BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Deskripsi ...eprints.ung.ac.id/3609/9/2013-1-63411-932310014-bab3-26072013110445.pdf3.1 Deskripsi Objek Penelitian Letak Lokasi Penelitian

16

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Letak Lokasi Penelitian dilaksanakan di BNNP Gorontalo yang terletak di

Jln.23 Januari No.186 Kec, Kota Selatan Kota Gorontalo. Pada tahun 2009

dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) dan

Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang

tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undang-undang nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika Provinsi Gorontalo

(BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP

Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP

Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung ke pusat dalam hal

ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yang mempunyai

tugas pokok yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Memberdayakan masyarakat dalam

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika. Letak BNNP Gorontalo sangat kondusif dan strategis terletak di

pinggir jalan raya menuju pusat kota dengan mudah dijangkau melalui kendaraan,

baik roda empat maupun roda dua.

17

3.1.1 Sejarah BNNP

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara

(transnational crimer), kejahatan terorganisir (organized crimer), dan kejahatan

serius (serious crimer) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan

kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan

keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation) di

masa depan.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan

Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008

angka prevalensi (penyalaguna narkoba) nasional adalah 1,99% dari penduduk

(3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8%

(5,1 juta orang).

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi

Negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan

harga yang tinggi (“great market, great price”) sehingga Indonesiasemakin rawan

menjadi surge bagi para sindikat narkoba.

Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam

peredaran gelap narkoba menduduki rangking pertama, sebesar US% 399 Milyar,

80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar.

Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian akonomi yang

ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba lebih dari Rp 41, 2 triliun yang

terdiri dari komponen biaya private dan biaya social. Secara global

18

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen

masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Negara

Bebas Narkoba”. Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas maka

pemerintah provinsi gorontalo membentuk salah satu badan yang menangani

tentang narkotika yaitu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo yang di singkat BNP

dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 01 tahun 2009 tanggal 18

mei 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksanaan

harian Badan Narkotika Provinsi Gorontalo dan sebelum terbentuknya peraturan

daerah Provinsi Gorontalo tentang Badan Narkotika Provinsi tersebut pada

tanggal 28 juli 2003 Gubernur Gorontalo sudah mengeluarkan keputusan tentang

pembentukan Badan Narkotika Provinsi Gorontalo tahun 2003 tapi kedudukanya

masih melekat pada badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Indonesia (DPRI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan

undang-undang tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undang-

undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika

Provinsi Gorontalo (BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi

Gorontalo (BNNP Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi

Gorontalo (BNNP Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung

ke pusat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

19

3.1.2 Organisasi Instansi Pemerintah BNNP Gorontalo

Pada kesempatan ini penulis di beri penjelasan oleh pak karim bahwa

Badan Narkotika Provinsi Gorontalo sebagai Instansi/ Lembaga Pemerintahan

yang bergerak di Pemberantasan Narkoba.

BNNP Gorontalo memiliki Visi dan Misi, sehingga arah dan tujuan

penyelanggaraan program dan kegiatannya jelas. Visi merupakan cara pandang ke

depan, kemana BNNP Gorontalo akan di arahkan untuk mencapai tujuan yang

telah diinginkan. Untuk itu mencapai tujuan dari pada organisasi ini maka, salah

satu visi dan misi BNNP Gorontalo adalah sbb :

Visi:”Terwujudnya masyarakat indonesia bebas narkoba dan peredaran gelap

narkoba tahun 2015”

Misi:”Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba secara komprensif dan sinergis”.

Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Narkotika

Nasional Provinsi Gorontalo dipimpin oleh badan yang membawahi sebagai

berikut:

1) Bagian tatausaha membawahi :

a. Kasubag Perencanaan

b. Kasubag logistik

c. Kasubag administrasi

2) Bidang Pencegahan membawahi :

a. Kepala seksi diseminasi informasi

b. Kepala seksi advokasi

20

3) Bidang Pemberdayaan masyarakat membawahi :

a. Kepala seksi peran serta

b. Kepala seksi pemberdayaan

4) Bidang pemberantasan membawahi :

a. Kepala seksi intelijen

b. Kepala seksi penyidikan

c. Kepala seksi pengawasan tahanan

21

3.1.3 Struktur Organisasi

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

KABAG TU ALFRED A.M. SALEH, SKM,M.PH

KSBG PERENCANAAN ABDUL MADJID TANTA,

A.Md

KSBG LOGISTIK IRFAN MOBIE

KSBG ADMINISTRASI

MINARNI DAUD,S.Sos

KABID PENCEGAHAN

Drs. HASAN SIBUEA KEPALA BID.PEMB. MASYARAKAT

Plt. ABDUL KARIM ENGAHU, SH

KEPALA BID. PEMBERANTASAN

AKBP MAHSAR TORADA, SE,SH,MH

KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI

Plt. BUDI KURNIAWAN KIYAI, SH

KEPALA SEKSI PERAN SERTA MASY. Dra. MARIA JEANE TANSIL, A.PT

KEPALA SEKSI INTELIJEN

AKP DAMRI DAHLAN

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN, PENINDAKAN DAN PENGEJARAN

SUYONO PULUHULAWA, SE

KEPALA SEKSI PENGAWASAN TAHANAN BARANG BUKTI DAN ASET

MOHAMMAD OINTU

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

OLIS ERAKU, SE

KEPALA SEKSI ADVOKASI YUNINGSIH DANGKUA,SH

KEPALA BNNP

Drs. H. HAMDAN DUMBI

22

3.1.4 Informasi Struktur Jabatan Pegawai

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

Jabatan ini memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN

dalam wilayah Provinsi, mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan

kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat

dalam wilayah Provinsi

a. Uraian Tugas

1) Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional

Provinsi.

2) Menyusun konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.

3) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan

penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.

4) Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam

wilayah Provinsi

5) Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan

masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi

6) Melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

b. Tanggung Jawab

1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Badan Narkotika

Nasional provinsi sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika

Nasional.

23

2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan BNNP

sesuai dengan Rencana Stratejik BNN

3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Jabatan ini memimpin pelaksanaan penyusunan rencana program dan

anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.

a. Uraian Tugas

1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika

Nasional Provinsi di Bagian Tata Usaha

2) Menyiapan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana program dan

anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi

3) Menyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan

hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

4) Menyiapan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan

rumah tangga BNNP

5) Menyiapan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi,

dan hubungan masyarakat.

b. Tanggung Jawab

1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Bagian Tata Usaha

sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika Nasional Provinsi.

2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan Bagian

tata usaha sesuai dengan Rencana Stratejik BNNP

24


3. Kepala Sub Bagian Administrasi

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan kepegawaian,

keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat

a. Uraian Tugas

1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di

subbagian administrasi.

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan urusan kepegawaian, keuangan,

kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat

3) Mengumpulkan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan,

dokumen dan hubungan masyarakat

b. Tanggung Jawab

Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya

pengumpulan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan

hubungan masyarakat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

BNNK/Kota.

4. Kepala Sub Bagian Logistik

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan tata persuratan,

pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP

a. Uraian Tugas

25


subbagian Logistik.

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan urusan tata persuratan,

pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP

3) mengumpulkan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan

urusan rumah tangga BNNP

b. Tanggung Jawab


pengumpulan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan

rumah tangga BNNP.

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan

anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan

laporan

a. Uraian Tugas


subbagian perencanaan.

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan penyusunan rencana program dan

anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan

penyusunan laporan

3) Mengumpulkan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan

hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan

26

b. Tanggung Jawab


pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum

dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNK/Kota.

6. Kepala Bidang Pemberantasan

Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang

pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

a. Uraian Tugas


Nasional Provinsi di Bidang Pemberantasan

2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberantasan dalam

wilayah Provinsi.

