Bab iii hak asasi manusia

Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)

Standar Standar Kompetensi :Kompetensi :3. Menampilkan 3. Menampilkan peran serta peran serta dalam upaya dalam upaya pemajuan, pemajuan, penghormatan & penghormatan & perlindungan perlindungan Hak Asasi Hak Asasi Manusia.Manusia.

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :3.1. 3.1. Menganalisis upaya Menganalisis upaya

pemajuan, pemajuan, penghormatan, & penghormatan, &

penegakan penegakan HAMHAM 3.2. 3.2. Menampilkan peran serta Menampilkan peran serta

dlm dlm upaya pemajuan, upaya pemajuan,

penghorma-penghormatan, dan penegakan HAM tan, dan penegakan HAM

di di Indonesia.Indonesia.3.3. 3.3. Mendeskripsikan instrumen Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan hukum dan peradilan

interna- interna- s ional HAM.sional HAM.

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :3. Menganalisis upaya pemajuan, 3. Menganalisis upaya pemajuan,

penghormatan, & penegakan HAMpenghormatan, & penegakan HAM

Kompetensi Dasar :3.1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM .3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia.Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia. Mendeskripsikan macam-macam Hak Asasi Mendeskripsikan macam-macam Hak Asasi

Manusia.Manusia. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan

dan penegakan Hak Asasi Manusia. dan penegakan Hak Asasi Manusia. Menganalisis hambatan dan tantangan dalam Menganalisis hambatan dan tantangan dalam

upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia

Pengertian HAMPengertian HAM1.1. John LockeJohn Locke2.2. Koentjoro P.Koentjoro P.3.3. UU No.39/1999UU No.39/1999

Upaya-upaya yang Upaya-upaya yang telah dilakukan telah dilakukan

1.1. PribadiPribadi2.2. EkonomiEkonomi3.3. PolitikPolitik4.4. Perlakuan yg samaPerlakuan yg sama5.5. Sosial BudayaSosial Budaya6.6. Tata Cara Peradilan Tata Cara Peradilan

UPAYA PEMAJUAN, UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, PENGHORMATAN,

& PENEGAKAN & PENEGAKAN HAMHAM

Perkem HAM di IndonesiaPerkem HAM di Indonesia

Macam-macam Macam-macam HAMHAM

Peran Serta Peran Serta

Tantangan & Tantangan & Hambatan Hambatan

Hambatan Penegakan HAMHambatan Penegakan HAM

Tantangan Penegakan HAMTantangan Penegakan HAM

Rencan Aksi Nas HAMRencan Aksi Nas HAM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah

Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki).lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki).

1.1. Pengertian Dan Macam-macam HAMPengertian Dan Macam-macam HAM

Hak asasi manusia dalam pengert ian hukum, t idak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendir i, bahkan t idak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya.

a.a. Pengertian HAMPengertian HAM

Lanjutan ...........

1.1. John LockeJohn Locke , Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa , Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka :Dengan demikian, maka : Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan

masyarakat, sehingga lahir kewajiban.masyarakat, sehingga lahir kewajiban. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang Semakin berkembang meliputi berbagai bidang

kebutuhan, antara lain hak dibidang poli t ik, ekonomi, kebutuhan, antara lain hak dibidang poli t ik, ekonomi, dan sosial budaya.dan sosial budaya.

2.2. Koentjoro PoerbapranotoKoentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimil iki manusia yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimil iki manusia nenurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari nenurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.hakikatnya sehingga sifatnya suci.

3.3. UU No. 39 Tahun 1999UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di l indungi oleh negara, dihormati, di junjung tinggi dan di l indungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perl indungan harkat dan martabat manusia.serta perl indungan harkat dan martabat manusia.

Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusiamacam hak asasi manusia

a.a. Macam-macam HAMMacam-macam HAM

1.1. JohJohn Locken Locke2.2. AristotelesAristoteles3.3. MontesquieMontesquie

uu4.4. J.J. J.J.

