Upload
dinhnhu
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
III-1 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bapppeda
Bapppeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan
kesekretariatan badan; penyusunan rencana program, pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan; perencanaan penataan ruang dan prasarana kota;
perencanaan bidang ekonomi; perencanaan bidang sosial budaya;
pengelolaan data dan laporan; penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan; penyelenggaraan sosialisasi; pengelolaan UPTB; dan
pembinaan jabatan fungsional.
Sumber daya Bapppeda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM),
anggaran, sarana dan prasarana, dan kelembagaan menjadi faktor penentu
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika
perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat
dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat
tercapai sesuai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bapppeda selama kurun waktu
lima tahun ke belakang, tantangan, dan peluang yang ada, maka dapat
diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bapppeda yaitu:
1. Belum optimalnya pemerataan SDM secara kuantitas, kualitas, dan
kapasitasnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang
mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
3. Belum optimalnya koordinasi dan pengendalian internal antar bidang
4. Masih terdapat pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
5. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan dan
perencanaan antar daerah
6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan berbasis data
kinerja
7. Belum optimalnya pemanfaatan instrumen pengendalian
III-2 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
8. Belum optimalnya integrasi pengelolaan sumber data dan informasi
yang mendukung proses perencanaan
9. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun seluruh
produk Bapppeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai
dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah
didapatkan, dan duplikasi kajian atau dokumen perencanan dapat
diantisipasi
10. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun dokumen
hasil kajian dan pemanfaatannya dalam kebijakan pemerintah daerah
11. Belum optimalnya kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam
kelembagaan masyarakat, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat
12. Belum optimalnya warga untuk menyerap aspirasi, monitoring, dan
evaluasi pembangunan dan kebijakan publik berbasis masyarakat
13. Belum optimalnya implementasi pembangunan Kawasan STP
14. Terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang inkubator bisnis
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dan Pokok Pikiran DPRD
1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun
2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kota
Surakarta tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan
Sejahtera”
Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021
dirumuskan sebagai berikut:
a. Waras
Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam
lingkungan hidup yang sehat.
b. Wasis
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing,
mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan
melestarikan warisan budaya daerah.
c. Wareg
Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan
mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.
III-3 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
d. Mapan
Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan,
berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang
akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata
kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani.
e. Papan
Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan
perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan
fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan
kependudukan, lingkungan, dan budaya.
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka
pencapaian Misi Pemerintah Kota Surakarta, Bapppeda berkontribusi
untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD.
Oleh karena itu, Bapppeda mendukung pencapaian visi kota
Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera”
dengan menjadikan dirinya sebagai "institusi peneliti dan perencana
pengembangan pembangunan daerah yang inovatif dan akuntabel". Hal
ini disesuaikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk
menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan. Dengan kata lain, visi kelembagaan Bapppeda adalah "
menjadi institusi peneliti dan perencana pengembangan pembangunan
daerah yang inovatif dan akuntabel."
Visi kelembagaan Bapppeda akan diwujudkan melalui serangkaian
misi kelembagaan untuk mendukung perwujudan misi daerah "Wareg"
dan misi daerah "Mapan", yaitu:
1. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan perencanaan untuk
menghasilkan kebijakan teknis yang berkualitas di bidang
Pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pengembangan sarana
prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
2. Menguatkan kapasitas institusi dan masyarakat untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas Penerapan inovasi daerah;
Renstra Bapppeda Kota Surakarta terkait erat dengan Dokumen
RPJMD 2016-2021 yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Indikator
kinerja Bapppeda Kota Surakarta harus diarahkan untuk mencapai
target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapppeda yang telah
III-4 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki sebagai berikut:
a. indikator Persentase Penerapan inovasi yang mendukung Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan: Penelitian dan Pengembangan
b. indikator Persentase ketersediaan data Perencanaan sesuai Standar
Kebutuhan Layanan Data sesuai dengan Urusan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan
Bapppeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk
pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Surakarta antara lain:
1. Keberadaan Bapppeda sebagai lembaga strategis perencanaan yang
memiliki kewenangan koordinatif;
2. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca
Sarjana;
3. Adanya komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
4. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
5. Tersedianya data dan kajian yang variatif di masing-masing bidang
sebagai penunjang perencanaan bidang;
6. Keberadaan pimpinan yang humble dan budaya kerja yang dinamis;
7. Memiliki sistem informasi perencanaan yang mampu menyeleksi
program/kegiatan PD;
