H.P.W).

57

b. Di wilayah Gouv. Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan

Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (Yogya)

"Rijkswerken" (Surakarta) dan “Mangkunegaran-werken".

c. Untuk daerah luar Jawa, meliputi Gouv. Sumatera, Borneo (Kalimantan),

dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke

Inspectie v/d Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah

Residentie (gabungan beberapa kabupaten) terdapat "Residentie Water

Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan nama "Dienst der B.O.W".

Organisasi ini dikepalai oleh "E.A.Q" (Eerst Aanwzend

Waterstaatsambtenar).

Sebagai pedoman bagi Kementerian “Openbare werken” dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan perundang-

undangan (Regelink) yakni A.W.R. 1936, B.W.R 1934 dan W.V.O/W.V.V.

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam perang Pasifik pada tahun 1942,

maka Indonesia dibagi oleh Jepang dalam tiga wilayah pemerintahan militer, yaitu

Jawa/Madura, Sumatera, dan Indonesia Timur serta tidak ada Pusat Pemerintahan

tertinggi di Indonesia yang menguasai ketiga wilayah pemerintahan tersebut.

Di bidang pekerjaan umum, pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan

Militer Jepang tersebut, tetap diberlakukan organisasi pekerjaan umum bentukan

Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor

pusat "V & W" di Bandung dinamakan "Kotubu Bunsitsu". Sejak saat itu,

digunakan istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O) atau Oeroesan Pekerdjaan Oemoem

(O.P.O), di samping "Doboku" lazim dipergunakan. Kotubu Bonsitsu di Bandung

hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura

sedangkan hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di

daerah-daerah dan di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-

sendiri.

58

Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus

1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur

merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan

(Jakarta/Bandung) maupun di lingkungan Pemerintahan Daerah. Sesudah

Pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka para Menteri

mulai menyusun organisasi beserta stafnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu

(1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung “V & W”

(dikenal dengan nama Gedung Sate).

Ketika Belanda ingin berkuasa kembali dengan membonceng (bersama) tentara

sekutu masuk ke Indonesia, terjadilah pertentangan fisik dengan pemuda

Indonesia yang mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah

didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen

Pekerjaan Umum. (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa heroik "3

Desember 1945" yang kemudian tanggal 3 Desember tersebut ditetapkan sebagai

Hari Kebaktian Pekerjaan Umum).

Seiring dengan revolusi fisik dari tahun 1945 s.d. 1949, Pemerintah Pusat RI di

Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta.

Begitu juga halnya sebagian besar kementerian termasuk Kementerian PU

mengungsi ke Purworejo. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui

kemerdekaan Republik Indonesia, maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta

berpindah lagi ke Jakarta.

Sepanjang perjalanan sejarah, secara organisasional, Kementerian Pekerjaan

Umum juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi politik dan

suksesi kepemimpinan yang terjadi pada masa itu. Sebagai gambaran, secara garis

besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Saat pertama kali dibentuk dan sampai dengan sebelum tentara Belanda

masuk kembali ke Yogyakarta, susunan Kementerian Pekerjaan Umum

Perhubungan dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.

59

b. Khusus pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Kementerian

Perhubungan dan Pekerjaan Umum RIS dibagi dalam beberapa

Departemen dengan beberapa Jawatan dan instansi.

c. Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum RIS tersebut terdiri atas

penggabungan tiga Departemen sebelum sistem federal, yaitu: (1)

Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang

masuk dalam kementerian Kemakmuran), (2) Departemen Van Waterstaat

di Wederopbouw dan (3) Departemen Van Scheepvaart.

d. Penggabungan dari tiga Departemen dari pemerintahan federal dalam satu

Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan

Umum RIS dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan agar hubungan tiga

Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, dengan alasan

perlunya koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan pula untuk

melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian

Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS.

e. Pada masa Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri, yang pada masa

itu dibentuk Koordinator Kementerian, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Tenaga (PUT) mengalami perubahan organisasi menjadi 5 (lima)

departemen di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora yang ketika itu

membawahi Departemen Listrik dan Ketenagaan, Departemen Bina

Marga, Departemen Cipta Karya Konstruksi, Departemen Pengairan

Dasar, dan Departemen Jalan Raya Sumatera.

f. Pada masa Kabinet Ampera, sebagai kabinet pertama dalam masa Orde

Baru, kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai

Menteri. Nama kementerian pada saat itu adalah Kementerian Pekerjaan

Umum dan Tenaga Listrik. Nama ini dipakai sampai tahun 1976.

g. Pada tahun 1976, yaitu pada masa Kabinet Pembangunan II, kementerian

ini berubah menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Nomenklatur ini

paling lama bertahan yaitu selama 23 tahun, yaitu sampai dengan tahun

1999.

60

h. Pada masa presiden Abdurachman Wahid (1999–2000), Departemen

Pekerjaan Umum diganti menjadi Departemen Permukiman dan

Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) dan dibentuk kementerian baru

yaitu Kementerian Negara Pekerjaan Umum.

i. Setelah presiden Abdurachman Wahid digantikan oleh Megawati menjadi

presiden, Presiden Megawati (2000–2004) membentuk kabinet baru dan

merubah “Departemen Kimbangwil” menjadi “Departemen Permukiman

dan Prasarana Wilayah” (Kimpraswil).

j. Pada masa presiden Susilo Bambang Yudoyono (2004–sekarang),

Departemen Kimpraswil diubah kembali menjadi Departemen Pekerjaan

Umum dan dibentuk institusi baru yaitu Kementerian Negara Perumahan

Rakyat.

Tabel III.1. Perkembangan ke-PU-an di Indonesia22

Nama Masa Kedudukan Bidang ke-PU-an

Jaman Kolonial Belanda (Ned. India) (Tahun 1940)

1. Lands gebouwen 2. Wegen 3. Irrigatie & Assainering 4. Water Kracht 5. Constructie burreau (jembatan) 6. Havenwezen (pelabuhan) 7. Afd.Luchvaart (Penerbangan Sipil)

Jaman Indonesia Merdeka, terdiri dari:

1. Fase 1945-1949

1. Listrik & Gas 2. Pengairan 3. Jalan-jalan 4. Gedung-gedung 5. Pelabuhan 6. Perkapalan 7. Lapangan Terbang Sipil

2. Fase 1949-1950

1. Pengairan dan Assainering 2. Jalan-jalan dan Penerbangan Sipil 3. Gedung-gedung 4. Perlautan 5. Perhubungan

22 Diolah dari website Dep. PU, Humas Puskompu, Humas Ditjen SDA

61

Nama Masa Kedudukan Bidang ke-PU-an

3. Fase sesudah 1950

1. Sekretaris Jenderal 2. Direktur Jenderal PU 3. Direktur Jenderal Perairan 4. Direktur Jenderal Perumahan 5. Direktur Jenderal Tugas-tugas khusus

4. Tahun 1965

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan 2. Departemen Bina Marga 3. Departemen Cipta Karya dan Konstruksi4. Departemen Pengairan Dasar 5. Departemen Jalan raya Sumatera

5. Tahun 1966

1. Dep. Listrik dan Tenaga 2. Dep. Bina Marga 3. Dep. Pengairan 4. Dep. Cipta Karya dan Konstruksi

Era Orde Baru :