RousseauRousseau

• Hak kemerdekaan beragama,Hak kemerdekaan beragama,• Hak kemerdekaan berkumpul,Hak kemerdekaan berkumpul,• Hak kemerdekaan atas diri sendiri,Hak kemerdekaan atas diri sendiri,• Hak menyatakan kebebasan warga Hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-negara dari pemenjaraan sewenang- wenang (bebas dari rasa takut), wenang (bebas dari rasa takut), dandan• Hak kemerdekaan pikiran dan persHak kemerdekaan pikiran dan pers

BrierlyBrierly

• Hak mempertahankan diri (Hak mempertahankan diri ( self self reservationreservation ),),• Hak kemerdekaan (Hak kemerdekaan ( independenceindependence ),),• Hak persamaan pendapat (Hak persamaan pendapat ( equalityequality ),),• Hak untuk dihargai (Hak untuk dihargai ( respectrespect ),dan),dan• Hak bergaul satu dengan lain Hak bergaul satu dengan lain (( intercourseintercourse ))


1.1.Hak-hak Asasi Pribadi (Hak-hak Asasi Pribadi (personal rightspersonal rights), ), 2.2.Hak-hak Asasi Ekonomi (Hak-hak Asasi Ekonomi (property rightsproperty rights),),3.3.Hak-hak Hak-hak Asasi Politik (Asasi Politik (politicalpolitical rightsrights),),4.4.Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang

sama dalam hukum dan pemerintahan (sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of rights of legal equalitylegal equality).).

5.5.Hak-hak Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and social and cultural rightscultural rights), ),

6.6.Hak-hak Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan Asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ((procedural rightsprocedural rights). ).

Perkembangan Pemaknaan Terhadap HAM :Perkembangan Pemaknaan Terhadap HAM :


Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain, tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS lain, tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS 1949, UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS

No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan No. XVII/MPR/1998. No. XVII/MPR/1998.

Bahwa setelah dikeluarkannya :Bahwa setelah dikeluarkannya : Tap MPR No. XVII/MPR/1998, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,

dan dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Salah satu tonggakSalah satu tonggak dalam upaya dalam upaya pemajuan, penghormatan dan pemajuan, penghormatan dan

penegakan HAM, adalah ketika penegakan HAM, adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa Bangsa organisasi Persatuan Bangsa Bangsa

(PBB) membentuk (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946Hak Asasi Manusia pada 1946 ..

Langkah untuk pemajuan, Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, penghormatan dan penegakan HAM, ketika Majelis Umum PBB ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Asasi Manusia ((Universal Declaration of Universal Declaration of Human RightsHuman Rights )) pada 10 Desember 1948. pada 10 Desember 1948.

c.c. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAMPenegakan HAM


No Tahun Nama Dokumen

Isi/Keterangan

1 2500 s.d.

1000 SM

----Hukum Hamurabi

Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir).

2 600 SM ---- Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya.

3 527 s.d. 322SM

Corpus Luris----

Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.

4 30 SM s.d.

632 M

Kitab Suci Inji lKitab Suci Al-Qur’an

Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia.Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya.

Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:

5 1215 Magna Charta (Masa Pem. Lockland di

Inggris)

•Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.

6 1629 Pettion of Rights (Masa Pemerintahan Charles I di

Inggris)

•Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.•Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang.•Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.

7 1679 Habeas Corpus Act (Masa

Pemerintahan Charles II di

Inggris)

•Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.•Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap.

8 1689 Bill of Rights (Masa

Pemerintahan Willwem III di

Inggris)

•Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen•Pengenaan pajak harus atas izin parlemen•Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.•Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja

9 1776 Declaration of Independence

(Amerika Serikat)

•Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness). Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson.


10 1789 Declaration des Droits de

L’homme et du Citoyen

(Perancis)

Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan:•Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama•Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.

11 1918 Rights of Determination

Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia (1945), dan sebagainya.Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

12 1941 Atlantic Charter

(dipelopori oleh Franklin D. Rooselvt)

Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:•Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Kebebasan untuk beragama dan beribadah, Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, Kebebasan seseorang dari rasa takut.

13 1948 Universal Declaration of Human Rights

Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.


1.1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diri Berikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diri manusia” dan “tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalam manusia” dan “tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalam pengertian Hak Asasi Manusia !pengertian Hak Asasi Manusia !