8. Pengakuan perhargaan terhadap dokumen perencanaan;
9. Sinergisitas antar bidang dalam penyusunan dokumen perencanaan;
10. Keberadaan kawasan Solo Technopark yang strategis.
Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan
Bapppeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk
pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Surakarta antara lain:
1. Belum optimalnya pemerataan SDM secara kuantitas, kualitas, dan
kapasitasnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang
mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
3. Belum optimalnya koordinasi dan pengendalian internal antar bidang;
4. Masih terdapat pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
III-5 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
5. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan dan
perencanaan antar daerah;
6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan berbasis data
kinerja;
7. Belum optimalnya pemanfaatan instrumen pengendalian;
8. Belum optimalnya integrasi pengelolaan sumber data dan informasi
yang mendukung proses perencanaan;
9. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun seluruh
produk Bapppeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai
dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah
didapatkan, dan duplikasi kajian atau dokumen perencanan dapat
diantisipasi;
10. Belum optimalnya sistem pengelolaan yang menghimpun dokumen
hasil kajian dan pemanfaatannya dalam kebijakan pemerintah daerah;
11. Belum optimalnya kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam
kelembagaan masyarakat, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Belum optimalnya warga untuk menyerap aspirasi, monitoring, dan
evaluasi pembangunan dan kebijakan publik berbasis masyarakat;
13. Belum optimalnya implementasi pembangunan Kawasan STP;
14. Terbatasnya sarana prasarana dalam menunjang inkubator bisnis.
2. Telaah Pokok Pikiran DPRD
Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan
daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan
DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan
aspirasi masyarakat melalui reses.
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan
DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan
kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan
pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas
dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.
Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan
sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan
pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Pokok Pikiran DPRD untuk RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-
2021 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi pelayanan
III-6 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Bapppeda adalah penyelenggaran urusan perangkat daerah dalam
bidang:
a. Perencanaan Daerah
1) Penyediaan dokumen-dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD,
RENSTRA PD, RKPD, dan Renja PD) yang konsisten, terukur,
demokratis/partisipatif, transparansi, akuntabel, komprehensif,
berbasis IT dan operasional dalam pelaksanaannya; dan
2) Penyediaan dokumen hasil evaluasi dan penilaian perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah
b. Penataan Ruang
1) Penyediaan Informasi Penataan Ruang di tingkat kota (RTRW)
adalah 100%
Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu target secara
makro Pokok Pikiran DPRD untuk RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-
2021 di mana Bapppeda sebagai Sekretariat Tim Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kota Surakarta berperan cukup besar dalam
mengoordinasikan perencanaan yang pro-nangkis lima tahun ke depan.
C. Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Bapppeda Provinsi
Jawa Tengah
1. Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/lembaga
yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan
perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam
pelaksanaan memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian PPN/Bappenas.
Pada saat penyusunan Renstra Bapppeda Kota Surakarta Tahun
2016-2021, Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019
belum dipublikasikan, sehingga telaah dilakukan terhadap Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi
Pembangunan yaitu:
III-7 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,
dan sejahtera.
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Sesuai dengan visi pembangunan nasional, maka pembangunan
nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama
yaitu:
a. Sasaran Makro (Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Ekonomi
Makro);
b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kependudukan
dan Keluarga Berencana; Pendidikan; Kesehatan; Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak; Pembangunan
Masyarakat;
c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan;
Kedaulatan Energi; Maritim dan Kelautan; Pariwisata dan Industri
Manufaktur; Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas);
d. Sasaran Dimensi Pemerataan (Menurunkan kesenjangan antar
kelompok ekonomi; Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan
akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu);
e. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah (Pemerataan
Pembangunan Antarwilayah);
f. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Politik dan
Demokrasi; Penegakan Hukum; Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi;
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah; Pertahanan dan
Keamanan).
Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019, khususnya pada
kebijakan arah pengembangan wilayah Pulau Jawa dan Bali, Kota
III-8 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Surakarta menjadi salah satu prioritas pengembangan Pusat Kegiatan
Nasional periode 2015-2019. Salah satu bentuk kegiatan strategis
nasional yang diprioritaskan di Surakarta untuk dalam rangka
mendukung percepatan pembangunan infrastuktur adalah
pembangunan jalur ganda KA antara Solo-Semarang; pembangunan
jalur ganda KA antara Solo-Paron; pengembangan Sistem Transit dan
Semi BRT Kota Surakarta; dan pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo.
Untuk itu Bapppeda Kota Surakarta harus mempersiapkan
perencanaan tata ruang yang mendukung kegiatan strategis nasional
tersebut.
Dalam Matriks Bidang Pembangunan wilayah dan Tata Ruang
RPJMN Tahun 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas juga ikut
bertanggungjawab atas pelaksanaan 2 bidang, yaitu:
a. Bidang Tata Ruang; dengan program Perencanaan Pembangunan
Nasional dan sasaran: meningkatnya ketersediaan regulasi tata
ruang yang efektif dan harmonis; meningkatnya kualitas
pelaksanaan penataan ruang nasional; dan meningkatnya kualitas
evaluasi penyelenggaraan penataan ruang.
b. Bidang Perkotaan; dengan program lainnya dan sasaran:
terselenggaranya perintisan inkubasi kota baru
Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas berperan
cukup besar dalam menghasilkan dokumen perencanaan tata ruang
dan perkotaan yang selaras dengan perencanaan program selama lima
tahun ke depan.
Sesuai Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian PPN/Bappenas yang tercantum di dalam RPJMN Tahun
2015-2019, terdapat empat program yang masing-masing memiliki
sasaran dengan indikator dan target lima tahun ke depan disertai
alokasi anggarannya. Berikut keempat program dan sasarannya:
a. Program perencanaan pembangunan nasional
Sasaran:
1) Terdapatnya pedoman untuk melaksanakan pembangunan
nasional jangka menengah dan jangka pendek
2) Terjaganya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan nasional
b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
Sasaran:
III-9 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
1) Tersedianya dukungan terhadap proses penyusunan rencana
pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan akuntabel
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas
c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran:
1) Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas kerja Kementerian
PPN/Bappenas
d. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas
Sasaran:
1) Terjaganya akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas melalui
pengawasan internal
Renstra Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2016-2021 memiliki
kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator
dalam Matriks RPJMN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.
Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Bapppeda Kota
Surakarta Tahun 2016-2021 yaitu: tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kota dan
terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang
konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah. Peningkatan
kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun
oleh Bapppeda Kota Surakarta secara langsung dan tidak langsung
akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan
nasional.
Fokus kinerja Renstra Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2016-
2021 tersebut di atas diharapkan saling mendukung keseluruhan
tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-
2019.
2. Telaah Renstra Bapppeda Provinsi Jawa Tengah
Bapppeda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan statistik, serta mempunyai fungsi
perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik;
pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan
statistik; pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di
bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan
kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta
III-10 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan
pembangunan dan statistik; pelaksanaan kesekretariatan Bapppeda;
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu tahun 2013-
2018, Bapppeda Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Rencana
Strategis Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018
Di dalam Renstra Bapppeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018, tertuang visi Bapppeda Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun
mendatang, yaitu:
"Profesional, Partisipatif, dan Inovatif guna Mewujudkan
Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan."
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi
yang merupakan penjabaran operasionalnya, yaitu:
a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.
c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik
daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.
d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,
horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku
kepentingan.
e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.
Untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah di atas,
Bapppeda Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan sasaran yang
dapat dijabarkan dijabarkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM
Tujuan : Menciptakan SDM yang semakin berkualitas
Sasaran : Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.
b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur,
terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik
III-11 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Sasaran :
1) Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan
pekerjaan;
2) Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.
c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik
daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi
perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
Sasaran:
1) Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah;
2) Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan
yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan
perencanaan dan pengendalian pembangunan.
d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,
horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku
kepentingan
Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan
pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah
Sasaran :
1) Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan
perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
2) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses
perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.
Tujuan :Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan
evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan
daerah.
Sasaran:
1) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan
2) Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan.