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi

dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen

berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4) Menyiapan bahan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran

dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah

Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

27

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan

aset dalam wilayah Provinsi.

b. Tanggung Jawab

1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang

Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang

Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN

Bidang Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang

Pemberantasan BNN


7. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, Dan Aset

Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan

pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi

a. Uraian Tugas

1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang

Pemberantasan di Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan Pengawasan

Tahanan, Barang Bukti dan Aset

3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan

Tahanan, Barang Bukti dan Aset

28

b. Tanggung Jawab

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan

pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset.

8. Kepala Seksi Intelijen


kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan

bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota

a. Uraian Tugas


Pemberantasan di Seksi intelijen

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan intelijen berbasis teknologi dalam

wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen

berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan intelijen berbasis teknologi

dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen

berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

b. Tanggung Jawab


pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan

penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

29

9. Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, Dan Pengejaran


penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan

kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis

kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

a. Uraian Tugas


Pemberantasan di Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan penyidikan,

penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan

terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan

teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota.

3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan,

penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan

terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan

30

teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota

b. Tanggung Jawab


pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan

jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan

adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan

bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota.

10. Kepala Bidang Pencegahan


pencegahan dalam wilayah Provinsi

a. Uraian Tugas


Nasional Provinsi di Bidang Pencegahan

2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah

Provinsi.

3) Menyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan

dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi

informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

31

4) Menyiapan bahan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam

wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

b. Tanggung Jawab


Pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang pencegahan

Badan Narkotika Nasional.


Bidang pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang

Pencegahan BNN


11. Kepala Seksi Advokasi

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan advokasi P4GN di bidang

pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi

kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

a. Uraian Tugas

1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang

Pencegahan di Seksi Advokasi.

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan Advokasi P4GN di bidang

pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis

advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

32

3) Mengumpulkan bahan Advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam



b. Tanggung Jawab


advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan

bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota.

12. Kepala Seksi Diseminasi Informasi

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan desiminasi informasi P4GN di

bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis

desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

a. Uraian Tugas


Pencegahan di Seksi Diseminasi informasi.

2) Mengumpulkan bahan konsep penyiapan diseminasi informasi P4GN di

bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan

teknis diseminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota

3) Mengumpulkan bahan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang

pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis

diseminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

33

b. Tanggung Jawab


diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi,

dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota

13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat


pemberdayaaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

a. Uraian Tugas


Nasional Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat

dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

3) Menyiapan bahan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan

masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan

bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota.

4) Menyiapan bahan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan

masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis

advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

34

b. Tanggung Jawab


Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional.


Bidang Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana

Stratejik Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN


14. Kepala Seksi Pemberdayaan Alternatif

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN

di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan

bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

a. Uraian Tugas


Pemberdayaan masyarakat di Seksi pemberdayaan Alternatif.

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pemberdayaan alternatif P4GN di

bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan


Kabupaten/Kota.

3) Mengumpulkan bahan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di

bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan

35


Kabupaten/Kota

b. Tanggung Jawab


pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam


Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

15. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat

Melakukan pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN

di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan

penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota

a. Uraian Tugas


Pemberdayaan masyarakat di SeksiPeran Serta Masyarakat.

2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan peran serta masyarakat P4GN di

bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi

dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

3) Mengumpulkan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang

pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan

36

penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan


b. Uraian Tugas

Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan peran

serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi

dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta

masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

3.1.4 Tugas Dan Fungsi Pokok

Adapun Tugas pokok dari masing-masing bidang dalam BNNP Gorontalo

adalah sebagai berikut :

1. Bidang pencegahan

a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dam mahasiswa

memiki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba.

b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil

menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Perberdayaan Masyarakat

a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas

dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu,

ekstasi, dan heroin.

b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin.

37

c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah

yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.

d. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyakat yang belum terkena

narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan pelaku peredaran gelap narkoba.