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengert ian HAM, Ma-cam-macam HAM, Upaya pemajuan, Penghormatan dan Penega-kan HAM, di lanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb :

2.2. Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hak Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hak asasi manusia, terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beri asasi manusia, terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Hak Asasi Pribadi Hak Asasi Politik

……………………………………………. …………………………………………

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1

3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkan Berikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkan Univer-Univer-sal Declaration of Human Rightsal Declaration of Human Right pada tanggal 10 Des 1948 ! ................ pada tanggal 10 Des 1948 ! ................

a. Melekat pada setiap diri manusia : ...........................................b. Tidak dapat dilaksanakan secara mutlak : ....................................

2.2. Peran Serta Dalam Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Peng-Upaya Pemajuan, Peng-hormatan, dan Penegakan HAM di Indonesiahormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia

Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik

oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).(LSM).

Peran Serta Pemerintah :1) Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

2) Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998.

3) Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian khusus, yaitu dengan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdir i atas pasal 28 A hingga 28 J.


4)4) Berdir inya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Berdir inya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000Undang-Undang No. 26 tahun 2000 ..

5)5) Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.

Peran Serta LSM :Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban kejahatan HAM, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan pentingnya perhatian thd persoalan HAM.

3.3. Hambatan dan Tantangan Dalam Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di IndonesiaHAM di Indonesia

a. Perkembangan HAM di Indonesia :

Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM masih terabaikan.

Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965, masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-lan HAM tidak memperoleh perhatian.

Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-rang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk peraturan perundangan tentang hak asasi manusia :

1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-si menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-hukuman lain yang kejam, t idak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-nal Anti Kekerasan terhadap perempuan.

4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.


5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan penggunaan ist i lah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perl indungan terhadap Hak Asasi Manusia.


b. Hambatan Penegakan HAM :

Hambatan umum dalam pelaksanaan dan Hambatan umum dalam pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia :penegakan HAM di Indonesia :

• Faktor Kondisi Sosial-BudayaFaktor Kondisi Sosial-Budaya

• Faktor Komunikasi dan InformasiFaktor Komunikasi dan Informasi

• Faktor Kebijakan PemerintahFaktor Kebijakan Pemerintah

• Faktor Perangkat PerundanganFaktor Perangkat Perundangan

• Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).Enforcement).

c. Tantangan Penegakan HAM :

Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia Deklarasi Indonesia

Tentang HAMTentang HAM”.”.

1.1. Prinsip Universlitas, Prinsip Universlitas, 2.2. Prinsip Pembangunan Nasional, Prinsip Pembangunan Nasional,

3.3. Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip Indivisibility),Indivisibility),

4.4. Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas, 5.5. Prinsip Keseimbangan, Prinsip Keseimbangan,

6.6. Prinsip Kompetensi Nasional, Prinsip Kompetensi Nasional, 7.7. Prinsip Negara Hukum.Prinsip Negara Hukum.


Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran berat” sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.

Kejahatan Genosida, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghan-curkan/memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama.

Kejahatan Terhadap Kejahatan Terhadap KemanusiaanKemanusiaan, , adalah adalah

perbuatan yg dilakukan perbuatan yg dilakukan dengan serangan yang dengan serangan yang

meluas atau sistematik meluas atau sistematik yang diketahui bahwa yang diketahui bahwa

serangan tersebut serangan tersebut ditujukan langsung thd ditujukan langsung thd

penduduk sipil.penduduk sipil.

d. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Kepres No.129 Tahun 1998 Kepres No.129 Tahun 1998

tentang Rencana Aksi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yg (RANHAM) Indonesia yg

kemudian diubah dengan kemudian diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp upaya nyata untuk menjamin upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan pemajuan, pemenuhan, dan

perlindungan HAM di Indonesia perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan

nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa yg dan budaya bangsa yg

berdasarkan Pancasila dan UUD berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 1945.

6 (enam) Program Utama 6 (enam) Program Utama RANHAM 2004 – 2009 :RANHAM 2004 – 2009 :• Pembentukan dan pengua-Pembentukan dan pengua-

tan institusi pelaksanaan tan institusi pelaksanaan RANHAM,RANHAM,

• Persiapan ratifikasi instru-Persiapan ratifikasi instru-men HAM Internasional,men HAM Internasional,

• Persiapan harmonisasi pera-Persiapan harmonisasi pera-turan perundang-undangan,turan perundang-undangan,

• Diseminasi dan pendidikan Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia,Hak Asasi Manusia,

• Penerapan norma dan Penerapan norma dan standar HAM, danstandar HAM, dan

• Pemantauan, evaluasi dan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.pelaporan.


Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hambatan danSetelah mempelajari materi-materi tentang : Hambatan danTantangan dalam upaya pemajuan penegakan HAM di Indonesia, Tantangan dalam upaya pemajuan penegakan HAM di Indonesia, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Cooperative Integrated Reading and CompositionIntegrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.Terpadu Membaca dan Menulis.

Langkah-langkah :Langkah-langkah :

1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik bahasan.3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan

menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.

4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.6.6. Penutup.Penutup.

Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :3. Menganalisis upaya pemajuan, 3. Menganalisis upaya pemajuan,

penghormatan, & penegakan HAMpenghormatan, & penegakan HAM

Kompetensi Dasar :3.3. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan Internasional HAM .

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Mendeskripsikan instrumen hukum Mendeskripsikan instrumen hukum Internasional HAMInternasional HAM

Menguraikan komponen-komponen Menguraikan komponen-komponen peradilan Internasional. peradilan Internasional.

Menganalisis peradilan Internasional Menganalisis peradilan Internasional Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia

Instrumen Hukum InternasionalInstrumen Hukum Internasional PBBPBB

1.1. Mahkamah Mahkamah InternasionalInternasional

2.2. Mahkamah Pidana Mahkamah Pidana InternasionalInternasional

3.3. Panel Khusus dan Panel Khusus dan Spesial Pidana Spesial Pidana InternasionalInternasional

PERADILAN PERADILAN INTERNASIONAL INTERNASIONAL

HAK ASASI HAK ASASI MANUSIAMANUSIA

Komponen-Komponen-komponen komponen Peradilan Peradilan

InternasionalInternasional

Peradilan Internasional Hak Asasi ManusiaPeradilan Internasional Hak Asasi Manusia

4.4. Instrumen Hukum Instrumen Hukum dan Peradilan HAM dan Peradilan HAM InternasionalInternasional

Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan didir ikannya adalah untuk

menyebarluaskan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi

manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa memandang perbedaan

ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

No Tahun Uraian/Keterangan1. 1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Poli t ik

Perempuan.

a. a. Instrumen Hukum HAM Instrumen Hukum HAM InternasionalInternasional

2.

1966

Covenants of Human Rights telah dirat if ikasi oleh negara-negara

anggota PBB, isinya mencakup : The International on Civil and Pil i t ical Rights, yaitu

memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak polit ik pria dan wanita.

Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara mengadukan pelanggaran hak assi kepada PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.

The International Covenant of Economic , Social and Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.3

.197

6Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.

4.

1984

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita.

5.

1990

Konvensi tentang Hak-hak Anak.

6.

1993

Konvensi Ant i-Apartheid Olahraga.

7.

1998

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman La-

in yg Kejam, Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.

8.

1999

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.


Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai kejahatan kemanusiaan yang membawa banyak

korban manusia, baik yang meninggal maupun yang di lukai hak-hak dasarnya sebagai manusia. Berikut ini adalah beberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa

pelanggaran hak asasi manusia yang sempat menjadi isu internasional.


NoNo Ngr & Th Ngr & Th Kejadian/PeristiwaKejadian/Peristiwa11 Jerman Jerman

19231923Setelah kemenangan pemilu melalui Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh Partai Buruh Jerman Sosialis, Jerman Sosialis, Adolf HitlerAdolf Hitler mendirikan negara mendirikan negara totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).

22 Uni Soviet Uni Soviet 19791979

85.000 tentara 85.000 tentara Uni SovietUni Soviet, mengadakan invansi , mengadakan invansi (penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung (penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga menimbulkan korban perang berkepanjangan sampai menimbulkan korban perang berkepanjangan sampai tahun 1990-an.tahun 1990-an.

33 Uganda Uganda 19711971

Idi AminIdi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971- yang menjadi presiden Uganda pada 1971-1979 telah menjalankan pemerintahannya dengan 1979 telah menjalankan pemerintahannya dengan otoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan otoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran 80.000 keturunan Asia, penangkapan pengusiran 80.000 keturunan Asia, penangkapan semena-mena, hingga tidak kurang 300.000 orang semena-mena, hingga tidak kurang 300.000 orang korban pembunuhan tanpa proses peradilan.korban pembunuhan tanpa proses peradilan.