6. Tahun 1966 – 1976 Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik

7. Tahun 1976 – 1999 Departemen Pekerjaan Umum Era Reformasi :

8. Tahun 1999 – 2001 1. Departemen Permukiman dan

Pengembangan Wilayah 2. Kementerian Negara Pekerjaan Umum

9. Tahun 2001 – 2004 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

10. Tahun 2004 – sekarang 1. Departemen Pekerjaan Umum 2. Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Tabel III.2. Perkembangan nomenklatur Departemen Pekerjaan Umum22

No. Tahun / Periode Nomenklatur ke-PU-an 1 1945 – 1950 Kementerian Pekerjaan Umum 2 1950 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan 3 1950 – 1959 Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga 4 1959 – 1961 Kementerian Muda Pekerjaan Umum

(dibawah Kementerian Produksi) 5 1961 – 1966 Kementerian Pekerjaan Umum 6 1966 - 1976 Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 7 1976 – 1999 Departemen Pekerjaan Umum 8 1999 – 2001

Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kementerian Negara Pekerjaan Umum

9 2001 – 2004 Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 10 2004 – sekarang Departemen Pekerjaan Umum

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

62

Sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 1960, pembangunan infrastruktur ke-

PU-an dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Departemen/Kementerian

Pekerjaan Umum dengan cara swakelola23. Pada masa tersebut, Dep. PU berperan

sebagai regulator, pelaksana, sekaligus operator. Kemampuan pihak swasta dalam

mebangun infrastruktur dimulai pada tahun 1960, pada saat dilakukan

nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi perusahaan negara. Mulai masa

tersebut pembangunan infrastruktur selain dilaksanakan secara swakelola juga

dilaksanakan oleh perusahaan negara tersebut yang diberikan secara penunjukkan

langsung (tanpa tender).

Pada awal tahun 1970, dilakukan pembangunan berbasis Pelita (Pembangunan

Lima Tahun), perusahaan negara berubah status menjadi BUMN dan pelaksanaan

pembangunan insfrastruktur mulai dilaksanakan dengan cara tender. Peran Dep.

PU sebagai pelaksana konstruksi mulai berkurang dan peran sebagai regulator

mulai bertambah. Pada tahun 1990 peran Dep. PU sebagai regulator semakin

meningkat sementara peran operator sudah ada yang diserahkan kepada BUMN.

Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Presiden dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Departemen Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi24:

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan

teknis di bidang pekerjaan umum dan permukiman;

2. pelaksanaan uruian pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya;

4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Presiden.

23 Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana

dengan menggunakan tenaga sendiri, tenaga dari luar, atau tenaga upah borongan 24 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005, Pasal 55 dan Pasal 56

63

III.2. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Sesuai dengan unit kerja dan tugas eselon I25, Direktorat Jenderal Sumber Daya

Air (Ditjen SDA) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.

Tugas eselon I tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Ditjen SDA menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknik di bidang sumber daya air sesuai peraturan

dan perundangan;

b. penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan

kebijakan di bidang sumber daya air;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa

dan pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air

baku dan pemanfaatan air tanah;

d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;

e. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air dan evaluasi

termasuk konservasi dan pemeliharaan;

f. pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumber

daya air;

g. penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual di bidang sumber daya

air; dan

h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA dilakukan melalui unit

organik yaitu Direktorat Pelaksana dan Unit Pelaksana Teknik (UPT), atau di

lingkungan Ditjen SDA, UPT dikenal dengan Balai Besar Wilayah Sungai

(BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS).

25 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005, Pasal 34

64

Dalam menjalankan tugas pembangunan, sesuai dengan fungsi manajemen, fungsi

koordinasi dilakukan oleh Sekretariat Ditjen SDA, fungsi pendukung dilakukan

oleh Direktorat Bina Program dan Direktorat Bina Pengelolaan SDA, dan fungsi

pelaksana dilakukan oleh Direktorat Irigasi, Direktorat Rawa dan Pantai, serta

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk. Fungsi utama unit organik ini melakukan

fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasaan, serta sedikit fungsi

pembangunan. Fungsi pembangunan sebagian besar dilaksanakan oleh UPT.

Sampai dengan saat ini, UPT di lingkungan Ditjen SDA berjumlah 32 unit, terdiri

dari 12 unit BBWS, 19 unit BWS, dan 1 unit Balai Bendungan. UPT Ditjen SDA

lebih dititikberatkan kepada fungsi pembangunan dan fungsi pembinaan,

khususnya pembinaan teknis bidang sumber daya air.

Pelaksanaan pembangunan di daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang dilaksanakan

oleh UPT merupakan salah satu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 yang menyebutkan bahwa salah satu “urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum” adalah bidang sumber daya air.26

Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk

memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air

agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu,

pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan

daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman.

III.2.1 VISI DAN MISI DITJEN SUMBER DAYA AIR

Sumber daya air dari hari kehari semakin dirasakan penting oleh seluruh

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lamanya proses penyusunan dan

pembahasan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena begitu

banyak pihak yang merasa berkepentingan turut menyumbangkan pemikirannya

dalam penyusunan undang-undang tersebut. Kesadaran dan kepedulian bersama

26 Sepuluh sub-bidang urusan pemerintah bidang pekerjaan umum meliputi : sumber daya air, bina marga, perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, serta jasa konstruksi

65

untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, di samping mendayagunakannya,

merupakan hal yang positif dan perlu terus dikembangkan di masyarakat. Oleh

karena itu, informasi mengenai kegiatan apa yang telah dan akan dilakukan perlu

disebarluaskan sehingga masyarakat dapat ikut memahami dan pada akhirnya ikut

merasa memiliki dan mau ikut menjaga serta memeliharanya. Kesadaran bahwa

apa yang sudah dibangun adalah merupakan fasilitas yang ditujukan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat hendaknya dapat terus dipupuk dan

dikembangkan sehinga pada saatnya masyarakat tidak hanya menerima apa yang

telah dikerjakan pemerintah tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam seluruh proses

pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kemampuan masing-masing, termasuk

menentukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan sehingga arah pembangunan

ke depan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Untuk itu, Ditjen SDA

memiliki tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang

berkelanjutan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mewujudkan amanat tersebut, Ditjen SDA memiliki visi dan misi sebagai

berikut27:

Visi : Gambaran umum keadaan yang akan dicapai pada tahun 2025:

Tertingkatkannya perlindungan masyarakat dari bencana daya rusak air.

Tercapainya pengelolaan SDA berdasar pola pengelolaan wilayah sungai yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Terpenuhinya kecukupan air bagi sebagian besar masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat.

Terwujudkannya keterlibatan peran masyarakat secara aktif dalam pengelolaan SDA melalui Dewan SDA yg merupakan Forum Dialog dan Koordinasi antar Pemilik Kepentingan yang terlegitimasi.

Terlaksanakannya suatu prinsip pembiayaan jasa pengelolaan SDA yang dapat memberikan insentif dan disintensif dgn memanfaatkan berbagai sumber daya secara sinergi dan teritegrasi.