3. Bidang pemberantasan

a. Upaya pengawasan yang ketat terhadap inpor, produksi, distribusi

penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor dan penegakan hukum

terhadap jaringan tersangkah yang melakukan penyimpangan.

b. Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratorium

rumahan dan jaringan sindikat yang terlinbat.

c. Upaya pangungkapan tindak pidana pencucian uangyang berkaitan dengan

tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan

sindikat narkoba baik di dalam maupun di luar negeri secara sinergi.

e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat pemerintah

lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.

3.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian, data berbentuk deskripsi data yang diperoleh dari

hasil observasi tentang pengaruh disiplin kerja pegawai di kantor BNNP

Gorontalo. Data penelitian ini diolah berdasarkan hasil penelitian dengan

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan ini bertujuan

38

untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana disiplin dan kinerja

pegawai di kantor yang diteliti.

Temuan hasil penelitian di lapangan secara umum menunjukkan bahwa

disiplin pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional sudah dilaksanakan cukup

baik, meskipun belum semua pegawai menunjukkan sikap disiplin yang tinggi

dalam bekerja. Sesuai hasil pengamatan di lapangan bahwa terdapat indikasi

bahwa sebagian pegawai masih sering datang terlambat serta pulang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya yang seharusnya masuk pukul 08.00

justru masuk pukul 09.00 dan keluar sebelum pukul 16.00.

Dalam mengimplementasikan pekerjaanya pun sebagian pegawai terlihat

kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan sebagian

diantaranya bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaannya. Misalnya, ada

pekerjaan yang harus dikerjakan, justru belum diselesaikan saat itu juga dan masih

ditunda penyelesaiannya, akibat pekerjaan jadi menumpuk dan bisa juga berakibat

para pegawai menjadi lalai dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini disebabkan

karena sebagian pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional kurang efisien

dalam memanfaatkan waktu dalam bekerja.

Pimpinan dalam hal ini, selalu berupaya dalam menyelesaikan masalah

tersebut yaitu diantaranya dengan selalu melakukan pembinaan tentang

kedisiplinan setiap apel pagi, melakukan pengecekan daftar kehadiran setiap hari

dan mengadakan rapat-rapat staf untuk mengevaluasi kinerja staf di masing-

masing seksi.

39

3.3 Pembahasan

Disiplin pada dasarnya merupakan suatu keadaan tertib dan teratur yang

dimiliki oleh pegawai dalam bekerja di institusi, tanpa ada pelanggaran-

pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap dirinya, teman sejawatnya dan terhadap institusi secara keseluruhan.

Pada institusi pemerintahan, disiplin mutlak untuk ditegakkan, mengingat bahwa

disiplin merupakan sikap mental yang taat pada aturan yang berlaku.

Secara konsepsional disiplin bertujuan untuk mewujudkan adanya kondisi

yang tertib dan harmonis dalam kehidupan kelompok atau institusi tertentu. Oleh

sebab itu, timbullah keharusan-keharusan ataupun kewajiban dan hak yang wajib

ditaati serta dihormati oleh para anggota kelompok atau organisasi tersebut.

Dalam kontenks ini perlu adanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atau

mengikuti secara tegas disiplin yang ditetapkan pada institusi. Adanya kesadaran

pegawai untuk mengikuti aturan yang berlaku akan menjadi faktor yang sangat

menentukan peningkatan kinerja institusi pemerintahan seperti Kantor BNN.

Faktor kedisiplinan memegang peranan yang sangat penting dalam

melaksanakan kerja pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat

kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa atasan.

Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan

hal-hal lain yang tidak ada kaitanya dengan pekerjaan. Demikian juga pegawai

yang mempunyai kedisiplinan akan menaati peraturan yang ada dalam lingkungan

kerja tanpa ada paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan

kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena waktu kerja

40

dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksankan pekerjaan sesuai target yang

telah ditetapkan.