44 Amerika Amerika Serikat Serikat 19891989

Pembantaian anak-anak, pelakunya Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick EdwardPatrick Edward P. Ia P. Ia memberondong murid SD di Cleveland (California) memberondong murid SD di Cleveland (California) dengan korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban dengan korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban adalah anak Asia sehingga diduga unsur adalah anak Asia sehingga diduga unsur rasialisme. rasialisme. Peristiwa serupa pernah terjadi antara tahun 1985-Peristiwa serupa pernah terjadi antara tahun 1985-1988 di Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan 1988 di Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan Florida.Florida.


PBB telah membentuk komisi untuk PBB telah membentuk komisi untuk Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia ( The United The United Nations Commission on Human Nations Commission on Human

Rights).Rights).

Memiliki kekuasaan untuk mengadili Memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat dan menghukum para penjahat

kemanusiaan Internasional (pelanggar kemanusiaan Internasional (pelanggar HAM berat). Terdiri dari 18 negara HAM berat). Terdiri dari 18 negara

anggota, berkembang menjadi 43 anggota, berkembang menjadi 43 anggota. Indonesia diterima tahun anggota. Indonesia diterima tahun

1991. 1991.

b. Peradilan Internasionalb. Peradilan Internasional HAM HAM

Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut : Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran

yg dilakukan.yg dilakukan.

Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook Yearbook of Human Rights of Human Rights yang disampaikan kepada sidang yang disampaikan kepada sidang umum PBB.umum PBB.

Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini. berhak mengadu kepada komisi ini.

Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-juti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan juti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan proses peradilan.proses peradilan.


Proses Peradilan Hak Asasi Manusia Proses Peradilan Hak Asasi Manusia Internasional (Dalam Bagan)Internasional (Dalam Bagan)


MAJELISMAJELISUMUMUMUM

REKOMENDASIREKOMENDASI MAHKAMAHMAHKAMAHINTERNASIONALINTERNASIONAL

KOMISIKOMISIHAMHAMPBBPBB

YEAR YEAR BOOK BOOK

ON ON HUMAN HUMAN RUGHTSRUGHTS

LAPORAN :LAPORAN :1. Negara1. Negara Anggota PBBAnggota PBB2. Warga Negara2. Warga Negara PerseoranganPerseorangan

PELANGGARANPELANGGARANHAMHAM

INTERNASIONALINTERNASIONAL

OPINI OPINI DUNIA DUNIA INTER-INTER-

NASIONALNASIONAL


Beberapa contoh pelaksanaan dan proses pengadilan internasional yang mengadili pelanggaran HAM :

Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum seumur hidup, bersalah karena telah menyiksa 842 orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).

Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808 untuk mengadili para penjahat perang pelanggar HAM di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic cleansing. Pemimpin yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.

Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan sebuah laporan yang menyatakan bahwa militer El Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAM selama perang 12 tahun.


Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, majalah,

internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :berikut :1.1. Rumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara hukum maupun politis Rumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara hukum maupun politis

dpt dikategorikan telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM dengan baik !dpt dikategorikan telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM dengan baik !

2.2. Berikan penjelasan hubungan antara upaya pemajuan, penghormatan dan Berikan penjelasan hubungan antara upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM dunia dengan penegakan HAM dunia dengan Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights) ) Tahun 1948Tahun 1948 ! !

3.3. Berikan penjelasan kembali mengapa instrumen hukum HAM sangat Berikan penjelasan kembali mengapa instrumen hukum HAM sangat penting dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di penting dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di dunia !dunia !

4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan bentuk pelanggaran HAM internasional sebelum dan setelah lahirnya bentuk pelanggaran HAM internasional sebelum dan setelah lahirnya Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights) Tahun 1948.) Tahun 1948.

5.5. Identifikasikan kembali apakah instrumen hukum HAM internasional telah Identifikasikan kembali apakah instrumen hukum HAM internasional telah berlaku efektif di banyak negara !berlaku efektif di banyak negara !

SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1.1. Jelaskan mengapa persoalan HAM harus kita Jelaskan mengapa persoalan HAM harus kita perjuangkan sampai kapanpun !perjuangkan sampai kapanpun !