27 Website Ditjen SDA (http://www.pu.go.id/satminkal/dijen_sda/data/visi & misi.asp)

66

Misi : Mengonservasi SDA secara berkelanjutan. Mendayagunakan SDA secara adil serta memenuhi

Persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

Mengendalikan daya rusak air. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan

Pemerintah dalam pengelolaan SDA. Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan

informasi dalam pengelolaan SDA.

Adapun permasalahan, sasaran, arah kebijakan dan program dari pembangunan di

bidang sumber daya air meliputi:

1. Permasalahan

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam

pembangunan di bidang sumber daya air, adalah:

a. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam

perspekfif ruang dan waktu.

b. Meningkatkan ancaman terhadap keberlangsungan sumber daya air

(air permukaan dan air tanah).

c. Menurunnya kemampuan penyediaan air.

d. Meningkatnya potensi konflik air.

e. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.

f. Makin meluasnya abrasi pantai.

g. Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

h. Rendahnya kualitas data dan sistem informasi.

i. Kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana.

2. Sasaran

Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah:

a. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan

berkelanjutan.

b. Terkendalinya potensi konflik air.

c. Terkendalinya pemanfaatan air tanah.

67

d. Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi

masyarakat.

e. Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan.

f. Terkendalinya pencemaran air.

g. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi laut terutama pada pulau-

pulau kecil, daerah perbatasan , dan wilayah strategis.

h. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat.

i. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi.

j. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan.

k. Tersedianya data dan sistem informasi.

l. Pulihnya kondisi sumber daya air (prasarana, air baku, banjir)

terutama pada daerah perkotaan dan bencana.

3. Arah Kebijakan

Pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan dengan memperhatikan

beberapa hal, yaitu:

a. Mewujudkan keserasian antara:

Konservasi dan pendayagunaan.

Hulu dan hilir; yang berkeadilan.

Pemanfaatan air permukaan dan air tanah; conjuctive use.

Pengelolaan demand dan supply.

Pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan panjang.

b. Pendayagunaan sumber daya air: prioritas rumah tangga di wilayah

rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.

c. Irigasi:

Peningkatan fungsi, rehabilitasi dan O&M.

Skema insentif, menghindari alih fungsi.

d. Pengendalian banjir:

Konservasi non-konstruksi.

e. Pengembangan sistem informasi.

f. Penataan kelembagaan, peran dan fungsi stakeholders,

pembentukan Lembaga Dewan SDA.

68

4. Program

Untuk mencapai sasaran dan arah kebikan sebagaimana yang telah

disebutkan diatas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari

lima program di bawah ini, meliputi:

a. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan

sumber air lainnya.

b. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan

pengairan lainnya.

c. Penyediaan dan pengelolaan air baku.

d. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

e. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

III.2.2 KELEMBAGAAN DITJEN SUMBER DAYA AIR

Semenjak dibentuk unit kerja yang menangani bidang sumber daya air (dulu

dikenal dengan pengairan), kelembagaan sumber daya air telah mengalami

perubahan nomenklatur baik nama direktorat jenderal maupun nama

direktoratnya. Perubahan tersebut mempengaruhi pula tugas dan fungsi direktorat

jenderal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pengelolaan sumber

daya air. Namun demikian, tugas pengelolaan bidang sumber daya air tetap

menjadi tugas utama walaupun terjadi perubahan nomenklatur.

69

Tabel III.3. Nomenkatur Ditjen yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air Nama Departemen

(Periode) Nama Direktorat

Jenderal Nama Unit Kerja

Departemen Pekerjaan Umum

(1976 – 1994)

Direktorat Jenderal

Pengairan

Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Program, Direktorat Sungai, Direktorat Rawa, Direktorat Irigasi I, Direktorat Irigasi II, Direktorat Peralatan

Departemen Pekerjaan Umum

(1994 – 1999)

Direktorat Jenderal

Pengairan

Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Rawa, Direktorat Sungai, Direktorat Irigasi

Departemen Permukiman dan Pengembangan

Wilayah (1999 – 2001)

Direktorat Jenderal

Pengembangan Perdesaan

Sekretariat Ditjen, Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pengairan Perdesaan, Direktorat Perdesaan Wilayah Barat, Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah, Direktorat Perdesaan Wilayah Timur

Direktorat Jenderal Penataan

Ruang dan Pengembangan

Wilayah

Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Sungai dan Danau

Departemen Permukiman dan

Prasarana Wilayah (2001 – 2004)

Direktorat Jenderal Sumber

Daya Air

Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Penatagunaan SDA, Direktorat SDA Wilayah Barat, Direktorat SDA Wilayah Tengah, Direktorat SDA Wilayah Timur

Departemen Pekerjaan Umum (2004 – sekarang)

Direktorat Jenderal Sumber

Daya Air

Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Pengelolaan SDA, Direktorat Sungai Danau dan Waduk, Direktorat Irigasi, Direktorat Rawa dan Pantai

A. PERIODE ORDE BARU (S.D. 1994)

Kelembagaan pengelolaan sumber daya air di tingkat pusat pada masa orde baru

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengairan28, melaksanakan sebagian tugas

pokok Departemen Pekerjaan Umum di bidang pengairan. Ditjen Pengairan

melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dan pemberian perizinan dan pengaturan

bidang pengairan,

b. penyelenggaraan peraturan, pembinaan dan pembangunan bidang

pengairan,

c. penyelenggaraan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok ditjen.

28 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 211/KPTS/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

70

Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Pengairan

yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Ditjen Pengairan. Sekretariat Ditjen Pengairan

melaksanakan fungsi pelayanan informasi bidang pengairan; penelaahan peraturan

bidang pengairan; urusan administratif kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian

dan umum.

Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program Pengairan

yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang perencanaan,

penyusunan program, pengembangan pemanfaatan sumber air berdasarkan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi yang dilaksanakan

oleh Direktorat Bina Program Pengairan meliputi: penyusunan rencana dan

program pengairan; penyusunan rencana pengembangan wilayah sungai; evaluasi

proyek dan pemberian izin pemanfaatan air; kerjasama lintas sektoral, dan

administrasi bantuan luar negeri.

Fungsi technostructure juga dilaksanakan oleh Direktorat Peralatan, yang bertugas

melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembinaan peralatan, instalasi

pembekalan, jasa serta inventarisasi kekayaan milik negara. Fungsi yang

dilaksanakan oleh Direktorat Peralatan adalah merencanakan kebutuhan dan

melakukan pengadaan peralatan dan instalasi; menyimpan dan memelihara

peralatan, instalasi, perlengkapan dan bahan; membina pengadaan jasa konstruksi

dan jasa konsultan; inventarisasi dan dokumentasi kekayaan milik negara;

pembinaan teknis pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pengoperasian,

pemerliharaan, dan penghapusan peralatan dan instalasi.

Fungsi pelaksanaan (operating core) dilaksanakan oleh direktorat teknis yaitu

Direktorat Sungai, Direktorat Rawa, Direktorat Irigasi I, dan Direktorat Irigasi II.

Masing-masing direktorat bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen

Pengairan di bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan, eksploitasi,

pemeliharaan, pemanfaatan jaringan pengairan, sesuai bidangnya masing-masing.