Disiplin kerja tanpa didasari dengan disiplin waktu tidak ada manfaatnya

sebaliknya disiplin waktu tanpa disertai disiplin kerja tidak ada hasilnya. Untuk

itu kedua jenis disiplin ini harus ditanamkan dalam diri seorang pegawai agar

produktivitas kerja pegawai dapat ditingkatkan dan tujuan dari organisai pun

dapat dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tingkat kedisiplinan pegawai di

Kantor Badan Narkotika Nasional masih belum optimal. Baik itu dalam hal

disiplin kerja maupun disiplin waktu. Terlihat bahwa masih banyak pegawai yang

tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik selain itu juga pegawai

sering datang terlambat yang seharusnya berada di kantor pukul 08.00justru

datang pukul 09.00 dan pulang sebelum waktu yang ditetapkan. Dalam

pelaksanaan tugasnya pun masih ada pegawai yang sering lalai dan kurang efisien

dalam memanfaatkan waktu untuk bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika

Nasional Provinsi Gorontalo yaitu diantaranya :

1. Faktor Keluarga

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keluarga menjadi salah satu

faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika

Nasional. Dalam konteks ini bagi sebagian pegawai, keluarga menjadi faktor

penghambat dalam usaha untuk menegakkan disiplin dalam bekerja. Dalam hal

41

ini karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak maka sebagian diantara

pegawai tersebut lebih terkonstrasi dengan masalah keluarga dan melupkan

tugas pokoknya sebagai pegawai.

Namun hal ini sangat berbeda deengan pegawai yang lain. Bagi pegawai yang

lain kekuarga justru menjadi sumber utama yang mengilhami penanaman

disiplin bagi dirinya dalam bekerja. Dalam hal ini pegawai tersebut umumnya

hidup dalam keluarga yang harmonis serta mendukung sepenunya tugas

pegawai tersebut di lapangan. Hal ini kemudian menjadi sumber inspirasi bagi

pegawai tersebut untuk bekerja dengan baik serta menegakkan aturan atau

disiplin yang ada di kantor.

Sesuai hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional

bahwa sebagian pegawai sebenarnya ingin menegakkan disiplin di kantor,

tetapi karena kondisi keluarga yang kurang mendukung hal tersebut, maka

sebagian pegawai dengan terpaksa sering terlambat masuk kantor karena masih

mengurus anak dan suami.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pegawai sangat

menghendaki penegakkan disiplin di kantor. Tetapi karena faktor keluarga

yang kurang member dukungan yang efektif, sehingga sebagian diantaranya

tidak dapat mewujudkan hal tersebut dengan baik.

2. Keadaan Institusi

Keadaan institusi menjadi faktor lain yang mempengaruhi disiplin kerja di

Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini sebagian

pegawai memandang bahwa Kantor Badan Narkotika Nasional kurang

42

kondusif suasananya sehingga sebagian pegawai memilih untuk pasif untuk

bekerja serta cenderung melanggar aturan disiplin yang ditetapkan. Keadaan

institusi yang kurang kondusif ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih

dalam pekerjaan. Dalam hal ini sebagian pegawai memilih untuk tidak bekerja

atau datang terlambat karena melihat distribusi tugas yang tidak seimbang.

Mereka melihat bahwa bagian tetentu tidak bekerja dengan baik. Hanya bagian

tertentu di kantor yang menunjukkan kerajinan dalam melaksanakan pekerjaan

di kantor. Hal ini menyebabkan sebagian merasa enggan untuk menunjukkan

sikap disiplin dalam bekerja.

Sementara itu bagi pegawai yang lain keadaan institusi ini dipandang cukup

kondusif, sehingga mereka termotivasi untuk menegakkan aturan atau disiplin

yang ada di kantor.

