Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dijelaskan tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi yaitu :
Kedudukan 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.2. BPN RI dipimpin oleh seorang Kepala. (Pasal 1) Fungsi
dan Tugas1. BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2).Dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan dan
penetapan kebijakan nasional di bidangpertanahan;b. pelaksanaan
koordinasi kebijakan, rencana, program,kegiatan dan kerja sama di
bidang pertanahan;c. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan BPN RI;d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
survei, pengukuran, dan pemetaan;e. perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan
pemberdayaan masyarakat;f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan
pertanahan;g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan
penetapan hak tanah instansi;h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara
pertanahan;i. pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan
tugas di bidang pertanahan;j. pelaksanaan pengelolaan data
informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di
bidang pertanahan;k. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum
pertanahan;l. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
pertanahan;m. pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dann.
penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidangpertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BPN RI, dikoordinasikan oleh menteri
koordinator yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik,
hukum, dan keamanan.Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan.
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan
survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan;
perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah,
pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan
surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Survei, Pengukuran dan
Pemetaanmempunyai fungsi :(1) Pelaksanaan survei, pengukuran dan
pemetaan bidang tanah, ruangdan perairan; perapatan kerangka dasar,
pengukuran bataskawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei
potensi tanah,penyiapan pembinaan surveyor berlisensi.(2) Perapatan
kerangka dasar orde 4 dan pengukuran bataskawasan/wilayah.(3)
Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang
danperairan.(4) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan
pemetaantematik dan potensi tanah.(5) Pelaksanaan kerjasama teknis
surveyor berlisensi dan pejabat penilaitanah.(6) Pemeliharaan
peralatan teknis.
PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH
Sehubungan dengan pasal 77 PMNA No.3 Tahun 1997 , permohonan
pengukuran bidang tanah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
setempat.
Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya meneruskan permohonan
tersebut kepada Kantor Wilayah untuk bidang tanah dengan luas 10
1000 Ha. Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya meneruskan permohonan
tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah untuk bidang tanah dengan luas > 1000
Ha.
Petugas ukur, petugas perhitungan dan petugas pemetaan hanya
dapat melaksanakan pengukuran setelah menerima surat tugas
pengukuran, surat tugas perhitungan dan surat tugas pemetaan dari
pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 77 (2).
Hasil pengukuran dan dan perhitungan disajikan dalam bentuk peta
pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
Jika wewenang pengukuran berada pada Badan Pertanahan Nasional,
peta pendaftaran dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Pengukuran dan
Pemetaan Terestris/Fotogrametris yang diketahui oleh Direktur
Pengukuran dan Pemetaan dan diserahkan kepada Kantor Pertanahan
setempat. Jika wewenang pengukuran berada pada Kantor Wilayah, maka
pemetaan dilakukan di atas peta pendaftaran yang tersedia di Kantor
Pertanahan. Jika peta pendaftaran belum ada, maka peta pendaftaran
dibuat oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan
diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah dan diserahkan kepada Kantor
Pertanahan setempat.
Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk: menentukan letak
geografis, bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah untuk
lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan terutama untuk
mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian
batas batas apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah
tersebut hilang.Adapun macam macam pelayanan pengukuran tanah yaitu
:1. Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian BatasPersyaratan
:a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon
atau kuasanya di atas materai cukup yang memuat : Identitas
diri,Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon dan Pernyataan
telah memasang tanda batas.b. Surat Kuasa apabila dikuasakanc.
Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan,
yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loketd. Fotocopy
Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan
dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukume. Fotocopy
Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya olehpetugas
loket.Waktu :a. 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari
40 Hab. 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha
2. Pengukuran Dalam Rangka Kegiatan Inventarisasi / Pengadaan
TanahPersyaratan :a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan
ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup yang
memuat : Identitas diri,Luas, letak dan penggunaan tanah yang
dimohon dan Pernyataan telah memasang tanda batas.b. Surat Kuasa
apabila dikuasakanc. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa
apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loketd. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan
HukumWaktu :18 (delapan belas) hari.
3. Pengukuran Atas Permintaan Instansi Dan / Atau Masyarakat
Untuk Mengetahui Luas TanahPersyaratan :a. Formulir permohonan yang
sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas
materai cukup yang memuat : Identitas diri,Luas, letak dan
penggunaan tanah yang dimohon dan Pernyataan telah memasang tanda
batas.b. Surat Kuasa apabila dikuasakanc. Fotocopy identitas (KTP,
KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan
dengan aslinya oleh petugas loketd. Fotocopy Akta Pendirian dan
Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket bagi Badan HukumWaktu :18 (delapan belas) hari.
4. Pengukuran Dalam Rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap
(Topografi)Persyaratan :a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan
ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup yang
memuat : Identitas diri,Luas, letak dan penggunaan tanah yang
dimohon dan Pernyataan telah memasang tanda batas.b. Surat Kuasa
apabila dikuasakanc. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa
apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loketd. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan
HukumWaktu :18 (delapan belas) hari.
Bagan alir proses pengukuran bidang tanah :
Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
:Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah, Hak MIlik Atas Rumah Susun
dan Hak Tanggungan yang rusak.Persyaratan :a. Formulir permohonan
yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas
materai cukup yang memuat : Identitas diri,Luas, letak dan
penggunaan tanah yang dimohon dan Pernyataan telah memasang tanda
batas.b. Surat Kuasa apabila dikuasakanc. Fotocopy identitas (KTP,
KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan
dengan aslinya oleh petugas loketd. Fotocopy Akta Pendirian dan
Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket bagi Badan Hukume. Sertipikat asliWaktu :19 (sembilan
belas) hari.
Proses :
Pemecahan / Pemisahan / Bidang Tanah PeroranganPersyaratan :a.
Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon
atau kuasanya di atas materai cukup yang memuat : Identitas
diri,Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon dan Pernyataan
telah memasang tanda batas.b. Surat Kuasa apabila dikuasakanc.
Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan,
yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loketd.
Sertipikat aslie. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi
perubahan penggunaan tanahf. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai
dengan ketentuang. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan
Waktu :15 (lima belas) hari.
Proses :