Fungsi yang diemban adalah penyusunan rencana dan program; pelaksanaan

71

survey, studi kelayakan, dan rencana teknis; pelaksanaan dan pembinaan teknis

pembangunan/konstruksi; serta penyiapan pelaksanaan eksploitasi dan

pemeliharaan.

Melihat tugas dan fungsi dari Ditjen Pengairan (masa periode sampai dengan

tahun 1994) tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana pembangunan baik di Pusat

maupun di Daerah masih berada di tingkat Pusat. Semua kendali terhadap

pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air berada di tingkat pusat.

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada masa itu masih sangat kecil

atau dapat dikatakan tidak ada porsi daerah kecuali untuk pekerjaan minoritas

tertentu.

Selain itu pula terdapat keberadaan Kanwil Departemen Pekerjaan Umum di

setiap provinsi yang berfungsi sebagai “kepanjangan tangan atau wakil”

pemerintah pusat di daerah. Peran pemerintah daerah sangatlah terbatas dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air.

Kelembagaan Ditjen Pengairan pada masa itu adalah:

Sekretariat Ditjen Pengairan, terdiri dari Bagian Informasi Tatalaksana,

Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian

Umum.

Direktorat Bina Program Pengairan, terdiri dari Subdirektorat (Subdit.)

Perencanaan Pembangunan Pengairan, Subdit. Perencanaan Wilayah

Sungai, Subdit. Evaluasi Proyek, Subdit. Kerjasama Lintas Sektoral, Subdit.

Administrasi Bantuan Luar Negeri, dan Bagian Tata Usaha.

Direktorat Sungai, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit.

Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan

Wilayah Timur, Subdit. Pengendalian Erosi dan Bencana Alam, Subdit.

Pembinaan Eksploitasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.

Direktorat Rawa, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit.


72

Wilayah Tengah, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit.

Pembinaan Eksploitasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.

Direktorat Irigasi I, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit.


Wilayah Timur, Subdit. Pemugaran, Subdit. Pembinaan Eksploitasi dan

Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.

Direktorat Irigasi II, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit.


Wilayah Timur, Subdit. Pengembangan Air Tanah, Subdit. Pembinaan

Eksploitasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.

Direktorat Peralatan, terdiri dari Subdit. Pengadaan Peralatan, Subdit.

Pengadaan Instalasi, Subdit. Pengadaan Jasa, Subdit. Inventarisasi, dan

Bagian Tata Usaha.

Tabel III.4. Jumlah jabatan struktural Ditjen Pengairan (s.d. 1994) No Nama Direktorat Es. I Es. II Es. III Es. IV 1 Ditjen Pengairan 1 2 Sekretariat Ditjen Pengairan 1 5 15 3 Direktorat Bina Program Pengairan 1 6 24 4 Direktorat Sungai 1 6 24 5 Direktorat Rawa 1 6 23 6 Direktorat Irigasi I 1 6 24 7 Direktorat Irigasi II 1 6 24 8 Direktorat Peralatan 1 5 19 JUMLAH 1 7 40 153

B. PERIODE ORDE BARU (1994 – 1999)

Kelembagaan pengelolaan daya air di tingkat pusat pada masa orde baru

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengairan29, melaksanakan sebagian tugas

pokok Departemen Pekerjaan Umum di bidang pengairan. Ditjen Pengairan

melaksanakan fungsi:


bidang pengairan,

29 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 211/KPTS/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

73


pengairan,


Secara umum, tugas dan fungsi Ditjen Pengairan pada era sebelum 1994 dan

sesudah 1994 tidak mengalami perubahan. Namun, pada era 1994 mengalami

perubahan yang mendasar yaitu pada direktorat pelaksana. Pada era sebelum

1994, direktorat pelaksana adalah direktorat teknis sesuai sektor pengairan seperti

sungai, rawa dan irigasi, sedangkan pada era setelah 1994, direktorat pelaksana

adalah sesuai wilayah yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Selain itu, terdapat

perubahan fungsi seperti fungsi peralatan yang dihilangkan.

Pada era setelah 1994 ini, fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh

Sekretariat Ditjen Pengairan yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Pengairan.

Sekretariat Ditjen Pengairan melaksanakan pelaksanaan dan pembinaan hukum;

urusan administratif kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.

Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program, Direktorat

Bina Teknik, dan Direktorat Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air.

Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi di bidang pembinaan perencanaan, penyusunan dan evaluasi program dan

anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan pengairan, berdasarkan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi yang dilaksanakan

oleh Direktorat Bina Program meliputi: penyusunan rencana umum pembangunan

pengairan; penyusunan program dan anggaran pembangunan pengairan;

pelaksanaan administrasi bantuan luar negeri; evaluasi pelaksanaan dan manfaat

program pembangunan pengairan; dan pengembangan program pembangunan

pengairan.

74

Direktorat Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok

Ditjen Pengairan di bidang pembinaan penerapan teknologi pengairan,

berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi

yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Teknik adalah penyusunan rencana dan

program pengembangan penerapan teknologi pengairan; penyiapan dan

penyebarluasan pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan serta

pemantauan dan evaluasi atas penerapan teknologi; serta pembinaan kegiatan

survey, investigasi, perencanaan, dan perencanaan teknis.

Direktorat Bina Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pengairan di bidang

pendayagunaan dan pengamanan sumber daya air, berdasarkan kebijaksanaan

teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi yang dilaksanakan oleh

Direktorat Bina Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air adalah

pelaksanaan konservasi sumber daya air; pembinaan, pengelolaan, dan

pemanfaatan sumber daya air; pembinaan peran serta swasta dan masyarakat;

pembinaan lembaga pengairan; dan pengamanan sumber daya air.

Sementara itu, fungsi pelaksanaan (operating core) dilaksanakan oleh direktorat

teknis yaitu Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat, Bina Pelaksanaan

Wilayah Tengah, dan Bina Pelaksanaan Wilayah Timur. Masing-masing

direktorat wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen

Pengairan di bidang pembinaan pelaksanaan pembangunan, operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana dasar bidang pengairan sesuai dengan

wilayahnya, berdasarkan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan.

Sedangkan fungsi yang diemban adalah penyusunan rencana dan program kerja

pembangunan, operasi dan pemeliharaan; pembinaan pelaksanaan pembangunan,

operasi dan pemeliharaan; dan pembinaan administrasi pelaksanaan

pembangunan, operasi dan pemeliharaan. Wilayah Barat meliputi provinsi yang

ada di Pulau Sumatera, sedangkan Wilayah Tengah meliputi provinsi yang berada

di Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Sedangkan Wilayah Timur meliputi seluruh

provinsi di luar Wilayah Barat dan Tengah.

75

Melihat tugas dan fungsi dari Ditjen Pengairan tersebut dapat diketahui pada masa

periode 1994–1998, pelaksana pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah

masih berada di tingkat Pusat. Semua kendali terhadap pembangunan infrastruktur

bidang sumber daya air masih berada di tingkat pusat tetapi fungsi utama

direktorat pelaksana sudah mengarah sebagai fungsi pembinaan. Pada masa itu

sudah didengungkan wacana akan rencana desentralisasi pusat dan daerah, dan

hilangnya fungsi kanwil departemen di setiap provinsi.