3. Faktor Penempatan Pegawai yang tidak sesuai.

Disiplin dapat pula berarti kualitas kerja pegawai, bentuk disiplin tidak hanya

tergantung pada individu pegawai, namun juga pada rekrutmen pegawai harus

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, agar terhindar dari

ketidaksesuaikan jabatan dengan pendidikan yakni keterampilan dan keahlian

pegawai tersebut. Biasanya pegawai yang tidak disiplin berawal dari

Ketidakmampuan terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya penempatan pegawai

yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya di Kantor Badan

Narkotika Nasional, sehingga menyebabkan pegawai tersebut tidak dapat

menjalankan tugasnya dengan efektif.

43

3.3.1 Sanksi-Sanksi Dan Penghargaan Kepada Pegawai

a. Sanksi Kepada Pegawai Yang Tidak Disiplin

Pemberian sanksi kepada pegawai-pegawai yang melanggar peraturan

organisasi pada Kantor Badan Narkotika Nasional sesuai dengan peraturan

pemerintah nomor 30 tahun 1980, harus disesuaikan juga dengan pelanggaran

yang dilakukan. Sebelum pimpinan memberikan sanksi kepada pegawai yang

telah melanggar peraturan organisasi terlebih dahulu harus diselidiki apakah

pegawai tersebut benar-benar telah melakukan pelanggaran. Apabila telah benar-

benar terbukti pegawai tersebut melakukan pelanggaran, maka pimpinan dapat

memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

Jenis-jenis sanksi yang diberikan yaitu berupa:

1. Sanksi disiplin ringan yang berupa teguran lisan, teguran tulisan, pernyataan

tidak luas terhadap kinerja kerja pegawai tersebut.

2. Sanksi disiplin sedang misalnya penundaan program kenaikan jabatan bagi

pegawai yang bersangkutan.

3. Sanksi disiplin berat misalnya penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah

dari jabatan atau pekerjaan yang diberikan sebelumnya. Dan pembebasan dari

jabatan untuk dijadikan sebagai pegawai biasa bagi yang memegang jabatan.

Tindakan terhadap pelanggaran disiplin dapat pula membantu pegawai

supaya menjadi lebih produktif. Misalnya, jika seorang pegawai didisiplinkan

karena kegagalan dalam pekerjaannya, maka kualitas ditingkatkan setelah

tindakan disiplin. Hal ini akan berfaedah dalam pengembangan pegawai yang

bersangkutan, dan tindakan yang efektif dapat mendorong individu untuk

44

meningkatkan kinerja yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian pada

individu pegawai tersebut.

b. Penghargaan pada Pegawai yang disiplin

Pimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

produktivitas kerja pegawainya. Misalnya dengan menyeimbangkan antara

pemberian sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran

disiplin dan pemberian penghargaan bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja

yang baik di Kantor.

Pemberian penghargaan disini maksudnya adalah memberikan sesuatu

kepada para pegawai atas hasil yang telah dilakukan dengan baik. Pimpinan dalam

hal ini kurang memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki

prestasi kerja yang baik di Kantor. Sejauh ini penghargaan yang diberikan hanya

dalam bentuk pujian yang ditujukan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja

yang baik. Jenis pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi

hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan oleh pimpinan. Karena hal ini

dapat memotivasi pegawai lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja kerjanya.

c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai pada

Kantor Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya dalam meningkatkan disiplin

kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional yaitu diantaranya :

Melakukan pembinaan, Pimpinan dalam hal ini Badan Narkotika Nasional

selalu berupaya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawainya dengan selalu

melakukan pembinaan tentang betapa pentingnya disiplin kerja pegawai bagi

45

perkembangan institusi karena semakin tinggi disiplin kerja pegawai, semakin

tinggi pula prestasi kerja yang dicapainya. Selain itu pimpinan juga selalu

mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi kinerja pegawai di masing-masing

seksi.

Documents

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Deskripsi ...eprints.ung.ac.id/3609/9/2013-1-63411-932310014-bab3-26072013110445.pdf3.1 Deskripsi Objek Penelitian Letak Lokasi Penelitian