III-12 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bapppeda Kabupaten/kota
terhadap Sasaran Renstra Bapppeda Provinsi dan Renstra Kementerian
PPN/Bappenas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bapppeda kota Surakarta dan Sasaran
Renstra Bapppeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappenas
No Indikator
Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra PD
Kabupaten/
Kota
INDIKATOR
SASARAN
PROVINSI
Sasaran
pada
Renstra
PD
Provinsi
INDIKATOR
SASARAN
K/L
Sasaran
pada
Renstra
K/L
1. Persentase
rencana detail
kawasan
strategis kota
sesuai dangan
amanat dalam
regulasi (%)
100
2. Tersedianya
informasi
mengenai
rencana tata
ruang (RTR)
wilayah
kab/kota
beserta
rinciannya
melalui peta
digital (%)
100
3. Tersedianya
dokumen
perencanaan:
RDTR yang
telah ditetapkan
dengan PERDA/
PERKADA (%)
100
4. Tersedianya
dokumen
perencanaan
RTRW yang
ditetapkan
dengan PERDA
(%)
100
5. Ketaatan
terhadap RTRW
(%)
60
6. Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan
ekonomi sesuai
amanat
pemerintah (%)
20,45
7. Persentase
ketersediaan
0
III-13 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Indikator
Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra PD
Kabupaten/
Kota
INDIKATOR
SASARAN
PROVINSI
Sasaran
pada
Renstra
PD
Provinsi
INDIKATOR
SASARAN
K/L
Sasaran
pada
Renstra
K/L
dokumen
perencanaan
daerah rawan
bencana sesuai
amanat
pemerintah (%)
8. Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan
sosial budaya
sesuai amanat
pemerintah (%)
17,31
9. Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA
(%)
0
10. Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan
dengan PERDA/
PERKADA (%)
25
11. Tersedianya
dokumen
perencanaan
RKPD yang
telah ditetapkan
dengan
PERKADA
16,67
Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegia
tan dalam
dokumen
RKPD dengan
RPJMD
100 %
kesesuaian
muatan RKP
2015 dgn
RPJMN
100
Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron
dengan
perencanaan
pusat
100 %
Kesesuaian
muatan
Renja K/L
dgn RKP
100
III-14 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Indikator
Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra PD
Kabupaten/
Kota
INDIKATOR
SASARAN
PROVINSI
Sasaran
pada
Renstra
PD
Provinsi
INDIKATOR
SASARAN
K/L
Sasaran
pada
Renstra
K/L
%
Kesesuaian
RKA-K/L
dgn RKP
100
%
kesesuaian
muatan
RPJMN dgn
RPJPN
100
%
kesesuaian
Renstra K/L
dgn RPJMN
100
12. Persentase
kegiatan hasil
kesepakatan
pengembangan
wilayah
perbatasan
yang
terakomodir
dalam RKPD
21,88
13. Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan
prasarana
wilayah dan
SDA sesuai
amanat
pemerintah
7,69
14. Keberadaan
perda tentang
pengelolaan
keuangan
daerah
berdasarkan PP
58/2005
16,67 Indeks
pelaksanaan
RB
94
15. Opini
Akuntabilitas
Keuangan
WTP
16. Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
A
17. Persentase SDM
yang memiliki
kompetensi
perencana
100 Persentase
SDM yang
mengikuti
diklat
perencanaan
dan diklat
pendukung
35
III-15 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Indikator
Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra PD
Kabupaten/
Kota
INDIKATOR
SASARAN
PROVINSI
Sasaran
pada
Renstra
PD
Provinsi
INDIKATOR
SASARAN
K/L
Sasaran
pada
Renstra
K/L
18. Terlaksananya
penjaringan
aspirasi
masyarakat
melalui forum
konsultasi
publik yang
memenuhi
syarat inklusif
dalam proses
penyusunan
RTR dan
program
pemanfaatan
ruang yang
dilakukan
minimal 2 kali
selama 1 tahun
16,67 Persentase
keterlibatan
masyarakat
dalam proses
perencanaan
100
19. Persentase
serapan
aspirasi hasil
musrenbang
dalam RKPD
67,5
20. Persentase
ketersediaan
dokumen
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan sesuai
amanat
pemerintah
17,65 Persentase
hasil
monitoring
dan evaluasi
program yang
sesuai dengan
target dalam
dokumen
perencanaan
100 %
pelaksanaan
monitoring
dan evaluasi
terhadap
prioritas
nasional
sesuai
dengan
rencana
100
21. Buku kota
dalam angka
(%)
16,67 Persentase
ketepatan dan
keakuratan
penyediaan
data dan
informasi
dalam
perencanaan
pembangunan
100
22. Buku PDRB
kota (%)
16,67
23. Persentase
ketersediaan
dokumen
perencanaan
IPTEK sesuai
amanat
pemerintah (%)
17,65
24. Besaran peserta
diklat/calon
tenaga kerja
65
III-16 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Indikator
Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra PD
Kabupaten/
Kota
INDIKATOR
SASARAN
PROVINSI
Sasaran
pada
Renstra
PD
Provinsi
INDIKATOR
SASARAN
K/L
Sasaran
pada
Renstra
K/L
yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