Kelembagaan Ditjen Pengairan pada masa tersebut adalah:

Sekretariat Ditjen Pengairan, terdiri dari Bagian Kepegawaian, Bagian

Keuangan, Bagian Administrasi Perlengkapan, Bagian Hukum, dan Bagian

Umum.

Direktorat Bina Program, terdiri dari Subdit. Perencanaan Umum, Subdit.

Program dan Anggaran, Subdit. Administrasi Bantuan Luar Negeri, Subdit.

Evaluasi Pelaksanaan dan Manfaat Program, Subdit. Pengembangan

Program Sektoral, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Bina Teknik, terdiri dari Subdit. Sungai, Subdit. Irigasi, Subdit.

Rawa dan Pantai, Subdit. Air Tanah, Subdit. Bangunan Besar, dan

Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air, terdiri dari

Subdit. Konservasi Sumber Daya Air, Subdit. Bina Pendayagunaan dan

Pemanfaatan Sumber Daya Air, Subdit. Bina Peranserta Swasta dan

Masyarakat, Subdit. Bina Lembaga Pengairan, Subdit. Bina Pengamanan

Sumber Daya Air, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat terdiri dari Subdit. Wilayah

Barat I, Subdit. Wilayah Barat II, Subdit. Wilayah Barat III, Subdit.

Wilayah Barat IV, Subdit. Wilayah Barat V, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah, terdiri dari Subdit. Wilayah

Tengah I, Subdit. Wilayah Tengah II, Subdit. Wilayah Tengah III, Subdit.

Wilayah Tengah IV, Subdit. Wilayah Tengah V, dan Subbagian Tata Usaha.

76

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur, terdiri dari Subdit. Wilayah

Timur I, Subdit. Wilayah Timur II, Subdit. Wilayah Timur III, Subdit.

Wilayah Timur IV, Subdit. Wilayah Timur V, dan Subbagian Tata Usaha.

Tabel III.5. Jumlah jabatan Struktural Ditjen Pengairan (1994 s.d. 1999) No Nama Direktorat Es. I Es. II Es. III Es. IV 1 Ditjen Pengairan 1 2 Sekretariat Ditjen Pengairan 1 5 15 3 Direktorat Bina Program 1 5 21 4 Direktorat Bina Teknik 1 5 21 5 Direktorat Pendayagunaan dan Pengamanan

SDA 1 5 21

6 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat 1 5 21 7 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah

Tengah 1 5 21

8 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur 1 5 21 JUMLAH 1 7 35 141

C. PERIODE KABINET REFORMASI (1999 – 2001)

Pada periode reformasi ini, Departemen Pekerjaan Umum mengalami perubahan

yang cukup drastis. Nomenklatur departemen berubah menjadi Departemen

Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pengairan

berubah menjadi Direktorat Jendral Pengembangan Perdesaan.

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan Perdesaan30 adalah

melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintah di bidang pengembangan

perdesaan. Fungsi Ditjen Pengembangan Perdesaan meliputi:


bidang pengembangan perdesaan,


pengembangan perdesaan,


30 Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 7/KPTS/M/2000 dan No. 23/KPTS/M/2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah

77

Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen

Pengembangan Perdesaan yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Pengembangan

Perdesaan. Sekretariat Ditjen Pengembangan Perdesaan melaksanakan

penyusunan rencana, program kegiatan, dan anggaran, pengembangan sistem

informasi dan tatalaksana, pembinaan hukum; urusan administratif

kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.

Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Program dan Evaluasi, dan

Direktorat Pengairan Perdesaan.

Direktorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi di bidang pembinaan dan penyusunan rencana umum program dan

anggaran, prioritas program; pembinaan dan penyusunan studi kelayakan

program; pengolahan, pengumpulan data, evaluasi dan penyajian data;

penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan administrasi bantuan luar negeri; serta

penyusunan pengembangan sistem informasi, evaluasi kinerja dan manfaat

pelaksanaan program.

Direktorat Pengairan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas

dan fungsi di bidang pembinaan dan perencanaan teknik irigasi, rawa dan pantai;

pembinaan dan perencanaan sungai, waduk, dan danau; penyiapan pemberdayaan

lembaga pengelola prasarana; penyiapan fasilitasi operasi dan pemeliharaan

prasarana; serta pengembangan air tanah.


Direktorat Perdesaan Wilayah Barat, Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah, dan

Direktorat Perdesaan Wilayah Timur. Masing-masing direktorat wilayah

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pengembangan

Perdesaan di bidang pembinaan pelaksanaan pengembangan sosial ekonomi dan

pemberdayaan masyarakat; pengembangan irigasi, rawa, dan pantai;

pengembangan sungai, waduk, dan danau; pengembangan jalan perdesaan; dan

78

pengembangan air bersih dan sanitasi, sesuai dengan wilayahnya, berdasarkan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengembangan Perdesaan.

Namun demikian, dalam periode ini, pengelolaan sumber daya air ternyata juga

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

melalui Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air dan Direktorat Sungai dan

Danau.

Kelembagaan Ditjen Pengembangan Perdesaan pada masa tersebut adalah:

Sekretariat Ditjen Pengembangan Perdesaan, terdiri dari Bagian

Perencanaan dan Informasi Tatalaksana, Bagian Kepegawaian, Bagian

Keuangan, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Bagian Umum.

Direktorat Program dan Evaluasi, terdiri dari Subdit. Perencanaan Umum,

Subdit. Pemrograman dan Pembiayaan, Subdit. Informasi Pengembangan

Perdesaan, Subdit. Pendayagunaan Bantuan Luar Negeri, Subdit. Evaluasi

Kinerja, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Pengairan Perdesaan, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknik

Irigasi, Rawa dan Pantai, Subdit. Perencanaan Teknik Sungai, Waduk dan

Danau, Subdit. Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Prasarana, Subdit.

Fasilitas Operasi dan Pemeliharaan Prasarana, Subdit. Pengembangan Air

Tanah, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Perdesaan Wilayah Barat, terdiri dari Subdit. Pengembangan

Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Subdit. Pengembangan

Irigasi, Rawa dan Pantai, Subdit. Pengembangan Sungai, Waduk dan

Danau, Subdit. Pengembangan Jalan Perdesaan, Subdit. Pengembangan Air

Bersih dan Sanitasi Perdesaan, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah, terdiri dari Subdit. Pengembangan





79

Direktorat Perdesaan Wilayah Timur, terdiri dari Subdit. Pengembangan





Kelembagaan di lingkungan Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

pada masa tersebut yang melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya air

adalah:

Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari Subdit. Perencanaan

Sumber Daya Air, Subdit. Konservasi Sumber Daya Air, Subdit.

Pengelolaan Sumber Daya Air, Subdit. Sosialisasi Program Sumber Daya

Air, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Sungai dan Danau, terdiri dari Subdit. Pelestarian Daerah Aliran

Sungai, Subdit. Pengamanan Sungai, dan Pelestarian Rawa dan Danau,

Subdit. Pengaman Kawasan Gunung Berapi, Subdit. Pencegahan Erosi

Kawasan Pantai, dan Subbagian Tata Usaha.