2.2. Jelaskan makna dideklarasikannya “Universal Jelaskan makna dideklarasikannya “Universal Declaration of Human Right” bagi negara-negara Declaration of Human Right” bagi negara-negara anggota PBB !anggota PBB !

3.3. Berikan beberapa contoh tentang hambatan dalam Berikan beberapa contoh tentang hambatan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di l ingkungan anda, dari faktor kondisi sosial budayanya !l ingkungan anda, dari faktor kondisi sosial budayanya !

4.4. Jelaskan dampak posit if dibentuknya Komisi Nasional Jelaskan dampak posit if dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 1993 bagi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 1993 bagi penegakan HAM di Indonesia !penegakan HAM di Indonesia !

5.5. Jelaskan mengapa pelanggaran HAM Internasional Jelaskan mengapa pelanggaran HAM Internasional sangat sulit untuk diselesaikan !sangat sulit untuk diselesaikan !

STUDI KASUSSTUDI KASUS

““Teror 11 SeptemberTeror 11 SeptemberJadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”

Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11 Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11 September 2001 di AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar September 2001 di AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam dua tahun terakhir ini, hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam dua tahun terakhir ini, beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum Hak beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum Hak Asasi Manusia dengan dalih melawan “Asasi Manusia dengan dalih melawan “terorismeterorisme”.”.Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap hukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah hukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah dikenal menentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini juga dikenal menentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini juga dilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan mengaku “pembela dilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan mengaku “pembela HAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan HAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang “Keamanan PBB yang “diskriminatifdiskriminatif” dalam 12 tahun terakhir. Contoh ” dalam 12 tahun terakhir. Contoh nyata adalah dalam resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksi nyata adalah dalam resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksi militer) begitu efektif. Namun untuk Israel, resolusi PBB mengenai militer) begitu efektif. Namun untuk Israel, resolusi PBB mengenai pendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan dengan pendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan dengan benar.benar.

((Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)


Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :• Setelah disimak dan baca baik-baik, ceritakan Setelah disimak dan baca baik-baik, ceritakan

kembali apa yang ada dibenak anda ?kembali apa yang ada dibenak anda ?• Berikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaran Berikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaran

hukum internasional” dan “HAM” oleh koalisi (AS, hukum internasional” dan “HAM” oleh koalisi (AS, Inggris, Spanyol) dlm invasi ke Afghanistan & Irak !Inggris, Spanyol) dlm invasi ke Afghanistan & Irak !

• Dalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusi Dalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusi PBB tidak efektif terhadap Israel yang menduduki PBB tidak efektif terhadap Israel yang menduduki sebagian wilayah Palestina ?sebagian wilayah Palestina ?

• Sikap anda terhadap issu penangkapan presiden Irak Sikap anda terhadap issu penangkapan presiden Irak Saddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat Saddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat sebagai diktator dan tiran ?sebagai diktator dan tiran ?

Amerika Serikat paska runtuhnya blok timur, menjadi satu-satunya polisi dunia (mono polar) yang belakangan ini sepak terjangnya cenderung “arogan”. Peristiwa penyerangan WTC dan Pentagon di Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, menjadi pijakan untuk memerangi terorisme global. Negara-negara yang dianggap “terlibat” (orangnya atau pendanaan) dikampanyekan untuk di hukum dengan cara Amerika, meskipun banyak ditentang oleh negara-negara lain anggota PBB. Dua korban invasi Amerika Serikat dengan sekutunya di tahun 2002 – 2003, adalah Afghanistan dan Irak.

INQUIRIINQUIRI

Tagihan Tugas :

• Menurut anda, dimanakah sisi benar dan salahnya Amerika dan sekutunya dalam menginvasi ke Afghanistan dan Irak ?

• Dari sudut Hak Asasi Manusia Internasional, mungkinkah Amerika Serikat dan Sekutunya dapat dituntut dihadapan Mahkamah Internasional ? Berikan Alasannya !

1. Apa solusinya yang terbaik j ika anda sekarang ini :a. menjadi salah satu anggota DK PBBb. menjadi Sekjen PBBc. menjadi salah satu warga Afghanistan atau

Irak


Documents

Bab iii hak asasi manusia