kompetensi (%)
25. Persentase
jumlah peserta
diklat yang
menerima
pelatihan
berbasis
kompetensi
25
26. Persentase
keikutsertaan
siswa
15
27. Persentase
Penerima Jasa
Layanan
100
Persentase
penyelesaian
pekerjaan
sesuai target
rencana kerja
operasional
100
Persentase
pemenuhan
prasarana
sarana
perkantoran
100
tingkat
kepuasan
terhadap
sarana dan
prasarana
90
%
pemanfaatan
sarana dan
prasarana
yang
mendukung
kinerja
lembaga
90
Persentase
penggunaan
sistem
perencanaan
dan
pengendalian
dalam
pembangunan
daerah
100
Persentase
koordinasi
pengendalian
dan pelaporan
pelaksanaan
pembangunan
100
III-17 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
No Indikator
Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra PD
Kabupaten/
Kota
INDIKATOR
SASARAN
PROVINSI
Sasaran
pada
Renstra
PD
Provinsi
INDIKATOR
SASARAN
K/L
Sasaran
pada
Renstra
K/L
dengan
pemanfaatan
sistem
informasi
pengendalian
Renstra Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2016-2021 memiliki
kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian Renstra
Bapppeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Hal ini dapat
dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bapppeda Kota
Surakarta Tahun 2016-2021 yaitu tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kota; terwujudnya
perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan
sinergis antar sektor dan antar wilayah; meningkatnya proporsi SDM
yang memiliki kompetensi perencana; meningkatnya capaian kinerja
sasaran pembangunan; dan meningkatnya kualitas implementasi
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan.
Dengan kelima sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak
langsung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perencana dan
peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang disusun oleh Bapppeda Kota Surakarta akan berdampak pada
penyusunan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.
Capaian kinerja Renstra Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2016-
2021 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bapppeda Kota
Surakarta akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran
Renstra Bapppeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang
yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus
mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kota Surakarta telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031.
III-18 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Dalam implementasi RTRW tersebut saat ini belum tersedia peraturan
pelaksaaan/operasional berupa rencana rinci berupa Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) yang menjabarkan RTRW Kota
Surakarta. Dokumen RDTR dan PZ hinga saat ini masih dalam proses
legalisasi Perda. Untuk itu dalam lima tahun mendatang, tantangan dalam
perencanaan tata ruang adalah mewujudkan Perda RDTR dan PZ sebagai
acuan operasional pemanfaatan ruang kota, termasuk di dalamnya untuk
acuan perizinan pemanfaatan ruang.
Sejalan dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis,
perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan kejadian bencana alam,
terdapat perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah
ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kota
Surakarta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil
review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Surakarta adalah terwujudnya
Kota sebagai Kota Budaya yang produktif, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan dengan berbasis pada sektor industri kreatif, perdagangan dan
jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.
Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Surakarta meliputi:
1. Pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai pusat kegiatan
nasional (PKN), yang melayani kegiatan skala nasional;
2. Pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan
Subosukawonosraten dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota;
dan
3. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki
sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa,
pendidikan, pariwisata, serta olah raga
Dalam kaitannya dengan arahan sistem pusat pelayanan, RTRW Kota
Surakarta 2007-2026 sebelumnya sudah menetapkan bahwa Kota
Surakarta terdiri dari enam bagian wilayah kota yang selanjutnya disebut
sebagai Kawasan. Sesuai arahan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota, maka perlu disesuaikan sebagai berikut.