Tabel III.6. Jumlah jabatan Struktural Ditjen Pengembangan Perdesaan dan Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air (1999 s.d. 2001) No Nama Direktorat Es. I Es. II Es. III Es. IV A Ditjen Pengembangan Perdesaan

1 Ditjen Pengembangan Perdesaan 1 2 Sekretariat Ditjen Pengembangan Perdesaan 1 5 13 3 Direktorat Program dan Evaluasi 1 5 11 4 Direktorat Pengairan Perdesaan 1 5 11 5 Direktorat Perdesaan Wilayah Barat 1 5 11 6 Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah 1 5 11 7 Direktorat Perdesaan Wilayah Timur 1 5 11

B Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah 1 Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah 1 2 Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air 1 4 9 3 Direktorat Sungai dan Danau 1 4 9

JUMLAH 2 8 38 86

80

D. PERIODE KABINET REFORMASI (2001 – 2004)

Pergantian pimpinan pemerintahan “di pertengahan jalan” membuat perubahan

kembali terhadap nomenklatur Departemen Permukiman dan Pengembangan

Wilayah yang berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur terhadap direktorat

jenderal yang ditugaskan menangani bidang sumber daya air. Pada tahun 2001,

nomenklatur Direktorat Pengembangan Perdesaan berubah menjadi Ditjen. SDA.

Nomenklatur ini tetap digunakan sampai dengan saat ini.

Pada masa tersebut, Ditjen SDA31 mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber

daya air. Fungsi yang diemban adalah perumusan kebijakan departemen dalam

bidang sumber daya air; pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; perumusan

standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang sumber daya air; dan

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen SDA yang

bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di

lingkungan Ditjen SDA. Sekretariat Ditjen SDA melaksanakan penyusunan

rencana dan anggaran rutin, pelayanan informasi publik; penyusunana rancangan

peraturan, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan

tatalaksana; pelaksanaan urusan administratif kerumahtanggaan, keuangan,

kepegawaian, dan umum; serta analisis dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan di

bidang sumber daya air.

Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Teknik dan Direktorat

Penatagunaan Sumber Daya Air.

31 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

81

Direktorat Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,

program dan pengganggaran, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang teknis sumber daya air. Fungsi yang diemban

adalah perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pengembangan air

baku, sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam;

penyusunan norma dan standar di bidang penanganan air baku, sungai, waduk,

danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam; perumusan

kebijakan program jangka menengah dan tahunan serta penanganannya;

bimbingan teknis di bidang penanganan air baku, sungai, waduk, danau, irigasi,

air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam; pengelolaan informasi tatalaksana

di bidang penanganan air baku, sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan

pantai serta bencana alam; evaluasi pemanfaatan kegiatan penanganan air baku,

sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam.

Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang

penatagunaan sumber daya air. Fungsi yang diemban adalah perumusan kebijakan

pengembangan wilayah sungai, penyusunan pengembangan sistem pengelolaan

wilayah sungai; perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air;

penyusunan kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan bimbingan teknis

hidrologi.


Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat, Direktorat Sumber Daya Air Wilayah

Tengah, dan Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur. Masing-masing

direktorat wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen

SDA di bidang perumusan kebijakan perencanaan teknis, pelaksanaan, bimbingan

teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, sesuai dengan

wilayahnya, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Sumber

Daya Air.

82

Kelembagaan Ditjen SDA pada masa itu adalah:

Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air, terdiri dari Bagian Kepegawaian dan

Ortala, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Umum.

Direktorat Bina Teknik, terdiri dari Subdit. Penyiapan Kebijakan dan

Strategi, Subdit. Penganggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Subdit. Air

Baku, Sungai, Waduk, dan Danau, Subdit. Irigasi, Air Tanah, Rawa dan

Pantai, Subdit. Evaluasi Kinerja, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari Subdit. Perencanaan

Wilayah Sungai, Subdit. Pengelolaan Wilayah Sungai, Subdit. Konservasi

Sumber Daya Air, Subdit. Kelembagaan Sumber Daya Air, Subdit.

Hidrologi, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat terdiri dari Subdit. Perencanaan

Teknis, Subdit. Wilayah I, Subdit. Wilayah II, Subdit. Wilayah III, Subdit.

Wilayah IV, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah, terdiri dari Subdit.

Perencanaan Teknis, Subdit. Wilayah I, Subdit. Wilayah II, Subdit. Wilayah

III, Subdit. Wilayah IV, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur, terdiri dari Subdit.

Perencanaan Teknis, Subdit. Wilayah I, Subdit. Wilayah II, Subdit. Wilayah

III, Subdit. Wilayah IV, dan Subbagian Tata Usaha.

Tabel III.7. Jumlah jabatan Struktural Ditjen SDA (2001 s.d. 2004) No Nama Direktorat Es. I Es. II Es. III Es. IV 1 Ditjen Sumber Daya Air 1 2 Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air 1 4 12 3 Direktorat Bina Teknik 1 5 11 4 Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air 1 5 11 5 Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat 1 5 11 6 Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah 1 5 11 7 Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur 1 5 11 JUMLAH 1 6 29 67

83

E. PERIODE KABINET INDONESIA BERSATU (2004 – SEKARANG)

Pengelolaan sumber daya air di tingkat pusat pada masa kabinet Indonesia Bersatu

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air32, yang bertugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang

sumber daya air. Ditjen SDA melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di

bidang sumber daya air; penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja

pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air; pelaksanaan kebijakan di

bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk,

bendungan termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; pelaksanaan

pengaturan sumber daya air; pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber

daya air dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan; pengembangan

sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumberdaya air; serta penyusunan

norma, standar, pedoman dan manual di bidang sumber daya air.

Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen SDA yang

bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di

lingkungan Ditjen SDA. Sekretariat Ditjen SDA melaksanakan penyusunan

rencana dan anggaran operasional, penyajian informasi publik; penyusunanan

rancangan peraturan, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyempurnaan

organisasi dan tatalaksana; pelaksanaan urusan administratif kerumahtanggaan,

keuangan, kepegawaian, dan umum; serta analisis dan evaluasi hasil pengawasan

kegiatan di bidang sumber daya air.

Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program dan Direktorat

Bina Pengelolaan Sumber Daya Air.

Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerja sama

internasional, penyelenggaraan data dan informasi serta evaluasi kinerja

pengelolaan sumber daya air. Fungsi yang diemban adalah perumusan kebijakan 32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

84

dan strategi, dan penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan

sumber daya air; pembinaan dan penatalaksanaan, pinjaman dan hibah, serta

penyelenggaraan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya air;

penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air; pembinaan dan

penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air; evaluasi kinerja pelaksanaan

kebijakan dan program pengelolaan sumber daya air; serta penyusunan norma,

standar, pedoman dan manual dalam perumusan kebijakan dan strategi,

penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama internasional,

evaluasi kinerja, dan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.

Direktorat Bina Pengelolaan SDA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air wilayah

sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air.