1. Kota Surakarta terdiri dari 1 (Satu) Pusat Kota yang membawahi
beberapa Sub Pusat Kota.
III-19 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
2. Mempertimbangkan bahwa Kota Surakarta sudah dibagi menjadi 6
(enam) Kawasan, maka keberadaan ke-6 Kawasan tersebut dipertegas
dengan penentuan pusat Kawasan nya sebagai Sub Pusat Pelayanan
Kota.
3. Setiap Sub Pusat Kota dengan wilayah pelayanannya dibagi kembali
menjadi beberapa Pusat Lingkungan, yang secara keseluruhan
berjumlah 21 Pusat Lingkungan
KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 disusun bersamaan dengan Renstra
Perangkat Daerah, sehingga hasil analisis KLHS RPJMD Tahun 2016-2021
digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam
Renstra Perangkat Daerah dan merumuskan mitigasi atau alternatif
program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Isu pembangunan kewilayahan di Kota Surakarta dalam KLHS RPJMD
Kota Surakarta Tahun 2016-2021 secara umum dapat diuraikan dan
diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kawasan pusat kota (inner part of the city) yang berada pada bagian
tengah dan selatan (terutama Kec. Serengan, Pasar Kliwon dan
Laweyan) merupakan konsentrasi aktivitas kota dengan intensitas
tinggi dengan kecenderungan menjadi kawasan sangat padat, tidak
terkendali dan menjadi kawasan kumuh perkotaan. Untuk penataan
kawasan ini ke depan perlu diarahkan pada upaya-upaya revitalisasi
dan preservasi mengingat potensi sosial budaya yang dimiliki kawasan
ini, serta mengurangi intensitas kegiatannya, terutama kegiatan
ekonomi kota ke arah pinggiran kota di bagian utara.
2. Kawasan bagian utara (Kec. Banjarsari dan Jebres) saat ini relatif
tertinggal perkembangannya dibandingkan wilayah bagian selatan.
Kawasan ini dicirikan sebagai wilayah pinggiran (peri-urban) yang
semakin tumbuh intensitas aktivitasnya sebagai kawasan perkotaan.
Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan kawasan Ring Road
utara yang melalui wilayah ini sebagai kawasan strategis untuk
pertumbuhan ekonomi kota. Dengan demikian tantangan
pembangunan lima tahun ke depan adalah mewujudkan pembangunan
kawasan strategis ini. Perkembangan kawasan ini diperkirakan
semakin pesat dengan pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo-
Mantingan dimana pintu akses jalan tol ini berada di sebelah barat
kawasan Banyuanyar Kec. Banjarsari. Perkembangan ini akan
III-20 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
mempercepat perkembangan kawasan terbangun dan aktivitas ekonomi
akibat meningkatkan pergerakan di wilayah ini.
3. Secara makro, perkembangan fisik Kota Surakarta tidak dapat
dipisahkan dari kawasan regional (metropolitan) Solo Raya atau
Subosukawonosraten terutama wilayah pinggiran (hinterland) yang
menyatu dan berinteraksi secara spasial dengan Kota Surakarta. Untuk
itu tantangan pembangunan kewilayahan adalah bagaimana
membangun sinergi dan keterpaduan pembangunan untuk
mendapatkan manfaat bersama. Untuk itu kerjasama pembangunan
dan pengelolaan wilayah antar kabupaten/kota merupakan prasyarat
yang harus dilakukan. Beberapa kerjasama sektoral yang potensial
dilakukan diantaranya dalam rangka penyediaan sarana hunian,
transportasi kota, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan
sampah, serta pengendalian banjir.
Bapppeda Kota Surakarta berperan besar dalam koordinasi penataan
ruang dimana dalam penyusunan rencana pembangunan, setiap program
yang ada harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang yang menjadi
wadah pengimplementasiannya.