Direktorat Bina Pengelolaan SDA melaksanakan fungsi penyiapan norma,

standar, pedoman dan manual pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber

air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air,

kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta

pengendalian pengelolaan sumber daya air; pembinaan pelaksanaan hidrologi dan

kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai,

kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air;

pembinaan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Wilayah Sungai (PPK BLU WS); pembinaan dalam pelaksanaan pengusahaan

sumber daya air oleh BUMN/BUMD33; pembinaan pelaksanaan AMDAL bidang

sumber daya air; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Teknologi

Modifikasi Cuaca (TMC).


Direktorat Direktorat Sungai, Danau dan Waduk; Direktorat Irigasi; dan

33 BUMN/BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan tugas pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan pengusahaan sumber daya air sesuai amanat UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

85

Direktorat Rawa dan Pantai. Masing-masing direktorat teknis mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Ditjen SDA di bidang perumusan kebijakan dan

strategi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan program dan

kegiatan, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan

dan pengendalian daya rusak air, sesuai dengan kewenangannya yaitu bidang

sungai, danau, waduk dan bendungan; bidang irigasi, air tanah, air baku; serta

bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.

Masing-masing direktorat teknis melaksanakan fungsi perumusan kebijakan dan

strategi serta program kegiatan; evaluasi kelayakan perencanaan dan program

kegiatan; monitoring dan evaluasi program kegiatan; pembinaan dan evaluasi

perencanaan teknis, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pendayagunaan lahan dalam rangka

konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air; pembinaan dan

bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan teknis,

pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta

pendayagunaan lahan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian

daya rusak air; pembinaan penanggulangan dan penanggulangan bencana alam;

serta penyusunan dan penyiapan norma, standar, pedoman, manual (NSPM)

perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya

rusak air.

Kelembagaan Ditjen SDA pada saat ini adalah:

Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air, terdiri dari Bagian Kepegawaian dan

Ortala, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, dan

Bagian Umum.

Direktorat Bina Program, terdiri dari Subdit. Kebijakan dan Strategi, Subdit.

Program dan Anggaran, Subdit. Kerjasama Luar Negeri, Subdit. Data dan

Informasi Sumber Daya Air, Subdit. Evaluasi Kinerja, dan Subbagian Tata

Usaha.

86

Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari Subdit. Hidrologi

dan Kualitas Air, Subdit. Perencanaan Wilayah Sungai, Subdit.

Kelembagaan Sumber Daya Air, Subdit. Kemitraan dan Peran Masyarakat,

Subdit. Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Subbagian Tata

Usaha.

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, terdiri dari Subdit. Perencanaan

Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan

Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit. Bendungan, Subdit. OP dan

Penanggulangan Bencana Alam, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Irigasi, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit.


Wilayah Timur, Subdit. Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah,

Subdit. OP dan Penanggulangan Bencana Alam, dan Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Rawa dan Pantai, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit.


Wilayah Timur, Subdit. Pengamanan Pantai, Subdit. OP dan

Penanggulangan Bencana Alam, dan Subbagian Tata Usaha.

Tabel III.8. Jumlah jabatan Struktural Ditjen SDA (2004 s.d. sekarang) No Nama Direktorat Es. I Es. II Es. III Es. IV 1 Ditjen Sumber Daya Air 1 2 Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air 1 4 12 3 Direktorat Bina Program 1 5 11 4 Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air 1 5 11 5 Direktorat Sungai, Danau, dan Waduk 1 5 11 6 Direktorat Irigasi 1 5 11 7 Direktorat Rawa dan Pantai 1 5 11 JUMLAH 1 6 29 67

87

Struktur organisasi Ditjen Sumber Daya Air pada saat ini dapat dilihat pada

gambar III.1 berikut.

Gambar III.1. Struktur organisasi Ditjen Sumber Daya Air

Seiring dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia, aspek desentralisasi

menjadi isu strategis yang harus diterapkan dalam semua aspek pemerintahan. Isu

pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dituangkan

dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2004. Kewenangan Pemerintah

Pusat dalam pengelolaan sumber daya air telah dituangkan dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan

Penetapan Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

390/PRT/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya

Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

88

Tabel III.9. Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai No Kriteria Jumlah WS 1 Wilayah Sungai Lintas Negara 5 2 Wilayah Sungai Lintas Provinsi 27 3 Wilayah Sungai Strategis Nasional 37 4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi 51 5 WS Dalam Kabupaten / Kota 13 Jumlah 133

Permen PU No. 11A/PRT/M/2006

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat

dilakukan melalui tiga cara yaitu:

a. dilakukan sendiri oleh pemerintah (melalui Ditjen SDA atau UPT-nya),

b. dilimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah

berdasarkan asas dekonsentrasi,

c. ditugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Gambar III.2. Skema Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

89

III.3. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI

DAERAH

Sejalan dengan penerapan peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, pengelolaan

sumber daya air terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah pusat

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum (dalam

pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Ditjen SDA) dan di daerah dilakukan

melalui UPT Ditjen SDA yang tersebar hampir di seluruh provinsi.

UPT adalah satuan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan

atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya, melaksanakan kegiatan

yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, berprinsip pada dukungan

terhadap pelaksanaan tugas organisasi induknya, bersifat mandiri, dan secara

otonom mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapannya sendiri34.

UPT Ditjen SDA secara umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konsevasi sumber daya air, pengembangan sumber

daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada

wilayah sungai. UPT Ditjen SDA35 menyelenggarakan fungsi a) penyusunan pola

dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; b) penyusunan

rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah

sungai; c) pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air,

pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan

pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; d) penyiapan rekomendasi

teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan

pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; e) operasi dan pemeliharaan

34 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 35 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga

90

sumber daya air pada wilayah sungai; f) pengelolaan sistem hidrologi; g)

penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air; h) fasilitasi kegiatan Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; i) pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; dan j) pelaksanaan ketatausahaan

UPT.

Gambar III.3. Struktur organisasi UPT Ditjen SDA

Tabel III.10. Jumlah jabatan Struktural UPT di lingkungan Ditjen SDA

No Nama UPT Jml UPT

Es. II.b

Es. III.a

Es. III.b

Es. IV

1 Balai Besar Wilayah Sungai (Tipe A) 9 9 45 99 2 Balai Besar Wilayah Sungai (Tipe B) 3 3 12 27 3 Balai Wilayah Sungai (Tipe A) 11 11 44 4 Balai Wilayah Sungai (Tipe B) 8 8 24 5 Balai Bendungan 1 1 4 JUMLAH 32 12 20 57 198

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan

dalam pengelolaan sumber daya air dalam bidang pengaturan, pembinaan,

pembangunan/ pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.36 Pemerintah

36 Lampiran PP No. 38 Tahun 2007, butir C dan PP No. 7 Tahun 2008

91

Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk unit kerja

(Dinas Provinsi/Kab/Kota) yang bertugas melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal

ini Pemerintah provinsi membentuk dinas37 yang menangani pengelolaan sumber

daya air. Nomenklatur dinas sangat beragam, mengingat penamaan dinas

disesuaikan dengan keterbatasan pembentukan dinas, sehingga beberapa dinas

melaksanakan beberapa tugas sektoral seperti penggabungan bidang sumber daya

air, bidang bina marga, bidang keciptakaryaan, bidang tata ruang, dan sebagainya.

Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah, dibentuk Dinas Sumber Daya Air

Provinsi Jawa Tengah yang merupakan suatu dinas yang bertugas melaksanakan

pengelolaan sumber daya air di provinsi Jawa Tengah, sementara di provinsi DI

Yogyakarta (DIY) dibentuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

(Kimpraswil) Provinsi DIY, dan yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan

sumber daya air adalah Bidang Pengairan. Selain menangani bidang sumber daya

air, Dinas Kimpraswil Provinsi DIY juga melaksanakan tugas bidang bina marga

dan bidang cipta karya. Jadi, pembentukan dinas yang menangani pengelolaan

sumber daya air sangat bergantung kepada kebijakan masing-masing pemerintah

daerah. Bagi pemerintah daerah yang memiliki keleluasaan untuk membentuk

“banyak” dinas dapat menjadikan pengelolaan sumber daya air dalam satu dinas

tersendiri, sedangkan yang memiliki keterbatasan akan membentuk dinas yang

menangani beberapa tugas seperti urusan pengelolaan sumber daya air dan urusan

lainnya, tetapi hal itu juga tidak terlepas dari besarnya beban tugas yang harus

dilaksanakan oleh dinas tersebut.

Persyaratan akan jumlah dinas yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah

didasarkan pada variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan bobot masing-masing sebesar

40%, 35% dan 25%. Apabila jumlah nilai yang diperoleh di bawah 40, maka

jumlah dinas yang dapat dibentuk adalah 12 dinas, sedangkan untuk nilai 40 s.d.

70 dapat dibentuk 15 dinas, dan untuk nilai di atas 70 dapat dibentuk 18 dinas.

Dari keseluruhan dinas yang dibentuk tersebut harus dapat melaksanakan

37 UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 41 tahun 2007

92

kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dalam pelaksanaan

terjadi penggabungan beberapa tugas dan fungsi dalam satu dinas.

Sebagai contoh akan disampaikan dinas yang mengelola bidang sumber daya air

di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.

Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah38 melaksanakan tugas yang menjadi

kewenangan sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang sumber daya air

yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

b. Melaksanakan kewenangan di bidang sumber daya air yang bersifat lintas

kabupaten/kota.

c. Melaksanakan kewenangan kabupaten/kota di bidang sumber daya air yang

dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada

Gubernur dan tugas pemeliharaan di bidang sumber daya air sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air sesuai

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air.

c. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan peningkatan, serta eksploitasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, perbaikan

dan peningkatan, eksploitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber

daya air.

e. Pelaksanaan pengaturan pemanfaatan, pengendalian, dan pengembangan

sumber daya air.

38 Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah (http://www.psda.jawatengah.go.id)

93

f. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama

pengelolaan sumber daya air.

g. Pelaksanaan pengelolaan perizinan di bidang sumber daya air.

h. Pelaksanaan perumusan penetapan standar pengelolaan sumber daya air

permukaan.

Gambar III.4. Struktur Organisasi Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta39 melaksanakan tugas sesuai

kewenangan sebagai berikut:

a. Menyusun program dan pengendalian bina marga, pengairan, dan ciptakarya

sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, dan

ciptakarya.

c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan provinsi dan nasional.

d. Menyusun tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah

Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta melaksanakan

pengendalian atas pelaksanaan tata ruang Propinsi dengan Kabupaten/Kota.

39 Website Pemda DIY, Dinas Kimpraswil Prov DIY (http://www.pemda-diy.go.id)

94

e. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kab./Kota,

tertentu serta strategis.

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan

pembangunan bangunan gedung negara.

g. Memfasilitasi bantuan teknis dibidang pengairan, bina marga, dan cipta

karya Pemerintah Kabupaten/Kota.

h. Memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang bina marga,

pengairan, cipta karya, dan jasa konstruksi.

Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun program dan pengendalian bina marga, pengairan, dan ciptakarya

sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.

b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, dan

ciptakarya.

c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan propinsi dan nasional.

d. Menyusun tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah

Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta melaksanakan

pengendalian atas pelaksanaan tata ruang Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

e. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas

Kabupaten/Kota.

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan

pembangunan bangunan gedung negara.

g. Memfasilitasi bantuan teknis di bidang pengairan, bina marga, dan cipta

karya Pemerintah Kabupaten/Kota.

h. Memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang bina marga,

pengairan, cipta karya, dan jasa konstruksi.

95

Gambar III.5. Struktur Organisasi Dinas Kimpraswil Provinsi DIY

III.4. HUBUNGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

UPT merupakan unit pelaksana pusat yang berada di daerah dan melaksanakan

tugas pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Keberadaan UPT

di daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap

pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangannya. Namun demikian, mengingat

UPT berada dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah terutama

Pemerintah Provinsi, perlu adanya koordinasi yang baik antara UPT dengan

pemerintah daerah. Hubungan kelembagaan antara UPT dan pemerintah daerah

diwujudkan melalui peningkatan peran Kepala Daerah sebagai koordinator

wilayah, sebagai pelaksana kegiatan pusat di daerah, baik yang dilakukan

langsung oleh pemerintah pusat, secara dekonsentrasi ataupun secara tugas

pembantuan.

96

Gambar III.6. Pola Pendelegasian Wewenang Pusat dan Daerah

Pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan

melalui dua cara yaitu dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi40 merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah

Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan atau kepada instansi

vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan41 adalah penugasan dari

Pemerintah Pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah Provinsi kepada

kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa

untuk melakukan tugas tertentu.

40 UU No. 32/2004 ps. 1 angka 8 41 UU No. 32/2004 ps. 1 angka 9

97

Gambar III.7. Hubungan Kewenangan UPT dan Pemerintah Daerah

Harmonisasi hubungan pusat dan daerah diperlukan karena terjadinya perubahan

pola pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah pusat, terutama

disebabkan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

pengelolaan keuangan Negara. Hal tersebut mempengaruhi penyelenggaraan

pembangunan fisik yang pada awalnya hanya dilaksanakan sendiri oleh Pusat

tetapi kemudian dilaksanakan secara tugas pembantuan maupun dilaksanakan

sendiri dan juga penambahan peran Kepala Dinas PU Provinsi dari koordinator

wilayah menjadi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tugas

Pembantuan. Rentang kendali pelaksanaan kegiatan yang awalnya terpusat dan

jauh diubah menjadi tidak terpusat dan dekat dengan pelaksanaan kegiatan.

98

Perubahan penyelenggaraan tersebut dapat dilihat pada gambar III.8 berikut.

Gambar III.8. Pergeseran Penyelenggaraan Pembangunan42

Dengan terbentuknya UPT di daerah diharapkan terjadi adanya:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem pengelolaan anggaran

2. Pelayanan kepada masyarakat berorientasi pada input-output-outcome

3. Meningkatnya kualitas infrastruktur PU

4. Meningkatnya profesionalitas SDM

5. Meningkatnya jenjang karir

6. Meningkatnya tingkat koordinasi

7. Meningkatnya manfaat bagi daerah.

42 Bahan Sosialisasi UPT, Ditjen SDA, 2006

Documents

BAB III KONDISI EKSISTING INSTITUSI … · KONDISI EKSISTING INSTITUSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR III.1. SEJARAH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Salah satu dari kementerian yang dibentuk