Pada Renstra Bapppeda terdapat beberapa program yang berpengaruh
terhadap lingkungan yaitu Program Perencanaan Tata Ruang; Program
perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; Program
Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar; Program
Kerjasama Pembangunan; Program perencanaan pembangunan ekonomi;
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); dan Program
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis
Analisis Masalah dan Isu Strategis terkait Tupoksi Bapppeda dapat
dilihat pada Tabel di bawah ini:
Tabel 3.2
Analisis Masalah dan Isu Strategis terkait Tupoksi Bapppeda
BIDANG KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS
INFRASTRUKTUR
DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH
menyusun kebijakan
teknis di bidang
penataan ruang dan
prasarana kota
Masih rendahnya
keselarasan
antara dokumen
perencanaan
dengan
implementasi
Optimalisasi
kontrol kualitas
proses dan produk
kajian, serta
advokasi
kebijakan
EKONOMI menyusun kebijakan
teknis di bidang
ekonomi
III-21 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BIDANG KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS
SOSIAL BUDAYA menyusun kebijakan
teknis di bidang
sosial budaya
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
menyelenggarakan
kerja sama di bidang
perencanaan
pembangunan
daerah
Belum optimalnya
implementasi
perencanaan antar
daerah
Optimalisasi
sinergitas
manajemen
perencanaan
(Planning,
Organizing,
Actuating,
Controlling,
Evaluating)
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
menyelenggarakan
pengawasan dan
pengendalian teknis
urusan perencanaan
pembangunan
daerah
Belum optimalnya
pemanfaatan
instrumen
pengendalian
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
menyusun dokumen
perencanaan jangka
panjang, jangka
menengah dan
tahunan kota
1. Masih
rendahnya
pemahaman PD
dalam
menyusun
progam dan
kegiatan
berbasis
indikator kinerja
2. Belum
optimalnya
penyusunan
dokumen
perencanaan
berbasis data
kinerja
Optimalisasi
pengembangan
sistem manajemen
data dan
informasi terpadu
berbasis capian
Indikator Kinerja
Utama Daerah
menyusun kebijakan
teknis di bidang data
dan pelaporan
Belum optimalnya
integrasi
pengelolaan
sumber data dan
informasi yang
mendukung
proses
perencanaan
menyelenggarakan
pengawasan dan
pengendalian teknis
urusan perencanaan
pembangunandaerah
Belum optimalnya
pemanfaatan
instrumen
pengendalian
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
menyelenggarakan
koordinasi di bidang
perencanaan
pembangunan
daerah
Belum optimalnya
sistem
pengelolaan yang
menghimpun
seluruh produk
Bapppeda secara
terintegrasi
Penguatan
kualitas
partisipasi
masyarakat dalam
proses
pembangunan
daerah
III-22 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
BIDANG KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS
sehingga informasi
mengenai
dokumen hasil
kajian maupun
dokumen
perencanaan
mudah
didapatkan, dan
duplikasi kajian
atau dokumen
perencanan dapat
diantisipasi
menyelenggarakan
pengawasan dan
pengendalian teknis
urusan perencanaan
pembangunan
daerah
Belum optimalnya
warga untuk
menyerap aspirasi,
monitoring, dan
evaluasi
pembangunan dan
kebijakan publik
berbasis
masyarakat
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
menyusun kebijakan
teknis di bidang
penelitian dan
pengembangan
Belum optimalnya
sistem
pengelolaan yang
menghimpun
dokumen hasil
kajian dan
pemanfaatannya
dalam kebijakan
pemerintah
daerah
UPT. SOLO
TECHNOPARK
membangun
kawasan, pusat
peragaan, serta
sarana dan
prasarana ilmu
Belum optimalnya
implementasi
pembangunan
Kawasan STP
Optimalisasi
fungsi dan
cakupan
pelayanan Solo
Technopark untuk
mendukung
masyarakat kota
Surakarta yang
kompeten,
berdaya saing,
dan produktif
UPT. SOLO
TECHNOPARK
bantuan penelitian
dan pengembangan
usaha serta akses
penggunaan
teknologi
Terbatasnya
sarana prasarana
dalam menunjang
inkubator bisnis
Analisis Lingkungan Strategis
Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan,
kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki organisasi melalui
analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats). Analisis
III-23 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan
mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan
dan tujuan organisasi, dalam analisa SWOT informasi dikumpulkan dan
dianalisis. Hasil analisis dapat menyebabkan dilakukannya suatu
perubahan pada misi, tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan yang
sedang berjalan.
Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya
dan dana yang dimiliki serta mengetahui segala unsur kekuatan maupun
kelemahan yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor-faktor
internal tersebut merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang
direncanakan. Di lain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal
yang akan dihadapi yaitu peluang-peluang/kesempatan yang ada yang
diperkirakan timbul dan ancaman/hambatan yang diperkirakan akan
muncul dan mempengaruhi usaha yang dilakukan.
Adapun analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats
Bapppeda Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.3 Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats
Bapppeda Kota Surakarta
STRENGTH (KEKUATAN) WEAKNESS (KELEMAHAN)
1. Komitmen
2. Kualitas SDM
3. Peralatan Kerja yang Memadai
4. Memiliki Jumlah Kajian yang variatif
5. Tersedianya data di masing - masing
bidang sebagai penunjang
perencanaan bidang
6. Pemimpin yang humble
7. Budaya Kerja yang dinamis
8. Memiliki sistem perencanaan yang
mampu menyeleksi program/
kegiatan PD
9. Pengakuan Perhargaan terhadap
dokumen perencanaan
10. Kawasan Solo Technopark
11. Sinergisitas antar bidang dalam
penyusunan dokumen perencanaan
1. Proporsi SDM yang memiliki
keahlian teknis fungsional sesuai
tugas dan fungsi Bapppeda (seperti:
perencana, analis kebijakan,
Managemen Sistem data dan
informasi masih rendah.
2. Ruang yang kurang representatif
3. Minimnya kajian yang dimanfaat
sebagai basis pengambilan
kebijakan dan perencanaan
4. Data belum terintegrasi dalam satu
sistem terpadu
OPPORTUNITY (KESEMPATAN) THREATS (TANTANGAN)
1. Posisi Bapppeda selaku TAPD
2. Bapppeda memiliki mandat fungsi
sebagai perencana tingkat kota
sehingga bewenang menyusun
perencanaan pembangunan kota
3. Stakeholder yang kompeten
4. Batuan Pendanaan dari Pemerintah
1. Perubahan regulasi pusat kepada
pemerintah daerah
2. MEA
3. Kapasitas PD dalam memahami
proses perencanaan
4. Agenda Post 2015
5. Bonus Demografi
III-24 | R e n s t r a B a p p p e d a K o t a S u r a k a r t a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Pusat
5. Koordinator pengembangan Smart
City, terutama pada bagian kajian
dan perencanaan dokumen
pengembangan.
6. Koordinator ICCN
7. Jaringan kerjasama antar daerah
8. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
6. Migrasi Penduduk dari kab/kota
sekitar
7. Respon PD dalam mendukung
ketersediaan data perencanaan
masih rendah
Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan
analisis terkait dengan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan
Threats), serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan jangka menengah Kota Surakarta, maka dapat ditetapkan
isu strategis Bapppeda Kota Surakarta sebagai berikut:
Tabel 3.4
Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Surakarta
No. Aspek Isu Strategis
1. Koordinasi dan Kualitas
Perencanaan
a. Optimalisasi pengembangan sistem
manajemen data dan informasi terpadu
berbasis capian Indikator Kinerja Utama
Daerah
2. Sumber daya manusia b. Masih kurangnya SDM yang memiliki
skill dan kompetensi sesuai dengan
tugas dan kewajiban utamanya
c. Kebijakan pemerintah daerah masih
belum mendukung terbentuknya
jabatan fungsional Perencana dan
Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta
d. Pemenuhan proporsi kebutuhan sumber
daya yang memiliki keahlian fungsional
dan keahlian tenis sesuai tugas dan
fungsi perencanaan, analisis kebijakan,
peneliti dan manajemen pengolahan
data.
3. Sistem perencanaan
dan pengelolaan data
e. Optimalisasi pengembangan sistem
manajemen data dan informasi terpadu
berbasis capian Indikator Kinerja Utama
Daerah
4. Pengembangan Solo
Technopark
f. Optimalisasi fungsi dan cakupan
pelayanan Solo Technopark untuk
mendukung masyarakat kota Surakarta
yang kompeten, berdaya saing